BAB IV Hasil dan Pembahasan
4.1. Gambaran Umum Instansi 4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 yang telah direvisi terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan Intansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berapa di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dibentuk pada tanggal 9 Agustus 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-12/PJ/2007 dan memulai operasi tanggal 6 november 2007, dengan Kepala Kantor Drs. Muhsinin, AK (2007-2011) dilanjutkan oleh Ir. Ramos Irawadi, M. Tax (2011-2013) kemudian dilanjutkan oleh Ihsan Priyawibawa (2013-sekarang). Sebagai kantor pelayanan, KPP Pratama Tigaraksa menjalankan fungsi-fungsi layanan kepada masyarakat wajib pajak terkait hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang ada. Fungsi dan tugas layanan tersebut antara lain adalah tugas melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen
dan
berkas
perpajakan,
penerimaan
47
dan
pengelolahan
Surat
48
Pemberitahuan, serta penerimaan surat
lainnya, penyuluhan perpajakan,
pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Wilayah KPP Pratama Tigaraksa meliputi 18 kecamatan dari 29 kecamatan yang ada di kabupaten Tangerang, diantaranya: 1.
Kecamatan Balaraja
2.
Kecamatan Cikupa
3.
Kecamatan Cisauk
4.
Kecamatan Cisoka
5.
Kecamatan Curug
6.
Kecamatan Gunu Kaler
7.
Kecamatan Jambe
8.
Kecamatan Jayati
9.
Kecamatan Kelapa Dua
10.
Kecamatan Kresek
11.
Kecamatan Kronjo
12.
Kecamatan Legok
13.
Kecamatan Mekarbu
14.
Kecamatan Pagedangan
15.
Kecamatan Panongan
16.
Kecamatan Solear
17.
kecamatan Sukamulya
18.
Kecamatan Tigaraksa
49
Dari 18 Kecamatan tersebut, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa tahun 2014 mencapai 337.834 orang. Dibawah ini merupakan struktur organisasi KPP Pratama Tiga Raksa beserta tugasnya antara lain sebagai berikut : 1. Subbagian Umum Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 2. Seksi pengolahan Data dan Informasi Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelanyanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 3. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
pengadministrasian
dokumen
dan
berkas
perpajakan,
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakn, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 4. Seksi Penagihan Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan
50
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 5. Seksi Pemeriksaan Mempunyai
tugas
melakukan
penyusunan
rencana
pemeriksaan,
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV Mempunyai tugas melakukan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak. Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
51
Kepala Kantor IHSAN PRIYAWIBAWA
Ketua Sub Bagian Umum BUSAR IMELDA
Kasi PDI
Kasi Pelayanan
Kasi Penagihan
Kasi Pemeriksaan
Kasi Ekstensifikasi
Kasi Waskon I
ERWINA D.
ENDAH K.
T. YUSRIZAL
ARIEF H.
BUDI S.
SONY S.
Kasi Waskon II
Kasi Waskon III
Kasi Waskon IV
M. SAEFUDIN
MOH. IRFAN
WURIAWAN S.
GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA TIGARAKSA Sumber : KPP Pratama Tigaraksa
4.1.2. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa Hingga akhir tahun 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa memiliki 29.670 wajib pajak terdaftar, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pemungut, dengan rincian sebagaimana di paparkan dalam tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Jenis WP BADAN OP PEMUNGUT Grand Total
2011
2012
2013
1.227 38.659 229 40.115
1.568 35.175 309 37.052
1.643 27.883 144 29.670
Grand Total 4.438 101.717 682 106.837
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
4.1.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Tigaraksa
52
Berikut ini adalah Tabel Target dan Realisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa : Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2011-2013 Tahun Target Penerimaan Realisasi 2011 1.787.642.572.586 2.222.780.403.778 2012 4.759.819.056.458 2.652.702.966.736 2013 93.781.017.162 3.515.851.239.981 Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
5.2. Pembahasan Analisis data yang digunakan peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, serta pencairan tunggakan pajak tahun 2011 sampai dengan 2013, dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tigaraksa. Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat
53
Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Tigaraksa Tiga tahun 2011- 2013.
4.2.1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Tigaraksa digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan meyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
Tabel 4.3 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Tigaraksa Tahun 2011
Bulan Total
Tahun 2012
Tahun 2013
Lembar
Nominal
Lembar
Nominal
Lembar
Nominal
1.413
11.588.951.179
2.339
25.259.823.438
1.346
16.876.172.244
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
Berdasarkan tabel 4.3 Penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami Turun-naik baik dari jumlah surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penagihan surat teguran pada tahun 2011 sebanyak
54
1.413 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 11.588.951.179, sedangkan pada tahun 2012 Sebanyak 2.339 Jumlah Surat Teguran, dengan Nilai Nominalnya Rp 25.259.823.438. dan Tahun 2013 Sebanyak 1.346 Jumlah Surat Teguran dengan nilai nominalnya Rp. 16.876.172.244. dari tahun 2011 sampai 2012 ada peningkatan jumlah nominal sebesar Rp. 13.670.872.259, dan dengan selisih jumlah surat teguran 926 lembar. dan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan jumlah nominal sebesar Rp. 8.383.651.194,- dengan selisih jumlah surat teguran 993 lembar. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran di tahun 2011 dibandingan dengan tahun 2012 dan tahun 2013, banyak surat teguran yang diterbitkan pada tahun 2012 dan 2013 itu disebabkan masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban pajaknya dan masih belum paham langkah apa yang harus mereka ambil dalam upaya pelunasan pajak mereka,sehingga wajib pajak tersebut dikenakan tindak penagihan pajak yaitu dengan diterbitkannya surat teguran.
4.2.2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Tigaraksa digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan
55
tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan meyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
Tabel 4.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Tigaraksa Bulan
2011
2012
Lembar Nominal Lembar Nominal Lembar Total 257 8.788.907.755 344 5.819.345.252 334 Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
2013 Nominal 12.415.509.039
Berdasarkan table 4.4, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2011 sebanyak 257 Jumlah Surat Paksa, dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 8.788.907.755, Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 344 Jumlah Surat Paksa, dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 5.819.345.252, dan Pada Tahun 2012 sebanyak 334 Jumlah Surat Paksa, dengan nilai nominalnya Rp. 12.415.509.039. Dari Tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan jumlah nominal sebesar Rp. 2.969.562.503,- dan dari Tahun 2012-2013 mengalami peningkatan jumlah nominal sebesar Rp 6.596.163.787. Lebih sedikit yang melakukan penagihan Surat Paksa di tahun 2011 dibandingan dengan tahun 2012 dan tahun 2013, banyak Surat Paksa yang diterbitkan pada tahun 2012 dan 2013 hal ini disebabkan sebagian besar wajib
56
pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan SDM yang kurang memadai di KPP Pratama Tigaraksa dan jangka waktu penerbitan surat paksa yang kurang efektif karena menurut informasi yang di dapat bahwa tidak semua surat teguran yang diterbitkan di Tahun bersangkutan diterbitkan surat paksa di Tahun yang sama (bisa jadi kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya yang belum diterbitkan). Dari table 4.1 dan 4.2 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat Paksa dibandingkan penagihan pajak denga surat Teguran,Jumlah Penagihan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dari Tahun 2011-2013 berkisar Rp. 53.724.946.861,- dan Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berkisar Rp. 27.023.762.046.
4.2.3. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran , dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:
Efektivitas = Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Tigaraksa
x 100 %
57
Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran , dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.
Tabel 4.5 Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2011- 2013 Tahun 2011 2012 2013
Penerbitan ST 11.588.951.179 25.259.823.438 16.876.172.244
Pencairan ST 11.476.359.222 20.351.147.260 7.678.824.775
Efektivitas ST 99% 80% 45%
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2011, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa tercatat Rp 11.588.951.179, dan yang dibayar sebesar Rp 11.476.359.222, atau sekitar 99% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2011 tergolong sangat efektif. Tahun 2012 mengalami peningkatan penerbitan Surat Teguran sebanyak Rp 25.259.823.438, dan yang dibayar sebesar Rp 20.351.147.260, atau sekitar 80% bedasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2012 tergolong efektif. Tahun 2013 juga mengalami penurunan penerbitan Surat Teguran sebanyak Rp 16.876.172.244, dibayar Rp 7.678.824.775, atau sekitar 45% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif.
58
Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak tidak efektif, antara lain: karena masih banyak penanggung pajak yang tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo atau Wajib pajak yang tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.Wajib pajak yang berdasarkan hasil penelitian/pengamatan tidak melakukan kegiatan usaha lagi.
4.2.4. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:
Efektivitas =
x 100 %
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Tigaraksa
Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa
59
Tabel 4.6 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2011- 2013 Tahun 2011 2012 2013
Penerbitan SP 8.788.907.755 5.819.345.252 12.415.509.039
Pencairan SP 4.467.623.884 6.093.046.682 5.010.777.564
Efektivitas SP 51% 105% 40%
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2011, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa tercatat Rp 8.788.907.755, dan yang dibayar sebesar Rp 4.467.623.884, atau sekitar 51% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2011 tergolong kurang efektif. Tahun 2012 mengalami penurunan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 5.819.345.252, dan yang dibayar sebesar Rp 6.093.046.682, atau sekitar 105% termasuk golongan sangat efektif dan di Tahun 2013 mengalami peningkatan penerbitan sebanyak Rp 12.415.509.039, dan yang di bayar Rp 5.010.777.564, atau sekitar 40% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2013 tergolong tidak efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain : Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, Penanggung pajak lalai.
60
4.2.5. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :
RPTPP =
x 100 %
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Tigaraksa
Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa akan disajikan di tabel 4.7. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.
Tabel 4.7 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2011 dan 2013 Tahun 2011 2012 2013
Pencairan TunggakanPajak 11.476.359.222 20.351.147.260 7.678.824.775
Penerimaan Pajak
Efektifitas
2.222.780.403.778 2.652.702.966.736 3.515.851.239.981
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
0.5% 0.8% 0.2%
61
Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2011 sebesar 0,5%. Angka tersebut merupakan prosentase pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.
11.476.359.222
terhadap
penerimaan
pajak
yang
sebesar
Rp.
2.222.780.403.778. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa Satu sangat kurang. Pada tahun 2012 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,8%. Angka tersebut merupakan prosentase penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 20.351.147.260 terhadap penerimaan pajak sebesar Rp 2.652.702.966.736. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa sangat kurang. Pada tahun 2013 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,2%. Angka tersebut merupakan prosentase penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp. 7.678.824.775 terhadap penerimaan pajak sebesar Rp 3.515.851.239.981. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain : Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika
62
dibayarkan sekaligus, Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, Penanggung pajak lalai.
4.2.6. Kontribusi
Penagihan
Pajak
dengan
Surat
Paksa
Terhadap
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :
RPTPP =
x 100 %
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Tigaraksa
Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa akan disajikan di tabel 4.8. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.
63
Tabel 4.8 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2011 dan 2013 Tahun 2011 2012 2013
Pencairan TunggakanPajak 4.467.623.884 6.093.046.682 5.010.777.564
Penerimaan Pajak
Efektifitas 0.2% 0.2% 0.1%
2.222.780.403.778 2.652.702.966.736 3.515.851.239.981
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2011 sebesar 0,2%. Angka tersebut merupakan prosentase pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.
4.467.623.884
terhadap
penerimaan
pajak
yang
sebesar
Rp.
2.222.780.403.778. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa sangat kurang. Pada tahun 2012 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,2%. Angka tersebut merupakan prosentase penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp. 6.093.046.682 terhadap penerimaan pajak sebesar Rp. 2.652.702.966.736. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa sangat kurang. Pada tahun 2013 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,1%. Angka tersebut merupakan prosentase penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp. 5.010.777.564 terhadap penerimaan pajak sebesar Rp. 3.515.851.239.981. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa sangat kurang.
64
Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain : Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, Penanggung pajak lalai.
