BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat PT Bank BNI Syariah Untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan yang lebih adil dan lebih tangguh dalam menghadapi tempaan krisis moneter tahun 1997. UUS BNI bermula dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin lalu berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Sesuai dengan Corporate Plan UUS BNI tahun 2000, pada 19 Juni 2010 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan spin off atas UUS BNI dan meresmikan PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 46

http://digilib.mercubuana.ac.id/

47

Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Hingga akhir 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Selain itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah sehingga telah memenuhi aturan syariah. 2. Visi, Misi dan Tata Nilai PT Bank BNI Syariah Visi : Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misi : a.

Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

b.

Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

c.

Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.


48

d.

Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

e.

Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Tata Nilai Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan Jamaah. 1. Amanah a.

Jujur dan menepati janji

b.

Bertanggung jawab

c.

Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik

d.

Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah

e.

Melayani melebihi harapan

2. Jamaah a.

Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif

b.

Membangun sinergi secara professional

c.

Membagi pengetahuan yang bermanfaat

d.

Memahami keterkaitan proses kerja

e.

Memperkuat kepemimpinan yang efektif Jamaah


49

3. Dewan Komisaris Komisaris Utama (Independen)

: Subarjo Joyosumarto

Komisaris

: Fero poerbonegoro

Komisaris Independen

: Harisman

4. Dewan Direksi Direktur Utama

: Dinno Indiano

Direktur Bsinis

: Imam Teguh Saptono

Direktur Risiko dan Kepatuhan

: Acep R Jaya Prawira

Direktur Keuangan & Operasional

: Junaidi Hisom

5. Dewan Pengawasan Syariah Ketua

: KH. Ma’ruf Amin

Anggota

: DR. Hasanudin M.ag

6. Komite di Bawah Komisaris Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

: Bambang Sutrisno, Idayu Nilawati, Arief Adhi Sanjaya

Anggota Komite Pemantau Risiko

: Bambang Eko Priyantono, Ibrahim Husain, Vivin Heryadi

Anggota Komite Audit

: Alexander Zulkarnain

7. Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan

: Endang Rosawati


50

8. Profil Perusahaan Nama Perusahaan

: PT Bank BNI Syariah

Alamat Perusahaan

: Gedung Tempo Pavilion 1

Jl. HR Rasuna Said

Kav 10-11, Lt 3-6, Jakarta 12950, Indonesia.

No. Telp / Fax

: 021 2970 1946 (T)/+62-21 2966 7947 (F)

Alamat Website

:

www.bnisyariah.co.id Alamat Email

: [email protected]

Kegiatan Usaha

: Bergerak di Bidang Usaha

Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010. :PT Bank Negara Indonesia

Kepemilikan

(Persero) Tbk : 99,9% Ownership

:PT BNI Life Insurance:0,1%

Tanggal Efektif Operasional

: 19 Juni 2010

Dasar Hukum Pendirian

: Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574,


51

AH.01.01.Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010 Modal Dasar

: Rp 4.004.000.000.000

Modal Disetor Penuh

: Rp 1.501.500.000.000

Jaringan Network

: 67 Kantor Cabang, 165 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 8 Kantor Fungsional, 22 Mobil Layanan Gera, 20 Payment Point/Payment Points, 202

Mesin

; ATM BNI, 1500 Outlet.

Lembaga dan Profesi Penunjang

: Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan Plaza 89, Jl. H.R Rasuna Said Kav X-7 No. 6 Jakarta 12940, PO Box 2473 JKP 10001 Telepon +6221 – 5212901 Fax: +6221 – 52905555, 52905050, www.pwc.co./id

9. Produk dan Jasa a. Pendanaan


52

1. BNI Syariah Tabungan iB Baitullah Hasanah 2. BNI Syariah Tabungan Prima 3. BNI Syariah Tabungan Anak 4. BNI Syariah Tabungan Bisnis 5. BNI Syariah Tabungan 6. BNI Syariah Tabungan Perencanaan 7. TabunganKu iB b. Pembiayaan 1. Koprasi a. BNI Syariah Multifinance b. BNI Syariah Linkage Program c. BNI Syariah Kopkar/Kopeg d. BNI Syariah Usaha Besar e. BNI Syariah Valas f. BNI Syariah Ekspor g. BNI Syariah Onshore h. BNI Syariah Sindikasi 2. Mikro a. Rahn Mikro b. Mikro 3 iB Hasanah c. Mikro 2 iB Hasanah 3. Pribadi a. BNI Syariah Multiguna


53

b. BNI Syariah Otomotif c. BNI Syariah Kepemilikan Emas d. BNI Syariah Pembiayaan Jaminan Cash e. BNI Syariah Jasa Umroh f. Hasanah Card g. BNI Syariah KPR Syariah 4. Usaha Kecil dan Menengah a. BNI Syariah Wirausaha b. BNI Syariah Valas c. BNI Syariah Kopkar/Kopeg d. BNI Syariah Dealer iB Hasanah e. BNI Syariah Tunas Usaha f. BNI Syariah Usaha Kecil g. BNI Syariah Linkage


54

10. Struktur Organisasi


55

B. Kegiatan Pembiayaan Murabahah PT Bank BNI Syariah PT Bank BNI Syariah memiliki beberapa jenis produk salah satunya murabahah dengan prinsip jual beli yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mewujudkan impian nasabah memiliki mobil, rumah, atau melakukan renovasi rumah dengan mudah Bank BNI Syariah memberikan kemudahan dengan margin kompetitif, cicilan tetap serta proses yang mudah dan singkat, sesuai dengan syariah.

1. Persyaratan Umum A. Oto iB Hasanah Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.Keunggulan: 1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. 2. Minimal pembiayaan Rp.5 Juta dan maksimum Rp.1 Milyar. 3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun. 4. Uang muka ringan dan khusus kendaraan bermotor roda 2 dengan pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan. 5. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.


56

6. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional. Akad: Murabahah Persyaratan 1. Warga Negara Indonesia 2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk pegawai ; 60 tahun untuk pengusaha. 3. Berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun. 4. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Ketentuan Biaya 1. Asuransi : Jiwa dan Kerugian 2. Notaris, Meterai, dll : Sesuai ketentuan yang berlaku 3. Biaya sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

B. Multiguna iB Hasanah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan


57

yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai. Keunggulan: 1. Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengtan prinsip syariah. 2. Minimal pembiayaan Rp. 50 juta dan maksimum Rp. 2 Milyar. 3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun. 4. Uang muka ringan. 5. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas. 6. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional. Akad: Murabahah atau Ijarah Multijasa. Persyaratan: 1. Warga Negara Indonesia. 2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas. 3. Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur. 4. Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan. Ketentuan Biaya: 1. Asuransi : Jiwa dan kerugian. 2. Notaris, Materai, dll: sesuai ketentuan yang berlaku.


58

2. Persyaratan Dokumen Table 4.2 Syarat Dokumen Pegawai Pengusaha Fotokopi KTP pemohon dan suami X X /istri Pasfoto 4x6cm pemohon dan X X suami/istri Fotokopi surat nikah/cerai/pisah X X harta (jika pisah harta) Fotokopi surat WNI, surat X X keterangan ganti nama bagi WNI keturunan Fotokopi NPWP (pembiayaan di X X atas Rp 50 juta) Fotokopi rekening Koran/tabungan X X 3 bulan terakhir Asli slip gaji terakhir/surat X keterangan penghasilan Asli surat keterangan masa kerja X dan jabatan terakhir di perusahaan/isntansi Neraca dan laba rugi/informasi X keuangan 2 tahun terakhir Akte perusahaan, SIUP dan TDP X Foto surat izin praktek profesi Dokumen kepemilikan jaminan: X X 1. Fotokopi sertifikat IMB 2. Surat pesanan/penawaran 3. Fotokopi bukti setoran PBB terakhir 4. Rencana anggaran biaya Denah lokasi rumah tinggal X X

Professional X X X X X X X X X

X

C. Analisis dan Pembahasan Dalam pembahasan ini peneliti melakukan penelitian kesesuaian PSAK 102 Murabahah dengan praktik yang terjadi di Bank BNI Syariah.


59

1. Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 102 Murabahah Paragraph 18. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan Paragraph 19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: jika murabahah pesanan mengikat, maka: i.

dinilai sebesar biaya perolehan; dan

ii.

jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:

paragraph 20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: a.

pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;

b.

liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

c.

tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau

d.

pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Paragraph 22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah


60

dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Paragraph 23. Keuntungan murabahah diakui: pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; paragraph 24. Pengakuan keuntungan, dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara marjin dan biaya perolehan aset murabahah. Paragraph 26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Paragraph 28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: a.

jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;

b.

jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Paragraph 29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Paragraph 30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:


61

a.

uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;

b.

jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

c.

jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2. Penyajian dan Pengungkapan Menurut PSAK 102 Murabahah Paragraph 37. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Paragraph 38. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Paragraph 40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a.

harga perolehan aset murabahah;

b.

janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan

c.

pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.


62

3. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah PSAK 102 secara Praktik pada Bank BNI Syariah Saat perolehan asset diakui sebagai persediaan murabahah tetapi pada saat membuat jurnal tidak terlihat terpisah, di lihat secara proses pembiayaan akan ada proses analisa di cabang, ada keputusan sampai akad, proses pencatatan di bank BNI Syariah terjadi setelah akad murabahah antara bank syariah dan nasabah, walaupun terjadi setelah akad akan dibuat pembukan ke persediaan murabahah, diakui dulu persediaan murabahah. Persediaan itu timbul ketika pencairan murabahah, dilihat dari transaksi disistem akan ada disatu proses pencairan pembiayaan, pengukuran persediaan itu ada pada waktunya bersamaan dengan pencairan murabahah. Jika kemungkinan terjadi kerusakan atau usang pada asset murabahah dalam praktiknya belum pernah terjadi, di dalam PSAK 102 yang terakhir tentang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50 atau tidak, boleh tidak mengacu PSAK tersebut jika terekspos risiko persedian. Praktik di BNI Syariah belom ada yang terekspos resiko persediaan karena proses waktunya bersamaan. Jadi BNI Syariah mengakui besarnya biaya perolehan karena bisa dibilang seperti just in time pemasan ketika ada nasabah yang membeli dan waktunya bersamaan. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebelum akad, pengurang biaya perolehan aset murabahah, harga perolehan setelah diskon Bank BNI Syariah mengakui piutang murabahah pada saat akad sebesar biaya perolehan


63

ditambah keuntungan yang disepakati, dan pada akhir periode laporan keuangan, piutang dinilai sebesar neto yang dapat di realisasikan. Keuntungan murabahah semuanya ditangguhkan, walaupun praktiknya dibawah satu tahun tetapi jarang sekali ada murabahah dibawah satu tahun dan diakui saat kewajiban bayar dari nasabah timbul, setelah angsuran nasabah timbul baru diakui sebagai pendapatan accrual, dan nanti pada saat nasabah bayar maka diakui sebagai pendapatan kas. Potongan pelunasan piutang murabahah kepada pembeli yang melunasi tepat waktu secara praktiknya Bank BNI Syariah mendiskon keuntungan murabahah yang ditangguhkan akan dikurangi pada saat nasabah melunasi sebelum jatuh tempo. Prosesnya potongan angsuran murabahah diakui jika pembeli membayar tepat waktu diberikan potongan diskon. Tetapi saat penurunan kemampuan pembayaran pembeli maka diakui sebagai beban, prosesnya karena tadi pendapatan ditangguhkan yang didskon itu sebelum diakui pendapatan, jadi tidak diakui sebagai beban hanya mengurangi pendapatan yang ditangguhkan. Bank BNI Syariah belum menerapkan di produk murabahah denda untuk pembeli yang lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Walapun di Bank BNI Syariah mengakui sebagai dana kebajikan dan saat yang sama dilimpahkan ke yayasan Hasanah Titik. Secara praktiknya pengakuan dan pengukuran uang muka sesuai dengan PSAK 102 paragraph 30 yaitu :


64

a.

uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;

b.

jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

c.

jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

4. Penyajian dan Pengungkapan Pengungkapan PSAK 102 secara Praktik pada Bank BNI Syariah Dalam praktiknya piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan sesuai dengan PSAK 102 paragraph 37 marjin murabahah yang digunakan BNI Syariah sekarang dilihat dari sisi penyajian dan pengungkapan semuanya sudah secara anuitas karena tidak ada resiko persediaan maka mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, disistem tetap mengelola dua metode yaitu proposional dan anuitas, untuk proposional dihitung ulang di luar sistem supaya pengakuan sesuai PSAK 50, 55 jadi pada saat di neraca pengungkapannya sudah sesuai PSAK 55 artinya semuanya sudah anuitas. untuk lebih jelasnya bisa di lihat di bagian belakang Lampiran 2


65

5. Pencatatan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 Pada saat memberikan kuasa ke nasabah Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang murabahah. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102, maka transaksi dicatat sebagai berikut: Dr. Piutang Wakalah

xxx

Cr. Kas/ rekening nasabah

xxx

Pada saat penyerahan nasabah Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang tersebut kepada nasabah, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102, sebagai berikut : Dr. Persediaan aset Murabahah

xxx

Cr. Piutang wakalah

xxx

Pada saat penjualan barang ke nasabah Pada saat penjualan barang oleh bank ke nasabah, Bank Syariah melakukan jurnal: Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102 Dr. Piutang murabahah

xxx


66

Cr. Margin murabahah ditangguhkan

xxx

Cr. Persediaan asset murabahah

xxx

Pada saat penerimaan Uang Muka (urbun) dari nasabah Pencatatan akuntansi yang terdapat pada PSAK No. 102, atas penerimaan uang muka dari nasabah, adalah sebagai berikut: Dr. Kas/rekening nasabah

xxx

Cr. Hutang uang muka

xxx

Pada saat aktiva jadi dibeli oleh nasabah Pada saat terjadi akad murabahah dan aktiva murabahah jadi dibeli, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102 akan dicatat sebagai berikut: Dr. Hutang Uang Muka

xxx

Cr. Piutang murabahah

xxx

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan cash basis, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas benarbenar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat sebagai berikut: Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102


67

Dr. kas/rekening nasabah

xxx

Cr. piutang murabahah Dr. margin murabahah tangguhan

xxx xxx

Cr pendapatan margin murabahah

xxx

Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo Jika ingin melunasi hutang murabahahnya sebelum jatuh tempo dan akan dicatat sebagai berikut: Dr kas/rekening nasabah

xxx

Dr margin murabahah tangguhan

xxx

Cr piutang murabahah

xxx

Cr pendapatan margin murabahah

xxx

Potongan angsuran dari margin yang belum jatuh tempo dan belum di terima tersebut diakui sebagai beban potongan (muqasah) oleh bank. Penerimaan beban potongan pelunasan sebelum jatuh tempo Jurnal untuk beban potongan (muqasah) Dr beban potongan Cr kas/rekening nasabah

xxx xxx

Pada saat nasabah dikenakan denda murabahah Denda di kenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang di terima di akui sebagai dana kebajikan, tetapi jika nasabah memang benar tidak mampu membayar dapat memberikan bukti. Hal itu dicatat sebagai berikut :


68

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102 Dr. Kas/rekening nasabah

xxx

Cr. Rekening wadiah-dana kebajikan

xxx

Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariat PSAK 102 (2013) telah mengatur penyajian murabahah dalam laporan keuangan sebagai berikut: paragraph 37) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 38) Margin murabahah tangguhan

disajikan

sebagai

pengurang

(contra

account)

piutang

murabahah. 39) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah. Berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah Laba Rugi bank syariat adalah sebagai berikut: Table 2.2 Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s/d Desember 2014 Pendapatan Operasi Utama Bank Syariah Pendapatan dari jual beli : Murabahah Isthisna Salam

xxx xxx xxx xxx

Pendapatan bagi hasil Mudharabah Musyarakah Pendapatan dari sewa pendapatan operasi utama lainnya Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT Pendapatan operasional lainnya


xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

69

Beban operasi lainnya : Beban umum dan administrasi (beban muqasah) Beban tenaga kerja Pendapatan non operasional Beban non operasi

xxx

Table 2.3 Berdasarkan PSAK 107, posisi neraca kolom aktiva sebagai berikut : Neraca Bank Syariah Per 31 Desember 2014 Aktiva Pasiva Piutang murabahah Rp xxx Margin murabahah tangguhan (Rp xxx) Piutang murabahah bersih Rp xxx


xxx xxx (xxx)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents