21
Bab IV Hasil dan Pembahasan
IV.1 Gambaran Umum Sampel Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 211 WP, dengan distribusi sampel berdasarkan nilai tanah per m2, nilai bangunan per m2, dan penghasilan bersih setelah pajak penghasilan dapat dilihat pada tabel IV.1, tabel IV.2, dan tabel IV.3 di bawah ini. Daftar rincian dan peta sebarannya dapat dilihat pada lampiran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
Tabel IV.1 Berdasarkan Kelas Tanah dan Kelas Bangunan Nilai Bangunan
Sederhana
Nilai Tanah
Menengah
Mewah
Rendah
12
0
0
Sedang
17
0
0
Tinggi
168
14
0
Tabel IV.2 Berdasarkan Kelas Tanah dan Penghasilan Setelah PPh Pengh. Stlh PPh
di bawah
0,-
25 jt
50 jt
100 jt
di atas
PTKP
s.d
s.d
s.d
s.d
200 jt
25 jt
50 jt
100 jt
200 jt
Kelas Tanah Rendah
3
5
3
0
0
1
Sedang
2
3
8
1
2
1
Tinggi
21
68
30
23
15
25
Tabel IV.3 Berdasarkan Kelas Bangunan dan Penghasilan setelah PPh Pengh. Stlh PPh
di bawah
0,-
25 jt
50 jt
100 jt
di atas
PTKP
s.d
s.d
s.d
s.d
200 jt
25 jt
50 jt
100 jt
200 jt
Kelas Bangunan Sederhana
25
72
40
22
14
24
Menengah
1
4
1
2
3
3
Mewah
0
0
0
0
0
0
22
Berdasarkan tabel – tabel di atas dapat diperoleh gambaran umum sampel sebagai berikut : -
Sebagian besar WP memiliki rumah dengan bangunan rumah kategori sederhana (197 WP) yang sebagian besarnya tersebar di kelas tanah tinggi (186 WP), dan yang lainnya berada di kelas tanah sedang (17 WP) dan kelas rendah (12 WP). Ada pun sisanya 14 WP memiliki bangunan kategori menengah dan berada di kelas tanah tinggi.
-
Ada pun berdasarkan penghasilan, sebagian besar WP (197) tersebar merata di kelas bangunan rendah dan sisanya (14 WP) memiliki bangunan kategori menengah.
IV.2 Analisis Hasil Hasil pengolahan data – data yang terdapat dalam SPPT dan SPT yang telah dimasukkan dalam setiap metode penghitungan PBB terhutang yang telah dirumuskan dalam bab III dapat dilihat pada tabel IV.4. Rincian perbandingan PBB terhutang untuk setiap metode dapat dilihat pada lampiran 7. Tabel IV.4 Hasil pengolahan data pada setiap metode Parameter
Metode E1
% Penerimaan Kesulitan Bayar Pengurangan : - WP - Rupiah
Metode E2
Metode U1
Metode U2
Metode U3
100 %
92 %
85 %
100 %
98 %
34
34
0
0
0
0 0
26 66.735.884
34 127.151.792
34 127.151.792
34 127.151.792
Metode Eksisting 1 : Dari hasil pengolahan data pada metode ini dapat diketahui bahwa total PBB terhutang sama dengan rencana penerimaan (100%), tetapi terdapat 34 WP yang harus memikul beban PBB terhutang yang lebih besar daripada penghasilan bersih setelah PPh-nya sehingga kewajiban PBB-nya tersebut akan sulit dipenuhi. Rincian penghitungan PBB terhutang untuk setiap objek pajak pada metode eksisting 1 ini dapat dilihat pada lampiran 8.
23
Metode Eksisting 2 : Dari hasil pengolahan data pada metode ini dapat diketahui bahwa akibat adanya pengurangan PBB terhutang terhadap 26 WP dengan total pengurangan Rp 66.735.884,- menyebabkan pencapaian penerimaan hanya sebesar 92 % dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan. Di samping itu, karena pengurangan PBB terhutang hanya sebesar 75% maka WP masih tetap menanggung beban PBB terhutang sebesar 25% dan itu pun melebihi penghasilan bersih setelah PPh-nya sehingga walaupun sudah ada pengurangan, kewajiban PBB-nya tersebut masih tetap sulit dipenuhi. Selain itu, karena tidak ada pemberian pengurangan terhadap 8 WP yang penghasilan setelah PPh-nya lebih besar dari Rp 0,- tetapi lebih kecil dari PBB terhutang, maka kewajiban PBB dari 8 WP tersebut juga akan sulit dipenuhi. Jadi total WP yang sulit memenuhi kewajiban PBB-nya adalah 34 WP. Rincian penghitungan PBB terhutang untuk setiap objek pajak pada metode eksisting 2 ini dapat dilihat pada lampiran 9.
Metode Usulan 1 : Dari hasil pengolahan data pada metode ini dapat diketahui bahwa akibat adanya pengurangan PBB terhutang terhadap 34 WP dengan total pengurangan Rp 127.151.792,- menyebabkan pencapaian penerimaan hanya sebesar 85 % dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan. Tetapi, dengan adanya pengurangan pengurangan PBB terhutang sebesar selisih antara beban PBB dengan penghasilan bersih setelah PPh-nya maka tidak ada WP yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban PBB-nya. Rincian penghitungan PBB terhutang untuk setiap objek pajak pada metode usulan 1 ini dapat dilihat pada lampiran 10.
Metode Usulan 2 : Dari hasil pengolahan data pada metode ini dapat diketahui bahwa akibat adanya pengurangan PBB terhutang terhadap 34 WP dengan total pengurangan Rp 127.151.792,- menyebabkan pencapaian penerimaan hanya sebesar 85 % dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan. Tetapi, dengan adanya mekanisme redistribusi beban pajak yang 15 % tersebut, maka pencapaian rencana
24
penerimaan dapat terpenuhi sebesar 100%. Yang menjadi catatan dalam metode ini, ternyata ada 5 WP yang menanggung PBB terhutang yang melebihi jumlah PBB terhutang jika menggunakan tarif NJKP maksimal (100%), di mana kenaikan PBB terhutang yang terbesar adalah 23 x beban pajak yang harus ditanggung sebelumnya atau tarif NJKP-nya sebesar 460%. Rincian penghitungan PBB terhutang setiap OP pada metode usulan 2 ini dapat dilihat pada lampiran 11.
Metode Usulan 3 : Dari hasil pengolahan data pada metode ini dapat diketahui bahwa akibat adanya pengurangan PBB terhutang terhadap 34 WP dengan total pengurangan Rp 127.151.792,- menyebabkan pencapaian penerimaan hanya sebesar 85 % dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan. Tetapi, dengan adanya mekanisme redistribusi beban pajak sebesar 15% tersebut dan pembatasan PBB terhutang maskimal (tarif NJKP 100%), maka pencapaian rencana penerimaan dapat terpenuhi 98 %. Rincian penghitungan PBB terhutang untuk setiap objek pajak pada metode usulan 3 ini dapat dilihat pada lampiran 12.
IV.3 Pemilihan Metode Terbaik Kelebihan Metode E1 Metode E2 Metode U1 Metode U2 Metode U3
Kekurangan
Penerimaan tercapai 100% Tidak ada yang melebihi batasan
Ada yang kesulitan membayar
PBB maksimal Tidak ada yang melebihi batasan
Penerimaan tidak tercapai (92%)
PBB maksimal
Ada yang kesulitan membayar
Tidak ada yang kesulitan membayar Tidak ada yang melebihi batasan
Penerimaan tidak tercapai (85%)
PBB maksimal Tidak ada yang kesulitan membayar
Ada yang melebihi batasan PBB
Penerimaan tercapai 100%
maksimal
Tidak ada yang kesulitan membayar Tidak ada yang melebihi batasan PBB maksimal
Penerimaan tidak tercapai (98%)
25
Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa : 1. Metode Eksisting 1 tidak dipilih karena pencapaian rencanaan PBB dalam metode ini adalah 100%, tetapi metode ini masih dimungkinkan menghasilkan PBB terhutang yang melebihi kemampuan WP, 2. Metode Eksisting 2 tidak dipilih karena selain pencapaian rencanaan PBB dalam metode ini adalah tidak tercapai (92%), metode ini juga masih dimungkinkan menghasilkan PBB terhutang yang melebihi kemampuan WP 3. Metode Usulan 1 tidak dipilih karena meskipun metode ini menghasilkan PBB terhutang yang tidak melebihi kemampuan WP yang memikulnya, tetapi rencana penerimaan tidak tercapai secara maksimal (hanya 85%) sehingga dikhawatirkan rencana pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. 4. Metode Usulan 2 tidak dipilih karena metode ini masih dimungkinkan menghasilkan PBB terhutang yang melebihi beban pajak seharusnya (beban pajak maksimal, yaitu beban pajak yang dihitung dengan tarif NJKP 100%) 5. Metode Usulan 3 dipilih karena metode ini menghasilkan PBB terhutang yang tidak melebihi kemampuan WP yang memikulnya, dan juga tidak melebihi beban pajak maksimal yang seharusnya ditanggung WP. Rencana penerimaan yang dihasilkan oleh metode ini tidak tercapai 100%, tetapi hanya 98%, tetapi kondisi tersebut terjadi karena adanya batasan maksimal PBB terhutang.
