BAB IV. Hasil dan Pembahasan

BAB IV Hasil dan Pembahasan

4.1

Profil Lembaga dan Identifikasi Masalah

4.1.1 Fungsi, visi dan Misi Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan membantu Presiden

dalam

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

pada

sektor

transportasi. Dengan fungsi ; •

Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

•

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

•

Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;

•

Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;

•

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden;

Adapun visi dan misi Kementerian Perhubungan yang menjadi tujuan utama dari sektor transportasi di Indonesia yakni; Visi

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

34

35

Misi •

Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;

•

Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;

•

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;

•

Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

Dalam menjalankan tugasnya menteri perhubungan dibantu oleh beberapa staf ahli menteri, sekretaris jenderal, inspektorat jenderal, pejabat Eselon 1 (satu) yang mewakili tiap moda angkutan yaknidirektorat jenderal

perhubungan

darat,

direktorat

jenderal

perhubungan

laut,direktorat jenderal perhubungan perkeretraapian, direktorat jenderal perhubungan udara, badan pendidikan dan pelatihan perhubungan (diklat) dan badan penelitian dan pengembangan (litbang) perhubungan.

Setiap unit memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan standarisasi teknis yang meliputi modanya masing-masing dan badan diklat yang berfungsi sebagai pelatihan pada bidang manajemen pendidikan dalam sektor transportasi baik darat, laut dan udara. Badan litbang yang berfungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan sektor

transportasi

perhubungan.

untuk

pelaksanaan

pengembangan

pelayanan

36

Dalam pelaksanaan Kementerian Perhubungan memiliki sekretariat jenderal untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi serta melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Untuk peningkatan pelayanan public dengan ketersediaan data dan informasi kementerian melengkapi organisasinya dengan melakukan implementasi TI dan dalam kegiatan ini pusdatin selaku unit eselon 2(dua) diberikan kewenangan sesuai dengan KP 39. Tahun 2009 sebagai Pembina, pengendali dan pengelola informasi. Hal ini juga di jelaskan melalui KM 60 tahun 2010.

4.1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah keadaan yang sedang berjalan pada Kementerian Perhubungan

dengan

mengadaptasi

roadmap

reformasi

birokrasi

Kementerian Perhubungan yang di buat tahun 2010 hingga tahun 2014

37

Kondisi sekarang

Kondisi yang di harapkan Leadership dan Organisasi TI Aspek Tata kelola Komite TI

Fungsi Komite TI saat ini belum ditetapkan

Komite TI ditetapkan sebagai entitas fungsional yang akan merealisasikan kelembagaan IT Leadership dalam rangka menjamin keselarasan Rencana dan Implementasi Inisiatif TI Strategis.

Ketiadaan fungsi Komite TI pada level Kementerian saat ini Keberadaan Komite TI Kementerian Perhubungan diharapkan akan menyebabkan keputusan-keputusan strategis TI diambil secara memberikan kontribusi positif sebagai berikut: terfragmentasi oleh Pusdatin dan/atau tiap Direktorat a. Keselarasan perencanaan program dan proyek TI yang semakin kuat Jenderal/Setara. b. Efisiensi investasi dengan semakin kecilnya kemungkinan terjadinya a. Pola pengambilan keputusan seperti ini mempunyai potensi redundansi program dan proyek TI yang seharusnya bisa pada aspek kurang harmonisnya perencanaan TI pada level diintegrasikan. Kementerian. c. Efisiensi penggunaan sumberdaya TI, dimana selama bisa digunakan b. Karena kurang harmonisnya perencanaan TI pada level bersama-sama maka tidak diperlukan investasi baru (konsep Kementerian, mempunyai potensi masalah lebih besar lagi pada Infrastructure Sharing), khususnya di sumberdaya Data tidak terintegrasinya desain Enterprise Architecture Center/Disaster Recovery Center, Storage,dan Jaringan Komunikasi. Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya akan tidak d. Konsolidasi data dan informasi yang semakin akurat karena optimalnya ketercapaian value dari investasi TI yang dilakukan. kesepahaman seluruh emangku kepentingan. Aspek Tata Kelola CIO - Secara resmi fungsi CIO belum ada - Fungsi CIO ditetapkan dan merupakan penguatan dari posisi Kepala - Fungsi CIO di Kementerian Perhubungan (yang secara Pusdatin saat ini. struktural seharusnya diperankan Kepala Pusdatin) juga - Keberadaan CIO yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi tidak sepenuhnya bisa dijalankan karena ketiadaan fungsi khususnya di unit kerja eselon I dan II diharapkan akan memberikan Komite TI Kementerian.Keberjalanan Komite TI kontribusi positif sebagai berikut: Kementerian Perhubungan idealnya memperkuat fungsi a. Eksekusi berbagai program dan proyek TI semakin efisien dan

38 koordinasi eksekusi yang dijalankan oleh CIO. Seluruh kinerja TI Kementerian juga akan jauh lebih mudah diukur dan dievaluasi.

memiliki kinerja tinggi Konsolidasi data dari daerah dan seluruh subsektor akan semakin cepat dan akurat. b. Reliabilitas dan keamanan seluruh aset TI Kementerian Perhubungan akan semakin meningkat dengan semakin kuatnya fungsi konsultansi dan asistensi teknis yang dapat dijalankan oleh Pusdatin. Aspek Tata Kelola Pusdatin Pusdatin terdiri dari struktur berikut ini: Kapasitas Pusdatin ke depan diharapkan semakin kuat dengan dua langkah 1. Bidang pengembangan sistem informasi utama berikut ini: 2. Bidang pelayanan informasi a. Adopsi framework proses tata kelola yang akan mentransformasi Pusdatin 3. Bagian tata usaha sebagai Organisasi Pengelola TI berbasiskan layanan (Service Oriented IT 4. Kelompok jabatan fungsional Organization) Struktur organisasi yang ada sekarang ini sudah memadai, terutama b. Pembentukan dan penguatan entitas organisasi partner di Eselon I dan dengan keberadaan Kelompok Jabatan Fungsional yang Eselon II memungkinkan struktur organisasi pengelolaaa TI dapat didesain sesuai dengan kebutuhan. Menerapkan Investasi TI guna menujang kinerja dengan penerapan dan pengembangan system informasi Aspek Tata Kelola Unit Kerja Eselon I Akan dibentuk Pengelola Datin setingkat Eselon III pada setiap unit kerja Eselon IPengelola Datin setingkat Eselon III pada setiap unit kerja Eselon Iini akan bertanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan dan opeasional TI di tiap subsektor. Belum ada

39 Aspek Tata Kelola Unit Kerja Eselon II Akan dibentuk Pengelola Datin setingkat Eselon IV pada setiap unit kerja Eselon II Belum ada

Pengelola Datin setingkat Eselon III pada setiap unit kerja Eselon I ini akan bertanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan dan opeasional TI di tingkat direktorat/sederajat

Mekanisme Tata Kelola, Kebijakan, Standar dan Prosedur SI Framework Proses Tata Kelola Direkomendasikan untuk mengadopsi best practices yang memungkinkan Kementerian Perhubungan memiliki IT Service Excellence Dikarenakan Dewan TI Nasional telah menetapkanPanduan Umum Tata Kelola TI Nasional, maka Kementerian Perhubungan direkomendasikan untuk Belum ada framework resmi diadopsi mengadopsi hasil kajian Dewan TI Nasional tersebut dengan adopsi pada level detail menggunakan framework berikut ini: ¾ ISO 20000 (IT Service Management) ¾ ISO 38500 (Corporate IT Governance ¾ Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kebijakan Ke depan KP 39 Tahun 2009 akan menjadi Top Level IT Policy yang menjadi rujukan berbagai kebijakan, standar dan prosedur. Pada level kebijakan, Kementerian Perhubungan telah menetapkan KP 39 Tahun 2009 lebih fokus pada pembagian wewenang yang ada di KP 39 Tahun 2009 yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam Pusdatin dan substektor. Ke depan, Kementerian Perhubungan akan memiliki mensinergiskan berbagai inisiatif TI di level Kementerian, terutama kebijakan ‐kebijakan yang akan memperkuat inisiatif implementasi TI seperti: mulai tahun 2010 hingga seterusnya. ¾ Kebijakan Kemanan TI Mengacu pada SNI 270001 ¾ Kebijakan Tata Kelola TI

40

Belum ada standar dan prosedur TI yang ditetapkan

Standar & Prosedur Akan dikembangkan standar‐standar teknis yang menurunkan kebijakan yang ada atau yang akan ditetapkan kemudian.Secara umum direkomendasikan untuk membagi standar‐standar TI dalam dua golongan besar sebagai berikut: ¾ Standar‐standar Tata Kelola TI ¾ Standar‐standar Keamanan TI Walaupunsebenarnya Keamanan TI merupakan bagian dari Tata Kelola TI, tetapi pada praktik lapangannya Keamanan TI akan semakin kompleksdan semakin krusial sehingga perlu diatur secara khusus.

Tingkat Kematangan Proses-Proses Dan Tata Kelola Ti Seluruh proses tata kelola TI yang diadopsi Dengan tingkat kematangan yang mayoritas masih di antara 1 dan ditargetkan harus memiliki tingkat kematangan minimal 3. Target 2, maka secara umum Kementerian Perhubungan belum memiliki Minimal 3 menggunakan perspektif pengelolaan risiko. Tingkat pengelolaan TI yang memadai. Belum ada framework proses tata kelola yang disepakati, atau bahkan pada level yang lebih tinggi: kematangan 3 berarti risiko‐risiko terkait proses tata kelola tersebut yang sudah ditetapkan sebagai mekanisme baku pengelolaan TI di dapat dikelola secara memadai secara berkelanjutan. Kementerian Perhubungan. Kondisi ini menyimpan potensi risiko yang besar misalnya: 1. Potensi‐potensi risiko baik pada level sistem, keamanan, proyek atau bahkan bisnis tidak dapat dikelola secara memadai. 2. Investasi TI yang tidak efisien, misalnya karena inisiatif yang saling berbenturan yang sebenarnya bisa jadi cukup satu saja. 3. Sumbangsih TI yang tidak optimal kepada pencapaian tujuan strategis organisasi. Hal ini dapat terjadi karena desain Enterprise Architecture Kementerian Perhubungan yang sangat mungkin bermasalah dalam hal integrasi dan interoperabilitas Tabel 4. 1 Daftar permasalahan Kementerian Perhubungan

41

Kegiatan kementerian perbuhungan yang berkaitan anggaran pembelanjaan dengan pengadaan, penngembangan dan pemeliharaan akan dilaksanakan dengan pengadaan barang dan jasa yang telah tertulis peraturannya pada PP no 54 tahun 2010. Selanjutnya perhitungan investasi TI akan berkaitan dengan kolaborasi bisnis untuk melakukan penyediaan system informasi di lingkuingan Kementerian Perhubungan.

Selain dari permasalahan yang di kemukakan pada road mapKementerian Perhubungan yang telah di adaptasikan masalah yang timbul yakni tidak adanya pengukuran atau valuasi dan evaluasi dari investasi TI yang telah di laksanakan.

Kondisi sekarang

Pengukuran pada struktur organisasi Pusdatin pernah di lakukan dan dibantu oleh konsultan akan tetapi keadaan tersebut tidak merumuskan indikator yang spesifik. Dan bukan menyangkut investasi yang di keluarkan melainkan lebih ke arah manajerial. Kegiatan ini menghasilkan perumusan KP 39 tahun 2010.

Kondisi yang di harapkan Valuasi dan Evaluasi Valuasi Perlunya dilakukan pengukuran investasi TI guna menunjang perencanaan pengembangan sistem informasi yang dibagun oleh Kementerian Perhubungan baik dari segi infrastruktur dan sistem automasi birokrasi. Hal yang dapat di terapkan yakni; ¾ Pengukuran berkala investasi TI untuk menunjang pengambilan keputusan pihak pimpinan. sehingga diketahui mana investasi yang di kembangkan dan yang harus dibatasi atau di berhentikan karena tidak memiliki nilai yang baik. ¾ Penerapan teknologi diselaraskan dengan bisnis proses Kementerian Perhubungan.

42

¾ Penggunaan metode pengukuran investasi seperti : o Information economics o New Information economics o Permen kominfo no.41 tahun 2007 yang mengacu pada ISACA Evaluasi Sebaiknya dilakukan analisis investasi dengan beberapa metode evaluasi investasi. Belum dilakukan evaluasi penerapan investasi TI Tabel 4. 2 Tabel Pemasalahan Valuasi dan Evaluasi

43 Pengukuran perlu dilakukan guna mengetahui berapa rupiah yang telah di keluarkan dan berapa keungtungan dibalik inmplementasi TI tersebut sehingga kaitannya akan mempercepat kinerja dan memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

4.2

Analisis investasi TI

Berdasarkan daftar identifikasi masalah ditemukan beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan implementasi kegiatan, akan tetapi belum maksimal diimplementasikan. Dalam analisis investasi ini akan dibahas mengenai investasi apa saja yang di lakukan oleh Kementerian Perhubungan yang di kelola oleh pusdatin. Investasi yang dibahas terkait dengan infrastruktur TI yang didalamnya terdapat perangkat keras, perangkat lunak dan proses layanan atau proses bisnis. Maka investasi infrastruktur TI di uraikan sebagai berikut. 4.2.1 Daftar Aset TI Berwujud Dalam pengembangan system informasi terdapat investasi yang berwujud atau dapat dirasakan beberadaannya dalam bentuk perangkat keras. Berikut adalah daftar perangkatyang menjadi asset berwujud terkait dengan infrastruktur penunjang sistem informasi yang dikelola oleh pusdatin. 1. Perangkat Keras - Data Center Untuk memdukung infrastruktur TI pada Kementerian

44 Perhubungan pusdatin membangun data center yang berguna sebagai tempat integrasi seluruh server direktorat dan kepentingan pelayanan publik. Berikut adalah daftar investasi fisik yang terdapat pada ruang data center. Selain data center terdapat aset berwujud lain yang di kelola oleh pusdatin diluar ruang data center seperti studio GIS dan perangkat pendukung lain yang berfungsi sebagai sarana penunjang infrastruktur TI. Daftar perangkat keras penunjang infrastruktur TI yang dikelola oleh pusdatin ; Hardware Qty Akses kontrol sidik jari 1 Bandwidth Manager 1 LCD 5 Server 13 Switch 11 IP Phone 10 Cisco net flow collector 1 PC 45 Internet router 2 Perangkat video Confrence 3 Storage 1 sunfire X4270 1 UPS 12 Tabel 4. 3Tabel Aset Perangkat Keras 2010 2. Perangkat Lunak Untuk menjalankan perangkat keras diperlukan perangkat lunak sebagai perangkat yang memproses instruksi yang di masukan menjadi sebuah keluaran yang berupa informasi yang dapat dimanfaatkan. Perangkat

45 lunak melakat pada setiap PC yang di pasang dalam bentuk operating systemdan pada setiap perangkat pendukung lainnya seperti lisensi, perhitungan pre processor dan lisensi per user.

Software Operating system Linux

Qty 12

Anti virus

20

Operating System Windows 1 Tabel 4. 4Tabel Aset Perangkat Lunak 2010

3. Sumber daya Manusia Penggunaan

sumber

daya

manusia

dalam

pemanfaatan TI menjadi salah satu investasi yang diukur, karena

didalamnya

terdapat

pelatihan

untuk

mengoprasikan dan mejalankan alat sehingga termasuk dalam keluaran investasi TI. Service dan Jasa Pengembangan Data warehouse

Qty 1

1 Assesment dan audit sistem 1 Assesment eksisting 1 Blok IP address 1 Installation Interkoneksi bandwidth 1 Koneksi Internet 12 Migrasi IP address 1 1 Pengaturan bandwidth 12 Project Manager Software Engineer (5*1 tahun) 60 Syatem Analyst (3* 1 tahun) 36 Database Administrator (2* 1 tahun) 24 Network Administrator (3* 1 tahun) 36 Tabel 4.5 Tabel Investasi terkait Service

46

4.2.2 Daftar Aset Tidak Berwujud TI Dalam definisi yang di keluarkan oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2010 No.71 menyatakan bahwa aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat didentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Asset ini di kelompokan dalam asset non lancar.

4.3

Pengukuran Investasi TI

Dalam menganalisis investasi TI yang terdapat dalam pusdatin Kementerian Perhubungan dilakukan dua analisis yakni SWOT untu melihat faktor internal dan eksternal dari Kementerian Perhubungangan dan analisis keuangan guna mengetahui investasi TI yang telah dikeluarkan bermanfaat atau tidak untuk menunjang visi dan misi Kementerian Perhubungan.

4.3.1 Analisis SWOT 4.3.1.1

Strengths Pusdatin Kementerian Perhubungan memiliki kekuatan dari segi managerial dan operasional infrastruktur TI di kantor pusat. Diantaranya adalah; 1. Memiliki dasar hukum KP 39 2009 pasal 7 yang mengatur jaringan akses, media

47 pemrosesan dan penyimpanan data dan informasi harus di integrasikan ke pusdatin hal ini merupakan dasar hukum pusdatin untuk melakukan integrasi data. 2. Pembuat regulasi dan standarisasi Pusdatin dapat mengeluarkan regulasi terkait dengan standar investasi TI yang boleh dilakukan oleh instansi lain. 3. Bertanggung jawab langsung Pusdatin bertanggung jawab langsung kepada menteri sekjen yang

berada

laangsung

dibawah

menteri

atas

keberlangsungan penyediaan data 4. Memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Pusdatin memiliki tupoksi yang jelas sehingga memiliki anggaran yang pasti untuk melakukan investasi TI

4.3.1.2

Weakness 1. Kesulitan melakukan integrasi Pusdatin memiliki kesulitan untuk mengintegrasikan data ke dinas perhubungan daerah dan BUMN karena kedua intstansi tersebut tidak bertanggung jawab langsung ke Kementerian Perhubungan 2. Pusdatin dipimpin eselon II Pusdatin dipimpin oleh eselon II yang kurang memiliki kekuatan jabatan untuk menginstruksikan kepada direktorat lain 3. Investasi Belum terukur Belum adanya valuasi dan evaluasi investasi TI sehingga

48 pemanfaatan TI belum terukur dan belum ada tindakan evaluasi. 4. Data yang diperoleh merupakan data olahan Perolehan data dan informasi harus melewati beberapa tahapan tidak langsung dari operasional di lapangan. 5. Data yang di peroleh kurang terdistribusi Data yang telah di olah menjadi informasi baik dalam bentuk buku statistic maupun buku pemanfaatan TIK kurang terdistribusi sehingga terjadi penumpukan pada gudang.

4.3.1.3

Opportunities 1. System realtime Penyediaan informasi realtime dan akurat kepada atasan sehingga informasi akan ditampilkan dari satu sumber dan tidak terjadi perbedaan di masing-masing pemberitaan 2. Menjadi pusat informasi untuk pemangku kepentingan Informasi yang diperoleh akan terpusat dan dapat diperoleh dari satu sumber sehingga hasilnya akan lebih terpercaya. 3. Potensi untuk menjadi integrator data Dengan

pembangunan

middleware

yang

dapat

menghubungkan masing-masing database yang tidak satu system. Sehingga seluruh data dapat terintegrasi secara baik 4. Percapatan tata kelola dengan sistem automasi Untuk memproses kegitan internal dapat dilakukan dengan arah e-government yang menjadikan semua kegiatan berbasiskan sistem elektronik sehingga semuanya dapat

49 dengan cepat dilakukan tidak perlu melewati beberapa meja. 5. Menjadi pusat knowledge sharing Dengan bertambahnya data yang informasi pusdatin juga dapat menjadi pusat sharing antar substandi karena memiliki data warehouse yang berisikan banyak data.

4.3.1.4

Threats 1. Data tidak real time Percepatan penyediaan informasi bagi pihak eksekutif masih terjadi delay. Tidak real time. 2. Perbedaan tanggung jawab antar substansi Integrasi data yang sulit dilakukan kepada operator pelaksana di dinas perhubungan dan BUMN sector transportasi 3. Birokrasi yang panjang Adanya Birokrasi yang harus dilewati untuk memperoleh data sedangkan data harusnya dapat segera di peroleh 4. Penyediaan data dan peraturan perundangan yang lambat karena harus melewati perumusan dan penelitian. Ilmu yang di

peroleh

berkembang

kurang

cepat

teknologi

diterima tersebut

sehingga

setelah

barulah

dibuat

perundangannya.

4.3.2 Analisis Keuangan Analisis investasi TI akan berisi neraca realisasi pagu dan persentase

50 sesuai dengan PP no. 71 dari Kementerian Keuangan. Terdapat babarapa metode yang di lakukan untuk pengukuran investasi. a. Metode biaya Dengan

menggunakan

metode

biaya, investasi dicatat sebesar

biayaperolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagianhasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas Dengan

menggunakan

metode

ekuitas

pemerintah

mencatat

investasiawal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesarbagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagianlaba

kecuali

dividen

dalam

bentuk

saham

yang

diterima

pemerintahakan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadapnilai

investasi

juga

diperlukan

untuk

mengubah

porsi

kepemilikaninvestasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibatpengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutamauntuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktudekat. Dengan didasarkan criteria sebagai berikut; (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai

51 bersih yang direalisasikan.

Akan tetapi penggunaan metode ekuitas tidak dapat di terapkan dalam penelitian ini karena penelitian ini dibatasi terhadap perhitungan investasi TI yang ada di Kementerian Perhubungan bukan mencakup seluruh asset. Maka investasi TI akan dipaparkan dengan metode biaya dan metode nilai bersih sebagai berikut;

Kegiatan

: Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi

Tahun

: 2009 dan 2010 Anggaran 2009

Belanja Modal Penyusunan blue print rencana strategis pengembangan 1 teknologi informasi dan komunikasi Pengembangan data warehouse 2 perhubungan Pembangunan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi 3 untuk mendukung real time business Pembangunan infrastruktur 4 sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik Peningkatan keamanan jaringan 5 LAN dan Jaringan internet Pengadaan percetakan buku6 buku strategis pemeliharaan portal departemen 7 perhubungan peningkatan layanan akses dan 8 kapasitas bandwidth internet departemen perhubungan pemeliharaan jaringan cctv, server, internet dan 9 pengembangan unified communication kementerian 10 pendayagunaan sistem informasi

Realisasi 2009

1,469,930,000

%

Sisa

Rp 2,000,000,000

Rp

73.50 Rp 530,070,000

Rp

6,000,000,000

Rp

-

0.00 Rp 6,000,000,000

Rp

2,267,260,000

Rp

-

0.00 Rp 2,267,260,000

Rp

2,499,900,000

Rp

2,153,690,000

86.15 Rp 346,210,000

Rp

5,000,000,000

Rp

3,565,397,000

71.31 R 1,434,603,000

Rp

338,000,000

Rp

319,275,000

94.46 Rp 18,725,000

Rp

1,500,000,000

Rp

1,312,403,500

87.49 Rp 187,596,500

Rp

1,500,000,000

Rp

1,395,350,000

93.02 Rp 104,650,000

Rp

1,500,000,000

Rp

1,308,835,000

87.26 Rp 191,165,000

Rp

3,500,000,000

Rp

3,257,793,000

93.08 Rp 242,207,000

52 geogrrafis dalam mendukung m a aset saranaa dan prasarana pembangunan apllikasi command Rp 3,4462,186,000 Rp 2,999,927,150 11 centerr departemenn perhubunggan pembangunan inffrastruktur mand center departemen d comm Rp 6,0000,000,000 Rp 5,675,590,336 12 perhuubungan dan fasilitas penduukung Penyuususnan stan ndar analisis Rp 695,,039,000 Rp 593,604,000 13 data sektor s tranpo ortasi Progrram kepemerrintahan yanng Rp 424,,000,000 Rp 97,923,100 14 baik Rp 36,6686,385,000 Rp 24,1499,718,086 Tottal Belanja jasa konsulta an Pelatiihan peningkkatan Rp 5000,000,000 Rp 396,137,500 1 kemam mpuan SDM M bidang teknologi informaasi Rp 5000,000,000 Rp 3996,137,500 Tottal Rp 24,5455,855,586 Jumlah To otal Rp 37,186,385,000 Tabel 4..6 Investasi Tahun T 2009

86.65 Rp 462,258,850

94.59 Rp 324,409,664

85.41 Rp 101,435,000 23.10 Rp 326,076,900 65.83 Rp112,536,666,9114

79.23 Rp 103,862,5000 79.23 Rp 103,862,5000 66.01 Rp112,640,529,4114

Padaa tabel 4.7 dilakukan d peenggelompokkan investassi terkait TI yang dilakuukan p pada tahun 2009. Kelom mpok kegiattan terbagi dua d yakni B Belanja modaal dalam haal ini b belanja baraang permaneen dan belannja konsultann dalam hal ini merupakkan belanja jasa u untuk peninggkatan pelatihan pegawaai.

Millions

B Belanja M Modal Rp14,,000 Rp12,,000 Rp10,,000 Rp8,,000 Rp6,,000 Rp4,,000 Rp2,,000 R Rp-

Anggaraan 2009 Realisassi 2009

Gambar 4.1 Grafik belaanja Modal 22009

53

Millions

Belanjaa Jasa Konsulta K an Rp p1,000 Rp900 R Rp800 R Rp700 R Rp600 R Rp500 R Rp400 R Rp300 R Rp200 R Rp100 R Rp-

Pelatihan ppeningkatan kemampuan SDM bidang teknologi informasi

Realisaasi 2009

Rp396,137,500

Anggarran 2009

Rp500,0 000,000

Gam mbar 4.2 Graafik belanja Jasa J Konsulttan 2009

Belanja Mo odal Pengem mbangan Infrastruuktur sistem 1 pengadaaan barang daan jasa secara elektronik e pembanngunan load 2 balancinng pengadaaaan peralatan n 3 pendukuung sistem komputer pembanngunan 4 datawarrehouse Kementterian Perhubuungan pemelih haraan jaringaan cctv, server, internet i dan 5 pengem mbangan unifieed commun nication kementeerian Total Belanja jasa a konsultan Pemelihharaan Portal 1 Kementterian Pengem mbangan aplik kasi commannd center 2 Kementterian Perhubu ungan Pemban ngunan 3 interpob babilitas data spasial

A Anggaran 20110

Realiisasi 2010

%

Sisa

00 Rpp2,500,000,00

Rp2,4557,100,900

98.28

Rpp 42,899,100

Rpp2,500,000,00 00

Rp2,3993,930,000

95.76

Rpp1,150,000,00 00

Rp1,1007,826,500

96.33

Rpp 42,173,500

00 Rpp8,500,000,00

Rp8,4887,000,000

99.85

Rpp 13,000,000

Rpp1,500,000,00 00

Rp1,4007,307,000

93.82

Rpp 92,693,000

R116,150,000,0000

Rp 15,853,164,400 98.16

Rp 5000,000,000

Rp

3996,137,500

79.23

Rp1,5500,000,000

Rp 1,311,464,000

87.43

Rp2,0000,000,000

Rp 1,8811,000,000

90.55

Rp106,070,000

Rp p296,835,600

Rp103,862,500

Rp188,536,000

Rp189,000,000

54

T Total Jumlah Total T

Rp4,0000,000,000

Rp 3,5518,601,500

87.97

Rp 20,150,000,0000

Rp19,3371,765,900

96.14

Rp481,398,500

Rp778,234,100

T Tabel 4.7 Invvestasi TI tahhun 2010 Padaa tabel 4.8 dilakukan d peenggelompokkan investassi terkait TI yang dilakuukan p pada tahun 2010. Kelom mpok kegiattan terbagi dua d yakni B Belanja modaal dalam haal ini b belanja baraang permaneen dan belannja konsultann dalam hal ini merupakkan belanja jasa k konsultansi dan d pemelih haraan.

B Belanja Modal M Millions

Rp18,0000 Rp16,0000 Rp14,0000 Rp12,0000 Rp10,0000 Rp8,00 00 Rp6,00 00 Rp4,00 00 Rp2,00 00 Rp-eng gembangan Infraastruktur sistem pengadaan p baranng dan jasa secarra pemeeliharaan jaringann cctv, server, innternet dan p pembanguna penngadaaan an load balancin peralat pe ng embangunan tan pendukung datssistem tawarehouse komputer kem m r enterian perhubbungan elektroonik communication kementeria Anggaran 2010 2

Rp2,500,0 000,00

Rp2,5500,000,00

Rp1,150,000,00 R

Rp8,500,000,,00

Rp1,500,0000,00

Realisasi 20010

Rp2,457,100,90

Rp2,3393,930,00

Rp1,107,826,50 R

Rp8,487,000,,00

Rp1,407,3307,00

B Moddal 2010 Gambarr 4.3 Grafik Belanja

Millions

Belan nja Jasa Konsulta K an Rp4,5 500 Rp4,0 000 Rp3,5 500 Rp3,0 000 Rp2,5 500 Rp2,0 000 Rp1,5 500 Rp1,0 000 Rp5 500 RpR

Pem meliharaan Porrta Kementerian

pengembangan p n ap plikasi commannd cen nter kementeriaan perhubungan

pembangunan n interpobabilitas ddata spasial

Realisasi 2010 2

Rp396,137,500 R

Rp Rp1,311,464,00 00

R Rp1,811,000,00 00

Anggaran 2010

Rp500,000,000 R

Rp Rp1,500,000,00 00

R Rp2,000,000,00 00

G Gambar 4.1 Garfik Belaanja Jasa Konnsultan 20100

55

Penjelasan diatas merupakan perbandingan dari dua tahun implementasi investasi TI yang sudah berjalan tampak efisiensi biaya pada tahun 2009 dan 2010 ( Rp 24,545,855,586 -Rp19,371,765,900 = Rp 5,174,089,686) hal ini dilakukan karena implementasi telah di lakukan pada tahun 2009 dan dana terbesar pada pembangunan infrastruktur.

Sedangkan pada tahun 2011 Kementerian Perhubungan kembali melakukan investasi TI. Table berikut merupakan anggaran 2011 yang sedang berjalan sehingga angka masih berupa asumsi belum di realisasikan. No

Projek

Anggaran 2011 Aplikasi

1 2 3 4

Aplikasi Jabatan Fungsional Aplikasi Adhoc pengembangan design komputer pengembangan business intelligent

Rp 84.400.000 Rp 580.475.000 Rp 137.500.000 Rp 3.028.700.000

5

Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan

Rp

6

Pengembangan GIS Kementerian Perhubungan

Rp 3.028.700.000

7

Pengembangan Persuratan elektronik Kementerian Perhubungan

Rp 1.528.700.000

8

Pengembangan Perhubungan

Rp 2.028.700.000

e-procurement

Kementerian

828.700.000

Services 9 10 11

Pemeliharaan Portal Kementerian Perhubungan Integrasi aplikasi command center perhubungan

Rp

528.700.000

Rp 2.528.700.000 Rp 2.700.000.000

12

Pembayaran internet astinet dan VPN (1 tahun) Pemeliharaan Perangkat TI Infrrastruktur

13

Pengembangan Perhubungan

Rp 2.528.700.000

14

optimalisasi server Kementerian Perhubungan

Rp 2.528.700.000

15

pembangunan Core distrubution access Kementerian Perhubungan

Rp

Jaringan

internet

Kementerian

Rp

186.200.000

979.391.000

56

16

integrasi cctv di lingkungan Kementerian Perhubungan dan BUMN

Rp 5.028.700.000

17

upgrading perangkat sarana pendukung operasional pusdatin

Rp 1.028.700.000

18

pengembangan Perhubungan

Rp 2.528.700.000

19

20 21

4.4

command

center

Kementerian

Manajemen Pembuatan laporan monitoring kegiatan (administration staff) untuk 3 aplikasi GIS, Help desk dan command center konsultasi dan pemuktahiran aplikasi untuk 3 aplikasi GIS, Help desk dan command center Peningkatan intelligensi SDM Total Tabel 4.8 Anggaran 2011 Sumber : RKAKL Pusdatin 2011

Rp 1.215.000.000

Rp

799.425.000

Rp 325.400.000 Rp 34.152.191.000

Penyelarasan Strategi

Untuk mengetahui apakah bisnis proses yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan selaras dengan pengembangan system informasi dan penyelarasan TI yang diterapkan oleh Pusdatin guna menunjang infrastruktur maka terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melihat keterkaitan bisnis, perlu menganalisis tugas pokok, fungsi, visi, misi dan perencanaan strategis dari Kementerian Perhubungan untuk pembuatan strategic intention agar tidak menyimpang dari bisnis prosesnya.

Pelaksanaan investasi TI pada lembaga non-profit dapat diukur kedalam performance dari pelayanan yang di berikan. Sesuai dengan prinsip bottom line no.1 yang di keluarkan oleh Benson 2004 p. 39. Bahwa dengan investasi TI organisasi atau lembaga tersebut akan lebih mudah untuk memperbaharui bisnis proses, mengurangi waktu yang terbuang dan mengurangi kesalahan yang

57 mungkin terjadi dan meningkatkan kualitas dari pelayanan dan kepuasan pemangku kepentingan di Kementerian Perhubungan.

4.4.1 Strategic Intention

Strategic intention diperoleh dari hasil analisis visi dan misi tahun 2010-2014 kementerian pehubungan dan tupoksi pusdatin sebagai unit yang di tunjuk untuk mengintegrasikan data dan memberikan pelayanan TI bagi seluruh pemangku kepantingan yang terkait sektor transportasi. Asumsi pembobotan nilai di peroleh dari pandanggan objektif pusdatin Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan mendasar sesuai dengan KP 39 tahun 2009 dan road map 2010-2014. Pada pembahasan akan dibatasi dari sisi teknologi informasi dan system informasi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pusdatin.

No

Arahan strategis (strategic intention)

Tujuan arahan strategis (strategic intention goals)

Metrik arahan strategis (Strategic intention metrics)

Bobot (weight)

1

Percepatan Penyediaan informasi ke pihak eksekutif

Penyediaan data yang akurat dan real time

Percepatan perolehan data untuk kebutuhan pengambilan keputusan

35

2

3

Pengembangan Integrasi data sektor transportasi

Pembangunan Integrasi system internal

Integrasi data dengan format terstandar Alur birokrasi dapat mengunakan system informasi e-government Automasi alur data yang

Melakukan integrasi data dengan sektor transportasi baik BUMN dan Swasta sehingga data dapat diolah dan disajikan ke publik Semua kegiatan internal dapat menggunakan sistem e-government sehingga alur birokrasi akan lebih cepat dan mudah Data dapat terlacak dengan cepat dan mudah di

30

20

58

4

Transparansi Penyajian data

terenkripsi

lakukan verifikasi dengan sistem yang terenkripsi

Meningkatkan pelayanan dengan transparansi data

Peningkatan pelayanan dengan data yang sebenarnya kepada publik

Meningkatkan penyediaan Pelayanan dengan informasi yang online sistem dengan aktual dan cepat mudah dan cepat. menyangkut sektor transportasi Tabel 4.9Strategic intention

15

Sumber : Visi misi dan rencana strategis dan road mapKementerian Perhubungan

1. Percepatan Penyediaan Informasi ke pihak Eksekutif

Bisnis proses yang utama dari pusdatin adalah menyediakan pelaporan secara realtime dan akurat kepada pimpinan guna percepatan pengambilan keputusan sesuai yang dituangkan pada KP 39 tahun 2009 dan KM 60 tahun 2010. Hal tersebut akan terkait sebagai penyajian informasi dan media penyampaian kepada publik. Maka di berikan bobot 35.

2. Pengembangan Integrasi data Sektor Transportasi

Integrasi data diberikan bobot 30 terkait dengan tugas pokok dan fungsi pusdatin yang berwenang untuk menjadi pembinaan, pengendalian, pengelolaan system informasi dan data. Sehingga bertanggung jawab untuk penyediaan data secara cepat dan tepat antar sesama sektor transportasi baik BUMN dan swasta guna penyediaan data dan informasi kepada publik.

59 3. Pembangunan Integrasi sistem internal

Integrasi ini berlaku dikalangan Kementerian Perhubungan sesuai dengan roadmap pusdatin yakni penrencanaan e-government dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi guna pempermudah dan mempercepat kinerja karyawan. Kementerian Perhubungan memberikan bobot 20 untuk strategi ini karena cukup penting untuk pelayanan yang terukur kepada publik.

4. Transparansi Penyajian Data

Terkait dengan pelaksanaan pelayanan jasa perhubungan yang mudah diakses oleh masyarakat. Maka strategi ini di tetapkan dengan bobot 15. Dan untuk mengetahui investasi TI yang telah di keluarkan untuk menunjang pelayan dan penyediaan informasi dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan sektor transportasi dalam hal ini karyawan, konsultan

dan

masyarakat

umum

yang

membutuhkan

informasi

perhubungan.

4.4.2 Demand and supply planning

Berdasarkan strategi intention yang dibuat maka dapat dibuat demand supply planning dari pusdatin kemhub. Hal ini diperlukan guna mengetahui apa yang menjadi kebutuhan untuk mencapai strategic intention. Berikut adalah uraian dari IT demand and supply planning.

60

1. Demand supply untuk arahan percepatan penyediaan arahan ke pihak eksekutif

Demand Supply Konteks Binis Rencana Strategis Rencana Strategis Strategis Penggunaan TI Penyediaan TI Melakukan Membuat aplikasi pembangunan aplikasi realtime yang dapat Percepatan Penyediaan dashboard dan dan Arahan mendukung Informasi ke pihak sistem realtime dari Strategi ketersediaan data bagi eksekutif tiap subsektor pimpinan perhubungan Pembuatan aplikasi yang ditanam pada masing-masing melakukan sosialisasi subsektor untuk Penyediaan data yang Tujuan aplikasi realtime untuk mengisi data secara akurat dan real time Strategi dashboard pimpinan real time. Dan diawasi berdasarkan SOP yang berlaku melakukan updating membuat sebuah data dan selalu aplikasi sentral data melakukan validasi menyediakan storage yang dapat menyajikan data yang terukur dan yang sesuai bagi Inisiatif jelas agar data yang di data secara mudah di kelangsungan Strategi mengerti dan dapat sajikan ke pihak pengumpulan data. segera di lakukan cek eksekutif dapat validitasnya. dipertanggung jawabkan Tabel 4.10 Demand supply untuk arahan percepatan penyediaan arahan ke pihak eksekutif sumber : Kementerian Perhubungan

61 2. Demand supply untuk arahan pengembangan Integrasi data sektor transportasi Demand

Arahan Strategi

Tujuan Strategi

Supply

Konteks Binis Strategis

Rencana Strategis Penggunaan TI

Rencana Strategis Penyediaan TI

Pengembangan Integrasi data sektor transportasi

Pembangunan sistem integrasi yang intelligent agar dapat bergerak dinamis menyesuaikan data yang akan masuk ke dalam database kemhub

pembangunan datawarehouse kementerian pehubungan yang di lengkapi dengan ODI dan BI

Integrasi data dengan format terstandar

menetapkan stadarisasi konten yang harus disertakan dalam tiap database yang akan diintegrasikan.

membuat sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh database dan jika di perlukan penambahan perangkat sebagai integrator data.

Pembuatan IT sistem yang dapat policy terkait mendukung konten yang di Inisiatif integrasi database perlukan dan Strategi walau berbeda stadarisasi yang platform harus disamakan Tabel 4.11 Demand supply untuk arahan pengembangan Integrasi data sektor transportasi sumber : Kementerian Perhubungan Melakukan kebijakan atau menerbitkan ketetapan yang belaku bagi seluruh subsektor perhubungan

3. Demand supply untuk arahan pembangunan sistem internal

Arahan Strategi

Demand Konteks Binis Rencana Strategis Strategis Penggunaan TI dengan pengembangan Meningkatkan aplikasi pelayanan pelayanan publik publik, contohnya website kementerian

Supply Rencana Strategis Penyediaan TI Pembangunan sistem yang aman dan reliabel

62 > Meningkatkan pelayanan dengan transparansi data Tujuan Strategi

Inisiatif Strategi

> Meningkatkan penyediaan informasi yang actual dan cepat menyangkut sektor transportasi Pengawasan terhadap data yang di keluarkan dan melakukan validitas data yang akan diterbitkan ke publik

> Data yang disajikan merupakan data sebenarnya bukan data olahan maka di perlukan sistem realtime yang langsung terintegrasi dari tingkat operasional langsung ke pusat.

Perangkat keras pendukung di masing-masing titik operasional dan interoperabilitas data.

Monitoring data dengan sistem yang terpantau oleh pihak yang berwenang dan verifikasi automatis sehingga tidak perlu melalui birokrasi yang panjang.

aplikasi monitoring data dan verifikasi automatis

Tabel 4.12 Demand supply untuk arahan pembangunan sistem internal sumber : Kementerian Perhubungan

4. Demand supply untuk arahan peningkatan pelayanan publik

Arahan Strategi

Tujuan Strategi

Demand Konteks Binis Rencana Strategis Strategis Penggunaan TI dengan pengembangan Transparansi aplikasi pelayanan Penyajian data publik, contohnya website kementerian > Data yang > Meningkatkan disajikan pelayanan dengan merupakan data transparansi data sebenarnya bukan data olahan maka di > Meningkatkan perlukan sistem penyediaan realtime yang informasi yang langsung actual dan cepat terintegrasi dari menyangkut sektor tingkat operasional transportasi langsung ke pusat.

Supply Rencana Strategis Penyediaan TI Pembangunan sistem yang aman dan reliabel

Perangkat keras pendukung di masing-masing titik operasional dan interoperabilitas data.

63 Monitoring data dengan sistem yang terpantau oleh pihak aplikasi yang berwenang monitoring data Inisiatif dan verifikasi dan verifikasi Strategi automatis sehingga automatis tidak perlu melalui birokrasi yang panjang. Tabel 4.13 Demand supply untuk arahan peningkatan pelayanan publik Pengawasan terhadap data yang di keluarkan dan melakukan validitas data yang akan diterbitkan ke publik

sumber : Kementerian Perhubungan

4.4.3 Strategic IT Planning Berdasarkan analisis SWOT, Strategic Intention dan demand and supply planning maka dapat dilakukan perencanaan strategi TI yang akan di gunakan pada Kementerian Perhubungan.

Strategic TI Agenda Agenda strategi penggunaan TI untuk mendukung tercapainya

strategic

intention

dari

Kementerian

Perhubungan adalah ; •

Pembangunan dashboard monitoring dan decision support system untuk penyediaan data dan informasi ke pihak eksekutif

•

Membangun

DatawarehouseKementerian

Perhubungan yang dilengkapi oleh sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh database dan membentuk dashboard sebagai penyedia data untuk pihak eksekutif Kementerian Perhubungan •

Membangun sistem realtime dan akurat sehingga dapat membantu pimpinan dalam pengambilan

64 keputusan. •

Pembangunan aplikasi berbasiskan web dan aplikasi berbasis elektronik untuk menunjang pembangunan kementerian yang mengarah ke egoverenment

•

Seluruh kegiatan tersebut di maksudkan untuk mengembangkan TI di Kementerian Perhubungan yang mengarah pada ketersediaan informasi yang akurat dan actual dalam sektor transportasi, melalui website Kementerian Perhubungan atau dengan

sistem

geospasial

Kementerian

Perhubungan.

Strategic TI Plan Perencanaa strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung kebutuhan TI adalah sebagia berikut; •

Pembangunan menunjang

infrastruktur aplikasi

TI

yang

yang akan

dapat di

implementasikan. •

Pembangunan

aplikasi

real

time

yang

disosialisasikan pada setiap UPT dan subsector perhubungan •

Menyediakan aplikasi yang dapat menyajiakan data secara akurat dengan tampilan yang baik dan detail

•

Pengembangan data warehouse sebagai gudang

65 data Kementerian Perhubungan yang di lengkapi sistem integrator dan intelligent sistem •

Pengembangan geospatial data guna transparansi data produksi tiap daerah dan pengembangan potensi masing-masing daerah

•

Pengembangan

sumberdaya

manusia

pada

department TI yang saat ini dibawahi oleh unit pusdatin.

Strategic TI Requirement Berdasarkan roadmap kementerian perhubngan pada bidang TIK dan juga arah pengembangan TI yang dipaparkan melalui strategic intention serta demand and supply. Requirement TI yang dibutuhkan adalah; 1. Pembangunan Infrastruktur TI 2. Pembangunan datawarehouse 3. Pengembangan Geospasial information sistem 4. Pengembangan e-government 5. Pengembangan sumber daya manusia

4.4.4 Managing Innovation Technology Inovasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mencapai arahan strategis dilihat dari empat komponen pendukung yakni;

Business and technology monitoring tahap

ini

dilakukan

pengawasan

terhadap

implementasi TI guna menunjang strategi bisnis dari

66 perusahaan.

Keputusan

yang

diambil

dapat

mempengaruhi kinerja dari Kementerian Perhubungan. Berikut adalah langkah yang diambil dalam pengawasan implementesi TI pada kemenetrian perhubungan; 1. Pembuatan peraturan yang memuat stadarisasi implementasi TI pada kementerian atau pemanfaatan TI yang terkait pada peningkatan kinerja dan pelaporan ke tingkat eksekutif. 2. Membuat SOP terkait dengan kegiatan TI yang diimplementasikan. 3. Melakukan

dokumentasi

pada

setiap

imlementasi TI. Baik kodefikasi dan petunjuk manual. 4. Monitoring aplikasi

infrastruktur

solarwind

dan

menggunakan MRTG

guna

memonitoring pergerakan yang terjadi.

Innovation visisoning Pada alternatif

tahapan

visi

dan

ini

dilakukan

petunjuk

bagi

pengembangan Kementerian

Perhubungan untuk menjalankan perubahan bisnis dan teknisnya. Pada tahap ini Kementerian Perhubungan fokus terhadap apa yang dapat di lakukan dan potensi manfaat yang dapat di kembangkan. Alternatif yang dilakukan

oleh

pusdatin

untuk

menunjang

bisnis

prosesnya adalah; 1. Melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan

67 yang dilakukan baik kegiatan rutin dan kegiatan dikontrakan. 2. Melakukan

evaluasi

atas

kagiatan yang

dilakukan dengan mengadakan konsinering untuk membahas tindak lanjut kegiatan strataegi

yang

akan

dilakukan

dengan

mengundang divisi terkait agar dapat saling berdiskusi 3. Melakukan penilaian atas kegiatan yang dilakukan. Sehingga setiap kegiatan dapat dinilai manfaatnya. 4. Melakukan pertemuan dengan divisi TI lainnya agar visi dapat dilaksanakan dengan baik dengan satu komando dan koordinasi yang terarah.

Business context and choices Pada tahapan ini pusdatin kemhub melakukan pemilihan visi dan arahan yang dapat di lakukan guna mengatur berjalannya bisnis proses. Pada tahap ini dilakukan pengambilakn keputusan atas arahan yang akan dituju. Berikut adalah arahan yang akan dilakukan oleh pusdatin kemhub.

1. Untuk melakukan integrasi data dibutuhkan sistem yang dapat menampung data dalam jumlah banyak dan dapat diolah menjadi dashboard kementerian

68 maka dilakukan pembangunan data warehouse guna pengumpulan

database

seluruh

subsektor

dan

dilengkapi oleh business intelligent sebagai piranti yang dapat menampilkan kebutuhan eksekutif. Hal ini terkait dengan kebutuhan data yang akurar dan realtime. 2. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik dilakukan pengembangan aplikasi yang disajikan langsung ke masyarakat banyak seperti portal kementerian dan GIS (geospasial information sistem) 3. Pengembangan

command

centerKementerian

Perhubungan guna penyajian integrasi dari seluruh aplikasi yang telah di kerjakan oleh subsektor terkait perhubungan. 4. Pembangunan knowledge sharing untuk menunjang kegiatan internal Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan agar terjadi percepatan penerapan egovernment.

Actionable innovation Tahapan ini merupakan proses terakhir dalam pengembangan inovasi pada Kementerian Perhubungan. Tahap ini merencanakan skernario dan tindakan yang akan digunakan oleh pusdatin kemhub untuk memenuhi tujuan strategis dan arahan yang sudah dibuat. Berikut adalah langkah-langkah yang di ambil oleh pusdatin; 1. Pengembangan bertahap datawarehouse Kementerian

69 Perhubungan. 2. Pengembangan sistem pelaporan eksekutif dan dashboard eksekutif guna percepatan pengambilan keputusan pihak eksekutif 3. Peningkatan integrasi dan melakukan sosialiasasi aplikasi yang terkait dengan pelayanan publik. 4. Pengembangan

aplikasi

internal

Kementerian

Perhubungan guna percepatan e-government dan peningkatan pelayanan 5. Melakukan evaluasi dan valuasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan menilai manfaat dari investasi TI. 4.4.5 Portfolio 4.4.5.1 Mc farlan Strategic Grid Kuadarn mc farlan digunakan sebagai acuan untuk memetakan implementesi investasi TI yang ada kontribusinya terhadap Kementerian Perhubungan.

Pusdatin

Gambar 4.5 Kuadran mc farlan sumber : benson et al p60 Jika Perhubungan

disesuaikan investasi

dengan TI

visi

terletak

pada

pada

Kementerian

kuadran

future

strategickarena pada visi disebutkan bahwa kementerian memiliki daya saing dan nilai tambah. Penjelasan tersebut akan

70 diuraikan pada portfolio lights on. Transisi yang harus dilewati pusadatinKementerian Perhubungan untuk menjadi lebih baik adalah : Future strategic Æ strategis Future strategic atau turn around posision pada buku mcfarlan yang terbaru merupakan posisi dimana investasi masih disetarakan dengan peningkatan kinerja karyawan.

4.4.5.2 Portfolio lights on Lights on merupakan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini. kegiatan investasi TI yang dilakukan oleh pusdatin selaku unit yang diberi kewenangan kemhub untuk melakukan integrasi dan penyajian

data.

Guna

menunjang

kinerjanya

dan

pelaksanaan pelayanan publik. Implementasi investasi TI yang dilakukan tahun mendatang meliputi; 1. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi 2. Pemeliharaan system 3. Kegiatan bulanan untuk menunjang kinerja 4. Perawatan jaringan 5. Optimalisasi infrastruktur 6. Peningkatan SDM 7. Konsultasi kepada vendor Terdapat banyak kegiatan yang dirancang pada tahun 2011 dan seluruh kegiatan yang terkait dengan

71 investasi TI akan di gambarkan pada pie chart di gambar 4.6

Gambar 4.6Lights On project 2011 Dari

kegiatan

tersebut

portfolio

lights

on

mengelompokan dalam empat kategori yakni Services, application, management dan infrasturktur. Dan untuk mengetahui strategi lights on pada masing-masing kategori maka dilakukan penyelarasan strategi yang akan di uraikan berikut ini. kategori dalam assessment decision making terbagi

menjadi lima

kategori yang

menerangkan

mengenai kebutuhan terhadap system tersebut dilihat dari nilai proyek dan peranan terhadap perusahaan. Lima kategori tersebut beserta strategi investasi yang di lakukan

72 yakni; 1. Abandon (alignment minim) Aplikasi harus diabaikan 2. Crisis (Alignment tinggi (4,5) ; Quality Rendah (1,2)) Aplikasi merupakan investasi baru yang dapat meingkatkan kualitas dengan tingkat penyelarasan yang tinggi (proyek baru) 3. Non Critical (Alignment wajar) Penyelarasan Berada pada tingkat wajar. Keluarkan biaya seminim mungkin pada pemeliharaan dan pengembangan aplikasi. 4. Improve only as needed (Alignment tinggi (4,5) ; Quality wajar (3)) walaupun tingkat penyelarasan tinggi tapi kualitas berada pada tingkat wajar. Keluarkan biaya hanya pada saat darurat atau gunakan sumber daya yang tersisa 5. Excellent, monitor(alignment tinggi(4,5) Quality tinggi (4,5)) Awasi aplikasi sebatas pada masalah kualitas. Keluarkan biaya untuk menjaga tingkat kualitas dan investasi baru tidak diperlukan. (sumber:benson et al) 4.4.5.2.1 Portfolio Lights on Services

73

P Portfolio o Lights on Servvices 3% Pemelliharaan Portal kemennterian Perhubu ungan

9%

Integrasi aplikasi com mmand centerr perhubungan 4 45% 43%

Pembaayaran internett astinet dan VPN (1 tahun)

Pemelliharaan Perang gkat TI

Gam mbar 4.7 Poortfolio services Kode

Projeect

Alignm I Intensity Quality ent of use

Anggaran n 2011

Serviices S1

meliharaan Portal P Pem Kem menterian Peerhubungan

5

3

5

Rp

S2

Inteegrasi aplikaasi commandd cennter perhubunngan

5

2

4

Rp 2.5288.700.000

S3

mbayaran intternet astinet Pem 5 4 5 Rp 2.7000.000.000 dann VPN (1 tahhun) 3 4 Rp 1866.200.000 4 Pem meliharaan Perangkat P TII Tabbel 4.14 Porttfolio lights oon services Sumberr : pusdatin Kementerian K n Perhubunggan

S4

5288.700.000

Keteranggan: Nilai dipeeroleh dari nilai n yang sering muncull (modus) Alignmen nt Sangat Tiidak Pentingg (1) – Sangaat Penting (55) * Berdasaarkan peranaan kegiatan terhadap t bisnis proses keementerian

Quality Sangat Rendah(1) R –S Sangat Tingggi (5)

74 * Berdasarkan Pengamatan system sehari-hari Intensity of Use Tidak Pernah(1) – Sangat Sering (5) *Berdasarkan frekuensi penggunaan

Services 6 Rp2,700,000,0 Rp186,200,000 00

5

Pembayaran internet astinet dan VPN (1 tahun)

Rp528,700,000 Rp2,528,700,0 00

4

Pemeliharaan Portal kementerian Perhubungan

3 2

Integrasi aplikasi command center perhubungan

1

Pemeliharaan Perangkat TI

0 0

1

2

3

4

5

Gambar 4.8 Matriks Portfolio Assessment Services

Millions

Services Decision making 3000

Rp2,700 Rp2,529

2500 abandon

2000

Crisis 1500

Non critical Improve only as needed

1000

Rp715

excellent,monitoring

500 0

0

0

Gambar 4.9 Grafik Kategori Investasi TI pada Services

75

Kode

Project

Kategori Investasi Improve Only as Needed

S1

Pemeliharaan Portal Kementerian Perhubungan

S2


Crisis

S3


Executive, monitoring

S4

Improve Only as Needed Tabel 4.15 Kategori Investasi Services Pemeliharaan Perangkat TI

Pada gambar diatas tampak bahwa kegiatan yang sedang berlangsung tidak ada yang masuk kedalam kategori abandon dan non critical, sehingga artinya tidak ada system yang harus diabaikan dan masuk kedalam kategori wajar.

Kegiatan integrasi aplikasi command center (S2) perhubungan masuk ke dalam kategori krisis yang artinya harus ada peningkatan kualitas. Tentunya hal ini terkait kembali dengan tugas pokok pusdatin yang berfungsi untuk menyediakan laporan kepada pihak eksekutif sehingga pimpinan memiliki fasilitas yang terstruktur.

Pemeliharaan portal (S1) dan perangkat TI (S4) termasuk ke dalam kategori Improve only as needed. Karena kegiatan ini akan dialihkan ke pengeluaran rutin tidak lagi menjadi proyek. Dan

Pembayaran internet (S3) masuk ke dalam kategori excellent yakni pengawasan hanya sebatas kualitas saja dan pemantauan untuk pengeluaran rutin saja.

76

4.4.5.2.2 Portfolio Lights L on A Application

Portfo folio Lights on A Appicatiion 1%

1%

Aplikkasi Jabatan Fu ungsional

5% % Aplikkasi Adhoc

18%

pengeembangan desiign komputer 27% %

pengeembangan busiiness intelligen nt

14%

Pengembangan Apllikasi Kepegaw waian kemeenterian perhub bungan Pengembangan GIS S Kementerian Perhu ubungan Pengembangan Persuratan elektro onik bungan kemeenterian perhub Pengembangan e-prrocurement bungan kemeenterian perhub

7% 27%

G Gambar 4.10 Portfolio A Application

Kode

Projecct

Alignment

Quality

Intensity of use

Anggarran 2011

Apliikasi A1 A2 A3 A4

A5

A6

A7

A8

Apllikasi Jabataan Fun ngsional Apllikasi Adhocc penngembangan design kom mputer

3

4

2

Rp

8 84.400.000

4

3

3

Rp

5880.475.000

4

3

4

Rp

1337.500.000

penngembangan business inteelligent Penngembangann Aplikasi Kep pegawaian Kem menterian Perrhubungan Penngembangann GIS Kem menterian Perrhubungan Penngembangann Perrsuratan elekktronik Kem menterian Perrhubungan

5

2

4

Rp 3.0228.700.000

3

2

3

Rp

5

3

4

Rp 3.028.700.000

4

2

3

Rp 1.528.700.000

Penngembangann eproocurement

4

3

4

Rp 2.028.700.000

8228.700.000

77 Kementerian Perhubungan Tabel 4.16 Portfolio lights on Application Sumber : pusdatin Kementerian Perhubungan Keterangan: Nilai diperoleh dari nilai yang sering muncul (modus)

Alignment Sangat Tidak Penting (1) – Sangat Penting (5) * Berdasarkan peranan kegiatan terhadap bisnis proses kementerian Quality Sangat Rendah(1) – Sangat Tinggi (5) * Berdasarkan Pengamatan system sehari-hari Intensity of Use Tidak Pernah(1) – Sangat Sering (5) *Berdasarkan frekuensi penggunaan

78

Aplication

6

Rp3,028,700,000

Rp3,028,700,000 Rp2,028,700,000 Rp1,528,700,000 Rp137,500,000 Rp580,475,000

4

Rp828,700,000

Rp84,400,000

2

0 0

0.5

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Aplikasi Jabatan Fungsional pengembangan business intelligent Pengembangan Aplikasi Kepegawaian kementerian perhubungan Pengembangan GIS Kementerian Perhubungan Pengembangan Persuratan elektronik kementerian perhubungan Pengembangan e-procurement kementerian perhubungan Aplikasi Adhoc pengembangan design komputer

Gambar 4.11 Matriks Portfolio Assessment Application

Millions

Application Decision Making 7000 Rp5,775

6000 5000

Rp4,557

abandon Crisis

4000

Non critical 3000

Improve only as needed excellent,monitoring

2000 Rp913

1000 0

0

0

Gambar 4.12 Grafik Kategori Investasi TI pada Application Kode Project A1 Aplikasi Jabatan Fungsional

Kategori Investasi Non critical Improve Only as Needed

A2

Aplikasi Adhoc

A3

pengembangan design komputer

Improve Only as Needed

A4

pengembangan business intelligent

Crisis

4.5

5

79

A5 A6 A7 A8

Pengembangan Aplikasi Non critical Kepegawaian Kementerian Perhubungan Improve Only Pengembangan GIS Kementerian Needed Perhubungan Pengembangan Persuratan Crisis elektronik Kementerian Perhubungan Pengembangan e-procurement Improve Only Needed Kementerian Perhubungan Tabel 4.17Kategori Investasi Application

as

as

Pada table kategori diatas tidak terdapat kategori abandondan excellent. Hal ini berarti dalam kategori apikasi tidak ada system yang harus diabaikan dan system yang hanya sebatas kualitas saja. Pada proyek A4 dan A7 tampak kegiatan crisis artinya bisnis intelligent merupakan salah satu pelaksanaan ppengembangan data warehouse perhubungan yang memungkinkan pengumpulan data dan penyajian data secara tersentral, serta pengembangan persuratan harus dikembangkan karena terkait dengan percepatan reformasi birokrasi di dalam tubuh Kementerian Perhubungan.

Proyek A1 dan A5 merupakan kegiatan non critical artinya kegiatan tersebut sudah dipandang cukup stabil.

Proyek A2, A3, A6 dan A8 masuk kedalam kategori Improve Only as needed karena investasi yang ditanamkan sudah cukup besar

sehingga

untuk

kedepan

pengembangannya tidak terlalu signifikan

kebutuhan

untuk

80

4.4.5.2.3 Portfolio Lights L on M Managementt

Portffolio Lig ghts on M Manageement 14 4%

52% 34%

pembuataan laporan monitorin ng kegiatan (administtration staff) unntuk 3 aplikasii GIS, Help dessk dan comm mand center konsultasi dan pemuktahhiran u 3 aplikasi aplikasi untuk GIS, Help p desk dan command d center

Gambar 4.13 Portfoolio Manageement Kode

M1

M2

M3

Project

Alignment

Quality

Intensity of use

Manajeemen mbuatan lapooran pem monnitoring keggiatan (administrationn staff) 2 3 3 untuuk 3 aplikassi GIS, Hellp desk dan command c cen nter konnsultasi dan pem muktahiran aplikasi a untuuk 3 aplikassi GIS, 3 4 3 Hellp desk dan command c cen nter Penningkatan inttelligensi 4 2 3 SDM Taabel 4.18 Poortfolio lightss on Manageement

Anggaraan 2011

Rp1.215.0000.000

Rp 799.4425.000

Rp 325.4400.000

Sum mber : pusdaatin Kementterian Perhubbungan Keteranggan: Nilai dipeeroleh dari nilai n yang sering muncull (modus) Alignmen nt Sangat Tiidak Pentingg (1) – Sangaat Penting (55) * Berdasaarkan peranaan kegiatan terhadap t bisnis proses keementerian Quality

81 Sangat Rendah(1) – Sangat Tinggi (5) * Berdasarkan Pengamatan system sehari-hari Intensity of Use Tidak Pernah(1) – Sangat Sering (5) *Berdasarkan frekuensi penggunaan

Management 5 pembuatan laporan monitoring kegiatan (administration staff) untuk 3 aplikasi GIS, Help desk dan command center konsultasi dan pemuktahiran aplikasi untuk 3 aplikasi GIS, Help desk dan command center

4.5 4

Rp325,400,000

3.5 3

Rp799,425,000 Rp1,215,000,00 0

2.5 2 1.5

Peningkatan intelligensi SDM

1 0.5 0 0

1

2

3

4

5

Gambar 4.14 Matriks Portfolio Assessment Management

Millions

Magement Decision Making Rp1,400 Rp1,215 Rp1,200 Rp1,000

abandon Rp799

Crisis

Rp800

Non critical Rp600 Rp400

Improve only as needed Rp325


Rp200 0

0

Rp0

Gambar 4.15 Grafik Kategori Investasi TI pada Management

82 Kode

Kategori Investasi

Project pembuatann laporan monitoring kegiatan (administrattion staff) untuk 3 applikasi GIS, Help desk dan command center konsultasi dan pem muktahiran u 3 apllikasi GIS, aplikasi untuk Help desk dan commannd center Peningkataan intelligensi SDM

M1

M2 M3

Abandon Improve Only ass Needed Crisis

Tabel T 4.19Kaategori Invesstasi Manageement

Paada tabel kkategori tidaak terdapat kegiatan non critical dan excellent artinya dalam portfolioo managemeent belum ada a proyek yang y sudah ru unning weell atau stabil. Semuuanya masiih memerluukan pengembbangan.

Paada proyek A A1 masuk keedalam kateggori abandonn artinya sysstem su udah dapat diabaikan d jik ka proyek telah dilaksanaakan.

Prroyek A2 m masuk ke daalam kategorri Improve Only O as Neeeded arrtinya konsuultasi perlu dilakukan hhanya saat teertentu saja dan jik ka terkait deengan proyekk yang telah dibuatnya.

Prroyek A3 peeningkatan SDM S perlu ddilakukan guuna peningkkatan kuualitas karyaawan. 4.4.5.2.4 Portfolio Lights L on In nfrastructurre

Po ortfolio L Lights on o Infrasstructurre 17%

Pengem mbangan Jaring gan internet kemen nterian perhubu ungan

17%

optimaalisasi server keementerian perhubbungan

7% 17%

3 35%

7%

pembaangunan Core distrubution d access kementerian perhubungan p integraasi cctv di lingk kungan kemen nterian perhubu ungan dan BUMN N upgradding perangkat sarana penduk kung operasion nal pusdatin

83 No

Align ment

Project

Quality

Intensit y of use

Anggaran 2011

Infrrastruktur I1

Pengembangan Jaringan internet Kementerian Perhubungan

4

4

4

Rp 2.528.700.000

I2

optimalisasi server Kementerian Perhubungan pembangunan Core distrubution access Kementerian Perhubungan integrasi cctv di lingkungan Kementerian Perhubungan dan BUMN

4

2

3

Rp 2.528.700.000

3

4

4

Rp

4

2

4

Rp 5.028.700.000

I5


4

2

3

Rp 1.028.700.000

I6

pengembangan command center 5 4 4 Kementerian Perhubungan Tabel 4.20 Portfolio lights on Infrastructure Sumber : pusdatin Kementerian Perhubungan

Rp 2.528.700.000

I3

I4

979.391.000

Keterangan: Nilai diperoleh dari nilai yang sering muncul (modus) Alignment Sangat Tidak Penting (1) – Sangat Penting (5) * Berdasarkan peranan kegiatan terhadap bisnis proses kementerian Quality Sangat Rendah(1) – Sangat Tinggi (5) * Berdasarkan Pengamatan system sehari-hari Intensity of Use Tidak Pernah(1) – Sangat Sering (5) *Berdasarkan frekuensi penggunaan

84

Infrastructure IT 6 Rp2,528,700,000 5 Rp1,028,700,000 Rp5,028,700,000 Rp2,528,700,000 Rp2,528,700,000

4 3

Rp979,391,000 2 1 0 0

1

2

3

4

5

Pengembangan Jaringan internet kementerian perhubungan pembangunan Core distrubution access kementerian perhubungan integrasi cctv di lingkungan kementerian perhubungan dan BUMN optimalisasi server kementerian perhubungan upgrading perangkat sarana pendukung operasional pusdatin pengembangan command center kementerian perhubungan

Gambar 4.17Matriks Portfolio Assessment Infrastructure

Millions

Infrastruktur TI Decision Making 10000 Rp8,586

9000 8000 7000

abandon

6000

Crisis

5000

Non critical

4000

Improve only as needed Rp2,529

3000 2000

Rp979

1000


Rp2,529

0

0

Gambar 4.18 Grafik Kategori Investasi TI pada Services Kode

Project

I1


I2


I3


Kategori Investasi Non critical Improve Only Needed Improve Only Needed

as

as

85

I4

I5

I6

integrasi cctv di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Crisis BUMN upgrading perangkat sarana pendukung operasional Non critical pusdatin Improve pengembangan command Only as center Kementerian Needed Perhubungan Tabel 4.21Kategori Investasi Infrastucture Pada table kategori diatas tidak terdapat kategori abandondan

excellent. Hal ini berarti dalam kategori infrastruktur tidak ada system yang harus diabaikan dan system yang hanya sebatas kualitas saja.

Proyek I4 masuk ke dalan kategori crisis artinya pengembangan integrasi CCTV harus terus dilakukan guna pemantauan perkembangan arus mudik maupun kegiatan yang menyakut sector perhubungan lainnya.

Proyek I1 dan I5 masuk kedalam kategori non critical artinya proyek sudah

cukup

stabil dan tidak

perlu

dilakunan

pengembangan siknifikan. Investasi pun merupakan pilihan tentatif.

Poryek I2, I3 dan I6 merupakan kegiatan besar yang dilakukan tahun ini dan merupakan kegiatan yang akan berkelanjutan jika perlu dilaksanakan

86

4.4.5.2.55 Four Ligh hts on Untuk

keseluruhan k

kegiatan

dapat

dillihat

berbanndingan kattegori lightss on portfollio yang ada di Kementerian Perhhubungan

Four Lights L oon 7% 33% Aplikasi Services

43%

Infrastruktu ur 17%

Manajemen n

Gambaar 4.19 Fourr portfolio ligghts on P Pada pie chaart diatas diddapati kegiattan infrastruuktur m merupakan keegiatan yangg menghabiskan investaasi sebesar 43% 4 daari kegiatann yang berlaangsung maaka hal ini perlu dilakuukan evvaluasi. Berrapa manfaaat yang teelah di cappai dilihat dari keeselarasan sstrategi yangg di canangkkan pada viisi Kementeerian Peerhubungan dengan strattegi TI yangg diterapkan.

87

Millions

Four lights on Decision Making

Rp20,000 Rp15,998

Rp9,818

Rp10,000 Rp5,000

abandon

Rp15,000

Rp1,215

Rp913

Rp0

Rp5,229

Crisis Non critical Improve only as needed excellent,monitoring

Gambar 4.20 Tabel keempat lights on project

Kegiatan yang dilaksanakan masih dalam kategori krisis hal ini berarti masih banyak kegiatan yang harus di kembangkan dan di ekplorasi lebih lanjut terutama kegiatan;

Kegiatan Krisis

Investasi yang di keluarkan


Rp2.528.700.000


Rp3.028.700.000

Pengembangan GIS Kementerian Perhubungan Peningkatan intelligensi SDM optimalisasi server Kementerian Perhubungan

Rp1.528.700.000 Rp325.400.000 Rp2.528.700.000

integrasi cctv di lingkungan Kementerian Perhubungan dan BUMN Rp5.028.700.000 upgrading perangkat sarana pendukung operasional pusdatin Rp1.028.700.000 Tabel 4.22 Tabel Kegiatan krisis pusdatin kemhub

88

4.4.5.2.6 McFarlan projection Setelah dilakukan analisis untuk menentukan posisi Pusdatin Kementerian Perhubungan pada grid analisis mcFarlan ditemukan bahwa pusdatin kemhub menempati posisi future strategic. berdasarkan analisis tersebut sebagai projeksi dari implemetasi sistem informasi yang sudah berjalan dengan sistem pengelompokan kategori dan kriteria yang dikemukakan oleh mcFarlan adalah sebagai berikut; Kode

Project

Kategori mc farlan

S1


support

S2


future strategic

S3


support

S4 A1 A2

Pemeliharaan Perangkat TI Aplikasi Jabatan Fungsional Aplikasi Adhoc

factory future strategic future strategic

A3 A4 A5 A6 A7

pengembangan design komputer pengembangan business intelligent Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan Pengembangan GIS Kementerian Perhubungan

support Strategic future strategic future strategic


future strategic

89

A8

Pengembangan e-procurement Kementerian Perhubungan

M1

pembuatan laporan monitoring kegiatan (administration staff) untuk 3 aplikasi GIS, Help desk dan command center

support

M2

konsultasi dan pemuktahiran aplikasi untuk 3 aplikasi GIS, Help desk dan command center

future strategic

M3 I1 I2 I3 I4 I5 I6

Peningkatan intelligensi SDM Pengembangan Jaringan internet Kementerian Perhubungan optimalisasi server Kementerian Perhubungan pembangunan Core distrubution access Kementerian Perhubungan integrasi cctv di lingkungan Kementerian Perhubungan dan BUMN upgrading perangkat sarana pendukung operasional pusdatin pengembangan command center Kementerian Perhubungan Tabel 4.23 tabel Mc farlan dalam kegiatan pusdatin kemhub

Strategic Strategic Strategic factory future strategic factory Strategic

future strategic

Dari 21 kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011. Terdapat 9 kegiatan yang bersifat future strategic, 5 kegiatan bersifat strategis, 4 kegiatan bersifat support dan 3 kegiatan bersifat factory.

90

4.4.6 Alignment Pada tahapan ini dilakukan pengukuran atas portfolio dengan strategic intention yang di terapkan oleh Kementerian Perhubungan. Pengukuran ini di lakukan untuk mengetahui apakah investasi TI sudah sejalan dengan kegiatan yang di rencanakan? Apakah ada hubungannga? Dan apakah kegiatan yang sedang dilakukan terkait dengan arahan strategi perusahaan? Penilaian pengukuran diperoleh dari;

3

critical enabler

Service merupakan faktor kritis yang memungkinkan untuk mencapai strategic intetion. Tanpa service ini strategic intetntion tidak bisa di capai

services merupakan faktor yang memungkinkan untuk mencapai 2 strategic intention. Tanpa service enabler ini strategi dapat di capai dengan beberapa biaya tambahan service merupakan faktor tidak langsung yang dapat memungkinkan untuk mencapai strategic intention faktor tersebut 1 Indirect enabler tidak langsung memiliki hubungan untuk mencapai strategic intention service tidak memiliki efek dalam 0 no effect mencapai strategic intention Tabel 4. 24 Tabel Penilaian keselarasan strategi dan investasi Sumber : benson et al

15

S1


4

2

1

2

3

8

S2


7

1

1

1

2

5

S3


3

2

1

1

2

6

S4

Pemeliharaan Perangkat TI

5

1

1

1

1

4

A1

Aplikasi Jabatan Fungsional

4

2

2

1

2

7

A2

Aplikasi Adhoc

4

1

1

2

1

5

A3

pengembangan design komputer

2

0

1

1

2

4

A4


8

2

2

2

2

8

A5

Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan

4

1

2

2

1

6

A6

Pengembangan GIS Kementerian Perhubungan

5

2

2

2

3

9

A7


4

1

2

2

1

6

A8

Pengembangan e-procurement Kementerian Perhubungan

4

0

2

2

1

5

Kode

Pengembangan Integrasi data sektor transportasi Pembangunan Integrasi system internal

Unweighted Total

25

Transparansi Penyajian data

30

Percepatan Penyediaan informasi ke pihak eksekutif

35

weight

Wgt

Project

A1

pembuatan laporan monitoring kegiatan (administration staff)

5

2

2

2

1

7

A2

konsultasi dan pemuktahiran aplikasi

4

1

1

2

0

4

A3

Peningkatan intelligensi SDM

5

1

2

2

0

5

I1


5

1

1

1

1

4

I2


5

1

1

2

1

5

I3


5

1

1

1

1

4

I4

integrasi cctv di lingkungan Kementerian Perhubungan dan BUMN

6

1

1

1

1

4

I5


5

1

1

2

1

5

I6

pengembangan command center Kementerian Perhubungan

6

1

1

1

1

4

100

25

29

33

28

875

870

825

420

Unweighted Total Weighted Total

Tabel 4.25Tabel alignmentproject sumber : pusdatin Kementerian Perhubungan

Pengukuran pada tabel alignment projectdidapati dari hasil penelitian pada tahapan portfolio pada penjelasan awa

bab dengan metode penyebaran kuesioner kepada beberapa responden yang dipilih sesuai dengan posisinya sebagai peng aplikasi. kegiatan kritis pada penyelarasan ini adalah peningkatan business intelligent dan integrasi aplikasi.

93

4.4.7 Prioritization Prioritas dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan pembobotan pada arahan strategis di Kementerian Perhubungan yakni; 1. Percepatan Penyediaan Informasi ke pihak Eksekutif 2. Pengembangan Integrasi data Sektor Transportasi 3. Pembangunan Integrasi system internal 4. Transparansi Penyajian Data

4.4.8 Right Decisions Berdasarkan hasil analisis kegiatan yang sedang berjalan dan analisis investasi TI, maka didapat beberapa kebutuhan yang harus diterapkan. Yakni; 1. Dengan mendahulukan kegiatan yang menunjang proses penyediaan

pelaporan

kepada

eksekutif

guna

mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan data real yang terjadi di lapangan. 2. Memfokuskan melakukan integrasi data dan penyediaan data bagi sector perhubungan yang membutuhkan, data dan informasi harus merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan benar adanya. Integrasi data harus tersentral sehingga penyajian kepada pihak atasa ataupun pemangku kepentingan lain tidak simpang siur.

94

3. Investasi TI pada Kementerian Perhubungan harus terukur

dan

di

evaluasi

pemanfaatannya

guna

mengambilan kebijakan untuk membuat standar di lingkungan kementerian agar mempermudah integrasi data.

4.5

Pengukuran Kepuasan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Berikut ini adalah penjabaran masing-masing variable kepuasan terhadap infrastruktur yang sudah berjalan. Pengukuran ini di ambil dari 5 sistem yang di nilai langsung kepada user penggunanya lampiran . Pada pemaparan bab 4 ini sistem yang disajikan adalah Portal Kementerian Perhubungan. Karena pada portal Kementerian Perhubungan tidak hanya menampilkan informasi bagi masyarakat akan tetapi juga sebagai sarana input data dan pengumuman lelang sebagaimana yang diatur pada perpres 54 tahun 2010 yang memungkinkan setiap Unit Kerja menggunakan Portal ini sebagai media pengumuman pengadaaan barang dan jasa. Sedangkan hasil pengolahan data kuesioner pengguna pada system lainnya seperti E-Monitoring, GIS, LPSE dan E-Mail. Table dibawah ini merupakan kegiatan yang harus dibenahi oleh pengelola TI Kementerian Perhubungan. Variabele yang perlu menjadi perhatian adalah pada currency, flexibility dari system

95

tersebut dan timeliness. Penjelasan analisa deskriptif dan tabulasi penelitian dapat dilihat pada lampiran I. No

Persentase Tidak Setuju

Masalah

2

Terdapat sedikit kesalahan (error) pada informasi yang dihasilkan oleh sistem (Accuracy) Sistem menyediakan informasi terbaru (Currency)

31,0%

3

Sistem dapat menghasilkan informasi terbaru (Currency)

34,5%

4

Informasi dari sistem selalu up-to-date (Currency)

48,3%

5

Sistem dapat menjawab berbagai macam kebutuhan (Flexibility)

48,3%

1

6 7

34,5%

Sistem dapat dengan efektif menggabungkan data dari berbagai wilayah perusahaan (Integration) Sistem tidak memakan waktu yang lama untuk merespon permintaan (timelineness)

34,5% 43,9%

8

Sistem dapat menjawab pertanyaan dengan cepat(timeliness)

34,5%

9

Sistem menyediakan informasi tepat waktu(timeliness)

38,0%

Tabel 4.26 Permasalahan yang harus di perbaiki Maksud dari penekanan kalimat pada tabel 4.26 berdasarkan penelitian dengan menyebarkan kuesioner pada user kementerian perhubungan didapati tingginya angka tidak setuju pada beberapa point pertanyaan

terkait

kelayakan

aplikasi.

responden

paling

banyak

menggunakan aplikasi portal sehingga data yang valid dan layak ditampilkan adalah aplikasi portal kementerian perhubungan. fungsi portal pun bukan hanya sebagai penyedia informasi tetapi unit kerja menggunakannya sebagai pengumuman pelelangan tahunan. sehingga memang valid untuk penelitian karna terkait dengan seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Recommend Documents