BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN. IV.1. Letak Geografi Kabupaten Luwu Timur. Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

IV.1. Letak Geografi Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Luwu Timur dan Mamuju Utara, pada tanggal 3 Mei 2003 ditetapkan sebagai hari jadi Luwu Timur. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Letak Kabupaten Luwu Timur kurang lebih 565 km ke arah Timur Laut dari Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 2 03’00”- 3 03’25” LS dan 119 28’56”-121 47’27” BT. Dengan batas wilayah : Utara

:

Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Selatan

:

Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Teluk Bone.

Barat

:

Kec. Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara

Timur

:

Provinsi Sulawesi Tengah.

Luas wilayah Luwu Timur adalah 6.944,88 km2, sekitar 11,14% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, dengan temperatur konstan berada pada kisaran rata-rata 26,9˚ C menurut data Stasiun Meteorologi dan Geofisika. Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2007 dibagi menjadi 11 kecamatan. Dari 11 kecamatan tersebut terbagi menjadi 99 unit desa dan 4 UPT (unit pemukiman transmigrasi). Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh PT. INCO atau

48

sekarang dikenal dengan nama PT. VALE. Keadaan topografi Kabupaten Luwu Timur sangat bervariasi, dalam ketinggian antara 0 s/d 1.230 di atas permukaan laut, dengan struktur wilayah yang cukup lengkap, terdiri atas kawasan pegunungan, dataran rendah, pesisir, laut dan kawasan danau yang dikenal dunia dengan “Kompleks Danau-danau Malili” (Matano, Mahalona dan Towuti). Secara umum kelerengan wilayahnya, berada pada kisaran 0-2%, 215%, 15-30%, 30-40% dan > 40%. IV.2. Sekilas Terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur (Februari Tahun 2007) Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

(KPPT)

adalah

kantor

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Kabupaten Luwu Timur, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen perizinan, yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat

dan

bertemu

dengan

petugas

front

office,

hal

ini

dapat

meminimalisasikan interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur dibentuk pertama kali di bentuk pertama kali dengan nama Kantor Perizinan Terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tindak lanjut dari Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu di beri kewenangan untuk melaksanakan pelayanan administrasi perizinan.

49

Dalam perkembangannya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak lanjut penerapan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, diperkuat lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tanggal

08

Juni

2009

tentang

Penyempurnaan

Panduan

Nasional

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH 08 AH 01.01. 2009, Menteri Perdagangan Nomor 60/MDAG/PER/12/2009,

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

Per.30/MEN/XII/2009, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha. IV.3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur VISI Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Prima, Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Agro Industri Tahun 2015

50

MISI Menciptakan Sistem Pelayanan Perizinan yang Menyenangkan dan Prima, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang Profesional, Menciptakan Sistem Kinerja yang Baik dan Bermartabat. IV.4. Motto dan Janji Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur MOTTO Kalau Bisa Dipermudah Mengapa Dipersulit, Kalau Bisa Dipercepat Mengapa Diperlambat. JANJI PELAYANAN Apabila Kami Tidak Tepat Waktu, Kami Siap Mengantar ke Alamat Anda Kesalahan yang Kami Lakukan, Kami Siap Memperbaiki dan Mengganti Dokumen Izin Anda IV.5. Tujuan Didirikannya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk: 1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan, juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pelayanan perizinan.

51

2. Menekan biaya pelayanan selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan. 3. Menyederhanakan

persyaratan,

dengan

mengembangkan

sistem

pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. IV.6. Sasaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur Adapun Sasaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut: 1)

Menyediakan sistem teknologi dan standar pelayan administrasi perizinan yang memadai

2)

Melakukan sosialisasi dana peningkatan sumber daya manusia aparatur pengelola perizinan guna mengurangi keluhan pengguna jasa seminimal mungkin dengan cara meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian perizinan.

3)

Menata dengan baik data-data, laporan dan tersusunnya rencana kerja serta akuntabilitas pelayanan perizinan.

4)

Meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya.

IV.7. Kebijakan Mutu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1. Memberikan pelayanan terbaik melalui prosedur yang lebih cepat, tepat, mudah, jelas, dan transparan serta akuntabel. 2. Komitmen

peningkatan

dan

perbaikan

pelayanan

secara

berkesinambungan.

52

3. Senantiasa berupaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau pengguna jasa. 4. Menggunakan komputerisasi dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai. IV.8. Asas Penyelenggaraan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Partisipatif,

yaitu

mendorong

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. e. Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personel yang memiliki kapasitas memadai. f.

Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata urutan dan hanya melibatkan personel yang telah ditetapkan.

g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. h. Profesional, pemerosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang

53

masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang ditetapkan. IV.9. Prinsip Penyelenggaraan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu a. Kesederhanaan prosedur, pelayanan harus dilaksanakan secara, cepat, tepat, mudah dan transparan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. b. Kejelasan dan Kepastian dalam hal: Ø

Prosedur / tata cara pelayanan

Ø

Persyaratan, baik teknis mau pun administratif

Ø

Unit kerja atau jabatan yang bertanggung jawab

Ø

Rincian biaya / tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya

c. Kepastian waktu, pemerosesan permohonan perizinan dan nonperizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon. d. Kepastian Hukum, proses, biaya dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan yang berhasil memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemiliknya. e. Kemudahan Akses, ditunjukkan dengan Ø

Ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat.

Ø

Pelayanan aparat yang responsif.

f. Kenyamanan, telah dibuktikan dengan memiliki ruang dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon.

54

g. Kondisi wilayah, Kabupaten Luwu Timur dengan kondisi geografis yang luas akan melakukan pelayanan khusus di tingkat kecamatan. h. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan Ø

Setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka, maupun bahasa tubuh.

Ø

Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ø

Petugas penilai teknis memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan keahlian dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan pandangan keahliannya tersebut, secara jujur dan bertanggung jawab, termasuk memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat disetujui atau harus ditolak.

IV.10. Struktur Kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur

KEPALA KANTOR

BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PERIZINAN

SEKSI PELAYANAN

SEKSI BINA PROGRAM DAN INFORMASI

Gambar 2. Struktur Kelembagaan 55

Adapun susunan jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan bagiannya adalah sebagai berikut: Tabel 1. Data Jumlah Pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu No 1. 2. 3. 4. 5. 6

Klasifikasi Kerja Kepala Kantor Bagian Tata Usaha Seksi Perizinan Seksi Pelayanan Seksi Bina Program dan Informasi Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah

Jumlah 1 4 5 5 5 4 24

Sumber : KPPT Kab. Luwu Timur

IV.11. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu. Dalam menyelenggarakan tugas, kantor pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu, b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan terpadu. d. Pengelolaan

ketatausahaan

meliputi

ketatalaksanaan,

kepegawaian,

perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain tugas pokok tersebut diatas juga mempunyai tugas dan Wewenang yang diberikan sesuai dengan surat Edaran Menteri Dalam

56

Negeri.

Nomor

500/1191/IV/BANGDA

tanggal

8

Juni

2009

tentang

Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut: a. Tugas pokok Penyelenggara adalah : 1) Memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kota / kabupaten, 2) Mengelola administrasi perizinan dan non-perizinan dengan mengacu kepada prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, dan keamanan berkas. b. Kewenangan Penyelenggara adalah : 1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan ditingkat kabupaten / kota. 2) Menandatangani perizinan. 3) Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam pemerintah kabupaten / kota. c. Tugas dan Kewajiban, Fungsi, dan Uraian Tugas Pegawai 1. Kepala Kantor Tugas dan Kewajiban Melaksanakan

penyusunan

dan

kebijakan

daerah

dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Fungsi 1)

Perumusan kebijakan Kantor

2)

Penyusunan rencana stratejik kantor

57

3)

Penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan ketahanan pangan.

4)

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan,

program dan kegiatan kantor 5)

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kantor

Uraian Tugas 1)

Merencanakan,

mengorganisasikan,

menggerakkan

dan

mengendalikan serta menetapkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 2)

Membina dan mengarahkan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya;

3)

Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai dalam lingkup kantor;

4)

Melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup kantor;

5)

Melakukan

pembinaan

dan

pengendalian

atas

pengelolaan

atas

pengelolaan

keuangan dan penerimaan kantor; 6)

Melakukan

pembinaan

dan

pengendalian

perlengkapan dan peralatan kantor; 7)

Menyelenggarakan koorkantori dengan instansi atau unit kerja terkait;

8)

Menilai prestasi kerja kepala bagian dan kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

9)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

58

10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

2. Kepala Bagian Tata Usaha Tugas dan Kewajiban Membantu

Kepala

Kantor

dalam

melaksanakan

perencanaan,

pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program/kegiatan kantor. Fungsi 1)

Pelaksanaan kebijakan teknis bagian

2)

Pelaksanaan program dan kegiatan bagian

3)

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan

program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup bagian 4)

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup bagian

Uraian Tugas 1)

Menyusun program dan rencana kerja bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;

3)

Menerima,

meneliti,

mengagenda,

dan

meninfrastruktur

dan

distribusikan surat-surat masuk dan surat keluar; 4)

Melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;

5)

Mengelola urusan rumah tangga dan keperotokolan;

6)

Mengelola urusan administrasi keuangan;

7)

Mengelola urusan administrasi kepegawaian;

8)

Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;

59

9)

Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/ kegiatan;

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor; 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala kantor. 3. Kepala Seksi Perizinan Tugas dan Kewajiban Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan penerbitan perizinan Fungsi 1)

Penyusunan program dan kegiatan seksi

2)

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi

3)

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan

program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi 4)

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas 1)

Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan penerbitan perizinan;

2)

Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan penerbitan perizinan;

3)

Menyusun rencana pelaksanaan program dan penerbitan perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

4)

Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan penerbitan perizinan;

5)

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan penerbitan perizinan;

60

6)

Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas penerbitan perizinan;

7)

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;

8)

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;

9)

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala kantor.

4. Kepala Seksi Pelayanan Tugas dan Kewajiban Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Fungsi 1)


2)


3)

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan


Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

Uraian Tugas 1)

Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan penyelidikan dan penyidikan;

2)

Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan penyelidikan dan penyidikan;

3)

Menyusun

rencana

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

penyelidikan dan penyidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

61

4)

Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;

5)

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;

6)

Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;

7)


8)


9)


5. Kepala Seksi Bina Program dan Informasi Tugas dan Kewajiban Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan bina program dan informasi Fungsi 1)


2)


3)

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan


Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas 1)

Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan bina program dan informasi;

62

2)

Mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan bina program dan informasi;

3)

Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bina program dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

4)

Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bina program dan informasi;

5)

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bina program dan informasi;

6)

Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan bina program dan informasi;

7)


8)


9)


6. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu sesuai keahlian. IV.12. Cakupan Layanan Penyelenggaraan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Cakupan pokok pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara KPPT setidaknya meliputi : 1. Izin Dasar dan menjadi prasyarat utama untuk memulai kegiatan usaha

63

2. Non perizinan yang belum dilayani secara efektif oleh SKPD, kecamatan, atau kelurahan. 3. Perizinan yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan IV.13. Manfaat Keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1. Bagi masyarakat a. Memperoleh akses yang lebih luas dan memperoleh pelayanan publik. b. Memberikan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas usaha yang dimiliki. 2. Bagi Dunia Usaha a. Memperoleh kemudahan dalam perizinan usaha akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha. b. Efisien pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. 3. Bagi Pemerintah a. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktifitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di instansi lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). b. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan, maka dunia usaha secara langsung

64

akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari pajak. c. Terbangunnya citra yang lebih baik, yang memungkinkan pemerintah mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. d. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan dan non perizinan. IV.14. Jenis Perizinan, Persyaratan Dasar Hukum dan Standar Waktu Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelolah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur Tabel 2. Jenis Perizinan, Persyaratan Dasar Hukum dan Standar Waktu Perizinan dan Non Perizinan KPPT Kab. Luwu Timur No.

Jenis Pelayanan

Dasar Hukum

1.

Surat Izin Perdagangan (SIUP)

Perda No.20/2005 tentang retribusi Perindustrian dan Perdagangan

• • • • • • • • •

2.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

UU No.3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

• • • • • • • • •

3.

Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)

Perda No.13/2005 tentang Distribusi Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)

• • • • • •

Persyaratan

Standar Waktu

Permohonan Izin Pengantar dari Camat Fotocopy Akte Notaris Fotocopy KTP Foto 3x4 2 Lembar Izin Gangguan Rekomendasi Teknis (Dinas Koperindag) Fotocopy PBB/IMB Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Pengantar dari Camat Fotocopy Akte Notaris Fotocopy KTP Foto 3x4 2 Lembar Izin Gangguan Rekomendasi Teknis (Dinas Koperindag) Fotocopy PBB/IMB Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Pengantar dari Camat Fotocopy Akte Notaris Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) LPJK Fotocopy KTP yang masih berlaku Tanda bukti Pembayaran Pajak 3 (tiga) Bulan

3 hari kerja

65

3 hari kerja

3 hari kerja

4.

Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan (SIURPH)

Perda No. 19/2005 tentang retribusi Rumah Potong Hewan, Perda No. 6/2007 tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak

5.

Surat Izin Usaha Menangkap Ikan (SIUPI)

Sementara dalam penyusunan, Mutandis Kab. Luwu Utara

6.

Surat Izin Gangguan

Permendagri No. 27 tentang Pedom an Penetapan Izin gangguan Perda no. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

7.

Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU)

8.

Izin Optik

9.

Izin Praktek Dokter Spesialis

Keputusan Bupati Nom or 14 Tahun 2010 tentang Penggolongan Jenis Usaha Berdasarkan Besar Kecilnya Gangguan Dalam Wilayah Kab. Luwu Timur Keputusan Bupati Nomor 133a/2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah atas Izin Usaha Pertambangan

• Foto 3x42 Lembar Rekom endasi Teknis (Dinas PU) • Permohonan Izin • Pengantar dari Camat • Izin Lokasi / HGU • Izin Gangguan, • Fotocopy SIUP dan TDP • Persyaratan Teknis • Rekomendasi Teknis (Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan) • Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili • Pengantar Camat • Permohonan Izin • Bukti Kepemilikan • Identitas Pemilik • Surat Ukur (Pas Kecil GT 7 ke atas dari Kantor Sabandar • Surat Ukur (Pas Kecil GT 6 dari Dinas Informasi dan Komunikasi) • Rekomendasi Teknis (Dinas Kelautan & Perikanan • Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili • Permohonan Izin • Pengantar Camat • Fotocopy KTP • Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga • Rekomendasi teknis (Dinas Koperindag) • Fotocopy PBB / IMB • Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili

• • • • • •

Perda Nom or 15 Tahun 20061 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta

• • •

Kepmenkes 1419 Tahun 2005 tentang

• •

• • • • •

3 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

Permohonan Izin Pengantar Camat Laporan Kegiatan Fotocopy Izin Gangguan, SIUP & TDP Rekomendasi Teknis (Dinas ESDM) Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Memiliki Tenaga Refraction Optik (RO) Surat Pernyataan Pemohon Untuk Bersedia Menjadi Penanggung Jawab Memiliki Ruang Tempat Periksa Fotocopy Izin Gangguan, SIUP & TDP Memiliki Workshop Rekomendasi Teknis (Dinas Kesehatan) Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter

7 hari kerja

1 hari kerja

66

Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta

•

• • • • • •

10.

Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi

Permenkes Rl No.512 / MEMKES /PER/ IV / 2007 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi

• •

•

• • • • • • 11.

Izin Praktek Apoteker

PP RI No. 51 Tahun 2009 Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta

• • • • • • • • •

• 12.

Izin Praktek Asisten Apoteker

PP RI No. 51 Tahun 2009 Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Retribusi

• • • •

yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku Fotocopy Surat Keputusan Penempatan Dalam Rangka Masa Bakti atau Surat Bukti Telah Selesai Menjalankan Masa Bakti atau Surat Keterangan Menunda Masa Bakti yang telah dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek Surat Rekomendasi Dari Organisasi Profesi di Wilayah Tempat Praktek Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3X4 Sebanyak 3 Lbr Fotocopy Ijazah Fotocopy KTP yang masih berlaku Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Memiliki Surat Tanda Daftar Registrasi Dokter/Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran/Kedokteran Gigi Indonesia yang masih berlaku Fotocopy Surat Keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau Surat Bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang Surat pernyataan memiliki tempat praktek Surat Rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktek Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 3X4 Sebanyak 3 Lbr Fotocopy Ijasah Fotocopy KTP yang masih berlaku Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Ijasah Apoteker Surat Tanda Register dari Dinas Kesehatan Propinsi Surat Penugasan (SP) / Surat Izin Kerja (SIK) Surat keterangan Sehat dari Dokter Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar Rekomendasi ISFI Foto copy KTP yang masih berlaku Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai pada Sarana Kesehatan Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila di wakili Permohonan Izin Ijazah Asisten Apoteker Surat Tanda Register dari Dinas Kesehatan Propinsi Surat Penugasan (SP) / Surat Izin Kerja

67

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

Izin Pelayanan Kesehatan Swasta

• • • •

• 13.

Izin Praktek Bidan

Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/ 148/2010

• • •

Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta

• • • • • • • •

14.

Izin Praktek Perawat

Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/ 148/2010

• • •


• • • • • •

15.

Izin Praktek Laboratorium Analisis


• • • • • •

• • • •

(SIK) yang masih berlaku Surat Keterangan sehat dari Dokter Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar Fotocopy KTP yang masih berlaku Surat persetujuan atasan apabila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai pada Sarana Kesehatan Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Ijazah Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai pada Sarana Kesehatan Surat keterangan Sehat dari Dokter Surat rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktek Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar Surat tanda registrasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Surat Izin Kerja / SIB yang masih berlaku Fotocopy KTP yang masih berlaku Surat Pernyataan memiliki tempat praktek Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Ijazah Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri Atau Pegawai pada Sarana Kesehatan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Surat Rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktek Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar Surat tanda registrasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Surat Izin Kerja / SIB yang masih berlaku Surat pernyataan bahwa benar bekerja ditempat tersebut Bukti alpor untuk NERS Foto copy KTP yang masih berlaku Permohonan Izin Ijazah Surat Izin Kerja Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanan masa bakti atau sebagai Pegawai pada Sarana kesehatan Surat keterangan sehat dari dokter Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar Foto copy KTP yang masih berlaku Surat Pernyataan memiliki tempat praktek

68

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

• • • 16.

Izin Praktek Tekhniker Gigi


• • • •

• • • • • • 17.

Izin Praktek Refractinoist Optision


• • • •

• • • • • • 18.

Izin Praktek Radiografer

Permenkes RI No. 357/MENKES/SL / VI/2006

• •

• • •

• • 19.

Izin Praktek Fisioterapi


• • • • • • • •

Surat perjanjian dengan pemilik sarana Surat kuasa dari pemilik sarana Surat kuasa dari pemilik badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Ijazah Surat Izin Kerja Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Pegawai pada Sarana Kesehatan Surat keterangan Sehat dari Dokter Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lbr Foto copy KTP yang masih berlaku Surat pernyataan memiliki tempat praktek Surat perjanjian dengan pemilik sarana Surat kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir Surat Izin Kerja Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai pada Sarana Kesehatan Surat keterangan sehat dari dokter Pas Foto berwarna 3x4 3 lbr Foto copy KTP yang masih berlaku Surat pernyataan memiliki tempat praktek Surat perjanjian dengan pemilik sarana Surat Kuasa dari Pemilik Batman Usaha apabila diwakili Fisioterapi SIR yang masih berlaku Foto copy Ijazah Radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan Radiografer Surat keterangan sehat dan tidak buta warna Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lbr Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan Rekomendasi dari Organisasi profesi Fotocopy KTP yang masih berlaku Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Foto copy KTP yang masih berlaku Foto copy Ijazah Surat Rekomendasi dari IFI Surat keterangan sehat dari dokter Surat perjanjian dengan pemilik sarana Surat pernyataan memiliki tempat praktek Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai

69

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

• • • 20.

Izin Praktek Dokter Berkelompok


• • • • • • • • • • • •

21.

Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu Dan Anak (BKIA)


• • • • • •

• • • •

• •

• • • • -

Pegawai Negeri atau Pegawai pada Sarana Kesehatan Daftar peralatan yang digunakan Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lbr Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Ada Penanggung Jawab Masing-masing Dokter memiliki SIP Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) Akte Yayasan (bila berbentuk Yayasan/berbadan hukum) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) . Foto copy Izin Gangguan Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Daftar Ketenangan dan Inventaris alat Denah Lokasi dan denah Bangunan Akte Sewa menyewa / Kontrak / hak milik bangunan Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Foto copy AD/ART Yayasan/Badan Foto copy Tanda Daftar Yayasan Foto copy Sertifikat Tanah Foto copy Izin Lokasi dinas terkait Foto copy Perjanjian kontrak bangunan minimal 6 Tahun, KTP pemilik Bangunan yang masih berlaku dan foto copy sertifikat tanah bila bukan milik sendiri Foto copy IMB/IPB Foto copy Persetujuan tetangga yang diketahui lurah Surat keterangan domisili sarana kesehatan dari lurah setempat Surat pernyataan permohonan yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku diatas materai yang berlaku Peta lokasi dan denah bangunan Surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan Puskesmas kelurahan dan diketahui oleh puskesmas kecamatan setempat di atas materai yang berlaku Daftar obat-obatan yang tersedia Daftar peralatan medis dan non medis Daftar keterangan dilampiri SK pengangkatan petugas dan susunan personalia, dilengkapi dengan : Tenaga Medis (dokter/dokter gigi Foto copy Ijazah, STR, SIP lokasi tersebut Paramedis perawat ; Foto copy Ijazah, SIP, SIK atau SIPP di lokasi tersebut Paramedis perawat gigi : Foto copy Ijazah, SIPG atau SIPP di lokasi tersebut Non Medis : Foto copy Ijazah

70

2 hari kerja

7 hari kerja

• •

• • 22.

Balai Pengobatan (BP)/Klinik/PolikIinik


• • • • • •

• • • •

• •

•

•

• •

•

•

Daftar jenis pelayanan yang disertai tarif pelayanan dan jam buka Jadwal dokter bertugas Laporan bulanan jumlah kunjungan dan jenis penyakit serta foto copy izin dan surat keputusan penyelenggaraan sarana pelayanan yang sudah habis masa berlakunya (bagi perpanjangan izin) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar Surat kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Foto copy AD/ ART Yayasan/Badan Hukum Foto copy Tanda Daftar Yayasan Foto copy Sertifikat Tanah Foto copy Izin Lokasi dari Dinas Terkait Foto copy perjanjian kontrak bangunan minimal 6 tahun, KTP pemilik bangunan yang masih berlaku dan foto copy sertifikat tanah bila bukan milik sendiri Foto copy IMB/IPB Foto copy persetujuan tetangga yang diketahui lurah Surat keterangan domisili sarana kesehatan dari lurah setempat Surat pernyataan pem ohon yang menyatakan akan tunduk serta patuh pada peraturan yang berlaku di atas materai yang berlaku Peta lokasi dan denah bangunan Surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan puskesmas kelurahan dan diketahui oleh pukesmas kecamatan setempat di atas materai yang berlaku Surat pernyataan kesediaan dokter penanggung jawab di atas materai yang berlaku dan fotocopy KTP yang masih berlaku Surat pernyataan tidak melakukan rawat inap dan tindakan aborsi diatas materai yang berlaku Daftar obat-obatan yang tersedia Struktur organisasi dan tata kerja/laksana serta nama petugas dan hubungan pemilik dan pengelola Daftar keterangan dilampiri SK pengangkatan petugas dan susunan personalia, dilengkapi dengan Tenaga Medis (dokter/dokter gigi) Foto copy Ijazah, STR, SIP lokasi tersebut Paramedis Perawat ; Foto copy Ijazah, SIP, SIK atau SIPP lokasi tersebut Paramedis Perawat gigi : Foto copy Ijazah, SIPG atau SIPP lokasi tersebut Non medis : Foto copy Ijazah Daftar jenis pelayanan yang disertai tarif pelayanan dan jam buka

71

7 hari kerja

• •

23.

Apotek

Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan kesehatan Swasta

• • • •

Permenkes No. 1332 Tahun 2002 tentang Perdagangan eceran dan Toko Obat

• •

• • •

•

• •

• • • • • •

• 24.

Toko Obat

Perker No. 1332 Tahun 2002 tetang ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotik S Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta

• • • • • • • • •

• •

Jadwal dokter bertugas Laporan bulanan terakhir jumlah kunjungan dan jenis penyakit serta foto copy Izin dan surat keputusan penyelenggaraan sarana pelayanan yang sudah habis masa berlakunya (bagi perpanjangan izin) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar Surat kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Foto copy Surat Izin Kerja/SP Apoteker Foto copoy Ijazah asisten apoteker Foto copy KTP Pemilik, asisten apoteker dari apoteker Denah Bangunan Akte dan Notasi (surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk hak milik atau/sewa/kontrak) Foto warna 3x4=1 lembar, pemilik, asisten apoteker dan apoteker Ijazah apoteker & Ijazah asisten apoteker Daftar isian apoteker dengan mencantumkan nama, alam at, tanggal lulus nomor SIK dan ijazah asisten apoteker Surat pernyataan APA dan bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan formasi dan tidak menjadi APA pada apotek lain Daftar perincian alat pelengkap apotek Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Fotocopy Ijazah Gangguan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Rekomendasi dari ISFI Luwu Raya Akte perjanjian kerja sama APA dan PSA Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang obat Surat kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Surat Izin kerja sebagai asisten apoteker Surat pernyataan pemilik sarana Fotocopy Ijazah asisten apoteker Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Fotocopy Ijazah Gangguan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Peta lokasi dan denah bangunan Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundangundagan di bidang obat Surat pernyataan asisten apoteker Laporan hasil pemeriksaan

72

12 hari kerja

7 hari kerja

• • • 25.

Laboratorium

Perda No. 15 Tahun 23006 tentang Retribusi Izin Kesehatan Swasta

• • • • • • • • • • • • •

26.

Tekniker Gizi


• • • • • • • • • • • •

27.

Pusat Kebugaran Jasmani


• • • • • • •

28.

Izin Usaha Industri

Perda Kab. Luwu Timur No. 20 Tahun 2005 tetang Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

• • •

•

Foto warna 3x4 = 3 lembar, pemilik dan asisten apoteker Fotocopy IKTP pemilik dan asisten apoteker Surat kuas dari pemilik Badan Usaha apabila Diwakili Permohonan Izin Struktur organisasi Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab, SK Pengangkatan sebagai penanggung jawab Ijazah untuk semua personil SIP untuk semua personil Fotocopy andal Fotocopy KTP semua personil Rekomendasi dari puskesm as Denah lokasi dan denah bangunan Foto 3x4 2 lembar semua personil Surat perjanjian antara penangg ung jawab dengan pemilik sarana Surat kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Izin Gangguan SIUP PO Ijazah dan SIK Daftar Peralatan Denah lokasi dan Denah bangunan Foto copy KTP Akte pendirian (bila permohonan badan hukum) Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab Pas warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar Surat kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Memiliki tenaga dokter sebagai penanggung jawab Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab dari instruktur Memiliki Izin Gangguan, SIUP, PO Melampirkan Struktur Organisasi Melampirkan Ijazah personil Pas warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar Surat kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Permohonan Izin Pengantar/ket. Dari Camat Fotocopy pendirian perusahaan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham Fotocopy IMB

73

7 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

3 hari kerja

•

29.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Perda No. 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol Izin Prinsip Bupati

30.

Tanda Daftar Gudang (TDG)

Perda No.20 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Perindustrian dan Perdagangan

31.

Izin Mendirikan Bangunan (Kantor dan Lembaga)

Perda No. 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin mendirikan bangunan

32.

Izin Pemanfaatan Hutan Hak (IPHH)

Perda no. 10 tahun 2007 tentang izin pemanfaatan hutan hak

Fotocopy formulir II tentang informasi kemajuan pembangunan pabrik dan prasarana produksi (proyek) • Fotocopy KTP persetujuan prinsip (modal PI-10) • Foto copy Izin Gangguan undang-undang • Foto copy Izin Lokasi • Foto copy dokumen perjanjian informasi tentang usaha pelestarian lingkungan meliputi : a. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau b. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan • Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan bagi industri tertentu • Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili • Permohonan Izin Perusahaan • Pengantar Dari Camat • Foto copy KTP Pemilik • Foto copy Izin Gangguan, SIUP dan TDP • Rekomendasi dari Dinas Kesehatan • Akta Notasi • Izin Gangguan • Izin Prinsip Bupati • Surat Kuasa dari Pemilik badan Usaha apabila diwakili • Permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB) • Foto copy surat bukti pemilik tanah • Foto copy KTP Pemilik • Rekomendasi Teknik • Foto copy Izin Gangguan, SIUP dan TDP • Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili • Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) • Foto copy surat bukti kepemilikan tanah • Foto copy surat bukti pembayaran PBB • Foto copy KTP I Gambar Perencanaan Bangunan + RAB (2 Rangkap) • Gambar Pembesian • Surat pernyataan permohonan tidak dalam sengketa • Surat persetujuan tetangga • Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar • Izin Prinsip dan Izin gangguan • Berita acara peninjauan • Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili • Permohonan ditujukan kepada Bupati Luwu Timur dengan tembusan Dinas Kehutanan Kab. Luwu Timur Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dengan melampirkan : o Rekomendasi Kepala Dinas

74

3 hari kerja

3 hari kerja

3 - 7 hari kerja

7 hari kerja

o o

• • • 33.

Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat (Surat Izin Tempat Usaha)

Perda No. 06 tahun 2006 tentang Usaha Peternakan dan Ketertiban Ternak

34.

Izin Penempatan bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Menyelenggarakan Kegiatan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)

UU No. 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan

35.

Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Menandatangani Perjanjian Kerja di Satuan Lembaga Pendidikan Latihan

Permennakentrans RI No. Per. 07/Men/IV/2008 tentang tatacara penggunaan Tenaga Kerja Asing Kepdirjen Binapenta No. KEP 258/DPPTK/IX/2008 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Permennakertrans RI No. Per 07/Men/IV/2008 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing Kepdirjen Binapenta No. KEP 258/BPPTK/IX/2008

36.

37.

Izin Bursa Kerja Khusus Menengah /Perguruan Tinggi Kerja (Pemerintah/ Swasta)

Izin Operator (SIO) Alat

Perda No. 16 Tahun 2006 tentang perizinan dan pengesahan ketenagakerjaan Permen Nakertrans No. Per. 07/Men/IV/2008 PERDA No.16 Tahun 2006 tentang perizinan dan pengesahan ketenagakerjaan UU No.1 tahun 1970

• • • • • • • • • • • • •

•

• • • • • •

Rekomendasi Cam at Bukti kepemilikan, berupa : - Sertifikat hak milik, atau Leter C, atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (PBN) sebagai dasar kepemilikan, berupa : - Bukti penguasa tanah atau bukti kepemilikan lainnya Surat kuasa bagi pemohon yang dikuasakan Daftar investarisasi potensi kayu rakyat Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Pengantar Camat Permohonan Izin Izin Gangguan Foto copy KTP Izin yang sudah mati Rekomendasi Teknis Surat Kuasa dari pemilik Bada n Usaha apabila diwakili Foto copy SIUP/TDP Foto copy Akte Pendirian Foto copy Sertifikat Jamsostek Struktur Organisasi LPTKS dan LWK sebelumnya (bagi yang ingin meneruskan perpanjangan masa waktu perizinan Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili

3 hari kerja

Surat Permohonan izin Surat Rekomendasi dari Daerah asal Perjanjian kerja, foto copy, bidge number Foto copy work order / perjanjian borongan Wajib lapor ketenagakerjaan Bagi LPTKS harus ada foto copy permintaan Job Order Melampirkan bukti kontrak kerja Menyerahkan rancangan perjanjian kerja yang disahkan Dinas Kabupaten /Kota daerah tujuan Melampirkan daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili

1 hari kerja

• • • •

Foto copy SIUP/TDP Foto copy akte pendirian Struktur organisasi Surat Kuasa dari pemilik

1 hari kerja

•

Surat Permohonan Izin dari perusahaan

1 hari

• •

• •

75

Angkut & Angkat, Ketel Uap, Tangki Apung dan lain-lain

tentang keselam atan kerja Per. 01/MEN/1989 tentang percepatan pelayanan pemberian Surat Izin Operator

tempat dimana Operator tersebut bekerja Foto copy Sertifikat Peralatan Foto copy KTP Foto copy SIO sebelum (Perpanjangan) Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili

kerja

• • •

Surat Permohonan izin Foto copy PP atau PKB Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili

1 hari kerja

• • •

Surat Permohonan Izin Foto copy PKB Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila diwakili Surat Permohonan Izin Foto copy kontrak kerja per jabatan Foto copy KTP Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili

1 hari kerja

Surat Permohonan Izin Foto copy kontrak kerja per jabatan Foto copy KTP Surat Kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili

1 hari kerja

• • • •

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 1Tahun 1989 tentang kwalifikasi dan syaratsyarat Operator Crane Angkat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 5 Tahun 1989 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

38.

39.

40.

Pengesahan Izin Operator (SIO) Alat Angkut & Angkat, Ketel Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Sam a (PKB)

Pendaftaran Pencatatan Perjanjian kerja Bersama (PKB)

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perda no.16 Tahun 2006 perizinan dan pengesahan ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kep.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama S Perda No. 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan pengesahan ketenagakerjaan Kep. 48/MEN/IV/2004 tentang Tata cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Perda No. 16 Tahun 2006 tentang perizinan dan pengesahan ketenagakerjaan Kep.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

• • • •

• • • •

Perda No. 16 Tahun 2006 tentang perizinan dan pengesahan ketenagakerjaan

76

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN. IV.1. Letak Geografi Kabupaten Luwu Timur. Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran

Recommend Documents