BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. A. Uji Validitas dan Reliabilitas

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Survei dalam penelitian ini dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada para kepala Bappeda kabupaten/kota yang terpilih sebagai sampel. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh kepala Bappeda kabupaten/kota yang terletak di pulau Jawa dan Madura yang berjumlah 119 kepala Bappeda. Dari 119 kuesioner yang dikirimkan terdapat 41 kuesioner atau sebesar 34,45% dari total kuesioner dijawab dengan lengkap. Distribusi data hasil survei dapat dilihat pada lampiran 2. 1. Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator (variabel) dengan total skor keseluruhan indikator (Ghozali, 2012: 54). Jika korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor keseluruhan indikator menunjukan hasil yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2012: 55). Analisis korelasi pada penelitian ini dilakukan dengan analisis Pearson Correlation yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran 3. Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa korelasi untuk masing-masing indikator (variabel 1 sampai dengan variabel 13) terhadap total skor indikator seluruhnya menunjukan hasil yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. 2. Hasil Uji Reliabilitas

commit to user

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan teknik repeated measured atau dengan teknik one shot measured (Ghozali 2012: 48). Repeated measured dilakukan 58

59


digilib.uns.ac.id

dengan cara mengirimkan kembali kuesioner yang sama kepada para responden pada waktu yang berbeda. Jawaban dari para responden kemudian akan dibandingkan untuk melihat apakah responden tetap konsisten dengan jawaban sebelumnya. Teknik one shot measured, dilakukan dengan membandingkan jawaban dari suatu pertanyaan dengan jawaban pertanyaan lain guna mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan tersebut. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik one shot measure. Uji reliabilitas terhadap hasil survei tersebut dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Pengujian Reliabilitas Cronbach’s Alpha 0,915

Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items 0,918

N of Items 13

Sumber: Hasil Penghitungan SPSS Pada tabel tersebut terlihat bahwa Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items besarnya adalah 0,918. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini reliable karena Cronbach’s Alpha > 0,700 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2012: 48). Untuk hasil pengujian reliabilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 7 halaman 60. Terlihat pada tabel ini bahwa nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted dari masing-masing variabel seluruhnya menunjukan angka di atas 0,700. Hal ini berarti bahwa data dari masing-masing varaiabel dalam penelitian ini seluruhnya commit to user reliable. Tabel 7 juga memperlihatkan validitas data dari masing-masing variabel. Terlihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation masing-masing variabel mempunyai nilai

60


digilib.uns.ac.id

r hitung > r tabel (r tabel untuk df (39) dengan α = 5% adalah sebesar 0,3081). Hal ini berarti bahwa data dari masing-masing variabel dalam penelitian ini seluruhnya valid. Dengan demikian, data seluruh variabel yang diperoleh dari hasil survei dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Tabel 7 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Setiap Variabel Variable LRA

Corrected Item – Total Correlation 0,520

Cronbach’s Alpha if Item Deleted 0,914

N 41

LPSAL

0,624

0,911

41

Neraca

0,709

0,906

41

LO

0,564

0,914

41

LAK

0,682

0,907

41

LPE

0,746

0,904

41

CaLK

0,479

0,915

41

REP

0,558

0,913

41

REB

0,513

0,914

41

RKD

0,583

0,911

41

RLD

0,835

0,900

41

RSD

0,818

0,901

41

RHTM

0,828

0,900

41

Sumber: Hasil Penghitungan SPSS

B. Statistik Deskriptif Terdapat 13 variabel yang akan dinilai tingkat kebermanfaatannya yang kesemuanya merupakan informasi keuangan yang tersedia pada suatu LKPD. Jumlah

commit to user responden (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 41 yang merupakan para kepala Bappeda kabupaten/kota di pulau Jawa dan Madura.

61


digilib.uns.ac.id

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, skala pengukuran dari variabelvariabel yang diteliti adalah berskala ordinal, yang terdiri dari kategori “tidak pernah digunakan”, “jarang digunakan”, “sering digunakan” dan “selalu digunakan”. Nilai minimum sebesar 1 adalah untuk menyatakan tingkatan “tidak pernah digunakan” dan nilai maksimum sebesar 4 adalah untuk menyatakan tingkatan “selalu digunakan”. Statistik deskriptif dari data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Statistik Deskriptif Variabel

N

Minimum

Maksimum

Mean

Standar Deviasi

LRA

41

2

4

3,73

0,501

LPSAL

41

2

4

3,49

0,597

Neraca

41

2

4

3,07

0,877

LO

41

1

4

2,12

1.100

LAK

41

1

4

2,41

0,999

LPE

41

1

4

2,46

1,002

CaLK

41

2

4

3,27

0,742

REP

41

2

4

3,71

0,512

REB

41

2

4

3,61

0,542

RKD

41

1

4

3,17

0,863

RLD

41

1

4

2,66

0,965

RSD

41

1

4

2,56

1,026

RHTM

41

1

4

2,49

1,098


Dari tabel statistik deskriptif tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) yang tertinggi adalah sebesar 3,73 yaitu untuk variabel LRA, disusul oleh REP sebesar 3,71,

commit to user REB sebesar 3,61 dan LPSAL sebesar 3,49. Hasil ini menunjukan bahwa keempat variabel tersebut lebih sering digunakan dibandingkan yang lainnya. Dengan standar deviasi sebesar 0,501 untuk LRA, 0,512 untuk REP, 0,542 untuk REB dan 0,597 untuk


62

digilib.uns.ac.id

LPSAL menunjukan bahwa kebermanfaatan keempat variabel tersebut diantara para responden lebih merata dibandingkan variabel lainnya. Nilai minimum sebesar 2 pada keempat variabel tersebut menunjukan bahwa tidak ada responden yang menyatakan “tidak pernah menggunakan” variabel-variabel ini. Nilai mean yang terendah adalah untuk variabel LO yaitu sebesar 2,12, disusul oleh LAK sebesar 2,41, LPE sebesar 2,46 dan RHTM sebesar 2,49. Hasil ini menunjukan bahwa keempat variabel tersebut lebih jarang digunakan dibandingkan yang lainnya. Dengan standar deviasi sebesar 1,100 untuk LO, 0,999 untuk LAK, 1,002 untuk LPE dan 1,098 untuk RHTM menunjukan bahwa kebermanfaatan keempat variabel tersebut tidak merata diantara para responden. Nilai maksimum sebesar 4 menunjukan bahwa terdapat responden yang menyatakan “selalu menggunakan” keempat variabel tersebut disamping terdapat pula nilai minimum sebesar 1 yang menunjukan bahwa terdapat responden yang menyatakan “tidak pernah menggunakan” variabel-variabel tersebut. 1. Distribusi Frekuensi Data Hasil Survei Distribusi frekuensi digunakan dalam rangka untuk menampilkan frekuensi setiap kategori tingkat penggunaan dari masing-masing elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dipilih oleh para responden. Berdasarkan jawaban dari para responden tersebut maka dihasilkan distribusi frekuensi sebagaimana terlihat pada tabel 9 halaman 63. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah responden adalah 41 yang masingmasing menjawab dengan lengkap pilihan tingkat penggunaan elemen-elemen LKPD dan rasio keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menyusun rencana commit to user pembangunan daerah. Terdapat 4 tingkat penggunaan yang dapat dipilih oleh para responden yaitu “selalu digunakan”, “sering digunakan”, “jarang digunakan” dan “tidak

63


digilib.uns.ac.id

pernah digunakan”. Hasil survei menunjukan bahwa untuk tingkat penggunaan dengan kategori “selalu digunakan” mempunyai frekuensi yang terbesar yaitu sebesar 214. Distribusi frekuensi dengan kategori “selalu digunakan” ini akan digunakan untuk analisis deskriptif selajutnya yaitu analisis modus, analisis quartile dan analisis perbandingan kebermanfaatan sistem akuntansi berbasis akrual terhadap

akuntansi

berbasis kas. Tabel 9 Distribusi Frekuensi Data Hasil Survei Variabel LRA

Selalu 31

Tingkat Penggunaan Sering Jarang 9 1

Tidak Pernah 0

N 41

LPSAL

22

17

2

0

41

Neraca

17

10

14

0

41

LO

6

9

10

16

41

LAK

7

11

15

8

41

LPE

7

13

13

8

41

CaLK

18

16

7

0

41

REP

30

10

1

0

41

REB

26

14

1

0

41

RKD

18

13

9

1

41

RLD

11

8

19

3

41

RSD

10

9

16

6

41

RHTM

11

6

16

8

41

Jumlah

214

145

124

50

533

Sumber: Hasil Survei

2. Analisis Modus Modus dari suatu distribusi data adalah nilai yang sering muncul atau yang commit to user mewakili frekuensi yang terbesar (Kartadinata dan Abdurahman, 2012: 83). Dari tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa modus dari distribusi frekuensi dengan kategori tingkat


64

digilib.uns.ac.id

penggunaan “selalu digunakan” adalah variabel LRA. Dengan demikian LRA merupakan elemen LKPD yang paling banyak penggunaannya, dimana 31 responden dari 41 responden atau sebesar 75,61% dari total responden menyatakan selalu menggunakan LRA. Hal ini berarti bahwa LRA merupakan elemen LKPD yang paling tinggi kebermanfaatannya bagi proses perencanaan pembangunan daerah dibandingkan elemen LKPD lainnya. Pada tabel 9 juga terlihat bahwa LO merupakan elemen LKPD yang paling sedikit penggunaannya, dimana hanya sebanyak 6 responden atau 14,63% dari total responden yang menyatakan selalu menggunakan LO dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, terlihat juga bahwa 22 responden atau sebesar 53,66% dari total responden menyatakan selalu menggunakan LPSAL, 18 responden atau 43,90% dari total responden menyatakan selalu menggunakan CaLK, 17 responden atau sebesar 41,46% dari total responden menyatakan selalu menggunakan Neraca serta 7 responden atau 21,95% dari total responden menyatakan selalu menggunakan LAK dan LPE.. Untuk rasio keuangan daerah, terlihat bahwa REP merupakan rasio keuangan daerah yang paling banyak penggunaannya, dimana 30 responden atau sebesar 73,17% responden menyatakan selalu menggunakan rasio ini dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, REP merupakan rasio keuangan daerah yang paling tinggi kebermanfaatannya bagi perencanaan pembangunan daerah dibandingkan rasio keuangan lainnya. RSD merupakan rasio keuangan daerah yang paling sedikit penggunaannya, dimana hanya 10 responden atau sebesar 24,39% dari total responden yang menyatakan selalu menggunakan RSD. Dari tabel tersebut terlihat juga bahwa 26 responden atau commit to user sebesar 63,41% dari total responden menyatakan selalu menggunakan REB, 18 responden atau 43,90% dari total responden menyatakan selalu menggunakan RKD,

65


digilib.uns.ac.id

serta 11 responden atau sebesar 26,83% dari total responden menyatakan selalu menggunakan RLD atau RHTM. 3. Analisis Quartile Jika diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar maka urutan nilai dari data hasil survei untuk tingkat penggunaan dengan kategori “selalu digunakan” adalah sebagai berikut: Tabel 10 Urutan Nilai Tingkat Penggunaan LKPD dengan Kategori “Selalu Digunakan”

Nilai

6

7

7

10

11

11

17

18

18

22

26

30

31

Urutan ke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sumber: Hasil Survei Nilai quartile dari distribusi data di atas adalah sebagai berikut: 1. Nilai quartile 1 adalah nilai pada urutan ke 3 dan ke 4 yaitu dengan nilai 8,5. 2. Nilai quartile 2 adalah nilai pada urutan ke 7 yaitu dengan nilai 17. 3. Nilai quartile 3 adalah nilai pada urutan ke 10 dan ke 11 yaitu dengan nilai 24. Berdasarkan nilai quartile tersebut, maka masing-masing elemen LKPD dan rasio keuangan daerah dapat dikelompokan sebagaimana terihat pada tabel 11 berikut ini: Tabel 11 Kelompok Elemen LKPD dan Rasio Keuangan Berdasarkan Analisis Quartile

≤ Kuartil 1

≤ Kuartil 2

≤ Kuartil 3

Kuartil 3 <

LO

RSD

RKD

REB

LAK

RLD

CaLK

REP

LPE

RHTMcommit to user LPSAL Neraca


LRA

66


digilib.uns.ac.id

Jika nilai di atas quartile 3 digolongkan sebagai nilai dengan tingkat kebermanfaatan yang “sangat tinggi”, nilai di antara quartiel 2 sampai dengan quartile 3 sebagai tingkat kebermanfaatan yang “tinggi”, nilai diantara quartile 1 sampai dengan quartile 2 sebagai tingkat kebermanfaatan yang “sedang” dan nilai sampai dengan quartile 1 sebagai tingkat kebermanfaatan yang “rendah”, maka tingkat kebermanfaatan dari masing-masing elemen LKPD dan rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut: Tabel 12 Tingkat kebermanfaatan Hasil Analisis Quartile Variabel

Tingkat Kebermanfaatan

LRA

Sangat Tinggi

LPSAL

Tinggi

Neraca

Sedang

LO

Rendah

LAK

Rendah

LPE

Rendah

CaLK

Tinggi

REP

Sangat Tinggi

REB

Sangat Tinggi

RKD

Tinggi

RLD

Sedang

RSD

Sedang

RHTM

Sedang


4. Analisis Kebermanfaatan Akuntansi Akrual

to user Sebagaimana dinyatakan padacommit bab sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kebermanfaatan LKPD yang telah dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual, khususnya dalam perencanaan

67


digilib.uns.ac.id

pembangunan daerah. Jika variabel-variabel penelitian ini dikelompokan berdasarkan basis akuntansi, maka akan diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 13 Distribusi Frekuensi Data Berdasarkan Kelompok Basis Akuntansi

Variabel Basis Kas :

Selalu

Tingkat Penggunaan Sering Jarang

Tidak Pernah

N

LRA

31

9

1

0

41

LPSAL

22

17

2

0

41

REP

30

10

1

0

41

REB

26

14

1

0

41

RKD

18

13

9

1

41

127

63

14

1

205

17

10

14

0

41

LO

6

9

10

16

41

LAK

7

11

15

8

41

LPE

7

13

13

8

41

CaLK

18

16

7

0

41

RLD

11

8

19

3

41

RSD

10

9

16

6

41

RHTM

11

6

16

8

41

Jumlah

87

82

110

49

328

Jumlah

Basis Akrual : Neraca

Sumber: Hasil Survey

Terlihat pada tabel 13 di atas bahwa kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan commit to user daerah yang dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis kas mempunyai tingkat kebermanfaatan lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan sistem akuntansi berbasis akrual. Frekuensi kategori “selalu digunakan” pada kelompok akuntansi berbasis kas

68


digilib.uns.ac.id

adalah sebanyak 127 dari 205 (frekuensi maksimum yang mungkin terjadi) atau sebesar 61,957% dari frekuensi maksimum. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan frekuensi kategori “selalu digunakan” pada kelompok akuntansi berbasis akrual yang banyaknya 87 atau sebesar 26,52% dari total frekuensi maksimum yang mungkin terjadi. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa para pengguna LKPD, khususnya mereka yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, masih lebih memilih menggunakan elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi anggaran yang berbasis kas dalam pelaksanaan tugas mereka.

C. Uji Beda Hasil analisis distribusi frekuensi menunjukan adanya perbedaan kebermanfaatan atau tingkat penggunaan dari masing-masing elemen LKPD dan rasio keuangan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, terungkap pula adanya perbedaan kebermanfaatan antara kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan sistem akuntansi akrual dengan yang dihasilkan sistem akuntansi kas. Uji beda kebermanfaatan LKPD bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan kebermanfaatan LKPD tersebut merupakan sesuatu yang bersifat kebetulan saja ataukah merupakan sesuatu perbedaan yang signifikan. Jika taraf perbedaannya signifikan maka hal ini perlu menjadi perhatian bagi para penyusun LKPD maupun penyusun standar akuntansi pemerintah untuk mengusahakan agar LKPD dapat bermanfaat secara maksimal sesuai dengan tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian usaha yang telah dilakukancommit serta dana yang telah digunakan selama ini dalam to user mengimplementasikan sistem akuntansi akrual tidak sia-sia.

69


digilib.uns.ac.id

Pengujian tingkat signifikansi perbedaan kebermanfaatan dari setiap elemen LKPD dan rasio keuangan daerah akan menggunakan analisis Chi-Square. Pengujian tingkat signifikansi perbedaan kebermanfaatan kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan akuntansi akrual terhadap kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi kas akan menggunakan analisis Mann-Whitney. Penggunaan analisis non parametrik tersebut sesuai dengan yang disarankan Lukiastuti dan Hamdani (2012: 6) yang mengemukakan beberapa kondisi jika akan menggunakan analisis non parametrik yaitu antara lain variabel penelitian hanya bisa diukur dalam skala nominal atau ordinal serta jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian tidak besar. 1. Hasil Analisis Chi-square Uji Chi-Square dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi penggunaan elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah mempunyai distribusi frekuensi yang sama (seragam) antara yang satu dengan yang lain. Jika hasil uji Chi-Square menunjukan bahwa penggunaan elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah mempunyai frekuensi yang sama antara satu dengan yang lain, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan berkenaan dengan kebermanfaatan diantara elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah yang merupakan variabel penelitian ini atau perbedaan yang terjadi hanya bersifat kebetulan saja. Distribusi frekuensi kategori kebermanfaatan LKPD yang diperoleh dari hasil survei dapat dilihat pada tabel 14 halaman 70.

commit to user

70


digilib.uns.ac.id

Tabel 14 Distribusi Frekuensi Data Berdasarkan Kategori Penggunaan LKPD Kategori Penggunaan

Frekuensi

Selalu Digunakan

214

Sering Digunakan

145

Jarang Digunakan

124

Tidak Pernah Digunakan

50

Sumber: Hasil Survei Hasil analisis Chi-Square dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini: Tabel 15 Hasil Analisis Chi-square Observed N

Expected N

Residual

Selalu Digunakan

214

133,3

80,8

Sering Digunakan

145

133,3

11,8

Jarang Digunakan

124

133,3

- 9,3

50

133,3

- 83,3

Tidak Pernah Digunakan Total

533 Test Statistics Kebermanfaatan LKPD Chi-Square

102,625ª

df Asymp. Sig

3 0,000

ª 0 celss (0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 133.3.


Terlihat pada tabel 15 di atas bahwa asymp. Sig. menunjukan angka sebesar 0,000 commit to user atau tingkat probabilitas < 0,05. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan kebermanfaatan diantara elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan


71

digilib.uns.ac.id

daerah yang terjadi dalam penelitian ini bukanlah suatu perbedaan yang bersifat kebetulan. Oleh karena itu, perbedaan kebermanfaatan ini dapatlah menjadi perhatian bagi para penyusun LKPD dan para penyusun standar akuntansi serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyempurnaan prosedur pelaporan dan penyajian LKPD. 2. Hasil Analisis Mann-Whitney Uji Mann-Whitney digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan variabilitas nilai data dari dua kelompok sampel atau dua kelompok variabel yang ditentukan secara independen (Lukiastuti dan Hamdani, 2012: 159). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua kelompok variabel yaitu kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi berbasis kas dan kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual. Distribusi frekuensi untuk kategori “selalu digunakan” berdasarkan kelompok variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 16 halaman 72. Hasil penghitungan Mann-Whitney sebagaimana terlihat pada tabel 17 halaman 72 menunjukan nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,004 atau tingkat probabilitas < 0,05. Hasil tersebut berarti secara signifikan terdapat perbedaan variabilitas nilai atas data dua kelompok variabel yang diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan kebermanfaatan antara kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi berbasis kas dengan kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual bukanlah suatu perbedaaan yang bersifat kebetulan. commit to user

72


digilib.uns.ac.id

Tabel 16 Distribusi Frekuensi Kategori Selalu Digunakan Variabel

Selalu Digunakan

LRA LPSAL REP REB RKD CaLK Neraca RLD RHTM RSD LAK LPE LO Sumber: Hasil Survei

Kelompok Variabel

31 22 30 26 18 18 17 11 11 10 7 7 6

Basis Kas Basis Kas Basis Kas Basis Kas Basis Kas Basis Akrual Basis Akrual Basis Akrual Basis Akrual Basis Akrual Basis Akrual Basis Akrual Basis Akrual

Tabel 17 Hasil Analisis Mann-Whitney Ranks

Frekuensi Selalu Digunakan

Basis Akuntansi Kas

N

Sum of Ranks

5

Mean Rank 10,90

Akrual

8

4,56

36,50

Total

13

Test Statistics* Mann-Whitney U

Elemen LKPD 0,500

Wilcoxon W

36,500

Z

-2,866

Asymp.Sig. (2-tailed) Exact Sig. [2 x (1-tailed Sig.)] commit to user

ª

Not Corrected for ties * Grouping Variables: Basis Akuntansi


0,004 0,002ª

54,50

73


digilib.uns.ac.id

D. Analisis Kualitatif Di dalam kuesioner penelitian selain pertanyaan mengenai tingkat penggunaan elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah terdapat pula pertanyaan mengenai kekurangan apa saja yang ada pada LKPD selama ini bagi pelaksanaan tugas penyusunan rencana pembangunan daerah serta pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan guna mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian berkenaan dengan kekurangan apa saja yang terdapat pada LKPD dan apa saja yang sebaiknya dilakukan agar LKPD dapat lebih bermanfaat, khususnya bagi perencanaan pembangunan daerah. Dari 119 kepala Bappeda kabupaten/kota di pulau Jawa dan Madura yang dikirimi kuesioner, sebanyak 41 kepala Bappeda memberikan respon dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lengkap. Setelah dilakukan kompilasi terhadap jawaban-jawaban yang masuk, maka dapat disajikan informasi sebagaimana terlihat pada tabel 18 halaman 74, tabel 19 halaman 76 dan tabel 20 halaman 77. Dari tabel 18 halaman 74 terungkap bahwa sebesar 28 responden atau sebesar 68,29% dari total responden menyatakan bahwa LKPD belum secara penuh mengungkapan informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan pembangunan. Kemudian terdapat 13 responden atau sebesar 31,71% dari total responden yang menyatakan bahwa LKPD tidak dapat diakses/diperoleh dengan mudah dan tidak tersedia tepat waktu, 12 responden atau sebesar 29,27% dari total responden menyatakan bahwa masih rendahnya keakuratan informasi pada LKPD, 11 responden atau sebesar 26,83% dari total responden menyatakan commit to user bahwa tidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga banyak informasi yang ada pada LKPD yang tidak didukung dokumen-dokumen sumber secara lengkap serta terdapat 7

74


digilib.uns.ac.id

responden atau sebesar 17,07% dari total responden yang menyatakan bahwa LKPD tidak mampu menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi.

Tabel 18 Kekurangan LKPD Bagi Perencanaan Pembangunan Daerah Jenis Kekurangan

Frekuensi Jawaban

N

28

41

2. LKPD tidak dapat diakses/diperoleh dengan mudah dan tidak tersedia tepat waktu.

13

41

3. Masih rendahnya keakuratan informasi pada LKPD…

12

41

4. Tidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga banyak informasi yang ada pada LKPD yang tidak didukung dokumen-dokumen sumber secara lengkap.

11

41

5. Ketidakmampuan LKPD dalam menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi.

7

41

1. LKPD belum secara penuh mengungkapan informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan pembangunan.


Hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa sebagian besar responden merasakan bahwa LKPD yang dihasilkan selama ini kurang mengungkapkan informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas mereka dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Hasil survei ini perlu menjadi perhatian penting bagi para penyusun standar akuntansi pemerintah dikarenakan para responden ini merupakan salah satu kelompok pengguna LKPD yang diharuskan melakukan analisis LKPD dalam pelaksanaan tugastugasnya. Dari tabel 19 halaman 76 terungkap bahwa memang terdapat keinginan dari commit to user sejumlah responden agar pada LKPD ditambahkan beberapa informasi lain guna meningkatkan kebermanfaatan LKPD bagi pelaksanaan tugas mereka. Sebanyak 48,78% responden menyatakan agar pada LKPD ditambahkan informasi non keuangan


75

digilib.uns.ac.id

yang pada dasarnya berupa segala informasi berkenaan dengan kondisi daerah selain kondisi keuangan daerah yang antara lain informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan prioritas daerah, informasi mengenai kondisi daerah seperti jumlah penduduk, struktur penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, kondisi wilayah, kekayaan alam daerah ataupun informasi mengenai sarana-sarana yang dimiliki pemerintah daerah saat ini dan kebutuhan sarana-sarana yang seharusnya dipenuhi. Termasuk kategori informasi non keuangan adalah informasi berupa hasil analisis non keuangan seperti rasio jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, rasio jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan, rasio luas wilayah dengan sarana transportasi serta prediksi kebutuhan sarana-sarana daerah di masa depan. Sebanyak 36,59% responden menyatakan agar LKPD perlu ditambahkan hasil analisis non keuangan tersebut. Selain itu, terdapat pula 19,51% responden yang menyatakan agar LKPD perlu ditambahkan informasi non keuangan lainnya berupa pencapaian kinerja output dari kegiatan dan pencapaian kinerja outcome dari program pada masing-masing unit atau satuan kerja yang ada. Dari tabel 19 juga terungkap bahwa terdapat sejumlah LKPD yang belum dilengkapi dengan hasil analisis laporan keuangan yang penting seperti rasio-rasio keuangan daerah, analisis prediksi kondisi keuangan daerah di masa depan maupun analisis kondisi keuangan daerah yang seharusnya dicapai di masa depan. Sebanyak 36,59% responden menyatakan perlunya tambahan informasi berupa hasil-hasil analisis keuangan tersebut. Selain berupa penambahan informasi commit topada userLKPD, hal lainnya yang oleh para responden dirasakan perlu untuk dilakukan guna meningkatkan kebermanfaatan LKPD bagi pelaksanaan tugas mereka, sebagaimana terlihat pada tabel 20 halaman 77, yaitu

76


digilib.uns.ac.id

berupa pembentukan unit arsip data akuntansi dan pengelolaan keuangan, pembentukan unit pengendalian internal dan peningkatan kuantitas dan kualitas serta perbaikan kebijakan mutasi pegawai yang bertanggung jawab terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Oleh karena para responden merupakan pihak yang selama ini menggunakan LKPD maka hasil survei ini dapatlah dijadikan sebagai salah satu acuan bagi perbaikan proses akuntansi pemerintah daerah. Dengan demikian, LKPD yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi para pengguna, khususnya bagi perencanaan pembangunan daerah. Tabel 19 Informasi yang Perlu Ditambahkan pada LKPD Jenis Informasi

Frekuensi Jawaban

N

1. Informasi non keuangan yang antara lain menjelaskan kebijakan-kebijakan dan prioritas daerah selama ini, menjelaskan kondisi daerah seperti jumlah penduduk, struktur penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, kondisi wilayah, kekayaan alam daerah serta menjelaskan sarana-sarana yang dimiliki pemerintah daerah.

20

41

2. Informasi hasil analisis laporan keuangan yang penting seperti rasio-rasio keuangan daerah, prediksi kondisi keuangan daerah di masa depan serta kondisi keuangan daerah yang seharusnya dicapai.

17

41

3. Informasi hasil analisis non keuangan seperti rasio jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, rasio jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan, rasio luas wilayah dengan sarana transportasi serta prediksi kebutuhan sarana-sarana daerah di masa depan.

15

41

4. Informasi mengenai pencapaian kinerja output dari kegiatan dan pencapaian kinerja outcome dari program pada masing-masing unit atau satuan kerjatoyang commit userada.

8

41


77


digilib.uns.ac.id

Terlihat pada tabel 20 bahwa sebanyak 46,34% responden menyatakan perlu dibentuknya unit arsip data akuntansi dan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah guna menjamin tersedianya dokumen-dokumen sumber sebagai pendukung serta guna menjamin kemudahan akses LKPD. Selain itu, 36,59% menyatakan perlu dibentuknya unit pengendalian internal yang secara khusus mengawasi proses akuntansi pemerintahan daerah guna menjamin konsistensi, integrasi dan akurasi dan sebanyak 29,27% response menyatakan perlunya peningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta perbaikan kebijakan mutasi pegawai terkait tanggung jawab proses akuntansi dan pelaporan keuangan guna menjamin disusunnya LKPD secara tepat waktu. Tabel 20 Tindakan Lainnya Yang Perlu Dilakukan Dalam Proses Akuntansi Jenis Tindakan

Frekuensi Jawaban

N

1. Dibentuknya unit arsip data akuntansi dan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah guna menjamin tersedianya dokumen-dokumen sumber sebagai pendukung serta guna menjamin kemudahan akses LKPD.

19

41

2. Dibentuknya unit pengendalian internal yang secara khusus mengawasi proses akuntansi pemerintahan daerah guna menjamin konsistensi, integrasi dan akurasi.

15

41

3. Ditingkatkannya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta perbaikan kebijakan mutasi pegawai terkait tanggung jawab proses akuntansi dan pelaporan keuangan guna menjamin disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu.

12

41


commit to user

78


digilib.uns.ac.id

E. Pembahasan Hasil Analisis Analisis yang dilakukan terhadap data hasil survei pada dasarnya ditujukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada bab satu. Terdapat 6 pertanyaan dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimanakah kebermanfaatan dari masingmasing elemen LKPD dan rasio keuangan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dari analisis statistik deskriptif dan analisis distribusi frekuensi terlihat adanya perbedaan tingkat kebermanfaatan diantara elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah. Tabel 21 halaman 79 memperlihatkan urutan peringkat kebermanfaatan elemen LKPD dan rasio keuangan daerah hasil dari analisis statistik deskriptif. Terlihat pada tabel ini jika LRA, REP dan REB, yang merupakan elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi anggaran, mempunyai kebermanfaatan sangat tinggi. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Jorge et al (2008) dan Nogueira et al (2013) yang mengungkapkan bahwa laporan anggaran yang masih berbasis kas adalah laporan yang paling sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan para manajer pemerintahan daerah. Akan tetapi, hasil tersebut sedikit berbeda dengan hasil penelitian Jorge et al (2008) yang menemukan bahwa Degree of Expenditure Execution atau Rasio Efisiensi Belanja (REB) merupakan rasio keuangan daerah yang paling banyak digunakan. Pada penelitian ini terlihat bahwa dalam proses

commit to user perencanaan pembangunan daerah di Indonesia penggunaan REP lebih banyak dibandingkan REB.

79


digilib.uns.ac.id

Selain itu, hasil statistik deskriptif juga menunjukan bahwa LO, LPE dan LAK mempunyai tingkat kebermanfaat yang rendah. LO sendiri mempunyai rata-rata penggunaan yang paling rendah dibandingkan elemen LKPD dan rasio keuangan lainnya. Kemungkinan besar terjadinya hal ini karena LO merupakan elemen LKPD yang baru diperkenalkan pada PP No. 71 tahun 2010 sehingga belum dikenal luas diantara para pejabat pemerintahan daerah atau banyaknya daerah kabupaten/kota yang belum membuat LO. Untuk memastikan kemungkinan tersebut, disarankan agar dilakukan penelitian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan PP No. 71 tahun 2010 pada seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia.

Tabel 21 Peringkat Kebermanfaatan Elemen LKPD dan Rasio Keuangan Daerah Berdasarkan Data Statistik Deskriptif Variabel

Mean

Frekuensi

Tingkat Kebermanfaatan

LRA

3,73

31

Sangat Tinggi

REP

3,71

30

Sangat Tinggi

REB

3,61

26

Sangat Tinggi

LPSAL

3,49

22

Tinggi

CaLK

3,27

18

Tinggi

RKD

3,17

18

Tinggi

Neraca

3,07

17

Sedang

RLD

2,66

11

Sedang

RSD

2,56

10

Sedang

RHTM

2,49

11

Sedang

LPE

2,46

7

Rendah

LAK

2,41

7

Rendah

LO

2,12


commit to6user

Rendah


2.

80

digilib.uns.ac.id

Jawaban atas pertanyaan mengenai adakah perbedaan kebermanfaatan yang signifikan dari elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Hasil uji beda dengan analisis Chi-Square menunjukan adanya perbedaan kebermanfaatan yang signifikan diantara elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kenyataan tersebut memberikan arti bahwa lebih tingginya kebermanfaatan LRA, REP maupun REB dibandingkan elemen LKPD dan rasio keuangan yang lainnya bukanlah sesuatu keadaan yang bersifat kebetulan saja. Begitu pula dengan lebih rendahnya kebermanfaatan LO, LAK dan LPE dibandingkan elemen LKPD dan rasio keuangan yang lain juga bukanlah sesuatu keadaan yang bersifat kebetulan. Kenyataan ini dapatlah dijadikan sebagai suatu perhatian dan acuan bagi para penyelenggara proses akuntansi pemerintah daerah dan penyusun LKPD serta bagi para penyusun standar akuntansi pemerintah dalam meningkatkan kebermanfaatan LKPD. Dengan semakin meningkatnya kebermanfaatan LKPD terutama elemenelemen LKPD yang dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis akrual maka tidak siasia lah segala usaha dan sumber dana yang telah dikeluarkan dalam proses implementasi akuntasi akrual di Indonesia. Selain itu, kenyataan yang mengungkapkan lebih tingginya kebermanfaatan REP dibandingkan REB maupun rasio keuangan lainnya dapat pula dijadikan suatu indikasi bahwa pencapaian target penerimaan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pencapaian target belanja. Meskipun belum ada penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara lebih tinggnya kebermanfaatan REP dibandingkan REB commit to user dalam proses perencanaan pembangunan terhadap permasalahan SilPA sebagaimana yang terlihat pada tabel 1 halaman 7, namun demikian terdapat kemungkinanan bahwa SilPA yang cukup besar dan selalu terjadi dari tahun ke tahun selama ini


81

digilib.uns.ac.id

diakibatkan oleh para penentu kebijakan publik pada pemerintahan daerah yang lebih memprioritaskan pencapaian target penerimaan dibandingkan belanja. Penelitian selanjutya dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara frekuensi penggunaan suatu informasi keuangan daerah dalam proses perencanaan daerah dengan besarnya SilPA yang terjadi. 3.

Jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimanakah kebermanfaatan dari kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual jika dibandingkan dengan kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi berbasis kas dalam proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dari tabel 21 halaman 79 terlihat bahwa elemen-elemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntansi anggaran yang masih berbasis kas mempunyai kebermanfaatan yang tinggi. Elemen LKPD dan rasio keuangan daerah berupa LRA, REP, REB, LPSAL dan RKD, yang dihasilkan dari akuntansi anggaran, menempati urutan kebermanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan elemenelemen LKPD dan rasio-rasio keuangan daerah yang lainnya yang dihasilkan dari akuntansi keuangan yang sudah berbasis akrual. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Adriani et al (2010) dan Sousa et al (2013) yang mengungkapkan bahwa informasi akuntansi berbasis akrual lebih bermanfaat dibandingkan informasi akuntansi berbasis kas. Adriani et al (2010) berpendapat bahwa masalah kebermanfaatan suatu sistem akuntansi yang baru diimplementasikan merupakan suatu fungsi dari familiaritas dan tingkat pengalaman. Pendapat tersebut muncul sehubungan dengan hasil penelitian Jones dan Puglisi (Jones dan Puglisi, 1997, dalam Adriani et al, 2010) yang hasilnya

commit to user berbeda dengan penelitian Adriani et al (2010) dimana akuntansi kas masih lebih bermanfaat dibandingkan dengan akuntansi akrual. Meskipun Jones dan Puglisi meneliti hal yang sama dan pada daerah yang sama dengan peneltian yang dilakukan


82

digilib.uns.ac.id

oleh Adriani et al (2010) tetapi terdapat perbedaan tahun dilakukannya penelitian tersebut dan hal inilah yang diyakini oleh Adriani et al (2010) sebagai penyebab perbedaan hasi penelitian. Penelitian Jones dan Puglisi dilakukan pada tahun 1997 yang pada waktu itu implementasi akuntansi akrual belum menyebar secara luas di Australia, sedangkan penelitian Adriani et al (2010) dilakukan pada tahun 2010 dimana implementasi akuntansi akrual sudah dalam tahapan yang lebih maju dan telah dilakukan secara luas oleh pemerintah-pemerintah daerah di Australia. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kemungkinan besar bahwa kebermanfaatan akuntansi akrual dalam proses perencanaa pembangunan daerah di Indonesia akan semakin meningkat di tahun-tahun depan sejalan dengan semakin pahamnya dan semakin banyaknya pengalaman dari para pejabat dan pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap sistem akuntansi akrual ini. Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk dilakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, tetapi dilakukan pada tahun-tahun depan untuk membuktikan kebenaran pendapat Adriani et al (2010) tersebut. 4.

Jawaban pertanyaan mengenai adakah perbedaan kebermanfaatan yang signifikan dari kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari akuntasi berbasis kas dengan yang dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual dalam proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Hasil uji beda dengan menggunakan analisis Mann-Whitney menunjukan bahwa perbedaan kebermanfaatan antara kelompok elemen LKPD dan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis kas dengan yang dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis akrual merupakan perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa perbedaan commit to user kebermanfaatan tersebut bukanlah perbedaaan yang bersifat kebetulan saja. Oleh karena itu, hasil analisis ini dapatlah menjadi perhatian dan acuan bagi para penyelenggara proses akuntansi pemerintah


83

digilib.uns.ac.id

daerah dan penyusun LKPD serta bagi para penyusun standar akuntansi pemerintah dalam meningkatkan kebermanfaatan LKPD. Dengan demikian segala usaha dan sumber dana yang telah dikeluarkan dalam proses implementasi akuntasi akrual di Indonesia bukanlah suatu tindakan yang sia-sia. 5.

Jawaban atas pertanyaan mengenai kekurangan apa saja yang ada pada LKPD bagi proses penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota. Hasil survei memperlihatkan kekurangan-kekurangan LKPD yang ada selama ini yang dirasakan oleh para responden dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: a. LKPD yang dihasilkan selama ini belum secara penuh mengungkapan informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan pembangunan. b. Ketidakmampuan LKPD dalam menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi. c. Tingkat akurasi informasi yang disajikan dalam LKPD masih rendah. d. Tidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga LKPD tidak didukung dokumen-dokumen sumber secara lengkap. e. LKPD tidak dapat diakses dengan mudah dan tidak tersedia secara tepat waktu.

6.

Jawaban pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan agar LKPD dapat lebih bermanfaat bagi proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada LKPD, para responden menyatakan perlunya dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Guna mengatasi masalah kurangnya pengungkapan di dalam LKPD, maka pada LKPD agar ditambahkan informasi antara lain:

commit to user kebijakan-kebijakan dan prioritas 1) Informasi non keuangan yang menjelaskan daerah, yang menjelaskan kondisi daerah seperti jumlah penduduk, struktur penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran,

84


digilib.uns.ac.id

kondisi wilayah, kekayaan alam daerah ataupun yang menjelaskan saranasarana yang dimiliki pemerintah daerah. 2) Informasi hasil analisis laporan keuangan yang penting seperti rasio-rasio keuangan daerah, prediksi kondisi keuangan daerah di masa depan serta kondisi keuangan daerah yang seharusnya dicapai. 3) Informasi hasil analisis non keuangan seperti rasio jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, rasio jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan, rasio luas wilayah dengan sarana transportasi serta prediksi kebutuhan sarana-sarana daerah di masa depan. 4) Informasi mengenai pencapaian kinerja output dari kegiatan dan pencapaian kinerja outcome dari program pada masing-masing unit atau satuan kerja. b. Guna mengatasi masalah konsistensi, integrasi dan akurasi maka perlu dibentuk unit pengendalian internal yang secara khusus mengawasi proses akuntansi pemerintahan daerah. c. Dibentuknya unit arsip data akuntansi dan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah

guna

menjamin

tersedianya

dokumen-dokumen

sumber

sebagai

pendukung serta guna menjamin kemudahan akses LKPD. d. Ditingkatkannya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta perbaikan kebijakan mutasi pegawai terkait tanggung jawab proses akuntansi dan pelaporan keuangan guna menjamin disusunnya LKPD secara tepat waktu.

commit to user

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. A. Uji Validitas dan Reliabilitas

Recommend Documents