BAB III UPAYA REKONSILIASI DAN KENDALANYA
Dalam Bab yang ketiga ini, Penulis akan berusaha menjawab tujuan penelitian yang sudah paparkan pada bagian pendahuluan, yakni upaya rekonsiliasi dan kendalaya. Tapi sebelumnya Penulis akan memaparkan awal dari koflik UKIT.
A. Awal Konflik Universitas Kristen Indonesia Tomohon Karena tuntutan untuk mengadakan pemilihan Rektor baru sudah mendesak, maka pada tanggal 22 Maret 2005 Rektor mengeluarkan SK Panitia Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor dan Caklon para Pembantu Rektor. Pelaksanaan pemilihan Rektor baru bisa dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005 dengan dikeluarkannya SK Panitia Penjaringan Calon Rektor dan Calon Pembantu Rektor UKIT1. Sebelum Panitia melaksanakan tugasnya berkembang topik mengenai pelaksanaan teknis pemilihan Rektor yang pada perkembangan selanjutnya menjadi salah satu isu yang mempertajam konflik. Hal ini dimulai dengan adannya Hasil Keputusan Rapat Senat UKIT pada Selasa, 26 April 2005 khususnya pada poin No. 3 yang berbunyi: “Senat mengusulkan 3 nama calon Rektor kepada BP YPTK , dan merekomendasikan suara terbanyak yang dipilih sebagai Rektor. Berkenaan dengan permaslaahan ini, Panitia melakukan konsultasi dengan Ketua dan Sekertaris BP YPTK GMIM dan Rektor serta Pembantu Rektor I. Konsultasi ini menghasilkan keputusan bahwa poin tersbeut tidak dapat diterapkan dengan pertimbangan sejalan 1
Ibid.
35
dengan statuta UKIT, SK BP YPTK2 GMIM, dab PP Nomor 60 tahun 1999. Dengan demikian hasil rapat senat tidak dapat menganulir peraturan-peraturan tersebut. Pada bulan Mei proses pemilihan dimulai dengan penjaringan bakal calon oleh Fakultas-Fakultas. Penjaringan bakal-bakal Calon ini dilanjutkan dengan pemilihan Calon Rektor oleh Senat UKIT pada tanggal 19 Juli 20053. Proses pemilihan Calon Rektor menghasilkan tiga orang Calon, yakni Pdt. Dr. R. A. D. Siwu, MA., Ph. D., Dr. A. F. Parengkuan, dan Ir. P. H. Wongkar, MSi. Hasil pada pemilihan waktu itu adalah sebagai berikut4: 1. Ir. P. H. Wongkar, M. Si
16 suara
2. Pdt. Dr. R. A. D. Siwu,
10 suara
3. Pdt. Dr. A. F. Parengkuan, M. Th
1 suara
Menurut Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (BPS GMIM)5, dalam rapat ini Senat UKIT masih merekomendasikan bahwa calon yang memiliki suara terbanyak untuk menjadi Rektor6, tapi pemilihan tetap tidak dilakukan dengan voting karena pada tanggal 16 Agustus 2005 dilaksanakan Fit and Proper Test bagi calon-calon Rektor tersebut. Sedangkan menurut Pdt. K. A. Kapahang-Kaunang sebagai mantan Ketua Panitia Penjaringan dan Pemilihan Rektor dan Pembantu Rektor UKIT 2005,
2
BP YPTK adalah singkatan dari Badan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen. Senat UKIT, “Informasi Tentang Gangguan Terhadap Penyelenggaraan Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), Inspirator. No. 12 Tahun III, Desember 2007-Februari 2008, 6 4 Hasil penjaringan calon rektor dan calon pembantu rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon 5 Pada Periode ini mantan Rektor UKIT Pdt. Dr. A. O. Supit telah terpilih menjadi Ketua BPS GMIM 6 Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Informasi Sekitar Universitas Kristen indonesia Tomohon, Tomohon: 12 April 2006 3
36
pemilihan dengan suara di atas sebenarnya merupakan penjaringan Calon melalui pemberian suara, dan yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Rektor adalah BP YPTK.7 Hal ini sangat penting bahwa ketika pasca pemilihan Rektor UKIT berkembang isu di kalangan civitas UKIT dan warga GMIM bahwa Rektor yang sah adalah Rektor yang terpilih dengan suara terbanyak. Pada bulan Agustus tepatnya pada tanggal 16 tahun 2005 bertempat di Hotel Formosa dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap para calon Rektor oleh BP YPTK. Setelah melaksankan uji kelayakan dan kepatutan, ditetapkanlah Siwu sebagai Rektor UKIT yang baru8. Perlu diketahui bahwa ketika dalam pencalonan sebagai Rektor UKIT Siwu masih menjabat sebagai dosen di Universitas Negeri Manado (UNIMA). Menurut BPS GMIM, dalam tulisan tentang informasi UKIT, pertemuan tersebut juga ditetapkan keputusan bahwa: pertama, kepada Siwu dimintakan untuk mengurus izin dari Instansi UNIMA sebagai Pegawai Negri Sipil selama 7 hari kerja. Kedua, Apabila izin Instansi sebagai PNS belum selesai selama 7 hari kerja tersebut, maka BP YPTK akan melantik P. H. Wongkar , sebagai Rektor terpilih dengan perolehan suara terbanyak. Lebih lanjut dikatakan bahwa kesepakatan ini dilakukan oleh BP YPTK dengan kedua calon Rektor Siwu dan Wongkar.9 Untuk mengurus masalah ini, BP YPTK mengirim surat kepada Rektor UNIMA dengan nomor 005/YPTK/C/VII/2005, tanggal 18 Agustus untuk dapat 7
Pdt. Agustin Kapahang Kaunang, Demokrasi UKIT?, Tomohon, Minggu Sengsara Tiga, 20 Maret 2006 8 Senat UKIT, Informasi Tentang Gangguan Terhadap “Penyelenggaraan Universitas Kristen Indonesia Tomohon”, Ibid., 6 9 Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Ibid.
37
mengizinkan Siwu menjadi Rektor PTS UKIT (Perguruan Tinggi Swasta Universitas Kristen Indonesia Tomohon). Menaggapi surat yang dikeluarkan oleh BP YPTK, maka
pihak
UNIMA
mengeluarkan
surat
mengeluarkan
surat
No.
40441/J32/KP/2005, pada tanggal 22 Agustus 2005. Melalui Rapat Badan Musyawarah Pimpinan UNIMA, menegaskan bahwa permohonan izin tersebut tidak dapat diterima, dengan mengacu pada surat Rektor No. 3510/J32/HK/2005, tanggal 18 Juli 2005, tentang larangan menjadi Dosen Luar Biasa dan Pimpinan PTS.10 Berdasarkan surat yang dikeluarkan UNIMA tersebut, maka pihak Wongkar, mengirim surat kepada BP YPTK untuk menuntut komitmen dan konsistensi dari BP YPTK untuk melantiknya, dengan mengacu kepada hasil pertemuan BP YPTK pada tanggal 16 Agustus 2005 di Hotel Formosa. Namun menurut BPS GMIM, BP YPTK tidak memenuhi hal tersebut, BP YPTK malah mengurus pensiun dini dari Siwu11 agar Siwutidak terikat lagi sebagai dosen UNIMA . Selain alasan tersebut, alasan lain yang menyebabkan pihak BPS keberatan terhadap Calon Rektor Siwu adalah karena Siwu tidak memenuhi kriteria sebagai Rektor. Ketika menjalani pemilihan Rektor Siwu memiliki panggkat IIIc dan tidak memiliki jabatan akademik, karena Beliau masih berada dalam status Dosen UNIMA12, sedangkan menurut Satuta UKIT tahun 2001 dalam pasal 43, syarat untuk menjadi Rektor adalah Berpangkat akademik minimal Lektor (IIId) dan menjadi dosen tetap pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Menurut BPS seharusnya Siwu tidak lolos dalam penjaringan Calon Rektor. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan 10 11 12
Ibid. Ibid. Ibid.
38
bahwa ketika menjadi Calon Rektor UKIT Siwu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Rektor. Tapi keberatan ini kontradiktif dengan tindakan yang dilakukan oleh Ketua BPS yang A. O. Supit yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Senat UKIT dengan mengajukan Siwu sebagai Calon Rektor dalam surat no. 367/91005. SU/VII/2005. Terdapat versi yang berbeda mengenai cerita ini. Menurut versi yang kedua, hasil percakapan antara BPS
GMIM dengan BP YPTK ia baik Siwu maupun
Wongkar diberikan kesempatan masing-masing sampai akhir bulan November. Untuk Siwu diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin pensiun dari Pegawai Negeri. Sedangkan
Wongkar
diberikan
kesempatan
untuk
mendapatkan
jabatan
fungsionalnya dari Kopertis/Dikti. Siapa yang lebih dahulu mencapai targetnya, maka ia akan diangkat menjadi Rektor. Bila sampai akhir November keduanya gagal, maka BPS GMIM dan BP YPTK akan mengadakan lagi percakapan. Ternyata pada tanggal 10 November 2005 Siwu mendapatkan pensiun dari pemerintah. Menghadapi kenyataan bahwa Siwu tetap akan dilantik sebagai rektor, maka BPS GMIM mengambil tindakan. Pengambilan tindakan ini didasari alasan BPS GMIM sebagai pemilik dan pendiri UKIT. Pada tanggal 28 Oktober 2005 BPS mengadakan pertemuan dengan BP YPTK yang diatasnamakan oleh Pnt. Drs. M. E. Ering dan Prof. Dr. Ventje Rantung (pada saat itu yang menjadi Ketua BP YPTK adalah Ir. R. O. Roring, M. Si., dan yang menjadi sekertaris adalah Pdt. H. W. B. Sumakul, Th. M., Ph. D.) Dalam pertemuan ini BPS menganjurkan untuk segera melantik rektor berdasarkan hasil pemilihan Senat UKIT dengan perolehan suara terbanyak, kecuali bersangkutan bermasalah. Dalam pertemuan konsultasi dengan 39
Ketua BP YPTK menyangkut penetapan Rektor, penetapan Rektor ini diminta untuk dianggap tidak pernah ada13 . Jadi terdapat pihak yang mendukung Wongkar untuk menjadi rektor dan pihak yang mendukung Siwu untuk menjadi Rektor. Kelompok-kelompok dalam tubuh UKIT ini sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum konflik pemilihan Rektor ini. Para dosen sbelumnya sudah terbagi-bagi dalam kubu-kubu tertentu, dimana tiap kubu saling berpihak dengan kubu tertentu dan bertentangan dengan kubu lainnya.14 Lebih lanjut, untuk menindaklanjuti keputusan yang diambil, BPS mengeluarkan surat arahan kepada BP YPTK dengan nomor K. 1578/Yay.1.1/112005, bertanggal pada 1 Novermber 2005 yang berisi agar BP YPTK mengangkat Rektor berdasarkan hasil suara terbanyak Senat UKIT dan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-3 dibulan November. Akan tetapi menurut BPS, surat tersebut tidak dindahkan oleh BP YPTK dengan dilantiknya Siwu menjadi rektor UKIT. Pada tanggal 12 November BP YPTK melantik Pdt. Siwu sebagai rektor periode 2005-2009 dalam acara Sidang Senat UKIT Terbuka bertempat di aula kampus UKIT. Akan tetapi dalam tulisan yang dikeluarkan oleh BPS GMIM disebutkan bahwa proses pelantikan ini tidak disertai dengan serah terima jabatan, karena Rektor dan para Pembantu Rektor sebelumnya tidak diundang.15 Menanggapi
pelantikan
Rektor UKIT tersebut,
maka BPS
GMIM
mengeluarkan surat kepada Yayasan YPTK dengan nomor K. 1774/Yay.5.2/122005, yang berisi agar BP YPTK tidak memberlakukan SK pengangkatan Rektor 13
Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Ibid Wawancara dengan Drs. Welky Karauwan, MSi. tanggal 26 Februari 2013 15 Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Ibid 14
40
karena menurut BPS dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat yang dikeluarkan oleh BPS GMIM dilanjutkan dengan keputusan pemberhentian pengurus BP YPTK dan lima Yayasan GMIM lainnya pada tanggal 19 Desember 2005 dengan nomor surat 70, 71, 72, 73, 74 tahun 2005. Beberapa bulan berikutnya, yakni Februari 2006 pada tanggal 2, BPS GMIM keputusan untuk membubarkan semua Yayasan GMIM dan meleburkannya dalam satu Yayasan, Yayasan Domini Albertus Zakharias Runturambi Wenas (disingkat Yayasan Wenas). Alasan pendirian Yayasan ini tercantum dalam Keputusan Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke-19 Tahun 2006, sebagai bentuk penyesuaian terhadap UU no. 16 Tahun 2001 dan UU No. 28 tahun 2004, selain itu merupakan tindakan penyelamatan terhadap aset-aset milik GMIM yang dikelola oleh Yayasan-Yayasan GMIM karena adanya keragamanan pengaturan dan kepemilikasn asset GMIM berdasarkan Akta Notaris setiap Yayasan milik GMIM 16. Keputusan BPS GMIM untuk membubarkan BP YPTK ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Penetapan oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor: 06/Pdt. P/ 2006/ PN. TDO. Tindakan pembubaran Yayasan ini mendapat kecaman keras dari pihak YPTK. Yayasan GMIM merupakan milik semua warga GMIM dan merupakan lembaga yang berbadan hukum. Dengan demikin menurut pihak YPTK, YayasanYayasan ini tidak begitu saja dapat dibubarkan oleh 21 orang anggota BPS tetapi
16
Keputusan Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke-19 Tahun 2006 di Jemaat Imanuel Kumelembuay tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2006
41
harus melalui Sidang Sinode sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi GMIM.17 BPS merasa bahwa landasan cukup kuat, pada tanggal 22 Februari BPS menyerahkan alih kelola UKIT kepada Yayasan Wenas. Tindakan ini kembali mendapat reaksi keras dari pihak YPTK karena pada waktu itu Yayasan Wenas belum memiliki Akta Pendirian yang disahkan oleh Mentri Hukum dan HAM RI karena pada waktu itu masih dalam pengurusan, serta bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI, sehingga Yayasan Wenas tidak memiliki hak untuk menjadi penyenggara UKIT
18
. Akhirnya pada tanggal 20 Maret 2006 Pengurus
Yayasan Wenas melantik Ir. P. H. Wongkar, M. Si., (Ir Wongkar) sebagai Rektor dengan dukungan BPS GMIM di gedung Gereja Sion Tomohon. Pemilihan Ir. P. H. Wongkar, MSi., didasarkan pada hasil pemilihan yang dilakukan berdasarkan hasil penjaringan BP YPTK dan kesepakatan yang dilakukan dengan BP YPTK19. Pelantikan ini didahului dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Yayasan Wenas dengan Nomor 20/YW/III-2006 yang berisi tiga hal, yaitu: pertama, tentang pemberhentian Rektor Pdt. Dr. A. O. Supit. Kedua, membatalkan surat keputusan yang
dikeluarkan
oleh
BP
YPTK
No.
443/SK-E/YPTK/XI/2005
tentang
pengangkatan Pdt. Dr. R. A. D. Siwu, MA. PhD., sebagai Rektor UKIT. Ketiga, Mengangkat Ir. P. H. Wongkar, M. Si., sebagai Rektor UKIT.
17
Senat UKIT, “Informasi Tentang Gangguan Terhadap Penyelenggaraan Universitas Kristen Indonesia Tomohon”, Ibid., 12 18 Ibid. 19 Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Ibid, 8
42
Dengan dikeluarkannya kebijakan ini membuat UKIT berada dalam dualism. Pihak YPTK UKIT masih belum mengakui Yayasan Wenas sebagai pengelola UKIT sehingga menolak Wongkar sebagai Rektor UKIT. Jadi, UKIT berjalan dengan dua yayasan berbeda dan dua Rektor berbeda
B. Usaha Rekonsilisi Universitas Kristen Indonesia Tomohon 1. Usaha Rekonsiliasi oleh Pihak Kopertis Wilayah IX Sulawesi Dalam rangka menengahi permasalahan UKIT yang tambah kalut, atas prakarsa Kordinator Kopertis IX Sulawesi. Pada tanggal 16 Februari 2007 bertempat di kantor Kopertis Wilayah IX di Makasar diadakan pertemuan antara BPS GMIM, serta penguruh Yayasan Wenas dengan pihak Rektorat UKIT YPTK. Rapat ini menghasilkan beberapa poin keputusan, yaitu20: 1. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah bersama-sama dengan pihak Kopertis Wilayah IX Sulawesi. 2. Pihak Kopertis akan membentuk Tim Independen yang terdiri atas kedua belah pihak dan Kopertis yang berjumlah 7 orang yang terdiri atas 3 orang Kopertis dan 2 orang dari masing-masing pihak. 3. Tim Independen akan melakukan proses pemilihan Rektor UKIT. 4. Semua pihak akan mentaati segala keputusan yasng dihasilkan. Dalam kesepakatan juga diatur bahwa Tim Independen ini akan dibentuk paling lambat pada tanggal 19 Maret 2007.
20
Kesepakatan Proses Pembaharuan di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Makasar 16 Februari 2007
43
Dibulan yang sama Ir. Noldy Pangkerego21 mengeluarkan pengumuman melalui media massa yang ditujukan kepada Mahasiswa dan Calon Wisudawan untuk mendaftar dipihak mereka. Tetapi, pada waktu itu Mahasiswa masih belum menanggapi pengumuman tersebut. Pada tanggal 21 Februari pihak YPTK UKIT merayakan pelaksanaan Dies natalis UKIT ke 42 dan melaksanakan wisuda dengan jumlah 347 lulusan22. Menanggapi Dies Natalis tersebut, pihak Yayasan Wenas mengeluarkan pengumuman yang ditujukan kepada warga GMIM, masyarakat, Pemerintah dan Instansi-Instansi di seluruh Minahasa. Pengumuman ini menyatakan bahwa Dies Natalis dan Wisuda yang dilaksanakan oleh UKIT YPTK merupakan tindakan illegal dan melawan hukum. Lebih lanjut sebutkan dalam pengumuman tersebut bahwa: 1. Pdt. Dr. R. A. D. Siwu telah melawan keputusan RBPSL GMIM di Kumelembuai, pada tanggal 10 Desember 2006 yang menugaskan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas untuk melakukan pembaharuan UKIT dengan mengangkat Ir. Noldy Pengkerego. 2. Bahwa YPTK GMIM yang dipakai oleh Pdt. Dr. R. A. D. Siwu sudah tidak sah karena dibubarkan berdasarkan penetapan PN Tondano tanggal 12 April 2006 No. 6/Pdt.P/PN.Tdo. 3. BPS GMIM telah membentuk Yayasan Ds. AZR Wenas yang sudah mendapat kekuatan hukum berdasarkan Akta Notaris dan Surat Keputusan 21
Ir Noldy Pangkerego adalah rektor UKIT Yayasan Ds. A. Z. R. Wenas. Pangkerego dipilih pada awal tahun 2007 yang dipilih oleh BPS GMIM. Pemilihan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan RBPSL ke 19 Tahun 2006 di Kumelembuay yang memutuskan untuk melakukan pembaharian di tubuh UKIT. 22 Ibid.
44
Menteri Hukum dan HAM no.C-1252.HT.01.02/06. Dengan demikian berhak menyelenggarakan Dies Natalis/ Wisuda UKIT adalah Rektor defenitif hasil pemilihan yang akan dipantau langsung oleh KOPERTIS. 4. Bahwa Pdt. Dr. R. A. D. Siwu telah melawan instruksi Kopertis Sulawesi Makasar pada tanggal 16 Februari yang melarang penyelenggaraan Dies Natalis yang dirangkaikan dengan acara wisuda sebelum Rektor UKIT yang defenitif ditetapkan. Instruksi Kopertis disampaikan di hadapan langsung unsur BPS GMIM, Yayasan Wenas, dan Pdt. R. A. D. Siwu, cs. 5. Bahwa dengan demikian Pdt. R. A. D. Siwu telah melakukan pembohongan publik karena telah melakukan perlawanan terhadap keputusan-keputusan resmi institusi Gereja. Setalah mengeluarkan pengumuman tersebut, pihak Yayasan Wenas mengirimkan surat kepada pihak Kopertis Wilayah IX soal dilaksanakannya wisuda oleh pihak Siwu, dan melaporkannya sebagai pelanggaran kesepakatan yang telah tercapai pada tanggal 16 Februari di Makasar. Hal ini juga dimuat dalam Harian Komentar oleh kuasa hukum Yayasan Wenas.23 Pada tanggal 5 Maret Kerukunan Pendeta Emiritus GMIM melayangkan surat kepada BPS GMIM, YPTK UKIT, Yayasan Wenas berkaitan dengan permasalahan UKIT. Dalam surat ini dikemukakan dalam beberapa poin, yaitu:
23
Denny R. Palilingan, “UU Yayasan Berdampak „Masalah UKIT „?(4)”, Harian Komentar. 23 Februari 2007. http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2008/feb_23/opini01.html. Diunduh pada tanggal 15 April 2013, pukul 10.20 WIB.
45
1. Tidak mengorbankan mahasiswa dalam kegiatan belajar-mengajar hingga selesai wisuda, dan dalam melamar kerja tanpa ada hambatan baik dalam lingkungan GMIM mapun di luarnya termasuk melamar pegawai negeri. 2. Menjaga hubungan dengan pemerintah sambil memperhatikan peraturan pemerintah dan ketentuan perguruan tinggi melalui Kopertis. 3. Menahan diri menginformasikan berbagai hal-hal yang sifatnya negatif kepada media masa, sebab hal-hal seperti itu mengakibatkan nama GMIM menjadi tercoreng. 4. Persoalan penting harus dibahas dalam Sidang Sinode dan bukan dalam Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL). Tetapi pada tanggal 9 Maret 2007, pengurus Yayasan Wenas berusaha mengambil alih bangunan kampus UKIT dengan membawa ratusan orang luar kampus, tapi gagal lagi karena dihadang oleh Mahasiswa, Dosen, Pegawai, dan dikawal oleh Aparat Kepolisisan.24 Usaha untuk mengambil alih kampus UKIT kembali dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2007 dengan meminta bantuan Brigade Manguni, yakni salah satu organisasi adat yang ada di Minahasa. Pihak Yayasan Wenas sebelumnya pada tanggal 12 Februari telah mengirimkan surat permohonan untuk pengamanan dalam mengambil alih asset GMIM, dalam hal ini Kampus UKIT. Namun setelah pimpinan Brigade Manguni berdialog dengan pihak Rektorat YPTK UKIT dan menyaksikan langsung suasana kampus, maka mereka mengaku telah dijebak25.
24 25
Ibid., 8 Ibid., 9
46
Selama rentan waktu terjadinya usaha untuk mengambil alih kampus UKIT, kondisi menjadi cukup tegang, khususnya antara pihak YPTK dan pihak Yayasan Wenas. Para mahasiswa berjaga-jaga disekitar kampus UKIT untuk mengantisipasi keadatangan dari pihak Yayasan Wenas. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Wenas bukannya tidak membuahkan hasil. Pihak Yayasan wenas berhasil mengambil alih beberapa gedung Fakultas lainnya, yaitu Fakultas MIPA, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas FKIP. Pada hari yang sama dengan datangnya Brigade Manguni,
pukul 20.50
WITA, kedua belah pihak, yakni UKIT YPTK dan UKIT Yayasan Wenas mengadakan pertemuan di Mapolsek Tomohon, dan dipimpin oleh Kapolres Tomohon AKBP Drs. Didi Hardi Sopandi. Dalam pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Mahasiswa melalui DEM UKIT. Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin keputusan sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengunci kantor-kantor Fakultas dan Rektorat se-UKIT dan menyerahkan kunci kepada pihak kepolisisan untuk pengamanan aset dan tidak boleh dimasuki oleh kedua belah pihak sampai terbentuknya Tim Independen. 2. Kedua belah pihak bersedia melaksanakan rapat dengan MUSPIDA Kota Tomohon dan pihak Kopertis bertempat di kantor Pemkot Tomohon yang akan dilaksanakan pada Kamis 15 Maret 2007 untuk menindak lanjuti kesepakatan bersama pada saat pertemuan dengan pihak Kopertis wilayah IX pada tanggal 16 Februari 2007.
47
3. Penanggalan atribut jabatan dari kedua belah pihak selama kesepakatan belum tercapai dan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan proses perkuliahan seperti biasa. 4. Kedua belah pihak akan menarik kekuatan kelompok masing-masing yang ada di UKIT dan menyerahkan pelaksanaan pengamanan kepada POLRI setelah kesepakatan dibuat. Dalam situasi yang semakin kalut ini, diadakan pertemuan antara pihak YPTK dengan BPS GMIM. Sebagai tanggapan terhadap surat
yang dikeluarkan oleh
Fakultas Teologi YPTK UKIT pada tanggal 5 Februari. Walau pun tidak semua pihak yang diusulkan datang tapi setidaknya ada keinginan dari pihak yang berselisih untuk saling bertemu. Pertemuan ini didahului dengan pertemuan tertutup antara BPS dan para dosen UKIT pada tanggal 15 Maret.26 Pada hari yang sama juga dilaksanakan pertemuan antara pihak UKIT versi Yayasan Wenas, UKIT versi YPTK yang dipimpin oleh Walikota Tomohon, yang pada waktu itu dijabat oleh Jeferson Rumayar, serta dihadiri oleh unsure Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Dalam pertemuan ini menghasilkan keputusankeputusan berikut: 1. Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama yang telah dicapai pada saat pertemuan di Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasaar pada tanggal 16 Februari. 2. Pemerintah Kota Tomohon besama MUSPIDA sepakat untuk mendukung kesepakatan kedua belah pihak dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi di 26
Augustien Kapahang-Kaunang, “UKIT dan GMIM”, Ibid., 18
48
Makasar untuk membentuk Tim Independen yang akan difasilitasi oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasar. 3. Kedua belah pihak dapat menyiapkan nama-nama untuk duduk dalam Tim Independen yang akan dibentuk oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasar sesuai dengan kesepakatan bersama di Makasar yang nantinya akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2007, yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tomohon. 4. Kedua belah pihak sepakat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan bersama baru Rabu tanggal 14 Maret 2007, pukul 20.50 yang bertempat di Mapolsek Tomohon Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Tomohon. 5. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan penjelasan masing-masing pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan di Kampus UKIT. Keputusan dari pertemuan tersebut langsung ditindaklanjuti pada hari itu juga. Keduabelah pihak langsung menyerahkan kunci kampus UKIT kepada pihak Kepolisian dan menetapkan nama yang akan menjadi anggota Tim Independen. Walaupun sempat terjadi sedikit kericuhan antara Mahasiswa Fakultas Teologi UKIT YPTK dengan pihak Kepolisian, tapi pada akhirnya keadaan bisa ditenangkan dan penyerahan kunci bisa bejalan dengan lancar kembali. Pertemuan kemudian dilanjutkan keesokan harinya. pada tanggal 16. Dalam rapat ini diusulkan agar diadakan rapat para ahli kuasa hukum YPTK dan Yayasan Wenas untuk mempelajari bersama semua dokumen yang berkaitan dengan
49
permasalahan UKIT, tapi hal ini tidak terealisasikan.27 Pada malam harinya rapat kembali dilaksanakan antara Pihak MUSPIDA dan Tim Independen unsur Kopertis, di Makassar. Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin keputusan, yaitu: 1. Kunci Rektorat dan Fakultas-Fakultas se-UKIT yang ada pada Kapolres akan diserahkan kepada Tim Independen unsur Kopertis pada pukkul 21.00. 2. Tim Independen Unsur Kopertis menyerahkan kunci-kunci tersebut kepada pihak MUSPIDA. 3. Tim
Independen
mengamanatkan
kepada
MUSPIDA
untuk
mengembalikan kunci-kunci tersebut kepada pihak yang memberikan kunci tersebut kepada Kapolresta pada tanggal 15 Maret 2007, dengan syarat: 3.1. Proses penyelenggaraan akademik dan administrasi umum dan kemahasiswaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 3.2. Masing-masing pihak penerima kunci membuat pernyataan untuk menjamin kelancaran proses akademik. 3.3. Masing-masing pihak tidak saling mengganggu serta tidak akan melibatkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses penyelenggaraan
akademik
dan
administrasi
umum
dan
kemahasiswaan. 4. Semua pihak yang terlibat dalam poin 3.1, 3.2, 3.3 sebagaimana tersebut di atas harus menahan diri dari berbagai tindakan-tindakan yang 27
Augustien Kapahang-Kaunang, “UKIT dan GMIM”, Ibid., 18
50
merugikan institusi dan yang akan menghambat kerja Tim, sambil menunggu upaya penyelesaian dari Tim Independen. Dua hari kemudian, tanggal 18 Maret 2007, kunci dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menyerahkan kunci. Perjanjian kesepakatan yang dibuat
pun
berdasarkan 3 poin yang sudah ditentukan dalam rapat antara MUSPIDA dan Tim Independen Unsur Kopertis di atas. Dalam suasana dimana Tim Independen sedang melaksanakan pekerjaannya, BPS GMIM mengambil langkah yang bisa dikatakan sangat tegas.
BPS
mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang penarikan 20 orang Dosen Fakultas Teologi yang adalah pegawai gereja dan menugaskan mereka di kantor Sinode. Para Dosen yang mendapat SK tersebut menolak untuk menjalankan SK tersebut dengan alasan antara lain tidak mungkin meninggalkan mahasiswa yang sedang kuliah pada semester genap yang sedang berjalan.28 Pada tanggal 23 Maret 2007 Tim Independen berhasil mencapai kesepakatan mengenai permasalahan UKIT. Kesepakatan tersebut disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut: 1. Terdapat 2 alternatif terhadap penyelesaisan UKIT, yaitu: a.
Kompilasi (penggabungan) dualisme kepemimpinan Universitas Kristen Indoesia Tomohon.
b. Pemilihan Rektor baru. 2. Masing-masing alternatif di atas (a dan b) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan ketentuan 28
Ibid., 9
51
sebagaimana surat penugasan Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi No. 1088/009/KP/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Tim Independen Penyelesasian Konflik Internal UKIT. 3. Menugaskan 2 (dua) orang anggota tim dari masing-masing pihak menghadiri pertemuan tim di Makassar pada tanggal 30 Maret 2007. 4. Kedua anggota tim independen dari masing-masing pihak membawa usulan nama-nama (lengkap dengan biodata) sesuai alternatif pertama dan alternatif kedua sebagai bahan pertimbangan Tim Independen dalam menetapkan posisi mereka sebagai unsur pimpinan UKIT atau Panitia pemilihan Rektor. 5. Menugaskan kepada empat orang tim penerima mandat dari kedua pihak untuk: a. Melakukan konsultasi dengan pihak pemberi mandat masing-masing untuk menentukan salah satu alternatif di atas (1.a dan 1.b). b. Melakukan langkah-langkah pengaktifan ruang kelas dan perkantoran dengan melakukan koordinasi dengan MUSPIDA. c. Kedua belah pihak menjaga ketertiban kampus dan menggunakan potensi kampus UKIT secara optimal tanpa melibatkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. d. Penyenggaraan proses administrasi akademik kemahasiswaan dan administrasi harus tetap berjalan sebagaimana biasa. 6. Berita acara ini disampaikan kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi sebagai laporan, dan kepada MUSPIDA Kota Tomohon, 52
Badan Pekerja Sinode Yayasan AZR Wenas dan Pimpinan UKI Tomohon Produk YPTK untuk seperlunya. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, maka Tim Independen melaksanakan pertemuan 30 Maret di Makassar. Dalam rapat tersebut menghasilkan poin-poin sebagai berikut: 1. Terdapat dua opsi: a. Kompilasi dualisme kepemimpinan UKIT b. Pemilihan Rektor Baru UKIT. 2. Sepakat menyerahkan kedua opsi tersebut kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX untuk menetapkan salah satu dari dua opsi tersebut pada poin 1 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Disepakati kedua belah pihak (Yayasan Wenas dan YPTK UKIT) menyerahkan daftar nama sesuai dengan opsi yang dipilih oleh masingmasing pihak sesuai dengan kesepakatan Tomohon. 4. Dalam opsi yang ditetapkan oleh Koordinator tidak sesuai dengan salah satu pihak, maka Koordinator segera meminta nama-nama untuk disesuaikan dengan opsi yang ditetapkan oleh Koordinator. 5. Dalam hal dibutuhkan oleh pihak Koordinator, maka Tim Independen bersedia menindaklanjuti sesuai dengan petunjuk Koordinator. 6. Tim sepakat bahwa kesepakatan-kesepakatan sebelumnya (kecuali yang diatur dalam kesepakatan ini) yang berkaitan dengan kemelut UKIT tetap dipatuhi oleh semua pihak. 53
Untuk memenuhi persyaratan di atas, maka kedua belah pihak pun membawa masing-masing nama Calon yang akan diusulkan untuk menjadi Rektor UKIT. Pihak Yayasan
Wenas
mengusulkan
nama Pangkerego sedangkan pihak YPTK
mengusulkan Siwu. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kopertis sebagai koordinator mengusulkan untuk dilakukan kompilasi saja, karena calon yang diusulkan oleh pihak Yayasan Wenas belum memenuhi persyaratan dalam hal kepangkatan, tetapi pihak Yayasan Wenas bersikukuh untuk memilih jalan pemilihan rektor sebagai upaya penyelesaian UKIT.29 Menurut pihak Yayasan Wenas tidak adil jika kompilasi dilakukan dan Siwu terpilih menjadi rektor, maka jalan yang paling adil adalah dengan melaksanakan pemilihan30. Untuk mengatasi kebuntuan ini, maka diusulkan untuk tetap mengadakan pemilihan, tapi hasil pemilihan ini diterapkan setelah berakhirnya masa periode kepemimpinan Siwu, tapi opsi ini kembali ditolak.31 Kemudian hasil dari pertemuan yang hadapi oleh Tim Independen ini dalam usaha penyelesaian konflik UKIT dilaporkan kepada Dirjen DIKTI. Kebuntuan upaya rekonsiliasi oleh Kopertis ini ditandai dengan pemilihan Rektor sendiri oleh UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas pada tangal 12 April 2007. Pemilihan ini menghasilkan Pdt. Dr. Hein Arina sebagai Rektor. 32
29
Wawancara dengan Pdt. Drs. G. E. W. Kumaat, MSi., tanggal 21 Februari 2013 Wawancara dengan Pdt. Roy Tamaweol, Th. M, tanggal 5 Maret 2013 31 Wawancara dengan Pdt. Drs. G. E. W. Kumaat, MSi., tanggal 21 Februari 2013 32 Harian Komentar, Hein Arina Resmi Rektor UKIT Definitif., Harian komentar 13 April 2007,diunduh pada tanggal 14/4/2013 pukul 08.04 WIB, 30
http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/apr_13/lkTomhn001.htm
54
Menindaklanjuti terpilihnya Arina sebagai rektor baru UKIT Yayasan Wenas, BPS GMIM mengeluarkan surat penegasan tentang permasalahan UKIT. Melalui surat K.840/PPD.VII/6-2007. Inti dari surat ini menyangkut bahwa UKIT sudah berada di bawah tanggung jawan Yayasan AZR
Wenas. Selain itu UKIT versi
Yayasan Wenas telah membuka penerimaan mahasiswa baru Fakultas Teologi, dan pendaftaran dilakukan di kantor sinode GMIM
2. Usaha Rekonsiliasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) Karena usaha yang dirintis oleh Kopertis mengalami kebuntuan, maka pemerintah Sulawesi Utara, yang diprakarsai oleh Bapak Brigjen (pol) Drs. Jacky Uly selaku Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) dan Bapak Freddy H. Sualang sebagai Wakil Gubernur Sulut. Usaha dari kedua Pejabat ini membuahkan hasil serangkaian pertemuan antara pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas, dengan pihak UKIT yang diselenggarakan oleh YPTK. Dalam ranah internal GMIM pun, petemuan-peremuan tersebut membawa hasil yang nampak dalam Rapat badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) yang dilaksanakan dalam bulan September.33 RBPSL dilaksanakan pada bulan September, tanggal 19 sampai dengan 23 tahun 2007, Dalam RBPSL kali ini diputuskan bahwa permasalahan UKIT akan
33
Tim Rekonsiliasi UKIT YPTK GMIM: W. A. Roeroe, dkk., Permasalahan UKIT dan Upaya Penyelesaian oleh Tim Rekonsiliasi, 3
55
diselesaikan dengan bijaksana melalui pengurus Yayasan AZR Wenas dengan tidak mengorbankan kepentingan semua pihak.34 Pada tanggal 27 September BPS GMIM mengirimkan surat kepada Siwu untuk mengadakan percakapan tentang keabsahan Yayasan Wenas, serta perubahan penyelenggaraan UKIT dari YPTK kepada Yayasan Ds. AZR Wenas. Tapi pada minggu berikutnya, yakni pada tanggal 3 Oktober BPS mengirimkan surat kepada Dirjen Dikti tentang penyampaian dan permohonan tentang percakapan dengan pihak Siwu tapi bersangkutan menolak.35 Tapi menurut pihak Siwu, apa yang dilaporkan oleh pihak BPS Sinode sebagai bentuk penolakan adalah salah. Apa yang disebut penolakan ini sebenarnya adalah permohonan untuk menunda pertemuan, karena waktu yang diusulkan oleh pihak BPS tidak sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh pihak YPTK.36
3.
Keluarnya
Keputusan
Menteri
Pendidikan
Nasional
No.
220/D/O.2007 Situasi ini diperburuk keluarnya surat pada tanggal 29 November oleh Kementerian Pendidikan dengan nomor 220/D/O/2007. Surat ini berisi tentang persetujuan alih kelolah UKIT dari YPTK kepada Yayasan GMIM Ds. AZR. Wenas. Lebih jelasnya Surat Keputusan ini mencatat beberapa poin penting diantaranya, yaitu:
34
Keputusan_keputusan Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke-20 Tahun 2007, di Jemaat Imanuel Koya, Wilayah Tondano III, tanggal 19 sampai dengan 23 November 2007. 35 Lotje Kawet, dkk., Laporan Tim Pengkajian Rekonsiliasi UKIT GMIM, 2010, 7 36 Wawancara dengan Pdt. Pinontoan-Sethight, M. Th, tanggal 6 Maret 2013
56
1. Memberikan persetujuan Alih Kelola UKIT dari YPTK kepada Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas. 2. YPTK dilarang menggunakakan nama Universitas Kristen Indonesia Tomohon untuk penerimaan Mahasiswa dan kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan tinggi. 3. Perubahan nama di atas mencakup penyesuaian/penyempurnaan untuk seluruh kegiatan akademik pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Surat keputusan ini memberikan hak kepada Yayasan Wenas untuk mengambil alih UKIT. Salah satu pertimbangan dalam surat Keputusan Menteri ini adalah surat yang dikirimkan oleh BPS GMIM yang didalamnya dicantumkan permohonan alih kelola UKIT. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri ini menumbulkan reaksi yang berbeda-beda dari kedua belah pihak. Reaksi Kedua belah pihak ini nampak dalam pemberitaan di media massa pada tanggal 10 Desember 2007. Pihak Yayasan Wenas melalui Pdt. L. J. Posumah STM., dalam koran Komentar tanggal 10 Desember menegaskan bahwa penyelenggara yang sah utnuk UKIT adalah Yayasan Wenas. Di sisi lain pihak YPTK beranggapan bahwa Surat Keputusan dari Kementerian Pendidikan memiliki banyak kejanggalan. Bagi pihak Yayasan Wenas, keluarnya SK Menteri ini dianggap sebagai akhir dari permasalahan UKIT. Menurut Pdt. Poluan yang menjadi ketua Yayasan AZR Wenas dengan keluarnya SK Menteri ini telah menepis berbagai permasalahan UKIT37. Di lain pihak, YPTK menolak SK Menteri
37
Gepe, “Kampus Bersinar UKIT Keruh Lagi”, Manado Post, Senin 10 Desember 2007
57
tersebut. Menurut pihak YPTK Kop Surat Keputusan tersebut bukan merupakan Kop resmi dari Kemendiknas. Selain itu nomor surat tidak lengkap.38 Bereaksi terhadap Surat Keputusan ini, pihak YPTK mengirim utusan untuk mengkonfirmasi
mengenai
surat
ini
pada
Kemendiknas.
Pihak
YPTK
mengkonfirmasi surat ini kepada Bapak Drs. A. Hidayat MM., sebagai pihak yang menandatangani Surat Keputusan alih kelola UKIT. Berdasarkan hasil konfirmasi pihak YPTK, pihak Kementerian tidak tahu-menahu mengenai keluarnya Surat Keputusan alih kelola ini39. Maka, pada tanggal 21 Desember 2007 pihak UKIT YPTK mengirimkan surat kepada Dirjen Dikti mengenai permasalahan UKIT. Menanggapi hal Dirjen Dikti mengirimkan beberapa surat. Surat pertama, bertanggal 16 Januari 2008 dengan nomor 199/D5.1/T/2008, ditujukan kepada Siwu memberitahukan agar permasalahan yang dihadapi agar diselesaikan dengan pihak BPS GMIM. Sedangkan surat kedua bertanggal 17 Januari 2008, dengan nomor 210/D5.1/T/2008, yang ditujukan kepada Kordinator Kopertis Wilayah IX memberitahukan agar memberikan pelayanan administrasi kepada Universitas Kristen Indonesia Tomohon yang diselenggarakan oleh Yayasan Wenas. Dari uraian di atas ditemukan dua fakta yang bertentangan. Pertama pihak Dirjen Dikti mengatakan tidak tahu-menahu tentang keluarnya Surat Keputusan Menteri No. 220/D/O/2007. Tapi pada bulan Januari 2008. Dirjen Dikti mengeluarkan surat dan menyatakan bahwa yayasan GMIM AZR Wenas adalah penyelenggara UKIT. 38
Eky, “SK Mendiknas RI Nomor 220/D/O/2007, Alih Kelola UKIT Rersmi Dikendalikan Yayasan AZR Wenas”. Komentar. Senin 10 Desember 2007 39 Wawancara dengan Pdt. Drs. G. E. W. Kumaat, M. Si., tanggal 21 Februari 2013
58
Setelah menerima surat dari Dirjen Dikti dan Kopertis, BPS GMIM segera memberikan instruksi kepada pengurus Yayasan Wenas untuk segera mengamankan aset yang dipinjamkan kepada Yayasan YPTK40, dalam hal ini termasuk Universikas Kristen Indonesia Tomohon. Beberapa hari kemudian, yakni tanggal 5 Februari, pihak BPS GMIM kembali melayangkan surat teguran kepada Siwu. Menurut pihak BPS GMIM, Siwu tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan kebijakan Pemerintah serta kebijakan Gereja. Pada hari yang sama pihak BPS GMIM mengirimkan surat-surat kepada sinodesinode yang ada di Sulawesi Utara memberitahukan bahwa YPTK bukan lagi milik GMIM, melainkan milik pribadi-pribadi41. Menghadapi situasi ini, pihak Kopertis kembali mengeluarkan surat bertanggal 15 Februari 2008 dengan nomor 628/009/KL/2008. Surat ini ditujukan kepada Siwu dan kepada Rektor UKIT Yayasan Wenas. Untuk Siwu diberitahukan mengenai memberikan pelayanan administrasi kepada UKIT yang diselenggarakan oleh Yayasan Wenas. Sedangkan untuk Rektor UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas diberitahukan agar segera melaksanakan SK menteri No. 220/D/O/2007. Kopertis
kemudian
mengambil
tindakan
dengan
mengeluarkan
surat
izin
perpanjangan penyelenggaraan 10 program studi kepada UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan nomor 674/009/KL/2008.
40 41
Lotje Kawet, dkk., Ibid. Ibid.
59
Sementara di pihak YPTK UKIT, yang dikelola oleh Siwu masih belum mau mengakui Yayasan Wenas sebagai penyelenggara UKIT. Sikap yang diambil pihak YPTK, diperkuat oleh temuan Tim Mahasiswa UKIT dalam visitasi yang dilakukan di Kantor Dikti Diknas RI. Tim visitasi ini terdiri dari Lembaga Amanat Mahasiswa UKIT (LAM UKIT), yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa UKIT (DEM UKIT), beserta Presidem DEM dari tujuh fakultas UKIT. Visitasi ini sendiri dilakukan dalam rangka klarifikasi Surat Keputusan Menteri No. 220/D/O/2007.
4. Temuan Para Mahasiswa YPTK UKIT Tim Mahasiswa ini melakukan visitasi sejak tanggal 3 Maret. Pada tanggal 3 Maret ini mereka berusaha bertemu dengan Dirjen Dikti, Bapak Faisal Djalal Tapi Tim ini belum bisa betemu dengan Dirjen Dikti, para Mahasiswa ini hanya sempat bertemu dengan Bpk. Bambang Sarengat, Sebagai Kasudit Kelembagaan dan Bpk Arif Antono, Staf Kelembagaan. Pertemuan para Mahasiswa mendapat Informasi bahwa dokumen asli dari SK Menteri No. 220/D/O/2007 tersimpan sebagai arsip Negara di Departemen Pendidikan Nasional. Mengenai permasalahan UKIT, maka pihak Dikti Diknas akan meminta Irjen Dikti Diknas untuk melakukan inspeksi langsung ke UKIT dalam waktu dekat.42 Keesokan harinya, Tim Mahasiswa ini mengkonfirmasi SK Menteri No. 220/D/O/2007 di kantor Departemen Pendidikan Nasional. Hasil konfirmasi para Mahasiswa ternyata berbeda dengan informasi yang diterima pada kemarin harinya.
42
Tim mahasiswa UKIT., Hasil Visitasi Tim Mahasiswa UKIT; Jakarta, 03-07Maret 2008. (Tomohon: 7 Maret 2008), 1-2
60
Menurut Kepada Biro Persuratan Kantor Departemen Pendidikan Nasional, Surat Keputusan Menteri No. 220/D/O/2007 tidak ada aslinya di Depdiknas RI. Sistem penomoran yang tercantum dalam SK Menteri ini tidak sama dengan biasanya yang dikeluarkan oleh Depdiknas RI, bahkan tembusannya tidak dimiliki oleh Biro Persuratan43. Jadi, ada perbedaan informasi antara pihak Dierjen Dikti dan Depdiknas RI. Sepulangnya dari Kantor Depdiknas, Tim Mahasiswa melanjutkan perjalanan mereka menuju kantor Departemen Hukum dan HAM RI untuk mengkonfirmasi akta pendirian Yayasan AZR Wenas. Menurut bagian Konsultasi Hukum di kantor Hukum dan HAM, akta pendirian Yayasan AZR Wenas meragukan karena bahasa yang digunakan dalam akta tersebut berbeda dengan bahasa yang biasanya dipakai. Untuk lebih memastikan, maka para Mahasiswa dianjurkan untuk mengklarifiasinya langsung ke Kantor Percetakan Negara.44 Pada sore harinya Tim visitasi Mahasiswa berkonsultasi dengan Ibu Ria Hetharia-Sitompul, SH untuk meminta pendapat dari perspektif hukum mengenai permasalahan UKIT. Menurut Ibu Ria Hetharia-Sitompul, mengenai SK Menteri No. 220/ D/O/2007 kemungkinan adalah penyelewangan kerja yang dilakukan oleh para bawahan yang kemungkinan tidak diketahui oleh atasannya. Keadaan SK Menteri ini adalah fiktif. Pihak penerima SK dengan status hukum fiktif ini akan berusaha menerapkannya sesuai bunyi keputusannya ke tempat tujuan dimana SK tersebut ditujukan. Setelah SK ini berhasil diterapkan, maka status hukumnya akan beralih
43 44
Ibid., 2-3 Ibid., 3
61
dari hukum fiktif menjadi hukum realita. Jika tahapan ini berhasil, maka barulah SK ini menjadi sah dan dapat dilaporkan kepada Negara melalui instansi terkait. Pada tanggal 5 Maret, keesokan harinya, para mahasiswa melakukan klarifiasi di Kantor Percetakan Negara. Hasil klarifikasi Mahasiswa di Kantor Percetakan Negara nampak dalam surat yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara RI dengan nomor: 01/III/PUSDOK/2008. Dalam srat ini dinyatakan bahwa Yayasan Ds. AZR Wenas belum didaftarkan dalam Berita Negara RI.45
5. Usaha Rekonsiliasi oleh Pihak Irjen Diknas Untuk mengatasi masalah UKIT, Irjen Diknas RI: Bpk. Moh. Sofian, SH., MSi., mengutus Tim yang diketuai oleh Bpk. Fuad Wiyono, SH., untuk mengadakan peremuan dengan pihak yang terkait dengan permasalahan UKIT, yakni pihak BPS GMIM, Rektor UKIT AZR Wenas dan UKIT YPTK46. Pengutusan tim ini sejalan dengan hasil pembicaraan antara mahasiswa dengan pihak Dirjen Dikti ketika Mahasiswa melakukan visitasi. Pertemuan yang prakarsai oleh Fuad Wiyono, SH ini terlaksana pada tanggal 21 Mei 2008 bertempat di Kantor Sinode GMIM. Dalam pertemuan ini menghasilkan lima kesepakatan dalam rangka rekonsiliasi konflik UKIT. 1. Kedua belah pihak (UKIT YPTK, UKIT AZR Wenas) bersepakat menyelesaikan permasalahan internal secara damai.
45 46
Ibid. W. A. Roeroe, dkk., Ibid.
62
2. Kedua belah pihak bersepakat bahwa seluruh aset dan fasilitas pendidikan yang digunakan berada di bawah satu pengelola. 3. Kedua belah pihak bersepakat menjamin berlangsungnya proses pembelajaran Mahasiswa yang terdaftar di UKIT. 4. Kedua belah pihak bersepakat menerima seluruh hasil rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Badan Pekerja Sinode GMIM. 5. Kedua belah pihak bersepakat apabila permasalahan internal UKIT tidak dapat didiselesaikan sampai akhir Mei 2008, maka penyelenggara UKIT bersedia menerima konsekuensi akan dicabut izin penyelenggaranya oleh Mendiknas. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Siwu sebagai Pimpinan UKIT YPTK dan Arina sebagai Pimpinan UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas, Pdt. A. O. Supit sebagai ketua BPS GMIM, serta Bpk. Fuad Wiyono sebagai Ketua Tim Investigasi. Tapi sampai pada akhir bulan Mei pun permasalahan UKIT tidak kunjung selesai, dan tidak ada tanda-tanda pencabutan izin operasional seperti yang telah disepakati dalam perjanjian rekonsiliasi. Pada tanggal 29 Mei, pihak yang terkait, yakni pihak YPTK UKIT, YAZR Wenas, dan BPS GMIM kembali mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan ini kedua pihak, yakni pihak YPTK dan pihak AZR Wenas memilih untuk bertahan pada posisi masing-masing47. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak merasa memiliki landasan hukum yang kuat; Yayasan Wenas dengan SK Menteri-nya, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh Depdiknas.
47
Lotje Kawet, dkk., Ibid., 9
63
Sedangkan YPTK memiliki hasil putusan Pengadilan Tinggi Manado. Jadi sekali lagi usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan pemasalahan UKIT gagal. Beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 2 Juni BPS GMIM mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Badan Pekerja Wilayah dan seluruh perangkat Pelayan GMIM, bahwa: seluruh Mahasiswa UKIT YPTK harus mendaftar ke UKIT Yayasan Wenas dan paling lambat pada tanggal 31 Agustus. Jika para Mahasiswa belum mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan, maka para Mahasiswa akan dianggap tidak terdaftar sebagai Mahasiswa UKIT.48 Upaya rekonsilasi ini sulit terlaksana karena kedua belah pihak merasa memiliki kekuatan hukum. Sebelum upaya rekonsiliasi dilaksanakan oleh pihak Irjen, Pihak YPTK UKIT berhasil memenangkan permasalahan UKIT di Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 26 Maret 2008. Selain itu pihak YPTK UKIT juga disokong oleh hasil temuan dai Tim Visitasi Mahasiswa YPTK UKIT. Sedangkan pihak UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas masih memiliki pijakan Kepmen 220.
6.
Datangnya Auditor Irjen Depdiknas
Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba UKIT kedatangan tamu dari Auditor Irjen Depdiknas dan Sekertaris wilayah Kopertis IX Sulawesi pada tanggal 18 Juli 2008. Tujuan kedatangan rombongan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan rekonsiliasi pada tanggal 21 Mei dan kembali menegaskan bahwa Yayasan Wenas adalah Yayasan yang berhak menyelenggarakan pendidikan di UKIT.49
48
Ibid., 8 Ibid., 9
49
64
Kedatangan Tim ini membawa angin yang sangat sejuk bagi pihak Yayasan AZR Wenas, ditengah panasnya hawa konflik. Untuk menindaklanjuti, maka BPS GMIM kembali mengeluarkan surat kepada seluruh Pelayan GMIM dan kepada seluruh Civitas Akademika UKIT pada tanggal 25 Juli. Isi surat ini adalah penegasan kembali tentang pengalihan mahasiswa ke UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas.50 Keadaan pun semakin berpihak kepada Yayasan Wenas. Beberapa hari kemudian pada tanggal 28 Juli 2008, Badan Penyelenggara UKIT yang tercantum dalam website Dikti telah berganti menjadi Yayasan Wenas.51 Menanggapi situasi ini, pihak YPTK pun tidak tinggal diam. Melalui Tim Mahasiswa pada tanggal 1 Agustus 2008 berangkat ke Jakarta untuk menemui Irjen Depdiknas RI. Ada beberapa poin tujuan keberangkatan para Mahasiswa ini, yaitu: 52 1. Soal kedatangan Tim yang mengatasnamakan Inspektorat Jenderal Depdiknas RI yang diketuai Bpk Salwin dan didampingi oleh Sekertaris Kopertis Wilayah IX Sulawesi pada tanggal 28 Juli 200853 yang mengundang
kedua
belah
pihak
yang
bersengketa
dan
untuk
mendengarkan pernyataan resmi atas nama Irjen Depdiknas. Isi pernyataan itu antara lain adalah tentang legalitas UKIT di bawah payung Yayasan Wenas.
50
Ibid., 8 Crisis Center UKIT, Uraian Eksistensi dan Permasalahan Serta Upaya-Upaya Penyelesaisan Permaslahan (www.crisiscentreukit.blogspot.com, Senin 20 Februari 2010, http://crisiscentreukit.blogspot.com/2012/02/uraian-tentang-eksistensi-dan.html), diunduh pada tanggal 1 April 2013. 52 W. A. Roeroe, dkk., Ibid., 4 53 Ada perbedaan tanggal dalam dokumen. Menurut Tim Rekonsiliasi yang di bentuk BPMS GMIM pada tahun 2010 adalah tanggal 18 Juli, sedangkan menurut Tim Rekonsiliasi YPTK UKIT tganggal kedatangan adalah 28. Juli 51
65
2. SK Menteri yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 3. Perubahan EPSBED tanpa alasan dari UKIT YPTK ke Yayasan Wenas. 4. Tim Mahasiswa meminta Irjen untuk kembali mengutus Tim dari Jakarta ke UKIT Tomohon dalam rangka mengklarifiasi keadaan.
7. Datangnya Tim Pencari Fakta dari Irjen Depdiknas Menaggapi tuntutan Mahasiswa tersebut, maka pada tangal 27 Agustus Irjen Depdiknas mengirimkan Tim Pencari Fakta (Fact Finding) dengan mengeluarkan surat tugas nomor 103/R/Insp.I.Itjen/VIII/2008. Tim yang beranggotakan 4 orang ini bertugas untuk mencari fakta tentang tindak lanjut hasil kesepakatan melakukan rekonsiliasi mengenai permasalahan pengelolaan UKIT pada tanggal 21 Mei. Tim ini pun langsung melaksanakan tugasnya pada tanggal 28 Agustus 2008. Tim Pencari Fakta ini mengadakan pertemuan dengan pihak YPTK UKIT, termasuk unsur mahasiswa. Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting dalam rangka penyelesaian permasalahan UKIT, yakni: 1. Tim Irjen akan mendengarkan penjelasan dari pimpinan Rektorat menyangkut proses rekonsilasi yang belum mencapai kata sepakat. 2. Pimpinan Rektorat menjelaskan duduk permasalahan yang ada di UKIT sejak kesepakatan rekonsiliasi dibuat, antaranya: o Ultimatum surat pernyataan BPS GMIM kepada seluruh wilayah pelayanan GMIM bahwa seluruh Mahasiswa harus mendaftarkan diri selambat-lambatnya tanggal 31
Agustus 2008 jika tidak maka
Mahasiswa yang bersangkutan tidak akan terdaftar di UKIT yang 66
dinaungi oleh Yayasan AZR Wenas. Maksud tersebut dinilai tidak dalam rangka menunjang proses rekonsiliasi UKIT. o Tentang perubahan yang terjadi khususnya laporan EPSBED tertanggal 28 Juli 2008 dan 30 Juli 2008 yang pada kenyataannya melanggar proses rekonsiliasi tidak merugikan pihak Mahasiswa. 3. Tim Irjen Diknas yang diketuai oleh Drs. Alim Siadari, MA menganulir kedatangan Bapak Salwin (staf Irjen RI) ke Tomohon tanggal 18 Juli 2008 dalam rangka penegasan legalitas pengelolaan UKIT dibawah payung Yayasan AZR Wenas. Sebagai bukti, bersangkutan tidak membawa surat tugas. 4. Tim Inspektorat Depdiknas RI akan bertemu dengan tim rekonsiliasi yang diketuai oleh Prof. Dr. Joppy Paruntu, kemudian sepakat mempertemukan pimpinan UKIT YPTK, UKIT Yayasan AZR Wenas dan BPS GMIM selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 Agustus 2008. Pada keesokan harinya tanggal 29 Agustus Tim pencari fakta bertemu dengan pihak Yayasan Wenas dan BPS GMIM. Pada tahap yang kedua ini Tim pencari fakta mendengar alasan yang dikeluarkan oleh pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas. Setelah bertemu dengan pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas, maka pada hari ketiga, yakni tanggal 30 Agustus diadakan petemuan untuk mempertemukan pihak BPS GMIM, Yayasan Wenas, dan YPTK. Tapi pada hari ketika pertemuan dilaksanakan, ternyata tidak dihadiri oleh pihak BPS GMIM dan pihak Yayasan Wenas. Menurut Ketua Tim Pencari Fakta, alasan ketidakhadiran BPS GMIM dan Yayasan Wenas adalah mereka menginginkan semua mahasiswa yang masih berada 67
di YPTK harus mendaftarkan diri ke Yayasan Wenas sehingga rekonsiliasi dapat dilaksanakan54. Kembali lagi usaha untuk mencapai rekonsiliasi UKIT gagal.
8. Isu Korupsi Pdt. Dr. A. O. Supit, STM Pada masa ini wacana lain juga turut mewarnai konflik UKIT. Wacana dugaan korupsi oleh mantan Rektor UKIT yang telah menjadi Ketua BPS GMIM, A. O. Supit. Pada tanggal 7 November 2008, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) UKIT YPTK mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri Tomohon untuk meminta keterangan resmi mengenai kasus korupsi ini. Surat DEM UKIT ini dibalas oleh Kejaksaan Negeri Tomohon dengan surat no. B-1162/R.I.15/FS/11/2008, tanggal 10 November, sebagai bentuk klarifikasi resmi mengenai permasalahan ini. Surat dari Kejaksaan Negeri ini terdiri dari 3 poin, yakni: 1. KejaksaanNegeri
Tomohon
telah
menerima
Surat
Pemberitahuan
Dimulainnya Penyidikan SPPD) dari Kepolisisan Resort Tomohon no. Pol. B-67/IX/2006/ RESKRIM tanggal 25 September 2006 atasa nama Pdt. Dr. A. O. Supit, STM, dkk. 2. Pada tanggal 8 Mei 2008 Kejaksaan Negeri Tomohon telah menerima surat Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Tomohon, tetapi berkas tersebut dianggap belum lengkap. 3. Penanganan perkara Block Grand atas nama Pdt. Dr. A. O. Supit, STM., msih dalam penanganan Polres Tomohon. 54
W. A. Roeroe, dkk., Ibid., 4
68
Dengan mencuatnya wacana korupsi ini, semakin mewarnai dugaan-dugaaan bahwa konflik UKIT ini memiliki kaitannya dengan kasus korupsi ini. Usaha untuk meloloskan calon oleh dukungan Supit dianggap sebagai usaha untuk menutup-nutupi kasus korupsi ini. Hal ini Nampak dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa YPTK UKIT kepada Peserta Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) pada tanggal 11 November.
9. Usaha Rekonsiliasi Gubernur Sulawesi Utara Usaha untuk menyelesaikan permasalahan UKIT pada tahun ini ternyata masih berlanjut. Pada bulan November 2008, tepatnya pada tanggal 28, dosen dan mahasiswa Fakultas Teologi UKIT berinisiatif bertemu dengan Gubernur Sulut di rumah dinas Bumi Beringin – Manado. Tujuan pertemuan ini adalah menyampaikan pemberhentian 15 orang dosen Fakultas Teologi UKIT yang dilakukan oleh BPS GMIM. Menurut Gubernur, beliau telah mengundang Ketua BPS GMIM A. O. Supit dan Rektor YPTK UKIT R. A. D. Siwu pada tanggal 25 November sebelumnya. pada pertemuan 25 November tersebut Gubernur meminta untuk membentuk Tim Rekonsilaisi Kecil 55. Di sela-sela pertemuan pada tanggal 28 ini, gubernur sempat berkomunikasi melalui seluler dengan Irjen. Dalam percakapan tersebut, Irjen memberi penugasan kepada gubernur atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk memediasi pertemuan antara pihak Ketua BPS GMIM dan Rektor YPTK UKIT. Dalam pertemuan ini
55
Ibid,. 5
69
Gubernur berharap bahwa sebelum tanggal 31 Desember rekonsilaisi sudah tercapai56.
10. Tim Rekonsiliasi YPTK UKIT Tanggal 2 Desember 2008 Senat UKIT mengadakan rapat dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Gubernur pada beberapa hari sebelumnya. Dalam rapat ini diputuskan untuk melanjutkan Tim Kerja Rekonsiliasi yang telah terbentuk pada bulan Mei sebelumnya, yakni Tim Rekonsiliasi yang diketuai oleh Pdt. Dr. W. A. Roeroe. Tapi Tim ini dikembangkan personilnya dengan melibatkan dekan-dekan se-UKIT dan prewakilan Mahasiswa. Tugas dari Tim ini adalah untuk merealisasikan usulan Gubernur tersebut.57 Tim Rekonsiliasi yang dibentuk ini kemudian mulai melaksanakan pekerjaannya. Pada tanggal 10 Desember mengadakan rapat. Dalam rapat ini diputuskan untuk melanjutkan rekonsilaisi dan harus disesuaikan dengan undangundang. Memasuki tahun 2009 masih menjadi kelanjutan dari konflik UKIT. Dalam laporan yang disusun oleh Tim Rekonsiliasi yang diketuai oleh Roeroe, 1 April 2009 tim ini mengadakan rapat dalam rangka penyelesaian permasalahan UKIT. Rapat ini menghasilkan keputusan agar mengadakan rapat yang mempertemukan Ketua BPS GMIM, Supit, dan mantan Ketua YPTK Ir. Toy Roring. Keputusan ini dimaksudkan
56 57
Ibid. Ibid.
70
untuk menyampaikan niat dari pimpinan UKIT YPTK, Siwu, untuk menyelesaikan permasalahan UKIT58. Beberapa minggu kemudian terjadi pertemuan yang bisa dikatakan tidak sengaja antara Wakil Ketua BPS GMIM Bidang AIT, yakni Pdt. A. Runtu-Lumi, M. Th dengan Marshel Meruntu, S. Teol yang adalah salah satu anggota Tim Rekonsiliasi yang diketuai oleh Roeroe. Dalam percakapan keduannya, Runtu-Lumi mengungkapkan bahwa permasalahan UKIT sebenarnya telah selesai. Runtu-Lumi selesainya permasalahan ini dikarenakan Gereja dalam hal ini GMIM telah mengakui dan legalitas penyelenggaraan UKIT sudah ada diberikan kepada Yayasan Wenas. BPS tidak perlu lagi bertemu dengan pihak YPTK UKIT karena sejumlah pertemuan yang dilakukan untuk menyelesaikan permaslaahan tidak membuahkan hasil.59 Keesokan harinya Roeroe, sebagai ketua Tim Rekonsiliasi bertemu dengan Ir. Roy Roring, M.Si yang adalah anggota BPS dan mantan Ketua BP YPTK GMIM. Dalam percakapan ini Ir. Roy Roring menyatakan bahwa tetap mengakui Siwu sebagai Rektor UKIT yang sah.60
11. EPSBED YPTK UKIT Berganti Menjadi Yayasan AZR Wenas. Permasalahan UKIT semakin lama semakin meluas. Evaluasi Program Program Studi Berbasis Evaluasi Diri atau biasa disingkat EPSBED UKIT tercatat atas nama Yayasan Wenas, sejak tanggal 28 Juli 2008, padahal sebelumnya masih tercatat masih memakai badan hukum YPTK GMIM. Perubahan ini menimbulkan 58
Ibid., 6 Ibid. 60 Ibid. 59
71
reaksi keras dari pihak YPTK. Pada tanggal 14 April 2009, Fakultas Teologi UKIT YPTK mengeluarkan pernyataan resmi tentang kejanggalan-kejanggalan perubahan EPSBED ini. Salah satu kejanggalan, misalnya tanggal berdirinya badan hukum Yayasan Wenas adalah tanggal 20 Februari 1965. Tanggal 20 Februari 1965adalah tanggal berdirinya YPTK bukan Yayasan Wenas. Yayasan Wenas sendiri berdiri pada tahun 2006. Kejanggalan lain adalah Jumlah Mahasiswa pada periode 2006 adalah 759 orang, sedangkan pada 200.2 atau semester kedua tahun 2006 hanya berjumlah 51 orang, sehingga menjadi pertanyaan ke mana 708 orang lainnya. Selain itu, Nomor izin penyelenggaran adalah Nomor 2597/D/T/2008 tanggal 11 Agustus 2008 adalah izin perpanjangan Penyelenggaraan Nomor 747/D/T/2004 milik UKIT YPTK.61 Tapi beberapa hari kemudian tanggal 17 April, pihak Kopertis mengeluarkan pernyataan lain. Dalam situs Kopertis, Ketua Kopertis Wilayah IX Sulawesi mengeluarkan pernyataan bahwa Yayasan Wenas adalah sah karena melaporkan hasil EPSBED secara berkala. Menurt Beliau, Universitas yang memasukkan data EPSBED secara berkala adalah Universitas yang diakui.62 Untuk mengkonfirmasi masalah ini kembali Tim Mahasiswa UKIT kembali berangkat ke Jakarta untuk menghadap pihak Dirjen Dikti. Tim Mahasiswa ini berhasil bertemu dengan Direktur Kelembagaan, Bpk Hendraman. Dalam pertemuan ini Tim Mahasiswa mengirimkan laporan perkembangan terakhir mengenai UKIT
61
Karolina Agustien kaunang, “Kejanggalan dalalm EPSBED UKIT Badan Hukum Yayasan Ds. AZR Wenas”. Data yang didownload pada tanggal 14 April 2009 (Tomohon 14 Aprol 2009). 62 dit., Status UKIT Sudah Diakui. diunduh pada tanggal 27 April 2013. http://www.kopertis9.or.id/berita/view/506/4
72
termasuk Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Selain itu, Direktur Kelembagaan juga menginformasikan bahwa akan mengadakan pertemuan dengan Irjen Depdiknas RI dan kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei. Ia juga berharap agar ada pertemuan antara Rektor YPTK UKIT dan Rektor Yayasan Wenas UKIT. Selama beberapa bulan permasalahan UKIT tidak ada perkembangan yang signifikan.
12. Keputusan RBPSL Aermadidi Bulan Oktober, tepatnya tanggal 19 sampai 22 Oktober 2009 BPS GMIM kembali mengadakan agenda tahunannya, RBPSL (Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap) di Jemaat Timporot Aermadidi. Dalam Rapat ini BPS berusaha mengembangkan UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas
seperti dengan
membentuk Fakultas Kedokteran dan berusaha mempromosikan UKIT. Dalam rapat ini kembali BPS menegaskan untuk menguasai aset GMIM yang brada dalam naungan GMIM63. Keputusan dalam RBPSL ini menandakan bahwa pihak BPS GMIM dan pihak Yayasan Wenas sudah yakin bahwa UKIT resmi berada di bawah Yayasan Wenas. Melihat berbagai dukungan pemerintah, khususnya Depdiknas RI dan Kopertis, Kepercayaan diri pihak BPS dan Yayasan Wenas ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajar. Sementara di pihak YPTK UKIT masih belum menerima karena memiliki pijakan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Selain itu hasil putusan
63
Keputusan-Keputusan Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke 22 Tahun 2009 di Jemaat Timporok Aermadidi, Wilayah Aermadidi, tanggal 18 sampai dengan 22 Oktober 2009, 82-83
73
Mahkamah Agung belum lagi keluar. Kondisi
ini membuat kedua pihak masih
berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Pada tanggal 3 November, permasalahan kian runyam. BPS GMIM mengeluarkan surat terhitung mulai tanggal 3 November 2009 empat belas (14) pegawai organik (PO) di lingkungan UKIT YPTK diberhentikan sementara, bahkan Sembilan di antaranya dinyatakan dipecat.64 Keempat belas orang tersebut adalah65: 1. Pdt. K. A. Kapahang –Kaunang (Dekan F-Teol) 2. Pdt. L. Pangaila-Kaunang (PD I F-Teol) 3. Dra. M. H. Kumaat-Tangkudung (PD II F-Teol) 4. Pdt. Laurens Politton (PD III F-Teol) 5. Pdt. Vera Lintong-Burhan (PD IV F-Teol) 6. Pdt. Vera Solung-Loupatty 7. Pdt. J. Ch. Lintong 8. Pdt. M Supit 9. Pdt. H. J. Rumajar-Tandiapa 10. Pdt. Marhaeni Tumiwa-Mawuntu 11. Pdt. G. E. W. Kumaat 12. Pdt. J. P. Pinontoan-Sethlight 13. Pdt. T. Dj. Mewengkang-Momongan 14. Pdt. J. Paninggiran-Sundah 64
“Semarak HUT ke-75 GMIM Bersinode Berlian di Tengah Keperihatinan”. Inspirator. No. 19 Tahun V Oktober-November 2009. 8 65 Ibid.
74
Di tengah situasi seperti ini, isu klorupsi daru mantan Rektor UKIT A. O. Supit semakin mewarnai permasalahan UKIT. Tanggal 9 November 2009, Kejaksaan Tomohon mengeluarkan surat dengan nomor B-793/R.1.15/FS/11/2009 yang ditujukan kepada Ketua DEM (Dewan Eksekutif Mahasiswa) UKIT YPTK tentang penjelasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Supit. Surat ini dikeluarkan oleh Kejaksaan Tomohon sebagai balasan dari surat DEM YPTK UKIT. Kejaksaan Tomohon menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam penyidikan Polres Tomohon. Menurut pihak Kejaksaan proses peradilan bisa dilanjutkan jika unsur-unsur pasal yang disangkakan sudah lengkap, jadi kasus ini belum bisa dilanjutkan karena sedang dalam usaha penyidikan untuk melengkapi berkas kasus. Pada bulan yang sama, pihak Polres Tomohon mengirimkan surat dengan nomor B N085/XI/2009 Reskrim. Surat ini berisi pemberitahuan kepada Polda SULUT bahwa pihak Polres Tomohon dalam waktu dekat akan mengirimkan barang bukti yang baru kepada Kejaksaan Negeri Tomohon.
13. Usaha Rekonsiliasi oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Pada tanggal 22 sampai 28 Maret 2010, Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) mengadakan Sidang Sinode Lengkap. Dalam Sidang Sinode GMIM ini dipilih Ketua Sinode yang baru, dan yang terpilih menjadi ketua BPMS (Badan Pekerja Majelis Sinode) GMIM66 adalah Pdt. Piet Marthen Tampi, STh., MSi. Setelah terpilih
menjadi
Ketua
BPMS
66
yang baru, Tampimemprioritaskan
Dalam Sidang Sinode GMIM ke -75 ini nama BPS (Badan Pekerja Sinode) diganti dengan BPMS (Badan Pekerja Majelis Sinode).
75
permasalahan UKIT sebagai prioritas. Hal ini disebabkan karena ada begitu banyaknya tekanan dari warga GMIM untuk segera menyelesaikan permasalahan UKIT. Untuk menyikapi permasalahan UKIT, maka BPMS berinisiatif untuk melaksanakan pertemuan antara pihak Yayasan Wenas UKIT dan pihak YPTK UKIT. Pertemuan yang digagas oleh BPMS GMIM ini berhasil mempertemukan kedua pihak di Taratara. Pertemuan ini membawa hasil positif. Dalam pertemuan ini dihasilkan keputusan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya akan dilakukan lewat satu pintu67. Langkah selanjutya yang ditempuh oleh BPMS adalah dengan mengadakan ibadah bersama antara dosen dan mahasiswa dari pihak UKIT kelolaan Yayasan Wenas dan YPTK UKIT, pada tanggal 5 Mei 2010. Ibadah bersama ini di laksanakan di Kantor Sinode GMIM dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan dosen dari kedua belah pihak. Tren positif dari Sidang Sinode GMIM terus berlanjut. Menindaklanjuti Keputusan Sidang Sinode untuk menyelesaikan permasalahan UKIT, maka BPMS membentuk Tim Rekonsiliasi melalui SK No. k.1587A/UM.IV/12-2010, pada tanggal 15 Desember. Tim ini diketuai oleh Pnt. Prof. Dr. Dra. Lotje Kawet MS. Tim ini beranggotakan tujuh orang. Mereka bertugas untuk mengkaji fakta-fakta dalam rangka rekonsiliasi UKIT.
67
Gilbert Kumaat, Masalah UKIT adalah Masalah GMIM, Kapan Selesainya? crisiscenterukit.blogspot.com. Senin 20 Februari 2012. Diunduh pada tanggal 2 April 2013, pukul 12:23, http://crisiscentreukit.blogspot.com/2012/02/masalah-ukit-adalah-masalah-gmim-kapan.html
76
Setelah melakukan berbagai kajian, Tim Rekonsiliasi ini menyimpulkan permasalahan UKIT ke dalam beberapa poin, sebagai berikut:68 1. De fakto ada dua Yayasan, masing-masing YPTK GMIM dan AZR Wenas yang secara resmi merupakan alat kelengkapan/pelaksana kegiatan dari BPMS GMIM.” Menurut Tim Rekonsiliasi, YPTK sebenarnya tidak pernah dibubarkan. BPS GMIM hanya membubarkan Badan Pengurus YPTK periode 2005-2010. Yayasan AZR Wenas menurut Tim Rekonsiliasi juga merupakan Yayasan yang berbadan hukum sejak 20 Juni 2006 dengan nomor: 1252.HT.01.02.TH 2006. 2. Bahwa kedua Yayasan tersebut didirikan oleh Sinode GMIM. 3. Bahwa dari bentuknya, maka YPTK belum mengikuti struktur UndangUndang tentang Yayasan(UU No. 16 tahun 2001, UU No. 28 tahun 2004, dan PP No. 63 Tahun 2008). 4. De fakto sengketa dari kedua Yayasan tersebut secara struktural tidak bekaitan dengan BPMS GMIM. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Tim Rekonsiliasi mengajukan beberapa rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan UKIT:69 1. Harus ada salah satu pihak yang mengalah dan menyerahkan kepada BPMS yang sedang menjabat untuk menentukan Pejabat yang baru. 2. Untuk menyelamatkan UKIT, maka BPMS harus mengambil sikap untuk menetapkan Caretaker yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,
68 69
Lotje Kawet, dkk., Ibid., 27 Ibid., 27-28
77
dan penyesuaian sesuai dengan aturanYayasan yang berlaku. Mengingat masa jabatan Rektor UKIT (Pdt. Dr. R. A. D. Siwu, MA., PhD.) telah berakhir sesuai dengan pasal 40 PPRI No. 60 Tahun 1999. Peraturan ini juga berlaku untuk Pdt. Dr. H Arina yang menjadi Rektor di UKIT Yayasan AZR Wenas. 3. Caretaker harus diberikan wewenang penuh untuk melakukan perbaikan, pembenahan, dan mendudukan institusi akademik. 4. BPMS GMIM tetap mempertahankan Yayasan dengan restrukturisaasi dan penataan kewenangan yang baru. 5. BPMS GMIM menggabungkan kedua Yayasan tersebut menurut tata cara peraturan perundangan. 6. BPMS GMIM membubarkan kedua Yayasan tersebut dan kemudian membentuk yayasan yang baru menurut tata cara peraturan perudangan. 7. BPMS membubarkan salah satu dari Yayasan tersebut dan melakukan restrorasi dan penataan kewenangan yang baru menurut peraturan perundangan yang ada. Sebelum dibentuknya Tim Rekonsilaisi ini, pihak Yayasan AZR Wenas telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali mengenai keputusan Mahkama Agung. Pihak Yayasan AZR Wenas mengirimkan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2010. Yayasan AZR Wenas mengajukan beberapa bukti baru,
78
sepeti surat-surat keputusan yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan adanya kekeliruan dan kekhilafan dari Hakim dalam putusan70. Proses Peninjauan Kembali ini akhirnya mendapatkan hasil pada 10 Mei 2011. Setelah melakukan pertimbangan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak.71 Keluarnya putusan MA (Mahkamah Agung) merupakan kabar baik bagi pihak YPTK UKIT.
14. Kesimpang siuran status YPTK UKIT Seminggu sebelum keluarnya putusan dari Mahkamah Agung ini Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan surat keputusan dengan nomor
AHU –
2589.AH.01.04. Tahun 2011. Surat Keputusan ini merupakan surat keputusan pengesahan Yayasan kepada “Yayasan perguruan Tinggi Kristen Gereja Masehi Injili Minahasa”. Surat ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2011. Jadi, dengan keluarnya putusan penolakan Peninjauan Kembali dan keluarnya Surat Keputusan mengenai pengesahan Yayasan ini membuat pihak YPTK UKIT merasa memiliki posisi yang kuat di mata hukum. Pihak BPMS langsung bereaksi terhadap surat pengesahan Yayasan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM. BPS mengirimkan surat dengan nomor K.859/UM.IA/5-2011 pada tanggal 23 Mei 2011 untuk meminta penjelasan Kementerian Hukum dan HAM tentang Surat Keputusan Pengesahan Yayasan tersebut. 70
Memori Peninjauan kembali, Perkara Perdata nomor: 75/Pdt.G/2006/PN. TDO, jo. Nomor: 153/PDT/2007/PT.MDO, Jo. Reg Nomor: 2668 K/Pdt/2008. (Tomohon November 2010), hal 2-10 71 Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 PK/PDT/2011.
79
Pihak Kementerian pun membalas surat yang dikirimkan oleh BPMS GMIM dengan surat nomor AHU.2-AH.01.01-8307, pada tanggal 23 juni 2011. Kementerian berpendapat bahwa dikeluarkannya keputusan tersebut karena beberapa alasan, yaitu: 1. Kedua Yayasan memiliki nama yang berbeda. 2. Kedua Yayasan sama-sama terdaftar sebagai badan hukum dalam daftar Yayasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 3. YPTK GMIM yang dibubarkan yang mengelola bangunan miliki Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang beada di Tomohon telah dibubarkan oleh BPS GMIM. 4. YPTK GMIM yang mendapat pengesahan pada tanggal 2 Mei 2011 berkedudukan di Manado, didirikan oleh Prof. Dr. W. A. Roeroe, dan merupakan pendirian baru yang tidak terkait dengan Yayasan lama. Berdasarkan surat penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM pihak Yayasan Wenas dan BPMS GMIM berpendapat bahwa properti yang ditempati oleh YPTK UKIT bukanlah properti milik YPTK GMIM, melainkan milik Sinode GMIM. Dengan demikian pihak YPTK tidak berhak untuk mengelola properti tersebut. Selain itu, kata “GMIM” yang dipergunakan oleh YPTK GMIM berbeda dengan GMIM dalam Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Singkatan GMIM dalam YPTK GMIM tidak terdapat kata “di”, yaitu Gereja Masehi Injili Minahasa. Sedangkan dalam Sinode GMIM terdapat kata sambung “di”, yaitu Gereja Masehi Injili “di” Minahasa. Jadi, keduanya memiliki nama yang berbeda. Perbedaan nama
80
ini membuat YPTK GMIM bukan lagi Yayasan yang berada di bawah Sinode GMIM72.
15. Sidang Majelis Tahunan Sinode Tahun 2011 dan Perubahan Sikap BPMS GMIM Bulan November 2011, tepatnya pada tanggal 15-18 November, dilaksanakan Sidang Tahunan Majelis Sinode ke-24. Dalam sidang ini Majelis Pertimbangan Sinode (MPS) memberikan beberapa pertimbangan tentang permasalahan UKIT. MPS mempertimbangkan beberapa poin penting dalam memberikan usulan seperti dalam kutipan berikut:73 1. Kami yakin, siapapun kita, masih memiliki nurani Kristiani, yang menempatkan ketaatan pada Firman Tuhan di atas segala bentuk ketaatan, entah untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Karena itu marilah kita mengedepankan dan mengutamakan nurani kristiani ini. 2. Sidang Majelis Sinode yang merupakan wadah keputusan tertinggi dalam organisasi gereja ini, menghendaki adanya rekonsiliasi, termasuk dalam penanganan tentang UKIT (Keputusan tentang Pesan dan Umum butir II.B.7). 3. Tata Gereja 2007, khususnya pasal 44 peraturan tentang Sinode, juga menghendaki adanya upaya rekonsiliasi dalam menyelesaikan persengketaan. 4. Sesudah Sidang Majelis Sinode, BPMS telah mengundang sejumlah tokoh untuk bertemu di Taratara guna membicarakan masalah UKIT. Dari semua 72
73
Wawancara dengan Drs. Welky Karauwan, MSi. tanggal 26 Februari 2013 DOK.STMS.24/2011 NOMOR II.5
81
pembicara, tercatat hanya satu orang yang tidak mau berbicara tentang rekonsiliasi, selebihnya mendambakan adanya rekonsiliasi. 5. Setelah pertemuan itu telah ada konvokasi bersama antara dosen dan Mahasiswa kedua fakultas teologi UKIT bertempat di aula Kantor Sinode . 6. Selanjutnya ada pertemuan-pertemuan antara para dosen kedua fakultas tersebut, atas inisiatif mereka sendiri. (Pertemuan Dosen-dosen Teologi ini dimulai sejak tahun 2009. Para dosen Teologi dari kedua belah pihak berkumpul untuk membicarakan rekonsiliasi UKIT. Para dosen Teologi ini membentuk tim yang disebut “Tim LimaLima”. Tim Lima-Lima terdiri dari lima orang Dosen dari Fakultas Teologi YPTK UKIT, dan lima orang Dosen Teologi dari UKIT Yayasan AZR Wenas. Tim ini bukan merupakan Tim Resmi, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan Institusi, seperti pengelolaan UKIT. Tapi pertemuan para Dosen Teologi ini menjadi ajang keakraban antar kedua pihak. Pertemuan para Dosen Teologi ini sempat terhenti pada tahun 2009 tapi kemudian muncul lagi pada tahun 2011. Mereka sempat mengadakan pertemuan keakraban pada tanggal 14 Juli 2011)74 7. Mahasiswa tamatan YPTK ternyata diakui juga hasil studinya, meski harus mengganti ijazah, dengan kewajiban menyetorkan sejumlah uang. 8. Sekalipun YPTK telah dinyatakan sebagai pengelola yang sah atas UKIT, sesuai keputusan Pengadilan Tinggi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi 74
Wawancara dengan Pdt. Pinontoan-Sethight, M. Th, tanggal 6 Maret 2013
82
Yayasan AZR Wenas/BPS, begitu juga keputusan Mahkamah tgl. 11 Juni 2011 yang menilak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Yayasan AZR Wenas/BPMS; namun hal itu dapat diabaikan dengan jalan rekonsiliasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Pertimbangan Sinode mengusulkan langkah-langkah sebagai berikut untuk menyelesaikan permasalahan UKIT:75
Sesegera mungkin membentuk Tim Mediasi sesuai PTS pasal 44.
Rekonsiliasi harus dilakukan dalam semangat panggilan gereja untuk membawa suara kenabian, mendamaikan dan menyembuhkan (called to prophesy, roconcile and heal).
Tim Mediasi kami usulkan melibatkan orang-orang yang betul betul netral serta pakar di bidang hukum, pendidikan, termasuk salah seorang dari MPS yaitu Pdt. A. W. Tampemawa. Usul yang sangat baik dari MPS di atas tampaknya hanya seperti angin lalu.
Tanggal 26 Januari 2012 BPMS GMIM mengirimkan surat dengan nomor K.134/UM.VII.1/1-2012 yang ditujukan kepada pengurus YPTK GMIM dan Rektor UKIT YPTK GMIM. Inti dari surat ini adalah penyampaian dan pemberitahuan kepada pihak yang dikirimi agar pengurus YPTK untuk segera mencari kampus baru dengan batas waktu tiga bulan76 .
75
Dok.STMS.24/2011 nomor Ii.5. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Pertimbangan Sinode Untuk Badan Pekerja Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode Ke-24 Tahun 2011, di Jemaat Paulus Winebetan Wilayah Langowan III, 15-18 november 2011 76 Denni Pinontioan, “Ketika Institusi Gereja Melakukan Kekerasan”. Inspirator (Tomohon: No. 23. Thn. IX. Februari-Juni 2012), 11
83
Dari beberapa poin pertimbangan MPS GMIM di atas, dua poin terakhir menarik untuk ditunjau. Para Mahasiswa lulusan YPTK diwajibkan untuk mengganti ijazah yang memiliki kop YPTK UKIT dengan kop Yayasan AZR Wenas. Proses untuk mengganti ijazah harus melewati berbagai tahap. Para Alumnus yang lulus pada tahun 2007 ke atas harus melaksanakan ujian ulang, skripsi atau tesis yang sudah diuji di UKIT YPTK harus diuji lagi di UKIT Yayasan AZR Wenas, dan tentu kembali melalui proses bimbingan serta berbagai perubahan. Mengenai biayanya para Alumnus harus membayar biaya sebesar sepuluh sampai dua belas juta rupiah. Jika para Alumnus tidak mengganti ijazahnya, maka mereka tidak akan diterima menjadi vikaris di Sinode GMIM. Sekalipun Alumnus tersebut telah mengambil program magister di universitas lain, tapi selama ijazah S1-nya masih memiliki kop YPTK, maka ia tidak akan diterima untuk mendaftar menjadi vikaris77. Dalam poin terakhir yakni poin nomor delapan menurut penulis akan sangat berat untuk dipraktekan. Kedua belah pihak memiliki dasar hukumnya masingmaisng untuk untuk mengatakan bahwa pihaknya adalah pihak yang sah. Jadi, akan sangat sulit bagi kedua pihak untuk mengabaikan dasar hukum tersebut. Hal ini menandakan adanya perubahan sikap dari BPMS GMIM. Pada masa awal terpilihnya BPMS GMIM, BPMS berusaha untuk merekonsiliasikan UKIT. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu BPMS mulai bersikap konfrontasi terhadap YPTK UKIT.
77
Wawancara dengan Sdri., Nency Heidemans, MSi. tanggal 30 Maret 2013
84
16. Pengrusakan Papan Nama YPTK UKIT Sebulan kemudian terjadi insiden di Kampus UKIT. tanggal 24 Februari 2012 papan nama YPTK UKIT ditemukan roboh. Tindakan pengrusakan ini diduga dilakukan oleh kelompok Mahasiswa dari UKIT Yayasan AZR Wenas.78 Beberapa hari kemudian, yakni tanggal 27 Februari dalam salah satu grup di situs Facebook, sebuah akun bernama Douglas Pareta menuliskan sebagai berikut: “Dengan tindakan yang kami lakukan pada Jumat (24/02), kami Mahasiswa UKIT Wenas bertanggung jawab penuh kepada BPMS GMIM sebagai pemilik Aset. Salam Perdamaian”.
Penyataan ini menimbulkan perdebatan di dunia maya maupun di dunia nyata. Para Alumnus dan Mahasiswa mengecam keras tindakan pengrusakan ini. Salah satu kecaman adalah apa yang dikatakan oleh Max Tontey dalam media masa elektronik. Menurut Max Tontey: “Ini bukti nyata, bahwa nilai hukum negara (putusan PK MA-RI tahun 2012 yang menyatakan UKIT YPTK-GMIM sah sebagai pengelola UKIT) tidak lagi diindahkan oleh sekelompok orang yang tidak „bermoral‟ itu. Dan kami menyatakan perang terhadap oknumoknum perusak dan tidak bermoral yang menodai simbolisasi historis UKIT YPTKGMIM”.79
Insiden ini sempat memicu emosi Mahasiswa dan Alumni dari YPTK UKIT. Akan tetapi insiden ini untungnya tidak berkembang menjadi luas.
78
Denni Pinontoan, Ibid., 9-10 tr., “Pengacara datangi Polres, Alumni Kecam Pengrusakan Papan Nama UKIT”, beritamanado.com: 27-02-2012. Diunduh pada 6 April 2013, http://beritamanado.com/beritautama/pengacara-datangi-polres-alumni-kecam-pengrusakan-papan-nama-ukit/83494/ 79
85
17. Pengelolaan UKIT pada tahun 2013 Pada Tahun 2013, UKIT masih terpecah menjadi dua. Mengenai putusan MA, pada waktu itu pihak Yayasan Wenas mengaku belum menerima putusan MA secara resmi. Jadi karena belum menerima keputusan MA, maka pihak Yayasan Wenas masih berpegang pada Kepmen No. 220/D/O/2007, yaitu Yayasan Wenas sebagai pengelola UKIT80. Penulis berusaha mengkonfirmasi hal ini, tampaknya pihak Yayasan AZR Wenas telah menerima salinan keputusan ini. Menurut pihak Yayasan Wenas, pihak YPTK seharusnya menggugat Kepmen 220/D/O/2007 tentang alih kelola UKIT, dan tidak seharusnya menggugat Yayasan AZR Wenas.81 Kedua belah pihak masih berjalan masing-masing tetap berlanjut sepanjang tahun 2012. Kedua belah pihak masih bertahan pada fondasi masing-masing. Pihak YPTK UKIT masih belum bisa mengambil alih UKIT karena adanya Kepmen 220/D/O/2007, sedangkan pihak Yayasan Wenas tidak bisa berbuat banyak karena adanya keputusan MA yang memenangkan pihak YPTK UKIT. Sementara waktu terus bejalan, jumlah Mahasiswa yang mendaftar di YPTK UKIT semakin berkurang, dan jumlah Mahasiswa yang mendaftar di UKIT Yayasan Wenas semakin bertambah. Selain itu semakin banyak Mahasiswa yang dari UKIT YPTK beralih ke UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas. Sedangkan para Alumnus khususnya Alumnus dari YPTK UKIT, khususnya Fakultas Teologi masih belum bisa diterima unutk menjadi Vikaris dalam lingkungan GMIM.
80
tr., Kubu Wenas Mengaku Belum Menerima Salinan Putusan MA. beritamanado.com. 27 MAret 2012. Diunduh pada tanggal 6 Mei 2013. http://beritamanado.com/tomohon/kubu-wenasmengaku-belum-menerima-salinan-putusan-ma/88874/ 81 Wawancara dengan Drs. Wlky Karouan, MSi. tanggal 26 Februari 2013.
86
Pada bulan berikutnya, tanggal 8 Maret 2013, YPTK UKIT mengadakan seremoni wisuda. Seremoni Wisuda ini dilaksanakan di Kota Manado, bertempat d Manado Convention Center. Dalam upacara ini ternyata terdapat berita mengejutkan. Kementian Hukum dan Ham mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor AHU456.AH.01.04.Tahun 201382. Surat ini berisi tentang penyesuaian akte Yayasan. dalam surat ini menjelaskan bahwa YPTK GMIM yang sekarang merupakan kelanjutan dari YPTK tahun 1965, 1989, dan 2007. Jadi surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa YPTK yang pada tahun 2011 berbeda dengan YPTK tahun 1965 batal demi Hukum83. Sedangkan bagi pihak Yayasan AZR Wenas dan BPMS GMIM pihak YPTK UKIT tetaplah merupakan pihak yang tidak tunduk terhadap institusi, yakni GMIM.84
82
tr., “YPTK disahkan kementerian Hukum dan HAM RI”. beritamanado.com:08-04-2013. Diunduh pada tangal 5 Mei 2013. http://beritamanado.com/tomohon/yptk-gmim-disahkan-kemenkumdan-ham-ri/175009/ 83 Wawancara dengan Pdt. K. A. Kapahan-Kaunang, tanggal 8 Mei 2013. 84 Wawancara dengan dengan Drs. Welky Karouwan, MSi., tanggal 26 Februari 2013
87
