Analisis isu-isu strategis
Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan. Analisis isuisu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.
4.1.
Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja
pembangunan Kota Sungai Penuh yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi Walikota telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kota Sungai Penuh. Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Hasil perumusan permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta
94
Analisis isu-isu strategis kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan jangka menengah Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut: a. Bidang Pemerintahan Belum optimalnya penataan, sinergitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah,akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, disamping itu struktur kelembagaan daerah belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, dan kebutuhan daerah sehingga struktur organisasi kurang proporsional. Disisi aparatur, disamping kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, sistem manajemen kepegawaian juga belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang belum teratasi, sehingga pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. Disisi lain, dalam rangka akselerasi kinerja pemerintah proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal. Namun kondisi riil yang dialami sebagai permasalah pokok bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan tugas pemeritahan. Sebagian besar SKPD masih menyewa kantor dengan kapasitas yang sangat terbatas, demikian juga dengan fasilitas pendukung lainnya yang belum memadai. Dengan kondisi ini pula Evaluasi terhadap Daerah Otonomi Baru untuk Kota Sungai Penuh berada pada kategori “sedang”
95
Analisis isu-isu strategis Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan azas-azas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi prosedur, sistem dan penataan administrasi lainnya, disamping itu juga dari neraca asset yang belum optimal. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan asset pemerintah daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh masih menghadapi permasalahan penyerahan aset yang belum terselesaikan dengan Kabupaten Kerinci sebagai Daerah induk, disamping itu juga penataan aset yang belum maksimal dilaksanakan baik oleh SKPD pengelola aset maupun oleh SKPD pengguna aset. Selain itu, Fakta dan Permasalahan dari Keuangan Daerah adalah Penerimaan PAD Kota Sungai Penuh masih tergantung pada penerimaan pajak daerah dan retribusi yang rasionya sungguh sangat rendah jika dibandingkan dengan besaran Pendapatan Daerah. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2010 mengalami peningkatan akan tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Kota Sungai Penuh terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Kota Sungai Penuh belum terkelola sepenuhnya sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu kondisi di Sungai Penuh menunjukkan pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada belum optimal dan masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap peranan pajak dan retribusi sebagai sumber dana pembangunan daerah.
Kebutuhan dan Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Sebagai Daerah Otonomi Baru kebutuhan akan regulasi yang harus ada dan disediakan ternyata masih sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan dan keharusan yang harus dipenuhi. Disamping itu dalam rangka sinkronisasi dan menindaklanjuti peraturan yang
96
Analisis isu-isu strategis lebih tinggi, Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya. Peraturan daerah masih banyak yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan lain adalah belum adanya grand design tentang pembuatan program legislasi daerah, belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas dan lemahnya budaya hukum masyarakat. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pelayanan Publik. Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Masyarakat dan stakeholder lainnya masih terkendala dengan berbagai regulasi, sistem pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif.
97
Analisis isu-isu strategis b. Sosial Budaya Pendidikan. Secara umum indikator pendidikan Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Kota Sungai penuh masih berada di atas rata-rata Provinsi Jambi, baik dari indikator rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Sekolah demikian juga indikator pendidikan lainnya, namun permasalahan pokok pendidikan di Kota Sungai penuh antara lain dikarenakan masih adanya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan, dimana kesempatan laki-laki lebih dominan terpenuhi mengikuti pertambahan usia secara linear .Selain itu jumlah sarana pendidikan sudah sangat memadai, persebaran sarana dan prasarana pendidikan di kecamatan dan desa/kelurahan yang hampir merata belum disertai dengan meratanya tenaga pendidik baik kuantitas maupun kualitas, serta dukungan sarana dan prasarana Sungai Penuh yang secara historisnya adalah pusat pendidikan di wilayah Barat Provinsi Jambi dan sekitarnya, secara kualitas masih harus memacu kualifikasinya. Kondisi umum saat ini bahwa perkembangan sistem dan proses pembelajaran yang semakin efektif, kreatif dan inovatif dengan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum diterapkan secara optimal. Kesehatan Masyarakat. Permasalahan pokok pembangunan kesehatan di Kota Sungai Penuh adalah angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang masih tinggi, penyakit menular tertentu seperti Ispa, diare dan TB paru yang masih tinggi, di samping itu penyakit yang tidak menular (degeneratif) mempunyai kecendrungan meningkat, prilaku hidup bersih dan kesehatan lingkungan yang relatif rendah, disamping itu pula akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu masih rendah, masih ditemui adanya disparitas status kesehatan gizi masyarakat antar tingkat sosial ekonomi. Dalam rangka lebih memacu pembangunan kesehatan, maka kualitas Pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama pada kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang profesinal di Kota Sungai Penuh
98
Analisis isu-isu strategis Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Permasalahan pokok kebudayaan dan pariwisata di Kota Sungai Penuh antara lain dikarenakan belum maksimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan di Kota Sungai Penuh. Hal ini diindikasikan dengan kurangnya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, kurangnya kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisata dan kurangnya even-even atau promosi kebudayaan dinamis dan berkelas. Permasalahan pembangunan keolahragaan saat ini berkaitan dengan pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlit, disamping itu juga terbatasnya sarana dan prasarana olahraga. Sedangkan permasalahan dibidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
c. Infrastruktur Daerah Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kota Sungai Penuh maupun dari Kota Sungai Penuh ke Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat. Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kota Sungai Penuh perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran. Selain transportasi jalan, kebutuhan akan prasarana perkotaan seperti penyediaan listrik yang cukup sangat diperlukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Saat ini masih sering terjadi pemadaman listrik bergilir, sebab pembangkit listrik saat ini sebagian besar masih
menggunakan
tenaga
diesel,
demikian
juga
dengan
penyediaan
air
bersih.Prasarana perkotaan lainnya seperti terminal, telekomunikasi, drainase, air limbah, persampahan dan prasarana pejalan kaki juga belum memadai. Sementara itu sarana perkotaan, seperti sarana perdagangan, perbankan, industri, serta sarana sosial lainnya juga masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, demikian juga dengan kualitas lingkungan dan perumahan penduduk.
99
Analisis isu-isu strategis Sebagai daerah rawan bencana fasilitas sarana dan prasarana kebencanaan juga belum tersedia secara maksimal, demikian juga dengan antisipasi, prosedur penanganan serta sistem kebencanaan yang diperlukan masih sangat terbatas. Permasalahan lain yang ditemui yaitu dalam rangka menuju pertanian modern, ternyata masih belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi serta sarana prasara pendudukng lainnya. Infrastruktur ini sangat penting sebab secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani.
d. Perekonomian Daerah Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja, hal ini ditandai dengan rendahnya Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja yaitu 62,20 serta tingginya angka pengangguran kota Sungai Penuh sebesar 13,27 persen. Salah satu penyebab tingginya pengangguran adalah rendahnya kesempatan kerja, dimana diketahui bahwa tingkat kesempatan kerja (TKK) di Kota Sungai Penuh terendah se-Provinsi Jambi yang hanya sebesar 86,73 persen. Disisi lain fenomena ekonomi dan ketenagakerjaan Sungai Penuh juga ditandai dengan rendahnya produktifitas sektor pertanian kondisi ini ditunjukkan dengan tingginya kontribusi sektor perdagangan, pada pembentukan PDRB Kota Sungai Penuh sebesar 30,41 % dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor ini sebesar 24,20 %, sementara sektor pertanian yang hanya menyumbang 11,33 % justru dengan jumlah pekerja sebanyak 42,08 %. Disisi fasilitasi dalam pengembangan ekonomi beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Sungai Penuh antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam di Sungai Penuh belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata.
100
Analisis isu-isu strategis Kendala dalam pengembangan pertanian modern mencakup, antara lain Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran; Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian; Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global; Ketersediaan input produksi pertanian relatif terbatas; Kondisi infrastruktur belum memadai; Tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat, serta tata niaga bahan pangan pokok belum terkendali dengan baik. Sementara itu pada aktifitas ekonomi sektor riil, peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum memadai, sehingga perlu ditumbuhkembangkan. Lemahnya akses permodalan dan tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sangat menghambat kontribusi UMKMterhadap pertumbuhan ekonomi.
4.2.
Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana
telah diuraikan di sub bab di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Disamping harus mampu menciptakan peluang sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG’s), kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jambi), dan sumber-sumber lain yang dapat berdampak langsung pada pembangunan Kota Sungai Penuh selama lima tahun kedepan. a. Target Millenium Development Goals (MDG’s) Konsep MDG’s muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan
101
Analisis isu-isu strategis dasarnya. Sehingga ditetapkan delapan tujuan beserta target-target yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDG’s pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun delapan tujuan pembangunan, terdiri dari: 1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; 2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal; 3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Memperbaiki kesehatan maternal; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.
b. Kebijakan Pembangunan Nasional Review kebijakan nasional dilakukan untuk mendapatkan sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terdapat 11 Prioritas Nasional, yaitu: 1.
Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2.
Pendidikan;
3.
Kesehatan;
4.
Penanggulangan kemiskinan
5.
Ketahanan pangan
6.
Infrastuktur;
102
Analisis isu-isu strategis 7.
Iklim investasi dan iklim usaha;
8.
Energi;
9.
Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10.
Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan
11.
Kebudayaan, kretaifitas dan inovasi teknologi. Selain memperhatikan 11 prioritas nasional, juga harus memperhatikan 3 Fokus
Prioritas Program dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program yang Pembangunan Berkeadilan, yaitu: 1.
Program pro rakyat;
2.
Program keadilan untuk semua; dan
3.
Program pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG’s). Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan
baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Sungai Penuh mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kota.
c. Kebijakan Pembangunan Jangka menengah Provinsi (RPJMD Provinsi Jambi) Review terhadap RPJMD Provinsi Jambi bertujuan untuk mengetahui kebijakan Provinsi Jambi. Pemahaman terhadap kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi ini akan memandu RPJMD Kota Sungai Penuh agar selaras dan sinergis dengan tujuan dan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi. Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2010-2015, sebagai berikut: 1.
Arah kebijakan umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan
103
Analisis isu-isu strategis beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan pangan serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. 2.
Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi pembangunan yang berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antardaerah, dan diskriminasi jender. Dalam hal ini perlu dilakukan penegakan hukum yang bersih, adil dan tidak pandang bulu.
3.
Arah Kebijakan umum untuk Tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.
Berdasarkan permasalahan pembangunan Kota Sungai Penuh dan review terhadap kebijakan Internasional (MDG’s), kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Jambi), maka maka isu-isu strategis Kota Sungai Penuh selama 5 (lima) tahun kedepandiidentifikasikan sebagai berikut : 1.
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2.
Aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
3.
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah
4.
Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan
5.
Pengembangan ekonomi dengan basis sektor dan produk unggulan
6.
Aksesibilitas dan Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, PHBS dan Lingkungan Sehat
7.
Kehidupan masyarakat yang agamis, berakhlak mulia dan berbudaya
8.
Keterbatasan lahan pengembangan dengan adanya TNKS
9.
Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian
10. Peran Kota Sungai Penuh dalam konstelasi regional 11. Target pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG’s)
104
Analisis isu-isu strategis 12. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 13. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 14. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 15. Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan 16. Globalisasi dan Perdagangan Bebas 17. Sungai Penuh bagian dari koridor I Sumatra MP3EI
105
