BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme Penyusunan Realisasi Anggaran Direktorat Telekomunikasi Berikut ini dijelaskan tentang Siklus Penyusunan anggaran yang selama ini terjadi di Direktorat Telekomunikasi berdasarkan infomarmasi dari bagian Tata Usaha. Tahapannya adalah sebagai berikut Usulan Renstra Setiap 5 Tahun Kementerian Kominfo menyusun rencana strategis (Renstra) yang merupakan usulan dari Unit Kerja (Eselon I) Dimana Renstra Eselon I itu sendiri merupakan gabungan dari renstra eselon II Rencana Kerja / Renja Setiap Tahun Kementerian Kominfo menyusun Rencana kerja (Renja) yang merupakan usulan dari Unit Kerja (Eselon I) Dimana Renstra Eselon I itu sendiri merupakan gabungan dari renstra eselon II. Penyusunan dan pentepan Renstra / Renja Kominfo dibahas dalam Trilateral Meeting. Ketiga Lembaga Negara (Kemenkeu, Bappenas dan Kominfo) melakukan penyusunan dan penetapan Rencana strategis / Rencana kerja. Untuk Volume target, indikator, dan Output yang telah disepakati dalam trielateral meeting tidak diperbolehkan untuk diganti, kecuali diadakan trilateral meeting lagi.
49
Gelar Pengawasan Program Kementerian Kominfo
melakukan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal untuk memastikan kesesuaian antara program,
kegiatan,
indikator, dan output yang ada di masing – masing unit kerja (Eselon I) Keluarnya Pagu indikatif Di awal tahun kementerian keuangan mengeluarkan pagu indikatif untuk kementerian /lembaga sebagai dasar penentuan besaran anggaran yang diberikan oleh Kementerian keuangan kepada Kementerian Kominfo. Membagi pagu indikatif per Unit Kerja Setelah
Pagu
Indikatif
terima
oleh
Kementerian
Kominfo
dari
Kementerian Keuangan, maka Kementerian Kominfo memberitahukan kepada seluruh unit kerja (Eselon I) tentang besaran pagu yang akan mereka terima, dan juga arahan dari kementerian Kominfo tentang penggunaan anggaran. Membagi Pagu per Satker (Satuan Kerja) Eselon I (Dirjen) meminta para Eselon II (Direktur) untuk membagikan Pagu kepada Satuan kerja masing – masing (Setingkat Direktorat). Yang mana sebagai acuan Direktorat dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pagu Indikatif per Satker Pagu Indikatif yang telah diterima oleh Eselon II (Direktur) akan diteruskan kepada Eselon III (Kasubdit) dan Eselon IV (Kasie) untuk segera menyusun rencana kerja di Satker masing – masing dan untuk menentukan besaran anggaran yang akan digunakan kelak.
50
Pembuatan TOR / RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembuatan TOR / RAB merupakan muara dari Gelar Pengawasan dan Pagu indikatif per satker. Eselon IV (Kasie) akan menyampaikan rencana kegiatan kepada eselon III (Kasubdit). Para Kasubdit di Direktorat membahas dan meminta arahan rencana kerja meraka kepada eselon II (Direktur) sebagai dasar untuk menentukan rencana anggaran yang akan digunakan. Penyusunan & pembahasan RKA/KL Unit Kerja Setelah ditentukan besaran rencana anggaran biaya yang dianggarkan oleh Direktorat Telekomunikasi maka tahapan selanjutnya, rencana anggaran biaya tersebut diserahkan kembali sebagai dasar penyusunan dan pembahasan RKA/ KL Unit kerja Ditjen PPI. Kompilasi RKA/KL tingkat Kementerian untuk dibahas dengan DPR Seluruh RKA/KL di Direktorat Jenderal diterima dan dikumpulkan menjadi satu kesatuan anggaran oleh Kementerian Kominfo untuk dilakukan pembahasan dengan DPR. Tahapan Pembahasan dan Persetujuan RAPBN menjadi UU APBN hingga tahapan Pengesahan DIPA mengikuti penjelasan gambar 4.1 DIPA Kementerian Setelah DIPA disahkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas maka Kementerian Kominfo menerima Dipa tersebut sebagai acuan dalam penggunaan anggaran.
51
Dipa Petikan Dipa petikan dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana / pengesahan bagi Bendarahara Umum negara / kuasa bendarahara umum negara. Petunjuk Operasional Kegiatan Per Satker Setelah Menyerahkan DIPA Petikan kepada Direktorat Telekomunikasi maka tahapan akhir adalah memberikan Petunjuk Operasional Kegiatan, hal ini dilakukan agar semua Direktorat di lingkungan PPI sesuai dengan
Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PPI. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa metode penyusunan anggaran yang digunakan oleh Direktorat Telekomunikasi adalah dengan menggunakan metode Bottom Up dikarenakan adanya rencana kerja yang diajukan staf atau Kepala Seksi kepada Direktur Telekomunikasi. Mekanisme penyusunan anggaran di Direktorat Telekomunikasi selama ini telah sesuai dengan kaidah dan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara / Lembaga, namun proses yang harus dilalui lebih panjang karena harus melewati dan berkoordinasi dengan lembaga - lembaga lain yang secara garis struktural lebih tinggi dari Direktorat Telekomuniksi. Hal ini dapat dilihat dari Perbandingan Mekanisme Penyusunan anggaran Peraturan
52
Pemerintah No. 90 Tahun 2010 dengan Penyusunan anggaran Direktorat Telekomunikasi a. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 1) Dalam Penyusunan
Anggaran, ada lima Lembaga negera yang
terlibat di antaranya DPR, Presiden, Kemenkeu, Bappenas, dan Kementerian. 2) Dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya 3) Kementerian Komunikasi dan informatika harus berkoordinasi dengan lembaga – lembaga lain (Bapenas, Kemenkeu, Presiden dan DPR) dalam penyusunan anggarannya. 4) Kementerian Komunikasi dan informatika sebagai Koordinator dan pengatur, dan penanggung jawab dalam penyusunan RAK – KL di lembaga – lembaga negera di Kementerian Komunikasi dan informatika. 5) Penyusunan
Rencana
Kerja
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika yang dilakukan Kominfo dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas 6) Kementerian Keuangan melakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (RAPBN) dan Rancangan UndangUndang APBN (RUU APBN) 53
7) Hasil akhir dari Penyusunan Anggaran menurut PP No. 90 Tahun 2010 adalah Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) b. Direktorat Telekomunikasi 1) Dalam Penyusunan anggaran, ada tujuh lembaga negara yang terlibat, di antaranya, DPR, Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dan Direktorat Telekomunikasi 2) Direktorat Telekomunikasi sudah mulai melakukan penyusunan anggaran pada bulan Januari sampai Desember namun menunggu keluarnya Pagu Indikatif dari Kementerian Keuangan di bulan Januari. Setelah keluarnya pagu Indikatif maka Kementerian Kominfo baru bisa membagi Pagu Indikatif menjadi Pagu Satuan Kerja 3) Direktorat Telekomunikasi harus berkordinasi dengan lembaga – lembaga lain (Bapenas, Kemenkeu, Presiden dan DPR, Kominfo, Ditjen PPI) dalam penyusunan anggarannya, namun Direktorat Telekomunikasi lebih sering melakukan koordinasi dengan Ditjen PPI dan Kementerian Kominfo yang secara Struktural lebih tinggi dari Direktorat Telekomunikasi.
54
4) Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika sebagai Koordinator, Pengatur penyusunan RKA – KL Direktorat – Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika 5) Mengajukan Usulan Rencana Strategis Direktorat Telekomunikasi untuk diserahkan kepada Ditjen PPI. Hasil dari Rencan Strategis tersebut kemudian di berikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
untuk
dibahas
dalam
Triterial
Meeting
antara
Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan dengan Bappenas. 6) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya di Direktorat Telekomunikasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika turut melakukan gelar Pengawasan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya di Direktorat. 7) Setelah Pengesahan DIPA yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dan Bappenas maka akan keluar hasil Dipa Petikan. 8) Hasil akhir dari penyusunan anggaran adalah keluarnya Petunjuk Operasional Kegiatan Per Satuan Kerja.
55
GAMBAR 4.1 SIKLUS PENYUSUNAN ANGGARAN DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI Unit Terkait
Januari – April
Mei – Agustus
September - Desember
DPR
Pembahasan dan Persetujuan RAPBN menjadi UU APBN Presiden
Penetapan Keppres Rincian ABPP Kemenkeu
Penyusunan & Pembahasan RAPBN, RUU APBN
Keluarnya Pagu Indikatif Bappenas
Membagi pagu indikatif per Unit Kerja
Renstra/Ren ja Kominfo dibahas dalam Trilateral Meeting
Penyusunan Keppres Rincian ABPP
Pengesahan DIPA
Penyusunan dan pentepan
Kementerian
Kominfo
Penetapan Alokasi Anggaran
Gelar Pengawasan Program
Kompilasi RKA/KL tingkat Kementerian untuk dibahas dengan DPR
Penyesuaian RKA/KL
DIPA Kementerian
Ditjen PPI
Membagi pagu per Satker
Renstra/Renja Unit Kerja
Pagu Indikatif per Satker
Usulan Renstra (5 tahunan) dan Renja (tahunan)
Penyusunan & pembahasan RKA/KL Unit Kerja
DIPA Petikan
Direktorat Telekomunikasi
Pembuatan TOR/RAB dan RKA/KL Satker
Sumber : Direktorat Telekomunikasi
56
Penyesuain RKA –K/L
Petunjuk Operasional Kegiataan per satker
B. Efektifitas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2012 dan 2013 dengan Memakai Simona (Sistem Monitoring Anggaran) Di dalam sistem keuangan pemerintahan tahapan selanjutnya setelah penyusunan anggaran adalah pelaporan realisasi Anggaran yang dilakukan masing – masing Direktorat yang melalui Kementerian terkait. Setelah pengesahan DIPA maka masing – masing Kementerian diberikan Kewenangan untuk mendistribusikan anggaran kepada Direktorat melalui Direktorat Jenderal. Dalam hal ini Direktorat Telekomunikasi berada dibawah Direktorat Jenderal Telekomunikasi. Anggaran yang telah di dapat tersebut dikelola sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat oleh Direktorat Telekomunikasi. Anggaran tersebut oleh Direktorat Telekomunikasi dituangkan ke dalam Sistem Monitoring Anggaran (SIMONA) sebagai alat kendali internal untuk memantau dan mengelola anggaran yang di dapat. GAMBAR 4.2 SISTEM MONITORING ANGGARAN (SIMONA)
Sumber : Direktorat Telekomunikasi 57
Sistem Monitoring anggaran (Simona) pada awalnya di gagas oleh Direktorat
Telekomunikasi
bekerja
sama
dengan
pihak
ketiga
dalam
pembuatannya. Pada awal tahun 2012 menggantikan cara manual dengan menggunakan Microsoft excel. Awalnya program ini sangat sederhana yaitu hanya bisa di gunakan oleh Direktorat Telekomunikasi dan sifatnya terbatas hanya di lingkungan Direktorat Telekomunikasi, serta fitur – fitur pendukung yang sederhana yaitu mengiput pengeluaran keuangan (Perjalanan Dinas, Pembayaran hotel, pembayaran honor narasumber, pembayaran kepada pihak ketiga, seperti pembayaran tender, pembayaran Alat Tulis kantor, dll) dengan hasil Output adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP). Dan dikelola oleh Bagian Tata Usaha Direktorat Telekomunikasi Selang beberapa tahun Simona mengalami Up grade Sistem dengan penambahan dan peningkatan kapasitas pengguna Simona tidak hanya terbatas di lingkungan Direktorat Telekomunikasi melainkan juga di Direktorat Pos, Direktorat Pengendalian, Direktorat Penyiaran, Direktorat Telsus dan PPKU serta di Sekretariat Jenderal PPI yang terhubung dengan Bagian Keuangan Ditjen PPI. Penambahan lain adalah adanya Grafik perkembangan realisasi Anggaran per Direktorat dan di kelola oleh bagian Tata Usaha masing – masing Direktorat. Keunggulan dan kelemahan berdampak pada Efektifitas Simona dalam mencegah Kesalahan adminstratif yang berpotensi merugikan keuangan negara yaitu :
58
Keunggulan Sistem Monitoring Anggaran (Simona) dalam mencegah kesalahan administratif yang berpontesi merugikan keuangan negara yaitu : 1. Mudah digunakan dalam menginput data 2. Bisa dipergunakan sebagai alat kendali internal dalam keuangan 3. Bisa digunakan dan dipantau dimana saja tanpa harus ke kantor 4. Data tersimpan dengan baik karena sudah terekam di server 5. Sistem langsung memberikan peringatan ke operator jika ada perjalanan dinas dilakuakan oleh orang pada hari yang sama (doubel Perjalanan dinas). 6. Dana pagu sudah di setting sesuai RKA KL jadi tidak akan ada lagi yang bisa menggunakan dana tersebut jika sudah melebihi pagu 7. Laporan realisasi anggaran tersusun dengan baik dan rapi, serta akurat. 8. Terdapat
Grafik
perkembangan
realisasi
anggaran
yang
sudah
dipergunakan. 9. Mudah digunakan dan tidak memakan waktu yang banyak 10. Mudah digunakan oleh lain bahkan orang yang baru menggunakannya tanpa harus mengandalkan operator yang sudah ada. 11. Semua
Pihak
yang
berkepentingan
di
lingkungan
Direktorat
Telekomunikasi bisa melihat realisasi anggaran tanpa harus melalui operator karena sudah terhubung dengan E – Office yaitu Sistem khusus di lingkungan Ditjen PPI sebagai alat komunikasi dalam pekerjaan.
59
Kelemahan Sistem Monitoring Anggaran (Simona) dalam mencegah kesalahan administratif yang berpontesi merugikan keuangan negara yaitu : 1. Karena berbasis web, sehingga relatif rentan pembobolan data dari pihak yang tidak berkepentingan. Dalam hal ini bisa juga beresiko diakses tanpa ijin oleh Satuan Kerja lain di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Dampaknya
adalah
jika
ada
pihak
lain
yang
menyalahgunakan sistem tersebut maka bisa merubah angka-angka yang telah direalisasikan sebelumnya. Hal ini akan menimbulkan kesalahan administratif yang sangat fatal dan berpotensi merugikan negara. 2. Belum adanya feature search mengakibatkan diharuskannya penggunaan alat bantu untuk merekap data realisasi keuangan yang telah dimasukkan. Dalam hal ini menggunakan Microsoft Excel. 3. Terkait dengan poin ke 2 diatas, ketika diterapkan multi user, dimana masing-masing Sub Direktorat dapat menginput sendiri data realisasi keuangan maka tidak mudah menyatukan rekap data keuangan yang ada di masing-masing Sub Direktorat. 4. Dibutuhkan kerjasama yang disiplin dan berkesinambungan antara bagian keuangan dengan satuan kerja (Direktorat) terkait dengan menu “telah diterima bagian keuangan”. Menu ini mengunci data yang telah diterima bagian keuangan sehingga user di level sub direktorat tidak bisa seenaknya mengganti data yag telah diinput. Jika kerjasamanya jalan maka tingkat akurasi data yang ada di dalam SIMONA sangat tinggi. Sebaliknya jika tidak maka ada celah yang memungkinkan penggantian data oleh level sub 60
direktorat yang berimbas pada ketidakakuratan data dan berpotensi pada kerugian negara. 5. Belum adanya feature untuk mendeteksi adanya dua berkas yang diinput ganda, hal ini dapat merugikan pemilik berkas dan negara. Merugikan negara jika berkas yang diinput ganda tadi dicairkan semua. Resikonya adalah salah satu pasti jadi temuan BPK dan harus dikembalikan ke negara. Pemilik berkas rugi karena namanya menjadi tercemar karena masuk ke daftar temuan BPK yang artinya yang bersangkutan telah melanggar peraturan. Pagu / plafon anggaran Direktorat Telekomunikasi untuk tahun 2012 sebesar
Rp
26.052.942.000,-
dengan
realisasi
anggaran
Direktorat
Telekomunikasi pada tahun 2012 sebesar 92,21 Persen dengan nominal realisasi sebesar Rp 24.023.627.233,Sedangkan Untuk pagu / plafon anggaran tahun 2013 sebesar Rp 26.439.059.000,- naik sebesar Rp 386.117.000,- dari tahun 2012. Realisasi anggaran untuk tahun tersebut sebesar 90,88 persen turun sebesar 1,33 persen dari tahun 2012 dengan nominal realisasi sebesar Rp 24.027.082.675,- naik sebesar Rp 3.455.442,-. Penurunan persentase ini disebabkan oleh lamanya Dipa yang turun dari Kemenkeu yang biasanya sudah bisa digunakan sebagai acuan oleh Direktorat pada bulan Februari, mundur waktunya hingga bulan April sehingga program – program yang sudah direncanakan menjadi terlambat pula dimulainya. Walaupun ada penurunan persentase realisasi anggaran tahun 2013 namun ada
61
kenaikan nominal realisasi anggaran untuk tahun 2013 dikarenakan naiknya pagu / plafon anggaran tahun 2013 terhadap tahun 2012. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Sistem Monitoring Anggaran (Simona) belum efektif digunakan dan membantu dalam pekerjaan mereka khususnya Bagian Tata Usaha Direktorat Telekomunikasi, namun sistem yang digunakan ini lebih baik dibanding dengan cara manual yang lama dan tidak akurat. Sistem ini juga belum efektif digunakan sebagai pengendalian internal di lingkungan Direktorat Telekomunikasi. Belum efektifnya sistem ini disebabkan karena : a. Tidak memiliki kunci (lock) masing – masing Direktorat Sehinga Operator Direktorat Lain bisa masuk Ke Direktorat Telekomunikasi dan merubah data realisasi yang sudah ada tanpa sepengetahuan operator Direktorat Telekomunikasi b. Sistem ini belum bisa mengawasi pihak ke tiga seperti Vendor yang menyuplai Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pihak Ketiga lain yan bekerja sama dengan Direktorat Telekomunikasi dalam hal administrasi dan kuitansi Asli tapi palsu (Aspal). Selama ini yang dilakukan masih manual dengan pengecekan kuitansi dengan barang yang di suplai. c. Belum bisa memantau aktifitas berkas – berkas yang masuk ke Tata Usaha, dan Berkas yang sudah dikirim ke Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI) sehingga berkas tidak terpantau sudah berada dimana posisinya sehingga rawan sekali berkas – berkas hilang. 62
Begitu pula dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Menggunakan
Sistem
Monitoring
Anggaran
belum
efektif
mencegah
kemungkinan kesalahan administratif yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini terkait dengan tingkat keakuratan SIMONA dalam mencatat transaksi-transaksi dari berkas pencairan anggaran masih terbilang kecil namun lebih baik jika menggunakan Microsoft Excel, dengan menggunakan Microsoft Excel sering terjadi kesalahan yang dikarenakan ketidaktelitian petugas pengelola keuangan, tapi dengan penggunaan SIMONA hampir menihilkan kasus pencatatan dan pencairan ganda atas sebuah berkas dan ketidaksengajaan terkait besarnya anggaran yang telah direalisasikan.
63
