BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dalam Revisi RPJMD, penyesuaian isu strategis dinilai dari analisis permasalahan-permasalahan yang disajikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut : 4.1.
Permasalahan Pembangunan
4.1.1
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Bidang
pendidikan
beberapa
permasalahan
yang
memerlukan
penangangan, yaitu : (1) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan; (2) Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan usia dini dan menengah; (3) Masih rendahnya angka melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar; (4) Belum adanya
sekolah
yang
berstandar
nasional
dan
rintisan
sekolah
bertaraf
internasional; (5) Masih rendahnya kompetensi dan belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan; (6) Masih rendahnya pelayanan pendidikan non formal dan informal (PNFI); dan (7) Masih rendahnya pelayanan, tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. Permasalahan mendasar dalam pengembangan kesehatan, antara lain : (1)
Rendahnya
cakupan
pertolongan
persalinan
oleh
tenaga
kesehatan;
(2) Rendahnya cakupan Universal Child Immunization (UCI); (3) Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan; (4) Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan; (5) Kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat; (6) Masih adanya penyakit lokal spesifik dan berkembangnya penyakit menular serta berpotensi terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa); (7) Rendahnya peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan; (8) Rendahnya pelayanan kesehatan anak dan lansia; (9) Tingginya balita gizi kurang yang berpotensi menjadi gizi buruk; (10) Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan; (11) Masih lemahnya manajemen Rumah Sakit; dan (12) Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan. Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 1
Permasalahan yang dihadapi dalam bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yaitu : (1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; (2) Rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB; dan (3) Belum berkembangnya pemberdayaan kualitas keluarga; Permasalahan bidang kependudukan dan catatan sipil yang perlu ditingkatkan, antara lain : (1) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
administrasi
kependudukan;
(2)
Rendahnya
kualitas
pelayanan
administrasi kependudukan terhadap masyarakat; (3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan; (4) Rendahnya kualitas sistem dan mekanisme pelaporan kependudukan; (5) Belum tersedianya data base kependudukan yang akurat dan terpercaya; (6) Belum serasinya kebijakan
kependudukan
dalam
mendukung
pembangunan
berkelanjutan;
(7) Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; dan (8) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk (1,96%) dan total fertility rate (TFR) sebesar 2,67%; Pemberdayaan
perempuan
masih
sangat
terbatas
terutama
:
(1) Rendahnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kaum perempuan dalam pembangunan, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik; (2) Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak; dan (3) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. Permasalahan bidang sosial yang memerlukan penangangan, yaitu : (1) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS); (2) Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); (3) Perlindungan masalah sosial pasca bencana alam; (4) Rendahnya akses ke pelayanan sosial dasar bagi penyandang cacat; (5) Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial; dan (6) Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial. Permasalahan bidang agama adalah belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan dan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum optimal memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial.
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 2
Permasalahan bidang kebudayaan adalah masih kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen terhadap budaya daerah, sedangkan untuk bidang pariwisata, masih kurangnya pengelolaan potensi wisata dan budaya daerah.
4.1.2
Ekonomi Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan
usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Lebak antara lain masih lemahnya sistem dan manajemen rendahnya
transportasi, kualitas
SDM
lemahnya terutama
perlindungan di
perdesaan
terhadap yang
tenaga
kerja,
sebagian
besar
rerketerampilan rendah (low skilled), meningkatnya angka pengangguran akibat berkurangnya lapangan kerja, rendahnya kualitas SDM dalam penguasaan manajemen pengelolaan usaha, teknologi dan informasi , belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perijinan, kurang optimalnya informasi dan promosi investasi, belum adanya kebijakan pemberian insentif investasi bagi penanaman modal di daerah tertinggal, belum optimalnya peran dan fungsi BUMD, rendahnya manajemen aset pemerintah desa, lemahnya kelembagaan dan organisasi
berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi
lintas
sektor dalam
pengembangan kawasan perdesaan. Selain
permasalahan
sebagaimana
disebutkan
sebelumnya,
masih
rendahnya infrastruktur penunjang, antara lain : (1) Belum memadainya prasarana jalan; (2) Terbatasnya penataan sarana dan prasarana perdagangan. Kendala dalam pengembangan pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan mencakup antara lain : (1) Rendahnya keberlanjutan hasil produksi; (2) Belum berkembangnya sentra produksi komoditas unggulan pertanian dan peternakan; (3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan; (4) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan, Daerah Aliran Sungai dan perairan umum; (5) Rendahnya pemanfaatan dan produktifitas hasil hutan non kayu; (6) Terbatasnya penanganan pasca panen dan
pemasaran bagi
produk-produk
pertanian, peternakan,
perkebunan, kelautan dan perikanan; dan (7) Kurangnya ketersediaan dan
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 3
kapasitas tenaga penyuluh bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum memadai, sehingga perlu ditumbuhkembangkan. Hal ini dapat terlihat dari terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif serta masih rendahnya dukungan terhadap pelaku UMKM.
4.1.3
Infrastruktur Wilayah Permasalahan yang dihadapai untuk aspek perumahan permasalahan
mendasar adalah rendahnya infrastruktur dan fasilitas umum permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan aspek sumber daya air dan irigasi, antara lain : (1) Menurunnya kemampuan penyediaan air; dan (2) Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi. Infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Lebak masih belum memadai yang ditunjukkan sebagai berikut : (1) Belum terbangunnya kondisi jalan baik terutama di wilayah perdesaan; dan (2) Tingginya tingkat kerusakan jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai.
4.1.4
Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permasalahan tata ruang di wilayah Kabupaten Lebak dapat dilihat dari
berbagai aspek yaitu lokasi, topografi, kondisi alam, ataupun sumberdaya manusia. Aspek unsur fisik dasar masih terkendala oleh limitasi alam bagi pengembangan perumahan dan permukiman, hal ini sebagai akibat variatifnya topografi wilayah. Pada
aspek
tata
guna
lahan
masih
ditemukan
ketidaksesuaian
pemanfaatan lahan yang selaras dengan fungsi yang disyaratkan. Di samping itu, proses ekploitasi secara masif yang tidak teratur dan terkendali telah mendorong tingginya kerusakan penggunaan lahan dan degradasi lingkungan. Pada aspek demografi, sumber daya manusia Kabupaten Lebak memiliki keahlian rendah serta distribusi penduduk terkonsentrasi di wilayah Lebak Utara sehingga menyebabkan tidak meratanya penyebaran penduduk. Pada aspek transportasi, kualitas jalan yang masih rendah di beberapa ruas jalan menimbulkan perlambatan arus pergerakan orang dan barang. Selain
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 4
itu, penyebaran fasilitas dan utilitas belum merata,
dan Kelengkapan serta
pengelolaannya pun belum optimal dijalankan. Pada aspek Ruang Terbuka Hijau, pengaturan sempadan sungai tidak jelas dan dilanggar serta adanya pembangunan tempat tinggal di garis sempadan sungai, bahkan masih termasuk radius perlindungan mata air.
4.1.5
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Fungsi Lingkungan Hidup, yang meliputi urusan penataan
ruang, lingkungan hidup, dan pertanahan dengan permasalahan antara lain : (1) Terus menurunnya kondisi hutan di Kabupaten Lebak; (2) Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai); (3) Kegiatan pertambangan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan; (4) Pencemaran air semakin meningkat; (5) Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan daerah; dan (6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
4.1.6
Politik Kehidupan sosial politik yang belum optimal meliputi kemasyarakatan,
kewilayahan, pemerintahan dan berdemokrasi dipengaruhi oleh peran partai politik yang belum sepenuhnya melaksanakan implementasi fungsi parpol untuk rekruitmen politik, komunikasi politik, pendidikan dan sosialisasi politik, serta agregasi dan artikulasi kepentingan. Demokrasi juga telah mendorong masyarakat untuk
lebih
berani
mengemukakan
aspirasinya.
Salah
satunya
adalah
meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru. Aspirasi pembentukan Kabupaten Cilangkahan berkembang sejalan dengan tuntutan untuk ikut serta dalam pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pembentukan daerah otonom tersebut
hendaknya
memperhatikan
dukungan
ketersediaan
sarana
dan
parasarana aparatur pemerintahan, beserta kemampuan keuangan daerah yang dipersyaratkan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang politik di Kabupaten Lebak, dicirikan oleh tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu langsung baik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2008-2014 sebesar 70,15% atau
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 5
sebanyak 575.809 orang menggunakan hak pilihnya dari total 820.771 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Tingkat partisipasi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif sebesar 76,20% atau 630.808 orang dari total 827.782 orang yang terdaftar secara sah dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 sebesar 75,20% pemilih telah berpartisipasi atau sebanyak 638.430 orang menggunakan hak pilihnya dari total 849.900 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan konflik yang terjadi dapat ditangani dengan baik secara persuasif.
4.1.7
Hukum Pembangunan Bidang Hukum terkendala pada proses demokratisasi yang
mendorong penggantian berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang memberikan berdampak terhadap Daerah. Berbagai perundangundangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakkan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan, juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah
mengalami
kesulitan
dalam
menindaklanjuti
serta
mengimplementasikannya dengan peraturan daerah. Peraturan daerah masih banyak yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan lain adalah belum adanya Grand Design tentang pembuatan program legislasi daerah, belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas dan lemahnya budaya hukum masyarakat.
4.1.8
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Konteks Fungsi Ketertiban dan Ketenteraman, yang meliputi
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, persoalan yang dihadapi, yaitu :
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 6
(1) Kurang berfungsinya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa; (2) Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perjudian; (3) Terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana dalam penanganan bencana; (4) Kurangnya pemahaman warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana yang menghambat kelancaran penanganan bencana; dan (5) Rendahnya kualitas kehidupan kebangsaan dan adanya potensi penyimpangan ajaran agama.
4.1.9
Aparatur dan Pelayanan Publik Dalam
Konteks
Fungsi
Pelayanan
Umum,
yang
meliputi
urusan
perencanaan pembangunan, otonomi daerah/pemerintahan umum/administrasi keuangan daerah/ perangkat daerah/kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, masih menghadapi persoalan antara lain : (1)
Terbatasnya
kompetensi
dan
kapasitas
aparatur
pemerintah
daerah;
(2) Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat; (3) Implementasi kebijakan komunikasi dan informasi belum optimal; (4) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan; (5) Lemahnya manajemen kearsipan; (6) Belum optimalnya penelusuran arsip bernilai sejarah; (7) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan; dan (8) Rendahnya tingkat akuntabilitas dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan selaku mitra Pemerintah Daerah.
4.1.10 Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai azas-azas pengelolaan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian laporan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diakibatkan oleh belum optimalnya neraca aset. Hal ini terutama berkaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan aset pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan dengan pendataan dan sertifikasi. Selain itu, sumber pendapatan daerah relatif menjadi terbatas karena adanya peraturan baru tentang pajak daerah yang cenderung mengurangi sumber
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 7
pendapatan dan tidak diperkenankannya Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luar ketentuan yang berlaku.
4.1.11 Pemerintahan dan Pembangunan Desa Dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perdesaan, permasalahan yang harus segera ditangani antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan bekerja. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan lahan produktif, lemahnya sumberdaya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan juga masih rendah yang disebabkan karena kurangnya keterwakilan orang miskin dan terbatasnya ruang publik serta akses terhadap informasi publik yang masih terpinggirkan. Di samping itu, masih rendahnya ketersediaan akan sarana dan prasarana aparatur Pemerintahan Desa yang representatif menjadi hambatan dalam pemenuhan pelayanan publik terhadap masyarakat desa. Di Kabupaten Lebak masih terdapat 73 desa yang belum memiliki kantor desa sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
4.2
Isu Strategis Dari uraian permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa
isu strategis yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2009-2014, sebagai berikut: 1.
Rendahnya kapasitas aparatur daerah, keuangan dan asset daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal.
2.
Rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan, norma agama serta nilai-nilai sosial budaya.
3.
Masih rendahnya tingkat layanan infrastruktur wilayah.
4.
Masih tingginya angka pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya produktivitas masyarakat di berbagai sektor ekonomi.
5.
Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
6.
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan KB.
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 8
7.
Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan, penyediaan pelayanan pendidikan, serta kurangnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
8.
Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, belum optimalnya penataan administrasi kependudukan, kelembagaan dan jaringan Pengarustamaan Gender (PUG) – Pengarusutamaan Anak (PUA).
9.
Rendahnya akses dan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
10. Meningkatnya intensitas permintaan pemekaran daerah. 11. Masih rendahnya kualitas pelaksanaan mitigasi bencana.
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
IV - 9