BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. 4.1.1. Identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan Berdasarkan pengertian permasalahan pembangunan sebagaimana diuraikan pada point 4.1, maka diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan evaluasi pembangunan, target yang direncanakan dalam RPJM periode sebelumnya yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Untuk itu, maka identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran pokok RPJPD, sebagai berikut. Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Kabupaten Sumbawa No 1
I 1.
2
3
II 1
2
Sasaran Pokok RPJPD
Indikator RPJPD
Faktor Penentu Keberhasilan
Permasalahan
2 3 4 Mewujudkan masyarakat beriman, berbudaya, rukun dan berkesadaran hukum Meningkatnya ketaatan Meningkatnya toleransi dan Masih belum mantapnya masyarakat dalam kerukunan hidup antar pemahaman nilai-nilai agama menjalankan ajaran ummat beragama dan nilai social budaya darah; agama sehingga terbentuk karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi Tumbuh dan Meningkatnya partisipasi Perkembangan kehidupan social berkembangnya masyarakat dan budaya yang dapat mengancam apresiasi dan peranan kegotongroyongan; tergerusnya jati diri, solidaritas nilai-nilai luhur Tau Meningkatnya kualitas dan social, kekeluargaan serta Samawa dan kuantitas event-event seni budaya berperilaku posifif; terjalinnya interaksi dan budaya daerah dan Event-event seni budaya belum antarbudaya dalam sarana prasarana terorganisir dengan baik. menunjang penunjangnya; Sarana olahraga belum pembangunan daerah Meningkatnya kualitas dan memadai; kuantitas event-event Event-event olahraga skala olahraga prestasi dan sarana kabupaten masih kurang; prasarana penunjangnya
5 -
Peningkatan generasi muda kelembagaannya;
Meningkatnya Menurunya kasus kesadaran dan pelanggaran hukum dan kepatuhan terhadap terciptanya ketentraman dan hukum kerukunan dalam masyarakat Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan Meningkatnya Membaiknya rasio pemerataan ketersediaan sarana prasarana pembangunan pelayanan public; Meningkatnya kualitas dan kuantitas keter-sediaan sarana prasarana; Meningkatnya aksesibili-tas perhubungan kawasan potensial terisolir
-
Masih munculnya kasus pelanggaran hukum/tindak criminal.
-
Belum memadainya pemerataan sarana prasarana pelayanan public; Sebaran penduduk yang tidak merata di setiap kecamatan, terendah 13 Jiwa/Km2 dan tertinggi 1.204 Jiwa/Km2. Masih adanya kawasan potensial terisolir;
-
Terwujudnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan
-
Belum terbitnya Perda RTRW Ketaatan dan pengendalian ruang masih belum optimal
-
-
Meningkatnya kualitas penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan perkotaan dan perdesaan
-
-
Peningkatan peran tokoh agama dan budaya
peran dan
Peningkatan Kesadaran hukum dan penegakannya
-
-
Peningkatan jaringan jalan dan jembatan Peningkatan efisiensi dan efektifitas kemampuan layanan public; Berkurangnya kesenjangan pembangunan antarwilayah
Perda RTRW penegakannya
dan
IV - 1
No
Sasaran Pokok RPJPD
1
2
3
Terwujudnya pengentasan kemiskinan
Indikator RPJPD 3 -
Menurunnya angka miskinan perkotaan perdesaan
4 kedan
-
-
4
III 1
2
Laju pertumbuhan Sektor pertanian (3,33%) masih dibawah rata-rata daerah, dimana kecenderungan penurunan pertumbuhan sektor pertanian 0,46% per tahun; Wirausahawan baru bidang agribisnis belum tumbuh optimal Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah Masih rendahnya angka harapan hidup Masih rendahnya paritas daya beli Masih tingginya angka ketergantungan angkatan kerja Masih rendahnya tingkat keterampilan angkatan kerja. Belum terpenuhinya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik Masih rendahnya kualitas SDM aparatur; Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih terbatas; Belum efektif dan efisiennya administrasi pelayanan public;
-
Fokusnya pembangunan kawasan agribisnis unggulan daerah;
-
Peningkatan pembangunan pendidikan, perekonomian dan kesehatan
-
Diklat aparatur Akses layanan
Belum terwujudnya predikat wajar tanpa pengecualian dalam pertanggungjawaban keuangan daerah Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber PAD
-
Efektifitas Strategi intensifikasi dan eksensifikasi PAD Proses Perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuda.
-
-
-
Sekitar 37,58% wilayah darat memiliki kemiringan >25% menyebabkan tingginya biaya penyediaan infarstruktur wilayah dan fasilitas publik
-
Peningkatan wilayah
Meningkatnya keterse-diaan energi dan kelis-trikan di seluruh wilayah
-
Masih adanya desa-desa yang belum terjangkau layanan listrik
-
Peningkatan akses layanan listrik
Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan lokal yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
-
-
-
Meningkatnya pengelolaan sumber-daya keuangan daerah yang efisen, akuntabel dan transparan
-
-
-
Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan dan komunikasi untuk mengintegrasikan pembangunan pusat pertumbuhan, sentra produksi dan pasar Terpenuhinya pasokan energi dan kelistrikan di selu-ruh wilayah
-
-
-
-
-
-
-
-
Pemberdayaan masyarakat untuk pe-ngentasan kemiskinan Terintegrasinya program pembangunan
Meningkatnya IPM Kabupaten Sumbawa; Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG); Meningkatnya jumlah wirausahawan baru; Meningkatnya penguasa-an dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekno-logi tepat guna. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur; Terlaksananya agenda reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pencegahan korupsi; Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan sistem pendukung mana-jemen pembangunan; Meningkatnya pelayanan adminsitrasi publik di bidang pertanahan, kependudukan dan catatan si-pil, dan kearsipan daerah; Meningkatnya akuntabi-litas dan kapasitas lemba-ga perwakilan rakyat; Meningkatnya akuntabi-litas kinerja Pengelolaan Keuangan, aset dan penerimaan Daerah; Meningkatnya sumbersumber penerimaan daerah; Meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah dan optimalisasi pembiayaan pembangun-an daerah Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur perhubung-an dan komunikasi antara pusatpusat pertumbuh-an, sentra produksi dan pasar
-
-
6
-
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
-
5
Masih tingginya angka kemiskinan perkotaan dan perdesaan (Tahun 2010 tingkat kemiskinan masih lebih tinggi (21,75,%) , diatas Provinsi NTB (21,55%) dan Nasional (13,33%). Upaya pengentasan kemiskinan belum focus, terpadu dan komprehensif. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan daerah
-
-
4
5
Terwujudnya Meningkatnya peran pembangunan yang perempuan dalam berwawasan gender pembangunan Mewujudkan daerah yang berdaya saing Terwujudnya daerah Meningkatnya partum-buhan agrobisnis unggulan ekonomi daerah; sebagai basis Meningkatnya jumlah pertumbuhan ekonomi wirausahawan baru; yang berkualitas dan Meningkatnya partisipasi berkesinambungan masyarakat dalam pembangunan daerah;
-
3
Faktor Penentu Keberhasilan
Permasalahan
-
Kesadaran kesetaran gender; Lapangan kerja
-
-
-
-
Prasarana
IV - 2
No 1 IV 1
2
3
Sasaran Pokok RPJPD
Indikator RPJPD
2 3 Mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang asri dan lestari Meningkatnya pe- Menurunnya angka kerungelolaan dan pensakan lingkungan (biotic dan dayagunaan sumber abiotik); daya alam dengan Meningkatnya rasio layanan memperhatikan persampahan; karakteristiknya dan Meningkatnya rasio kepelestarian fungsi tersediaan ruang terbuka lingkungan hidup hijau. Terpeliharanya Meningkatnya partisipasi kekayaan keragaman masyarakat dalam pejenis dan kekhasan ngendalian pencemaran dan sumber daya hayati peningkatan kualitas (biodiversity) lingkungan hidup. Terkendalikannya Meningkatnya upaya mipencemaran, kerusakan tigasi dan penang-gulangan lingkungan dan potensi bencana bencana alam Meningkatnya pembina-an dan pengawasan ke-giatan pertambangan ser-ta mitigasi bencana geologi.
4
Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
V 1
Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera Terwujudnya Terpenuhi kecukupan pangan ketahanan pangan. terutama beras bagi penduduk dari hasil produksi sendiri (swa-sembada beras);
2
3
Terpenuhinya kebutuhan sandang yang murah, hunian sehat dan lingkungan permukiman yang layak Tersedianya lapangan kerja yang semakin luas
Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatnya ke-sejahteraan masyarakat sekitar hutan
-
-
Meningkatnya kuantitas dan kualitas permukiman layak huni Meningkatnya kuantitas rumah layak huni Menurunnya angka pengangguran terbuka; Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyeleng-garaan latihan ketram-pilan kerja
4 -
5
Terwujudnya keluarga berkualitas melalui program kependudukan dan pembinaan keluarga yang terencana Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk,
-
-
-
5
Masih rendahnya kemampuan rehabilitasi hutan dan lahan Minimnya luasan RTH
-
Pelestarian lingkungan
-
Masih terjadinya illegal logging, illegal mining dan illegal fishing
-
Kesaaran masyarakat dan penegakan hukum
-
Posisi Kabupaten Sumbawa memiliki ancaman bencana kegempaan dan tsunami, karena diapit oleh dua lempeng tektonik Penanganan kebersihan/persampahan belum optimal Sekitar 64% lahan di Kabupaten Sumbawa tergolong peka hingga sangat peka terhadap erosi, sehingga pada wilayah tertentu yang padat penduduk dan wilayah sentra produksi pertanian rawan terhadap bencana alam banjir dan kekeringan
-
Instrumen mitigasi bencana Peningkatan penanganan pesampahan
-
Peningkatan masyarakat
Masih rentannya bahaya kekeringan Masih tinginya proporsi lahan kering yang belum termanfaatkan Belum tertatanya kawasan permukiman
-
Peningkatan produksi bahan pangan pokok
-
Penataan permukiman
Tingkat Pengangguran Terbuka masih berada diatas rata-rata NTB yakni 6,95% sedangkan NTB 6,25%; berada pada posisi terendah ke-5 se-NTB. Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian relatif rendah, terlihat kontribusi sektor (44,34%) lebih rendah dibandingkan proporsi jumlah tenaga kerja (46,51%) Penataan administrasi kependudukan masih belum efektif Masih rendahnya rasio PUS yang ber KB
-
Fasilitasi mitra kerja untuk Wirausahawan baru Peningkatan keterampilan SDM
Tahun 2010 masih terdapat penduduk usia 15 tahun keatas yang buta aksara (27.480 orang); APK pendidikan anak usia dini masih rendah (Tahun 2010, APK PAUD = 41,91; APM SMP sederajat dan SMA sederajat masih berada dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM APM SMP sederajat 90% sedangkat capaian APM SMP 80.61, SPM APM SMA sederajat 60% sedangkan capaian APM SMA sederajat 48,86;
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Faktor Penentu Keberhasilan
Permasalahan
Terkendalinya pertumbuhan penduduk Meningkatnya kepesertaan KB
-
Menurunnya angka buta aksara; Meningkatnya angka ratarata lama sekolah; Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan; Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM guru;
-
-
-
-
-
-
-
alam
partisipasi
kawasan
Peningkatan layanan akta kependudukan Partisipasi masyarakat
Akses layanan pendidikan dan latihan keterampilan
IV - 3
No
Sasaran Pokok RPJPD
1
2
Indikator RPJPD 3 -
-
6
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
-
-
-
Menurunnya angka kesakitan; Meningkatnya akses layanan kesehatan ma-syarakat; Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan; Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak dan balita; Meningkatnya usia harapan hidup
-
Menurunnya kekerasan dalam tangga; Masih adanya kriminalitas masyarakat
-
-
-
7
Meningkatnya upayaupaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial
-
-
Faktor Penentu Keberhasilan
Permasalahan
angka rumah
4 Masih tingginya angka putus sekolah pada tahun 2010, SD/MI 0,12%, SMP/MTs 0.55% dan SMA/MA/SMK 1,64%. Masih rendahnya mutu pendidikan masyarakat; Masih rendahnya dayasaing masyarakat di bidang pendidikan dan keahlian lainnya; Angka kematian bayi 6,36 per 1000 kelahiran hidup, masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi 5,97 per 1000 kelahiran hidup; Angka kematian ibu terutama kematian ibu bersalin yang masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi (12 berbanding 10,3). Jumlah penderita kekurangan gizi buruk yang masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi (115 berbanding 92,6).
5
-
Akses layanan kesehatan Peningkatan administrasi layanan kesehatan
-
kasus dalam
Identifikasi permasalahan tersebut kemudian diuraikan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memiliki keterkaitan dan pengaruh yang kuat terhadap urusan lain untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dalam rangka menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. 4.1.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dengan keterbatasan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, maka tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 dalam periode lima tahunan ke dua ini, namun tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam periode RPJMD Tahun 2011-2015 ini. Secara operasional, penyelenggaraan urusan-urusan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja yang sudah dicapai di masa-masa lalu serta untuk memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan diluar permasalahan program pembangunan daerah ini, dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal serta faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan untuk mendapatkan rumusan permasalahan yang akan dipecahkan, Adapun identifikasi permasalahan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
IV - 4
a. Urusan Wajib 1. Pendidikan Walaupun telah terlihat perbaikan dan peningkatan dalam pembangunan sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan urusan pendidikan, serta pengalokasian anggaran pendidikan yang sudah mencapai porsi sebagaimana sudah ditentukan, namun pada periode tahun 2011-2015 ini masih diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut. 1) Belum memadainya kualitas, kuantitas dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan (Rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2010 per 10.000 usia sekolah, untuk SD/MI, 78.99, SMP/MTs 51.03); 2) Belum memadainya jumlah dan kualifikasi dan pemerataan guru (Rasio Guru per 10.000 murid pada tahun 2010, SD/MI 940.67 dan SMP/MTs 920.09); 3) Masih rendahnya angka partisipasi dengan semakin tingginya jenjang pendidikan; (APK PAUD baru mencapai 41,93, APK dan APM SMA sederajat masih berada dibawah rata-rata provinsi. APK 64,81 berbanding 68,30 dan APM 49,93 berbanding 56,85); 4) Masih tingginya angka putus sekolah (Angka drop-out/putus sekolah pada tingkat SD masih berada diatas provinsi (1,51 berbading 1,02); 5) Masih tingginya angka buta aksara (Tahun 2009 masih terdapat penduduk usia 15 tahun keatas yang buta aksara sebesar 21.056 orang); 6) Masih rendahnya kelulusan pada sekolah-sekolah swasta. 7) Belum optimalnya kesadaran masyarakat yang mampu secara ekonomi mengakses layanan pendidikan 8) Tingkat kerusakan ruang kelas SD masih cukup tinggi. Dari 2.031 unit ruang kelas, 1.515 (74,39%) kondisi baik, 371 (18,26%) rusak ringan dan 149 (7,33%) dalam keadaan rusak berat. SMP Dari 716 unit ruang kelas, 568 (79,33%) kondisi baik, 123 (17,18%) rusak ringan dan 25 (7,49%) dalam keadaan rusak berat, sedangkan tingkat kerusakan ruang kelas pada SMA sederajat dari 355 unit ruang kelas, dalam kondisi baik 325 (91,54%), rusak ringan 27 (7,61%) dan rusak berat 3 (0,84%). 9) Masih terjadinya inefisiensi internal pendidikan akibat putus sekolah dan droup-out sehingga terjadi pemborosan anggaran mencapai R0.1,173 Milyar. 10) Angka mengulang SMA sederajat masih berada diatas rata-rata provinsi (0,38% berbanding 1,5%). 2. Kesehatan Walaupun upaya yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif sudah dilakukan dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi masih belum mampu mencapai hasil yang optimal. Pada periode tahun 2011-2015 ini masih diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut. 1) Rasio tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk 2,68. 2) Jumlah prasarana dan sarana layanan kesehatan belum memadai; 3) Angka kesakitan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat mencapai rata-rata 3.171 kasus untuk malaria, demam berdarah 78 kasus, diare 13.639 kasus; 4) Meskipun jumlah kematian bayi dan balita berada dibawah rata-rata provinsi, jumlah kematian bayi dan balita yang sesungguhnya diduga masih lebih tinggi dari yang dilaporkan; 5) Kesadaran akan kesehatan ibu masih rendah, terlihat dari angka jumlah kematian ibu terutama kematian ibu bersalin yang lebih lebih tinggi dari provinsi (12 berbanding 10,3); 6) Kesadaran akan kecukupan gizi bagi bayi dan balita masih rendah, terlihat dari jumlah penderita kekurangan gizi buruk yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi (115 berbanding 92,6); 7) Jumlah polindes masih lebih sedikit, terlihat dari rasio polindes terhadap jumlah penduduk lebih rendah dari NTB (KS 1:12.021; NTB 1:7.848). IV - 5
3. Lingkungan Hidup Meningkatkan penanganan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sudah dilakukan, sehingga Kabupaten Sumbawa sudah meraih penghargaan Adipura. Meskipun demikian, pada periode lima tahun ke depan masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka memecahkan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1) Masih minimnya ketersediaan sarana pengangkutan dan tempat pembuangan sampah; 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan; 3) Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan; 4) Masih kurang tertatanya pertamanan kota 4. Pekerjaan Umum Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran draenasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringannya yang cukup dan baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan peluang positif bagi pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan social budaya suatu daerah. Pembangunan dan upaya peningkatan dan perbaikan sudah dilakukan selama ini, namun masih tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang. Pada tahap 2011-2015 ini diperlukan upaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 1) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air, serta tingkat kerusakan sarana dan prasarana sumberdaya air yang ada, rata-rata saluran irigasi dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat hampir mencapai 40%; 2) Tingginya tingkat kerusakan jalan, terlihat dari data jalan kondisi kritis mencapai 38,89% termasuk saluran draenase dan prasarana jalan di kawasan potensial terisolir; 3) Jalan kabupaten hampir 60% masih berupa jalan kerikil dan tanah; 5. Penataan Ruang Penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya akan dapat berjalan baik bilamana aturan mainnya dapat ditegakkan secara konsisten dan intensitas pengendaliannya dalam situasi pembangunan yang semakin menggeliat, termasuk di dalamnya ketersediaan ruang terbuka hijau yang dianjurkan sebesar 30% per satuan luas wilayah dan secara ekologis berfungsi untuk meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udaha dan pengatur iklim mikro, selain fungsi social ekonomi sebagai ruang interaksi social, sarana rekreasi dan landmark. Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang perlu diatasi pada periode tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 1) Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Sumbawa; 2) Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal; 6. Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan sebagai upaya menentukan tindakan masa depan yang dilakukan saat ini menurut urutan pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan segala sumberdaya yang dimiliki sehingga dalam implementasinya dapat memenuhi criteria penggunaan sumberdaya yang ekonomis, efektif dan efisien. Proses perencanaan yang diselenggarakan dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top-down dan bottom-up yang dilakukan secara terintegrasi merupakan tahapan pembangunan yang strategis dan menjadi perhatian penting. Dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan dari proses perencanaan akan dapat berarti bila didukung oleh komitmen para penyelenggara untuk menjadikannya sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Pendekatan perencanaan tersebut selama ini sudah dilaksanakan, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat penanganan lebih baik pada periode tahun 2011-2015, yaitu : IV - 6
1) Perencanan partisipatif belum dapat terlaksana secara efektif, karena menyangkut keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat pada umumnya; 2) Pengintegrasian antardokumen perencanaan belum dilakukan secara optimal; 3) Pengintegrasian antara target kinerja dan standar pelayanan minimum dengan penganggarannya belum jelas; 4) Penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD dan selanjutnya dijabarkan lagi ke rencana tahunan masih belum terlaksana secara konsisten. 7. Perumahan Perumahan dan permukiman yang baik seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas social dan ekonomi. Infrastruktur tersebut antara lain air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, kelayakan kondisi rumah dan lingkungan permukimannya. Beberapa masalah yang perlu diatasi pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 1) Masih adanya jalan lingkungan yang belum tertangani, terhadap jalan lingkungan yang ada tingkat kerusakannya masih tinggi; 2) Masih banyaknya rumah tidak layak huni 3) Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman serta sanitasinya 4) Cakupan layanan air bersih masih rendah yaitu sebesar 44,09%. 8. Kepemudaan dan Olahraga Keberadaan organisasi kepemudaan dan olahraga merupakan merupakan sebagian dari gambaran keberdayaan generasi muda dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui generasi muda yang juga memiliki peluang besar untuk membangun prestasi dalam keolahragaan sehingga prestise daerah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Permasalahan yang memerlukan penanganan pada periode tahun 2011-2015 adalah : 1) Pembinaan kepemudaan yang belum terintegrasi; 2) Belum memadainya ketersediaan sarana prsarana public untuk pembangunan olahraga baik dari segi kuantitas maupun pemeratannya. 9. Penanaman Modal Pada prinsipnya penanaman modal akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik bagi investor maupun bagi perekonomian darah yang selanjutnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang membutuhkan penyelesaian pada periode tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 1) Belum tertibnya data dan informasi PMA dan PMD; 2) Masih kurangnya informasi serta kualitas dan kuantitas event-event promosi daerah; 10. Koperasi dan UKM Peran koperasi dan UKM sesungguhnya sangat penting sebagai pendukung peningkatan potensi usaha local, sebanyak penyedia informasi, lembaga distribusi dan pemasaran, dan prinsipnya untuk lebih focus pada kesejahteraan anggotanya. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada periode tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 1) Minimnya jumlah koperasi aktif (mencapai 43,02%) 2) Masih rendahnya skill kewirausahaan. 11. Kependudukan dan Catatan Sipil Tertibnya administrasi kependudukan akan terlihat dari rasio kepemilikan KTP, KK, Akte Nikah, Akte kelahiran dll terhadap penduduk yang berhak memilikinya. Hal ini menjadi penting IV - 7
mengingat perkembangan dunia dewasa ini dimana dinamika penduduk tak lagi mampu dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun upaya untuk meningkatkan ketertiban dalam pelayanan administrasi kependudukan tetap dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada periode tahun 2011-2015, yaitu : 1) Belum optimalnya tertib layanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte Nikah, Akte kelahiran dll); 2) Masih terbatasnya kapasitas sarana prsarana layanan yang ada. 12. Ketenagakerjaan Sebagian besar permasalahan urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan jenjang pendidikan, serta miss match antara lulusan dan permintaan tenaga kerja. Secara umum dapat tergambarkan permasalahannya sebagai berikut. 1) Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan; 2) Masih rendahnya daya saing tenaga kerja local. 3) Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja; 13. Ketahanan pangan Makin bertumbuhnya populasi penduduk yang secara linear terkait dengan kebutuhan konsumsi bahan pangan dan memungkinkan tidak sebanding dengan pertumbuhan ketersediaan bahan pangan. Meskipun hingga saat ini kasus krisis ketersediaan bahan pangan belum terjadi di Kabupaten Sumbawa, namun prediksi permasalahan di masa datang dan perlu mendapat perhatian serius, antara lain sebagai berikut. 1) Belum tersedianya regulasi ketahanan pangan sebagai pedoman tatalaksana keamanan, mutu dan gizi pangan di daerah; 2) Belum optimalnya pemerataan distribusi dan kemampuan dalam konsumsi bahan pangan; 14. Pemberdayaan Perempuan dan pelindungan Anak Rendahnya persentase partisipasi perempuan pada lembaga legislatif, rendahnya persentase perempuan dalam jabatan structural di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga, merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada periode tahun 2011-2015. 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Masih rendahnya rasio PUS peserta KB aktif terhadap jumlah PUS di Kabupaten Sumbawa diprediksikan akan menjadi permasalahan terkait dengan upaya menekan angka pertumbuhan penduduk dari aspek angka kelahiran di masa mendatang. Selain itu, upaya yang bersifat edukasi juga perlu lebih ditingkatkan. 16. Perhubungan Permasalahan pembangunan urusan perhubungan pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Minimnya fasilitas rambu-rambu lalu lintas; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan; 3) Masih rendahnya rasio kendaraan yang dilakukan uji kir 4) Sarana dan prasarana terminal masih kurang.
IV - 8
17. Komunikasi dan Informasi Permasalahan pembangunan urusan komunikasi dan informasi pada periode tahun 20112015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Keberadaan surat kabar yang memberikan informasi up to date terutama terkait dengan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas; 2) Keberadaan stasiun televise dan siaran radio local yang masih terbatas dan kemampuan jangkauan siarannya yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa; 18. Pertanahan Tertibnya administrasi pertanahan merupakan salah satu indicator kepastian kepemilihan lahan. Permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian pada periode tahun 2011-2015 untuk urusan pertanahan, sebagai berikut. 1) Belum tersedianya regulasi batas desa. 2) Sengketa batas wilayah kabupaten belum tuntas. 3) Administrasi kepemilikan tanah termasuk asset tanah pemerintah daerah belum tertib. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditikberatkan pada pembinaan terhadap LSM, OKP, dan Ormas serta pembinaan politik daerah. Permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian pada periode tahun 2011-2015 adalah pada pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat yang cenderung meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma berlaku, sehingga diperlukan pembinaan dan proses dialogis yang lebih intensif dan berkualitas. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Permasalahan pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Masih tingginya angka kemiskinan 2) Belum optimalnya penegakan Perda dan kemampuan sumberdaya Satuan Polisi Pamong Praja yang masih terbatas; 3) Belum menyeluruh dan kontinyunya dilakukan survey indeks layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang dilakukan pemerintah daerah; 4) Belum efektif dan terintegrasinya layanan perizinan; 5) Kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran. 6) Peran BUMD dalam peningkatan asli daerah belum optimal 7) Belum diketahui secara pasti besar potensi PAD sehingga target yang ditetapkan tidak didasarkan atas asesmen potensi yang dimiliki. 8) Belum dilakukan penyesuaian dari perangkat regulasi hingga ke tingkat teknis operasional, kelembagaan pendapatan daerah setelah berlakunya close system dalam ketentuan jenis pajak dan retribusi sesuai UU 28/2009; 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Belum efektif pembinaan LPM, BPD dan LSM. 2) Rendahnya skil masyarakat untuk menghasilkan teknologi tepat guna 3) Belum optimalnya pembinaan dan kinerja Bumdes;
IV - 9
22. Sosial Permasalahan pembangunan urusan sosial pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Belum optimalnya pembinaan dan penanganan komunitas adat terpencil; 2) Belum optimalnya pembinaan terhadap PMKS 22. Kebudayaan Permasalahan pembangunan urusan kebudayaan pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Penanganan dan pemeliharaan situs-situs dan pelestarian benda purbakala dan kawasan cagar budaya belum optimal; 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan museum daerah belum ada; 3) Masih minimnya sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah 23. Statistik Ketersediaan dokumen statistic akan memudahkan semua pihak untuk memperoleh data dan informasi masa lalu ataupun saat ini mengenai kondisi daerah, sehingga memudahkan evaluasi dan penentuan kebijakan pembangunan pada tahapan berikutnya secara berkelanjutan. Permasalahan pembangunan urusan statistik pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Masih minimnya ketersediaan dokumen statistic daerah termasuk statistic daerah lain di sekitarnya; 2) Masih minimnya ketersediaan dokumen statistic kecamatan dan desa yang dipublikasikan; 3) Masih lemahnya system pendataan dan pelaporan; 24. Kearsipan Sebagai bagian utama dari tertib administrasi pemerintahan, maka ketersediaan dokumen arsip yang lengkap akan memudahkan semua pihak untuk memperoleh bukti dan catatan masa lalu ataupun saat ini yang sangat diperlukan. Permasalahan pembangunan urusan kearsipan pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Sarana dan prasaran pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang. 2) Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai; 25. Perpustakaan Ketersediaan dan eksistensi perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk peningkatan wawasan dan mutu sumberdaya manusia serta dapat menunjang pembangunan bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Dalam hal ini beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 1) Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang; 2) Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk prasarana kantor belum memadai;
IV - 10
b. Urusan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan Luasnya wilayah perairan dan tingginya potensi kelautan dan perikanan baik perikanan laut maupun air tawar belum sebanding dengan kemampuan pemanfaatannya serta masih rendahnya nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.
1) 2) 3)
Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan; Masih minimnya sarana prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal fishing.
2. Pertanian Dominannya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap perekonomian daerah meskipun dengan pertumbuhan kontribusi yang cenderung menurun (decreasing) dan bergeser untuk mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain merupakan kondisi pembangunan sector pertanian saat ini. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 1) Peningkatan kesejahteraan petani belum sebanding dengan tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. 2) Rata-rata produktivitas lahan tanaman pangan dan perkebunan masih rendah 3) Penguasaan teknologi dan pemanfaatan pupuk organik di tingkat masyarakat masih kurang. 4) Belum optimalnya daya dukung infrastruktur untuk membuka akses lahan pertanian; 5) Masih rendahnya daya dukung sarana prasarana penertiban lalu lintas ternak. 6) Masih rendahnya daya dukung sarana dan prasarana daya dukung kesehatan hewan. 7) Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi perkebunan, termasuk teknologi pendukung untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan hasilnya. 8) Masih rendahnya kemampuan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam penguasaan teknologi pengolahan hasil pertanian dalam arti luas; 3. Kehutanan Luasnya wilayah hutan dan tingginya potensi kehutanan belum sebanding dengan kemampuan pemanfaatannya serta masih rendahnya nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 1) Tingginya kerusakan hutan. 2) Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal logging. 3) Reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan masih belum sebanding dengan percepatan degradasinya; 4. Energi dan Sumberdaya Mineral Maraknya kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat dewasa ini didukung ekspektasinya terhadap hasil tambang telah menggerakkan pemikiran masyarakat untuk membuka wilayah pertambangan rakyat dengan penyediaan regulasinya. Demikian pula dengan daya tarik potensi pertambangan telah menarik investor-investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sumbawa. Dukungan untuk menggeliatkan perekonomian masyarakatpun sangat ditentukan oleh layanan listrik yang selama ini belum merata dinikmati masyarakat di perdesaan, termasuk juga pasokan BBM dan peluang penggunaan sumber energy baru dan terbarukan. Dalam hal ini permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan aalah sebagai berikut. IV - 11
1) 2) 3)
Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal mining. Rendahnya rasio elektrifikasi Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.
5. Pariwisata Tingginya potensi objek wisata Kabupaten Sumbawa yang belum sebanding dengan geliat pengembangan kepariwisataan menjadi perhatian untuk ditangani. Permasalahan yang perlu mendapat pemecahan adalah sebagai berikut. 1) Belum tersedianya regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW), sehingga konsep pengembangan wisata yang bersifat tematik belum dioptimalkan; 2) Sarana dan prasarana penunjang akses pariwisata belum memadai; 3) Promosi wisata masih sangat minim; 6. Perindustrian Sebagai sektor antara yang memproses bahan-bahan mentah menjadi barang jadi memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Permasalahan yang masih membutuhkan penanganan di masa mendatang adalah : 1) Belum terintegrasinya pembinaan usaha industri yang ada; 2) Skill pelaku industri yang masih kurang; 3) Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai. 7. Perdagangan Permasalahan pembangunan urusan perdagangan pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Belum tersedianya prasarana pasar induk Kabupaten 2) Belum optimalnya pemanfaatan prasarana pasar di kecamatan dan perdesaan; 3) Belum meratanya ketersediaan prasarana pasar di tiap Kecamatan. 4) Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi komoditi perdagangan yang keluar masuk daerah. 5) Belum optimalnya pelayanan tera atau tera ulang. 8. Ketransmigrasian Permasalahan pembangunan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi pada periode tahun 2011-2015 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. 1) Dukungan aksesibilitas transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan pada kawasan transmigrasi belum optimal. 2) Sarana dan prasarana KTM masih perlu ditingkatkan yang ditunjang dengan ketersediaan regulasinya.
IV - 12
4.2. Penelaahan RPJMN dan PRJMD Daerah Lain 4.2.1. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Keterkaitan rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut. Tabel 4.2 Keterkaitan Prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Sumbawa No
RPJMN
RPJMD Provinsi NTB
1
2
3
1
2
3
RPJMD Kab. Sumbawa 4
Visi (2010-2014):
Visi (2009-2013):
Visi (2011-2015) :
Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan
Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman dan Berdayasaing (NTB Bersaing)
Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Berdayasaing Dalam Memantapkan Samawa Mampis Rungan
Misi :
Miisi :
Misi :
1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
1. Mengembangkan Masyarakat Madani yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menghormati Pluralitas dan Kesetaraan Gender; 2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkeadilan, Terjangkau dan Berkualitas; 3. Menumbuhkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal dan Mengembangkan Investasi dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; 4. Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Pemerintahan yang Bebas KKN dan Memantapkan Otonomi Daerah.
1. Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum. 2. Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance). 4. Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. 5. Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Prioritas :
Prioritas :
Prioritas : 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
1. Meningkatkan kesejahteraan 1. masyarakat 2. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan daya saing daerah 4. Meningkatkan daya tahan dan daya 2. tangkal masyarakat 5. Meningkatkan citra daerah 6. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat 7. Mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan 3. 8. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum. 4.
5.
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa Berimtaq tinggi; Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (Wajib Belajar 12 tahun). Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa.
IV - 13
No
RPJMN
RPJMD Provinsi NTB
1
2
3
RPJMD Kab. Sumbawa 4 Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik. 7. Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa. 8. Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 9. Mengembangkan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. 10. Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga. 11. Menjaga keserasian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 6.
Berdasarkan sandingan prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Sumbawa sebagai tersebut pada table 4.2, maka hasil telaahan disajikan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa Berimtaq tinggi yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa juga termuat di dalam prioritas RPJMD Provinsi NTB yaitu pada prioritas meningkatkan daya tahan dan daya tangkal masyarakat, serta prioritas meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang merupakan penjabaran dari RPJMN pada prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. 2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa telah selaras dengan prioritas RPJMD Provinsi NTB pada prioritas meningkatkan pelayanan public. Demikian pula dengan RPJMN pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola. 3. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (Wajib Belajar 12 tahun) sebagai prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa, juga merupakan prioritas RPJMD Provinsi NTB pada prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan prioritas meningkatkan pelayanan publik, serta prioritas pendidikan pada RPJMN. 4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, selain menjadi prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa juga menjadi prioritas pada RPJMD Provinsi NTB pada prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat serta prioritas meningkatkan pelayanan publik, Demikian pula dengan prioritas kesehatan pada RPJMN. 5. Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa yang menjadi bagian dari upaya penataan administrasi kependudukan sebagai prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa, juga termasuk prioritas provinsi yaitu meningkatkan pelayanan public, serta prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pada RPJMN. 6. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik, sebagai prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, telah selaras dengan RPJMD Provinsi NTB pada prioritas meningkatkan pelayanan public dan meningkatkan daya saing daerah. Demikian pula pada prioritas infrastruktur pada RPJMN. IV - 14
7. Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa menjadi salah satu prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa. Selaras dengan RPJMD Provinsi pada prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prioritas iklim investasi dan pengembangan usaha pada RPJMN. 8. Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sebagai prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa telah selaras dengan prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, menoptimalkan pembangunan berkelanjutan pada prioritas RPJMD Provinsi NTB serta prioritas ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan serta prioritas iklim investasi dan pengembangan usaha pada RPJMN. 9. Mengembangkan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, selain menjadi prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa juga menjadi prioritas pada RPJMD Provinsi NTB pada prioritas meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, meningkatkan citra daerah serta prioritas meningkatkan pelayanan publik, Demikian pula dengan prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola serta prioritas daerah tertinggal, terdepan dan terluar pada RPJMN. 10. Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga menjadi salah satu prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa. Selaras dengan RPJMD Provinsi pada prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, meningkatkan citra daerah serta prioritas prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi pada RPJMN. 11. Menjaga keserasian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, sebagai prioritas pada RPJMD Kabupaten Sumbawa telah selaras dengan prioritas meningkatkan daya saing daerah, menoptimalkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan daya tahan dan daya tangkal masyarakat, serta prioritas meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pada prioritas RPJMD Provinsi NTB serta prioritas penanggulangan kemiskinan serta prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana pada RPJMN. 4.2.2. Penelaahan RPJMD Daerah Lain Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD daerah lain agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitarnya, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelaahan terhadap RPJMD daerah lain dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran kondisi, keterkaitan dan keselarasan antarkebijakan terutama dengan daerah dalam satu provinsi. Keterkaitan prioritas pembangunan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu, disajikan sebagai berikut. Tabel 4.3 Identifikasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antara Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan Dompu No 1
Kabupaten Sumbawa
Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kab. Sumbawa Barat
2 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa Berimtaq tinggi; 2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi. 3. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (Wajib Belajar 12 tahun).
1.
2.
3. 4. 5.
3 Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Pengelolaan Sumberdaya Mineral, Energi dan Obyek Wisata yang Baik dan Halal Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Pembangunan Usaha Produktif pada Berbagai Sektor Ekonomi Pengembangan Kemitraan Usaha antar Pelaku Ekonomi
Kab. Dompu 4
1. Pengembangan agribisnis PIJAR 2. Pengembangan pariwisata 3. Penguatan kapasitas fiscal 4. Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja 5. Pengembangan dan peningkatan kualitas pengamalan agama; 6. Pengembangan seni budaya local
IV - 15
No 1
Kabupaten Sumbawa
Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kab. Sumbawa Barat
2 4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. 5. Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa. 6. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik. 7. Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa. 8. Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 9. Mengembangkan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. 10. Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga. 11. Menjaga keserasian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
3 6. Penataan Kehidupan Sosial Budaya, Keagamaan dan Kelembagaan untuk Menjamin Rasa Aman 7. Peningkatan Akses, Mutu dan Ketatalaksanaan Pendidikan 8. Peningkatan Pelayanan dan Mutu Kesehatan 9. Mendorong Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Ketenagakerjaan 10. Pembangunan Infrastruktur atau Prasarana Pembangunan 11. Pembangunan Permukiman, Perumahan dan Perkantoran 12. Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi 13. Pelayanan Masyarakat (Public Service) yang Berkualitas
Kab. Dompu 4
7. Pengarusutamaan gender 8. Peningkatan layanan pendidikan masyarakat 9. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat 10. Pembangunan dan pemantapan infrastruktur strategis 11. Peningkatan cakupan layanan air bersih 12. Penataan fasilitas perkotaan 13. Penataan dan pengelolaan lingkungan 14. Peningkatan kualitas produk hukum daerah, koordinasi penegakan hukum dan kesadaran hokum 15. Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
4.3. Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi actual yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 disusun dengan melihat dari fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemrintahan daerah yang dipandang mendasar saat ini dikaitkan dengan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2011-2015, sebagai berikut. Tabel 4.4 Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa No
Urusan
Permasalahan
Isu
1 I 1
2
3
4
Urusan Wajib Pendidikan
Belum memadainya jumlah kualifikasi dan pemerataan (Rasio Guru per 10.000 murid tahun 2010, SD/MI 940.67 SMP/MTs 920.09);
dan guru pada dan
Pendidikan
Masih terjadinya inefisiensi internal pendidikan akibat putus sekolah dan droup-out sehingga terjadi pemborosan anggaran mencapai R0.1,173 Milyar.
Pendidikan
Masih rendahnya angka partisipasi dengan semakin tingginya jenjang pendidikan; (APK PAUD baru
Peningkatan akses dan layanan pendidikan
IV - 16
No
Urusan
1
2
2
Permasalahan
Isu
3 mencapai 41,93, APK dan APM SMA sederajat masih berada dibawah rata-rata provinsi. APK 64,81 berbanding 68,30 dan APM 49,93 berbanding 56,85);
Pendidikan
Masih tingginya angka putus sekolah (Angka drop-out/putus sekolah pada tingkat SD masih berada diatas provinsi (1,51 berbading 1,02);
Pendidikan
Masih tingginya angka buta aksara (Tahun 2009 masih terdapat penduduk usia 15 tahun keatas yang buta aksara sebesar 21.056 orang);
Pendidikan
Masih rendahnya kelulusan pada sekolah-sekolah swasta. Belum optimalnya kesadaran masyarakat yang mampu secara ekonomi mengakses layanan pendidikan
Pendidikan
Angka mengulang SMA sederajat masih berada diatas rata-rata provinsi (0,38% berbanding 1,5%);
Perpustakaan
Kuantitas dan kualitas pustaka masih kurang;
Kesehatan
Angka kesakitan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat mencapai rata-rata 3.171 kasus untuk malaria, demam berdarah 78 kasus, diare 13.639 kasus;
Kesehatan
Meskipun jumlah kematian bayi dan balita berada dibawah rata-rata provinsi, jumlah kematian bayi dan balita yang sesungguhnya diduga masih lebih tinggi dari yang dilaporkan;
Kesehatan
Rasio tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk 2,68.
4
bahan
Peningkatan akses dan layanan kesehatan
Kesadaran akan kesehatan ibu masih rendah, terlihat dari angka jumlah kematian ibu terutama kematian ibu bersalin yang lebih lebih tinggi dari provinsi (12 berbanding 10,3);
3
Kesehatan
Kesadaran akan kecukupan gizi bagi bayi dan balita masih rendah, terlihat dari jumlah penderita kekurangan gizi buruk yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi (115 berbanding 92,6);
Lingkungan hidup
Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Kelestarian dan lingkungan hidup
kebersihan
IV - 17
No
Urusan
1
2
3 Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman serta sanitasinya
Lingkungan Hidup
Reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan masih belum sebanding dengan percepatan degradasinya
Kehutanan
Masih tingginya kerusakan hutan
Lingkungan Hidup
Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
Pekerjaan Umum
Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air, serta tingkat kerusakan sarana dan prasarana sumberdaya air yang ada, rata-rata saluran irigasi dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat hampir mencapai 40%;
Pekerjaan Umum
Tingginya tingkat kerusakan jalan, terlihat dari data jalan kondisi kritis mencapai 38,89% termasuk saluran draenase dan prasarana jalan di kawasan potensial terisolir; Jalan kabupaten hampir 60% masih berupa jalan kerikil dan tanah
Pendidikan
Belum memadainya kualitas, kuantitas dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan (Rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2010 per 10.000 usia sekolah, untuk SD/MI, 78.99, SMP/MTs 51.03);
Pendidikan
Tingkat kerusakan ruang kelas SD masih cukup tinggi. Dari 2.031 unit ruang kelas, 1.515 (74,39%) kondisi baik, 371 (18,26%) rusak ringan dan 149 (7,33%) dalam keadaan rusak berat. SMP Dari 716 unit ruang kelas, 568 (79,33%) kondisi baik, 123 (17,18%) rusak ringan dan 25 (7,49%) dalam keadaan rusak berat, sedangkan tingkat kerusakan ruang kelas pada SMA sederajat dari 355 unit ruang kelas, dalam kondisi baik 325 (91,54%), rusak ringan 27 (7,61%) dan rusak berat 3 (0,84%).
Kesehatan
Jumlah polindes masih lebih sedikit, terlihat dari rasio polindes terhadap jumlah penduduk lebih rendah dari NTB (KS 1:12.021; NTB 1:7.848)
Lingkungan hidup
Masih minimnya ketersediaan tempat pembuangan sampah akhir;
Perumahan
4.
Permasalahan
Isu 4
Peningkatan wilayah
Infrastruktur
IV - 18
No
Urusan
1
2 Permukiman
Permasalahan
Isu
3 Masih adanya jalan lingkungan yang belum tertangani, terhadap jalan lingkungan yang ada tingkat kerusakannya masih tinggi;
Permukiman
Cakupan layanan air bersih masih rendah yaitu sebesar 44,09%
Kepemudaan dan olahraga
Belum memadainya ketersediaan sarana prsarana public untuk pembangunan olahraga baik dari segi kuantitas maupun pemeratannya
Perhubungan
Minimnya fasilitas rambu-rambu lalu lintas;
Perhubungan
Sarana dan prasarana masih kurang
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Masih minimnya sarana prasarana pemadam kebakaran
Kebudayaan
Masih minimnya sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah
Kebudayaan
Belum tersedianya Museum Dalam loka
Kearsipan
Prasaran penyimpanan arsip masih kurang
Perpustakaan
Prasarana pendukung perpustakaan belum optimal
Kelautan dan Perikanan
Masih minimnya sarana prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pertanian
Belum optimalnya daya dukung infrastruktur untuk membuka akses lahan pertanian;
Pertanian
Masih rendahnya daya dukung prasarana penertiban lalu lintas ternak.
Pertanian
Masih rendahnya daya dukung prasarana layanan kesehatan hewan.
Perdagangan
Belum tersedianya prasarana pasar induk kabupaten dan prasarana pasar di kecamatan
Ketransmigrasian
Dukungan aksesibilitas transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan pada kawasan transmigrasi belum
4
terminal
Prasarana
IV - 19
No
Urusan
Permasalahan
Isu
1
2
3
4
optimal.
5
6
Ketransmigrasian
Sarana dan prasarana KTM masih perlu ditingkatkan
Penataan Ruang
Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Sumbawa
Penataan ruang
Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal
Lingkungan hidup
Masih kurang pertamanan kota
Kepariwisataan
Belum tersedianya regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW);
Perencanaan pembangunan
Pengintegrasian antara target kinerja dan standar pelayanan minimum dengan penganggarannya belum jelas;
Perencanaan pembangunan
Penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD dan selanjutnya dijabarkan lagi ke rencana tahunan masih belum terlaksana secara konsisten
Perencanaan pembangunan
Perencanan partisipatif belum dapat terlaksana secara efektif, karena menyangkut keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat pada umumnya;
Perencanaan pembangunan
Pengintegrasian antardokumen perencanaan belum dilakukan secara optimal;
Kepemudaan
Pembinaan kepemudaan belum terintegrasi;
Kependudukan dan catatan sipil
Belum optimal dan tertibnya layanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte Nikah, Akte kelahiran dll);
Ketahanan pangan
Belum tersedianya regulasi ketahanan pangan sebagai pedoman tatalaksana keamanan, mutu dan gizi pangan di daerah
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Rendahnya rasio PUS peserta KB aktif
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Rendahnya persentase partisipasi perempuan pada lembaga legislatif,
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Rendahnya persentase perempuan dalam jabatan structural di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa,
Penataan ruang dan pemukiman
tertatanya
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik
yang
IV - 20
No 1
Urusan
Permasalahan
Isu
2 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3 Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga
Komunikasi dan informasi
Keberadaan surat kabar yang memberikan informasi up to date terutama terkait dengan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas;
Perhubungan
Masih rendahnya rasio kendaraan yang dilakukan uji kir
Komunikasi dan informasi
Keberadaan statsiun radio local yang masih terbatas dan kemampuan jangkauan siarannya yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa;
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat yang cenderung meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma berlaku
Pertanahan
Belum tersedianya regulasi batas desa.
Pertanahan
Sengketa batas wilayah kabupaten belum tuntas.
Pertanahan
Administrasi belum tertib
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Belum terukurnya indeks pelayanan konsumen;
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Belum efektif dan terintegrasinya layanan administrasi perizinan
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Belum efektif pembinaan LPM, BPD dan LSM.
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Belum optimalnya pembinaan dan kinerja Bumdes
Sosial
Belum optimalnya pembinaan dan penanganan komunitas adat terpencil;
Sosial
Belum optimalnya terhadap PMKS
Statistik
Masih minimnya ketersediaan dokumen statistic daerah termasuk statistic daerah lain di sekitarnya;
Statistik
Masih lemahnya system pendataan
kepemilikan
4
tanah
pembinaan
IV - 21
No
Urusan
Permasalahan
Isu
1
2
3
4
dan pelaporan
7
Perdagangan
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan pasar di perdesaan
Perdagangan
Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi komoditi perdagangan yang keluar masuk daerah.
Perdagangan
Belum optimalnya pelayanan tera atau tera ulang
Perindustrian
Penunjang layanan pengembangan perindustrian belum memadai
Kearsipan
Kemampuan Sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai
Perumahan
Masih banyaknya rumah tidak layak huni Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan
Ketenagakerjaan
8
Koperasi
Masih rendahnya kewirausahaan
Ketenagakerjaan
Masih rendahnya daya saing tenaga kerja local.
Ketahanan pangan
Belum optimalnya pemerataan distribusi dan kemampuan dalam konsumsi bahan pangan
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Masih tingginya angka kemiskinan
Ketenagakerjaan
Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja;
Penanaman modal
Belum tertibnya data dan informasi PMA dan PMD;
Koperasi dan UKM
Minimnya jumlah koperasi aktif (mencapai 43,02%)
Perindustrian
Skill pelaku industri yang masih kurang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Peran BUMD dalam peningkatan asli daerah belum optimal
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tingkat realisasi PAD (93,34%) masih merupakan terendah dibandingkan komponen pendapatan lainnya.
Kemiskinan dan pengangguran
skill
Peningkatan ekonomi
pembangunan
IV - 22
No 1
9
Urusan
Permasalahan
Isu
2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3 Rata-rata peningkatan realisasi komponen PAD: Pajak Daerah tumbuh negatif 1,11%, Retribusi Daerah naik 14,69% (masih lebih rendah dari rata-rata keseluruhan pendapatan yakni 17,73%);
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Belum diketahui secara pasti besar potensi PAD sehingga target yang ditetapkan tidak didasarkan atas asesmen potensi yang dimiliki.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Belum dilakukan penyesuaian perangakt regulasi hingga ke tingkat teknis operasional, kelembagaan pendapatan daerah setelah berlakunya close system dalam ketentuan jenis pajak dan retribusi sesuai UU 28/2009;
Kelautan dan perikanan
Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan
Pertanian
Peningkatan kesejahteraan petani belum sebanding dengan tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
Pertanian
Rata-rata produktivitas lahan tanaman pangan dan perkebunan masih rendah
Pertanian
Penguasaan teknologi dan pemanfaatan pupuk organik di tingkat masyarakat masih kurang.
Pertanian
Masih rendahnya kemampuan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam penguasaan teknologi pengolahan hasil pertanian;
Energi dan sumberdaya mineral
Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan
Energi dan sumberdaya mineral Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rendahnya rasio elektrifikasi Rasio Pol PP masih rendah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Masih adanya terjadi pelanggaran hukum;
Kelautan dan Perikanan
Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal fishing
Kehutanan
Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal logging.
Belum optimalnya penegakan Perda
4
Kehidupan beragama, kesadaran dan penegakan hukum, pelestarian budaya dan kepariwisataan
kasus
IV - 23
No
Urusan
Permasalahan
Isu
1
2
3
4
Energi dan sumberdaya mineral
Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal mining.
Kebudayaan
Penanganan situs-situs dan pelestarian benda purbakala dan kawasan cagar budaya belum optimal;
Sosial
Pengaruh keterbukaan masyarakat dalam derasnya globalisasi terhadap kehidupan beragama dan jati diri masyarakat;
Kepariwisataan
Gerakan masyarakat sadar wisata dalam membangun destinasi wisata yang tematik belum optimal
Kepariwisataan
Masih kurangnya informasi serta kualitas dan kuantitas event-event promosi daerah
Berdasarkan tabel tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa (2011-2015), sebagai berikut. 1. Akses dan layanan pendidikan 2. Akses dan layanan kesehatan 3. Infrastruktur wilayah 4. Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana 5. Penataan ruang dan permukiman 6. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan piblik 7. Kemiskinan dan pengangguran 8. Perekonomian daerah 9. Kehidupan beragama, kesadaran dan penegakan hukum, kebudayaan dan pariwisata Sembilan isu strategis tersebut secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dipandang penting untuk tetap ditingkatkan, selain bersifat mendasar dan diyakini memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sumbawa terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akan menentukan masa depan Kabupaten Sumbawa, juga karena kondisi actual daya dukungnya baik sarana maupun prasarananya saat ini masih belum dapat memberikan akses dan layanan yang optimal; 2. Peningkatan akses dan layanan kesehatan menjadi isu strategis terkait dengan keberlangsungan hidup masyarakat dan tuntutan bahwa pembangunan daerah membutuhkan manusia yang sehat dan untuk itu dipandang penting tetap ditingkatkan; 3. Peningkatan Infrastruktur/Prasarana wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mendukung pembangunan sector lainnya seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pelayanan public, penataan ruang dan permukiman, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkunagn hidup dan mitigasi bencana. Pentingnya meningkatkan daya IV - 24
dukung infrastruktur di Kabupaten Sumbawa juga terkait dengan topografi daratan Sumbawa yang berbukit dan bergunung, serta untuk membuka akses transportasi bagi kawasan potensial terisolir. 4. Lingkungan hidup dan mitigasi bencana menjadi penting terutama terkait dengan kecenderungan eksploitasi terhadap sumberdaya alam, pengrusakan lingkungan hutan dan lahan, kebersihan dan kesehatan, serta bahaya bencana yang senantiasa terkait langsung dengan ketidakseimbangan lingkungan hidup. 5. Penataan ruang dan permukiman perlu mendapat perhatian pada periode 2011-2015 setelah ditetapkannya RTRW Kabupaten Sumbawa, mengingat populasi penduduk semakin tinggi sementara ketersediaan ruang cenderung tetap akan mengakibatkan kepadatan pada suatu wilayah tertentu yang memiliki gravitasi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Disamping itu, juga terkait dengan adanya wilayah rentan bencana banjir, kebersihan dan penataan lingkungan. 6. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik masih tetap memerlukan perhatian terutama akses layanan bagi masyarakat, juga menyangkut kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD, serta penegakan aturan main. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, kemampuan Satpol PP yang amat terbatas, serta ketersediaan prasarana pendukung dan SDM aparatur yang juga belum memadai. 7. Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang dihadapi di seluruh pelosok tanah air dan sangat memperngaruhi kehidupan masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta peningkatan daya beli. Kondisi saat ini yang menunjukkan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi memerlukan penanganan secara terintegrasi dari setiap program pembangunan pada tahap 2011-2015 disertai dengan upaya peningkatan peluang dan kesempatan kerja. 8. Perekonomian daerah yang secara makro meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya, namun peningkatan nilai tambah hasil produksi usaha masyarakat belum memberikan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan semua sector pembangunan, dan peran sector-sektor strategis akan sangat memberikan kontribusi yang tinggi dalam mengerakkan sector lainnya. 9. Kehidupan beragama, kesadaran dan penegakan hukum, kebudayaan dan pariwisata. Kehidupan social kemasyarakatan yang tenteram dan damai menjadi prasyarat utama untuk menciptakan kondusifitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal tersebut perlu didukung oleh kehidupan keberagamaan yang semakin baik, kesadaran akan pentingnya penegakan aturan main, serta kehidupan kebudayaan dan kepariwisataan yang dapat memperkuat jati diri masyartakat. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melihat keterkaitan isu strategis RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Sumbawa, disajikan sebagai berikut.
IV - 25
Tabel 4.5 Keterkaitan Hubungan Isu Strategis No 1
1
Isu Strategis Daerah RPJMD NTB (2009-2013)
RPJMN (2010-2014) 2
2
Reformasi birokrasi dan tata kelola (a) Pendidikan (b)
3
Kesehatan (c)
4
Penanggulangan kemiskinan (d)
5
Ketahanan pangan (e)
6
Infrastruktur (f)
7 8
Iklim investasi dan usaha (g) Energi (h)
3
Pluralitas agama, suku dan budaya (k) Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan social (d) Pendidikan (Buta aksara dan putus sekolah) (b) Kesehatan (kematian bayi dan ibu melahirkan) (c) Kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral (f) (g) (j) Penegakan hukum dan pelayanan public (a) Kualitas lingkungan hidup (i) Daya dukung kapasitas energy listrik (h)
9
Lingkungan hidup dan bencana (i) 10 Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik (j) 11 Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi (k) Ket. : Tanda ( ) yang sama berarti memiliki keterkaitan isu
RPJMD Sumbawa (2011-2015) 4
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan piblik (a) Akses dan layanan pendidikan (b) Akses dan layanan kesehatan (c) Kemiskinan dan pengangguran (d) Infrastruktur wilayah (f) (h)
Penataan ruang dan permukiman (j) Perekonomian daerah (e) (g) (i) Kehidupan beragama, kesadaran dan penegakan hukum, kebudayaan dan pariwisata (k) Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana (i)
4.4. Penelaahan RPJPD Kabupaten Sumbawa (2005-2025) Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari koridor visi RPJPD Kabupaten Sumbawa (2005-2025) sebagaimanan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Sebagai Daerah Agribisnis Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera”, akan dilaksanakan melalui misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan masyarakat beriman, berbudaya, rukun dan berkesadaran hukum. 2. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. 3. Mewujudkan daerah yang berdaya saing. 4. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari. 5. Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 telah ditentukan arah pembangunan pada tiap misi pembangunan sebagai berikut. 1. Mewujudkan masyarakat beriman, berbudaya, rukun dan berkesadaran hukum. Melalui misi ini, diarahkan untuk pembangunan social keagamaan melalui, pembangunan kebudayaan, pembangunan kerukunan hidup masyarakat, dan pembangunan kesadaran hukum. 2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera Melalui misi ini, diarahkan untuk pembangunan ketahanan pangan, pembangunan sandang dan perumahan, pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan keluarga berencana dan kependudukan, pembangunan pemdidikan, kesehatan, dan pembangunan kesejahteraan social. IV - 26
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan Melalui misi ini, diarahkan untuk pembangunan wilayah, pembangunan kota dan desa, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kesetaraan gender. 4. Mewujudkan daerah yang berdaya-saing Melalui misi ini, diarahkan untuk pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan perekonomian, profesionalisme aparatur, pengelolaan keuangan daerah, perhubungan dan komunikasi, pembangunan energy dan kelistrikan, 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari Melalui misi ini diarahkan untuk pengelolaan dan pemanfatan sumberdaya alam terbarukan, pengelolaan dan pemanfatan sumberdaya alam tidak terbarukan, pengelolaan keragaman sumberdaya hayati, mitigasi bencana, dan pembangunan kesadaran lingkungan.
IV - 27