BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan E-Government di Indonesia Dinamika

pemerintahan

di

Indonesia

sangat

berpengaruh

dalam

perkembangan e-government Indonesia. Proses politik dan ekonomi kenegaraan memperlihatkan hubungan yang erat antara kemauan dalam bentuk konsep dan implementasi di lapangan. Perkembangan pemerintahan (daerah) yang lebih otonom, termasuk dengan adanya reformasi yang dimulai pada tahun 1998 (saat yang hampir sama dengan merebaknya penggunaan Internet di Indonesia), dengan dikeluarkannya UU no. 22/1999 (yang kemudian diperbaharui dengan UU no. 32/2004) menyebabkan terjadinya perubahan dalam kewenangan pemerintahan yang ditangani oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang ditangani oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Dalam hal ini terjadi perpindahan kewenangan yang sangat besar sehingga memberikan kekuasaan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah. Hal ini kemudian berpengaruh pada proses politik dan ekonomi pembangunan daerah. Juga dalam hal implementasi konsep dan rencana-rencana yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Konsep atau rencana-rencana yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga kenegaraan di tingkat pusat (apalagi yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan), dapat dengan mudah diabaikan oleh pemerintah di daerah bila dianggap tidak sejalan dengan visi pembangunan di daerah atau bila dianggap tidak memberikan keuntungan segera. Istilah instansi vertikal dan instansi horisontal menjadi kabur karena kewenangan

yang

besar

pada

eksekutif

pimpinan

daerah

(gubernur/walikota/bupati). Beberapa kasus yang sering dijadikan contoh terutama terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan dan pertambangan karena menyangkut besaran penerimaan daerah. Selain itu

33 orientasi pada kegiatan yang bersifat proyek menimbulkan masalah dalam hal pendanaan yang tidak transparan serta koordinasi antar instansi di dalam satu pemerintah daerah dan koordinasi dengan instansi di tingkat yang lebih tinggi. Termasuk di dalam hal ini adalah pengembangan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk e-government daerah. Padahal, ketersediaan berbagai perangkat ini merupakan syarat utama yang harus diciptakan untuk mencapai pendekatan layanan yang berorientasi pada masyarakat karena otonomi mengharapkan adanya penguatan layanan dengan penekanan pada pemerintah daerah. Sebagai landasan pengembangan e-government di Indonesia telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government. Sementara itu instansi terkait yang aktif dalam pengembangan e-government adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo17, sekarang telah berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informasi), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Informasi

Nasional

(LIN),

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Bappenas), dan PT. Telkom. Kominfo terlihat aktif dengan mengeluarkan 16 kebijakan operasional seperti panduan infrastruktur portal, panduan manajemen dokumen elektronik, panduan situs pemda, termasuk cetak biru aplikasi untuk pemda, serta pembangunan kunci e-procurement18 (sistem manajemen pengadaan atau 17

Terkait perubahan politik negara dan kebijakan di masa lalu, terjadi ketidak jelasan fungsi lembaga, wewenang dan tanggung jawabnya. Contoh paling jelas terkait dengan teknologi informasi (termasuk pengembangan e-government Indonesia) adalah keberadaan Kominfo. Kementerian yang telah ada sejak jaman Presiden Abdurrahman Wahid ini pada awalnya diposisikan sebagai lembaga negara non teknis yang berkutat dengan pengembangan komunikasi dan informasi. Tetapi, hal ini ternyata dianggap kurang karena tidak adanya fungsi kontrol atau pengawasan yang dimiliki lembaga ini sehingga kemudian ditingkatkan menjadi departemen. Keberadaan Inpres No. 3/2003 ini selain memperkuat legitimasi Kominfo sebagai koordinator dalam lini ICT secara nasional juga memberikan keleluasaan bagi Kominfo untuk melakukan koordinasi lintas sektoral yang sebenarnya amat sulit di negeri ini. 18 Peraturan mengenai e-procurement (direncanakan dalam bentuk Keputusan Presiden) menjadi sangat penting dalam hal penciptaan proses pemerintahan yang bersih karena selama ini salah satu peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme adalah karena tidak transparannya proses pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah. Sayangnya, rancangan undang-undang yang diharapkan menjadi salah satu payungnya yaitu RUU

34 pembelian suatu barang dan jasa menggunakan media elektronik atau Internet meliputi proses penawaran dan tender yang harus didukung infrastruktur telekomunikasi di daerah). Daftar lengkap dapat dilihat di Lampiran 2. Kominfo juga menangani masalah-masalah teknis, apalagi dengan perubahan menjadi Depkominfo yang memasukkan Direktorat Jenderal Telekomunikasi di bawahnya, termasuk menangani masalah yang berkaitan dengan perkembangan Internet di Indonesia. Tetapi, beberapa kebijakan dan antisipasi yang dikeluarkan masih sering dipertanyakan terutama oleh kalangan pengguna teknologi informasi dan komunikasi karena dirasa kurang tepat atau terlambat dikeluarkan. Beberapa contoh seperti dalam masalah jaringan wireless berbasis 2,4 GHz atau masalah voice over Internet protocol (VoIP) serta yang terakhir adanya sweeping perangkat lunak bajakan di warung-warung Internet. Sebuah proyek yang sebenarnya sangat baik untuk didukung pernah dilaksanakan oleh BPPT dengan istilah Pengembangan Perangkat Lunak Terintegrasi untuk E-Government19, di tahun 2003, yang salah satu keluarannya adalah Kantaya dan WinBi. Kantaya adalah aplikasi sistem informasi kepemerintahan untuk pengelolaan berbagai sumberdaya di daerah dan sistem pelayanan kepada masyarakat yang berbasis intranet. WinBi20 adalah program sistem operasi komputer berbahasa Indonesia yang dikembangkan berbasis sistem operasi open source Linux. Tetapi, gaung keberadaan program-program ini kelihatannya tidak sampai ke pemerintah-pemerintah daerah dan masyarakat, kemungkinan karena kurangnya sosialisasi serta penyebaran program21, dan memang masih kurangnya kesadaran pengguna.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih dalam pembahasan DPR dan belum mengalami perkembangan berarti. 19 http://www.bppt.go.id/ppk/tampilkan.php?id=319 20 WinBi = Windows Bahasa Indonesia (sebuah penamaan yang dapat bermasalah karena Windows adalah merk terdaftar dari Microsoft). 21 BPPT memberikan kesempatan kepada peminat program untuk men-download kedua aplikasi ini, tetapi melupakan kenyataan bahwa akses Internet di Indonesia terutama di daerah sebagian besar menggunakan dial up yang kecepatannya terbatas sehingga akan menyulitkan pengunduhan (download) program-program berukuran besar. Selain itu, aktivitas dalam pengembangan aplikasi ini juga terhenti, terbukti dengan tidak ditemukannya lagi informasi dan link mengenai hal ini di situs BPPT pada akses bulan Mei 2005.

35 Di Bappenas, sejak tahun 1997 hingga sekarang ada beberapa proyek studi di bidang teknologi informasi yang sudah dan atau sedang dikerjakan menggunakan dana pinjaman dari World Bank, antara lain: pembuatan National Information Technology Frameworks (NITF), Technical Asistance Training Program (TATP) suatu program pelatihan bagi usaha kecil menengah untuk mendayagunakan penggunaan teknologi informasi agar dapat menunjang bisnisnya, Inventarisasi Ketanggapan dan Pengembangan Kerangka Hukum Electronic Commerce, Pengembangan Strategi Pembangunan Industri Perangkat Lunak Nasional, dan Pengembangan Indonesia Country Gateway - suatu portal yang diharapkan menjadi kumpulan bagi portal-portal lain yang memuat segala informasi tentang Indonesia. Perkembangan sarana akses telekomunikasi seperti telepon dan Internet yang tidak merata menjadi hambatan yang paling sering ditemui dalam mengembangkan e-government sampai ke tingkat daerah. Hal ini menyebabkan kesulitan pemerintah yang ingin memanfaatkan TI sebagai sarana layanan bagi masyarakatnya. 4.2 Kondisi Umum Situs Pemerintahan Indonesia Pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi situs-situs pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa parameter yang dijadikan acuan adalah: (1) keberadaan alamat situs pemerintahan yang menggunakan domain go.id, (2) eksistensi situs (masalah hosting web server), (3) back end sistem situs (HTML biasa, ASP, PHP, atau lainnya), (4) keterbaruan informasi di dalam situs, (5) layanan (service) yang disediakan selain informasi umum. Butir (1) dan (2) dimaksudkan untuk mengamati perhatian pemerintah daerah terhadap Internet sebagai salah satu saluran utama ideal dalam egovernment. Sebagai catatan, domain go.id hanya dapat didaftarkan oleh satu badan atau instansi pemerintahan atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat dari pimpinan bersangkutan. Walau domain go.id juga dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah daerah, pengamatan kondisi situs-situs pemerintahan dibatasi terutama pada institusi pemerintah daerah kabupaten/kota (dan propinsi) karena merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat.

36 Butir (3) dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengembangan situs dilakukan. Dalam hal ini, sistem yang digunakan akan memperlihatkan perhatian pada keberadaan sistem open source dan digunakannya basis data. Back end sistem situs dapat diketahui dengan memperhatikan jendela alamat universal resources locator (URL) dari jendela browser Internet. Situs dengan html biasa akan memperlihatkan sebuah alamat yang berakhiran .html, sementara situs dengan sistem php berakhiran .php seperti juga situs dengan back end asp akan berakhiran .asp. Butir (4) melihat keterbaruan situs dengan memperhatikan kondisi informasi yang tersedia terutama dengan melihat tanggal dimasukkannya informasi terakhir. Pengamatan juga dilakukan dengan melihat ketersediaan informasi mengenai APBD. Dokumen APBD adalah peraturan daerah yang merupakan dokumen publik yang dapat dijadikan indikator transparansi dan sekaligus akuntabilitasi pemerintahan karena di dalam dokumen inilah terdapat rincian rencana pembangunan daerah termasuk rincian kegiatan dan proyek. Dengan butir (5) dapat diketahui sejauh mana pemahaman suatu pemerintah daerah dalam hal implementasi e-government. E-government bukan hanya sekedar pemberian informasi tetapi juga pemberian layanan secara langsung (online) yang memberikan nilai tambah dari sisi masyarakat dan memudahkan

administrasi

pemerintahan.

Beberapa

layanan

yang

dapat

didefinisikan di antaranya: fasilitas ijin atau pendaftaran, akses pembayaran elektronik, sistem procurement (penawaran, pembelian, dan pembayaran), dan layanan terintegrasi antar badan-badan dalam satu pemerintahan. 4.2.1 Portal (Situs) Pemerintah Daerah di Indonesia Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan dipublikasikan Januari 200422 memperlihatkan kondisi situs pemerintahan daerah di Indonesia. Dari 32 pemerintah provinsi ditambah 439 pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki nama domain sebanyak 225 (48%)

22

Lihat di www.kominfo.go.id, file dalam bentuk word dan excel (akses bulan Januari 2005).

37 pemerintah daerah23. Dari jumlah ini, 200 (89%) situs aktif dan bisa dibuka di Internet sementara 25 (11%) tidak bisa dibuka. Sementara dari penelitian kembali yang dilakukan dalam tesis ini (lihat daftar situs yang diamati pada Lampiran 3), selama bulan Juni-Desember 2005, jumlah ini mengalami perubahan. Untuk pemerintah daerah yang mempunyai nama domain yang berkonotasi dengan kabupaten/kota/provinsi telah meningkat menjadi 315 kabupaten/kota (72% dari 440 kabupaten/kota yang ada di Indonesia) dan 31 provinsi (dari 33 provinsi24) sehingga total dari keseluruhan kabupaten/kota provinsi, ada 346 daerah yang memiliki domain (73% dari 477 pemerintah daerah). Dari jumlah ini, 249 (72%-nya) memiliki situs aktif dan bisa dibuka sementara 97 (28%) tidak bisa dibuka. Secara keseluruhan, jumlah 249 daerah ini sama dengan 52% (hanya setengah lebih sedikit) dari keseluruhan daerah kabupaten/kota/provinsi. Tabel 2 memperlihatkan kondisi situs daerah selama bulan Juni-Desember 2005. Daftar lengkap kondisi situs daerah per provinsi dapat dilihat di Lampiran 4. Tabel 2 Kondisi situs pemerintahan daerah diamati bulan Juni-Desember 2005 Tingkatan Pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota Total

Jumlah Tidak memiliki nama domain 33 440 477

2 125 127

Ada nama domain tapi tidak aktif 3 94 97

Nama domain aktif 28 221 249

Domain go.id sendiri sejak ditetapkan menjadi salah satu akhiran domain standar di Indonesia mengalami perkembangan yang tidak terlalu pesat. Terbukti sampai bulan Juni 2005, domain yang didaftarkan baru mencapai 1146 nama domain25.

23

Nama domain yang digunakan terutama go.id, kecuali jambionline.com, pemkotpagaralam.com, jakartapusat.web.id, geocities.com/kab_pati, kabtapin.com.to, infobiaknumfor.com, jayapura.wasantara.net.id. 24 Kecuali Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk awal tahun 2005 masih memakai domain SulawesiBarat.com serta Provinsi Irian Jaya Barat yang belum memiliki domain. Provinsi Sulawesi Barat dibentuk dengan 4 kabupaten dari Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 kabupaten baru sehingga total seluruh kabupaten/kota di Indonesia berjumlah 440 daerah. 25 http://tukang.the.net.id/domain/all.sql?vDom=go

38 Dari ke-31 provinsi yang telah memiliki nama domain go.id, sebagian besar memiliki lebih dari satu nama domain yang berkorelasi dengan pemerintah daerah atau satuan kerja di dalamnya. Kekecualian adalah Kepulauan Riau yang baru memiliki domain bpmpd-kepri.go.id (belum mendaftarkan kepri.go.id), Bengkulu, dan Maluku. Dalam hal pemanfaatan nama domain untuk pemerintahan, terlihat bahwa banyak pemerintah daerah yang mengembangkan sistem informasi berupa situs yang dilakukan tidak secara terintegrasi. Beberapa daerah memiliki nama domain go.id lebih dari satu untuk berbagai jenis institusi atau badan yang ada di dalam pemerintahannya. Sayangnya, beberapa nama domain ini ternyata tidak terintegrasi atau tidak tersedia link-link koneksi di situs utama daerah bersangkutan. Beberapa nama domain ternyata didaftarkan tetapi tidak diaktifkan. Terlihat juga penanganan situs dilakukan oleh berbagai instansi atau badan yang berbeda. Keberadaan beberapa situs instansi dalam satu pemerintahan daerah terkait erat dengan belum tersedianya satu sistem jaringan area lokal (LAN) atau sistem jaringan area metropolitan (MAN atau WAN) sehingga situs-situs ini kemudian lebih banyak di-hosting26-kan daripada dikelola tersendiri dalam sebuah server pemerintahan. Dua hal utama dapat dianggap sebagai penyebab hal ini, pertama masalah administrasi sistem server, dan masalah kedua adalah koneksi jaringan Internet yang bersifat tetap dan terus menerus. Menyerahkan pengelolaan masalah teknis server kepada perusahaan hosting memang lebih menjamin tersedianya akses yang aman dan terus menerus. Sementara itu, sistem hosting memang memberikan keuntungan dari segi biaya yang murah. Sebagai ilustrasi, biaya hosting untuk kapasitas 100 MB per bulan sekarang berkisar dari 50-100 ribu. Hal ini jelas memberikan penghematan daripada harus menyediakan sistem server tersendiri yang terkoneksi terus

26

Hosting adalah sistem dimana sebuah server Internet menjadi satu alamat untuk berbagai domain Internet. Sistem ini memungkinkan terjadinya efisiensi dalam pemanfaatan IP address (yang merujuk kepada web server), sehingga berbagai nama domain berbeda dapat disimpan dalam satu mesin tunggal. Kapasitas penyimpanan kemudian tergantung kepada media penyimpanan data (harddisk) server dan kualitas penyaluran informasi karena semakin banyak situs (domain) berarti semakin banyak akses data.

39 menerus ke Internet. Jenis koneksi seperti ini yang dapat diberikan oleh sistem ADSL Speedy dari PT. Telkom membutuhkan biaya sekitar 2,5 juta per bulan. Memang hal ini dapat dikompensasi oleh penggunaan akses Internet terus menerus. Dalam hal sistem situs yang digunakan, terlihat masih adanya sistem yang menggunakan

html

biasa.

Sementara

itu,

sudah

banyak

sistem

yang

memanfaatkan PHP dan ASP sebagai back end dari sistem situs. Beberapa situs pemerintahan daerah memperlihatkan sistem yang lebih maju dari yang lain, seperti sistem situs Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggunakan produk Portal Server dari Oracle walaupun kalau dilihat dari hasil tampilan dan isi, hampir tidak ada perbedaan dengan situs-situs yang menggunakan sistem database PHP dan ASP yang lebih murah. Gambar 6 memperlihatkan distribusi sistem yang digunakan dalam situs pemerintah daerah yang aktif (n=249).

4; 2% 48; 19%

PHP ASP HTML LAIN-LAIN

32; 13%

165; 66%

Gambar 6 Distribusi sistem yang digunakan dalam situs pemerintahan daerah (n=249) Sementara itu, dari segi isi (updating) terlihat bahwa sebagian besar tidak mencoba memberitakan kegiatan harian yang terjadi dalam administrasi pemerintahan. Banyak situs-situs hanya memberikan informasi yang sifatnya umum mengenai kondisi pemerintahan, geografis, dan hal-hal yang selama ini biasanya didapatkan dari buku profil pemerintah daerah tersebut.

40 Dari sisi kuantitas dan kualitas informasi, terlihat masih kurangnya informasi yang terdapat di dalam situs. Informasi yang ditampilkan adalah informasi mendasar sekali dan tidak mendetail. Selain itu, informasi yang semestinya menjadi objek transparansi dan akuntabilitas hampir tidak ada. Ini dapat diamati dari keberadaan informasi mengenai APBD. Hanya ada sembilan (9) daerah yang memberikan laporan dan angka APBD yang sangat umum, dengan kekecualian Kabupaten Majene yang memberikan angka rincian APBD per sektor bidang tetapi tanpa menyebutkan tahunnya. Dua (2) daerah memberikan Perda APBD tanpa lampiran angka, tiga (3) daerah mempunyai link ke informasi APBD tapi tidak aktif. Keseluruhan, tidak ada satu pun yang memberikan informasi APBD yang lengkap27. Sementara itu, dari segi layanan atau service, keberadaan situs pemerintahan daerah ini tidak berbeda dengan situs Internet biasa. Hal ini terlihat dari definisi layanan yang tidak jauh berbeda dari buku tamu, forum, polling, galeri foto atau kontak ke pengelola. Beberapa memang lebih maju dengan memberikan fasilitas layanan mobile berupa WAP (wireless application protocol) atau layanan untuk masukan informasi dengan SMS (short message services) tetapi secara umum, layanan online yang diharapkan ada dalam situs pemerintahan daerah tidak ditemui dalam berbagai situs yang dikunjungi. Sementara itu, layanan SIMTAP yang sebenarnya merupakan salah satu kunci implementasi portal e-government ternyata tidak terintegrasikan dengan baik di sistem situs. Situs Takalar, Kutai Timur, Makassar dan beberapa daerah yang mengklaim memiliki SIMTAP atau sejenisnya, tidak memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memanfaatkannya online. Bahkan laporan perkembangan SIMTAP yang semestinya dapat dipublikasikan tidak dapat ditemui. Gambar 7 adalah situs Kabupaten Takalar (www.takalar.go.id) salah satu pemerintah daerah yang paling awal dalam penerapan SIMTAP yang hanya memiliki link ke halaman informasi layanan SIMTAP.

27

APBD ditetapkan tiap tahun pada awal tahun anggaran yang dimulai pada awal tahun. Di tengah-tengah tahun anggaran, dilakukan peninjauan dan dilakukan perubahan terhadap APBD yang telah ditetapkan, sekitar bulan Agustus-September.

41

Gambar 7 Halaman depan situs Pemerintah Kabupaten Takalar, www.takalar.go.id (akses bulan Juni 2005).

42 4.2.2 Portal Nasional Republik Indonesia: www.Indonesia.go.id Perhatian khusus harus diberikan untuk domain www.Indonesia.go.id dan www.ri.go.id (under construction [akses bulan November 2005] dengan link ke www.Indonesia.go.id) yang ternyata memberikan tampilan yang tidak sebanding dengan nama domain yang ada. Isi informasi di dalamnya sangat minim sehingga tidak

mewakili

memperlihatkan

sebuah tampilan

portal awal

pemerintahan (homepage)

suatu dari

negara. situs

Gambar

dengan

8

alamat

www.Indonesia.go.id ini adalah sebuah layar hitam dengan bagian tengah berwarna biru dengan gambar Garuda Pancasila dan peta Indonesia. Di bagian atas ada tulisan Republik Indonesia dan di bagian bawah www.indonesia.go.id Portal Nasional Republik Indonesia. Ketika tampilan ini muncul, di speaker komputer akan terdengar lagu Indonesia Raya.

Gambar 8 Gambar tampilan awal (homepage) Portal Nasional Republik Indonesia, www.Indonesia.go.id (akses bulan November 2005). Tampilan akan berubah menjadi seperti Gambar 9 ketika mouse diklik di bagian peta Indonesia sehingga muncul jendela baru dengan format berbeda. Di bagian atas terdapat baner dengan tulisan Indonesia.go.id, di bawahnya ada linklink berupa grafis untuk beberapa informasi khusus. Di sebelah kiri juga terdapat beberapa link grafis untuk informasi tertentu. Di bagian tengah yang merupakan bagian utama terlihat gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil

43 Presiden Jusuf Kalla, dengan informasi yang diberi judul Sekilas tentang Indonesia.

Gambar 9 Gambar tampilan setelah homepage Portal Nasional Republik Indonesia, www.Indonesia.go.id (akses bulan November 2005).

44 Tampilan ini, yang dinyatakan sebagai hasil kerja bersama KominfoSekretariat Negara-LIN (Lembaga Informasi Nasional), merupakan tampilan yang tidak berubah sejak diresmikan pertama kali pada 17 Agustus 200328 di jaman pemerintahan Presiden Megawati. Perbedaannya hanya pada foto Presiden dan Wakil Presiden yang telah berganti. Situs dibuat dengan format html biasa, tidak menggunakan basis data. Link-link di bagian atas mengarah ke beberapa informasi internal di bagian lain situs dan ke situs-situs eksternal. Link-link ini dibuat sangat sederhana, dengan informasi grafis dan informasi yang sangat sedikit. Sementara itu link-link di bagian kiri mengarah ke link portal Lembaga Informasi Nasional (www.portal.lin.go.id). Sayangnya, satu link yang ditulis sebagai layanan aplikasi potensi daerah, ternyata tidak aktif dan hanya merujuk ke satu alamat IP address yang tidak dapat dibuka. Pengunduhan

(download)

semua

halaman

informasi

dari

situs

www.Indonesia.go.id dengan menggunakan program HTTrack Website Copier versi Windows memperlihatkan bahwa informasi yang terdapat di dalam situs utama Indonesia ini sangat sedikit untuk ukuran sebuah situs negara. Total informasi yang terdapat di dalam situs ini adalah 2.03 MB (2,130,116 bytes), dengan setengah dari ukuran tersebut berupa file gambar (gif) sebanyak 83 buah sebesar total 1.08 MB (1,136,344 bytes), file gambar (jpg) 11 buah sebesar 159 KB (163,492 bytes) dan file html hanya 58 buah sebesar total 720 KB (738,277 bytes). Terlihat bahwa koordinasi dan pemutakhiran informasi tidak berjalan dengan baik. Dalam hal pencarian informasi, pengunjung situs akan di-forward ke situs www.lin.go.id yang dikelola oleh Lembaga Informasi Nasional. Tetapi, dalam hal layanan yang semestinya bisa memadukan atau mengintegrasikan berbagai informasi dari berbagai pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat, situs www.Indonesia.go.id ini menunjukkan kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pintu gerbang dunia maya Indonesia. 28

Kemunculan situs ini juga sempat menjadi perhatian komunitas Internet Indonesia, sebelum secara resmi dimunculkan pada bentuknya yang sekarang, bermunculan komentar-komentar yang menyayangkan tampilan situs percobaan karena terlihat sekali

45 Hal lain yang mengindikasikan ini adalah kenyataan bahwa tidak ada informasi yang tersedia dalam bahasa Inggris (English Version). Sementara itu, situs www.lin.go.id yang kemudian diklaim sebagai portal informasi dan layanan Pemerintah Indonesia sebagai eksternal link dari situs www.Indonesia.go.id, walau memperlihatkan perbaikan dalam sisi tampilan, back end, dan informasi yang terdapat di dalamnya, masih memperlihatkan adanya beberapa masalah. Masalah terbesar dalam hal ini adalah masalah penambahan dan pembaharuan informasi. Sementara itu, layanan yang dimaksud oleh situs ini hanyalah layanan biasa, atau layanan umum yang sudah semestinya ada di situssitus Internet, seperti layanan pencarian informasi, layanan buku tamu, kontak, dan sejenis tersebut. Kemajuan sedikit pada keberadaan versi bahasa Inggris dan akses SMS dan WAP. Dalam hal informasi ini, juga terlihat kekurangan mendasar penambahan dan pembaharuan informasi. Link-link internal dari situs untuk informasi lebih spesifik berdasar bidang memperlihatkan bahwa pada situs ini terdapat selang waktu selama beberapa bulan dimana tidak ada penambahan informasi. Informasi terakhir bulan Mei 2004 sebelum mulai ditambah lagi dengan informasi bulan April 2005. Situs ini menggunakan back end asp dengan basis data. Gambar 10 di bawah memperlihatkan tampilan www.portal.lin.go.id.

Gambar 10 Tampilan Portal Nasional Republik Indonesia: www.portal.lin.go.id (akses bulan Juli 2005). ketidak profesionalan dalam proses pembuatan, terlihat dari grafis yang sangat "menyedihkan" dan back end sistem yang hanya html biasa.

46

4.3 Portal Pemerintahan Negara Terdepan dalam Implementasi EGovernment Negara-negara dengan tingkat penetrasi komputer yang tinggi dan akses Internet yang murah merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan perkembangan masalah e-government. Lebih spesifik lagi terlihat bagaimana perlakuan yang diberikan untuk menangani akses informasi dan layanan pada portal pemerintahan yang dimiliki oleh negara-negara yang umumnya merupakan negara maju ini. Contoh portal yang dijadikan acuan dalam banyak tulisan untuk memperlihatkan fungsi dari sebuah pintu gerbang informasi dan layanan pemerintahan adalah portal pemerintahan Amerika Serikat (www.firstgov.gov). Portal ini merupakan sebuah sebuah jawaban solusi akses terpadu untuk pesatnya perkembangan informasi (dan layanan) yang disediakan ribuan badan atau lembaga di pemerintahan Amerika Serikat. Tampilan awal portal www.firstgov.gov langsung memperlihatkan fungsinya sebagai sebuah pintu masuk ke informasi (dan layanan) yang disediakan. Tidak banyak informasi yang tersedia di halaman homepage, tetapi link-link yang ada memungkinkan eksplorasi isi portal dengan terarah. Terlihat bahwa informasi dan layanan telah diklasifikasikan dengan baik berdasar kategori dan kriteria tertentu. Pengklasifikasian ini dilakukan juga berdasar daftar yang disusun mulai dari A-Z, yang memetakan badan-badan (agency index) atau kebutuhan dari pengguna portal (termasuk hal-hal sederhana mulai dari layanan penggantian alamat, pengukuran massa tubuh, sampai pencarian kode pos. Terdapat sejumlah 129 proses online untuk masyarakat, yang dilakukan baik oleh internal portal atau lewat situs layanan pada badan pemerintahan lain (eksternal link). Proses pencarian informasi dan layanan yang relevan juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas searching. Bila melihat model dan isi dari sistem portal pemerintahan Amerika Serikat ini, terlihat adanya kombinasi pengumpulan informasi secara otomatis dan pembuatan informasi (link-link) secara manual. Fasilitas searching dipastikan menggunakan metode otomatis, dimana portal mengirimkan penjelajah

47 (spider atau crawler) untuk menjelajahi situs-situs lain dari badan pemerintahan yang terkait dalam administrasi untuk membentuk suatu database yang berisi katakata kunci sebagai indeks dari berbagai halaman informasi pemerintah. Proses ini identik dengan proses yang dilakukan dalam search engine seperti Google yang melibatkan proses yang intensif tergantung kepada mesin. Sementara itu, proses pengumpulan informasi relevan yang dibuat dalam bentuk direktori informasi untuk pengklasifikasiannya identik dengan proses manual yang umum terdapat pada direktori sejenis Yahoo!. Gambar 11 memperlihatkan halaman depan (homepage) dari situs www.firstgov.gov.

Gambar 11 Halaman depan portal e-government Amerika Serikat, www.firstgov.gov (akses bulan Juli 2005).

48 4.4 Keragaman Pandang Teoritis dan Pragmatis dari E-Government Kehadiran informasi lembaga pemerintahan dan pemerintah-pemerintah daerah di Internet dapat dianggap sebagai salah satu indikasi perkembangan egovernment Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini keberadaan situs-situs tersebut lebih sekedar brochure-like atau information-book-like saja dimana keberadaan situs hanya sekedar sebagai media informasi yang lebih maju karena tersedia setiap saat. Interaktivitas memang ada, tetapi hanya dalam arti adanya fasilitass layanan standar sebuah situs seperti buku tamu, forum atau galeri foto, ditambah grafis yang dibuat dengan flash movie atau shockwave. Terlihat bahwa inti dari e-government dengan keberadaan situs-situs tersebut masih belum dipahami. Padahal inti dari e-government bila disederhanakan adalah interaksi dan transparansi. Masyarakat dapat memberikan sarannya, baik lewat fasilitas online atau media lain (misalnya keluhan tentang fasilitas kota, masalah perijinan, masalah perbaikan jalan, dan sebagainya). Sementara

itu,

pemerintah

dapat

memberikan

laporan

perkembangan

pemerintahan secara berkala seperti laporan keuangan daerah, laporan kemajuan proyek-proyek pembangunan, kegiatan pimpinan pemerintahan dan lain-lain. Memang harus diakui kendala infrastruktur komunikasi menjadi sangat berpengaruh terutama dalam hal akses informasi ke dan dari masyarakat. Jangankan masyarakat umum, masih banyak pegawai pemerintahan yang belum cukup paham tentang keberadaan saluran informasi Internet sehingga masih terjadi anggapan bahwa proyek berbau teknologi informasi Internet adalah proyek eksklusif dan banyak menghabiskan uang29. Kenyataan

di

lapangan

memang

memperlihatkan

bahwa

hampir

keseluruhan situs daerah otonom tersebut tampil dalam bentuk sekedar hadir di web. Terlihat adanya anggapan berlebihan bahwa keberadaan situs daerah telah membuktikan kemajuan daerah dalam mengimplementasikan e-government. Persaingan antar daerah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengembang-

29

Anggapan ini bisa dibenarkan melihat pada beberapa tahun lalu, bahkan untuk membuat satu situs Internet pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai miliaran rupiah sementara informasi yang disampaikan dan model situs ternyata hanya sekedar memindahkan informasi dasar.

49 pengembang situs swasta30 untuk mempengaruhi pemerintah-pemerintah daerah membuat terjadinya perlombaan membangun e-government dengan menggelar situs daerah tanpa memikirkan faktor-faktor lain seperti proses pembelajaran pada aparat dan masyarakat. Akhirnya keberadaan situs ini tidak bisa memberikan informasi yang detil dan baik serta terbaharui untuk dimanfaatkan masyarakat atau kalangan bisnis. Informasi yang disajikan sekedar informasi umum tanpa ada keterangan rinci termasuk kapan informasi ini dimasukkan sehingga masalah keterbaruan data sering membingungkan. Beberapa situs memasukkan informasi yang sebenarnya sudah tidak relevan atau out of date. Pengunjung kemudian akan kesulitan untuk menentukan validitas data untuk digunakan mempelajari kondisi daerah bersangkutan. Hal lain yang bisa dilihat terkait dengan data dan informasi terutama untuk informasi rinci tentang pengurusan perijinan. Sebagian besar situs-situs pemerintah otonom itu ternyata hanya memberikan informasi secara garis besar. Beberapa proses layanan ternyata malah memberikan beban yang berbeda. Kalau di DKI Jakarta, pengurusan KTP cukup dengan pergi ke kantor kelurahan setempat setelah mendapatkan surat keterangan dari RT/RW, maka di Takalar, untuk mengurus KTP diperlukan lagi langkah ekstra, yaitu mendapat pengesahan dari kantor kecamatan. Jadi prosedurnya bukannya kian singkat, tapi malahan lebih panjang. Informasi tentang pengurusan perijinan lainnya juga sama. Sekadar informasi mengenai dasar hukum, persyaratan dan prosedur. Karena sekedar hadir maka hasilnya tidak ada bedanya. Artinya e-government dalam artian kehadiran situs tidak lantas berarti pemerintah juga otomatis menjadi lebih transparan. Terlihat, bahkan untuk sebuah dokumen APBD yang seharusnya telah diperdakan –dan berarti telah menjadi dokumen publik- tidak ada satu situs pun yang menyediakannya. Sejumlah situs pemerintah daerah otonom lainnya diklaim sudah memasuki tahapan kedua yaitu web presence dan back office automation atau bahkan tahapan ketiga, web presence, back office automation dan executive 30

Sebagian terbesar keberadaan situs-situs ini dilakukan berdasar kontrak dengan swasta.

50 information systems. Beberapa situs yang sering dijadikan referensi adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten-kabupaten ini termasuk yang terdahulu dalam mengembangkan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) secara digital. Tetapi kenyataannya, ketika situs-situs ini dikunjungi, SIMTAP yang ada hanya ditampilkan dalam bentuk informasi dan bukan layanan terintegrasi dengan situs pemerintah daerah. Yang menjadi masalah justru pada tingkat yang lebih luas, karena terjadi ketimpangan besar dalam pelaksanaan e-government dalam skala nasional. Hanya segelintir daerah otonom dan propinsi saja yang mampu melompat ke tahapan berikutnya dalam pemanfaatan e-government, sementara sebagian terbesarnya justru mengalami stagnasi dalam pengembangannya. Artinya sekedar web presence, dengan memiliki situs dan alamat email. Itupun tanpa adanya keinginan untuk mengembangkan lebih lanjut. 4.5 Konsep Ideal dan Gambaran Operasionalisasi Portal Pemerintahan Portal pemerintahan seharusnya merupakan cara termudah untuk mendapatkan informasi dan layanan pemerintahan dari satu tempat, tanpa harus mengetahui bagaimana pemerintah (government) terstruktur dan situs mana yang harus digunakan (lihat Tambouris et al. 2001a). Lewat portal pemerintahan, interaksi dalam pemberian informasi dan layanan seharusnya dapat terjadi tanpa harus terikat pada proses antrian, waktu kerja dan jarak. Konsep portal pemerintahan ideal memang mensyaratkan tersedianya infrastruktur portal yang ideal yang bersifat internal (intranet sistem administrasi pemerintahan) dan infrastruktur Internet ideal di masyarakat. Syarat ideal dari perspektif teknis ini termasuk keberadaan interkoneksi antar badan pemerintahan dan sistem-sistemnya dapat saling bekerja sama (interoperable) dan Internet tersedia setiap saat serta kemampuan masyarakat yang sudah memadai untuk menggunakan berbagai jalur atau saluran akses (e-literacy). Untuk sistem atau aplikasi e-government yang telah tersedia sebagai bagian internal administrasi pemerintahan yang terdapat (atau telah dioperasikan) salah satu instansi atau badan, portal e-government akan berfungsi sebagai

51 pengarah pengunjung atau peminta layanan. Secara fisiknya sistem layanan ini dapat tersebar atau terdapat pada suatu sistem jaringan tersendiri, tetapi dapat juga merupakan suatu subdomain dari portal. Secara definitif, sistem layanan yang dijalankan oleh instansi tertentu dapat tetap saja merupakan sistem terpisah. Bila layanan yang tersedia melibatkan lebih dari satu badan untuk pemrosesannya, maka sistem layanan yang dibentuk akan merupakan sistem bersama yang dikoordinasikan oleh badan khusus. Sementara itu, untuk aplikasi atau sistem e-government yang belum atau sedang dirancang untuk dibuat, secara konsep dapat dibuat terpisah walau pada implementasinya dapat dibuat sebagai bagian integral dari sistem portal. Gambaran operasional dari sistem portal untuk pengunjung terlihat pada Gambar 12 dapat dinyatakan seperti berikut: - masyarakat atau pengunjung membuka halaman utama (homepage) dari portal, - portal mempunyai bagian yang bersifat tetap (statis) dan bagian yang bersifat dinamis yang merupakan bagian dari sistem yang berubah sesuai perkembangan informasi dan layanan serta kriteria tertentu yang diberikan untuk personalisasi pengunjung, - halaman informasi dan layanan dihasilkan untuk pengunjung portal, - pengunjung memilih sebuah kategori informasi dan layanan atau melakukan pencarian berdasar kata kunci tertentu yang kemudian memberikan lebih banyak informasi dan layanan spesifik tersebut, - portal kemudian mengambil data tentang informasi atau layanan yang diminta oleh pengunjung dari sebuah pusat penyimpanan data, - bila pengunjung memilih informasi tertentu, portal akan memberikan informasi lengkap tentang informasi tersebut, - portal juga berusaha mencari atau menyediakan layanan terkait dengan kategori informasi yang dipilih oleh pengunjung, - hasilnya berupa isi lengkap dari informasi atau link (internal ataupun eksternal) ke layanan yang tersedia, - bila pengunjung merasa bahwa ada informasi yang tersedia yang dapat ditambahkan untuk suatu kategori tertentu atau untuk membentuk kategori

52 Autentikasi/ Personalisasi

PORTAL

Manajemen Informasi

Manajemen Layanan

Informasi Aktual

Layanan Aktual

masuk homepage cari info

Masyarakat/ Pengunjung

pilih link

cari layanan perlihatkan isi informasi dan layanan

pilih layanan

permintaan autentikasi autentikasi

formulir online pengiriman formulir online tanggapan sistem layanan link penambahan informasi

permintaan autentikasi autentikasi

form online pengiriman form informasi online tanggapan sistem informasi (akan diverifikasi)

Gambar 12 Gambaran operasional sistem untuk pengunjung. baru, pengunjung dapat mengirimkan (submit) informasi darinya setelah melakukan autentikasi atau personalisasi. Gambaran operasional dari sistem portal untuk kantor penyedia informasi dan layanan pada Gambar 13 dapat dinyatakan seperti berikut: - pengunjung sebagai (administrator) kantor membuka halaman utama (homepage) dari portal, - kantor melakukan autentikasi,

53 - halaman

informasi

dan

layanan

dihasilkan

untuk

kantor,

dengan

memperlihatkan bagian-bagian dinamis dari kategorisasi informasi dan layanan yang menjadi tanggung jawab kantor, - kantor memilih sebuah kategori informasi dan melakukan pengisian informasi, bila kategori tidak tersedia, kantor dapat mengusulkan kategorisasi informasi spesifik - informasi

dapat

diisikan

sebagai

kesatuan

dari

sistem

portal

atau

diregistrasikan sebagai bagian dari link eksternal yang merujuk ke situs kantor, - untuk layanan, kantor meregistrasikan layanan yang disediakan dengan memasukkan kategorisasi layanan, memberikan kata-kata kunci untuk memudahkan pencarian, dan memasukkan link-link terkait, - portal akan menampilkan informasi bila ada pengunjung yang meminta informasi atau layanan tertentu yang menjadi tanggung jawab kantor, - pemrosesan layanan dapat dilakukan terintegrasi dengan portal atau dilakukan terpisah pada sistem kantor. Autentikasi/ Personalisasi

PORTAL

Manajemen Informasi

Manajemen Layanan

masuk homepage permintaan autentikasi autentikasi Kantor

form informasi pengiriman form informasi tanggapan sistem informasi

form layanan pengiriman form registrasi layanan tanggapan sistem manajemen layanan layanan internal/eksternal pemrosesan layanan

Gambar 13 Gambaran operasional sistem untuk kantor.

Informasi Aktual

Layanan Aktual

54 Gambaran operasional dari sistem portal (Gambar 14) untuk administrator portal dapat dinyatakan seperti berikut: - administrator membuka halaman utama (homepage) dari portal, - administrator melakukan autentikasi, - halaman informasi dan layanan dihasilkan untuk administrator, dengan memperlihatkan bagian-bagian dinamis dari kategorisasi informasi dan layanan yang menjadi tanggung jawab administrator, - administrator memilih sebuah kategori informasi dan melakukan pengisian informasi, bila kategori tidak tersedia, administrator membentuk kategori baru Autentikasi/ Personalisasi

PORTAL

Manajemen Informasi

Manajemen Layanan

Informasi Aktual

masuk homepage permintaan autentikasi autentikasi Administrator

query dan verifikasi pengiriman form query dan verifikasi tanggapan sistem informasi verifikasi informasi aktual

query dan verifikasi pengiriman form query dan verifikasi tanggapan sistem manajemen layanan verifikasi layanan aktual

Gambar 14 Gambaran operasional sistem untuk administrator. untuk informasi spesifik - informasi diisikan sebagai kesatuan dari sistem portal,

Layanan Aktual

55 - untuk layanan internal, administrator membentuk proses sistem layanan, meregistrasikan layanan yang disediakan dengan memasukkan kategorisasi layanan, memberikan kata-kata kunci untuk memudahkan pencarian, dan memasukkan link-link terkait, - portal akan menampilkan ketersediaan informasi dan layanan baru yang berasal dari pengunjung atau dari kantor, - administrator

memastikan

relevansi

dari

informasi

pengunjung

dan

memberikan persetujuan atau tidak untuk memasukkan informasi tersebut, - untuk informasi dan layanan dari kantor, walau hak untuk memasukkan dan meregistrasi menyebabkan data-data tentang informasi dan layanan langsung tersedia di portal, administrator dapat melakukan pengecekan validitasnya dengan mengunjungi informasi dan layanan aktual. Bila dianggap informasi dan layanan tersebut perlu diperbaiki atau tidak dapat ditampilkan, pendaftaran dan registrasi dapat dibatalkan, dan pemberitahuan dikirimkan ke kantor yang bertanggung jawab. 4.6 Infrastruktur Portal Pemerintahan 4.6.1 Infrastruktur Portal Pemerintahan Infrastruktur didefinisikan sebagai suatu landasan yang diperlukan untuk keberadaan atau berjalannya suatu sistem. Infrastruktur portal adalah kelengkapan yang diperlukan untuk menjamin eksistensi suatu portal. Dalam hal ini, infrastruktur portal pemerintahan adalah keberadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem di dalamnya yang mendukung implementasi sistem portal pemerintahan. Masalah infrastruktur untuk portal pemerintahan ini terutama sangat terkait dengan terciptanya jaringan komputer yang memungkinkan terintegrasinya sistem internal administrasi pemerintahan daerah. Panduan infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kominfo (KOM01 2003) telah memberikan dasar-dasar yang baik untuk mengembangkan sebuah jaringan administrasi terintegrasi. Beberapa hal dari mulai sistem jaringan, metode akses yang aman, dan sistem yang sebaiknya diterapkan telah diberikan dalam panduan tersebut. Termasuk di dalam

56 panduan ini adalah suatu pusat data dan pengolah informasi internal dari pemerintah daerah. 4.6.2 Kebutuhan Portal Pemerintahan Kebutuhan teknis dari sistem portal pemerintahan sebenarnya sama dengan kebutuhan dari keberadaan sebuah situs Internet. Sebuah portal seperti juga situs memerlukan peralatan-peralatan standar untuk bisa tampil di Internet seperti keberadaan server, sistem database, dan antarmuka pengguna untuk akses (diwakili oleh browser seperti Internet Explorer, Navigator, Opera, atau Firefox). Perbedaan dari sekedar situs biasa, sebuah portal pemerintahan seharusnya mempunyai sistem back office31 yang akan memproses sebuah permintaan informasi atau layanan yang prosesnya merupakan sebuah kegiatan internal dalam proses administrasi pemerintahan. Proses koneksi dengan sistem back office dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan middleware atau service broker. Sebagai contoh, bila integrasi antara proses internal dan sistem portal tercapai, permintaan informasi mengenai keuangan daerah (yang dalam sistem internal

sudah

menggunakan

sistem

administrasi

keuangan

daerah

terkomputerisasi), semestinya dapat ditanggapi dengan memberikan pengunjung hal-hal yang umum sehingga memungkinkan transparansi keuangan. Contoh lain, dalam proses e-procurement -tender pengadaan barang atau jasa secara online-, selain mengetahui kegiatan atau proyek yang diadakan pemerintah daerah, proses penawaran dari sebuah perusahaan pun semestinya dapat diketahui sampai sejauh mana kemajuannya. Kebutuhan fungsional portal pemerintahan dapat dinyatakan dalam diagram konteks dan DFD serta proses-proses di dalamnya sebagai suatu sistem aliran informasi dan layanan. Gambar 15 memperlihatkan diagram konteks tersebut.

31

Back office adalah operasi internal dalam organisasi yang tidak dapat diakses atau dilihat oleh publik. Dalam konsep ini, front office-nya adalah sistem portal.

57

MASYARAKAT

KANTOR

PORTAL + E-GOV

Administrator

Gambar 15 Diagram konteks Portal + E-Gov Bundaran besar di tengah pada gambar di atas menggambarkan sistem Portal dan e-government. Secara umum, sistem portal adalah sistem yang secara definitif (dan juga fisik) berbeda dari sistem e-government karena fungsinya yang dibuat untuk menjawab kebutuhan suatu sistem yang mengintegrasikan akses ke sistem-sistem atau aplikasi e-government yang sudah ada. Tetapi, bila melihat kondisi sistem informasi dan layanan pemerintahan terutama di tingkat daerah otonom terendah (kabupaten/kota) yang belum dapat memperlihatkan terjadinya persebaran informasi dan layanan e-government, maka sistem portal justru menjadi satu kesatuan dengan sistem e-government keseluruhan. Dalam gambaran yang ditampilkan tampak bahwa pengguna sistem portal dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: administrator, masyarakat, dan kantor. Administrator bertugas untuk melakukan perawatan terhadap sistem dan menentukan level autentikasi setiap pengguna. Masyarakat merupakan pengguna umum yang meminta informasi dan layanan, terdiri atas masyarakat biasa atau komunitas bisnis dan sejenisnya, termasuk juga pegawai-pegawai pemerintahan sendiri. Sementara kantor adalah dinas, badan, atau entitas lain yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan berfungsi sebagai penyedia informasi dan layanan untuk masyarakat. Pengguna pada level badan/kantor bertanggung jawab dalam proses input informasi dan layanan. Selain itu, pengguna level ini dapat melakukan pencarian data yang sesuai dengan hak yang diberikan oleh administrator sistem, dan melakukan pemrosesan (processing) untuk setiap permintaan layanan yang sesuai

58 dengan fungsi dari badan/kantor dimaksud. Untuk masyarakat, bentuk informasi yang diberikan merupakan hasil proses pengolahan berbagai informasi yang disediakan oleh kantor dengan opsi untuk dapat memberikan masukan informasi setelah melakukan personalisasi dan melewati proses autentikasi. Sementara itu, proses permintaan layanan diberikan bila tersedia akses kepada layanan tersebut. Dengan memperhatikan dan memfokuskan fungsi dan kebutuhan dari sistem adalah untuk pemenuhan informasi dan pemberian layanan, maka diturunkan DFD level-1 dari diagram konteks sebelumnya untuk menggambarkan proses di dalam portal. Gambar 16 memperlihatkan DFD level-1 dari sistem. Masyarakat

pemberian informasi informasi identitas & input lain, permintaan layanan

permintaan informasi langsung hasil layanan

modul manajemen informasi 2

pemasukan modul informasi autentikasi/ personalisasi 1 permintaan layanan form online verifikasi, pemasukan informasi modul administrator 3 password, verifikasi informasi & layanan

KANTOR

pemberian informasi

informasi id, permohonan hasil pemrosesan layanan layanan pemberian informasi

pemasukan informasi baru, permintaan informasi

modul kantor 5

permohonan pemberian layanan layanan & hasil registrasi modul layanan, manajemen hasil pemrosesan verifikasi, layanan layanan pembuatan 4 layanan informasi layanan diregistrasi

informasi & layanan baru

Administrator

Gambar 16 DFD level-1 untuk sistem portal pemerintahan.

59 DFD level-2 untuk pemrosesan informasi dalam portal dapat dilihat pada Gambar 17.

KANTOR

function selection

Masyarakat

query modul kantor

informasi manajemen informasi

modul autentikasi/ personalisasi

pemasukan informasi baru query spesifik

pemasukan informasi function acceptor

hasil terdefinisi pengatur informasi

registrasi informasi

kirim informasi hasil

verifikasi informasi

modul administrator

penerimaan informasi

database informasi

informasi baru

hasil

kode pemeliharaan function selection Administrator

SQL command

tipe pemeliharaan pemeliharaan data

SQL command

hasil MODUL MANAJEMEN INFORMASI

Gambar 17 DFD level-2 untuk manajemen informasi portal pemerintahan.

60 Sementara DFD level-2 untuk pemrosesan layanan digambarkan pada Gambar 18.

KANTOR Masyarakat

permintaan informasi layanan

function selection

pemberian informasi layanan modul autentikasi/ personalisasi

form online

informasi

modul kantor

manajemen layanan

permohonan layanan

hasil layanan

informasi id

query

pemasukan layanan baru hasil pemrosesan layanan

query spesifik

hasil terdefinisi pengatur layanan

function acceptor

pemroses layanan

registrasi layanan layanan teregistrasi verifikasi layanan

hasil

penerimaan layanan

database layanan hasil

layanan baru

tipe pemeliharaan

modul administrator kode pemeliharaan

SQL command

function selection

SQL command pemeliharaan data

hasil MODUL MANAJEMEN LAYANAN

Administrator

Gambar 18 DFD level-2 untuk manajemen layanan portal pemerintahan.

61 Dari analisa dan evaluasi setiap DFD yang telah dirumuskan, maka dihasilkan ringkasan kebutuhan sistem (Tabel 3). Ringkasan ini memuat deskripsi singkat tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem. Fokus kemampuan sistem adalah pada penyediaan informasi dan (akses) layanan. Kemampuan sistem yang lebih luas mencakup bagaimana sistem memiliki fitur-fitur yang memungkinkan berbagai model akses komunitas atau memberikan tanggapan tertentu atas input dari pengguna atau pengunjung dianggap menjadi sebuah nilai tambah yang sifatnya dapat beragam. Tabel 3 Ringkasan kebutuhan portal e-government No

Kode

Deskripsi

Kebutuhan 1.

PORTAL-01

Sistem dapat melakukan personalisasi dan autentikasi terhadap pengguna, yaitu masyarakat, kantor, atau administrator sistem

2.

PORTAL-02

Sistem dapat mengatur hak akses pengguna terhadap sistem dengan tingkatan tertentu

3.

PORTAL-03

Sistem dapat melakukan pencarian informasi dan bentuk layanan berdasarkan kata kunci atau nilai spesifik lainnya.

4.

PORTAL-04

Sistem mampu memberikan data terstruktur dalam bentuk sebuah direktori yang mengklasifikasikan informasi dan layanan menurut kategorisasi tertentu.

5.

PORTAL-05

Sistem

mampu

mengarahkan

atau

menjembatani

pengunjung ke informasi atau layanan sebenarnya baik berupa internal sistem atau eksternal sistem (terdapat di situs lain) 6.

PORTAL-06

Sistem

mampu

masyarakat

menerima

input

yang

telah

informasi

dari

melakukan

autentikasi/personalisasi 7.

PORTAL-07

Sistem dapat menerima input informasi dalam beragam format dari badan/kantor dan menyimpannya dengan

62 memberikan penanda khusus untuk mengkategorisasi informasi 8.

PORTAL-08

Sistem mampu menerima input data tentang layanan dari badan/kantor (proses registrasi), menyimpannya dengan penanda khusus untuk kategorisasi, dan memberikan link pengarah

9.

PORTAL-09

Sistem

mampu

menelusuri

sistem-sistem

(situs)

eksternal, seperti juga halnya pada sistem internal sistem, yang termasuk dalam kesatuan administrasi kepemerintahan

untuk

membentuk

suatu

indeks

pencarian informasi bagi pengunjung * Catatan: PORTAL–x adalah kode kebutuhan dengan urutan x Berdasarkan ringkasan kebutuhan ini selanjutnya dapat disusun rancangan aplikasi serta implementasi sistem. Pada bagian akhir proses akan dilakukan pengujian sistem yang didasarkan kepada kode fungsi pada Tabel 2 tersebut. 4.7 Desain Arsitektur Portal Pemerintahan Dengan melihat bahwa sebuah portal pemerintahan mempunyai dua tugas/fungsi utama, yaitu penyebaran informasi dan penyediaan (akses) layanan, maka desain arsitektur dari portal pemerintahan harus dapat memuaskan kebutuhan pengunjung atau pengguna situs (masyarakat) untuk kedua hal tersebut. Selain itu, disesuaikan dengan tujuan dari e-government, yaitu menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, maka isi portal pemerintahan harus dapat merefleksikan hal ini. Sementara di sisi administrator, sistem portal harus dapat menyediakan cara termudah untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan merefleksikan tujuan keberadaan portal sebagai bagian dari e-government. Gambar 19 memperlihatkan rancangan arsitektur portal pemerintahan dengan beberapa komponennya.

63

handphone

SMS server

Sistem Manajemen Layanan

Sistem Manajemen Informasi

sistem manajemen basis data layanan

basis data layanan

sistem manajemen basis data informasi

basis data informasi

sistem manajemen basis data fungsi internal

basis data internal

Kantor pendukung

PDA Fungsi Internal notebook

PC

Content Management System

Kantor penyedia informasi & layanan

organisasi pendukung

FTP server institusi pendukung

E-mail server Web Server

PORTAL

Gambar 19 Arsitektur Portal Pemerintahan 4.7.1 Pengelolaan Informasi di dalam Portal Pemerintahan Dari sisi informasi, portal yang dibuat harus memberikan kemudahan dalam hal penerbitan (publishing) informasi (informasi internal oleh administrator atau informasi eksternal dari badan/kantor ataupun dari masyarakat yang kemudian disetujui oleh administrator) dan harus memberikan jalan tercepat dalam hal pencarian informasi (yang dilakukan pengunjung). Kemudahan penerbitan informasi hanya dapat ditemui bila sistem portal menggunakan metode web dinamis yang menggunakan database management system (DBMS) dalam pengelolaan informasi di dalamnya. Penggunaan DBMS memungkinkan dibedakannya bagian sistem yang bertugas memberikan tampilan portal dan bagian yang bertugas mengelola isi portal. Selain itu, penggunaan DBMS akan memberikan jaminan akses yang lebih cepat terutama ketika informasi yang terdapat di dalam situs telah berkembang menjadi sangat banyak. Dalam hal pencarian informasi di dalam portal, arsitektur portal harus memberikan pintu dan jendela yang memungkinkan masuknya pengunjung dengan cepat ke informasi spesifik yang diinginkannya. Keberadaan sebuah sistem pencarian seperti search engine atau direktori (dengan berbagai

64 kategorisasi) untuk link-link khusus menjadi sebuah kebutuhan yang harus disediakan. Sementara itu, mengingat sifat dari web yang merupakan jaring-jaring informasi dimana mungkin saja informasi lebih lanjut hanya dapat ditemui di situs lain, maka arsitekur dari sistem juga harus memiliki sebuah jembatan ke situs lain. Ini dapat diwakili oleh sebuah direktori yang berisi link-link tertentu ke situs lain. Informasi dalam sebuah portal pemerintahan selama ini dianggap sebagai sesuatu yang harus disediakan oleh pemerintah. Dalam konsep interaksi, maka portal pemerintahan sudah seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi yang dimilikinya baik informasi itu ditujukan untuk keseluruhan pengunjung situs atau informasi itu hanya dimaksudkan kepada badan tertentu dalam pemerintahan. Informasi yang disediakan dalam sebuah portal pemerintahan bukan hanya informasi standar seperti informasi kondisi geografi dan demografi, struktur pemerintahan, atau informasi-informasi umum seperti pada situs-situs biasa di Internet. Informasi yang ditampilkan haruslah informasi yang berpengaruh dan diperlukan oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan mengetahui aktivitas administrasi pemerintahan daerah. Informasi ini haruslah informasi yang menciptakan transparansi dan memungkinkan akuntabilitas pemerintahan daerah serta menciptakan fungsi pengawasan pada masyarakat. Informasi-informasi ini seperti informasi tentang peraturan-peraturan daerah, anggaran dan kegiatan pembangunan, aktivitas pemerintahan dan aktivitas kemasyarakatan, serta laporan kemajuan (proyek-proyek) pembangunan. Salah satu proses pelaporan informasi pembangunan resmi yang dijadikan acuan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

adalah

pelaporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Bupati dan Walikota setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Sesuai dengan PP nomor 56/2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa laporan Gubernur, Bupati dan Walikota meliputi pelaksanaan desentralisasi, tugas pembantuan serta kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan (lihat Lampiran 4). Walau proses pelaporan ini dimaksudkan sebagai bagian dari pelaporan yang diberikan kepada Presiden sebagai bagian dari proses desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,

65 peraturan ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan laporan kegiatan kepemerintahan kepada publik (masyarakat). Selain itu, kesadaran bahwa informasi yang ditampilkan harus bersifat interaktif, dalam arti juga berasal dari masyarakat, maka harus diberikan juga cara termudah bagi masyarakat untuk menampilkan informasi yang ingin mereka sampaikan. Selain buku tamu dan pengiriman informasi (dalam bentuk tulisan) secara online, maka metode lain harus dipergunakan maksimal, seperti metode SMS atau MMS. 4.7.2 Layanan di dalam Portal Pemerintahan Membuat sebuah arsitektur portal yang dapat memberikan sebuah layanan kepada pengunjung mengharuskan pemahaman terhadap fungsi pemerintahan yang ditransformasikan ke dalam sistem online. Dalam hal ini harus dapat dibayangkan dan dikembangkan sebuah kerangka pendukung yang memastikan bahwa sistem konvensional dapat digantikan oleh sistem online yang berfungsi tidak hanya sebagai alternatif tetapi menjadi pelengkap (komplemen) bahkan pengganti (substitusi) yang lebih fungsional. Dalam hal ini, layanan dalam sebuah portal pemerintahan harus dapat meningkatkan proses administrasi kenegaraan dan memberikan nilai-nilai tambah yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem konvensional. Beberapa nilai tambah yang diyakini dapat diperoleh dengan adanya layanan secara online terutama dalam hal biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk mendapatkan layanan pemerintahan yang dimaksud. Dalam hal layanan ini, akan dilihat lebih dulu hak dan kewajiban dari pemerintah dan masyarakat dalam hubungan kepemerintahan. Kemudian dilihat bagaimana kondisi layanan dalam pemerintahan yang telah berfungsi dilanjutkan dengan melihat kemungkinan implementasi sistem online dari layanan yang telah ada. Perhatian lebih harus diberikan dalam hal meyakinkan bahwa layanan online akan bersifat lebih memudahkan dari sisi pengguna dan dari sisi aparat (administrator) dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

66 Pemerintahan mempunyai fungsi layanan kepada masyarakat32, dimana berbagai hak masyarakat dipenuhi setelah kewajiban tertentu diselesaikan. Salah satu layanan sederhana yang paling mendasar adalah pengakuan sebagai warga negara yang dilegalisasikan dengan sebuah kartu tanda penduduk (KTP). Setiap warga negara berhak dan wajib memiliki KTP. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan KTP telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (daerah) yang berlaku. Untuk menggambarkan sebuah fungsi layanan yang terintegrasi dalam suatu sistem portal, terlebih dahulu harus dideskripsikan proses-proses terkait dengan suatu layanan dalam kondisi konvensional. Setelah deskripsi yang sesuai disepakati, maka dilakukan telaahan terhadap kondisi yang ada untuk melihat aturan-aturan apa saja yang dapat dikonversikan menjadi kegiatan yang sifatnya online. Salah satu contoh fungsi pemerintahan yang pasti dijalankan dalam administrasi kependudukan adalah penerbitan kartu tanda penduduk (KTP). Dalam Gambar 20 diperlihatkan alur kerja (workflow) proses yang terjadi sesuai Proses melibatkan berkas tercetak

Penyiapan persyaratan

Pengesahan Kelurahan

Pengesahan Kecamatan & penyelesaian persyaratan

Pengiriman berkas Pengembalian ke Pengambilan Kecamatan, ke Setda KTP & ditandatangani & penerbitan blangko KTP

Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon

Gambar 20 Alur kerja proses pelayanan KTP konvensional. dengan persyaratan KTP di Kabupaten Takalar (lihat www.takalar.go.id). Proses dimulai dengan - persiapan persyaratan pemohon (fotokopi kartu keluarga, surat tinggal RT/RW/dusun, pas foto, SK KBRI untuk warga asing), - diteruskan dengan pengesahan surat tinggal di kelurahan,

32

Pegawai negeri = civil servant atau public servant (inggris) = pelayan masyarakat, sebuah istilah yang merujuk langsung kepada fungsi layanan dalam sebuah pemerintahan.

67 - pengiriman berkas ke kecamatan dan penyelesaian persyaratan33, - pengiriman berkas ke sekretariat daerah untuk didata (pemasukan informasi kependudukan) dan pencetakan blangko KTP, - pengembalian berkas dan blangko KTP tercetak ke kecamatan, - ditandatangani camat, dan - penyerahan atau pengambilan KTP. Proses pembuatan KTP tersebut memperlihatkan masih terjadinya proses manual yang mengakibatkan dikeluarkannya waktu dan biaya, baik oleh pemohon ataupun oleh pegawai pemerintahan. Tantangan untuk layanan online adalah menghilangkan proses berkas, mempercepat pemrosesan, dan/atau mengurangi waktu dan biaya pemohon dengan menghilangkan/mengurangi interaksi langsung dengan kantor pemerintahan. Bila sistem informasi dapat ditingkatkan sampai tersebar di tingkat kelurahan (termasuk proses pencetakan blangko KTP) dan karena masih diperlukannya verifikasi keabsahan pemohon serta pemenuhan persyaratan lain, maka modifikasi sistem layanan pemerintahan dapat ditingkatkan menjadi seperti Gambar 21.

Penyiapan persyaratan

Pengesahan Kelurahan & penyelesaian persyaratan

Pengambilan KTP

Pemasukan berkas elektronik di kelurahan

Laporan kecamatan

Laporan Setda

Proses online Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Koneksi jaringan atau Internet

Gambar 21 Alur kerja proses pelayanan KTP dengan sistem informasi di kelurahan. 33

Proses ini termasuk lebih rumit, karena seperti di Jakarta, proses yang melibatkan

68 Perubahan terjadi pada proses administrasi pemerintahan yang bisa berlangsung cepat dengan pegawai yang lebih efisien proses kerjanya. Sementara itu, pemohon juga tidak banyak menghabiskan waktu dengan mendatangi kantor lain serta bisa mendapatkan KTP tercetak segera. Perubahan yang sangat berarti bisa dilakukan bila sistem administrasi pemerintahan termasuk proses pencatatan data kependudukan telah dengan baik dijalankan dan verifikasi online bisa dilakukan. Gambar 22 memperlihatkan gambaran proses ideal yang berjalan secara online. Pemohon memasukkan informasi diri (registrasi) secara online di portal pemerintahan, mengirimkan berkas persyaratan yang sudah ditransfer ke bentuk digital (termasuk foto diri), dan membayar biaya pembuatan secara online juga misalnya dengan Internetbanking (dengan pilihan lain dilakukan secara tranfer atau wesel). Proses selanjutnya berjalan online di kelurahan sampai ke kantor sekretariat daerah (bila masih diperlukan sebagai laporan). Proses penerbitan/pencetakan KTP dapat dilakukan di mana saja tergantung kewenangan, dan KTP yang sudah jadi dikirimkan lewat pos ke alamat pemohon.

$

Proses online

Bank

Penyiapan persyaratan

Pendaftaran online & Verifikasi pengiriman berkas kelurahan elektronik

Laporan kecamatan

Laporan Setda

KTP dikirimkan per pos

$ $

wesel/transfer

Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Koneksi jaringan atau Internet

Gambar 22 Alur kerja proses pelayanan KTP full online.

Proses yang bisa dilakukan secara online dan mengefisienkan penggunaan waktu dan biaya pasti akan disenangi oleh masyarakat terutama kalangan bisnis

pemohon hanya sampai tingkat kelurahan.

69 yang selalu memperhitungkan efisiensi kerja, salah satunya berdasarkan pemanfaatan waktu. Salah satu contoh adalah proses ijin reklame. Sistem digambarkan

sebagai

proses

melewati

kantor

SIMTAP.

Gambar

23

memperlihatkan alur kerja proses konvensional tersebut. Proses melibatkan berkas tercetak

Penyiapan Penyerahan berkas persyaratan ke kantor SIMTAP

Penyerahan berkas ke kantor dispenda

Pemeriksaan ijin & lokasi

Berkas disetujui Pengambilan surat & diserahkan ke dan pembayaran kantor SIMTAP

Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon

Gambar 23 Alur kerja proses pelayanan ijin reklame konvensional.

Proses online dengan menghilangkan sama sekali interaksi langsung dengan pegawai pemerintahan dan proses pembayaran juga secara online dapat digambarkan seperti Gambar 24.

Proses online Penyiapan persyaratan

Verifikasi Dispenda

Pendaftaran online & Verifikasi pengiriman berkas SIMTAP elektronik

Persetujuan ke SIMTAP

Pemberitahuan $

Persetujuan dikirim per pos

$

Bank $

wesel/transfer

Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon

Pemeriksaan ijin & lokasi pemohon

Koneksi jaringan atau Internet

Gambar 24 Alur kerja proses pelayanan ijin reklame online. Dalam konsep layanan online seperti yang dinyatakan West (2002) dan yang terlihat di dalam portal-portal atau situs-situs pemerintahan beberapa negara, terlihat bervariasinya layanan yang diberikan. Layanan seperti pemesanan

70 publikasi, terlihat dijalankan secara online (dengan bentuk publikasi yang memerlukan pembayaran tidak hanya bentuk tercetak tetapi juga bentuk elektronik atau e-book). Selain itu, layanan pembayaran pajak, denda, pemesanan tempat (bisa diterapkan pada pemesanan gedung atau ruangan di kantor pemerintahan untuk kegiatan tertentu seperti seminar, perkawinan, kegiatan olahraga atau pertemuan-pertemuan lain), bahkan proses lelang untuk barangbarang pemerintahan yang sudah harus diganti dapat dilakukan dengan proses online. Selain layanan-layanan yang sifatnya intensif pada sistem administrasi pemerintahan, di situs-situs yang diamati terdapat juga layanan-layanan publik yang sifatnya membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Di portal www.firstgov.gov bahkan dapat ditemui aplikasi untuk menghitung massa tubuh (berhubungan dengan masalah kesehatan, terlihat sederhana tetapi penting) dan pencarian informasi kode pos. Model seperti ini dapat diterapkan oleh portal pemerintahan di Indonesia, seperti perhitungan pajak yang dilakukan secara online atau perhitungan sederhana seperti tingkat kebutuhan kalori untuk perorangan ideal (dapat disediakan oleh dinas kesehatan). 4.7.3 Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) Beberapa pemerintah daerah mengembangkan SIMTAP bekerja sama dengan PT. Telkom dengan konsep memberikan layanan terpadu yang dapat diakses dari satu kantor pemerintahan. Beberapa layanan yang pada awalnya hanya dapat dilakukan secara terpisah di satuan atau unit kerja tertentu, disatukan dalam sebuah badan tersendiri yang kemudian melakukan koordinasi dengan satuan terkait. Masyarakat yang membutuhkan layanan tertentu datang ke satu kantor tertentu dan kemudian melakukan pemrosesan untuk keperluannya. Pemrosesan berkas administrasi yang melibatkan instansi atau satuan kerja lain tidak terlihat (transparan) terhadap masyarakat. Masyarakat hanya melihat sampai dimana atau sejauh apa keberadaan berkas-berkas administrasinya. SIMTAP ini dimulai pada tahun 2001 sebagai suatu sistem informasi berbasis web hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT. Telkom. Hasilnya sedikit banyak sudah dapat dirasakan masyarakat dan pengusaha.

71 Pertama kali diluncurkan, sudah 12 layanan umum terintegrasi ke Internet, yakni izin mendirikan bangunan, KTP, izin lokasi, akta catatan sipil, sertifikat tanah, izin gangguan, izin reklame, mutasi PBB, surat izin perdagangan, SIUP, tanda daftar perdagangan, tanda daftar industri kecil, dan tanda daftar perusahaan. Beberapa layanan kemudian diklaim dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat seperti layanan KTP dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit dari 1 hari sebelumnya. Sedangkan untuk perijinan lainnya menjadi hanya sekitar 1 hari lamanya dari 3 hari s.d 1 minggu sebelumnya. Pendapatan pada tahun 2001 dengan diterapkannya SIMTAP, meningkat 154 % dan efisiensi penggunaan kertas mencapai 70%. Setelah tiga tahun beroperasi, SIMTAP Kabupaten Takalar telah mampu memproses sekitar 1000 perijinan sebulannya, dan menghasilkan pemasukan sebesar Rp. 400 juta atau sekitar 10% dari PAD pertahunnya. Selain kepuasan dari sisi masyarakat pengguna, keberadaan SIMTAP diakui memberikan kemudahan bagi daerah mendapatkan dana lain di luar APBD dan APBN seperti bentuk kerjasama dengan organisasi internasional pemberi bantuan. Saat ini layanan SIMTAP yang tersedia meliputi 28 layanan34 yaitu : KTP, Ijin lokasi, Sertifikat Tanah, Catatan Sipil Kelahiran, Catatan Sipil Kematian, Ijin Gangguan (H.O), Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ijin Trayek, Ijin Restoran, Ijin Rekomendasi, Surat Ijin Pengambilan Air Tanah (SIPA), Tanda Daftar Peternakan, SP PMA/PMDN, Ijin Reklame, Mutasi PBB, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Rekanan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, NPWP Daerah, Ijin Usaha Tetap, Ijin Usaha Industri, Ijin Hotel, Ijin Pemondokan, Ijin Pengubahan Status Sawah, Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam konsep SIMTAP ini, dinyatakan bahwa masyarakat bisa datang langsung ke kantor pelayanan, via telepon, internet, warnet, atau MCT (Multipurpose Community TeleCenter). Tetapi secara nyata terlihat masih adanya proses manual yang berperan dalam pengelolaan berkas-berkas. Dalam perjalanannya, masih terjadi aliran berkas dari satu unit ke unit lain terutama dalam hal verifikasi. Proses yang terjadi pada SIMTAP bila dilihat sebenarnya 34

Lihat di www.telkom.co.id

72 dapat dinyatakan sebagai intensifikasi sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan publik karena proses yang terjadi yang selama ini tersebar kemudian disatukan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, bila mengacu pada Siagian (2003), maka SIMTAP merupakan sebuah implementasi dari pemerintahan yang informasional, karena informasi diolah dengan sarana bermuatan teknologi tinggi. Tetapi, seperti yang dinyatakan dalam Bab 2 Tinjauan Pustaka, maka proses pemerintahan informasional ini adalah proses awal atau proses antara sebelum terciptanya sebuah e-government ideal (e-government itu sendiri juga tetap harus dipandang sebagai proses antara dan bukan sebagai tujuan karena tujuan utamanya adalah penciptaan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan). Di lain sisi, keberadaan SIMTAP ternyata masih mengharuskan akses lewat satu jalur (di kantor administrasi SIMTAP). Sistem web ternyata hanya digunakan dalam hal masukan informasi di kantor tersebut dan untuk laporan ke eksekutif atau pihak-pihak terkait. SIMTAP masih belum terkait langsung dengan Internet yang menjadi salah satu syarat memungkinkan adanya akses 24 jam, 7 hari seminggu. SIMTAP masih terikat pada proses kerja administrasi pemerintahan daerah dengan waktu yang terbatas termasuk dalam hal pengurusan berkas. Hal ini bisa dilihat sebagai sebuah kelemahan dari SIMTAP karena sistem yang ada walau dikembangkan berbasis web, ternyata tidak memanfaatkan maksimal kemampuan sistem online dengan Internet. Memang hal ini bisa diakui terpaksa dilakukan karena beberapa alasan seperti: belum adanya akses merata untuk jaringan Internet di daerah, kekhawatiran faktor keamanan dengan adanya koneksi terbuka, atau memang kemampuan administrasi yang terbatas hanya pada saat jam kerja. Dari sisi akses, hal ini tidak memberatkan mereka yang berada tidak jauh dari pusat pemerintahan, tetapi bagi mereka di pedesaan misalnya masih merasakan bahwa hambatan akses menyebabkan layanan tidak optimal. Sementara itu, bagi kalangan pengusaha atau masyarakat di luar daerah jelas SIMTAP tidak memberikan nilai tambah karena akses yang tidak online.

73 Untuk mengembangkan ke arah proses online, pemerintah kabupatenkabupaten35 ini tampaknya masih terbentur pada persoalan masih belum tersedianya regulasi tentang security dan cyberlaw, serta regulasi disclosure informasi online. Di samping masih kecilnya penetrasi telekomunikasi sehingga masih lebar jurang digital yang ada dalam termasuk di dalamnya, termasuk juga tingkat e-literacy yang masih rendah. Dari sisi administrasi pemerintahan, SIMTAP merupakan sebuah solusi praktis dan efisien untuk mengurangi inefesiensi dalam pengolahan (berkas) informasi. Dalam konsep e-government yang lebih luas, SIMTAP sebenarnya masih dapat diekstensifkan untuk menjamin terciptanya layanan yang benar-benar memungkinkan akses lebih cepat, tanpa batasan waktu dan tempat. SIMTAP dapat dianggap sebagai pemenuhan fungsi layanan dan administrasi sebuah pemerintahan (daerah). Inisitatif proses pengolahan informasi atau layanan satu atap ini memang mengharuskan dipahaminya sistem dan prosedur standar dalam administrasi pemerintahan dan konsekuensi perubahan dari manual ke komputer. Selain itu harus dipahami benar teknologi dan perangkat pendukungnya sehingga proses dapat berjalan mulus. Beberapa kasus memang memperlihatkan lemahnya implementasi pengelolaan administrasi terpadu ini karena ternyata tidak memberikan efisiensi seperti yang diharapkan bahkan kemudian dihapuskan. Contoh terdekat adalah SIMTAP di Kota Bogor dan Kantor Perijinan Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dihapuskan eksistensinya. 4.7.4 Sistem Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Digital (Digital Signature) Proses SIMTAP dan proses-proses administrasi pemerintahan umum masih memerlukan adanya pemrosesan dokumen-dokumen yang bersifat manual walau proses pemasukan informasi-informasi dasar seperti untuk keperluan pendaftaran telah dilakukan lewat web.

35

Proyek SIMTAP dengan PT. Telkom ini dikerjakan di 8 kabupaten/kota: Takalar, Kutai Timur, Sidoarjo, Musi Banyuasin, Tanjung Balai Karimun, Makassar, Merauke, dan Cianjur.

74 Hal ini terkait dengan proses penelitian berkas dan proses verifikasi dalam pengolahan berkas. Hal yang paling umum adalah diperlukannya proses penelitian bertingkat, mulai dari penerimaan berkas, pengiriman, pemrosesan di instansi terkait yang biasanya bertingkat juga, sampai pemrosesan akhir atau persetujuan. Dalam bentuk dasar, setiap proses biasanya memerlukan paraf atau tanda tangan pelaksana atau penanggung jawab kegiatan terkait. Bila dokumen-dokumen yang diperlukan dapat ditransfer ke dalam bentuk elektronik dan suatu bentuk verifikasi keaslian dokumen digital dan penanda tangan digital dapat disepakati, dipastikan pemrosesan dokumen akan lebih cepat. Dokumen asli dapat tetap dipegang oleh pemohon atau berada di kantor penerima berkas, sementara yang "berjalan" di sistem pengolahan adalah versi elektroniknya. Verifikasi keaslian dokumen hanya dilakukan di awal pada saat penerimaan berkas dan di akhir pada saat proses telah selesai. Pemrosesan dokumen terutama yang melibatkan lebih dari satu instansi atau satuan kerja akan sangat terbantu dengan kecepatan pengiriman dokumen yang dilakukan secara elektronik. Hambatannya kemudian hanyalah masalah ketersediaan sistem jaringan informasi administrasi internal pemerintahan dan kesiapan pegawai pemerintahan untuk pemrosesan secara online. Untuk meneliti keaslian dokumen selama pemrosesan diperlukan suatu sistem autentikasi pesan. Pendekatan yang dapat dilakukan dengan enkripsi pesan, message authentication code (MAC), dan menggunakan hash function. Sementara itu dalam pemrosesan dengan tanda tangan digital, masingmasing entitas yang terlibat dalam pemrosesan berkas digital mempunyai privatekey dan bersama-sama mempunyai public-key. Dengan melakukan suatu proses yang melibatkan berkas kedua kunci ini, dapat dilakukan proses verifikasi atau penandaan untuk mengetahui apakah suatu berkas telah diterima dan diproses oleh salah satu entitas. Ada dua pendekatan yang umum digunakan untuk penanda digital: menggunakan algoritma Rivest-Shamir-Adleman (RSA) dan Digital Signature Algorithm (DSA). (Algoritma autentikasi dan digital signature dapat dilihat di Stallings 2003).

75 4.7.5 Metode Transaksi Keuangan secara Online Kebanyakan layanan publik dan sipil yang disediakan oleh pemerintah (daerah) mensyaratkan adanya biaya yang dikenakan kepada peminta layanan. Biaya juga dikenakan untuk beberapa kewajiban warga negara atau badan usaha seperti pajak. Beberapa proses layanan yang melibatkan transaksi keuangan selama ini diakui menjadi salah satu sumber penyimpangan (baca: korupsi). Hal ini terjadi selain karena karena tidak jelasnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan, interaksi langsung dengan berbagai meja perijinan (yang berarti berinteraksi dengan banyak orang) menyebabkan munculnya biaya-biaya tak terduga. Menciptakan proses layanan dengan mengintegrasikan sistem pembayaran online merupakan salah satu alternatif yang sangat baik untuk terciptanya akuntabilitas pembiayaan dalam administrasi pemerintahan daerah yang baik. Dari

pemahaman

mengintegrasikan

fungsi

inilah, layanan

maka dan

portal

pemerintahan

administrasi

ideal

yang

pemerintahan,

harus

memikirkan adanya sistem pembayaran online. Walau demikian, sistem pembayaran konvensional secara langsung ataupun transfer non-online tetap harus mendapat tempat. Bahkan dalam situs-situs pemerintahan di Amerika Serikat yang diamati, solusi pembayaran yang disediakan masih memberikan kesempatan kepada pengguna layanan memanfaatkan proses manual (transfer atau wesel). Sistem pembayaran online yang umum digunakan oleh berbagai perusahaan Internet dan di negara-negara maju terutama menggunakan metode kartu kredit. Pengguna situs yang ingin melakukan transaksi atau pembayaran, memasukkan nomor kartu kreditnya dalam form yang tersedia di situs. Beberapa informasi lain yang terdapat di kartu juga harus dimasukkan. Informasi yang dikirimkan ini kemudian diolah oleh suatu institusi yang memverifikasi keabsahan kartu kredit pengguna. Proses ini biasanya melibatkan pihak swasta: penerbit kartu kredit dan perusahaan pemverifikasi atau pengelola transaksi. Harus diakui solusi pembayaran menggunakan kartu kredit ini, yang sebenarnya sangat efektif dan efisien, sulit diterapkan di Indonesia. Pertama, karena tingkat penetrasi kartu kredit yang masih terbatas. Kedua, belum ada penyedia kartu kredit yang bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk

76 pemverifikasi kartu kredit tersedia di Indonesia. Ketiga, pelanggaran penggunaan kartu kredit (carder) lewat Internet di Indonesia yang sangat tinggi. Solusi lain adalah dengan memanfaatkan fasilitas sms-banking dan Internet-banking yang saat ini telah mulai umum disediakan beberapa bank besar. Tentunya alternatif ini bisa terlaksana bila ada kerjasama dengan bank terkait dan ada suatu sistem yang memungkinkan verifikasi atau autotentikasi dalam hal transaksi yang dilakukan nasabah bank yang dapat dijadikan bukti ke pemerintah daerah. Contoh sistem verifikasi ini adalah setelah melakukan transaksi ke bank, pengunjung mendapatkan kode verifikasi yang dapat dikirimkan ke e-mail pengelola layanan. Pada saat bersamaan, sistem bank juga mengirimkan kode verifikasi

yang

sama

ke

e-mail

pengelola

layanan,

yang

kemudian

mencocokkannya dengan kode dari pengunjung portal layanan, untuk kemudian ditindak lanjuti. Lebih baik lagi, bila sistem portal layanan terintegrasi dengan sistem transaksi perbankan sehingga proses pemasukan data (seperti dalam Internet-banking) dapat langsung diolah bank dan dikirimkan hasilnya ke portal. Gambaran mekanisme verifikasi secara online dapat dilihat pada Gambar 25. 4.7.6 Cyberlaw dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Istilah "cyberlaw" merujuk kepada suatu hukum yang diterapkan dalam "cyberspace". Cyberspace merupakan penamaan lain (referensi) yang merujuk kepada Internet yang dikenal umum sekarang: sebuah ruang maya (virtual), tidak terlihat secara fisik, merupakan ruang di antara terminal-terminal komputer, melewati saluran-saluran komunikasi. Walaupun demikian, karena ujung-ujung dari jaringan ini sendiri adalah sebuah institusi pemerintahan atau pendidikan dan institusi bisnis yang merupakan perantara atau terikat kepada suatu pemerintahan, maka batasan ini kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan cyberlaw, sebuah aturan atau hukum yang mengikat pihak-pihak terkait yang terkoneksi ke Internet. Cyberspace sendiri dibangun berbasiskan kode-kode perangkat lunak dan lingkungannya berdasarkan kepada pertukaran informasi dan komunikasi.

77 Cyberspace juga memungkinkan pertukaran produk-produk digital, dan yang berhubungan dengan informasi seperti musik, kode komputer, uang, teks dan video. Daftar-daftar sejenis ini sering melanggar hak atas kekayaan intelektual dan keuangan, dua hal utama yang menjadi perhatian ahli hukum. Internet adalah media tanpa batas (borderless medium) dimana tidak ada $

Bank

a2

b c4

c1

INTERNET

SMS banking

a1 Masyarakat

d

c2

c3 g

e f

Internet-banking

Kantor

Keterangan: a1 = masyarakat mengirimkan kode transaksi internet-banking lewat situs bank atau situs portal yang terintegrasi dengan bank a2 = transaksi dilakukan dengan sms-banking langsung ke server bank b = bank menerima transaksi online dan mengolahnya c1 = bank mengirim verifikasi transaksi telah terjadi secara online c2 = kode verifikasi dikirim ke masyarakat c3 = kode verifikasi dikirim ke kantor c4 = kode verifikasi transaksi sms-banking dikirim ke masyarakat d = masyarakat mengirimkan permohonan layanan lengkap dengan pengiriman kode verifikasi bahwa pembayaran telah dilakukan e = kantor menerima permohonan, memverifikasi pembayaran dengan mencocokkan kode, dan memproses layanan f = kantor mengirimkan informasi tentang layanan dan permohonan masyarakat g = masyarakat mengecek status permohonan layanannya

Gambar 25 Gambaran mekanisme verifikasi pembayaran online.

78 batas geografis yang dapat digunakan sebagai panduan untuk membatasi suatu area tertentu untuk menggunakan kewenangan tertentu di dalam area tersebut. Lewat Internet, seseorang dapat berinteraksi dengan yang lain, seperti chatting secara virtual tanpa harus tahu secara pasti keberadaan fisik dari yang lain, atau juga browsing dan bahkan menyetujui kontrak (contohnya ketika membeli buku dari Amazon). Masalah kewenangan ini menjadi sangat penting terutama ketika berhubungan dengan e-commerce. Pemanfaatan TI dan terutama Internet yang beragam ternyata berdampak luar biasa. Selain memberikan kemudahan, dia juga menghasilkan efek negatif, seperti dinyatakan Rahardjo (2002) antara lain: • penyadapan email, PIN (untuk Internet-banking), • pelanggaran terhadap hak-hak privacy, • masalah nama domain seperti kasus mustika-ratu.com yang didaftarkan oleh bukan pemilik Mustika Ratu, atau kasus typosquatter “kilkbca.com”36, • penggunaan kartu kredit milik orang lain, • munculnya “pembajakan” lagu dalam format MP3, yang kemudian disertai dengan tempat tukar menukar lagu seperti Napster37, • adanya spamming email, • pornografi. Dalam kebanyakan sektor swasta, terdapat banyak aktivitas e-commerce yang dilaksanakan oleh seseorang atau pengguna Internet. Lebih jauh, beberapa institusi pemerintahan telah menggunakan mekanisme elektronik untuk membuat kontrak atau aktivitas-aktivitas sejenis; contohnya Bank Indonesia dan Direktorat Jendral Imigrasi dan Kepabeanan untuk pertukaran informasi elektronik, kemudian Departemen Kehakiman dengan layanan online untuk legalisasi keberadaan perusahaan yang menghubungkan departemen dengan seluruh notaris publik di Indonesia. Sementara itu sedang dikembangkan sebuah standar kartu tanda penduduk (KTP) nasional oleh Departemen Dalam Negeri, yang akan memberikan satu identitas tunggal untuk setiap warga dewasa Indonesia. Dalam

36

Perhatikan huruf “i” dan “l” bertukar tempat yang menyaru sebagai “klikbca.com” Napster sendiri kemudian dituntut untuk ditutup (dan membayar ganti rugi) oleh asosiasi musik. 37

79 hal ini masyarakat tidak akan menunggu aturan e-commerce diterbitkan oleh pemerintah karena pesatnya perkembangan teknologi. Dalam hal yang berhubungan dengan hukum di dunia maya ini (cyberlaw), beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi, komunikasi dan informasi elektronik adalah: hak cipta (copyright), merk terdaftar (trademark), kontrak elektronik dan tanda tangan digital (digital signature). Karena sampai saat ini belum ada hukum yang berhubungan langsung dengan masalah e-commerce di Indonesia, maka menjadi sangat penting untuk membuat interpretasi dari hukum dan aturan yang ada yang berhubungan dengan aktivitas komunikasi dan informasi elektronik. Sebagai contoh, peraturan perpajakan Indonesia mengharuskan adanya faktur pajak PPN yang asli, dalam bentuk kertas, untuk setiap transaksi jual beli, suatu hal yang sulit dalam transaksi elektronik. Hukum dan aturan yang terkait: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Di dalam portal pemerintahan, salah satu elemen penting adalah transaksi yang terjadi sebagai akibat keberadaan fungsi layanan. Elemen transaksi ini menciptakan hubungan yang legal antara pemerintah dengan pemerintah (government to government), pemerintah dengan bisnis (government to business), dan pemerintah dengan masyarakat (government to citizen). Hal-hal di atas memaksa adanya sebuah undang-undang yang dapat memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terkait. Karena banyaknya hal yang harus diberikan landasan, maka RUU yang dikembangkan ini berupa sebuah “umbrela provision”. Diharapkan nantinya ada UU atau PP yang lebih spesifik untuk bidang-bidang yang sudah diberikan slotnya oleh RUU yang berhubungan dengan cyberlaw Indonesia ini. Di Indonesia telah keluar dua buah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berhubungan dengan cyberlaw. Yang satu diberi nama: “RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi” (PTI), sementara satunya lagi bernama “RUU Transaksi Elektronik” (TE). RUU PTI dimotori oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Tim Asistensi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jalur Departemen Perhubungan (melalui Dirjen Postel), sementara RUU TE dimotori

80 oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi dari Universitas Indonesia dengan jalur Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 4.7.7 Single Identity Number : Nomor Identitas Tunggal Penduduk Indonesia Di dalam sebuah negara modern, pendataan kependudukan (population registration) merupakan dasar yang sangat penting untuk melakukan kerja organisasi untuk pelayanan publik agar dapat berjalan sistematik dan efisien. Pendataan kependudukan merupakan sumber informasi yang memberikan data populasi yang diperlukan untuk kepentingan administrasi pada kebanyakan otoritas pemerintahan, seperti badan imigrasi, kantor sosial, kantor kematian, pajak dan kepolisian. Beberapa hal lain terkait dengan hal pendataan kependudukan adalah keluarga berencana, pemilu, layanan kesehatan dan pendidikan. Pendataan kependudukan ini terkait dengan pencatatan penduduk (civil registration) untuk memberikan bukti sah atas kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individual, dari lahir sampai mati. Kejadian-kejadian ini dicatat dalam dokumen yang sah seperti akte kelahiran. Dari sudut pandang individu, identitas yang sah ini merupakan prasyarat untuk memperoleh hak-hak sipil, seperti layanan publik. Data kependudukan dari pendataan kependudukan dan pencatatan penduduk membentuk sebuah basis data dari Sistem Informasi Data Penduduk yang memberikan informasi dari setiap individu tercatat dan menjadi basis statistik kependudukan terbaru. Pendataan Kependudukan, Pencatatan Penduduk, dan Informasi Data Kependudukan merupakan sub sistem atau komponen dari Sistem Administrasi Kependudukan. Memahami pentingnya sebuah proses pendaftaran penduduk yang teratur, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Tap MPR No. VI Tahun 2002 untuk "segera menciptakan sistem pengenal tunggal dan terpadu (Kartu Tanda Penduduk) atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada passport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenal lainnya".

81 Hal ini disadari karena sampai saat ini tidak kurang dari 24 instansi pemerintah yang mengeluarkan atau menerbitkan 29 nomor identitas. Nomornomor identitas ini digunakan baik untuk keperluan individu maupun usaha mulai dari KTP, KK, paspor, SIM, BPKP, NPWP, NIP hingga NRP. Dengan adanya sebuah nomor identitas tunggal maka diharapkan di masa mendatang nomor ini dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan yang berhubungan dengan identitas penduduk. Proses penciptaan identitas tunggal ini ditangani oleh Departemen Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Sejak tahun 2002 telah dilaksanakan berbagai persiapan, antara lain landasan peraturan perundangundangan serta pedoman-pedoman di bidang administrasi kependudukan termasuk protyping Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Konsep pembangunan SIAK dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pilot paralel adalah Sistem yang dibangun (SIAK) diujicobakan di beberapa kabupaten/kota terlebih dahulu untuk menguji performansi, skalabilitas, keamanan, dan user friendly. Sementara itu sistem yang sedang berjalan tetap digunakan

sampai

menunggu

sistem yang

baru

(SIAK)

dinyatakan

berhasil/efektif dan dapat diterapkan secara nasional. 2. Database tersentralisasi untuk menghindari terjadinya NIK ganda. NIK diterbitkan dari database yang terpusat (tersentralisasi) di Jakarta sebagai database nasional. Transaksi perekaman data menggunakan aplikasi SIAK oleh para pengguna (client) yang tersebar (terdistribusi) di simpul-simpul pelayanan pendaftaran penduduk (Kelurahan/Desa, atau Kecamatan) dan pelayanan pencatatan sipil (Kabupaten/Kota). SIAK dibangun dan dikembangkan secara bertahap untuk dapat beroperasi online secara nasional. 3. Pembangunan dan pengembangan SIAK dilakukan secara terpusat dengan arsitektur multitier dan berbasis web, maksudnya adalah bahwa pengembangan aplikasi-aplikasi dilakukan di pusat, sedangkan daerah mengoperasikannya dengan suatu sistem protokol yang diatur secara nasional. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa ada banyak kabupaten/kota yang sudah membangun sistem informasi menggunakan komputerisasi dengan menerapkan

teknologi

informasi,

misalnya

melalui

program

SIMDUK.

82 Pengembangan dan modifikasi dari sistem yang ada, tetap dapat dilanjutkan pengoperasiannya untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan tetap menjamin terpeliharanya database penduduk agar nantinya dapat dikonversikan ke dalam SIAK. Lebih jauh proses penataan administrasi kependudukan ini juga dilakukan dengan ikut serta dalam Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) yang dilakukan dalam persiapan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan ini kemudian dilakukan bersama antara KPU, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Depdagri dalam Pemilu 2004. Proses pendataan dilakukan BPS, dengan KPU cukup menggunakan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sementara data keseluruhan kemudian diserahkan kepada Ditjen Administrasi Kependudukan untuk pemeliharaan dan pembaharuan (update). Pemeliharaan database akan dimulai dari simpul kecamatan dan rencananya berlaku 2004. Setiap enam bulan data akan diperbaharui. Dari kelurahan akan dikirim secara manual ke kecamatan dimana data diperbaharui. Pemutakhiran data dilakukan bila terjadi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, perpindahan, pendaftaran biodata, perubahan nama kepala keluarga dan lain-lain. SIAK sedang diujicoba secara bertahap melalui proyek rintisan di enam provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah bank data nasional yang akan menjadi sarana menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Identitas Tunggal Penduduk. NIK berupa 16 digit angka akan diberikan sejak lahir dan berlaku sampai meninggal. Penerbitan NIK berpengaruh dalam proses layanan pemerintahan termasuk dalam transaksi layanan di portal pemerintahan. Keberadaan sebuah basis data NIK yang dapat diakses oleh sistem portal memungkinkan lebih mudahnya proses verifikasi untuk pemberian hak seseorang dalam suatu wilayah pemerintahan (daerah). Keberadaan NIK (dan berarti juga data-data terkait yang dipunyai pemegang NIK), memudahkan proses transaksi yang memungkinkan personalisasi dan autentikasi pengguna portal berjalan lebih cepat.

83 Bisa dibayangkan bila sebuah pemerintahan mempunyai banyak transaksi di dalam sistem e-government-nya (baik yang internal di dalam sistem portal atau yang tersedia di sistem dinas atau satuan kerja), dan setiap transaksi meminta informasi pribadi pengguna. Hal ini pasti akan menjengkelkan pengguna layanan karena transaksi yang tidak berjalan dengan cepat. Di sisi lain, bila setiap unit layanan kemudian mengembangkan atau menyimpan suatu data informasi pengguna layanannya, maka yang terjadi adalah redundansi informasi dan berarti ketidakefisienan dalam kapasitas penyimpanan. 4.7.8 Portal Kabupaten/Kota, Provinsi dan Negara Sesuai dengan tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia, maka portal pemerintahan dapat diklasifikasikan dalam tingkat portal kabupaten/kota, portal provinsi, dan portal negara. Hal ini disesuaikan dengan tingkatan informasi dan layanan

yang

disediakan

oleh

masing-masing

pemerintahan.

Proses

pengklasifikasian ini juga memudahkan dalam mendesain portal pemerintahan. Kemudian yang harus diingat adalah setiap pemerintahan mempunyai lebih dari satu unit satuan kerja dengan berbagai informasi dan layanan yang dapat diberikannya. Di tingkat kabupaten/kota sendiri, masih ditambahkan dengan keberadaan kecamatan-kecamatan dan desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Dalam hal ini, beban terberat dalam pembuatan portal pemerintahan secara jelas adalah untuk portal-portal kabupaten/kota yang secara langsung merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat. Portal kabupaten/kota harus dapat mengintegrasikan bermacam informasi dan layanan pemerintahan beserta sistem back end dan back office yang mendukungnya. Sementara itu, portal pemerintah provinsi akan menjadi portal koordinasi dan konsolidasi dari berbagai daerah kabupaten/kota, serta beberapa informasi dan layanan dari instansi terkait di provinsi. Untuk memungkinkan proses koordinasi dan penyebaran informasi di tingkat yang lebih rendah agar lebih terkonsolidasi, portal provinsi harus memiliki mekanisme direktori dan pencarian informasi yang tepat. Sebuah search engine yang khusus mengeksplorasi perkembangan informasi

pada

portal-portal

kabupaten/kota

dapat

disiapkan

selain

84 mengintensifkan proses manual untuk klasifikasi informasi dan layanan pemerintahan yang ada. Proses pencarian atau pengumpulan informasi yang tersedia dapat dilakukan dengan metode top-down, dengan pengiriman crawler atau spider untuk membentuk indeks di dalam basis data search engine. Tetapi, untuk membentuk indeks layanan dari instansi-instansi terkait, diperlukan metode yang bersifat down-top. Dalam hal ini diperlukan suatu mekanisme pendaftaran informasi layanan oleh penyedia layanan (diwakili oleh administrator sistem layanan), lengkap dengan definisi umum dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Bila proses registrasi ini dapat berjalan, yang tentunya dengan koordinasi terkait, maka dapat dibentuk suatu basis data layanan yang tersedia untuk tingkatan provinsi dan di bawahnya. Demikian juga pada tingkat di atas provinsi, portal negara harus menjadi pusat koordinasi dan konsolidasi portal-portal provinsi (yang berarti juga memberikan informasi dan layanan dari portal-portal kabupaten/kota). Proses yang kurang lebih sama pada portal provinsi harus disiapkan, walau memang harus diakui bebannya akan sangat berbeda dari sisi kuantitas dan kualitas informasi dan layanan yang disediakan. Lebih jauh, bila sistem yang disiapkan memiliki metode identifikasi informasi dan layanan yang sama dengan sistem portal provinsi atau di bawahnya, maka proses pembuatan basis data informasi dan layanan pasti akan dapat lebih cepat. Gambar 26 menggambarkan konsolidasi informasi dan layanan dalam portal pemerintahan Indonesia.

85 kantor/dinas provinsi

departemen dan badan nasional

portal kota/kabupaten portal provinsi

PORTAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA kantor/dinas provinsi

dinas/kantor kota/kabupaten portal provinsi

portal provinsi portal kota/kabupaten

portal kota/kabupaten

kantor/dinas provinsi

dinas/kantor kota/kabupaten

Gambar 26 Konsolidasi informasi dan layanan portal pemerintahan Indonesia.

4.8 Pengembangan Portal Pemerintahan Indonesia dengan Open Source Open source memberikan kesempatan kepada setiap orang, institusi, dan negara untuk sejajar dengan pihak lain dalam hal pemanfaatan teknologi informasi karena memberikan hal paling mendasar dalam sebuah sistem informasi yaitu kode sumber (source code) dari sebuah aplikasi. Open source juga mempercepat proses implementasi sebuah aplikasi tertentu karena adanya proses berbagi pengetahuan (knowledge sharing). Sistem dan informasi menjadi khasanah publik dan memberikan akses seluasnya pada tahapan pemakaian. Sebuah aplikasi berbasis web yang benar-benar tangguh, jika semua dibuat sendiri oleh pengembang, akan berharga mahal (bisa mencapai ratusan juta)

86 karena sangat kompleks. Arti 'tangguh' ini termasuk dalam hal keamanan, fleksibilitas, dan modularitas untuk kemudahan dalam pengembangan selanjutnya. Tetapi, kualitasnya pun belum tentu terjamin terutama dalam masalah keamanan. Kemanan menjadi begitu penting mengingat aplikasi Internet terbuka bagi siapapun untuk mencoba memasukinya. Pembuatan portal pemerintahan dapat dengan mudah direalisasikan menggunakan aplikasi-aplikasi open source. Selain mempercepat waktu implementasi, dipastikan akan sangat banyak biaya yang dapat dihemat. Portal pemerintahan dapat menggunakan berbagai solusi CMS Open Source dengan lisensi GNU/GPL (Copyleft). CMS (Content Management System) adalah aplikasi web yang berfungsi untuk manajemen isi web. CMS ini dibuat modular sehingga dimungkinkan untuk pembuatan modul tambahan sesuai dengan kebutuhan. Lisensi GNU/GPL menungkinkan digunakannya aplikasi CMS tanpa dibebani biaya. Walaupun gratis tetapi ketangguhannya tidak diragukan karena dikembangkan oleh puluhan orang dari berbagai belahan dunia. Contoh CMS yang banyak digunakan adalah Mambo, PHPNuke, PostNuke, Xaraya, MDPro, Xoops, ezPublish, dan masih banyak lagi38. Pemilihan penggunaan CMS bisa tergantung dari kebutuhan dan kemampuan yang ada. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah portal? Terlebih dahulu yang dilihat adalah komponen-komponen dasar yang membentuk sebuah portal. Komponen biaya tersebut adalah: (1)instalasi CMS standar, (2) instalasi modul CMS, (3) pembuatan template/theme, (4) pembuatan modul tambahan, (5) pelatihan dan pembuatan buku panduan pengoperasian situs, (6) dukungan pasca proyek. Instalasi CMS standar dan modulnya merupakan komponen biaya yang stabil. Parameternya hanya berupa 'jenis' CMS dan modul yang di gunakan serta 'jumlah' modul yang di-install. CMS standar biasanya sudah termasuk manajemen berita, link situs dan download. Sedangkan modul tambahan bisa berupa forum diskusi, chatting, iklan-baris, dll. Template/theme akan menentukan tampilan situs. Biaya pembuatan template bisa sangat bervariasi tergantung kualitas desain yang dibuat dan tingkat 38

Lihat www.opensourcecms.com

87 kesulitannya. Ada dua tahap dalam membuat template/theme: (1) pembuatan desain situs, dikerjakan oleh desainer, (2) konversi dari desain ke template/theme, bisa dikerjakan oleh desainer, tetapi pada tingkat tertentu harus dikerjakan oleh programmer. Pembuatan modul tambahan merupakan komponen yang termahal, dan biayanya sangat bervariatif tergantung tingkat kesulitan dan jumlah modul yang dibuat. Aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Online, seperti SIM Gaji Online, SIM Potensi Daerah Online dapat dibuat sebagai modul-modul CMS. Proses pembuatan modul akan melibatkan pemahaman pada konsep layanan, desain database yang tepat, dan antarmuka yang memenuhi syarat terciptanya kondisi layanan online. Pelatihan dan buku panduan pemakaian situs merupakan unsur yang tidak boleh dilewatkan. Secanggih apapun sebuah situs, kalau tidak dapat dioperasikan dengan baik akan menjadi tidak ada gunanya. Kemampuan pengoperasian yang baik juga dapat menghindari ketergantungan dengan pihak ketiga. Dukungan atau layanan pasca proyek juga menjadi perhatian kenapa CMS open source layak untuk digunakan. Termasuk disini adalah update perbaikan kesalahan (bugfix) aplikasi. Keunggulan dari aplikasi open source ini adalah bila ada kesalahan (bug) aplikasi akan cepat diketahui dan perbaikannya juga akan cepat dibuat, biasanya setelah di-posting ke situs pengelola CMS. Perlu diingat bahwa dalam dunia komputer, tidak ada program yang 100% sempurna. 4.9 Implementasi dan Integrasi Sistem Portal: Menggunakan CMS Open Source sebagai Front End Implementasi

dan

integrasi

sistem

portal

dapat

dibuat

dengan

menggunakan CMS multi-lingual PostNuke (www.postnuke.com) yang bekerja dengan Apache+PHP+MySQL. PostNuke berperan sebagai front end dari sistem portal pemerintahan yang dibangun dengan dasar berpikir untuk memenuhi fungsi-fungsi yang telah dijabarkan dan semestinya ada dalam sebuah portal. Pilihan untuk menggunakan aplikasi CMS yang sesuai dapat menjadi berbeda-beda tergantung pada model portal yang akan dikembangkan dan layanan yang akan diintegrasikan, infrastruktur yang memungkinkan, kemudahan aplikasi,

88 serta sumberdaya pelaksana implementasi. Keberagaman aplikasi CMS open source menyebabkan pemilihan aplikasi dapat menjadi suatu pekerjaan yang sulit. Sebagai contoh, sebuah aplikasi CMS open source dapat memiliki ukuran beberapa MB sampai ratusan MB, dengan banyak sekali pilihan modul yang ada. Beberapa CMS open source memberikan model pengembangan aplikasi dan bukan aplikasi jadinya sendiri yang menyebabkan diperlukan pemahaman lebih untuk implementasi serta infrastruktur yang lebih handal (seperti pada aplikasi ZOPE yang digunakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat). PostNuke sendiri memungkinkan administrator untuk bekerja secara dinamis dalam sebuah lingkungan terstruktur untuk secara cepat mengirimkan informasi beragam termasuk artikel, link, berita, daftar kebutuhan, headline dinamis, ramalan cuaca, download file, dan lain-lain. PostNuke mengurangi dengan signifikan biaya pengembangan dengan memperkenalkan perangkat dan layanan administrasi yang canggih yang memisahkan form, fungsi, isi dan desain. Dengan menggunakan lapisan abstraksi basis data ADODB, PostNuke dapat terhubung ke berbagai jenis database management system (DBMS) termasuk MySQL, SQL, PostgreSQL, bahkan Access. Hal ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas untuk implementasi Internet atau intranet dalam berbagai bentuk. Didesain dari awal untuk bersifat modular, skalabilitas menjadi kunci fitur dalam PostNuke dimana modul-modul dapat ditambahkan ke dalam website dengan sangat sedikit konfigurasi. Komunitas pengembangan PostNuke terdapat di seluruh dunia, aktif dan sangat dinamis. Dengan lebih dari 120 pengembang aktif di lima benua dan lebih dari 35 bahasa, komunitasnya merupakan salah satu contoh dari komunitas open source yang baik. Tabel 4 di bawah ini memperlihatkan fitur-fitur PostNuke dan kebutuhan sistem.

89 Tabel 4 Fitur dan kebutuhan sistem PostNuke Fitur-fitur

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Info Teknis

Mendukung CSS secara penuh Sesuai dengan transisi HTML 4.01 Memungkinkan berjalannya banyak situs dari satu kode dasar Dapat mengaktifkan fasilitas multi-bahasa Mendukung XML/RPC Editor teks secara visual Pengatur tambahan banner Perlindungan terhadap hacker Modul keamanan yang tangguh untuk login pada tingkatan yang beragam sebagai User/Admin Memungkinkan penambahan sistem (scalable) Mesin situs digerakkan dengan basis data (Database driven Site Engine) Pengembangan dengan menggunakan modul pihak ketiga Bagian-bagian informasi yang sepenuhnya dapat diedit (Fully Editable News, Links, Downloads, FAQ, and Services Sections) Forum/Poll/Voting Booth dinamis dengan hasil yang langsung terlihat (On-The-Spot Results) Manajer berita tambahan (News Feed Manager) dengan akses ke lebih 1.000 masukan berita Statistik untuk situs, browser & sistem operasi, berita dan artikel Distribusi beban kerja menggunakan manager User/Administrator Dinyatakan sebagai "IBM Server Proven" oleh IBM Struktur, desain, editing, dan pemasukan isi situs dapat dipisahkan untuk memudahkan administrasi materi-materi situs.

Kebutuhan sistem: • Sistem operasi: Unix, Linux, MacOSX, Solaris, AIX, Win98/NT/2000/XP, Sun Cobalt OS (RAQ4) • Server Web (terutama Apache atau IIS) • Instalasi PHP (versi 4.0.1 atau lebih tinggi) dikompilasi dengan dukungan MySQL. • Sistem manajemen basis data (terutama MySQL 3.23 atau lebih tinggi, SQL, atau PostgreSQL). Salah satu kelebihan sistem dengan CMS seperti PostNuke ini adalah

keleluasaan untuk mengkonfigurasi sistem secara offline dan kemudian mengirimkan informasi secara online bila situs telah teruji offline. Kemudian,

90 proses pengubahan konfigurasi dapat dilakukan dengan hanya mengirimkan informasi pada file basis data dengan query sehingga bila ada perubahan pada isi situs, tidak perlu dilakukan perubahan pada file-file sistem. Untuk melengkapi front end sistem, digunakan modul-modul tambahan sistem yang didapatkan dari berbagai sumber di Internet dan memang dimaksudkan untuk memperkaya sistem PostNuke. Sampai tahapan awal ini, implementasi dengan sistem PostNuke akan menghasilkan sebuah sistem yang tidak berbeda dengan situs biasa. Perbedaan dasar baru pada proses informasi yang ditampilkan yang akan berupa informasi spesifik pemerintahan. Pemahaman pada

bidang-bidang

informasi

pembangunan

dan

sumber-sumber

data

pemerintahan termasuk keberadaan dinas atau instansi terkait kemudian diperlukan untuk merancang klasifikasi informasi sehingga memudahkan akses terstruktur untuk pengunjung. Proses pengumpulan informasi menggunakan pendekatan search engine dan direktori. Sementara untuk layanan menggunakan proses registrasi yang dilakukan oleh penyedia layanan di situs. 4.9.1 Penyiapan Sistem Portal secara Offline Instalasi PostNuke dilakukan dengan terlebih dulu mengambil kode sumber terkompres dari www.postnuke.com berupa PostNuke versi 0.750. Komputer lokal offline disiapkan untuk dapat menjadi webserver dengan memasang beberapa program yang diperlukan( lihat Tabel 5). Tabel 5 Spesifikasi Sistem Offline untuk Instalasi Portal Komputer

• • • • •

Notebook Acer Seri 202T Prosesor Intel Celeron 600 MHz RAM 192 MB Harddisk 20 GB Layar 12,1 inchi VGA

Perangkat Lunak

• • • • • •

Sistem Operasi: Microsof Windows ME Browser: Mozilla Firefox versi 1.0.1 Apache 2.0.47 MySQL 4.0.14 PHP 4.3.3 + PEAR Perl 5.8.0 (mini)

91 •

PHPMyAdmin 2.50

Versi terkompres dari PostNuke yang telah dimekarkan (dekompres) diletakkan di direktori htdocs dari sistem server (Apache). Sistem webserver diaktifkan terlebih dulu (Apache dan MySQL) sebelum mengakses localhost (http://localhost) pada jendela browser. Instalasi dilakukan dengan mengetikkan http://localhost/PN750/install.php (PN750 merupakan direktori PostNuke di dalam htdocs). Beberapa langkah kemudian harus dijalankan sesuai dengan prosedur instalasi termasuk menyiapkan basis data PostNuke yang dilakukan program instalasi. Bila PostNuke telah terinstall dengan baik, tampilan awal akan seperti Gambar 26 di bawah:

Gambar 26 Tampilan awal PostNuke bila telah berhasil diinstall.

Hal pertama yang kemudian dilakukan adalah membuat atau mencari template/theme yang memenuhi selera pembuat sistem. Proses ini dipermudah dengan banyaknya template yang tersedia di beberapa situs pendukung PostNuke yang kemudian dapat dimodifikasi terutama pada tampilan grafis dari banner

92 sistem39. Untuk sistem portal, template yang digunakan adalah ill yang memberikan tampilan seperti pada Gambar 27 di bawah:

Gambar 27 Tampilan PostNuke dengan template ill.

PostNuke telah menyertakan di dalam paket programnya beberapa modul utama yang dapat langsung digunakan. Modul-modul ini diatur lewat sistem administrasi yang diakses melalui sistem login dengan memasukkan nama dan password pengguna. Hak akses sistem juga dibedakan untuk admin dan pengguna biasa (user), dengan option yang dapat ditentukan untuk memberikan akses lebih luas untuk akses user. Termasuk akses group pengguna sistem PostNuke. Proses modifikasi yang dilakukan pada sistem PostNuke termasuk di dalamnya adalah memasang modul bahasa yang sesuai dengan sistem utama (instalasi dasar dari PostNuke menggunakan bahasa Inggris) dan menyesuaikan kebutuhan dengan modul-modul yang ada. Sampai langkah ini, fokus perhatian adalah pada penyesuaian sistem dengan tujuan keberadaan suatu portal pemerintahan, yaitu pengelolaan akses informasi dan layanan yang terstruktur. 39

Proses intalasi lengkap termasuk pemasangan template dapat ditemui dalam panduan

93 Dari sistem utama yang terdapat dalam instalasi dasar sistem, beberapa modul dari pengembang lain (third parties) dapat ditambahkan sebagai bagian integral yang dapat diakses lewat menu administrasi. Dalam model yang dikembangkan, modul-modul tambahan yang digunakan adalah modul buku tamu (guestbook), modul foto (galery), dan modul forum. 4.9.2 Pengelolaan dan Akses Informasi dalam Sistem Portal Berbasis PostNuke Dua modul utama yang paling terkait dengan publishing informasi di dalam sistem PostNuke adalah modul News dan modul Sections. Modul News merupakan modul yang dari sifatnya digunakan untuk tulisan-tulisan singkat atau berita harian yang dapat langsung tertayang di halaman depan situs. Sementara itu modul Sections merupakan modul yang digunakan untuk tulisan-tulisan panjang yang sifatnya lebih mendalam. Kedua modul ini dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi yang ditetapkan lewat administrasi sistem. Untuk modul News, pembagian ini berupa topic-topic sementara pada Sections disebut section-section. Proses publishing informasi baik lewat modul News atau Sections dapat dilakukan administrator sistem lewat modul administrasi. Sistem juga memberikan kesempatan kepada pengunjung (user) terdaftar untuk mengirimkan informasinya lewat modul (Submit) News yang kemudian akan diverifikasi oleh administrator. Setiap tulisan juga dapat dikomentari oleh pengunjung bila hal ini dibolehkan oleh administrator. Modul-modul lain yang terkait dengan ketersediaan informasi adalah modul Downloads, yang digunakan untuk memberikan akses file-file yang dapat diminta oleh pengunjung. Selain itu ada modul Web_links yang memberikan akses informasi ke URL40 yang lain. Di luar itu, administrator juga dapat membuat informasi tetap dengan kode-kode HTML yang dapat ditampilkan dalam blockblock di halaman situs. Untuk akses atau pencarian informasi di dalam sistem PostNuke, telah tersedia sistem pencarian menggunakan modul Search. Pencarian dilakukan ke

PostNuke di www.postnuke.com. 40 Universal Resources Locator.

94 dalam basis data, dengan pilihan pencarian ke dalam modul-modul tertentu, mulai dari modul News sampai Download. Dalam kaitan ketersediaan informasi yang berasal dari dinas atau kantor pemerintahan, ada dua skenario yang dapat dijalankan bila belum ada situs spesifik dinas atau kantor. Skenario pertama, dibuatkan bagian tertentu dari sistem PostNuke menggunakan modul Sections untuk menjadi tanggung jawab dari dinas atau kantor pemerintahan tertentu. Administrator dapat membuat hak permission untuk sub-administrator menangani bagian tertentu dari sistem PostNuke. Skenario kedua, sebuah sub-domain dapat dibuat dalam bagian hosting sistem yang kemudian dipasangkan sistem CMS atau sistem lain yang lebih sederhana

(seperti

blog).

Sub-domain

seperti

http://www.dinaspertanian.kalteng.net, http://www.dinasperkebunan.kalteng.net, dapat dibuat dengan administrasi dilakukan pada sistem hosting server. Akses lewat login dapat disiapkan oleh administrator domain (atau administrator sistem utama berbasis PostNuke). Karena sistem sub-domain merupakan sistem yang terpisah dari domain utama, walau secara fisik berada dalam server yang sama dengan sistem domain utama (yang menggunakan PostNuke), maka harus dibuat integrasi sistem akses terstruktur kepada informasi-informasi di dalam sub-sub domain. Pertama, yang sudah pasti harus ada tersedia link-link yang mengarah ke sub-sub domain yang dengan cepat terlihat dan dapat diakses pengunjung. Di sub-domain juga tetap harus disediakan link untuk kembali ke sistem atau domain utama yang berbasis PostNuke. Kedua, administrator sistem utama harus rajin mengunjungi sistem subdomain untuk mengetahui informasi-informasi spesifik yang penting yang diperbaharui. Bila ditemui informasi baru, administrator sistem utama dapat menambahkannya ke dalam suatu halaman HTML tertentu yang diciptakan dengan menggunakan modul Sections yang memuat link ke dalam halaman informasi spesifik sub-domain. Metode ketiga, proses pembentukan basis data akses informasi dengan menggunakan search engine yang ditambahkan ke dalam sistem PostNuke atau dibuat sebagai suatu sub-domain tersendiri. Dalam hal ini, sebuah search engine

95 akan mengirimkan crawler atau spider yang menelusuri sub-sub domain untuk mengumpulkan informasi-informasi halaman situs. Proses pencarian informasi dalam web dijelaskan dalam Lawrence dan Giles (1998) sementara proses kerja search engine seperti dalam Google dapat dipelajari dalam Brin dan Page (1998). Spider ini kemudian mengakses ke URL-URL yang terdapat dalam basis datanya (yaitu alamat-alamat sub-sub domain yang telah dibuat), kemudian melakukan pemetaan informasi di dalamnya, mengirimkan informasi ke server search engine yang kemudian melakukan klasifikasi dan pengindeksan. Pada saat bersamaan, spider tetap melakukan pekerjaannya dengan menelusuri link-link yang tersedia di halaman-halaman lain, bahkan dengan mengarah ke URL-URL lain di luar URL awal bila ditentukan demikian. Di server, data-data atau informasi yang dikirimkan oleh program spider tadi, difilter terlebih dahulu menjadi informasi-informasi berdasar kata kunci atau konteksnya. Dengan algoritma tertentu, dilakukan pengindeksan dari setiap informasi tersebut sehingga didapatkan informasi yang relevan dari setiap informasi yang sejenis. Informasi-informasi ini disimpan dalam suatu basis data yang memungkinkan pencarian kembali berdasar permintaan pengguna search engine dapat dilakukan dengan cepat. Basis data bagi setiap informasi ini selalu diperbaharui dalam waktu tertentu dan ditampilkan ketika diminta oleh pengunjung sebuah search engine41. Untuk mengakses informasi dalam keseluruhan sistem, pengunjung memasukkan kata-kata kunci dari informasi yang diinginkannya ke dalam form search engine. Kemudian dilakukan pemrosesan dengan menganalisa masukan ini (query) dan membandingkannya dengan indeks halaman web yang ada di dalam struktur data untuk mencari informasi yang relevan. Urutan halaman-halaman yang ditampilkan ke pengguna ditentukan berdasarkan suatu algoritma yang memberi peringkat situs yang mengandung kata-kata kunci yang dimaksud. Metode dengan search engine ini termasuk metode yang paling baik untuk mendapatkan informasi spesifik dengan cepat. Membatasi sistem pencarian informasi pada domain-domain tertentu memastikan bahwa basis data akses 41

Proses kerja search engine ini sama seperti yang dilakukan pada Google, Yahoo dan lain-lain.

96 informasi adalah spesifik. Metode ini juga mudah diaplikasikan bila telah terjadi persebaran informasi dengan terbentuknya berbagai situs informasi spesifik pemerintahan yang bersifat terpisah dari sistem portal pemerintahan tertentu. Metode dengan pembatasan pencarian ini (search engine spesifik) diusulkan Chakrabarti et al. (1999) untuk memberikan hasil pencarian yang lebih terfokus. Dalam model yang dikembangkan, digunakan salah satu open source search engine yaitu PhpDig (www.phpdig.net). Di Internet sendiri terdapat banyak model dan pengembangan search engine dengan berbagai ragam tingkat kemampuan. Beberapa yang tercatat seperti Lucene (Jakarta Project) sebagai bagian

dari

sistem

(www.nutch.org),

server OpenFTS

Apache

(www.jakarta.apache.org),

(www.openfts.sourceforge.net),

Nutch Tipue

(www.tipue.com), mnoGoSearch (www.search.mnogo.ru). Informasi mengenai search engine dan juga open source search engine dapat dicari salah satunya di dalam situs yang didedikasikan untuk mengamati perkembangan teknologi search engine, www.searchenginewatch.com. Sementara itu, beberapa kode sumber dari open source search engine ini dapat ditemui di www.sourceforge.net. PhpDig termasuk mudah diinstall dan memiliki fitur-fitur yang cukup beragam dan cukup ampuh sebagai sebuah search engine. PhpDig mengikuti linklink seperti yang dilakukan browser web, membangun daftar halaman-halaman untuk diindeks. Link-link ini bisa berada di MapArea atau frame atau berada di dalam jendela javascript. PhpDig mengindeks halaman-halaman HTML dan teks, serta mendukung pengindeksan file-file PDF, MS-Word, dan MS-Excel dengan menginstall binari eksternal pada sistem. PhpDig mengindeks seluruh kata pada satu dokumen, kecuali kata-kata singkat (kurang dari 3 huruf), kata-kata umum (common words) yang ditetapkan. Angka-angka yang berdiri sendiri tidak diindeks, tetapi yang terdapat pada katakata akan diindeks. Kata-kata yang digarisbawahi juga dimasukkan dalam indeks. Jumlah kata dalam setiap dokumen dihitung oleh PhpDig untuk melihat tingkat pentingnya sebagai bagian dari proses pemeringkatan (ranking).

97 PhpDig bekerja dengan sebuah web server (terutama Apache), menggunakan PHP sebagai modul atau common gateway interface (CGI), dan server manajemen basis data MySQL. Dalam sistem ini file-file PhpDig diletakkan pada sub-domain www.search.kalteng.net. Modifikasi dilakukan pada penambahan kata-kata umum (common words) disesuaikan dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia (lihat Ridha 2002). Kemudian template disesuaikan untuk memperlihatkan halaman pencarian yang memiliki identitas situs utama. Gambar 28 memperlihatkan tampilan halaman pencarian PhpDig dengan salah satu tema halamannya.

Gambar 28 Tampilan halaman pencarian PhpDig dimodifikasi. 4.9.3 Pengelolaan dan Akses Layanan dalam Sistem Portal Berbasis PostNuke Layanan atau service berbeda dengan informasi dalam sebuah portal pemerintahan karena melibatkan pengolahan atau transaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan diolah dalam sistem situs atau dilakukan lewat instansi tertentu yang bertanggung jawab lewat sistem back office. Dalam konteks ini portal pemerintahan lebih berperan sebagai sebuah pintu masuk ke layanan yang sebenarnya. Situs untuk layanan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah situs

98 terpisah dari portal pemerintahan, dapat juga menjadi bagian atau sub-domain dari sistem portal, atau bahkan menjadi bagian integral (sebagai modul) dari portal. Pilihan yang diambil tergantung kepada beberapa hal seperti: kompleksitas sistem, kemudahan administrasi sistem, atau akses yang terbatas. Dalam tinjauan ke beberapa portal pemerintahan beberapa negara, sistem portal pemerintahan dibuat sebagai sebuah sistem baru yang terpisah dari sistemsistem informasi dan layanan yang telah ada. Portal pemerintahan benar-benar berperan sebagai pengarah ke layanan yang tersedia di instansi tertentu. Untuk kasus pemerintahan Indonesia, terutama pemerintahan daerah, hampir tidak ditemui layanan online yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Termasuk tidak adanya layanan pemesanan publikasi pemerintahan sebagai salah satu layanan online yang paling umum ditemui seperti dalam West (2002). Dengan kenyataan ini, berarti sebuah portal pemerintahan (dan penanggung jawab layanan pemerintahan) mempunyai tugas berat untuk mendeskripsikan layanan pemerintahan yang dapat ditransfer ke bentuk online. Dalam model portal yang dikembangkan, ada dua layanan yang coba diaplikasikan untuk memperlihatkan proses online. Layanan pertama adalah layanan seminar yang terintegrasi menjadi modul ke dalam sistem PostNuke (diambil dari www.tequilastarrise.net) dan layanan kedua adalah layanan bursa kerja (dari www.w2b.ru) yang menjadi satu sistem tersendiri di luar sistem utama. Untuk layanan seminar yang berfungsi sebagai suatu sarana informasi dan pendaftaran online, dapat digunakan oleh suatu pemerintah daerah untuk memberitahukan adanya suatu kegiatan seminar di lingkup pemerintahan. Fasilitas di dalam layanan selain melihat informasi lengkap dari kegiatan adalah proses pendaftaran yang dapat dilakukan secara online yang dibuktikan dengan dicetaknya sebuah tiket online melalui fasilitas pencetakan browser. Dalam model nyata, tiket online tercetak dapat dibawa oleh pengunjung yang mendaftar untuk registrasi sehingga terjamin kepastian tempatnya. Untuk instalasi modul, file-file seminar diletakkan di direktori modules dari sistem PostNuke dan diaktifkan lewat sistem administrasi (modules) sistem. Bila telah diaktifkan, maka dalam menu administrasi akan terdapat satu icon seminar yang memungkinkan berbagai informasi seminar ditambahkan.

99 Sementara proses pencarian informasi dapat dilakukan oleh pengunjung melalui block seminar, dan pemesanan tiket dilakukan secara online oleh pengunjung terdaftar. Gambar 29 memperlihatkan tampilan modul seminar.

(a)

(b) Gambar 29 Tampilan modul seminar: (a) informasi, (b) tiket online.

100 Sementara itu layanan bursa kerja melibatkan dua pihak: penyedia pekerjaan (employer) dan pencari kerja (job seeker). Dalam prosesnya, selain perusahaan-perusahaan swasta, instansi pemerintahan juga dapat berperan sebagai penyedia pekerjaan baik yang sifatnya tetap (pegawai negeri sipil) atau temporer (pegawai honorer). Untuk proses pendaftaran lowongan pekerjaan dan pencarian pekerjaan, harus dilakukan terlebih dahulu registrasi sehingga memastikan sistem berjalan. Gambar 30 memperlihatkan tampilan sistem dengan isian.

Gambar 30 Tampilan sistem bursa kerja.

Sistem bursa kerja ini memungkinkan pengunjung portal pemerintahan mendapat kesempatan lebih luas memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Sistem ini dapat dianggap menjembatani proses government to citizen (G2C), seperti juga business to citizen (B2C), atau juga government to business (G2B) bila ternyata pekerjaan yang diinginkan oleh pemerintah hanya dapat dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Untuk mempermudah akses pengguna layanan, sistem portal harus menyediakan akses yang cepat ke berbagai layanan yang ada. Hal ini bisa

101 dijembatani dengan membuat sebuah halaman HTML yang memberikan link-link ke halaman informasi. Menggunakan sistem Weblinks yang integral dalam sistem PostNuke juga menjamin terciptanya akses yang cepat. 4.10 Testing dan Evaluasi Sistem Portal Testing dan evaluasi dapat dilakukan dengan menempatkan prototipe sistem portal di Internet dan mengakses informasi-informasi di dalamnya. Dalam model yang dikembangkan, sistem Portal diletakkan di server penyedia hosting dengan alamat domain www.kalteng.net dengan beberapa sub-domain dibentuk untuk beberapa sistem lain. Administrasi sistem dilakukan lewat panel kontrol cpanel yang disediakan provider hosting (http://cpanel.andalan.net). Dari sini diatur pembuatan subdomain dan pengaturan administrasi basis data. Sistem pengaturan dan administrasi ruang hosting diatur dalam administrasi cpanel sementara sistem administrasi portal terpisah dan diakses lewat sistem administrasi di situs. Uji coba akses dilakukan dengan melakukan browsing menggunakan browser Mozilla Firefox dan Internet Explorer memperlihatkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dengan sub-sistem seperti pencarian

(http://search.kalteng.net)

atau

bursa

kerja

(http://bursakerja.kalteng.net). 4.11 Implikasi Portal Pemerintahan (dan E-Government) bagi Manajemen Pemerintahan di Indonesia Sampai beberapa waktu setelah pencanangan gerakan e-government tahun 2003, tidak pernah dilakukan studi teknis untuk melihat implikasi e-government (dan juga portal pemerintahan) di Indonesia. Beberapa tulisan hanya menyinggung bagaimana e-government dikatakan akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Untuk SIMTAP yang diklaim merupakan bentuk e-government, acuan yang kemudian dijadikan pembenar bahwa sistem memberikan hasil yang baik adalah dari sisi jumlah layanan yang dapat dikelola dan jumlah peningkatan pendapatan daerah. Padahal, seperti yang sudah disepakati bersama, e-government

102 bukan saja sekedar mengotomatisasi dan mengkonsolidasikan sistem-sistem informasi yang ada di dalam pemerintahan, tetapi juga berarti perubahan paradigma budaya kerja pegawai pemerintahan (internal pemerintahan), dan proses yang responsif di masyarakat (eksternal kemasyarakatan). Acuan berupa angka-angka kuantitas saja masih harus dilengkapi dengan studi kualitas pemerintahan dan layanan masyarakat. Memang, bila mengacu pada penelitian-penelitian yang dilakukan di negara lain seperti terdapat dalam salah satu laporan yang signifikan dari salah satu lembaga kerja sama ekonomi internasional yang melakukan studi utama di 12 negara anggotanya: Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda dan Amerika Serikat (lihat OECD 2003), terbukti bahwa e-government membawa perubahan yang besar pada bagaimana proses interaksi masyarakat dan pemerintah, mengurangi biaya serta mendorong ke arah proses-proses pemerintahan yang lebih cepat, transparan dan terbuka. Dalam kasus Indonesia, beberapa contoh sederhana dapat memperlihatkan bahwa e-government akan memberikan peningkatan dalam proses layanan dan mengurangi biaya yang dibutuhkan seperti pada proses konvensional saat ini. Contoh dalam pembuatan KTP yang dilakukan secara online. Proses lebih cepat dipastikan akan terjadi bila komunikasi online berjalan dengan baik, dimana pemasukan informasi dari masyarakat, pegawai pemerintahan di kelurahan, kecamatan sampai kabupaten berlangsung dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, penghematan biaya dapat diperoleh masyarakat, bila proses ini dapat dilakukan dengan tanpa kunjungan ke kantor pemerintahan, sehingga waktu yang ada dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Hal ini terutama sangat penting bagi mereka yang bergerak di dunia bisnis dimana waktu menjadi sangat berharga. Dalam kasus layanan perijinan, seperti untuk perijinan usaha, maka keberadaan layanan online yang tidak mengenal batasan jarak dan waktu pasti akan menyenangkan kalangan bisnis yang kebetulan berada jauh dari lokasi suatu pemerintahan. Investor luar daerah (atau investor asing) yang dapat mengetahui kondisi kedaerahan dan memungkinkan terjadinya pelayanan ijin usaha tanpa

103 harus berkali-kali datang ke lokasi pemerintahan daerah tertentu jelas akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Bila e-government dengan tujuan akhir transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan dengan benar, proses umpan balik dari masyarakat akan dapat menjadi kontrol untuk manajemen pemerintahan yang lebih bersih dan lebih cepat. Kalangan legislatif sebagai lembaga kontrol dapat menjadikan masukan dari masyarakat untuk lebih cepat melakukan fungsi kontrol pada proses-proses pemerintahan yang berjalan. Sementara itu, eksekutif dan jajaran di bawahnya dapat melakukan proses administrasi pemerintahan yang lebih responsif dan terukur kinerjanya lewat apresiasi masyarakat.