BAB III UPAYA DAN KENDALA REKONSILIASI KONFLIK PORTO-HARIA Konflik Porto-Haria yang mewujud dalam aksi kekerasan kolektif telah menelan korban jiwa dan materi yang cukup banyak dari masyarakat Porto-Haria. Pertanyaan yang muncul terhadap realita konflik yang terjadi adalah “Mengapa konflik Porto-Haria terus terjadi?”, “Apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya menanggulangi konflik tersebut?”, “Bagaimana peran gereja dalam upaya mewujudkan perdamaian di Porto-Haria?”, “Faktor-faktor apa yang berperan di dalamnya?”, “Adakah pihak yang secara sengaja memainkan faktor-faktor tersebut?”, “Kalau ada, siapa mereka?”, “Apa motif dan tujuan pihak-pihak tersebut?”. Dalam Bab III ini penulis tidak bermaksud mengungkapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara menyeluruh dan tuntas. Bab ini juga tidak dimaksud untuk memuat kronologi konflik Porto-Haria dari waktu ke waktu secara lengkap, tetapi ada beberapa hal yang dirasa perlu untuk digambarkan dan/ atau dikutip. Bab ini hanya bermaksud mengungkapkan dan menjelaskan peran GPM dalam proses rekonsiliasi konflik yang terjadi di Porto-Haria.
3.1. Peran Gereja dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian di Porto-Haria Konflik adalah bagian inheren dari perkembangan masyarakat. Konflik antara Negeri Porto dan Negeri Haria sangat membingungkan semua orang, karena seluruh masyarakat
33
kedua negeri ini menganut agama Kristen. Suatu keyakinan yang mencuat dalam konflik yang berkepanjangan ini adalah masalah tanah atau batas negeri. GPM sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat kedua negeri, melakukan berbagai upaya dalam proses mewujudkan rekonsiliasi. Upaya-upaya yang dilakukan GPM guna mewujudkan perdamaian antara Negeri Porto dan Haria adalah:
1. Kunjungan dari Rumah ke Rumah Pada tahun 2002, gereja telah memulai upaya rekonsiliasi dan melakukan pergumulan. Dalam proses ini, pimpinan Sinode turun ke Negeri Porto-Haria, untuk mengadakan kunjungan keluarga dari rumah ke rumah bersama seluruh pendeta di Lease (Pulau Saparua, Haruku dan Nusa Laut). Saat itu GPM sudah siap untuk meletakkan salib dan tugu perdamaian di batas kedua negeri, tetapi berhubung saat itu belum ada batas, maka ada pihak yang tidak puas atau keberatan dengan penempatan batas tersebut. Sehingga pihak yang keberatan melihat tugu perdamaian tersebut bukan sebagai tanda bahwa mereka telah mengangkat janji untuk berdamai di hadapan Tuhan, melainkan hanya sekedar sebagai pembatas, sehingga konflik kembali terjadi.1 Upaya rekonsiliasi ini tertunda karena adanya beda pemahaman, pengertian umat dan adanya ego anak Negeri yang begitu kuat, sehingga butuh waktu untuk menyukseskannya.2
1 Hasil wawancara dengan Pdt. Jefry Salato Leatemia (Ketua Majelis Jemaat Haria) pada tanggal 18 Agustus 2015. 2 Hasil wawancara dengan Pdt. Samuel Tahalele (Ketua Majelis Jemaat Porto) pada tanggal 19 Agustus 2015.
34
2. Bimbingan Khusus
Dalam rangka meredam konflik Porto-Haria maka atas prakarsa Sinode GPM, gereja telah melakukan bimbingan dan jenis bimbingannya tidak dilakukan secara umum, melainkan dilakukan dengan cara melakukan perkunjungan dari rumah ke rumah baik untuk Jemaat Porto maupun Jemaat Haria. Bimbingan ini dilakukan oleh semua Pendeta Jemaat Se-Klasis Pulau-pulau (PP) Lease dan dilakukan selama 4 (empat) hari. Materi pembinaannya antara lain3: Mengajak warga jemaat agar sedapat mungkin bisa meredam emosi, dan jangan sekali-kali terpengaruh oleh isu-isu negative yang sementara berkembang. Pengorbanan Yesus Kristus merupakan motivasi bagi warga gereja untuk mengorbankan tenaga dan pikiran pada hal-hal yang positif. Dengan kata lain, jemaat harus ikut berperan untuk mengajak orang lain untuk menghindar dari tindakan-tindakan anarkis yang tanpa disadari telah memecah tubuh Kristus. Mempersiapkan jemaat untuk terlibat dalam pergumulan bersama kedua negeri yang berkonflik, selanjutnya kegiatan pertemuan tersebut diakhiri dengan pergumulan para Pendeta Se-Klasis PP Lease di perbatasan Porto dan Haria. GPM tidak memiliki pedoman penyelesaian konflik yang sudah tertulis atau tersusun dalam satu buku baku. Tetapi cara penyelesaian konflik itu lebih banyak dititikberatkan pada pelayanan yang didaratkan kepada semua umat atau sekmen bina
3
Hasil wawancara dengan Pdt. Jefry Salato Leatemia, Ibid,. 35
serta membangun jaringan kerjasama dengan orang lain untuk melakukan pelatihan-pelatihan dalam penanganan konflik komunal.4 Dalam ketetapan sidang Sinode GPM ditetapkan sebuah piagam penegasan sikap Sinode GPM terhadap dan di dalam konflik. Dalam piagam tersebut dikatakan bahwa : Tragedi Kemanusiaan ini juga tidak dapat dipahami hanya semata-mata secara sederhana sebagai suatu rencana Allah, yang harus diterima dengan pasrah. Sebab Sinode GPM meyakini, bahwa sesuai dengan hakekatnya, Allah tidak punya rencana jahat kepada manusia ciptaanNya. Bahwa Allah yang berhak memiliki hak pembalasan tidak membalas kejahatan (dosa) dengan kejahatan. Oleh karena itu Sinode GPM meyakini pula, bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah suatu perbuatan manusia yang harus dilawan. Bahwa pertobatan dan pembaharuan demi pembebasan dan pemberdayaan umat harus berwujud perlawanan terhadap segala bentuk kejahatan dan struktur-struktur ketidakadilan. Namun perlawanan ini harus dilandasi dengan prinsip-prinsip cinta kasih.5
Berdasarkan point kedua dalam piagam penegasan sikap tersebut Sinode GPM juga memahami bahwa tragedi kemanusiaan yang terjadi itu juga bukan semata-mata diterima sebagai suatu rencana Allah terhadap dosa manusia, karena bagi Sinode GPM Allah sendiri tidak punya rencana jahat terhadap umat ciptaanNya. Tragedi kemanusiaan dilihat sepenuhnya sebagai perbuatan manusia yang harus dilandasi dengan prinsip-prinsip cinta kasih. Untuk penanganan konflik komunal, model bimbingan GPM dilakukan dengan menggunakan modul. Modul yang dimaksud di sini bukan berarti modul yang menjadi dasar hukum untuk Pelaksanaan Pembinaan, tetapi dilakukan atas petunjuk 4 5
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Samuel Tahalele, Ibid,. Piagam Penegasan Sikap Sinode GPM, Point ke II. 36
Klasis lewat kedua Pendeta Porto dan Haria sehingga membutuhkan kekreatifan dari peserta, ada arahan, bimbingan tentang apa penyebab konflik, isu kunci dalam konflik, ceramah, bacaan, video, drama, musik dan gambar. GPM memberikan bimbingan khusus yang berhubungan dengan konflik komunal, melatih majelis dan semua simpul pelayanan (organisasi perempuan, laki-laki dan lain-lain). Bimbingan ini dilakukan dengan mengadakan pendekatan-pendekatan dari atas, di mana para pendeta berusaha membangun kesadaran dari bawah (bottom up) karena GPM menganut paham Presbiterial Sinodal. Gereja melihat bahwa sesuatu yang datang dari atas dan bersifat memaksa, tidak akan tertanam dalam hati tiap orang, dan konflik bisa tetap meletup sewaktu-waktu. Gereja membangun kesadaran bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak baik dan hanya menimbulkan kerugian pada kedua pihak yang berkonflik. Bimbingan ini merupakan inisiatif Majelis Porto-Haria yang kemudian bekerja sama dengan Klasis dan meminta petunjuk dari Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode. 6 Yang dibimbing adalah seluruh sekmen bina umat, misalnya: pengasuh, Wadah Pelayanan Perempuan (WAPEPE), Wadah Pelayanan Laki-laki (WAPELA), Angkatan Muda (AM), anak-anak sekolah (SMP dan SMA), supir mobil, ojek, pembawa speed boat, orang-orang yang rentan (kelompok pemabuk, penjudi, orang yang malas beribadah), Majelis Jemaat dan Pemerintah Negeri. 7 Prosesnya dilakukan lewat khotbah, ceramah, diskusi, bimbingan, pastoralia pendekatan bagi mereka yang rentan, mengisi pikiran-pikiran mereka dengan hal-hal
6 7
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Jefry Salato Leatemia, Ibid,. Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Samuel Tahalele, Ibid,. 37
yang bermanfaat.8 Proses ini dilakukan sejak Bulan September 2012 dan tidak ada kendala.
3. Ritual Keagamaan Agama mengandung kekuatan sosial dan cita-cita sosial. Di mana ada kohesi sosial, maka kemungkinan besar kohesi sosial itu diungkapkan secara keagamaan. Upacara-upacara keagamaan merupakan tingkah laku kolektif yang menghubungkan individu
dengan
kelompok
kepercayaan-kepercayaan
di
sosial
yang
dalam
lebih
agama
luas. tidak
Sementara lain
itu,
daripada
representasi-representasi kolektif atau makna-makna yang dihayati bersama di dalam kelompok yang mengungkapkan sesuatu yang penting tentang kelompok tersebut.9 Ritus-ritus diselenggarakan untuk meningkatkan kesatuan di dalam kelompok itu. Melalui upacara-upacara keagamaan, para pemeluk agama diperingatkan akan nilai-nilai dan kewajiban-kewajiban yang menyatukan mereka. Oleh sebab itu, penyelenggaraan ritus-ritus keagamaan secara terus-menerus merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kohesi sosial di dalam kelompok agama tersebut.10 Sebagian besar masyarakat kedua negeri yang berkonflik adalah anggota jemaat GPM. Upaya GPM/gereja terkait dengan misi gereja-gereja untuk mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah berupa pelaksanaan tugas untuk ikut mengusahakan terwujudnya suatu kehidupan yang damai, penuh kasih dan keutuhan ciptaan. Terkait
8
Ibid. Bernard Raho SVD, Agama dalam Perspektif Sosiologi (Jakarta: Obor, 2013), 103. 10 Ibid,. 118. 9
38
dengan upaya-upaya gereja, maka dengan demikian upaya gereja dalam menanggulangi konflik Porto-Haria selama ini bukan dengan kekerasan (violence) melainkan tanpa kekerasan (non-violence). Dalam upayanya untuk mewujudkan suatu perdamaian di antara kedua negeri, para pendeta dari kedua negeri dipanggil Klasis untuk mengadakan “Ritual Keagamaan”. Ritual keagamaan yang dilakukan di kedua Jemaat Porto dan Haria setelah memperoleh petunjuk Klasis antara lain11: a.
Mengadakan koinonia antar wadah-wadah pelayanan untuk anak remaja, wadah pelayanan perempuan (WAPEPE), Angkatan Muda (AM) dan Wadah Pelayanan Laki-laki (WAPELA) yang pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran. Dengan kata lain, apabila ibadah minggu ini bertempat di Porto, maka jemaat Haria ke Porto, begitupun sebaliknya.
b.
Memfungsikan kembali wadah organisasi Porto-Haria yang dikenal dengan nama Kring PI PELITA setelah mandek 10 tahun lalu, di mana pengurus organisasinya terdiri atas Jemaat Porto dan Haria.
c.
Wadah-wadah pelayanan yang berkoinonia dipimpin oleh Pendeta kedua jemaat secara bergiliran kecuali untuk Anak-Remaja dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang (KASUBID) Anak Remaja Klasis PP Lease, yang materinya lebih banyak ke perlombaan mewarnai gambar, kecepatan dan ketepatan membuka Alkitab dan rekreasi.
11
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Jefry Salato Leatemia, Ibid,. 39
Gereja melihat proses kedamaian ini juga merupakan peran dari TNI-POLRI, namun gereja lebih yakin bahwa proses ini terjadi karena adanya pergumulan antara Pendeta, Raja, Saniri, dan seluruh jemaat. Sehingga sebelum tanggal 27 Desember 2013 tepatnya sehari sebelum hari perdamaian, juga diadakan suatu pergumulan khusus yang dipimpin oleh Ketua Sinode.12 4. Membangun Jaringan dengan Pemerintah Resolusi konflik dan pembangunan perdamaian adalah upaya untuk menyudahi konflik dengan cara-cara damai atau tanpa kekerasan. Pihak-pihak yang bertikai seringkali tidak melihat jalan keluar untuk menghentikan konflik mereka, oleh karena itu, uluran tangan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (masyarakat sipil), aparat keamanan, pimpinan organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat sangat diharapkan. Berbagai cara dapat digunakan untuk mencapai perdamaian seperti pemaksaan dengan kekuatan senjata dan politik, perundingan, negosiasi dan diplomasi.13 Menurut Tahalele: Untuk penyelesaian konflik tidak mungkin gereja bekerja sendiri, karena itu membutuhkan kerjasama dengan pemerintah, membangun relasi, cakapan bersama, diskusi bersama karena masing-masing punya jalur kerja yang harus dipadukan untuk menyelesaikan konflik.14
Gereja sadar bahwa untuk menyelesaikan konflik, gereja tidak mampu bekerja sendiri. Gereja membutuhkan kerjasama dengan pemerintah untuk membangun relasi
12
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Samuel Tahalele, Ibid. Tamrin Amal Tamagola, dkk. Editor: Alpha Amirrachman, Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso (Jakarta Selatan: International Center for Islam and Pluralism, 2007), 335. 14 Hasil wawancara dengan Bpk. Pdt. Samuel Tahalele, Ibid,. 13
40
dan diskusi bersama karena masing-masing pihak memiliki cara kerja yang harus dipadukan untuk menyelesaikan konflik. Gereja membangun jaringan dengan pemerintah sejak tahun 2012. Ini merupakan inisiatif gereja dan pemerintah. Di mana unsur pemerintah yang terlibat adalah Gubernur, Bupati, Camat, pemerintah desa, Komisi Nasional (KOMNAS) Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Maluku, Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan semua stakeholder lainnya. 15 Karel Alberth Ralahalu yang saat konflik menjabat sebagai Gubernur Maluku berulang kali berkunjung ke kedua negeri serta berdialog dengan seluruh warganya, melakukan mediasi antara pemuka masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda kedua negeri, termasuk para Raja se-Pulau Saparua guna membicarakan solusi penyelesaian dan perdamaian, tetapi konflik tak kunjung berakhir. Begitu pun mediasi dan sosialisasi yang dilakukan tokoh agama termasuk Ketua Sinode GPM bersama warga kedua desa, tak kunjung membuahkan hasil. Dalam proses perdamaian ini TNI - POLRI sangat berperan aktif. Keberadaan Yonif 731 KABARESI yang bertugas di Porto dan Haria merupakan intruksi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah16: - Mengarahkan masyarakat kedua negeri untuk menyerahkan alat-alat perang sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu dalam 10 hari.
15 Hasil wawancara via telepon dengan Pdt. Bpk, Samuel Tahalele dan Pdt. Bpk. Jefry Salato Leatemia, pada tanggal 19 Oktober 2015. 16 Hasil wawancara via telepon dengan Bpk. Nus Tamaela, anggota jemaat Negeri Haria pada tanggal 19 November 2015.
41
- Mengadakan sweeping alat-alat perang di Negeri Porto dan Haria dengan melibatkan satuan BRIMOB yang ditempatkan di Saparua. - Memberlakukan jam malam. Batas waktu untuk masyarakat beraktifitas sampai dengan pukul 20.00 WIT (jam 8 malam). - Berpatroli setiap pagi, siang dan malam hanya untuk mengamati berbagai aktivitas masyarakat. - Memberikan perhatian khusus kepada para pemakai Minuman Keras (MIRAS) terutama pada kalangan pemuda kedua negeri. Menurut pengamatan mereka MIRAS-lah yang merupakan pemicu terjadinya konflik. TNI ditempatkan di Porto-Haria sejak tahun 2013. Aparat TNI dan POLRI yang bertugas di wilayah tersebut secara continue melakukan sweeping serta melakukan pendekatan-pendekatan dan himbauan agar warga kedua negeri bersedia menyerahkan senjata tajam, senjata api rakitan, bahan peledak maupun amunisi yang masih disimpan. Selain itu, juga dibentuk Tim 10 yang beranggotakan masing-masing 5 orang tokoh masyarakat dari kedua negeri dan perlombaan-perlombaan. Salah satu perlombaan yang disponsori Yonif 731 KABARESI adalah lomba gerak jalan cepat yang diikuti oleh 64 regu yang setiap regunya terdiri dari 10 (sepuluh) orang yakni 5 (lima) orang dari Porto dan 5 (lima) orang dari Haria. 17 Kehadiran TNI - POLRI di
17
Hasil wawancara dengan Bpk. Wellem Manuhuttu (Sekretaris Negeri Haria), pada tanggal 26 April 2015. 42
kedua negeri berdampak sangat baik, karena sejak kehadiran KABARESI, mereka dapat menetralisir kondisi kedua negeri ini.18
5. Pergumulan Peringatan Hari Perdamaian Tanggal 27 Desember 2013, diperingati sebagai Hari Perdamaian Negeri Porto-Haria. Oleh karena itu, GPM Porto-Haria mengadakan pergumulan setiap tanggal 27 bulan berjalan secara bergilir di depan salib dan tugu perdamaian yang didirikan di kedua negeri untuk memperingati komitmen kedua negeri untuk berdamai. Pergumulan ini diikuti oleh pemerintah negeri, petugas keamanan, guru dan majelis.19 Dengan melihat daftar pihak yang turut serta dalam konflik, mungkin akan muncul pertanyaan, “Mengapa masyarakat biasa tidak diikutsertakan?”. GPM melihat pemerintah negeri, petugas keamanan, guru dan majelis sudah merupakan representasi dari semua masyarakat dan umat. Sebagian dari mereka, termasuk warga jemaat yang berkonflik. Bukankah mereka sudah memiliki pekerjaan? Untuk apa terlibat konflik? Perlu diingat bahwa salah satu pemicu terjadinya konflik adalah masalah tapal batas. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa konflik ini berhubungan
dengan
identitas
dan
kekuasaan.
Tetapi
ada
juga
pergumulan-pergumulan di Gereja, unit, sektor, wadah-wadah pelayanan yang melibatkan seluruh umat.20
18 19 20
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Samuel Tahalele, Ibid. Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Jefry Salato Leatemia, Ibid. Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Samuel Tahalele, Ibid. 43
Pergumulan Peringatan Hari Perdamaian ini telah berjalan sejak bulan Januari 2014 hingga Agustus 2015. Namun setelah bulan September 2015 hingga saat ini peserta pergumulan berangsur-angsur mulai berkurang sejak ketidak-hadiran kedua Raja Negeri Porto dan Haria. Ibadah ini dipimpin oleh pendeta yang diatur secara bergilir.21
6. Mengaitkan Kearifan Lokal “Kawin Masuk” Dalam proses rekonsiliasi, gereja melibatkan kearifan lokal kedua negeri yang juga dilihat sebagai salah satu kekuatan untuk menciptakan perdamaian. Kearifan lokal memberikan ‘warna’ kebersamaan bagi sebuah komunitas, sehingga warna budaya yang bertujuan untuk menghadirkan perdamaian sebagai sebuah collective conciousness bagi warga masyarakat bahwa keharmonisan hidup adalah nilai pemersatu yang memberikan makna kepada sebuah kelompok masyarakat. Ketika aspek-aspek kebudayaan lokal itu digali dan ditawarkan kepada masyarakat, diharapkan mereka dapat menemukan jati dirinya, yang sementara dikoyak oleh perbedaan dan konflik. Kearifan lokal yang dimiliki kedua negeri ini sering disebut dalam bahasa setempat dengan “kawin masuk”. Kawin masuk adalah ikatan persaudaraan yang terjadi karena adanya pernikahan antara anggota jemaat dari kedua negeri. Kawin masuk sudah lama terjadi di antara masyarakat kedua negeri sehingga awal terjadinya dan jumlah pasangan yang kawin-masuk tidak diketahui secara pasti. Jika dilihat
21
Hasil wawancara dengan Bpk. Nus Tamaela, Ibid,. 44
berdasarkan marga, maka warga Haria yang menikah dan menetap di Porto adalah yang bermarga:22 a.
Latupeirisa
b.
Takaria
c.
Hattu
d.
Leuwol
e.
Loupatty
f. Paunno g.
Manuhuttu
h.
Tamaela
i. Selanno Sedangkan marga warga Porto yang menikah dan menetap di Haria adalah: a. Nanlohy b. Aponno c. Lopulalan d. Talakua
22
Hasil wawancara via telepon dengan Bpk. Wellem Manuhuttu (Sekretaris Negeri Haria) pada tanggal 19 November 2015. 45
Saat konflik terjadi orang-orang yang “kawin masuk” tidak turut serta dalam konflik 23 . Sebaliknya sebagian dari mereka turut serta dalam upaya rekonsiliasi, karena mereka membantu memberi nasehat kepada keluarga mereka agar tidak terlibat dalam konflik dan menggunakan pendekatan saudara. Namun sebagian lagi menghindarkan diri bahkan mengungsi ke negeri-negeri tetangga.24
7. Pergumulan Pendeta Gereja melihat pergumulan sebagai pemicu utama terciptanya perdamaian antara kedua negeri. Sehingga gereja berinisiatif untuk mengadakan pergumulan para pendeta dari kedua negeri setiap Hari Senin. Dengan adanya pergumulan ini, diharapkan perdamaian kedua negeri bisa langgeng atau tidak akan pecah lagi. Pergumulan tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun 2014. Pergumulan ini kadang terkendala oleh adanya kesibukan atau halangan dari para pendeta, seperti adanya orangtua yang sakit, adanya pelayanan, sakit dan lain-lain. 25 Menurut Samuel Tahalele, adanya kendala seperti ini mengakibatkan hingga sekarang upaya penyelesaian batas tanah antara Porto dan Haria yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memfasilitasi semua hal bahkan biaya untuk nantinya akan ditindaklanjuti ke Pengadilan, belum terealisasi.26
23
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Jefry Salato Leatemia, Ibid. Hasil wawancara dengan Bpk. Nus Tamaela (anggota jemaat Negeri Haria) via telepon, pada tanggal 16 November 2015. 25 Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Jefry Salato Leatemia, Ibid. 26 Hasil wawancara denggan Pdt. Bpk. Samuel Tahalele, Ibid,. 24
46
8. Membangun Salib dan Tugu perdamaian Agama merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan integritas sosial. Agama juga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma penting bagi keutuhan masyarakat ke dalam individu-individu. Lebih dari itu, agama menanamkan motivasi untuk lebih mengutamakan kebaikan bersama daripada kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Simbol-simbol keagamaan dapat memperkuat rasa kesatuan di dalam kelompok keagamaan. Mengingat bahwa tugu perdamaian Porto-Haria sudah pernah didirikan pada tahun 2002, namun sebagian besar orang menolaknya dan hanya melihatnya sebagai “batas”, pihak gereja mengusulkan agar tugu perdamaian itu didirikan di depan gereja masing-masing negeri.27 Salib dan tugu perdamaian dibangun setelah kedua Pendeta Jemaat, Pemerintah Negeri dan staf, serta tokoh-tokoh masyarakat bertemu di Klasis pada tanggal 1 Desember 2013. Dalam pertemuan itu semua pihak yang disebut di atas telah sepakat untuk bersama-sama menanggulangi biaya pembangunan salib dan tugu perdamaian serta penyelesaiannya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ditunjuk didampingi oleh Pemerintah Negeri dan Majelis Jemaat. Pembangunan tugu dilakukan setelah acara perdamaian yang diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Ketua Klasis Lease dan ditutup dengan pemberkatan oleh Pendeta Se-Klasis Lease. Maksud salib dan tugu ini didirikan yaitu sebagai tanda (simbol) bahwa jemaat pernah mengikat janji dengan Tuhan. Sehingga diharapkan
27
Ibid,. 47
dengan adanya tugu ini konflik Porto-Haria dapat berakhir dan mencapai Rekonsiliasi Sejati (True Reconciliation).28
9. Perjumpaan Konflik yang terus terjadi antara kedua negeri ini membuat sebagian masyarakat menjadi trauma dan mulai menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kalaupun harus beraktivitas di tempat yang sama, ada rasa saling curiga di antara kedua pihak. Sesuai dengan fungsi dan perannya, menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah, untuk mewujudkan cinta kasih (love) dan kebenaran (truth), keadilan (justice) dan pengampunan (forgiveness), pendamaian (reconciliation), perdamaian (peace), serta kesejahteraan (welfare) dan keutuhan ciptaan (integrity of creation), artinya bahwa sesuai dengan fungsi dan perannya maka gereja dalam memperjuangkan terwujudnya suatu rekonsiliasi, harus memperlihatkan keberpihakannya yang jelas kepada warga yang menderita, tanpa membedakan latar belakang sosialnya. Ritus-ritus
dan
simbol-simbol
representasi-representasi menjalankan
kolektif,
ritus-ritus
keagamaan
atau
dan
mewakili menghayati
pada
dasarnya
kelompok
merupakan
pemeluk
simbol-simbol
yang
tersebut.
Representasi-representasi kolektif ini merupakan cara-cara yang di dalamnya kelompok mengungkapkan sesuatu
yang penting tentang dirinya kepada
anggota-anggotanya sendiri. Jadi, dengan berpartisipasi dalam ritus-ritus kelompok,
28
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Jefry Salato Leatemia, Ibid. 48
para anggota kelompok membarui rasa keanggotaan mereka di dalam kelompok itu dan meneguhkan kembali makna-makna yang dihayati bersama. Setelah kondisi kedua negeri membaik, gereja juga mengadakan pertemuan antara kedua negeri, baik dengan mengadakan koinonia (“perempuan bakudapa”, “laki-laki bakudapa”, “pemuda bakudapa”), temu anak dan remaja Porto-Haria, jambore, jumpa tokoh, Angkatan Muda (AM), mengadakan Natal se-Klasis Lease di Porto-Haria dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mempererat ikatan persaudaraan, membangun kepercayaan dan memelihara suasana damai di antara kedua negeri. Perjumpaan ini juga diikuti oleh orang-orang yang berkonflik. Pada perjumpaan itu para warga yang terlibat konflik pun telah saling bertemu, saling menyapa, dan berharap agar konflik yang menyengsarakan ini tidak akan terulang lagi. Program ini dilakukan sejak tahun 2014.29
29
Ibid,. 49
3.2. Alasan-alasan yang Menyebabkan Belum Terciptanya Perdamaian antara Porto-Haria 1. Tidak Adanya Batas Di dalam masyarakat-masyarakat yang bersifat homogen, di mana satu masyarakat memiliki satu agama, peluang untuk terjadinya konflik sangat kecil. Namun demikian potensi untuk terjadinya konflik tetap ada ketika di dalam agama yang sama itu orang menciptakan ‘kelompok kami’ dan ‘kelompok mereka’. Sejak dahulu kala warga Porto-Haria hidup berdampingan, tanpa ada yang mempersoalkan batas wilayah. Seiring berjalannya waktu dan dengan munculnya generasi-generasi baru, ‘tapal batas’ ini mulai dipermasalahkan. Tidak adanya batas yang pasti antara Negeri Porto dan Negeri Haria membuat masyarakat kedua negeri ‘mengira-ngira’
atau
memperkirakan
batas
negeri
dengan
pemahamannya
masing-masing. Dalam arti, letak batas negeri menurut warga Porto berbeda dengan batas negeri menurut warga Haria. Hal ini menimbulkan pertentangan dan ketidakpuasan pada kedua belah pihak. Satu pihak merasa ‘dirugikan’, pihak lainnya merasa ‘dihina’.30 Apabila tidak terjadi konflik, persoalan ‘tapal batas’ ini seringkali mengakibatkan terjadinya ‘adu mulut’ antara masyarakat kedua negeri. Kemungkinan besar ketidaksepahaman inilah yang menjadi faktor utama konflik Porto-Haria bisa terus pecah sewaktu-waktu.31
30
Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Jemaat kedua negeri pada tanggal 18-19 Agustus
2015. 31
Hasil pengamatan Penulis saat berada di lapangan. 50
2. Dendam Konflik yang terjadi antara kedua negeri ini terdiri dari kurang lebih 10 kali yang berskala besar. Terhitung dari tahun 2011 konflik pecah sebanyak 17 kali, yang mengakibatkan meninggalnya 3 orang, dan luka-luka 20 orang. Tahun 2012, konflik terjadi sebanyak 26 kali, konflik ini mengakibatkan 4 orang meninggal dan 13 orang luka-luka. Sedangkan pada tahun 2013, konflik terjadi sebanyak 33 kali, dan mengakibatkan 2 orang meninggal dan 7 luka-luka. Banyak jatuhnya korban harta maupun jiwa mengakibatkan masalah kedua negeri yang diawali dengan permasalahan batas, kini telah berkembang menjadi dendam.32
3. Masalah Ekonomi Adanya pelabuhan kapal cepat dan speedboat di Negeri Haria, mengakibatkan ekonomi di Negeri Haria ‘agak’ lebih baik. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan melihat banyaknya jumlah pemilik motor di Negeri Haria. Hal ini dikarenakan dengan adanya pelabuhan kapal cepat ini, Haria menjadi salah satu “pintu masuk” bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke Pulau Saparua, sehingga masyarakat Haria bisa berjualan oleh-oleh (makanan khas Maluku: sagu tumbuk, sarut, bagea) dan beberapa jajanan lainnya. Selain itu pelabuhan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi tukang ojek. Di Porto juga terdapat tempat speedboat. Sebagian besar masyarakat Porto-Haria berprofesi sebagai tukang ojek, petani, nelayan, dan pekerja bangunan. Meskipun demikian, di Negeri Porto maupun di Negeri Haria masih
32
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Jefry Salato Leatemia, pada tanggal 18 Agustus 2015. 51
terdapat masyarakat yang keadaan ekonominya tergolong miskin. Menurut Samuel Tahalele, Ketua Majelis Jemaat GPM Porto, konflik ini tidak ada hubungannya dengan ekonomi satu negeri yang lebih baik. Ketika terjadi konflik, kesenjangan sempat terjadi. Salah satu pemicu terjadinya kesenjangan ini yaitu karena apabila situasi sedang tegang, hampir tidak ada mobil angkutan yang bersedia singgah di Haria untuk membawa penumpang turun di pelabuhan. Namun kesenjangan ini tidak bertahan lama.
33
Sehingga kemungkinan besar, kurang tersedianya lapangan
pekerjaan atau kemiskinan, termasuk salah satu faktor yang mengakibatkan konflik terus pecah sewaktu-waktu.
4. Adanya Pihak Ketiga/Orang yang Mengelola Konflik Konflik yang terjadi terus-menerus antara kedua negeri, membuat para warga menjadi trauma. Sehingga mereka selalu mengklaim pihak lawan sebagai pelaku apabila ada penembakan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) 34 atau ketika terdengar bunyi ledakan bom. Konflik yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2013 sangat menunjukkan adanya “Pihak Ketiga”. Konflik ini dipicu oleh tawuran antara sekelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Saparua. Tawuran antar sekelompok siswa yang kebetulan berasal dari Negeri Porto dan Haria itu, berimbas ke kedua negeri. Tawuran yang terjadi akibat saling ejek itu mengakibatkan dua siswa SMK Saparua asal Porto mengalami luka akibat lemparan batu dan terkena pukulan.
33
Hasil wawancara dengan Pdt. Bpk. Samuel Tahalele, Ibid. Konflik antara kedua negeri yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2012 dipicu oleh meninggalnya seorang warga Negeri Porto karena ditembak oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di angkutan umum. 34
52
Di saat tawuran terjadi, terdengar ledakan bom yang cukup dahsyat di petuanan Negeri Tiouw, sekitar 2 km dari Porto-Haria. Situasi sempat kondusif. Namun pada malam harinya sekitar pukul 21.05 WIT terjadi lagi tiga kali bunyi ledakan bom. Aparat keamanan yang ditugaskan di Porto-Haria sempat melakukan penyisiran hingga pukul 23.00 WIT. Namun tidak ada pelaku peledakan bom yang diringkus. Selanjutnya, sekitar pukul 23.40 hingga Kamis, 28 Februari 2013 pukul 06.30 WIT terjadi lagi beberapa kali ledakan bom diikuti dengan rentetan tembakan senjata api, yang memicu terjadinya saling baku lempar antara warga kedua negeri.35 Orang yang mengelola konflik, telah mengetahui keadaan Negeri Porto-Haria. Atau dengan kata lain mereka mengetahui bahwa kedua negeri memiliki “Luka Lama” (trauma sekaligus dendam), sehingga hal ini dijadikan sarana untuk kembali menciptakan konflik di antara kedua negeri.36
5. Tidak Adanya Kemampuan Untuk Mengelola Emosi Konflik Porto-Haria telah terjadi sejak dulu. Selama konflik terjadi, yang telah berupaya menjadi mediator antara lain: - Pendeta Jemaat dan Majelis Jemaat, mediasi dilakukan dengan mendatangi batas-batas negeri yang kebetulan telah dijaga oleh warga jemaat sekaligus
35 36
Koran Siwalima tanggal 29 Februari 2013. Hasil wawancara dengan Bpk. Pdt. Jefry Salato Leatemia, Ibid. 53
mengadakan pergumulan, kemudian warga jemaat diarahkan untuk menahan diri serta tidak bertindak anarkis.37 - Mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, beliau berkali-kali mengunjungi kedua negeri dan melakukan diskusi baik dengan para tokoh masyarakat maupun masyarakat biasa.38 - Tim 10 adalah team yang terdiri atas 5 orang tokoh masyarakat dari kedua negeri. Tim
10
yang dibentuk berdasarkan
Kesepakatan Pangdam
XVI/Pattimura, Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Kapolda Maluku Brigjen Pol. Muktiono dan Mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, bekerja intensif untuk menyosialisasikan butir-butir kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai. Kegiatannya antara lain, melakukan ibadah khusus yang berlokasi di perbatasan Porto-Haria dengan melibatkan semua unsur, termasuk di dalamnya Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah, Ketua Sinode GPM, Ketua Klasis PP Lease, semua pendeta jemaat se-Klasis PP Lease, semua masyarakat Porto-Haria, dan pendeta gereja-gereja saudara, yang kemudian dilanjutkan dengan makan patita bersama.39
Meskipun pihak-pihak yang disebut di atas telah mengupayakan perdamaian, konflik masih terus pecah. Penyelesaian konflik Porto-Haria membutuhkan kecerdasan emosional warga yang bertikai. Orang dengan kemampuan mengelola
37 38 39
Ibid,. Hasil wawancara via telepon dengan Bpk. Wellem Manuhutu, Ibid,. Ibid,. 54
emosi secara baik dan positif tidak akan terpancing untuk melakukan hal-hal yang sifatnya merusak kehidupan.40 Masyarakat Saparua, termasuk warga Porto dan Haria pada umumnya memiliki intelektualitas tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan mengendalikan amarah, terutama pada kaum muda. Hal ini tercermin dalam berita yang diliput Koran Siwalima tanggal 29 Februari 2013. Sikap cepat tersinggung dan tidak mampu mengendalikan rasa marah itulah yang kemudian memberikan peluang bagi ‘sang provokator’ untuk kembali menciptakan konflik. Hal ini kemungkinan besar merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan pertikaian antarwarga dua negeri tersebut sulit dihentikan sampai sekarang.41
40 41
Hasil wawancara dengan Bpk. Pdt. Jefry Salato Leatemia, Ibid,. Hasil pengamatan Penulis selama berada di lapangan. 55
