BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur untuk Mengajukan Pembiayaan Murabahah pada produk iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan. Tujuan pembiayaan murabahah pada produk iB Hasanah antara lain untuk membiayai atau membantu kebutuhan nasabah untuk memiliki rumah impian dengan rasa tentram dan tenang sesuai syariah yang beberapa jenis seperti renovasi rumah, pembangunan rumah, membeli rumah baru, membeli tanah kapling dan membeli rumah sekon, dengan cara mengansur dan beberapa kriteria tertentu sesuai jaminan yang memadai serta memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank. Didalam pelaksanaannya akad murabahah pada produk Griya iB Hasanah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan . Di dalam praktik di BNI Syariah terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan syarat dan rukun akad murabahah antara lain :1 1.
Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah : a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
1
Wawancara dengan Ibu Nur Lina Pangkaurian bagian SME Financing di BNI Syariah Cabang Pekalongan, tanggal 23 September 2014.
77
78
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat menggunakan perjanjian khusus dengan nasabah. i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. 2.
Ketentuan murabahah kepada nasabah a.
Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
b.
Jika bank menerima permohonan barang atau aset yang diinginkan nasabah, bank harus membeli terlebih dahulu barang atau aset yang dipesannya secara sah dengan supplier.
79
c.
Bank kemudian menawarkan barang atau aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d.
Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e.
Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil barang harus dibayar dari uang muka tersebut.
f.
Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g.
Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka : 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga. 2) Jika nasabah memutuskan batal membeli barang atau aset tersebut, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
80
Adapun
simulasi
perhitungan
angsuran
pembiayaan
dengan
menggunakan akad murabahah dalam produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan yaitu sebagai berikut : Harga rumah
Rp.250.000.000
Uang muka 40%
Rp.150.000.000
Margin /tahun disepakati 10 % Jangka waktu 15 tahun Pokok pembiayaan + margin = Rp. 150 jt + (Rp. 150 jt x 10% x 15 tahun) = Rp. 150 jt + Rp.225 jt = Rp. 375 jt Angsuran per bulan
= Rp. 375 jt : (12 bulan x 15 tahun) = Rp. 2,083,333
Dari contoh perhitungan diatas, nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah sebesar Rp.150.000.000, harus mengangsur tiap bulannya kepada bank sebesar Rp. 2,083,333 selama 15 tahun. Ada juga prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan adalah sebagai berikut :2 1) Pengajuan Berkas-Berkas Dalam pengajuan berkas-berkas yang diajukan oleh calon nasabah BNI Syariah Cabang Pekalongan menentukan persyaratan serta
2
Wawancara dengan Ibu Nur Lina Pangkaurian bagian SME Financing di BNI Syariah Cabang Pekalongan, tanggal 23 September 2014.
81
beberapa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi antara lain sebagai berikut : a. Persyaratan (1) Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum (55 tahun untuk pegawai (usia pensiun), (60 tahun untuk pengusaha, profesional.) (2) Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja minimal 2 tahun. (3) Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur (4) Memenuhi persyaratan berdasarkan penilai bank. b. Dokumen yang harus dilengkapi Dokumen Fotokopy KTP/paspor pemohon dan suami/istri Pasfoto 4x6 cm pemohon dan suami/istri Fotokopy surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta) Fotokopy kartu keluarga Fotokopy surat WNI, surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan Fotokopy NPWP (pembiayaan di atas Rp.50 juta) Fotokopy rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
Pegawai
Pengusaha profesional cek
82
Dokumen
Pegawai
Pengusaha profesional cek
Asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir perusahaan Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir Akte perusahaan, SIUP dan TDP Fotokopy surat ijin praktek profesi Dokumen kepemilikan jaminan: -fotokopy sertifikat & IMB -surat pesanan/penawaran -fotokopy bukti setoran PBB terakhir -rencana anggaran biaya (RAB) Denah lokasi tempat tinggal 2) Penyelidikan Berkas-berkas Penyelidikan berkas-berkas ini dilakukan setelah calon nasabah mengajukan permohonan kepada BNI Syariah. Langkah ini merupakan langkah awal dalam menganalisis calon nasabah oleh bagian pembiayaan BNI Syariah yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang sudah diajukan oleh calon nasabah sudah lengkap atau belum.
83
3) Wawancara Tahapan ini merupakan langkah analisis kedua setelah calon nasabah mengajukan permohonannya kepada pihak BNI Syariah Cabang Pekalongan. Dalam tahap ini para analisator (bagian pembiayaan BNI Syariah Cabang Pekalongan) memastikan keabsahan dari berkas-berkas yang diajukan oleh calon nasabah. Untuk dapat menilai kesediannya dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, dapat dilihat dari watak calon nasabah rencana penggunaan pembiayaan, sumber utama dana pengembalian pembiayaan serta jaminan yang disediakan. Jaminan terdiri dari rumah yang akan dibeli atau bisa dijaminkan dengan yang lain seperti tanah, rumah, mobil dan lain-lain. Setelah itu nasabah dicover asuransi jiwa atau kebakaran gunanya untuk sewaktu-waktu terjadi kecelakaan, meninggal atau kebakaran. Watak nasabah dapat diperoleh dengan menganalisis data pribadi mereka termasuk daftar riwayat hidup, pekerjaan, tempat tinggal, serta keadaan lingkungan sekitar. 4) Peninjauan Lapangan Peninjauan secara langsung kelapangan dengan mencocokkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Pekalongan dengan keadaan sebenarnya. Pada saat analisator melakukan peninjauan langsung kelapangan, analisator menyusun
84
standar jumlah nilai (standart credit scoring) untuk menganalisis kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan yang diajukan. 5) Keputusan Pembiayaan Keputusan akan dilakukan atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah diambil setelah empat proses diatas yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Pekalongan. Setelah melakukan analisis kelayakan pembiayaan yang diajukan dan menilai bahwa aplikasi pembiayaan dapat diterima maka permohonan baru dapat disetujui oleh BNI Syariah, penilaian persetujuan ini dilakukan oleh bagian pembiayaan selama 10 hari kerja. Keputusan pembiayaan ini meliputi besarnya jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, besarnya biaya administrasi yang harus dibayar. 6) Jaminan yang harus dipenuhi nasabah sesuai harga yg disepakati 1. Jaminan berupa rumah yang dibeli. 2. Jaminan benda yang dimiliki seperti tanah, kendaraan dan lainlain. 3. Dicover dengan asuransi jiwa apabila terjadi kecelakaan atau kebakaran. 7) Penandatanganan Pembiayaan Penandatanganan akad dilakukan setelah pembiayaan disetujui oleh BNI Syariah. Akad yang diterapkan oleh BNI Syariah Cabang
85
Pekalongan dalam pembiayaan Griya iB Hasanah ini adalah akad murabahah. 8) Realisasi Pembiayaan Setelah
penandatanganan
akad
dilakukan,
baru
realisasi
pembiayaan dapat terlaksana. Realisasi ini diawali dengan pembukaan rekening tabungan oleh calon nasabah untuk memudahkan mereka jika akan melakukan penarikan pembiayaan. Setelah itu terjadi adanya hak tanggungan dalam bentuk sertifikat hak tanggungan (membuat surat kuasa terlebih dahulu) yang dipegang oleh bank sebelum nasaabaah pelunasan dan nasabah dibuatkan surat tanah sementara oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) guna untuk mengikat adanya hak tanggungan setelah nasabah melunasi semua hutang-hutangnya maka pihak bank mengeluarkan Roya (surat penebusan atau pelepasan jaminan). 9) Penarikan Pembiayaan Setelah pembiayaan terealisasi, nasabah baru dapat melakukan penarikan pembiayaan, jumlah dana yang ditarik sesuai dengan jumlah pembiayaan yang disetujui oleh BNI Syariah melalui rekening nasabah. Berdasarkan uraian diatas, BNI Syariah Cabang Pekalongan berusaha untuk semaksimal mungkin menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya. Dengan membuktikan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada produk Griya iB Hasanah sudah sesuai dengan kaidah syariat Islam.
86
B. Upaya dalam penyelesaian eksekusi hak tanggungan pembiayaan murabahah bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah usaha bank untuk mencegah
kemungkinan
timbulnya
kerugian
lebih lanjut/atas suatu
pembiayaan yang tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan nasabah. Pembiayaan yang tidak lancar/macet diperlukan adanya kebijakan penyelamatan pembiayaan yang mendasar, tepat dan efektif yang berlaku untuk semua nasabah. Pada prinsipnya pembiayaan bermasalah merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam akad pembiayaan yang dapat menimbulkan konflik hukum. Tetapi pada umumnya kedua belah pihak selalu berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah menurut ajaran Islam. Namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka ditempuhlah jalur litigasi (pengadilan). Sebelum melelang agunan, BNI Syariah memberikan batas waktu kepada nasabah untuk menjual barang jaminan di bawah tangan, jika nasabah tidak berhasil menjual barang jaminan di bawah tangan, langkah selanjutnya yang diambil BNI Syariah adalah dengan cara melelang agunan tersebut.
87
Jalur litigasi ditempuh apabila pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan
dengan
langkah
rescheduling,
reconditioning,
maupun
restructuring.3 Jalur litigasi adalah jalur terakhir dan melibatkan institusi atau lembaga yang mengikat jaminan pembiayaan dan apabila sengketa masih tidak menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, maka institusi pengadilan yang ditempuh. Pelaksanaan pencairan agunan (likuidasi) dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dilakukan dengan :4 1. Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur yang bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank. 2. Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya. 3. Agunan disita Pengadilan Negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur. 4. Agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank. Dalam sebuah kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan penandatanganan masing–masing yang berjanji, memuat mengenai ketentuan yang membahas tentang jalur yang akan diambil apabila ditengah-tengah
3
Wawancara dengan Ibu Nur Lina Pangkaurian bagian SME Financing di BNI Syariah Cabang Pekalongan, tanggal 23 septembert 2014. 4 Wawancara dengan Bapak Beni Nurwidiyatmoko W bagian Recovery & Remidial Asisten di BNI Syariah Cabang Pekalongan, tangga 24 september April 2014.
88
kesepakatan salah satu pihak bercidera janji. Apabila jaminan yang disertakan nasabah pembiayaan telah diikat dengan jelas sesuai dengan hukum positif pada lembaga terkait, maka apabila dengan jalur nonlitigasi tidak berhasil maka dengan jalur litigasi bank menyelesaikan sengketa jaminan yang terjadi sesuai dengan kontrak perjanjian akad.5 Dalam aplikasi yang diterapkan BNI Syariah, jalur litigasi yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dipilih karena sesuai dengan legalitas pengikatan jaminan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelumnya. Menurut pasal 200 ayat 11 HIR/218 ayat 2 RBg yang menyelaskan: “jika pihak yang dikalahkan tidak mau meninggalkan barang-barang yang tidak bergerak itu, maka ketua Pengadilan Negeri yang dikuasakan harus memberi surat perintah kepada seorang yang berhak menyita, kalau perlu dengan bantuan polisi, pihak yang dikalahkan itu beserta keluarganya disuruh meninggalkan atau mengosongkan barang yang tidak bergerak itu.” Dari pasal tersebut terdapat beberapa asas hukum yang merupakan landasan dalam pelaksanaan eksekusi riil yaitu :6 a. Penjualan lelang atas barang yang dieksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang.
5
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari’ah di Indonesia, (Jogjakarta: Gajah Mada University, 2007), hlm.186. 6 Wawancara dengan Bapak Beni Nurwidiyatmoko W bagian Recovery & Remidial Asisten di BNI Syariah Cabang Pekalongan, tanggal 24 september 2014.
89
b. Oleh karena penjualan lelang eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang, hukum memberi wewenang kepada
pengadilan
(Ketua
Pengadilan
Negeri)
untuk
menjalankan pelaksanaan pengosongan barang yang dilelang untuk diserahkan kepada pembeli lelang apabila pihak yang kena lelang tidak mau mengosongkan secara sukarela. Adapun prosesnya adalah setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan dari bank selaku kreditor untuk melakukan eksekusi, maka Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan Aanmaning atau teguran, penetapan sita yang diikuti dengan penyitaan agunan, dan mengeluarkan surat permohonan lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Dokumen-dokumen persyaratan lelang yang perlu disiapkan dalam pengajuan permohonan lelang ini antara lain: 1. Surat permohonan lelang dari pengadilan negeri 2. Salinan/fotocopy putusan-putusan pengadilan 3. Salinan/fotocopy teguran kepada tereksekusi dari ketua pengadilan 4. Salinan/fotocopy penetapan sita pengadilan 5. Salinan/fotocopy berita acara sita dan bukti sita telah terdaftar 6. Salinan/fotocopy penetapan lelang pengadilan 7. Salinan/fotocopy rincian hutang atau jumlah yang harus dipenuhi 8. Salinan/fotocopy pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi
90
9.
Asli dan/atau fotocopy sertifikat jaminan fidusa dan perjanjian kredit (apabila jaminan berupa barang bergerak yang diikat dengan fidusa)
10. Asli dan/atau fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggunan (apabila jaminan berupa tanah dan atau bangunan) 11. Asli dan/atau fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Jika surat permohonan dan berkas syarat-syarat sudah dilengkapi, pihak KPKNL akan menentukan hari dan tanggal penetapan lelangnya paling lama seminggu setelah surat permohonan diterima. Untuk menghindari adanya praktik Najasy (komplotan) dalam proses pelelangan, maka BNI Syariah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Setelah lelang ditentukan, sambil menunggu lelang dilaksanakan, BNI Syariah membuat pengumuman lelang pertama, yakni membuat daftar agunan yang akan dilelang dan diedarkan melalui selebaran. b. Setelah 14 hari dari pengumuman lelang pertama, BNI Syariah membuat pengumuman lelang kedua dan mempublikasikan pada surat kabar agar diketahui khalayak disertakan dengan harga limit penjualan sekaligus. Hal ini dilakukan agar lelang terhadap agunan nasabah dapat diketahui oleh khalayak umum sehingga peserta lelang yang ikut serta lebih dari dua orang. Adanya partisipasi dari masyarakat umum menghindari adanya praktik komplotan yang dapat mempermainkan harga hasil penjualan objek lelang.
91
Selain itu, untuk peserta lelang ada persyaratan yang harus dilengkapi, yakni:7 1. Peserta wajib menyetorkan uang jaminan lelang sebesar 20% dari nilai limit lelang ke rekening penampung lelang KPKNL Pekalongan No. 13.118.0108 (BNI cabang Pekalongan) paling lambat harus sudah diterima efektif pada rekening tersebut 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 2. Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Induk Peserta Lelang (NIPL) di tempat lelang dengan membawa fotocopy identitas diri (KTP/SIM) serta bukti asli slip setoran jaminan. 3. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang selambatlambatnya 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 4. Apabila pememang lelang tidak melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan jasa lainnya, serta peserta lelang akan dimasukkan dalam Daftar Hitam Lelang. 5. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setoran NIPL dan identitas diri. Dalam menentukan harga limit lelang, BNI Syariah melakukan taksiran harga sekurang-kurangnya sejumlah pembiayaan yang bermasalah dengan menggunakan jasa appraisal independent (peraturan menteri keuangan 7
Wawancara dengan Bapak Beni Nurwidiyatmoko W bagian Recovery & Remidial Asisten di BNI Syariah Cabang Pekalongan, tanggal 24 September 2014.
92
prosedur
lelang)
guna
untuk
mengeluarkan
surat
pernyataan
dan
menyebarkan pengumuman pertama dalam jangka 40 hari surat kabar terbit di daerah tertentu untuk membantu memahamkan pembeli, sekaligus menjadi bukti pendukung bahwa harga jual rumah yang ditawarkan dengan cara up to up (cari harga tertingi) guna untuk meminimalisir kerugian. Hal ini dilakukan agar hasil penjualan lelang dapat meng-cover pembiayaan yang bermasalah. Setelah agunan terjual maka BNI Syariah Cabang Peklongan membuat risalah lelang (dokumen yang dikeluarkan untuk mengganti hak milik atau balik nama atas orang yang membeli agunan). Dalam proses pelelangan, BNI Syariah tidak turut serta sebagai peserta lelang sehingga hasil penjualan lelang berada sepenuhnya pada penawaran peserta lelang. Hasil penjualan lelang yang melebihi kewajiban nasabah, maka kelebihannya merupakan hak nasabah, sehingga akan dikembalikan kepada nasabah. Adapun apabila nilai jual agunan melalui proses pelelangan lebih rendah dari nilai yang harus dibayar nasabah, maka hal itu tetap menjadi kewajiban nasabah. Untuk nasabah yang sudah tidak mampu lagi menutupi kewajibannya tersebut, maka kekurangan itu masih diupayakan penagihannya oleh pihak BNI Syariah. Dalam praktiknya di BNI Syariah Cabang Pekalongan, hasil pelelangan agunan nasabah diharapkan dapat meng-cover nilai yang harus dibayar nasabah, sehingga dapat menyelamatkan dana bank. Hubungan baik juga terus diupayakan terjalin antara BNI Syariah dengan nasabah pembiayaan, meskipun nasabah pembiayaan yang mengalami
93
masalah. Hal ini dikarenakan mengingat hubungan antara bank syariah dengan nasabah adalah hubungan mitra kerja, hubungan yang memiliki keterikatan emosional, bukanlah hubungan antara kreditur dengan debitur seperti di bank konvensional sehingga hubungan baik harus terus dijaga. Hubungan baik ini dimaksud untuk tetap menjaga tali silaturahmi antara bank dengan nasabah. BNI Syariah Cabang Pekalongan telah berusaha untuk semaksimal mungkin menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya. Yaitu dengan menerapkan setiap poin-poin yang ada pada Fatwa DSN No. 47/DSNMUI/II/2005 yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, ketentuan penyelesaiannya adalah : a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar disepakati, b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan, c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Adapun hambatan-hambatan yang sering dihadapi BNI Syariah Cabang pekalongan saat mengeksekusi hak tanggungan ada dua yaitu:
94
1. Dari pihak nasabah Nasabah tidak terima saat rumahnya di eksekusi dalam rangka pengosongan yg bukan lagi hak miliknya, setelah itu nasabah menggugat kepengadilan dengan membawa pihak ketiga, sebenarnya dalam menggugat kepengadilan nasabah harus mengeluarkan biaya-biaya yang cukup banyak untuk mencari pengacara dengan itu bank menyarankan agar lebih baik biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggugat ke pengadilan mending buat melunasi hutang-hutangnya. 2. Kondisi jaminan yang mempengaruhi aset Hambatan ini cukup memberatkan dan merugikan bank di saat pertama jaminan itu baik setahun kemudian kondisi fisik mulai rusak atu kebakaran maka disaat nasabah wanprestasi benda yang dijaminkan tidak bisa menutupi hutang-hutangnya karena harga jual lebih rendah dari nilai yg harus dibayar oleh nasabah. Dalam penyelesaian di BNI Syariah Cabang Pekalongan nilai jual agunan nasabah melalui proses pelelangan lebih rendah dari nilai yang harus dibayar nasabah, karena terjadinya faktor alam yaitu rumah yang tidak terawat lagi serta sering kena banjir dan mengurangi harga jual maka hal itu tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya. Untuk nasabah yang sudah tidak mampu lagi menutupi kewajibannya tersebut, maka kekurangan itu masih diupayakan terus penagihannya oleh pihak BNI Syariah dan semasa angsuran nasabah sudah terlunasi.
