137
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. HASIL PENELITIAN Uraian ini mendeskripsikan hasil-hasil penelitian meliputi: Kondisi Umum Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi Organisasi, serta Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Selain itu, Penyelenggaraan Diklatpim III terdiri dari Dasar Hukum, Tujuan dan Sasaran, Kompetensi, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Diklatpim III. Data hasil penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Pejabat Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pejabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Widyaiswara, Panitia Penyelenggara, Peserta dan Alumni Diklatpim III dan Pejabat Atasan pada unit kerja tempat Alumni Diklatpim III bertugas. Studi dokumentasi dilakukan terhadap
beberapa dokumen
yang
berkaitan
Diklatpim III.
137
dengan penyelenggaraan
138
Kondisi Umum Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat a. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi Organisasi. 1) Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, susunan organisasi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari: a) Kepala Badan; b) Sekretaris, membawahkan : Sub Bagian Perencanaan dan Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; c) Bidang Pengembangan Diklat, membawahkan : Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Sub Bidang Pengkajian Diklat; d) Bidang Diklatpim dan Fungsional, membawahkan : Sub Bidang Diklat Struktural dan Sub Bidang Diklat Fungional; e) Bidang Diklat Teknis, membawahkan Sub Bidang Teknis Umum dan Sub Bidang Teknis Substantif. 2) Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Diklat Daerah, Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang Diklat Daerah meliputi bidang perencanaan, Penyelenggaraan Diklat, serta
139
pengembangan
Diklat,
melaksanakan
kewenangan
tertentu
sesuai
kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang Diklat yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan Diklat, serta pengembangan Diklat; b) Pelaksanaan pelayanan penunjang Pemerintahan Daerah bidang Diklat di Provinsi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Diklat di Kabupaten/Kota; c) Penyelenggaraan kesekretariatan Badan. 3) Kondisi Organisasi Kondisi Internal a) Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai lembaga teknis Daerah yang bertugas pokok merumuskan kebijakan di bidang Diklat Aparatur.
140
Secara historis kelembagaan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, di awali pembentukannya melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 11-68/A/I/Pend/SK tanggal 30 September 1968. Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami enam kali perubahan struktur organisasi dan tata kerja (1968, 1984, 1986, 1994, 2000, 2008). Dalam perkembangannya Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh penguatan kelembagaan melalui Akreditasi berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17/1/13/14/2004 pada tanggal 15 Januari 2004. Disamping itu dalam kaitan pelayanan Diklat pada tahun yang sama Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 tentang Sistem Manajemen Mutu dengan Nomor Sertifikat 3704012 tanggal 13 Januari 2004 dan diresertifikasi pada tahun 2008. b) SDM Aparatur Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat didukung oleh SDM aparatur sebanyak 145 orang terdiri dari 14 Pejabat Struktural, 41 Pejabat Fungsional Widyaiswara, 1 Pejabat Fungsional Perencana dan 89 orang Tenaga Pelaksana. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan formal, komposisi pegawai dilingkungan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: kualifikasi S3 sebanyak 4 orang, kualifikasi S2 sebanyak 39 orang, kualifikasi S1 sebanyak 54 orang, kualifikasi D3 sebanyak 5 orang,
141
kualifikasi SLTA/sederajat sebanyak 35 orang, kualifikasi SLTP/sederajat sebanyak 3 orang dan kualifikasi SD sebanyak 5 orang. c) Sarana dan Prasarana -
Asrama peserta berkapasitas 100 orang setara hotel bintang 3 dan 200 orang setara hotel melati 2;
-
1 (satu) gedung serbaguna berkapasitas 200 orang;
-
9 (sembilan) ruang kelas yang dilengkapi OHP, LCD, dan CCTV;
-
1 (satu) ruang multimedia;
-
1 (satu) ruang perpustakaan;
-
1 (satu) ruang laboratorium bahasa;
-
1 (satu) ruang laboratorium komputer;
-
1 (satu) ruang kearsipan
-
1 (satu) ruang poliklinik;
-
2 (dua) ruang makan berkapasitas 200 orang;
-
1 (satu) ruang fitness center
-
1 (satu) ruang koperasi dan kantin;
-
1 (satu) ruang fotocopy;
-
Sarana ibadah (mesjid) berkapasitas 200 orang;
-
Ruang parkir berkapasitas 100 kendaraan (termasuk basement);
-
6 (enam) unit kendaraan operasional dan 2 unit bus;
-
Fasilitas hotspot;
-
3 (tiga) lantai gedung perkantoran.
142
Kondisi Eksternal Kondisi ekternal yang mempunyai hubungan kerja dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari: a)
Peraturan
perundangan-undangan
bidang
kediklatan
dan
pemerintahan; b)
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi Setda, Dinas, Badan, Lembaga dan Balai-balai sebagai UPT masing-masing OPD;
c)
DPRD Provinsi Jawa Barat;
d)
Kabupaten/Kota sebanyak 26 termasuk 616 Kecamatan dan 5863 Desa/Kelurahan se-Jawa Barat;
e)
DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
f)
Instansi vertikal yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat;
g)
Lembaga-lembaga perguruan tinggi/universitas negeri dan swasta;
h)
Lembaga-lembaga Diklat pemerintah dan swasta;
i)
Provinsi lain yang memiliki jejaring kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
j)
Lembaga-lembaga Diklat luar negeri yang memiliki jejaring kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
k)
BUMN dan BUMD di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan
143
Pemerintahan Daerah Pasal 2 (1d dan 2) serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 tahun 2007 tentang Pedoman penyelenggaraan Diklat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 8 dinyatakan, bahwa Lembaga Diklat melaksanakan Diklat bagi Pegawai Negeri, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, PNSD, Perangkat Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
b. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 1) Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, maka pembangunan
di bidang
pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat dapat dipandang merupakan faktor strategis dalam mewujudkan visi tahun 2008-2013 yaitu tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun itu diperlukan adanya upaya-upaya
percepatan (akselerasi) pembangunan di bidang-
bidang tersebut, sesuai dengan isu strategis di atas, untuk melaksanakan akselerasi pembangunan bidang-bidang tersebut, maka misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan SDM Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing, meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis
144
potensi lokal, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, meningkatkan daya dukung dan tampung lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan demokrasi. Pencapaian misi termaksud dapat diraih antara lain melalui upaya peningkatan pendidikan bagi masyarakat serta aparatur sebagai pelayan masyarakat. Proses peningkatan pendidikan bagi aparatur salah satunya adalah melalui Diklat. Dengan harapan, setelah aparatur mengikuti Diklat dapat mendorong masyarakat untuk memberdayakan sumber daya atau potensi yang dimilikinya menjadi kekuatan dalam peningkatan kesejahteraannya. Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta akselerasi pembangunan di Jawa Barat, maka perlu SDM yang memiliki kompetensi
sesuai dengan persyaratan
pengangkatan
dalam jabatan. Sebagai upaya mempercepat tercapainya visi dan misi Jawa Barat tersebut
maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan
Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, antara lain melaksanakan
suatu
kegiatan Diklatpim III untuk para pejabat eselon 3 atau calon pejabat eselon 3 yang memiliki kompetensi dan tenaga potensial untuk diangkat jabatan eselon 3.
145
Visi Misi dan Nilai Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Pada prinsipnya Visi Badan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat harus mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya misi kelima yaitu: Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi. Mengacu pada Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, Visi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: ”Unggul dan profesional di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi tahun 2013”. Menjadi Badan Diklat yang unggul dalam pelayanan berarti memiliki berbagai kelebihan dan daya saing yang tinggi dalam pelayanan terhadap para stakeholders baik internal maupun eksternal. Profesional mengandung arti bahwa pengelolaan Diklat senantiasa menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, didukung oleh aparatur yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai berbasis teknologi informasi. Dengan ini diharapkan Badan Diklat mampu bersaing dengan lembaga Diklat aparatur lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Jawa Barat. Misi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan manajemen Diklat yang profesional; (2) Meningkatkan kompetensi SDM Badan Diklat dibidang manajemen Diklat; (3) Mengembangkan infrastruktur Diklat berbasis teknologi informasi;
146
(4) Mengoptimalkan jejaring kerja secara proporsional dengan seluruh stakeholders. 2) Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : a) Misi Kesatu: Tujuan: Mengoptimalkan implementasi sistem Diklat yang profesional. Sasaran: -
Tersedianya input Diklat yang memenuhi persyaratan;
-
Terwujudnya penyelenggaraan Diklat yang profesional;
-
Terwujudnya kualitas alumni sesuai kebutuhan.
b) Misi Kedua: Tujuan: Menciptakan aparatur Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat yang profesional. Sasaran: -
Terwujudnya Widyaiswara yang kompeten dan tersertifikasi;
-
Terwujudnya penyelenggara Diklat yang profesional.
c) Misi Ketiga: Tujuan: Menciptakan sarana dan prasarana Diklat yang memadai berbasis teknologi informasi. Sasaran: -
Terwujudnya gedung kampus Diklat yang memadai;
-
Terwujudnya sarana pembelajaran yang berbasis teknologi informasi;
147
-
Terciptanya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen Diklat yang dikelola secara profesional.
d) Misi Keempat: Tujuan:
Menciptakan
koordinasi
yang
sinergis
dengan
seluruh
steakholders. Sasaran: -
Terwujudnya jejaring kerja horizontal secara berkelanjutan;
-
Terwujudnya jejaring kerja vertikal secara berkelanjutan.
3) Strategi dan Kebijakan a) Strategi Strategi merupakan cara
yang holistik dan terpadu untuk
mempermudah pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Strategi yang ditetapkan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: -
Manfaatkan dukungan pembuat kebijakan untuk lebih mengoptimalkan kelembagaan yang telah terakreditasi;
-
Manfaatkan
komitmen
dan
dukungan
dalam
meningkatkan
pemanfaatan teknologi informasi; -
Optimalkan jejaring kerja untuk lebih memerankan kelembagaan yang telah terakreditasi;
-
Manfaatkan jejaring kerja untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi.
148
b) Kebijakan Untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan sebagai berikut: -
Optimalisasi penyelenggaraan manajemen Diklat yang didukung oleh SDM yang profesional dan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi;
-
Peningkatan dan pemanfaatan SDM aparatur Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat berbasis kompetensi Diklat;
-
Pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur yang dikelola secara profesional yang didukung oleh teknologi informasi;
-
Optimalisasi hubungan kerja dengan steakholders dan customers berbasis teknologi informasi.
c. Nilai/Value Di dalam mencapai tujuan yang sudah dietapkan organisasi memerlukan perumusan sistem nilai yang akan dianut bersama dalam upaya mencapai sasran organisasi. Sistem nilai harus menggambarkan falsafah organisasi yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sistem nilai yang dianut Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah silih asah, silih asih, silih asuh tur cageur, bener, bageur, pinter jeung singer yang diwujudkan melalui:
149
1) Iman dan Taqwa (Imtaq) Dalam pengelolaan Diklat selalu didasari oleh nilai keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hakekatnya semua kegiatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Profesionalitas Profesionalitas mengandung arti bahwa dalam pengelolaan Diklat didasarkan pada kompetensi, motivasi berprestasi, kemampuan dan tanggung jawab serta didasari prinsip-prinsip manajemen modern. 3) Disiplin Dalam pengeloalaan Diklat didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan didukung oleh sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam organisasi. 4) Keterbukaan Dalam pengelolaan Diklat didasari oleh adanya komunikasi timbal balik antara semua unsur Badan Diklat dengan stakeholders, sehingga memudahkan diperolehnya informasi untuk bahan-bahan perbaikan dan pengembangan Diklat. 5) Kebersamaan Dalam menyelengarakan Diklat dibutuhkan kerjasama yang kolaboratif dengan semua stakeholders, sehingga ddiharapkan terciptanya iklim kerja yang saling menghormati peran dan fungsi, saling percaya dan saling menguntungkan dengan prinsip kemitraan.
150
6) Etika Kependidikan dan Pelatihan Dalam pengelolaan Diklat didasari oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan Diklat. 2. Penyelenggaraan Diklatpin III a. Dasar Hukum 1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2) Peraturan Pemerintah
Nomor 100 tahun 2000 Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 3) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
540/XIII/10/6/2001
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; 5) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 tahun 2003 tentang Pedoman Hubungan Kerja Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. b. Tujuan dan Sasaran 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon 3 secara
151
profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya; 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tugas umum dan pembangunan demi terwujudnya
kepemerintahan yang baik. Adapun sasaran Diklatpim III
adalah terwujudnya
PNS yang
memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan eselon 3. c. Kompetensi Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku pejabat eselon 3 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka standar kompetensi yang perlu dimilki oleh PNS pemangku jabatan struktural tersebut adalah sebagai berikut: 1) Menjabarkan visi, misi dan strategi pembangunan nasional umumnya dan Jawa Barat khususnya ke dalam program instansinya; 2) Memahami
dan
mewujudkan
kepemerintahan
yang
baik
(good
governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya; 3) Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasinya serta merancang tindak lanjut yang diperlukan;
152
4) Merumuskan strategi pelaksanaan pelayanan prima sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasi; 5) Menerapkan sistem dan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan unit organisasinya; 6) Meningkatkan kapasitas organisasi dan staf melalui peningkatan kompetensi pegawai dan pendayagunaan organisasinya; 7) Menumbuhkembangkan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya; 8) Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam keragaman; 9) Merumuskan dan memberi masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis dan sistematis; 10) Melaksanakan
pola kemitraan, kolaborasi dan pengembangan jejaring
kerja; 11) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas; 12) Berkomunikasi dalam bahasa Inggris. d. Kegiatan Diklatpim III 1) Perencanaan Berdasarkan rencana strategi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013, ditetapkan rencana program pembinaan dan pengembangan aparatur dan kegiatan Diklatpim III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat merencanakan kebutuhan:
153
a) Jumlah calon peserta. Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat meregistrasi calon peserta Diklatpim III yang telah ditetapkan sebagai peserta Diklat oleh pembina kepegawaian instansi. Persyaratan peserta Diklatpim III adalah PNS yang telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon 3 yang memiliki: -
Sikap, perilaku, dan potensi yang meliputi: moral yang baik, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi, kemampuan menjaga reputasi diri dan instansinya, jasmani dan rohani yang sehat, motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
-
Pangkat/golongan minimal Penata-III/c dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon 3;
-
Pendidikan serendah-rendahnya S1 atau yang sederajat, atau memiliki kompetensi yang setara. Untuk penyetaraan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) dapat mempertimbangkan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, pengalaman dan masa kerja yang relevan dengan peta jabatan dan standar kompetensi jabatan;
-
Penguasaan bahasa Inggris minimal pasif dan memiliki skor toefl minimal 350 atau yang setara. Bagi instansi yang pegawainya mempunyai penguasaan bahasa Inggris yang lebih baik, maka persyaratan minimal tersebut bisa dinaikkan;
154
-
Persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan seperti DP3 minimal baik;
-
Usia sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku minimal 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
-
Lulus tes yang dilakukan melalui tertulis dan wawancara. Jumlah peserta Diklatpim III untuk setiap kelas maksimal 40
orang. Peserta berasal dari instansi lembaga penyelenggara Diklat yang bersangkutan minimal 50%, selebihnya berasal dari instansi pusat dan atau daerah lainnya. Untuk mengakomodasikan peserta dari instansi yang tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan tersebut diatas, dapat diselenggarakan Diklatpim III yang pesertanya antar instansi dengan koordinasi instansi pembina. b) Widyaiswara Persyaratan untuk menjadi tenaga widyaiswara pada Diklatpim III adalah: -
Serendah-rendahnya widyaiswara madya (pangkat minimal Pembina Golongan Ruang IV/a);
-
Berpendidikan minimal S1 atau setara;
-
Berpengalaman dalam birokrasi sesuai dengan tingkat jabatan peserta Diklat dan materi yang diajarkan;
-
Pernah mengikuti Sitting Program pada program Diklatpim III yang diselenggarakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi;
155
-
Pernah mengikuti Training of Trainers (TOT) yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang menjadi minatnya;
-
Dalam hal tidak tersedia pejabat fungsional widyaiswara, maka penyelenggara dapat memberdayakan widyaiswara luar biasa dengan persyaratan minimal yang sama dengan kualifikasi pejabat fungsional widyaiswara. Kompetensi widyaiswara meliputi: menguasai materi yang akan
diajarkan, terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien serta mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus sesuai mata Diklat. c) Sarana dan Prasarana Sarana Diklat yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklatpim III antara lain adalah: -
Papan tulis;
-
Flip Chart;
-
Overhead projector;
-
Sound system;
-
TV dan Video;
-
Kaset;
-
Perekam;
-
Komputer;
-
Buku Wajib;
-
Modul;
156
-
Teknologi Multimedia.
Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklatpim III antara lain adalah: -
Ruang kelas;
-
Ruang diskusi;
-
Ruang seminar;
-
Ruang kantor;
-
Ruang kebugaran;
-
Ruang internet;
-
Laboratorium;
-
Asrama bagi peserta;
-
Perpustakaan;
-
Ruang makan;
-
Fasilitas olahraga/rekreasi;
-
Unit kesehatan;
-
Tempat ibadah.
d) Tenaga Kediklatan lainnya Tenaga Kediklatan pada Diklatpim III dapat berasal dari: -
Widyaiswara;
-
Widyaiswara luar biasa;
-
Pakar dan praktisi;
-
Pejabat Pemerintah dan Pejabat Politik;
-
Pengelola unit program Diklat.
157
Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Widyaiswara dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap sikap dan prilaku peserta. e) Pembiayaan Badan
Diklat
Daerah
Provinsi
Jawa Barat
mengusulkan
pembiayaan penyelenggaraan Diklatpim III dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). f) Waktu dan Tempat Diklatpim III dilaksanakan selama 7 minggu, 360 jam pelatihan, a 45 menit dan peserta diasramakan di Badan Diklat atau di tempat lain yang dinilai memenuhi persyaratan.
2) Pelaksanaan Pada tahun 2008 sampai dengan 2010, Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Diklatpim III sebanyak 12 angkatan dan diikuti oleh 432 orang pejabat struktural eselon 3 dan eselon 4 dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se- Jawa Barat dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2008 Pelaksanaan Diklatpim III pada tanggal 16 April sampai dengan 6 Juni 2008 diikuti oleh 36 orang.
158
Tahun 2009 Pelaksanaan Diklatpim III pada tanggal 17 Maret sampai dengan 7 Mei 2009 diikuti oleh 36 orang, tanggal 22 Maret sampai dengan 12 Mei 2009 diikuti oleh 33 orang, tanggal 25 Mei sampai dengan 11 Juli 2009 diikuti oleh 30 orang, tanggal 15 Juli sampai dengan 2 September 2009 diikuti 37 orang, tanggal 14 Oktober sampai dengan 2 Desember 2009 diikuti oleh 37 orang dan tanggal 21 Oktober sampai dengan 9 Desember 2009 diikuti oleh 39 orang. Tahun 2010 Pelaksanaan Diklatpim III pada tanggal 1 Maret sampai dengan 20 April 2010 diikuti oleh 37 orang, tanggal 9 Mei sampai dengan 28 Juni 2010 diikuti oleh 37 orang, tanggal 20 Juni sampai dengan 9 Agustus 2010 diikuti oleh 37 orang, tanggal 13 Juli sampai dengan 1 September 2010 diikuti oleh 37 orang, dan tanggal 26 September sampai dengan 12 November 2010 diikuti oleh 36 orang. Dari jumlah keseluruhan peserta Diklatpim III diatas, 40 persen atau sebanyak 172 orang sudah menduduki jabatan struktural eselon 3 dan 60 persen atau sebanyak 260 orang merupakan pejabat struktural eselon 4 yang dipandang memiliki potensi untuk promosi menduduki jabatan struktural eselon 3. Khusus peserta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 30 orang terdiri dari 11 orang atau 37 persen sudah menduduki jabatan struktural eselon 3 dan sisanya sebanyak 19 orang atau 63 persen merupakan
159
pajabat struktural eselon 4. Sementara itu, dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini terdapat 402 jabatan struktural eselon 3 yang tersebar di 51 unit kerja dan terdapat 273 pejabat/pegawai yang telah mengikuti Diklatpim III tetapi belum menduduki jabatan struktural eselon 3. Berdasarkan kepangkatan, para peserta Diklatpim III memiliki pangkat terendah Penata golongan ruang III/c dan tertinggi Pembina golongan ruang IV/a. Berdasarkan umur, para peserta Diklatpim III memiliki umur terendah 39 tahun dan tertinggi memiliki umur 54 tahun. Berdasarkan pendidikan peserta memiliki pendidikan terendah S1 dan tertinggi memiliki pendidikan S2. Peserta Diklatpim III tersebut diatas, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Peserta Diklatpim III Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk setiap angkatan peserta Diklatpim III. Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penetapan Kurikulum Diklatpim III Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk setiap angkatan peserta Diklatpim III. Struktur kurikulum dan mata Diklatpim III ditetapkan sesuai dengan Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi
Negara
540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman penyelenggaraan Diklatpim III.
Nomor
160
Kurikulum penyelenggaraan Diklatpim III dikembangkan atas dasar keterkaitan langsung dengan kompetensi yang diperlukan bagi pejabat eselon 3 dalam rangka reformasi administrasi publik. Berdasarkan ciri kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta Diklatpim III, maka struktur kurikulumnya disusun dalam empat kajian, yaitu: a) Kajian Sikap dan Perilaku Diarahkan pada pengembangan dan penguasaan sikap dan perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal dan eksternal b) Kajian Manajemen Publik Diarahkan pada pembahasan
dan penguasaan
konsep-konsep
manajemen publik yang relevan dalam menangani masalah-masalah sektor, lintas sektor, wilayah dan lembaga dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal. c) Kajian Pembangunan Diarahkan pada pemahaman dan penguasaan teori dan indikatorindikator pembangunan serta pemecahan permasalahan kebijakan, utamanya yang terkait dengan bidang tugasnya. d) Kajian Aktual Pembangunan Diarahkan pada pembahasan isu-isu aktual dan penerapan materi Diklatpim III.
161
Sesuai dengan struktur kurikulum, mata Diklat dalam Diklatpim III adalah: a) Kajian sikap dan perilaku, mata diklat dalam kajian ini adalah: -
Kepemimpinan di alam terbuka;
-
Pengembangan potensi diri;
-
Kepemimpinan dalam organisasi.
b) Kajian menajemen publik, mata Diklat kajian ini adalah; -
Analisis kebijakan publik;
-
Hukum Administrasi Negara;
-
Membangun kepemerintahan yang baik;
-
Kepemimpinan dalam keragaman budaya;
-
Negosiasi, kolaborasi dan jejaring kerja;
-
Pengembangan pelaksanaan pelayanan prima;
-
Teknik-teknik analisis manajemen;
-
Pemberdayaan SDM;
-
AKIP dan pengukuran kinerja;
-
Teknologi informasi dalam pemerintahan;
-
Telaahan staf paripurna.
c) Kajian Pembangunan, mata Diklat dalam kajian ini adalah: -
Teori dan indikator pembangunan;
-
Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional;
-
Sistem pengelolaan pembangunan;
-
Muatan teknis substantif lembaga.
162
d) Aktualisasi, mata Diklat dalam kajian ini adalah: -
Isu aktual sesuai tema;
-
Observasi Lapangan (OL);
-
Kertas Kerja Perorangan (KKP);
-
Kertas Kerja Kelompok (KKK) dan Kertas Kerja Angkatan (KKA). Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai program
Diklatpim III, metode Diklat yang paling sesuai dalam PBM adalah andragogi. Dalam hal ini peserta Diklat dipacu berpartisifasi secara aktif dengan jalan saling asah, saling asih dan saling asuh diantara peserta. Dalam penerapan pendekatan andragogi perlu dipahami hal-hal sebagai berikut: a) Para peserta sebagai orang dewasa ingin diperlakukan sebagai seorang dewasa, tidak sebagai anak-anak; b) Peserta dilibatkan dalam PBM melalui komunikasi dua arah, sehingga membuka kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah; c) Kekayaan pengalaman peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah aktual yang dihadapi peserta baik selaku staf maupun pimpinan dalam organisasi untuk dicarikan pemecahannya. Berdasarkan pendekatan tersebut maka metode yang digunakan PBM adalah sebagai berikut: a) Ceramah, yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi dan latihan dengan komposisi teori 40% dan praktek penerapan 60%;
163
b) Pendalaman materi: -
Peserta melakukan komunikasi antar peserta secara terorganisasi dan berpikir secara dinamis, agar terbentuk pola pikir dan pola tindak secara tim (team learning);
-
Peserta diberi latihan untuk saling bekerjasama secara aktif dalam berpikir, menyumbangkan ide, mengidentifikasi, membahas, dan memecahkan masalah yang menjadi topik pembahasan kelompok.
c) Studi kasus: -
peserta dihadapkan pada suatu peristiwa nyata atau masalah yang pernah terjadi, mencari faktor penyebab terjadinya kasus, dan cara pemecahan yang setepat-tepatnya;
-
peserta
diharapkan
dapat
mengembangkan
keterampilan
dan
kecakapan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kondisi yang nyata dengan menggunakan konsep dan referensi yang dipelajari. d) Diskusi Dalam diskusi ini, peserta membahas tema dan topik-topik permasalahan dalam kelompok, dengan sasaran antara lain, untuk mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah, tukar menukar informasi serta memperkaya gagasan. e) Simulasi/ Role Playing Dalam simulasi ini, para peserta melakukan pembelajaran dengan memainkan peran dalam situasi tertentu, seperti bermain peran (role playing) dan permainan (games).
164
f) Penulisan kertas kerja: -
Peserta secara perseorangan maupun berkelompok diwajibkan menulis kertas kerja mengenai suatu topik tertentu yang merupakan latihan untuk merumuskan, menganalisis, menyimpulkan dan menyarankan serta menyajikan hasil pemikirannya secara teratur, lengkap dan meyakinkan;
-
Baik secara perseorangan maupun berkelompok, peserta diwajibkan menyajikan, membahas dan saling menanggapi kertas kerja dalam forum pendalaman materi seperti diskusi dan seminar antar peserta. Diklatpim III Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan selama 6
(enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari untuk setiap angkatan bertempat di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Windu Nomor 26 Bandung atau di tempat lain yang dinilai memenuhi persyaratan.
3) Evaluasi Evaluasi yang dilakukan pada Diklatpim III Pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi Evaluasi terhadap peserta, widyaiswara dan penyelenggara. Evaluasi terhadap peserta meliputi penilaian aspek sikap dan perilaku kepemimpinan, dengan indikator : a) Disiplin, adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh yang ditetapkan penyelenggara terdiri dari kerapihan berpakaian, ketepatan hadir dalam setiap kegiatan Diklat, kesungguhan mengikuti setiap kegiatan, kejujuran dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas;
165
b) Kerjasama, adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama terdiri dari kontribusi dalam penyelesaian tugas bersama, membina keutuhan dan kekompakan kelompok, tidak mendikte atau mendominasi kelompok, mau menerima pendapat orang lain; c) Kepemimpinan,
adalah
kemampuan
bersikap
taat
asas,
bertanggungjawab, memiliki visi kedepan, serta mampu memberdayakan tim secara demokratis terdiri dari konsistensi dan tanggungjawab, visioner, pemberdayaan (empowering) dan demokratis; d) Prakarsa,
adalah
kemampuan
untuk
mengajukan
gagasan
yang
bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas terdiri dari membantu membuat iklim Diklat yang menggairahkan, mampu membuat saran demi kelancaran Diklat, aktif mengajukan pertanyaan yang relevan, mampu mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan. Penilaian terhadap sikap dan perilaku kepemimpinan peserta dilakukan berdasarkan pengamatan yang cermat oleh widyaiswara, penyelenggara, pembimbing, pendamping, dan pengamat selama PBM, selama Diklat berlangsung baik kegiatan di dalam maupun diluar kelas yang meliputi: kegiatan belajar di kelas, kegiatan belajar harian di asrama, diskusi, penyusunan kertas kerja dan seminar, olahraga dan kegiatan ekstra kurikulum lainnya, kegiatan outbound dan observasi lapangan (OL).
166
Penilaian aspek akademik/kekuasaan materi dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang cermat terhadap hasil ujian akhir, kualitas kertas kerja, penyajian dan penguasaan KKP, partisifasi dan kualitas pemikiran, pembahasan
dan
tanggapan
dalam
penyusunan
KKK,
kemampuan
melakukan observasi lapangan dan partisipasi dalam seminar. Penilaian aspek akademik/ penguasaan materi ini dilakukan oleh penyelenggara, widyaiswara, pembimbing, narasumber dan moderator seminar. Unsur yang dinilai mengenai penguasaan materi dan bobotnya adalah: a) Hasil ujian akhir
: 20%
b) KKP
: 15%
c) KKK
: 10%
d) OL
: 10%
Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kelulusan peserta oleh suatu tim yang terdiri dari Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, Penanggung jawab Harian Program Diklat yang berjalan, Koordinator widyaiswara dan Penanggung jawab Evaluasi Program Diklat. Evaluasi akhir dilakukan untuk memperoleh hasil evaluasi terhadap aspek sikap dan perilaku kepemimpinan serta aspek akademis/penguasaan materi.
Nilai
sikap
dan
perilaku
kepemimpinan
serta
nilai
akademis/penguasaan materi direkapitulasi dengan pembobotan masingmasing sehingga menghasilkan nilai akhir. Penguasaan materi merupakan nilai dari hasil ujian yang diperoleh dengan cara: Nilai hasil ujian (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (45%).
167
Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala lembaga Diklat dan Penyelenggara. Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut: a) Lulus sangat memuaskan
(Skor: 92,5-100)
b) Lulus memuaskan
(Skor: 85,0-92,4)
c) Lulus baik sekali
(Skor: 77,5-84,9)
d) Lulus baik
(Skor: 70,0-77,4)
e) Tidak Lulus
(Skor: dibawah 70,0)
Apabila nilai rata-rata akhir yang dicapai peserta kurang dari 70,0 dinyatakan tidak lulus atau ketidak hadiran peserta melebihi 5% dari jumlah jam pelajaran. Peserta Diklatpim III di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008, 2009 dan 2010 yang diikuti oleh 432 orang pejabat struktural eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Jawa Barat dinyatakan lulus semuanya dengan kualifikasi memuaskan dan baik sekali serta dengan nilai tertinggi 85,20, nilai terendah 80,55 dan nilai rata-rata 82,36. Kepada para peserta Diklatpim III yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Evaluasi terhadap widyaiswara dilakukan pada aspek kinerja antara lain: penguasaan materi, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan, ketepatan waktu, kehadiran dan menyajikan, penggunaan metode dan sarana Diklat, sikap dan perilaku, cara menjawab pertanyaan dari peserta,
168
penggunaan bahasa, pemberian motivasi kepada peserta, pencapaian tujuan pembelajaran, kerapihan berpakaian, kerjasama antar widyaiswara, peserta dan penyelenggara. Penilaian terhadap widyaiswara dilakukan oleh peserta dan penyelenggara sebagai masukan untuk peningkatan kinerjanya pada masa yang akan datang. Evaluasi terhadap penyelenggara dilakukan oleh widyaiswara dan peserta dengan aspek yang dinilai yaitu: efektivitas penyelenggaraan, ketersediaan bahan Diklat, kesiapan sarana Diklat, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana, ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana Diklat, kebersihan kelas, asrama, kafetaria, kamar mandi, wc dan lain-lain, ketersediaan fasilitas olahraga dan kesehatan. Kemudian hasilnya diolah dan disimpulkan
oleh
penyelenggara
sebagai
bahan
masukan
untuk
penyempurnaan program Diklat yang akan datang. e. Data PNS yang telah mengikuti Diklatpim dan data jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari hasil rekapitulasi Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Barat tahun 2008, PNSD Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang merupakan potensi dasar utama sebagai target group kediatan Diklat dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.1. Rekapitulasi PNSD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan No 1 2
JENIS KELAMIN
PENDIDIKAN SD
SMP
SMA
DII
DIII
SARJANA
Laki-laki 1018 719 4483 273 471 2678 Perempuan 25 15 1473 501 695 1667 Total 1043 734 5956 774 1166 4345 Sumber : Rencana Aksi 2009 Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat
PASCA SARJANA 599 236 835
DOKTOR 12 2 14
TOTAL 10253 4614 14867
169
Hasil rekapitulasi PNSD Provinsi Jawa Barat yang telah mengikuti Diklatpim adalah: 1) Diklatpim I
: 10 orang (0%)
2) Diklatpim II
: 142 orang (6%)
3) Diklatpim III : 714 orang (30%) 4) Diklatpim IV : 1496 orang (64%). Data jumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
168 Tabel 4.2. Jumlah Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ESELON
JUMLAH ESELON No.
UNIT KERJA
1
2
1. 2.
SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SELURUHNYA
I
II
III
IV
JUMLAH
JUMLAH
ESELON
ESELON
I
II
III
IV
A
B JML A
B
JML
A
B
JML
A
B
JML
YG TERISI
BLM TERISI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
21
47
111
0
1
1
7
12
19
47
0
47
109
0
109
176
4
0
1
5
15
0
0
0
1
0
1
5
0
5
15
0
15
21
0
3.
DINAS PENDIDIKAN
0
1
9
27
0
0
0
1
0
1
9
0
9
26
0
26
36
1
4.
DINAS KESEHATAN
0
1
9
26
0
0
0
1
0
1
9
0
9
25
0
25
35
1
5.
DINAS PENDAPATAN
0
1
38
115
0
0
0
1
0
1
37
0
37
111
0
111
149
5
6.
DINAS SOSIAL
0
1
14
42
0
0
0
1
0
1
13
0
13
40
0
40
54
3
7.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
0
1
8
24
0
0
0
1
0
1
8
0
8
24
0
24
33
0
8.
DINAS PERHUBUNGAN
0
1
9
27
0
0
0
1
0
1
8
0
8
27
0
27
36
1
9.
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
0
1
10
30
0
0
0
1
0
1
10
0
10
29
0
29
40
1
10.
DINAS BINA MARGA
0
1
11
33
0
0
0
1
0
1
11
0
11
32
0
32
44
1
11.
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
0
1
12
36
0
0
0
0
0
0
12
0
12
34
0
34
46
3
12.
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
0
1
7
21
0
0
0
1
0
1
7
0
7
21
0
21
29
0
13.
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
0
1
11
33
0
0
0
1
0
1
11
0
11
33
0
33
45
0
0
1
6
18
0
0
0
1
0
1
6
0
6
18
0
18
25
0
14.
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
15.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0
1
11
31
0
0
0
1
0
1
11
0
11
29
0
29
41
2
16.
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
0
1
13
39
0
0
0
1
0
1
13
0
13
39
0
39
53
0
17.
DINAS PETERNAKAN
0
1
13
39
0
0
0
1
0
1
12
0
12
37
0
37
50
3
18.
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
0
1
14
42
0
0
0
1
0
1
13
0
13
37
0
37
51
6
19.
DINAS KEHUTANAN
0
1
8
24
0
0
0
1
0
1
6
0
6
23
0
23
30
3
20.
DINAS PERKEBUNAN
0
1
8
24
0
0
0
1
0
1
8
0
8
24
0
24
33
0
170
169 21.
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
0
1
4
12
0
0
0
1
0
1
4
0
4
11
0
11
16
1
22.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0
1
6
18
0
0
0
1
0
1
6
0
6
17
0
17
24
1
23.
INSPEKTORAT
0
1
5
15
0
0
0
1
0
1
5
0
5
15
0
15
21
0
24.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0
1
8
18
0
0
0
1
0
1
8
0
8
18
0
18
27
0
25.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0
1
5
10
0
0
0
1
0
1
5
0
5
10
0
10
16
0
26.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
27.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
0
1
4
9
0
0
0
1
0
1
3
0
3
8
0
8
12
2
28.
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
4
0
4
11
0
11
16
1
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
0
1
8
17
0
0
0
1
0
1
8
0
8
16
0
16
25
1
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
11
0
11
17
0
0
1
5
11
0
0
0
1
0
1
5
0
5
10
0
10
16
1
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
0
4
5
0
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. 36. 37.
38. 39.
BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IIII BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH
171
170 40.
RUMAH SAKIT JIWA
0
1
8
12
0
0
0
0
1
1
1
7
8
12
0
12
21
0
41.
RUMAH SAKIT PARU
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
0
4
5
0
42.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN
0
1
8
12
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
0
2
4
17
43.
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
0
1
5
3
0
0
0
1
0
1
4
0
4
3
0
3
8
1
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
0
4
5
0
0
1
5
10
0
0
0
1
0
1
4
0
4
10
0
10
15
1
0
1
4
12
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
0
6
7
10
44. 45. 46.
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA SEKRETARIAT BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN JABODETABEKJUR
47.
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
0
1
4
8
0
0
0
0
1
1
0
4
4
8
0
8
13
0
49.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
0
1
3
6
0
0
0
1
0
1
3
0
3
6
0
6
10
0
50.
PERUM JASA TIRTA II JATILUHUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
9
0
0
0
1
0
1
4
0
4
9
0
9
14
0
1
66
402
1.061
0
1
1
47
15
62
369
12
381
1.016
0
1.016
1.460
70
51.
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JUMLAH
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
172
173
Adapun jumlah PNSD berdasarkan tingkat pendidikan di kabupaten/kota dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.3. PNSD berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat No
UNIT KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kota Bekasi Kota Banjar Kab. Bandung Kota Cimahi Kab. Kuningan Kota Bogor Kota Bandung Kota Cirebon Kab. Sumedang Kota Sukabumi Kota Depok Kab. Tasikmalaya Kab. Indramayu Kab. Sukabumi Kota Tasikmalaya Kab. Cirebon Kab. Karawang Kab. Cianjur Kab. Subang Kab. Ciamis Kab. Bandung Barat Kab. Majalengka Kab. Bekasi Kab. Purwakarta Kab. Garut Kab. Bogor Jumlah
SD 215 106 740 115 388 473 1133 200 325 244 51 596 173 309 209 376 524 468 569 434 206 451 303 219 382 756 9965
SMP 324 74 565 98 331 292 717 583 458 192 87 511 226 648 183 517 507 551 382 502 504 311 344 225 618 571 10321
SMA 3533 927 4300 964 3465 2035 8647 1841 2843 1666 1165 9609 4555 3670 2082 3147 4049 4405 3211 3996 1645 3116 2923 2661 3935 4370 88760
D1 96 68 857 33 258 64 0 45 258 41 0 0 0 61 249 569 160 373 256 401 273 338 361 79 178 865 5883
PENDIDIKAN D2 D3 D4 155 627 29 604 326 0 7900 1095 40 1080 610 28 3831 977 0 1519 424 0 0 5626 0 120 982 384 4426 1004 23 799 505 19 0 349 0 0 759 0 0 2437 0 5308 667 9 1924 734 13 4723 1178 28 4631 1190 26 5234 654 0 3777 794 20 6548 1349 1820 3530 694 45 3284 720 12 2593 482 263 1791 438 4 1343 1750 58 7923 1097 47 73043 27468 2868
Sumber : Rencana Aksi 2009 Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat
S1 5735 928 4034 2317 3698 2879 8143 1910 3545 1523 843 3791 4346 3884 3080 4257 3314 3359 3428 2397 2588 4383 3341 1488 10754 4043 94008
S2 228 81 104 127 215 432 308 146 240 155 104 247 172 272 187 288 144 120 257 220 143 298 299 112 322 118 5339
S3 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 3 17
JML 10943 3114 19636 5372 13163 8119 24574 6211 13151 5145 2599 15513 11909 14830 8661 15084 14545 15164 12694 17667 9630 12914 10910 7018 19340 19797 317703
174
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 1. Analisis Program Diklatpim III yang Ditawarkan Sesuai dengan Visi, Misi dan Strategi Penyelenggaraan program Diklatpim III dalam meningkatkan kualitas pejabat struktural eselon 3 yang ditawarkan perlu disesuaikan dengan kecenderungan yang akan dihadapi, disusun sesuai dengan visi dan misi. Strategi yang tepat perlu pula dibuat untuk dapat mencapai sasaran lembaga secara optimal. Kecenderungan di masa depan ditandai dengan perubahan dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, mengindikasikan perlunya SDM yang handal dalam menanggulangi setiap kecenderungan yang akan dihadapi oleh pemerintah. Visi, misi dan strategi harus disusun dengan perencanaan yang matang, karena hal ini juga sangat penting untuk kelanjutan lembaga, disamping itu juga dapat membedakan antar satu lembaga dengan lembaga lain, bahwa dalam penyusunan program Diklatpim III telah disesuaikan dengan visi dan misi yang ada. Ditinjau dari pemaduan antara tujuan pimpinan dan tujuan bawahan dengan tujuan organisasi, maka dapat dilihat pada gambar 4.1.
175
Gambar 4.1. No Positive Organizational Accomplisment Sumber: Blancard, 1993: 153 Melihat gambar di atas, diharapkan organisasi dapat menciptakan iklim yang dapat disesuaikan dengan berbagai pihak. Orang-orang dalam organisasi (pimpinan dan bawahan), memandang apakah tujuan mereka sejalan dengan tujuan organisasi atau meskipun dia berbeda, namun tujuan tersebut dapat dipenuhi sebagai hasil dari upaya pencapaian tujuan organisasi, makin tinggi prestasi bawahan makin tinggi pula produktivitas organisasi. Situasinya dapat dilihat pada gambar di halaman berikut ini.
Gambar 4.2. Integration of Goals of Management, Subordinates, And The Organization-Moderate Organizational Accomplisment Sumber: Blancard, 1993: 154
Salah satu cara yang dilakukan oleh para pemimpin yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antar tujuan individual dengan tujuan organisasi
176
adalah dengan menciptakan loyalitas para pengikutnya terhadap mereka. Pimpinan dalam melakukan tugasnya dengan menjadi penyambung lidah antara para pengikut (peserta) dengan pimpinan yang lebih tinggi. Pimpinan seperti ini tidak mengalami kesukaraan untuk dapat mengkomunikasikan tujuan organisasi dan tujuan bawahan. Apabila kesenjangan antara tujuan organisasi dengan tujuan bawahan telah terjembatani, maka secara keseluruhan tujuan lembaga akan dapat dicapai secara maksimal sesuai dengan harapan semua pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program Diklatpim III yang dilaksanakan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah disusun sesuai dengan visi dan misinya. Memperhatikan proses dan mekanisme perencanaan Diklat yang dilakukan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dikemukakan bahwa program Diklatpim III yang ditawarkan adalah salah satu program dan kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, strategi dan kebijakan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam rencana strategi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. Hal itu ditegaskan pula oleh pernyataan pejabat Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat yang intinya bahwa: Seluruh program dan kegiatan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk didalamnya program Diklatpim III adalah rangkaian tindak lanjut dari strategi dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga dan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun berdasarkan kenyataan di lapangan sebagaimana dikemukakan oleh alumni Diklatpim III sebagai berikut:
177
Program Diklatpim III tidak menjamin dapat memenuhi harapan para peserta dan memenuhi harapan pencapaian tujuan organisasi mengingat motivasi keikutsertaan dalam Diklatpim III kebanyakan lebih kepada formalitas untuk mendapatkan sertifikat tanda lulus Diklatpim III atau sekedar melaksanakan tugas pimpinan dan atau sekedar istirahat menghindari kejenuhan di tempat kerja. Dengan demikian, dalam rangka menjamin efektivitas kesesuaian program Diklatpim III yang ditawarkan sesuai dengan visi, misi dan strategi lembaga, perlu dilakukan langkah dan upaya yang lebih selektif dan kompetitif dalam penentuan calon peserta Diklatpim III. Hal itu diperlukan guna mengantisipasi adanya kesenjangan antara tujuan organisasi dengan tujuan peserta Diklatpim III setelah selesai melaksanakan Diklat dan bertugas kembali di tempat kerjanya.
2. Training Needs untuk Kebutuhan Pengembangan SDM dilihat dari Tuntutan Formasi Organisasi dan Tuntutan Tugas SDM yang dibutuhkan dalam menghadapi masa depan yang semakin kompetitif di era globalisasi adalah SDM yang bermutu, karena gaung yang timbul kepermukaan di masa depan adalah peningkatan mutu hidup. Dengan meningkatnya mutu hidup, maka akan meningkat pula martabat kehidupan manusia. Dalam mengisi martabat kehidupan haruslah diisi dengan SDM yang bermutu, yaitu SDM yang unggul dan hal ini harus disiapkan melalui life long learning. Menghadapi masa masa depan, menuntut manusia-manusia yang bukan hanya sekedar berpikir, tetapi manusia yang mampu berbuat. Untuk ini diperlukan Diklat yang berkesinambungan (komprehensif). Diklatpim III merupakan salah satu sarana yang tepat untuk menghasilkan SDM dalam hal ini pejabat struktural eselon 3 yang berkualitas dalam mengarungi era globalisasi mendatang.
178
Walaupun dalam penyelenggaraaan Diklatpim III di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat telah disusun sesuai dengan formasi organisasi dan tuntutan tugas lembaga di masa depan, namun dalam penyelenggaraannya belum ada perencanaan yang matang. Perencanaan hanya disusun dalam perencanaan jangka pendek, untuk setiap program Diklatpim III. Hal itu ditegaskan pula oleh pernyataan pejabat Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: Penyelenggaraan manajemen Diklat lebih terfokus pada aspek pelaksanaan, sehingga fungsi perencanaan yang harus diawali dengan analisis kebutuhan Diklat, belum berjalan sesuai dengan diharapkan. Dari kenyataan di lapangan, ternyata alumni Diklatpim III dalam melaksanakan tugasnya ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Mungkin dalam pelaksanaan Diklat, peserta dididik dan dilatih secara homogen, sedangkan tugas yang menanti di lapangan adalah heterogen. Artinya, program Diklatpim III kurang disesuaikan dengan formasi organisasi dan tuntutan tugas. Dalam penyelenggaraan Diklatpim III di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditawarkan program yang disesuaikan dengan kecenderungan yang akan dihadapi oleh lembaga untuk mencapai tujuan secara optimal sebagai pegawai/pejabat di pemerintahan.
Kecenderungan di masa depan terlihat bahwa terjadi perubahan dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut, diperlukan SDM yang handal dalam menangani setiap
179
kecenderungan yang akan dihadapi. Oleh karena itu diperlukan Training need untuk kebutuhan pengembangan SDM yang dilihat dari tuntutan formasi organisasi dan tuntutan tugas yang implementasinya dilakukan melalui proses perencanaan Diklat yang harus diawali dengan analisis kebutuhan Diklat.
3. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyelenggaraan Diklatpim III a. Faktor-faktor yang Mendukung Penyelenggaraan Diklatpim III 1) SDM Dalam kegiatan suatu organisasi dibutuhkan SDM, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan. Kerjasama keduanya akan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga. SDM yang ikut mendukung program Diklatpim III adalah: a) Penyelenggara Dalam
penyelenggaraan
program
Diklatpim
III
dibutuhkan
penyelenggara (pengelola) yang profesional, karena keberhasilan Diklat sangat ditentukan oleh pegawai-pegawai yang terampil dalam menangani program Diklat tersebut (Harun, 2000:155). Human relation yang baik perlu dikembangkan dalam pelaksanaan tugas. Keterampilan memimpin perlu ditampilkan oleh penyelenggara seperti: technical skill, human skill, and conceptual skill. Dalam melaksanakan tugas, penyelenggara Diklatpim III selalu mengacu kepada peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang ada di lembaga dan telah disusun melalui assessment centre. Dalam penempatan jabatan
180
penyelenggara telah diupayakan secara the right man on the right place. Berarti dalam menduduki suatu jabatan di pemerintahan didasarkan kepada kemampuan/keahlian yang dimiliki pegawai dan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing pegawai tersebut. Berkaitan dengan masalah ini, Blanchard mengemukakan kontinum kepemimpinan yang berhasil dan yang efektif sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 4.3 Succesful And Effective Leadership Continuums Sumber: Blancard, 1993: 143
Dengan memperhatikan gambar di atas, terlihatlah bahwa apabila gaya kepemimpinan A tidak sesuai dengan pengharapan B, dan apabila B hanya melakukan pekerjaan karena posisi kuasa A, maka dapat dikatakan bahwa A
181
adalah pemimpin yang berhasil tetapi tidak efektif. Tanggapan B sesuai dengan yang diinginkan A, karena dapat terpenuhi dengan memenuhi keinginan A. Sebaliknya, apabila gaya kepemimpinan A mengarah pada tanggapan yang berhasil dan B melakukan tugas dengan sukarela dan merasa ada hasil yang diperoleh, maka B menghormati dan mau bekerja sama dengannnya, dengan menyadari bahwa permintaan A konsisten dengan tujuan pribadinya. Nyatanya, B merasa tujuan pribadinya itu dapat dicapai melalui aktivitas tersebut. Inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan yang efektif. b) Widyaiswara Widyaiswara merupakan faktor pendukung yang amat penting untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan Diklatpim III. Tanpa ditunjang oleh widyaiswara yang profesional, sulit rasanya untuk mencapai tujuan Diklatpim III sebagaimana yang diharapkan. Widyaiswara bertugas mengajar dan melatih peserta Diklatpim III dengan kewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian serta peningkatan pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan bangsa. Peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan adalah pengembangan kualitas pejabat struktural eselon 3 yang ditempuh melalui pendidikan (life long learning). Dalam hal ini widyaiswara yang bertugas di Badan Diklat perlu dikembangkan kompetensinya untuk meningkatkan kualitas Diklatpim III dan produktivitas lembaga. Dalam rangka peningkatan kualitas widyaiswara perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) perlu dibuat sistem/aturan mengenai jabatan
182
fungsional
widyaiswara;
(2)
kompetensi
widyaiswara
perlu
lebih
ditingkatkan; (3) perlu penetapan kriteria untuk profesional; dan (4) output Diklatpim III akan menjadikan pegawai pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat. c) Peserta Peserta Diklatpim III merupakan aset lembaga yang harus dikelola dengan maksimal. Dengan demikian, faktor peserta sebagai pendukung terselenggaranya Diklat perlu diperhatikan dengan baik, ditinjau dari segi kepemimpinan, pelayanan, pengawasan, dan penilaian yang ditampilkan oleh penyelenggara serta widyaiswara. Walaupun secara langsung pengawasan dan penilaian dalam PBM telah menjadi tanggung jawab widyaiswara, namun penyelenggara juga ikut bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang berlangsung di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat. Peserta Diklatpim III di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat beraneka ragam (heterogen) latar belakang pendidikannya. Melalui Diklatpim III mereka dididik dan dilatih untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas-tugas di masa
yang akan datang. Calon peserta harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Diklat (pemerintah), sebagai penyelenggara Diklatpim III.
Melalui Diklatpim III diharapkan adanya peningkatan produktivitas pegawai dalam hal ini pejabat struktural eselon 3, dalam memajukan organisasi sehingga yang bersangkutan memiliki wawasan kerja dan
183
keterampilan kerja yang luas dan diharapkan adanya perubahan sikap mental dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Dengan demikian, alumni Diklat dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. 2) Kurikulum Kurikulum adalah salah satu faktor yang amat penting dalam menunjang keberhasilan Diklatpim III. Tanpa penyusunan kurikulum yang matang dan menjangkau kebutuhan lembaga di masa depan, maka sulit untuk dapat mencapai tujuan yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Tujuan umum dari Diklatpim III ini, yaitu memberikan pembekalan kepada peserta didik agar dengan bekal pengetahuan yang didapat dalam Diklatpim III yang mereka peroleh mereka akan memiliki sikap yang profesional. Dengan demikian, peserta yang telah mengikuti program Diklatpim III diharapkan memiliki sikap dan budaya kerja yang sesuai dengan kebutuhan lembaga serta memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sebagai tenaga pegawai dari berbagai jenjang yang ada. Dari hasil wawancara, diperoleh data bahwa penyusunan kurikulum sudah disesuaikan dengan kebutuhan masa depan lembaga dalam rangka mengembangkan
SDM di Badan Diklat. Tetapi dari data dokumentasi
diperoleh bahwa kurikulum yang ada sekarang ini masih dipandang belum mengakomodasikan kebutuhan operasional di lapangan. Dalam rangka kebutuhan di atas diberi peluang untuk mengadakan penyempurnaan
184
kurikulum. Namun dalam perbaikan/perubahan belum dilaksanakan secara kontinyu. Untuk mengetahui apakah kurikulum yang telah disusun dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, tentunya diperlukan evaluasi yang baik dan benar. Evaluasi program Diklatpim III dalam PBM secara langsung
dilaksanakan
oleh
widyaiswara.
Evaluasi
tersebut
harus
dilaksanakan secara kontinyu sejak awal sampai akhir proses penyelenggaraan Diklatpim III. Berkaitan dengan masalah evaluasi ini Laird (dalam Harun, 2000: 164) mengemukakan salah satu hal yang dapat menolong kita dalam melaksanakan evaluasi adalah: That evaluation begins in the design phase-not after the program has ended. Dari ungkapan di atas, jelaslah bahwa evaluasi dimulai sejak fase perencanaan, bukan sesudah program berakhir. Evaluasi program Diklatpim III sangat bermanfaat untuk: (1) mengetahui keunggulan dan kelemahan Diklatpim III; (2) menentukan apakah penyelenggaraan program Diklat perlu dilanjutkan; (3) mengetahui apakah hasil Diklat yang diperoleh telah sesuai dengan harapan; (4) mengetahui apakah Diklatpim III merupakan investasi dalam pengembangan SDM; dan (5) menambah reputasi, baik bagi organisasi maupun bagi pegawai dan mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan Diklatpim III. Manfaat evaluasi program Diklatpim IIII akan terasa bagi peserta, widyaiswara, penyelenggara, dan sistem penyelenggaraan Diklatpim III. Lanjutan evaluasi program Diklat (output) adalah evaluasi hasil (outcome), hal
185
ini dapat dilaksanakan pada alumni Diklatpim III. Dalam evaluasi outcome, atasan langsung alumni tidak mempunyai pola standar untuk melaksanakan program evaluasi tersebut. Evaluasi terhadap alumni Diklatpim III dapat menjadi feedback bagi lembaga umumnya dan terhadap sistem penyelenggaraan Diklat khususnya. Model evaluasi feedback dapat dilihat pada gambar berikut: (FEEDBACK LOOPS)
SUM OF PAST EXPERIENCE
MOTIVE BEHAVIOR
AVIABILITY
GOAL
Gambar 4.4. Feedback Models Sumber: Blancard, 1993: 175 Melalui program Diklatpim III diharapkan peserta yang telah mengikuti program Diklat tersebut mengalami perubahan, baik dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, maupun perubahan sikap. Hal ini dapat terlaksana apabila program Diklatpim III diselenggarakan dengan cara efektif dan efisien.
Agar lebih cepat dalam proses pengenalan tugas-tugas di lapangan, alumni diharapkan harus bersikap proaktif dalam setiap pelaksanaan tugas untuk memadukan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan situasi
186
dan kondisi yang dihadapi dalam setiap aktivitas. Berkaitan dengan masalah ini Covey (dalam Harun, 2000: 166) mengemukakan bahwa salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh individu yang efektif agar dapat bekerja dengan cara yang efektif pula adalah: Be proactive. Dengan demikian, individu yang efektif akan selalu mencari alternatif, selalu memilih dari berbagai alternatif, selalu mengontrol perasaan, selalu meningkatkan penampilan, memiliki imajinasi tinggi, selalu memiliki keinginan untuk merespon dan adanya rasa independen. Dikemukakan oleh pejabat Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa: Evaluasi yang harus dijadikan bahan masukan terhadap perencanaan dan pengembangan program Diklat berikutnya, belum berfungsi sebagaimana mestinya. Guna
efektivitas
perencanaan,
pelaksanaan
dan
evaluasi
penyelenggaraan Diklat, pengawasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam pelaksanaan program Diklatpim III. Tanpa pengawasan yang benar-benar dilaksanakan sulit untuk menentukan apakah tujuan yang ditetapkan sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi program Diklatpim III telah dilaksanakan pada setiap tahapan, yang akhirnya dituangkan dalam surat keputusan kepala Badan Diklat serta ditugaskan
ke tempat tugas masing-masing.
Pengawasan
terhadap pelaksanaan setiap tahap dalam program Diklatpim III perlu ditingkatkan agar hasil yang diperoleh lebih efektif dan efisien. 3) Sarana dan Prasarana
187
Salah satu faktor pendukung penyelenggaraan Diklatpim III adalah sarana dan prasarana. Dalam penyelenggaraan Diklatpim III di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat tersedia sarana dan prasarana yang sangat memadai. Fasilitas yang tersedia lainnya seperti: ruang kuliah, laboratorium bahasa, tempat tidur, loundry, perpustakaan, kafetaria, dan sarana lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Badan Diklat telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan memadai. 4) Dana Dalam melaksanakan setiap kegiatan semua organisasi membutuhkan dana yang dapat memenuhi kebutuhan untuk menunjang kegiatan tersebut. Dalam hal ini, Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyediakan dana yang dapat mencukupi kebutuhan peserta Diklatpim III yang bersumber dari pemerintah. Dana yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan, sehingga diharapkan kegiatan program Diklatpim III akan terselenggara dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan yang didapat bahwa dana yang tersedia di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mencukupi kebutuhan, malahan peserta diberi tunjangan operasional setiap bulannya.
b. Faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Diklatpim III Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa tidak ada faktor-faktor yang secara langsung menghambat penyelenggaraan Diklatpim III di Badan Diklat
188
Daerah Provinsi Jawa Barat, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatian, yaitu: Kebijakan penerapan pola “duduk-didik” dalam menetapkan peserta Diklatpim III dan tidak dilakukan uji kompetensi dalam menempatkan PNS pada jabatan struktural.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Bahan Ajar, Penggunaan Metode, Kemampuan Pengajar, Kesiapan Peserta, dan Kemampuan Penyelenggara. a. Ketepatan Bahan Ajar Pembelajaran peserta Diklatpim III memerlukan waktu yang cukup untuk setiap bahan ajar, karena terdapat tiga dimensi kajian, yang penting untuk diakomodasikan dalam proses pembelajaran, yaitu kajian teoritik, kajian regulatif, dan kajian empirik. Struktur kurikulum atau bahan ajar sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kompetensi pejabat struktural eselon 3 dalam melaksanakan tugas jabatan yang semakin berkembang secara dinamis. Kepuasan belajar peserta Diklatpim III akan terjadi jika diperoleh keilmuan yang mampu memecahkan masalah-masalah pekerjaan. Sementara itu struktur kurikulum atau bahan ajar belum sepenuhnya mampu memecahkan masalahmasalah pekerjaan di lapangan. b. Penggunaan Metode Dapat dikemukakan bahwa metode dan media klasikal, outbond, KKP, dan KKK pada dasarnya sudah cukup sesuai dengan kebutuhan peserta Diklat, walaupun dalam beberapa hal masih memerlukan penyesuaian-penyesuaian, yaitu: Metode dan media klasikal memerlukan penyesuaian dalam mengembangkan tiga ranah belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
189
Sedangkan metode dan media outbond memerlukan penyesuaian dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Metode dan media KKP perlu lebih diarahkan pada kemampuan menyusun rencana strategik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Metode dan media KKK perlu diarahkan pada kajian sektor-sektor strategis dalam kebijakan investasi SDM yaitu terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli (ekonomi). c. Kemampuan Pengajar/Widyaiswara Kesiapan psikologis pengajar dan penguasaan psikologi pembelajaran akan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta Diklatpim III karena memberikan perhatian yang penuh dalam proses pembelajaran. Kesiapan mengajar harus dibuktikan dengan satuan acara pembelajaran yang terurai ke dalam pokok bahasan, sub pokok bahasan, uraian bahan pelajaran, metode dan media yang digunakan, alokasi waktu, dan referensi yang digunakan. Evaluasi formatif perlu dilakukan untuk setiap pokok bahasan, sehingga diperoleh kesiapan dalam melanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya. d. Kesiapan Peserta Keikutsertaan peserta Diklatpim III belum didasari oleh keinginan yang mendalam untuk meningkatkan kompetensi. Dikemukakan bahwa alasan untuk memenuhi persyaratan jabatan, melaksanakan perintah atasan, dan alasan untuk beristirahat sejenak seringkali terungkap dalam percakapan sehari-hari. Aktivitas belajar lebih bersifat formalitas sehingga partisipasi belajar dan ketaatan terhadap tata tertib peserta Diklat tidak mencapai tingkat
190
kesadaran yang optimal. Disamping itu, minat baca rendah, sehingga tidak dimiliki kemampuan akademis yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran Diklatpim III. e. Kemampuan Penyelenggara Kemampuan
penyelenggara
dalam
menyajikan
program
kerja
Diklatpim III belum sesuai dengan format yang disediakan secara normatif. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara normatif antara lain materi pembelajaran yang belum siap pada awal penyelenggaraan Diklat, jadwal mengajar yang kadang-kadang berubah, tugas pengamatan kelas yang tidak efektif, bukti kesiapan pengajar yang tidak pernah dipermasalahkan, pengendalian belajar peserta Diklat yang terkesan tidak tegas dan ewuh pukewuh, serta evaluasi sumatif yang terkesan formalitas. Kondisi penyelenggaraan Diklatpim III tersebut perlu penyempurnaan dengan melakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap ketepatan bahan ajar, penggunaan metode, kemampuan pengajar, kesiapan pesërta dan kemampuan
penyelenggara.
Penyesuaian-penyesuaian
tersebut
perlu
dilakukan agar proses pembelajaran Diklatpim III dapat berjalan dengan efektif.
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Pembelajaran. a. Kebijakan Penerapan Pola "Duduk-Didik"
191
Kebijakan pengangkatan seorang PNS dalam menduduki jabatan struktural eselon 3 seringkali tidak mempertimbangkan telah mengikuti dan lulus Diklatpim III. Hal tersebut memungkinkan seorang PNS duduk dalam jabatan struktural eselon 3 tanpa harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus Diklatpim III. Setelah duduk dalam jabatan struktural eselon 3 barulah diprioritaskan untuk mengikuti Diklatpim III. Berlakunya kebijakan pola "duduk-didik" secara logika akan mengakibatkan keikutsertaan dalam Diklatpim III lebih bersifat formalitas dan dipastikan akan memperoleh sertifikat kelulusan Diklatpim III sebagai persyaratan menduduki jabatan. Dampak yang lebih esensial adalah motivasi belajar peserta Diklatpim III yang tidak kondusif terhadap proses pembelajaran Diklatpim III. b. Rekrutmen dan Seleksi Peserta Diklatpim III Rekrutmen peserta Diklatpim III dilakukan berdasarkan syarat normatif untuk mengikuti Diklatpim III, yaitu (1) pangkat golongan minimal III/c, (2) pendidikan minimal S-1, dan (3) telah menduduki jabatan struktural eselon 3 atau dipersiapkan menduduki jabatan struktural eselon 3. Pertimbangan lainnya adalah umur maksimum 45 tahun, masa kerja diutamakan lebih dari 15 tahun, dan perilaku kerja dinilai baik. Seleksi peserta Diklatpim III meliputi seleksi administratif dan seleksi akademis yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), seleksi psikologis atau psikotes untuk mengikuti Diklatpim III tidak dilakukan. Pelaksanaan seleksi cenderung bersifat formalitas, dan semua peserta dipastikan lulus seleksi. Persaingan terjadi pada saat menunggu
192
panggilan mengikuti Diklatpim III. Seleksi yang bersifat formalitas berdampak kurang sadarnya memperkuat kompetensi, kurang siapnya mengikuti proses pembelajaran Diklatpim III dan kurang tumbuhnya motivasi belajar. c. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Bahan ajar ditentukan oleh Pusat Kajian Diklat Lembaga Administrasi Negara secara top down, sehingga belum mengakomodasikan sejalan dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan daerah. Muatan lokal tidak dialokasikan dalam struktur kurikulum, sehingga peserta Diklat tidak mengenal karakteristik dan keragaman daerah. Struktur kurikulum atau bahan ajar Diklatpim III lebih dominan berbasis administrasi umum daripada berbasis kepemimpinan. Landasan
teoritik penyelenggaraan
Diklatpim
III menekankan
pentingnya AKD dalam membentuk struktur kurikulum yang divalidasi secara akurat. Aspirasi kabupaten dan kota perlu dijadikan sumber validasi agar struktur kurikulum mencerminkan representativitas kebutuhan Diklatpim III. Dengan demikian struktur kurikulum Diklatpim III yang ditetapkan tanpa melalui prosedur AKD yang melibatkan kabupaten dan kota, tidak akan menghasilkan kompetensi yang ideal bagi jabatan struktural eselon 3 yang ada di daerah. d. Profesionalitas Aparatur Badan Diklat Pola pengembangan karier yang tidak jelas menyebabkan jabatanjabatan struktural di Badan Diklat lebih dominan terisi oleh PNS yang latar
193
belakang kariernya di bidang pemerintahan, atau bidang lain yang tidak relevan dengan pendidikan. Oleh karena itu profesionalitas aparatur Badan Diklat belum terbentuk secara normatif, sehingga manajemen pendidikan belum dapat dilaksanakan secara efektif. Kelembagaan Badan Diklat seyogyanya dikelola berdasarkan manajemen pendidikan, bukan manajemen pemerintahan.
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Pejabat Struktural Eselon 3 Selain Efektivitas Proses Pembelajaran. a. Kemampuan Teknis Substantif Penempatan PNS dalam jabatan struktural eselon 3 seringkali tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi yang dimilikinya. Kompetensi yang dibentuk Diklatpim III lebih bersifat generalistik, sehingga perlu diperkuat oleh keikutsertaan dalam Diklat teknis substantif yang sesuai dengan tugas pekerjaannya. Tuntutan jabatan struktural eselon 3 secara praktis adalah kemampuan memimpin dan kemampuan teknis. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam Diklatpim III perlu didukung oleh kemampuan teknis substantif untuk melaksanakan tugas pekerjaan dalam jabatannya.
b. Kemampuan Sosial Ekonomi Berdasarkan
pengalaman
empirik,
bahwa
tinggi
rendahnya
kemampuan sosial ekonomi PNS akan berpengaruh terhadap tingkat
194
pencapaian kualitasnya. PNS yang mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, akan lebih berkonsentrasi dalam menghadapi problematika pekerjaannya. Sedangkan PNS yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya lebih cenderung berkonsentrasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis dapat menambah penghasilan bagi diri dan keluarganya. Artinya belum dapat memusatkan perhatian secara pënuh terhadap problematika pekerjaannya. c. Fasilitas Pekerjaan Fasilitas
atau
berbagai
kemudahan
sangat
diperlukan
dalam
melaksanakan tugas pekerjaannya, tetapi yang dihadapi masih terdapat berbagai keterbatasan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Keterbatasan tersebut umumnya berkaitan dengan keterbatasan personil, peralatan, pendanaan, dan kewenangan yang tidak jelas. d. Rutinitas Pekerjaan Dukungan moril untuk mengembangkan idealisme berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak tampak, bahkan tidak memberikan perhatian yang penuh terhadap gagasan-gagasan dan sikap keinovatifan yang seharusnya tumbuh. Dukungan moril kepala unit kerja lebih cenderung pada pekerjaan rutin yang mengalir setiap hari. Situasi organisasi yang tidak kondusif cukup menghambat peningkatan kualitas pejabat struktural eselon 3. 7. Analisis Lingkungan Diklatpim III dalam Pengembangan Kualitas Pejabat Struktural Eselon 3
195
Analisis
lingkungan
dilakukan
dengan
cara
mengidentifikasi
lingkungan internal yang terdiri dari unsur-unsur kekuatan (strength) dan kelemahan (weakneses), mengidentifikasi lingkungan eksternal yang terdiri dari unsur-unsur peluang (opportunity) dan tantangan (threats), menganalisis medan kekuatan, dan menentukan formulasi strategi. Hasil-hasil analisis lingkungan disajikan pada uraian berikut ini. a. Analisis Lingkungan Strategis Organisasi dan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat. 1) Identifikasi Lingkungan Strategis a) Lingkungan Internal Lingkungan strategi internal digunakan untuk mengetahui sampai sejauhmana kekuatan dan kelemahan. Dalam menganalisis strategi lingkungan internal Badan Diklat mendasarkan kepada aspek: Struktur organisasi; efektivitas organisasi; tingkat keberdayaan SDM; iklim dan budaya kerja; serta fasilitas. Kekuatan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; (2) Dukungan SDM aparatur/personil Badan Diklat; (3) Ketersediaan peralatan media pembelajaran; (4) Dukungan anggaran Badan Diklat dari APBD;
196
(5) Jumlah PNS/pejabat strutural di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupten/Kota se-Jawa Barat; (6) Sarana dan prasarana Badan Diklat yang relatif cukup memadai. Kelemahan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya pegawai yang memahami pengetahuan kependidikan dan pelatihan, sehingga profesionalitas penyelenggara kurang memadai; (2) Kesiapan peserta Diklatpim III kebanyakan tidak sungguh-sungguh atau sekedar formalitas; (3) Bahan ajar Diklatpim III sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kompetensi pejabat struktural eselon 3 dalam melaksanakan tugas jabatan yang semakin berkembang dinamis; (4) Sistem evaluasi dan sertifikasi belum berfungsi sebagaimana mestinya; (5) Analisis kebutuhan Diklat belum lengkap dan tanpa melalui prosedur yang melibatkan seluruh stakeholders; (6) Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan struktural eselon 3; (7) Belum tersusun standar kinerja jabatan struktural eselon 3. b) Lingkungan Eksternal Analisis lingkungan eksternal pada hakekatnya merupakan inventarisasi atas tantangan dan peluang yang dihadapi Badan Diklat. Analisis ini sangat diperlukan untuk diperoleh kejelasan tentang kondisi konkrit yang ada di luar organisasi. Dalam menganalisis lingkungan eksternal Badan Diklat didasarkan kepada:
197
(1) Tingkat persaingan yang harus dihadapi; (2) Tingkat resiko yang harus ditanggung; (3) Keuntungan yang akan diperoleh. Peluang yang dimiliki oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: (1) Ditetapkannya PP Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat PNS; (2) Ditetapkannya PP Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS didalam jabatan struktural; (3) Terdapatnya jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat; (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 217 ayat (5), menyangkut kewenangan daerah untuk Diklat; (5) Ditetapkannya Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang AKIP; (6) Ditetapkannya Kemendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tantangan yang dihadapi oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: (1) Kebijakan pola “duduk-didik” mengakibatkan keikutsertaan dalam Diklatpim III lebih bersifat formalitas dan dipastikan akan memperoleh sertifikat kelulusan; (2) Banyaknya lembaga-lembaga Diklat yang terakreditasi baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan Diklat aparatur;
198
(3) Krisis ekonomi masih belum pulih yang mengakibatkan rendahnya kemampuan sosial ekonomi PNS, sehingga belum dapat memusatkan perhatian secara penuh terhadap problematika pekerjaan; (4) Kebijakan restrukturisasi kelembagaan daerah membuat ketidakpastian dalam perencanaan program dan AKD; (5) Belum diakuinya Badan Diklat sebagai lembaga yang berwenang memberikan rekomenadsi dalam pembinaan karier pegawai; c) Faktor-faktor penentu keberhasilan Hasil analisis dari faktor-faktor intenal dan eksternal diperoleh lima faktor kunci penentu keberhasilan, yaitu: (1) Optimalkan sarana prasarana untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan aparatur; (2) Optimalkan
Sistem
Informasi
Manajemen
Kediklatan
dalam
mengantisipasi tuntutan kebutuhan kualitas pelayanan; (3) Aktualisasikan
peraturan perundang-undangan tentang kediklatan
dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan aparatur; (4) Susun instrumen pengendalian mutu untuk mengantisispasi tuntutan kebutuhan kualitas pelayanan aparatur; (5) Susun standar kompetensi minimal pegawai Badan Diklat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kualitas pelayanan aparatur.
d) Analisis Medan Kekuatan
199
Medan kekuatan dianalisis berdasarkan skor kekuatan dan peluang yang dibandingkan dengan skor kelemahan dan ancaman. Pemberian skor untuk kekuatan dan peluang dilakukan dengan cara memberi skor 5 jika sangat kuat mendorong, skor 4 jika kuat mendorong, skor 3 jika cukup kuat, skor 2 jika kurang kuat mendorong, dan skor 1 jika sangat kurang mendorong. Sedangkan untuk kelemahan dan ancaman diberikan skor 5 jika sangat kuat menghambat, skor 4 jika kuat menghambat, skor 3 jika cukup kuat menghambat, skor 2 jika kurang kuat menghambat, dan skor 1 jika sangat kurang menghambat. Penentuan skor untuk unsur-unsur kekuatan,
peluang,
kelemahan,
dan
ancaman
dilakukan
setelah
berkonsuitasi dan mendapatkan konfirmasi dari Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat. Penentuan skor tersebut disajikan pada Tabel 4.4.
200
Tabel 4.4. Analisis Medan Kekuatan UNSUR-UNSUR KEKUATAN: 1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 2. Personil Badan Diklat
SKOR SKOR 5
3
3
4
3. Pengajar Diklat
4
3
4. Peralatan media pembelajaran 5. Anggaran Badan Diklat
3
5
4
4
6. Jumlah PNS
5
4
7. Sarana dan prasarana Diklat
4
4
28
27
PELUANG: 1. PP Nomor 101 Tahun 2000
4
4
2. 3. 4. 5.
5 3 3 4
5 4 3 2
4
3
PP Nomor 13 Tahun 2002 Jumlah Jabatan struktural Kewenangan daerah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 6. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
UNSUR-UNSUR KELEMAHAN: 1. Profesionalitas penyelenggara 2. Kesiapan peserta Diklatpim III 3. Bahan Ajar Diklatpim III 4. Sistim Evaluasi dan sertifikasi 5. Analisis kebutuhan Diklat 6. Standar kompetensi jabatan 7. Standar kinerja jabatan
TANTANGAN: 1. Penerapan pola “dudukdidik” 2. Uji kompetensi 3. Akreditasi Badan Diklat 4. Krisis ekonomi 5. Restrukturisasi kelembagaan 6. Tidak ada kewenangan rekomendasi pembinaan karier PNS
23 21 Total Skor 51 48 Total Skor Kesimpulan : Medan kekuatan dan peluang lebih besar dari medan kelemahan dan ancaman (51>48) atau kelemahan dan ancaman dapat diatasi oleh kekuatan dan peluang
201
e) Analisis Formulasi Strategi Beberapa langkah formulasi Strategi yang dikemukakan Wheelen Hunger (1995: 2) antara lain mencakup delapan langkah sebagai berikut: Strategi merupakan pernyataan yang luas tentang serangkaian tindakan dan arah yang diinginkan organisasi pada waktu yang akan datang. Formulasi Strategi dilakukan untuk memperoleh kombinasi strategi SO, ST, WO, dan WT. Strategi SO memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO menanggulangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WT memperkecil kelemahan untuk menghindari ancaman. Formulasi strategi disajikan pada Tabel 4.5. sebagai berikut:
202
Tabel 4.5. Formulasi Strategi
Faktor Internal
Faktor Eksternal
• • • • • •
• • • • • •
PELUANG (O) PP Nomor 101 Tahun 2000 PP Nomor 13 Tahun 2002 Jabatan Struktural Kewenangan daerah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 TANTANGAN (T) Pola "duduk-didik" Uji kompetensi tidak dilakukan Akreditasi Diklat Krisis ekonomi Restrukturisasi kelembagaan daerah Tidak ada kewenangan rekomendasi pembinaan karier PNS
KEKUATAN (S) • Perda Nomor 22 Tahun 2008 • Personil Badan Diklat • Pengajar • Media Pembelajaran • Anggaran • jumlah PNS • Sarana/prasarana
KELEMAHAN (W) • Profesionalitas penyelenggara • Kesiapan peserta • Bahan ajar • Evaluasi dan sertifikasi • Analisis Kebutuhan Diklatpim III • Standar kompetensi jabatan • Standar kinerja jabatan
STRATEGI (SO)
STRATEGI (WO)
Perkuat manajemen Diklatpim III
Tingkatkan kompetensi lulusan Diklatpim III
STRATEGI (ST)
STRATEGI (WT)
Berdayakan SDM Diklatpim III
Tingkatkan kinerja lulusan Diklatpim III
203
Strategi SO (perkuat manajemen Diklatpim III) dapat dirinci ke dalam beberapa alternatif sebagai berikut: (1)
Implementasi visi dan misi provinsi
(2)
Menyusun rencana strategis Badan Diklat
(3)
Melatih personil Badan Diklat
(4)
Mengembangkan satuan acara pembelajaran
(5)
Seleksi penentuan pengajar Diklatpim III
(6)
Efisiensi penggunaan anggaran
(7)
Pendataan jumlah dan jabatan struktural eselon 3
(8)
Efektivitas pembelajaran
(9)
Pengembangan sarana prasarana Diklatpim III
(10) Penempatan PNS berbasis pendidikan (11 ) Pemberdayaan personil Diklatpim III Strategi WO (tingkatkan kompetensi lulusan Diklatpim III) dapat dirinci ke dalam beberapa alternatif sebagai berikut : (1) Menyusun standar kompetensi jabatan struktural eselon 3 (2) Menyelenggarakan seleksi administratif, akademis, dan psikologis (3) Melakukan analisis kebutuhan Diklatpim III (4) Menyusun kurikulum berbasis kompetensi (5) Melatih penyelenggara Diklatpim III (6) Melatih pengajar Diklat (7) Melakukan evaluasi formatif dan sumatif (8) Melaksanakan evaluasi purna Diklatpim III
204
Strategi ST (berdayakan SDM Diklatpim III) dapat dirinci ke dalam beberapa alternatif sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan latihan manajemen Diklatpim III (2) Mengembangkan fasilitas kerja (3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama (4) Mengembangkan sistem pembinaan pegawai (5) Monitoring dan supervisi pekerjaan (6) Dukungan motivasi kerja (7) Menilai kinerja pegawai Strategi WT (tingkatkan kinerja lulusan Diklatpim III) dapat dirinci ke dalam beberapa alternatif sebagai berikut: (1) Melaksanakan uji kompetensi jabatan struktural eselon 3 (2) Menyusun standar kinerja jabatan struktural eselon 3 (3) Menyelenggarakan Diklat teknis substantif (4) Melakukan telaahan staf kinerja pejabat struktural eselon 3 (5) Melaksanakan evaluasi kinerja jabatan struktural eselon 3 (6) Unsur Badan Diklat menjadi anggota Baperjakat. Berdasarkan formulasi strategi tersebut diperoleh beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk menyempurnakan strategik Diklatpim III agar kompetensi lulusan berdampak besar terhadap pengembangan kualitas pejabat struktural eselon 3.
205
Selektivitas alternatif tersebut yang paling baik
menghasilkan beberapa
untuk menyempurnakan
terbentuk kompetensi yang berdampak
alternatif
strategik Diklatpim III agar
besar terhadap
pengembangan
kualitas pejabat struktural eselon 3. Alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut: (1) Menyusun standar kompetensi jabatan struktural eselon 3 (2) Melakukan analisis kebutuhan Diklatpim III (3) Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi (4) Melaksanakan seleksi administratif, akademis, dan psikotes (5) Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran (6) Melaksankan uji kompetensi (7) Menyusun standar kinerja jabatan struktural eselon 3 (8) Menyelenggarakan Diklat teknis substantif (9) Menyelenggarakan evaluasi purna Diklatpim III (10) Melaksanakan evaluasi kinerja pejabat struktural eselon 3 (11) Mengembangkan sarana/prasarana Diklatpim III (12) Meningkatkan efisiensi anggaran.
8. Model Manajemen Strategik Diklatpim III Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat yang Komprehensif Berdasarkan hasil analisis penelitian seperti yang diuraikan di atas, dan berdasarkan berbagai pertimbangan khususnya menyangkut masih lemahnya kemampuan pegawai menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Masih rendahnya kemampuan SDM yang ada berpengaruh pada rendahnya tingkat
206
pencapaian kinerja individu maupun kinerja organisasi. Walaupun kemampuan yang dimiliki dalam segi finansial cukup baik, tetapi kalau SDM kemampuannya rendah sulit untuk dapat bersaing; karena kunci keberhasilan organisasi untuk dapat memenangkan persaingan pada saat ini sangat tergantung kepada SDM yang memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Sebagai dasar pertimbangan, model ini akan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan kualitas pejabat struktural eselon 3 dan organisasi berbasis standar kinerja yang ditetapkan. Selain dari pada itu model ini lebih spesifik, fleksibel, mempunyai relevansi dengan tugas dan pekerjaan, lebih bermutu dan dalam waktu relatif singkat. Adapun tujuan dari pada Diklatpim III yang akan dilaksanakan dimaksudkan untuk menghasilkan kompetensi dalam menggunakan keterampilan yang ditentukan untuk pencapaian standar pada suatu kondisi yang telah ditetapkan dalam berbagai pekerjaan dan jabatan. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan model rancang bangun Diklatpim III dimaksudkan agar gagasan mengenai program terbentuk dalam suatu pola kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik (Atmodiwirio, dalam Ansen, 2004: 345). Untuk lebih jelasnya model manajemen strategik Diklatpim III yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 4.5. yang diberi nama: “Model Konseptual Manajemen Strategik Diklatpim III yang Komprehensif”.
207
Adapun tahapan-tahapan dalam Model Diklatpim III yang ditawarkan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tahap Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengertian analisis kebutuhan Diklatpim III berguna untuk penentuan perbedaan antara keadaan
yang nyata dan kondisi yang diinginkan dalam
pelaksanaan kerja suatu organisasi. Sebagai bahan analisis kebutuhan, mendapatkan masukan dari informasi hasil penilaian
membandingkan antara
tingkat kinerja pegawai dengan standar kinerja. Hasil perbandingan dapat mengetahui kelemahan yang terjadi dan selanjutnya digunakan sebagai masukan bagi analisis kebutuhan dan perencanaan. Disamping itu analisis kebutuhan dan perencanaan dipengaruhi oleh visi, misi dan tujuan strategik, sasaran. Selanjutnya uraian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini: 1) Tujuan Analisis Kebutuhan (Atmodiwirio, dalam Ansen 2004: 346), adalah sebagai berikut: -
Menggambarkan sifat yang sebenarnya dari suatu deskripsi pelaksanaan pekerjaan; Menentukan sebab-sebab deskripansi pelaksanaan pekerjaan; Merekomendasikan solusi yang cocok; Menggambarkan populasi calon peserta.
2) Proses Analisis Kebutuhan -
Langkah pertama, mengidentifikasi dan menggambarkan kesenjangan pelaksanaan kerja; Langkah kedua, menentukan sebab-sebab kesenjangan; Langkah ketiga, mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan kerja tersebut; yang didasarkan kepada kurangnya pengetahuan dan keterampilan; Langkah keempat, menentukan apakah Diklat solusi yang mungkin; Langkah kelima, rekomendasi solusi; Langkah keenam, menggambarkan tentang peran atau pelaksanaan tugas.
208
3) Perencanaan (Gaspersz, 1997: 58) -
Jenis pendidikan dan latihan yang harus diberikan; Siapa yang harus menerima pendidikan dan pelatihan; Berapa banyak pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan; Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pendidikan dan pelatihan; Bagaimana cara memberikan program pendidikan dan pelatihan; Berapa biaya yang dibutuhkan; Sumber pendanaan.
b. Tahap Mengetahui Tujuan Diklat 1) Menekankan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas untuk memenangkan persaingan dan mendapatkan keuntungan sesuai tujuan yang ditetapkan lembaga; 2) Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan sebagai modal dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. c. Tahap Pengembangan Sistem Kompetensi (Martin, 2002: 154) 1) Identifikasi pekerjaan atau posisi-posisi kunci yang akan dibuat kompetensi modelnya; 2) Lakukan analisis lebih jauh mengenai proses kerja penting (cara kerja, waktu kerja, hubungan kerja, tanggung jawab) pada posisi kunci tersebut; 3) Lakukan survai mengenai kompetensi apa saja yang dibutuhkan agar berhasil melaksanakan pekerjaan tersebut; 4) Bila perlu, lakukan survai mengenai kompetensi yang dibutuhkan dengan bercermin pada star performer atau input dari atasan langsung; 5) Semua masukan yang ada, buatlah daftar tentang jenis-jenis kompetensi apa saja yang diperlukan pada posisi tertentu; 6) Uraikan makna dari setiap jenis kompetensi yang telah dituliskan; 7) Tentukan skala tingkat penguasaan kompetensi yang ingin dibuat misalnya 1 (sangat rendah), 2 (rendah), 3 (sedang), 4 (baik), 5 (sangat baik); 8) Buat penjelasan dari suatu jenis kompetensi dalam skala yang telah dibuat; 9) Uji kembali setiap kompetensi yang telah dibuat agar dapat diaplikasikan. d. Tahap Perencanaan Kurikulum Penyusunan kurikulum merupakan tahap sangat penting yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Diklat tersebut. Tujuan kurikulum adalah
209
“apa yang harus dicapai yang merupakan pedoman yang harus diketahui, dan bagaimana cara melakukannya kurikulum tersebut” (Atmodiwirio, 2002: 138). Secara garis besar menurut Atmodiwirio, (2002: 139) bahwa langkahlangkah penyusunan kurikulum Diklat sebagai berikut: 1) Mereviu analisis kebutuhan atau menganalisis kebutuhan; 2) Menentukan tujuan dan menentukan isi atau kunci dalam bidang pelajaran; 3) Menentukan isi atau kunci bidang pelajaran; 4) Menentukan metode yang akan digunakan; 5) Evaluasi. e. Tahap Menentukan Tujuan dan Sasaran Pembelajaran Menentukan tujuan pembelajaraan merupakan tugas yang paling kritis dalam proses pelaksanaan Diklatpim III. Sebab “tujuan tidak jelas maka pengukuran susah dilakukan dan berakibat kurang baik pada penyusunan tes, serta kriteria evaluasi Diklat” (Atmodiwirio, 2002: 111). Adapun maksud tujuan daripada pembelajaran adalah sebagai berikut: a) landasan untuk mengembangkan pertanyaan (tes); (b) alat untuk evaluasi program dan bahan Diklat; (c) alat untuk menentukan metode penyampaian, isi, garis besar dan urutan, dan tipe media yang digunakan; (d) alat bantu bagi peserta untuk mengarahkan perhatiannya kepada hasil -hasil pelajaran dan perilaku yang diharapkan” (Atmodiwirio, 2002: 112). Sedangkan tujuan pembelajaran terdiri dari tiga ranah menurut jenis kemampuan yang tercermin di dalamnya antara lain: (a) ranah kognitif, adalah tujuan yang menitikberatkan pada kemampuan berfikir; (b) ranah psikomotor, tujuan yang memfokuskan pada keterampilan melaksanakan gerak fisik; (c) ranah afektif, tujuan yang memfokuskan pada kemampuan sikap (Atmodiwirio, 2002: 115).
210
Sasaran
pembelajaran merupakan pernyataan tentang outcome yang
diinginkan dari sebuah pelatihan. Sasaran pembelajaran “membuat suatu garis keterkaitan antara pemikiran kemana arah yang ingin dituju peserta dengan kegiatan perancangan dan pengembangan pembelajaran yang dibuat” (Irianto, 2001: 64). Tanpa merumuskan sasaran yang jelas, outcome pembelajaran kemungkinan besar tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan. Sasaran pembelajaran dari perspektif pelatih menyajikan (a) petunjuk bagi penyusunan content pelatihan sehingga pelatih dapat memahami materi yang harus disajikan, membatasi inormasi yang diberikan, memberikan materi secara konsisten; (b) informasi tentang prioritas isu dan content dalam pelatihan; (c) kriteria untuk mengembangkan penilaian dan proses evaluasi; (d) dasar dimana pelatih dapat menentukan dan merencanakan pengalaman pembelajaran. Sedangkan dari perspektif peserta antar lain: (a) petunjuk tentang informasi apa yang penting dan tidak penting; (b) informasi apa saja yang akan disajikan dalam pelatihan; (c) kriteria dimana mereka akan dinilai (Irianto, 2001: 65). Komponen sasaran pembelajaran antara lain: “kinerja (performance), standar dimana suatu kinerja ditetapkan pengukurannya, syarat-syarat (conditions) dimana kegiatan dapat dilakukan” (Irianto, 2001: 66). f. Tahap Sumber Pembelajaran Sumber pembelajaran adalah semua sarana penyajian yang mampu menyajikan pesan, baik secara auditif maupun visual. Sedangkan pusat sumber pembelajaran ini adalah: kegiatan yang terorganisasikan terdiri dari seorang pimpinan, staf, peralatan yang ada satu atau beberapa fasilitas khusus, pengadaan dan penyimpanan bahan pengajaran dan peraturan pengembangan dan rencana
211
pelayanan yang terkait pada kurikulum dan pengajaran. Sedangkan manfaat dari pada sumber belajar antara lain: (a) sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran; (b) sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri tetapi dapat sesuai dengan tujuan; (c) sumber belajar dapat mengubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan; (d) sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber belajar yang dirancang bangun dan tinggal pakai (Atmodiwirio, 2002: 214).
g. Tahap Pelaksanaan Diklatpim III Tahap pelaksanaan Diklat dapat dibagi dalam tiga langkah yaitu langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan langkah pelaporan (Ansen, 2004: 350). Untuk jelasnya ke-tiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1) Langkah Persiapan: Langkah persiapan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) menyiapkan surat edaran tentang adanya program Diklatpim III; (b) mempersiapkan instrumen tes masuk Diklatpim III jika dibutuhkan; (c) melaksanakaan tes masuk peserta Diklatpim III; (d) menyiapkan buku pedoman / petunjuk; (e) panggilan peserta; (f) menentukan instruktur; (g) menyiapkan formulir/blanko; (h) menyediakan perlengkapan Diklatpim III; (i) menyusun biaya pelaksanaan Diklatpim III (biaya administrasi, edukatif). 2) Langkah Pelaksanaan Langkah pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Diklatpim III yang terdiri dari: (a) pembukaan; (b) melaksanakan kegiatan akademik.
212
3) Tahap Penilaian dan Pengukuran Kegiatan penilaian dan pengukuran merupakan bagian dari pada proses Diklat. Bila proses ini sudah dilakukan dapat dikatakan Diklat lengkap dan menyeluruh. Penilaian diarahkan untuk mengontrol ketercapaian tujuan kurikulum bidang studi tersebut, dan taraf penguasaan materi pelajaran oleh peserta. Dengan penilaian dapat diketahui efisiensi kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dan media pembelajaran yang digunakan oleh pelatih. Selain itu penilaian memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan peserta, hambatan-hambatan yang ada, kelemahan-kelemahan dan kekuatan yang dirasakan (Hamalik, 2000: 116). Sedangkan pengertian daripada pengukuran dalam Diklat sebagai berikut:
“pengukuran berkenaan
dengan kegiatan mengkonstruksi,
mengadministrasikan dan menskor tes serta proses pengolahan dan penafsiran
yang
kemudian
dijadikan
sebagai
dasar
untuk
mempertimbangkan nilai” (Hamalik, 2000: 116). Selain daripada itu dalam penilaian Diklat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan antara lain: (a) penilaian hendaknya diberikan berdasarkan contoh-contoh atau sampel prestasi yang cukup banyak, baik macam maupun jumlahnya; (b) secara teknis harus dibedakan pembijian dan penilaian; (c) proses pemberian nilai mengenal adanya dua macam orientasi yang dapat sejalan atau tidak sejalan; (d) kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral daripada proses pembelajaran; (e) penilaian harus bersifat komparabel artinya setelah tahap pengukuran dilaksanakan dan menghasilkan angka-angka, maka prestasi yang menduduki tingkat biji semata harus memperoleh nilai yang sama pula (Hamalik, 2000: 117).
213
h. Tahap Evaluasi dan Balikan Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang sistematis untuk mengukur efektivitas suatu program dalam Diklat. Suatu kegiatan evaluasi “diharapkan dapat mengukur keberhasilan, apakah tujuan Diklatpim III yang ditetapkan dapat dicapai” (Atmodiwirio, dalam Ansen, 2004: 352). Adapun tahap evaluasi dalam “Model Konseptual Diklatpim III yang Komprehensif” yaitu pada setiap tahap dalam proses Diklatpim III dilakukan evaluasi. Kondisi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan tiap tahap dari kegiatan proses Diklatpim III tersebut. Diharapkan dengan adanya evaluasi secara bertahap ini akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan secara keseluruhan proses. Dengan evaluasi bertahap ini dapat mengetahui kelemahan setiap tahap dan bila diketahui terjadi penyimpangan lebih cepat untuk segera diperbaiki. Kegiatan evaluasi dalam proses Diklatpim III dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (a) perencanaan evaluasi; (b) melaksanakan evaluasi; (c) membuat keputusan yang didasarkan atas hasil evaluasi (Ansen, 2004: 352). Sedangkan langkah-langkah dalam proses evaluasi terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: (a) mendaftar tujuan Diklat; (b) mendaftarkan isu-isu perencanaan yang kritis; (c) meriviu informasi tentang evaluasi tersedia; (d) mengembangkan evaluasi tujuan; (e) pandangan umum (overview) evaluasi terhadap reaksi; (f) garis-garis besar evaluasi belajar; (g) garis besar evaluasi perilaku; (h) gambaran umum evaluasi; (i) mendesain studi (Atmodiwirio, dalam Ansen, 2004: 353).
214
Model Manajemen Strategik Diklatpim III yang komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Rasional pengajuan model Diklatpim III yang komprehensif dan kompetitif ini dapat dinyatakan sebagai berikut: “Dengan bertambahnya kebutuhan dalam masyarakat dan persaingan yang ketat antar unit kerja, maka sudah seharusnya diikuti oleh pengembangan sistem penyelenggaraan Diklatpim III dan penyempurnaan yang kontinyu pada setiap faktor pendukung Diklatpim III”. Model Diklatpim III yang komprehensif dan kompetitif ini ditawarkan dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) kebutuhan akan Diklat terus menerus dan dinamis; (2) Kebutuhan akan Diklat tersebut diperoleh melalui organisasi yang belajar; (3) Pemda terdorong oleh keberhasilan Diklat dan mendorong keluar untuk melayani masyarakat. Berpijak pada visi, misi, strategi, dan program serta sasaran/tujuan yang dituju, dapat disusun tujuan, sasaran dan visi Diklatpim III. Program Diklatpim III didukung oleh beberapa faktor yaitu: SDM/(men), kurikulum (methods), sarana dan prasarana (materials), serta dana (money, dengan menentukan standar kualitas, standar kuantitas, standar dana, dan standar lain yang dibutuhkan. Program yang ditawarkan memerlukan pengawasan yang intensif, baik oleh penyelenggara maupun oleh widyaiswara dan penilaian yang kontinyu sejak program dimulai sampai program berakhir. Akhirnya, masyarakat akan memberikan
feedback
kepada
program
Diklatpim
III,
karena
yang
memanfaatkan outcome Diklat adalah masyarakat/stakeholders yang ada.
215
Dengan asumsi kondisi yang diinginkan/optimal tentunya harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang berkualitas, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. i. Tahap Pembuatan Diklatpim III
Model
Komprehensif
Manajemen
Strategik
Lebih lanjut ditawarkan model manajemen strategik Diklatpim III dengan harapan melalui model Diklatpim III tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas organisasi/lembaga. Rasional pengajuan model Diklatpim III yang komprehensif dan kompetitif ini dapat dinyatakan sebagai berikut: “Dengan bertambahnya kebutuhan dalam masyarakat, maka sudah seharusnya diikuti oleh pengembangan sistem penyelenggaraan Diklatpim III dan penyempurnaan yang kontinyu pada setiap faktor pendukung Diklatpim III”. Berdasarkan kajian teoritik dan kajian empirik tersebut dapat dikemukakan bahwa secara hipotetik efektivitas proses pembelajaran Diklatpim III akan meningkatkan pengembangan kualitas pejabata struktural eselon 3. Proses pembelajaran akan dipengaruhi oleh komponen-komponen sumber daya Diklatpim III yang mencakup kurikulum, metode, pengajar, peserta, dan penyelenggara. LINGKUNGAN INTERNAL/EKSTERNAL
Kebijakan, Program, Visi, Misi dan Tujuan Pemda Jabar M A S Y A R A K A T
Tujuan dan Sasaran Diklatpim III Analisis SWOT
Standar Kuantitas
Program Diklatpim III
Faktor Pendukung - SDM (Man)
Analisis SWOT
Standar Kualitas
M A S Y A R A K A T / S
216
Gambar 4.5. Model Konseptual Manajemen Strategik Diklatpim III yang Ditawarkan secara Komprehensif Sumber: Endjang Naffandy, 2011
217
Dari model manajemen strategik yang dihasilkan secara komprehensif di atas maka akan dapat disusun: 1) Visi: Menjadikan Badan Diklat sebagai pusat Diklat yang excellent (unggul) di dalam mengembangkan pegawai-pegawai profesional dalam lingkungan Pemerintah Daerah; 2) Misi: Menghasilkan lulusan yang kompetitif; 3) Tujuan: Menyelenggarakan PBM yang dapat bersaing, sehingga output Diklatpim III ini akan dapat mengantisipasi segala perubahan di masa depan; 4) Strategi: Dalam penyelenggaraan Diklatpim III diperlukan penanganan yang profesional dari penyelenggara, Widyaiswara yang berkompeten, kurikulum yang adaptif, dan dana yang mengikuti kegiatan, serta sarana dan prasarana yang menunjang program Diklatpim III. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan Diklatpim III yang efektif akan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon 3 secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansinya. Dengan demikian menguatkan pendapat Cameron (1980) yang menyimpulkan bahwa hasil Diklat yang efektif adalah pencapaian tujuan melalui meningkatnya produksi, meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya kualitas output, dan meningkatnya produktivitas organisasi. Meningkatnya sumber daya melalui meningkatnya pasar, meningkatnya kepandaian pekerja, dan meningkatnya pasar kerja. Kepuasan
218
pelanggan melalui: meningkatnya organisasi, berkurangnya keluhan, dan peningkatan proses internal melalui: peningkatan kekompakan kelompok, peningkatan kualitas pengawasan dan peningkatan kecakapan manajer. 2) Evaluasi penyelenggaraan Diklatpim III merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena hasilnya akan menjadi umpan balik (feed back) untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan program Diklatpim III selanjutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kolb (1984) yang mengemukakan bahwa ada dua aspek penting untuk dapat mensukseskan pelatihan, yaitu umpan balik pelatihan harus sama dengan situasi pekerjaan, jumlah pengeluaran untuk keperluan pelatihan harus sesuai dengan situasi kerja. 3) Penyelenggaraan Diklatpim III sangat dibutuhkan untuk mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon 3. Hal ini sejalan dengan pendapat Punalekar (1985) yang menyimpulkan bahwa dalam usaha memperbaiki status dan mengatasi berbagai krisis, diperlukan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sosial. 4) Dalam proses penyelenggaraan Diklatpim III perlu dilakukan training needs assessment dengan merumuskan kebutuhan peningkatan SDM dilihat dari tuntutan formasi organisasi dan tuntutan tugas. Hal ini sejalan dengan pendapat Hussey (1985) yang menyimpulkan bahwa manajer merasa jika tujuan pelatihan disesuaikan dengan individu dan organisasi, maka hasilnya akan mendapat keuntungan bagi individu dan organisasi.
219
5) Pengajar (widyaiswara) merupakan faktor pendukung yang amat penting untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan Diklatpim III. Tanpa ditunjang oleh pengajar (widyaiswara) yang profesional, sulit rasanya untuk mencapai tujuan Diklatpim III sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudradjat (1997) yang menyimpulkan bahwa kinerja seorang pendidik (performance of teaching) merupakan wujud nyata dari kegiatan proses belajar mengajar dalam Diklat. 6) Program manajemen strategik Diklatpim III yang ditawarkan perlu disesuaikan dengan visi, misi dan strategi organisasi serta kebutuhan stakeholders, agar hasilnya dapat menjawab isu kebutuhan peningkatan kualitas SDM dalam hal ini pejabat struktural eselon 3 guna meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Harun (2000) bahwa sistem pelatihan yang berorientasi pada sumber kebutuhan pelatihan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi serta kebutuhan stakeholder di bidang pendidikan merupakan salah satu upaya tuntutan peningkatan mutu profesionalisme pegawai. 7) Untuk meningkatkan kualitas pejabat struktural eselon 3 dibutuhkan Diklatpim III berbasis kompetensi karena lebih spesifik, fleksibel dan mempunyai relevansi dengan tugas dan pekerjaan, lebih bermutu dalam waktu yang relatif singkat. Pengembangan kualitas pejabat struktural eselon 3 berbasis kinerja ini akan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, menghasilkan knowledge, skill dan
220
attitude/value. Hal ini sejalan dengan pendapat Ansen (2004) bahwa untuk meningkatkan kemampuan pegawai yang tinggi perlu pengembangan SDM melalui Diklat yang berkelanjutan. Diklat perlu dilakukan melalui pendekatan “rencana belajar strategik”, dengan melalui pendekatan berbasis kompetensi. 8) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran Diklatpim III meliputi ketepatan bahan ajar, penggunaan metode, kemampuan pengajar, kesiapan peserta dan kemampuan penyelenggara. Untuk dapat terselenggara dan berhasilnya penyelenggaraan Diklatpim III dalam pengembangan kualitas pejabat struktural eselon 3 diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Hal ini memperkuat pendapat Hirawan (2004) yang menjelaskan bahwa Efektivitas proses pembelajaran Diklatpim III dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh lima komponen penting, yaitu ketepatan bahan ajar, penggunaan metode, kemampuan pengajar, kesiapan peserta, dan kemampuan penyelenggara. Namun, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh
aspek
program
Diklat.
Kepemimpinan
penyelenggara
perlu
ditampilkan lebih komunikatif sehingga lebih mudah dalam menerapkan semua kebijakan. Untuk menanggulangi semua masalah ini perlu perencanaan yang matang sebelum program Diklat dilaksanakan.
