Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Bab IV. Hasil dan Pembahasan

IV.1. Asas penyerahan tanah wakaf tanpa dapat diminta kembali. Berdasarkan pendapat dari ahli hukum Islam meskipun perbuatan wakaf dari Anas Syamsi dilaksanakan secara lisan secara syariah sudah sah dan memenuhi syarat. Menurut Al Kabisi bahwa syarat sahnya suatu wakaf adanya transaksi wakaf baik melalui lafal (ucapan) ataupun perbuatan yang mengisyaratkan wakaf. (Al-Kabisi, 2004). Selanjutnya oleh Al Kabisi selain adaya transaksi wakaf juga ditambahkan untuk persyaratan harta benda sendiri harus memenuhi syarat : 1. harta wakaf memiliki nilai (ada harganya). 2. harta itu jelas bentuknya. 3. harta wakaf itu merupakan hak milik wakif. 4. harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah & bangunan atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada. Dengan demikian setelah terjadi akad atau ikrar secara lisan maka tanah tersebut telah berpindah hak penguasaannya kepada pihak nadzir. Asas penyerahan tanah wakaf sangat penting karena wakaf adalah suatu tindakan yang pada hakekatnya adalah untukmengabadikan manfaat dari harta wakaf itu sendiri. Salah satu aspek terpenting wakaf adalah adanya keabadian harta wakaf, maka jika ada seseorang melakukan wakaf maka dengan cara apapun harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dicabut atau diminta kembali baik oleh mewakafkan maupun oleh pihak-pihak lain misalnya ahli waris. Berbeda dengan asas hukum perdata Barat pada umumnya jika terjadi suatu penyerahan harta (levering) namun di kemudian hari salah satu pihak terbukti melakukan suatu tindakan melawan hukum (onrechtmatigdaad), misal unsur penipuan atau penggelapan maka harta yang telah diserahkan dengan suatu perjanjian dapat dituntut kembali.

41

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

IV.2.Asas pembuktian Namun demikian berdasarkan kepentingan hukum formil maka sahnya wakaf perlu diikrarkan secara tertulis dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di Kantor Urusan Agama setempat. Pentingnya alat bukti dalam hal ini akta ikrar wakaf adalah dalam rangka tujuan pembuktian. Bahwa tujuan pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksudkan membuktikan di sini adalah menyatakan untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukan dalam suatu persengketaan. Pasal 163 HIR dan pasal 283 Rbg menyebutkan barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuat kejadian untuk meneguhkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Maka dalam rangka pembuktian kekuatan bukti hukum yang kuat adalah dalam bentuk tertulis, yang dituangkan dalam suatu akta. Menurut bentuknya alat bukti tertulis adalah : a. Surat akta b. Surat bukan akta Surat akta ialah surat yang tertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian antara hal-hal yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk membuktika atau pembuktian.. Pada dasarnya ketentaun membuat akta ikrar wakaf adalah dalam rangka mencari kebenaran formil. Yaitu siapa yang mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan (pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1856 BW). Bahwa pembuatan akta notaries di hadapan pejabat notaries Yetty Taher tidaklah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Wakaf yang menyatakan bahwa keabsahnya wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (PPAIW). 42


Disamping itu meskipun Yetty Taher adalah seorang pejabat notaries yang berhak membuat akta namun menurut ketentuan pasal 165 HIR, pasal 285 RBg dan pasal 1868 BW ia bukanlah pejabat berwenang yang dinyatakan dengan undang-undang dalam ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik (akta ikrar wakaf). Menurut wawancara dengan Anas Syamsi bahwa sebagai seorang wakif dia tidak mengetahui bahwa ada ketentuan yang mengatur tentang akta ikrar wakaf tersebut sehingga berdasarkan pengalaman dan sepanjang pengetahuan dia bahwa masalah wakaf tanah dianggap sama dengan perbuatan hukum lain terhadap tanah seperti jual beli tanah, hibah tanah dan waris yang dilakukan dihadapan seorang pejabat notaries umum. Berdasarkan keterangan tertulis dari Yetty Taher selaku pejabat notaries pada saat itu sebenarnya sudah memberikan argumentasi bahwa pada saat itu Sulit Air Sepakat belum diakui sebagai badan hukum maka selaku pejabat notaries menolak untuk membuat akta notaries, namun jika akta tersebut diberikan kepada perorangan maka dapat dilakukan saat itu juga. Dalam kasus ini peneliti menilai sebagai pejabat notaries Yetty Taher dianggap lalai menjalankan fungsi dan tugasnya karena untuk perbuatan wakaf seharusnya beliau memberikan penjelasan bahwa ada pejabat yang lebih berwenang untuk membuat akta ikrar wakaf tersebut yaitu pejabat akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama, namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Sehingga keluarlah akta notaries nomor 15 tanggal 5 Oktober 1981 tersebut yang selanjutnya menjadi dasar hukum beberapa pihak untuk melakukan penukaran harta wakaf tersebut dan dari sinilah semua masalah berasal. Sebenarnya sengketa wakaf yang terjadi dalam studi kasus lebih menitikberatkan pada asas pembuktian tanah wakaf itu sendiri. Penyelesaian sengketa tanah wakaf sebelum pada tingkat peradilan dalam UU No. 41 Tahun 2004 dimungkinkan dengan cara mediasi (bantuan pihak ke tiga) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. 43


Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa maka sengketa itu dapat dibawa ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Selanjutnya untuk mencegah sengketa hukum tanah wakaf di masa yang datang selain perlu dibuatkan akta ikrar wakaf ataupun akta pengganti ikrar wakaf setelah itu segera didaftarkan di kantor pertanahan kota/kabupaten setempat agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Tata cara atau prosedur pensertipikatan tanah wakaf dapat dilihat pada halaman Lampiran. Dengan memperhatikan hal-hal di atas sebelumnya agar tanah-tanah wakaf aman perlu kiranya kita menyusun strategi pengamanan bagi tanah-tanah wakaf. Strategi pengamanan tanah wakaf yang peneliti tawarkan yaitu : 1. Segera memberikan sertipikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok tanah air. Harus diakui, banyak tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Dan ini harus dihentikan dengan memberikan sertpikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status tanah wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang menguatkan secara administrasi (hukum). Karena itu agar tanahtanah wakaf dapat diselamatkan dari perbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertipikat tanah. Dengan demikian, tanahtanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak yang bermaksud mengambilnya dapat dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara teknis, pemberian sertipikat tanah-tanah wakaf memang membutuhkan keteguhan para nadzir dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah-tanah wakaf, khususnya Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah agar memudahkan pengurusannya. Peran BPN sangat signifikan dalam usaha memudahkan proses penerbitan sertipikat tanah. Sedang peran Pemda di masing-masing wilayah tanah air dalam rangka kerangka otonomi daerah juga sangat penting dalam ikut mengatasi

pembiayaan

sertipikasi,

pengelolaan,

pemberdayaan

dan

pengembangan tanah-tanah wakaf yang ada,

44


2. Memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum. Dengan dukungan advokasi ini melibatkan banyak pihak, seperti pihak nadzir, pemerintah, ahli-ahli hukum yang peduli terhadap harta wakaf dan masyarakat banyak. Pemberian advokasi ini harus dilakukan secara terpadu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Titik tekan keterpaduan

ini

menjadi

hal

yang

sangat

berpengaruh

karena

dalam

menyelesaikan persoalan tanah yang sangat sensitive, terkait erat dengan rasa keadilan materiil dan formil yang memerlukan kekompakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian pencapaian pengamanan tanahtanah wakaf dapat terpenuhi. 3. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Di samping pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukkan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakekat tanah wakaf yang memiliki tujuan social menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaiut tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomi seperti di pinggir jalan raya, pasar atau tempat akivitas keramaian lainnya. Dengan menerapkan ketiga strategi pengamanan tanah wakaf sehingga tanah-tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum dan dan daya guna yang maksimal untuk kesejateraan rakyat. IV.3. Asas penggantian tanah wakaf Menurut pendapat sebagian besar para ahli hukum Islam dari mazhab Syafei, dan Maliki sepakat menyatakan bahwa penggantian harta benda wakaf atau istibdal seperti tanah dan bangunan dilarang. Adapun yang membolehkan seperti pendapat dari mazhab Hambali dan Hanafi harus dengan syarat bahwa penggantian tanah wakaf dapat dilaksanakan jika hanya dalam keadaan darurat saja dan untuk kepentingan kebaikan. Dengan demikian penggantian harta wakaf menurut kedua mazhab tersebut harus memenuhi dua unsur yaitu : 1. adanya keadaan darurat 45


2. kepentingan umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Bab IV Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf pasal 40, menyatakan : Bahwa harta benda tanah wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan 1. disita 2. dihibahkan 3. dijual 4. diwariskan 5. ditukar atau 6. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya Sedangkan dalam pasal 41 mengatur ketentuan syarat dan perubahan status harta wakaf. Bahwa tukar menukar barang harta wakaf boleh dilakukan namun dengan jika memenuhi persyaratan : 1. Mendapat ijin tertulis dari Menteri Agama 2. Harta pengganti nilai sama atau sepadan Dengan demikian bahwa tukar menukar tanah wakaf sebagai suatu harta benda wakaf secara hukum formil dapat dilaksanakan namun dengan beberapa persyaratan. Lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Bab VI pasal 49 ayat 2 Tentang Penukaran Harta Benda Wakaf dicantumkan : Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) ini hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. Harta benda tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Terhadap tindakan nadzhir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf dalam kasus ini tidaklah benar karena sebelum dilakukan tukar menukar dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 bahwa penggantian tanah wakaf milik

46


harus mengajukan permohonan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan kepada Menteri Agama. Selain itu tindakan nadzir melakukan penukaran tanah wakaf kepada PT.Multi Cipta Permai Wirasta bukan untuk kepentingan umum baik dan tidak adanya unsure keadaan darurat menurut syariah maupun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mensyaratkan adanya kepentingan umum dan keperluan secara langsung dan mendesak.Begitu pula menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Penukaran harta benda wakaf untuk kepentingan umum menurut pendapat beberapa ahli hukum Islam diperbolehkan. Sedangkan dalam hukum Islam konsep pengadaan tanah wakaf dari pemerintah untuk kepentingan umum mengenal adanya tanah iqtha dan tanah irshad. Tanah iqtha adalah tanah yang diserahkan pemerintah kepada sekelompok masyarakat untuk digunakan dan dimanfaatkan, tetapi status tanah tersebut masih dalam

kekuasaan

negara.

(Al

Kabisi,

2004).

Tanah irshad adalah tanah yang diwakafkan oleh seorang penguasa atau kepala negara, di mana tanah tersebut berasal dari Baitul Mal (kantor perbendaharaan negara), untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah dan sebagainya.(Al Kabisi, 2004). IV. 4. Asas pengelolaan tanah wakaf yang efektif dan efisien IV.4.1. Peran dan fungsi nadzir Mengkaji masalah pengelolaan tanah wakaf dalam Hukum Agraria Nasional, tidak bisa melepaskan diri dari mengkaji pengelolanya sendiri yaitu nadzir. (Winarsih, 2001). Lebih lanjut diuraikan pula bahwa aspek terpenting dari pengelolaan tanah wakaf ialah peran serta nadzir sebagai sebagai top manager yang menentukan, mengendalikan manajerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna.(Winarsih, 2001) Meskipun secara syariah nadzir bukanlah syarat sahnya suatu wakaf, namun demikian peran nadzir sangat penting setelah suatu harta benda diwakafkan. Di tangan nadzhir47


lah tanggung jawab pengelolaan harta wakaf berada, harta wakaf diharapkan dapat berkembang. Para ahli hukum Islam menentukan syarat bagi seorang nadzir (pengelola wakaf), yaitu : 1. Berakal 2. Dewasa 3. Adil 4. Mampu dan 5. Islam Lebih lanjut diuraikan bahwa untuk pengangkatan nadzir dapat dilakukan dengan cara : 1. pengelola yang diangkat oleh wakif 2. pengelola yang diangkat oleh hakim Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bagian Lima pasal 9 Tentang Nadzir, disebutkan bahwa nadzir meliputi : a. perseorangan b. organisasi; atau c. badan hukum Selanjutnya dalam pasal 11 disebutkan nadzhir mempunyai tugas : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya. c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian menurut hukum formil tugas dan kewajiban nadhir diatur secara tegas. Sebagaimana pula yang dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengharuskan adanya perwakafan dilakukan secara tertulis dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor 48


Pertanahan Kabupaten/Kotamadia dan untuk keperluan penyelesaian sengketa di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Pada saat pembuatan akta pengikatan dan pelimpahan kuasa di hadapan notaris Yetty Taher, akta yang dimaksud sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 itu bukan merupakan alat bukti adanya tindakan wakaf. Maka agar tanah wakaf tersebut mempunyai kekuatan bukti formil seharusnya dibuatkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak nadhir tugas yang pertama kali harus dilaksanakan adalah melakukan administrasi terhadap tanah yang diwakafkan tersebut, seperti melengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan sebagainya yang dianggap perlu. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh organisasi SAS adalah pengelolaan dan penertiban asset organisasi. Persoalan krusial yang dihadapi oleh pengurus DPP SAS yang berkedudukan di Jakarta adalah penertiban asset-asset yang telah dimiliki oleh masyarakat perantau Sulit Air. Asset tersebut tersebar di banyak daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Estimasi asset yang dimiliki oleh SAS saat ini adalah sebesar Rp. 60.000.000.000.000,- (enam puluh milyard rupiah). (Huri : 2006). Berkenaan dengan masalah tersebut di dalam Anggaran Dasar Organisasi SAS dengan akta Nomor 15 tanggal 30 April 2002 tentang harta kekayaan SAS yang tercantum dalam pasal III Status Harta dan Kekayaan SAS : 1. Badan-badan atau yayasan-yayasan yang didirikan oleh masyarakat perantau Sulit Air, dibiayai oleh masyarakat perantau Sulit Air harus diaktekan sebagai badan hokum dan mencantumkan SAS sebagai induk organisasinya dan masyarakat perantau sebagai pemilik harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SAS pasal IX. Tidak termasuk dalam pengertian ini badan atau yayasan kekeluargaan khusus yang didasarkan atas anak keturunan, kepenghuluan, persukuan yakni tidak mengatasnamakan masyarakat Sulit Air sebagai suatu keseluruhan. 2. Harta dan kekayaan organisasi sebagaimana tercantum dalam pasal X Anggaran Dasar yang belum terdaftar atas nama SAS, wajib dialihnamakan atau didaftarkan 49


atas nama organisasi SAS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggaran Dasar SAS memperoleh pengesaha dari instansi berwenang. Dari semua uraian di atas secara syariah maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia organisasi Sulit Air Sepakat tidak berhalangan menjadi nadzhir atas wakaf Anas Syamsi. Letak permasalahan adalah tidak adanya garis tegas hubungan antara DPC SAS dengan DPP SAS menyangkut masalah pengelolaan asset-asset SAS. Baik itu menyangkut pembiayaan untuk proses peralihan hak asset dan perpajakannya serta advokasi hokum dalam proses peralihan hak. Bahwa dalam masalah ini biaya proses peralihan hak sebenarnya menjadi tanggung jawab nadzir setelah tanah diwakafkan. Sehingga masalah peralihan hak asset-asset SAS menjadi masalah umum dalam organisasi SAS. Adapun keluhan yang diberikan kepada terhadap proses pembiayaan peneliti adalah : 1. Biaya proses sertipikasi apabila tanah tersebut belum didaftarkan. 2. Biaya notaries 3. Biaya pengurusan balik nama 4. Biaya pajak yang ditimbulkan Meskipun nadzir mempunyai wewenang untuk melakukan pengembangan harta wakaf dalam rangka menambah manfaat dari wakaf itu sendiri namun juga harus mengingat fungsi dari tujuan dari wakaf itu sendiri. Kesalahan umum yang masih ditemukan di lapang bahwa dalam hal pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir menganggap adalah bahwa harta wakaf adalah sebagai suatu kepemilikan, padahal sebenarnya hubungan antara nadzir dan harta wakaf adalah penguasaan. Dalam konsep penguasaan nadzir tidak berkenan melakukan cara-cara yang dapat merugikan bahkan akhirnya mengakibatkan

harta wakaf itu lepas

kepenguasaannya ataupun menjadi hilang. Untuk itu agar memperoleh manfaat yang semakin besar dari harta wakaf sudah saatnya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan pengembangan harta wakaf 50


secara berkesinambungan agar tanah wakaf khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan studi kasus yang diambil peneliti, kita akui bahwa di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan dalam bentuk tanah produktif, oleh karena itu sudah saatnya kita memikirkan cara mengelola wakaf supaya mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak baik bagi wakif maupun masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya kondisi tanah wakaf justru banyak

yang

menurun

nilainya

karena

tidak

adanya

pemeliharaaan

dan

pengembangan asset secara baik. Jika kita perhatikan beberapa pengelolaan wakaf yang diterapkan di beberapa negara muslim lainnya, nampaknya Indonesia harus mengacu pada manajemen wakaf yang dilakukan di Mesir, Yordania , Singapura dan Bangladesh. Sebagai salah satu pranata keagamaan yang mempunyai potensi yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban nyata di tengah problematika masyarakat. Studi banding di Singapura menunjukkan bahwa tanah wakaf jika dikelola secara profesional dengan pendekatan manajemen modern menghasilkan manfaat yang luar biasa. Nilai total asset tanah wakaf di Singapura yang ada MUIS diperkirakan mencapai tidak kurang 250 juta dollar. Agar memperoleh manfaat dari tanah wakaf tersebut kemudian MUIS (Majelis Umat Islam Singapura) mendirikan sebuah anak perusahaan yaitu WAREES (Waqh and Real Estate of Singapore). WAREES inilah yang selanjutnya mengelola tanah wakaf tersebut. WAREES adalah perusahaan anak MUIS yang bergerak dalam bidang konsultas manajemen dan bisnis.

51


Sebelum Sesudah Gambar IV.1: Proyek WAREES yang dikembangkan dari tanah wakaf (sumber : www.warees.co.sg)

Pada gambar di atas menunjukkan salah satu proyek WAREES yang telah berhasil mengembangkan tanah wakaf yang semula adalah masjid di Bencolon Street dan setelah dikembangkan menjadi sebuah kompleks bangunan masjid yang modern dan sebuah gedung 3 lantai pusat perbelanjaan dan 12 lantai apartement. Sedangkan pembiayaan yang dilakukan pada proyek ini dengan cara akad ijarah atau leasing contract antara Ascot Group Hotel dengan WAREES adapun nilai proyek ini adalah 35 juta dollar yang keuntungannya dibagi bersama. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada skema berikut di bawah ini :

52


Gambar IV.2. Skema Pembiayaan Proyek Tanah Wakaf Bencolon Street

Di Indonesia penerapan wakaf tanah produktif dapat kita temukan di beberapa organisasi agama dan kemasyarakatan seperti Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponogoro, dan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makasar. Meskipun masih terbatas kepada tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan di organisasi mereka sendiri setidaknya penerapan pengelolaan tanah wakaf secara produktif telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi usaha peningkatan kesejahteraan seperti memenuhi kebutuhan organisasi tanpa harus mengandalkan bantuan dari pihak lain seperti pemerintah atau bahkan menjadi beban bagi masyarakat. IV.4.2. Tanah wakaf untuk pengadaan tanah TPU Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian terungkap bahwa pemerintah DKI Jakarta sedang menghadapi masalah semakin menyempit lahan TPU yang ada. Diperlukan suatu kebijakan yang dapat memecahkan masalah keterbatasan lahan TPU, baik itu yang bersifat yuridis menyangkut dasar hukum untuk mengesahkan

53


tindakan yang akan ditempuh maupun yang bersifat teknis yaitu tahapan untuk merealisasikan kegiatan pengadaan tanah untuk TPU. Selain dari masalah terbatasnya ketersediaan tanah untuk pemakaman masalah lain juga cukup mencolok adalah masalah pengelolaan pemakaman umum (TPU). Meskipun TPU dalam kebijakan propinsi DKI Jakarta masalah pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, namun pada kenyataannya masih banyak keluhan oleh warga yaitu : 1. Ketersediaan pelayanan pemakaman untuk kaum miskin tidak memadai 2. Bahwa masih banyak ditemukan calo-calo yang menguasai lahan di TPU sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat pengguna jasa pemakaman tersebut. Adapun masalah yang menyangkut aspek teknis penguasaan tanah TPU adalah : 1. TPU menjadi tempat pemukiman liar para pendatang baru di Jakarta 2. Batas tanah TPU yang semakin tidak karena adanya penyerobotan batas tanah Agar masalah-masalah yang dikemukakan di atas dapat segera diatasi menurut peneliti usulan yang cukup relevan dan berpeluang untuk dilaksanakan adalah : 1. Menuntut kewajiban kepada pengembang (developer) untuk menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk menyediakan lahan pemakaman. 2. Pembentukan badan usaha atau swasta untuk mengelola tanah makam yang tunggal dan mempunyai otoritas yang kuat. 3. Sosialisasi pemakaman tumpang lebih diintensifkan lagi. 4. Pembatasan permohonan perpanjangan ijin penggunaan tanah makam (IPTM). 5. Pemanfaatan teknologi di bidang informasi (Sistem Informasi Geografis untuk pengelolaan tanah makam). 6. Diberlakukan sistem pembayaran sewa lahan makam dengan cara prabayar, hanya satu kali untuk selamanya serta tidak diperkenan untuk perpanjangan. Ad.1.Pengadaan lahan TPU oleh developer Kebijakan pengadaan tanah adalah salah satu kebijakan publik, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Dalam konteks studi kasus 54


ini maka pengadaan tanah untuk TPU dapat disebut sebagai kebijakan publik. Sebelum melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (TPU) langkah pertama yang harus diambil adalah memperkirakan kebutuhan lahan tiap tahun dengan mengingat jumlah kematian penduduk tiap tahun. Dengan demikian maka jumlah kematian tiap tahun tersebut akan menjadi suatu parameter untuk menentukan kebutuhan lahan tersebut. Berdasarkan data dari Laporan DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2006 diketahui bahwa jumlah angka kematian s.d tahun 2005 adalah 263.592 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 8.864.519 jiwa, dengan demikian angka kematian kasarnya (crude rate death) adalah sebesar 2.97. Yang artinya tiap 1000 penduduk pada tahun tersebut terdapat kematian 2 atau 3 jiwa. Selanjutnya data kebutuhan lahan untuk TPU dapat diperkirakan dengan menggunakan data kematian s.d tahun 2005 sudah ada. Adapun asumsi tiap satu orang membutuhkan minimal 2 m2. Sehingga persamaan model matematika yang di dapat adalah : Y = 3597, X + 56004 Tabel IV.1. Persamaan matematika

55


Tabel IV.2 Perkirakan lahan TPU yang dibutuhkan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan lahan TPU hingga tahun 2012 adalah sebesar 175, 45 hektar. Dalam rangka mewujudkan pengadaan tanah untuk TPU maka skenario pertama yang diambil adalah : 1. Menyusun peraturan daerah yang memaksa kepada developer agar berperan dalam menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum berupa lahan untuk TPU. Selama ini pemerintah propinsi DKI Jakarta hanya mewajibkan kepada pengembang hanya membangun rumah susun, rumah ibadah, pendidikan dan pasar.

Sudah

saatnya agar juga pihak pengembang di DKI Jakarta diwajibkan untuk menyediakan lahan pemakaman dengan mekanisme wakaf. Hal ini dapat diterapkan dengan cara menyusun peraturan daerah terlebih dahulu melalui dalam sidang dewan (DPRD) melalui pihak pemerintah propinsi (Gubernur). 2. Menentukan lokasi TPU 56


Lokasi lahan untuk TPU tidak harus di dalam DKI Jakarta namun dapat juga di sekitar wilayah perbatasan dengan kota-kota lain di sekitarnya seperti Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Depok. Tentu saja hal ini membutuhkan suatu kerjasama dan koordinasi dengan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Jakarta. Tanah atau lahan dapat disediakan terlebih dahulu oleh pemerintah DKI Jakarta dengan mengalokasi suatu lahan yang telah tersedia di suatu wilayah. Kemudian oleh pihak pemerintah daerah lahan tersebut ditawarkan kepada developer untuk melakukan pelepasan hak. Setelah dilaksanakan pelepasan hak maka developer dapat menguasai tersebut yang kemudian diwakafkan kepada suatu nadzir. 3. Penunjukkan nadzir bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia Mengingat bahwa pengelolaan tanah TPU memerlukan manajemen yang kuat maka wakaf tersebut harus diserahkan kepada nadzir yang berbadan hukum/organisasi. Tentu saja agar lebih terkendali maka untuk menentukan nadzir, pihak developer dibantu oleh Badan Wakaf Indonesia menunjuk nadzir yang layak dan kredibel untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Adapun mekanisme pengadaan tanah yang peneliti usulkan dapat dilihat pada diagram berikut ini.

57


DIAGRAM PENGADAAN TPU DENGAN MEKANISME WAKAF TANAH

Pasal 17 PP 42/2006

Stakeholder Pemda TANAH PEMDA Status HP/HGB

Stakehoder DEVELOPER

PELEPASAN HAK

Pasal 11 PP 42/2006

SURAT KETERANGAN/ REKOMENDASI

TANAH WAKAF

BADAN WAKAF INDONESIA

MENUNJUK NADZIR

NADZIR (Pengelola TPU)

Gambar IV.3. Diagram Pengadaan Tanah TPU dengan mekanisme Wakaf Ad 2. Pembentukan badan usaha sebagai nadzir pengelola TPU Pembentukan nadzir sebagai pengelola TPU di kota besar seperti Jakarta sangat penting mengingat permasalahan TPU di Jakarta menuntut adanya efektifitas dan efisiensi. Menindaklanjuti ad.1 maka adanya nadzir yang berbadan hukum yang akan bertanggung jawab mengelola terhadap tanah wakaf tersebut adalah hal yang penting. Badan usaha yang mempunyai otoritas tinggi dalam mengelola TPU diharapkan mampu mewujudkan di samping fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri juga dapat menerapkan aturan-aturan yang bersifat imperative terhadap pengguna jasa TPU sehingga masalah seperti keterbatasan lahan menjadi teratasi.

58


Studi banding di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa TPU dikelola oleh satu badan yang disebut National Park Service di bawah Departemen Veteran. (Departement of Veteran Affairs). Badan ini mempunyai tugas dan fungsi mengelola TPU di seluruh Amerika Serikat. National Park Service mengelola TPU baik itu dari aspek administrasi, teknis, dan yuridis. Dengan demikian semua aspek pengelolaan tersebut menjadi terpadu. Pada gambar di bawah dapat menunjukkan betapa efisien dan efektif pengelolaan TPU dengan cara menata lahan yang rapi.

Gambar IV.4. Petak-petak TPU yang tertata (Sumber www.arlingtoncemetary.org/photo_ galler/index.html) Meskipun kini misalnya masalah keterbatasan lahan TPU sudah dapat diatasi namun jika tidak disertai pengelolaan tanah yang efektif dan efisien akan menimbulkan permasalahan juga. Agar lebih terkendali dalam mengelola TPU pendekatan manajemen modern dapat diterapkan. Aspek lain yang harus diperhatikan adalah aspek teknis di samping aspek yuridis dan aspek administrasi. Ad 3. Makam sistem tumpang dan pembatasan perpanjangan ijin sewa Meskipun sistem pemakaman tumpang menurut data dari Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta sudah diberlakukan sejak tahun 1992, namun bagi masyarakat umum khususnya warga muslim masih menimbulkan keraguan.

59


Padahal kajian secara menurut syariah pemakaman secara menumpang boleh dilakukan jika : 1. Dikarenan suatu hal yang mendesak.(terbatasnya lahan). 2. Masih dalam satu keluarga Akibat adanya keengganan dari masyarakat terhadap sistem pemakaman tumpang ini sehingga jumlah petak yang menggunakan sistem pemakaman tumpang ini masih sedikit. (Lihat tabel). Data yang diperoleh peneliti dari Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta dapat menunjukkan kecenderungan tersebut yang terjadi pada masyarakat pada tabel berikut dibawah ini. Tabel IV.3. Jumlah Penggunaan Petak TPU Tabel Jumlah Pengunaan Petak TPU

Jumlah Petak Keseluruhan 450890

500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000

Sistem Tumpangan Petak Kosong 261835 Petak Isi 189055

150000 100000 50000 0

Sistem Tumpangan 1471 Petak

Petak Isi Petak Kosong Jumlah Petak Keseluruhan

60


Tabel IV.4. Prosentase Penggunaan Petak TPU Prosentase Penggunaan Petak TPU 1 2 1471 189055 0% 21%

4 450890 50%

1 2 3 4 3 261835 29%

Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah petak TPU yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta berjumlah 450.890 petak dengan masing -masing perincian petak dengan sistem tumpang berjumlah 1.471 petak (0%), peta k isi 189.055 (21%), petak kosong 261.835 (29%). Dengan demikian bahwa sistem pemakaman dengan cara menumpang harus lebih ditingkatkan agar penggunaan lahan pemakaman dapat dioptimalkan.

Satu nisan tertulis beberapa nama (system pemakaman tumpang)

Gambar IV.5 : Pemakaman dengan sistem tumpang (Sumber : www.metrotv.co.id)

61


Pembatasan jangka waktu sewa tanah makam sudah banyak diterapkan di beberapa negara seperti Turki, Inggris, dan Singapura. Sebagai contoh kasus pemerintah Singapura hanya membatasi jangka waktu sewa tanah makam sampai dengan 15 tahun saja, setelah itu tidak diperkenankan untuk diperpanjang. Menurut aturan pemerintah setempat belulang pada makam yang sudah berusia 15 tahun tersebut akan dipindah atau dikremasi bersama tujuh jenasah lainnya dalam satu liang beton (cript). Dana yang disediakan untuk pembuatan maka dengan system tumpang beton ini (cript) adalah sebesar 11 juta dollar Singapura dan saat ini masih diutamakan untuk warga Negara Singapura yang beragama Islam. Adapun biaya yang dikenakan untuk pemakaman system tumpang beton ini adalah 940 dollar Singapura untuk jenasah yang dikenal dan 315 dollar untuk jenasah yang tidak dikenal. Biaya tersebut sama dengan biaya pemakaman pada umumnya. Dengan system pemakaman tumpang beton ini pemerintah Singapura memperkirakan hingga tahun 2130 masalah lahan untuk TPU tidak mengalami krisis lahan. Ad 4.Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola TPU

Dari beberapa data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan TPU menjadi hal serius di kota Jakarta mengingat bahwa angka rata-rata warga yang meninggal adalah 100 orang/hari, disamping itu terbatas ketersediaan lahan mengakibatkan pelayanan mengenai

informasi

tempat

pemakaman

menjadi

penting

karena

untuk

memberitahukan petak-petak di sekitar yang masih kosong atau layak digunakan. Saat ini kenyataan di lapangan bahwa petak-petak yang dinilai strategis dijadikan semacam komoditas oleh sekelompok oknum dengan memasang harga mahal untuk penyediaan jasa tersebut. Ketiadaan sistem informasi spasial TPU dimanfaatkan sekelompok oknum dengan menentukan petak-petak TPU yang dinilai strategis. Lebih lanjut oleh Hamzah dijelaskan pula bahwa kegagalan dari pengelolaan tanah wakaf salah satunya adalah karena sistem informasi tanah wakaf masih dilakukan secara manual. Sistem manual ini tidak baik karena sukar untuk pengkinian data serta penggunaan untuk analisis ruang amat terbatas. (Hamzah, 1999).

62


Dengan dibangunnya suatu sistem informasi untuk pengelolaan TPU diharapkan tersedianya layanan informasi bagi semua kalangan pengguna jasa TPU menjadi lebih transparan, mudah, cepat dan murah.

Untuk daerah Jakarta suduh saatnya

menggunakan SIG agar pengelola TPU menjadi lebih efektif dan efisien karena adanya beberapa permasalahan tersebut di atas. Mengelola tanah wakaf untuk TPU bagi badan usaha (nadzir) dalam skala yang besar dan tingkat nasional memerlukan suatu alat bantu teknologi informasi yang handal, pemanfaatan SIG kiranya dapat diterapkan untuk hal ini. Informasi spasial seperti lokasi tanah wakaf tersebut, bentuk bidang tanah wakaf yang bersangkutam, batas-batas tanah wakaf, serta aksesilitas tanah wakaf tersebut dapat diketahui dengan jelas dengan menggunakan SIG. Teknologi SIG pada asasnya mampu mendapatkan, menganalisis, dan memaparkan informasi dengan referensi geografi.(USGS, 2003). Dengan referensi geografi suatu objek dapat dikenali dengan pasti melalui koordinat. Sistem koordinat ini menjadikan suatu objek dapat dikenali berdasarkan kedudukan koordinat. Sistem koordinat ini menjadikan sesuatu kedudukan sesuatu objek di peta menjadi unik. Maka lokasi tanah wakaf di peta dapat diketahui dengan tepat.

Gambar IV.6 : Konsep dasar SIG untuk tanah wakaf (sumber :Abdul Hamid : Pelaksanan SIG Pengurusan Harta Wakaf)

Adapun konsep yang peneliti tawarkan untuk penyusunan basis data tanah wakaf dengan SIG dapat dijelaskan melalui gambar berikut di bawah ini : 63


Gambar IV.7 : Integrasi data tanah wakaf

Dengan adanya integrasi data tanah wakaf diharapkan pengelolaan tanah wakaf dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ad 5.Retribusi makam Selama ini sistem retribusi terhadap makam masih dilakukan secara konvensional yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Retribusi Sewa Tanah Untuk Makam dengan perincian sebagai berikut :

64


Tabel IV.5: Retribusi Sewa Tanah Makam DKI Jakarta Blok/Kelas AA.1 AA.2 A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7

Biaya 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 10.000 6000 4000 0

Jangka waktu 3 tahun & dapat diperpanjang 3 tahun & dapat diperpanjang 3 tahun & dapat diperpanjang 3 tahun & dapat diperpanjang 3 tahun & dapat diperpanjang 3 tahun & dapat diperpanjang 3 tahun & dapat diperpanjang 3 tahun & dapat diperpanjang Tidak dapat diperpanjang

( Diolah dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999)

Dengan adanya sistem retribusi yang demikian sangat memungkinkan masyarakat cenderung untuk terus memperpanjang sewa tanah makam tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan tanah makam akan selalu padat oleh perpanjangan sewa tersebut. Sudah saatnya pemerintah daerah DKI Jakarta berani menegaskan untuk membatasi perpanjangan sewa tanah makam tersebut. Jika perlu dihapuskan sama sekali.

65


Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Recommend Documents