BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK KONSTRUKSI. Istilah kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari construction

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK KONSTRUKSI

G. Pengertian Kontrak Konstruksi Istilah kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari construction contract. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta. 42 Menurut Pasal 1 Ayat (5) UUJK, Kontrak kerja kostruksi merupakan: “Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”.

42

Salim H.S., Op.Cit. Hal 90.

Universitas Sumatera Utara

Dalam kenyataan sehari-hari, istilah kontrak konstruksi sering juga disebut dengan perjanjian pemborongan. Istilah pemborongan dan konstruksi mempunyai keterikatan satu sama lain. Istilah pemborongan memiliki cakupan yang lebih luas dari istilah konstruksi. Hal ini disebabkan karena istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang dibangun tersebut bukan hanya konstruksinya, melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja, tetapi dalam teori dan praktek hukum kedua istilah tersebut dianggap sama terutama jika terkait dengan istilah hukum/kontrak konstruksi atau hukum/kontrak pemborongan. Jadi dalam hal ini istilah konstruksi dianggap

sama,

(pembangunannya)

karena dan

mencakup ada

keduanya

pengadaan

yaitu

barangnya

ada

dalam

konstruksi pelaksanaan

pembangunan. 43 Menurut R. Subekti perjanjian pemborongan adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diriuntuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan denganmenerima suatu harga yang ditentukan. 44 Dalam KUH Perdata , perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata bahwa : “Perjanjian peborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (sipemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

43

Munir Fuady. Kontrak Pemborongan Mega Proyek (Bandung:Citra Adtya Kartini,1998). Hal12. 44

R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung : Alumni, 1985). Hal 57.


Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dilihat dari sistem hukum maka kontrak bangunan merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (construction law, bouwrecht). Istilah construction law biasa dipakai dalam kepustakaan anglo saxon, sedangkan bouwrecht lazim dipergunakan dalam kepustakaan Hukum Belanda. Dengan demikian, yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan bangunan meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik bersifat perdata maupun publik/administratif. 45 Dalam kontrak konstruksi, sebagaimana kontrak pada umumnya akan menimbulkan hubungan hukum maupun akibat hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatanganinya kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi adalah: 46 1. Adanya subjek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa; 2. Adanya objek, yaitu konstruksi; 3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

45 46

H. Mohammad Amari dan Asep Mulyana., Op.Cit. Hal 104. Salim H.S., Op.Cit. Hal 91.


H. Pengaturan Hukum Tentang Kontrak Konstruksi Penyelengaraan pengadaan bidang konstruksi di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dari segi substansinya, kecuali mengenai segi-segi hukum kontrak, undang-undang ini cukup lengkap mangatur pengadaan jasa konstruksi. 47 Undang-undang ini dibuat pada masa reformasi. Latar belakang lahirnya undang-undang ini karena berbagai peraturan perunang-undangan yang berlaku belum berorientasi pada pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal maupun bagi kepentingan masyarakat. UUJK ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999 . ketentuan terdiri atas 12 bab dan 47 pasal. 48 Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang ini tertuang dalam tiga peraturan pemerintah yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (PP No. 28/2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 (PP No.

4/2010),

Peraturan

Pemerintah

Nomor

29

Tahun

2000

tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP No. 29/2000) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010 (Perpres No. 59/2010), dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (PP No. 30/2000). 49

47

Y. Sogar Simamora., Op.Cit. Hal 213. Salim H.S., Op.Cit. Hal 91-92 49 Y. Sogar Simamora., Op.Cit. Hal 214. 48


Dalam kaitannya dengan pengadaan jasa konstruksi, tata cara dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi Pemeritah, telah diatur dalam

Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah disempurnakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010. Kemudian Perpres No. 54 Tahun 2010 diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, terkait dengan izin usaha konstruksi dalam hal ini terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. I. Peserta Dalam Kontrak Konstruksi Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, adalah sebagai berikut : 1. Pihak Pengguna Jasa, Pihak pengguna jasa sering juga disebut sebagai pemeberi tugas, yang memborongkan, pemimpin proyek, dan lain-lain. Pengguna jasa adalah pereseorangan atau badan pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 50 Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan para perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Yang dimaksud dengan Pengguna jasa adalah: a 50

orang perorang; Salim H.S., Op.Cit. Hal 95.


b

badan usaha, baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan

c

badan yang bukan badan usaha tapi berbadan hukum, yaitu pemerintah dan atau lembaga negara dimana pemerintah dan atau lembaga negara dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Pihak Penyedia Jasa Pihak penyedia jasa sering juga disebut sebagai kontraktor, pemborong, rekanan, dan lain-lain. Dengan berlakunya UUJK, maka telah dirumuskan pengertian jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi senagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Jasa Konstruksi tersebut , menunjukkan bahwa hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh Negara ada tiga yaitu perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan.

Dalam hal kontrak pengadaan jasa konstruksi, khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun pihak-pihak atau peserta yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 7 dan 19 Perpres No. 54 Tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. PA/KPA Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan

penggunaan

anggaran

Kementrian/Lembaga/Satuan

Kerja

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya


disebut KPAadalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapka oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD b. PPK Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan PA/KPA untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. c. ULP/ Pejabat Pengadaan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sedangkan Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. e. Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya. J. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah menimbulkan hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak. Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh


pihak lainnya. Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan diatas dan merupakan prestasi yang harus dilakukan. Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi, sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjiakan. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUJK, kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak mencakup: 1. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; 2. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan; 3. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi. Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah mencakup : a. Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa; b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan menerima imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Informasi yang dimaksud merupakan doumen secara lengkap dan benar yang harus disediakan oleh pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga dapat melakukan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. 51

51

H. Mohammad Amaridan Asep Mulyana, Op.Cit. Hal 107.


Dalam kontrak pengadaan barang/ jasa oleh Pemerintah, kontrak tersebut merupakan perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa. Jika mengacu pada rumusan ini maka pejabat yang mewakili pemerintah dan karenanya berwenang menandatangani kontrak pengadaan adalah PPK. Pejabat inilah yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari kontrak yang ditandatangani. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat lampiran tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan, dimana dalam lampiran tersebut terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi: 1) Hak dan kewajiban PPK : a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 2) Hak dan kewajiban Penyedia : a) Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;


c) Melaporkan pelaksanaan peerjaan secara periodic kepada PPK; d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

K. Proses Terjadinya Kontrak Konstruksi Dalam proses terjadinya suatu kontrak konstruksi terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak. Seperti kontrak pada umumnya, tentu saja diawali dengan adanya 2 (dua) pihak atau lebih yang sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengadaan pekerjaan konstruksi. Proses terjadinya kontrak konstruksi dimulai dengan proses pemilihan pihak kontraktor atau penyedia jasa oleh pihak pengguna jasa. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses terjadinya kontrak kontruksi berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Pemberitahuan atau Pengumuman Pada

umumnya

pengguna

jasa

akan

terlebih

dahulu

membuat

pengumuman atau pemberitahuan dengan membuka penawaran melalui suatu


pelelangan untuk mencari penyedia jasa yang sanggup untuk melaksanakan pekerjaan. Pengumuman dilakukan diumumkan paling kurang diwebsite K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE,sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat danmemenuhi kualifikasi dapat mengikutinya (Pasal 36 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010). Pelelangan biasanya dibagi 2 (dua) yakni pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya kedua jenis pelelangan tersebut sama, perbedaannya hanya terletak pada jumlahnya saja. 52 Dalam hal ini juga dijelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan tempat lokasi proyek atau pekerjaan, dimana tempat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran, dimana dan kapan saat pelelangan akan diadakan. 53 Bagi pihak penyedia jasa atau kontraktor yang berminat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dapat mendaftar secara tertulis dengan memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman untu ikut sebagai peserta pelelangan (tender). Selanjutnya pejabat pemilihan penyedia jasa akan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk. Pada fase penawaran, pejabat pemilihan wajib melakukan penilaian terhadap semua penawaran yang masuk. Unsur yang dinilai meliputi segi administrasi, teknis dan harga, menagcu pada keriteria, metode dan tatacara yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa.

52

Ibid. Hal 140 Sri Soedewi Masjchun Sofwan.Hukum Bangunan. Perjanjian Pemborongan Bangunan (Yogyakarta : Liberty, 1982). Hal 8. 53


2. PersyaratanKualifikasi dan Klasifikasi a. Kualifikasi Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dankemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentulainnya dari Penyedia Barang/Jasa (Pasal 56 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010). Dalam tahap kualifikasi ditentukan juga beberapa persyaratan bagi penyedia jasa yakni : 54 1) Penyedia jasa harus memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya (IUJK); 2) Mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan; 3) Tidak masuk daftar hitam dan tidak dalam pengawasan pengadilan; 4) Tidak bangkrut/pailit; 5) Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksinya tidak sedang menjalani sanksi pidana. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi, berikut penjelasannya : a) Prakualifikasi Sebelum menentukan pihak pemenang yang dipilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi tersbut, terlebih dahulu dilakukan prakualifikasi terhadap calon-calon penyedia jasa yang ada. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Berdasarkan Perpre No. 54 Tahun 2010, prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut: (1) Pemilihan penyedia jasa konsultasi;

54

Y. Sogar Simamora., Op.Cit. Hal 142.


(2) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum; (3) Pemilihan

penyedia

barang/pekerjaan

kontruksi/jasa

lainnya

yang

menggunakan metode penunjukan langsung, kecuali untuk penanganan darurat. Perbuatan prakualifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak bentuk badan hukum dimana mereka mempunyai usaha pokok berupa pelaksanaan pekerjaan pemborongan, konsultasi, dan pengadaan barang/jasa lainnya. 55

b) Pascakualifikasi Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemsukan penawaran. Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (9), pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut : (1) Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untukPekerjaan Kompleks; (2) Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

b. Klasifikasi Klasifikasi adalah bagian dari kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan perusahaan pemborong di bidang jasa pemborongan/konstruksi sesuai bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan

55

Fuady, Munir. Op.Cit. Hal 170.


dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa pemborongan tersebut. Klasifikasi usaha jasa pemborongan/konstruksi terdiri dari: 56 1) Klasifikasi usaha bersifat umum, diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan. Bidang usaha jasa pemborongan yang bersifat umum ini harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi. 2) Klasifikasi usaha bersifat spesialis, diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian subbidang pekerjaan. Badan usaha jasa pemborongan/konstruksi yang bersifat spesialis ini harus memenuhi criteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain. 3) Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu, diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan tertentu. Badan usaha jasa pemborongan ini mampu mengerjakan subbagian pekerjaan pemborongan

dan

bagian

tertentu

bangunan

konstruksi

dengan

menggunakan teknologi sederhana. Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perorangan dan badan usaha dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi

56

Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana. Op.Cit. Hal 28.


dari lembaga. Tujuan diadakannya standarisasi klasifikasi dan kualifikasi jasa pemborongan/konstruksi yaitu untuk mewujudkan standar produktivitas dan mutu hasil kerja sehingga mendorong berkembangnya tanggung jawab profesional di antara para pihak. 57

3. Pelelangan dan Pelulusan. Dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan, pejabat pengadaan harus terlebih dahulu menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi penawaran, metode penilaian kualifikasi dan jenis kontrak yang paling sesuai dengan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan. Untuk pengadaan pekerjaan pemborongan sendiri dapat digunakan metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung. 58 a. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini

57

Ibid. Hal 31. Y. SogarSimamora. Op.Cit. Hal 133.

58


mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. c. Pemilihan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi dan langsung dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga. d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. e. Pengadaan Langsung adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran untuk menentukan pelulusan adalah penawaran yang paling menguntungkan bagi Negara dan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai calon pemenang, dengan memperlihatkan keadaan umum dan keadaan pasar, baik untuk jangka pendek atau jangka menengah. Dalam praktek pelaksanaan pelelangan, penentuan pelulusan pelelangan didasarkan atas penawaran yang terendah yang dapat dipertanggungjawabkan (the lowest responsible bid). 59

4. Sanggahan dan Penunjukan Pemenang Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 ditentukan bahwa peserta pemilihan Penyedia atau lelang yang merasa keberatan atas penetapan pemenang lelang 59

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Op.Cit.Hal. 32.


diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambatlambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang (Pasal 82 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010). Dalam Pasal 81 ayat (1) ditentukan bahwa Peserta pemilihan yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat sanggahan kepada instansi pemerintah pengguna jasa konstruksi, apabila menemukan : a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Jasa; b. Adanya rekayasa tertentu yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau Pejabat yang berwenang lainnya. Kemudian Pengguna Jasa akan mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan : 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; 2) Sanggahan maupun sanggahan banding yang diterima pejabat yang berwenang terbukti tidak benar; 3) Sanggahan yang diterima melewati waktu masa sanggah atau telah berakhir.

5. Tahap Pembuatan Kontrak


Tahapan selanjutnya adalah pembentukan kontrak antara pihak pengguna jasa atau PPK dengan penyedia jasa yang dinyatakan sebagai pemenang. Para pihak harus segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan kontrak, setelah semua lengkap maka dikeluarkanlah surat perjanjian (kontrak). selanjutnya para pihak akan saling merevisi, melengkapi isi atau klausul dalam perjanjian tersebut. Apabila telah terjadi kesepakatan, para pihak wajib menandatangani kontrak tersebut. Selanjutnya kontrak tersebut akan menjadi acuan atau pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan pekerjaan.

L. Berakhirnya Kontrak Konstruksi Suatu kontrak konstruksi akan berkahir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Penghentian Kontrak Penghentian kontrak terjadi apabila pekerjaan sudah selesai dan setelah masa pemeliharaan selesai atau dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga telah dibayar oleh pihak pengguna jasa. Didalam kontrak konstruksi dikenal adanya dua macam penyerahan yaitu: 60 a. Penyerahan pertama yaitu penyerahan pekerjaan fisik setelah selesai 100%. b. Penyerahankedua yaitu penyerahan pekerjaan setelah masa pemeliharaan selesai. Dengan berakhirnya kontrak dalam hal ini, maka pengguna jasa wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. 60

Djumialdji., Hukum Bangunan (Jakarta : Rineka Cipta, 1996). Hal 21.


2. Pemutusan Kontrak Berakhirnya suatu kontrak konstruksi dapat disebabkan karena adanya pemutusan kontrak oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam kontrak tersebut. Hal ini terjadi sebagai salah satu akibat ketidakterlaksanaan suatu kontrak konstruksi. 61 Berdasarkan LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa, pemutusan kontrak kontruksi dilakukan apabila: a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. berdasarkan penelitian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaansampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasatidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalamjangka waktu yang telah ditetapkan; e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/ataupemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan olehinstansi yang berwenang; dan/atau f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKNdan/atau pelanggararan persaingan sehat dalampelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansiyang berwenang.

61

Munir Fuady., Op.Cit. Hal 200.


Dalam hal pemutusan kontrak yang dilakukan karena kesalahanPenyedia Jasa, maka dapat disertai sanksi berupa: 62 1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 2) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau JaminanUang Muka dicairkan (apabila diberikan); 3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatanterhadap bagian kontrak yang terlambat diselesaikansebagaimana ketentuan dalam kontrak, apabila pemutusankontrak tidak dilakukan terhadap seluruh bagian kontrak; 4) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam hal pemutusan Kontrak yang dilakukan karena Pengguna Jasa terlibatpenyimpangan persaingan

sehat

prosedur,

dalam

melakukan

pelaksanaan

KKN

dan/ataupelanggararan

Pengadaan,maka

Pengguna

Jasa

dikenakansanksi berdasarkan peraturanperundang-undangan. Bertitik dari prinsip proporsionalitas seharusnya sanksi tersebut bersifat fakultatif bukan komulatif. Prinsip proporsionalitas dalam hal ini digunakan untuk menilai apakah kesalahan penyedia jasa secara proporsional layak digunakan sebagai alasan dalam memutus kontrak. 63

62

Y. Sogar Simamora., Op.Cit. Hal 285 Ibid.

63


BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONTRAK KONSTRUKSI ANTARA DISPERINDAG KAB. ASAHAN DENGAN PT. MENARA KHARISMA INTERNUSA MEDAN

A. Profil PT. Menara Kharisma Internusa Medan Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis terhadap kontrak konstruksi antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa Medan, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sedikit mengenai profil dari PT. Menara Kharisma Internusa yang bertindak sebagai pihak penyedia jasa atau kontraktor. PT. Menara Kharisma Internusa didirikan di Medan dengan Akta Notaris Darmiana Lubis, Sarjana Hukum Nomor 15 Tahun 2003 pada tanggal 9 Agustus 2003. Adapun maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melanjutkan usaha


Perseroan Komenditer “CV. Menara Kharisma Internusa”, yang didirikan dengan Akta Notaris Reny Helena Hutagalung, Sarjana Hukum Nomor 429 pada tanggal 18 September 1995. Adapun usaha dari Perseroan ini adalah bergerak dibidang : 1. Pembangunan; 2. Pengembang; 3. Perdagangan; 4. Perindustrian; 5. Percetakan; 6. Perbengkelan;

7. Agrobisnis; 8. Jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Perseroan ini dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan, termasuk sebagai perencana, pelaksana, pengawas, dan pemborong (kontraktor), pembuatan bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan, jembatan, irigasi, bendungan, pembukaan lahan, penggalian, pengurungan, pekerjaan pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, dan pekerjaan-pekerjaan lain dibidang pembangunan. b. Menjadi pengembang atau developer proyek perumahan (real state), pusat perbelanjaan, gedung-gedung, perkantoran dan kawasan industri.


c. Manjalankan perdagangan umum, termasuk perdagangan ekspor-impor, local dan interinsulair, serta bertindak sebagai grossien, leveransir, distributor, dan keagenan atau perwakilan dari perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan. d. Menjalankan usaha dalam industri, antara lain industri garment, industri material bangunan, industri furnitur, industri manufacturing dan fabrikasi, industri peralatan teknik dan mekanik, industri perakitan komponen jadi (elektronik), industri peralatan rumah tangga dan kerajinan tangan. e. Manjalankan usaha dibidang agrobisnis, meliputi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan. f. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, kenderaan bermotor dan alat-alat berat. g. Menjalankan usaha dibidang jasa, antara lain penyelenggaraan usaha teknik, jasa kebersihan, jasa rekreasi, jasa pengolahan data, jasa hiburan, jasa konsultasi dibidang bisnis management dan administrasi, jasa konsultasi dibidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan perencanaan, jasa konsultasi bidang study perencanaan, jasa konsultasi bidang konstruksi sipil dan jasa-jasa lainnya, kecuali dalam bidang hukum dan pajak. Peseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Para pendiri dan pemegang saham PT. Menara Kharisma Internusa semua aktif diperusahaan. Masing-masing ditugaskan sebagai direksi perusahaan dan sebagai


komisaris aktif. Disamping itu, selain terdiri dari para pendiri dan pemilik perusahaan yang cukup potensial, Perseroan ini juga didukung oleh : 1) Tenaga-tenaga ahli yang sangat berpengalaman dan cukup senior dibidangnya. 2) Peralatan yang terdiri dari perangkat keras dan lunak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dalam jumlah dan kualitas yang memadai. 3) Pemodalan disiapkan cukup untuk mendukung atau menanggung biayabiaya untuk melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan modal awal/dasar. 4) Managemen perusahaan dipimpin oleh personal yang telah berpengalaman memimpin

perusahaan

yang

selalu

berusaha

meningkatkan

kemampuannya melalui seminar, kursus dan pendidikan dibidang managemen. 5) Suasana kerja yang harmoni antara pimpinan dan karyawan perusahaan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh PT. Menara Kharisma Internusa diharapkan kepada para pemberi pekerjaan atau pengguna jasa yang memerlukan potensi-potensi tersebut diatas dapat memberi kepercayaan sekaligus memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam suatu pekerjaan. B. Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam Kontrak Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa sebelumnya telah melaui tahapan-tahapan. Terjadinya kontrak tersebut merupakan bagian dari program


Pemerintah yakni Disperindag Kab. Asahan untuk melakukan Pengembangan Sarana Distribusi di Kabupaten Asahan, yang salah satunya adalah proyek pembangunan Pasar Kartini di Kisaran. Rencana program tersebut telah dibuat oleh DISPERINDAG Kab. Asahan sejak Maret 2013. Dalam melaksanakan proyek pembangunan tersebut pihak DISPERINDAG Kab. Asahan harus bekerjasama dengan perusahaan konstruksi sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan proyek tersebut. Dalam kontrak konstruksi antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa, pemilihan pihak penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan pemilihan langsung dengan metode pascakualifikasi. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 37 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Sebagaimana diketahui dalam kontrak tersebut bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 4.491.082.000,00. Metode pemilihan langsung dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, pada prinsipnya sama dengan pelelangan umum, perbedaannya hanya terkait dengan ketetapan waktu penayangan pengumuman, penyampaian sanggahan dan sanggahan banding. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedian Pekerjaan

Konstruksi

untuk

pekerjaan

yang

bernilaipaling

tinggi

Rp5.000.000.000,00 (Pasal 1 Angka 26 Perpres No. 70 Tahun 2012). Metode


pemilihan langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. Adapun tahapan dalam pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi dengan metode Pemilihan Langsung adalah sebagai berikut: 1. pengumuman; 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3. pemberian penjelasan; 4. pemasukan Dokumen Penawaran; 5. pembukaan Dokumen Penawaran; 6. evaluasi penawaran; 7. evaluasi kualifikasi; 8. pembuktian kualifikasi; 9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10. penetapan pemenang; 11. pengumuman pemenang; 12. sanggahan; dan 13. sanggahan banding (apabila diperlukan). Dalam hal ini pemberitahuan atau pengumuman tentang adanya pelelangan terhadap proyek pembangunan pengembangan sarana distribusi dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013. Pengumuman tersebut diinformasikan kepada khalayak umum melalui Papan Pengumuman Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, disitus Portal Pengadaan Nasional LPSE Kabupaten Asahan pada tanggal 17 Juni 2013. Kemudian

berdasarkan

pengumuman

tersebut,

masing-masing

peminat


mendaftarkan perusahannya dengan memasukkan dokumen pendaftaran untuk mengikuti proses pemilihan penyedia jasa untuk melaksanakan proyek pembangunan. Dalam tahap pendaftaran tersebut, ada 14 (empat belas) perusahaan

yang bergerak dibidang jasa konstruksi terdaftar untk kemudian

dinyatakan dapat mengikuti tahapan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh pihak DISPERINDAG Kab. Asahan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemberian penjelasan pelelangan (aanwijing), yang dilakukan melalui LPSE Kabupaten Asahan. Semua peserta diberikan penjelasan mengenai lingkup pekerjaan; metode pemilihan; cara penyampaian dokumen penawaran; kelengkapan dokumen penawaran; metode evaluasi atau pelelangan penilaian serta penjelasan tambahan lain yang diperlukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Asahan Tahun Anggaran 2013. Penjelasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 09/DISPERINDAG-AS/2013 pada tanggal 24 Juni 2013. Tahapan selanjutnya adalah pemasukan dokumen penawaran oleh peserta yang terdaftar sebagai peserta lelang, dimana semua peserta atau calon penyedia memasukkan penawaran harga. Pemasukan dokumen penawaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran. Setelah masa penyampaian dokumen pelelangan ditutup maka proses pemilihan langusng dilanjutkan pada tahap pembukaan dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh semua peserta. Setelah pemeriksaan dan penetapan kelengkapan dokumen, panitia membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran, kemudian berita acara tersebut dibacakan dihadapan seluruh peserta lelang yang hadir.


Selanjutnya adalah tahap evaluasi penawaran, dimana panitia pengadaan barang/jasa melakukan penilaian terhadap semua penawaran yang masuk. Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya menggunakan sistem gugur. Dalam hal ini unsur-unsur yang dinilai pihak DISPERINDAG Kab. Asahan meliputi segi administrasi, teknis dan harga yang dilihat dalam dokumen-dokumen penawaran yang disampaikan masing-masing peserta. Setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga ada 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lulus, yaitu PT. Deli Surya Jaya, PT. Dayatama Cipta Mandiri dan PT. Menara Kharisma Internusa. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 40/PAN/DISPERINDAGAS/2013 tanggal 5 Juli 2013. Kemudian ketiga peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti tahapan tahap evaluasi syarat kualifikasi, diantaranya meliputi : 64 a. penyedia memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan; b. formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang berhak mewakili; c. tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dalam pengawasan pengadilan; d. berpengalaman dibidang pekerjaan konstruksi; Selanjutnya ketiga peserta yang dinyatakan lulus tahapan evaluasi kualifikasi tersebut mengikuti tahapan pembutian kualifikasi. Berdasarkan hasil

64

Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 40/PAN/DISPERINDAG-AS/2013


evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia, maka panitia menetapkan calon pemenang, calon pemenang I, dan calon pemenang II yang dimuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 42/PAN/DISPERINDAG-AS/2013. Kemudian panitia menetapkan pemenang pemilihan langsung berdasarkan pada Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa DISPERINDAG Kab. Asahan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 43/PAN/DISPERINDAG-AS/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal Penetapan Penyedia Jasa untuk Kegiatan Pemilihan Langsung, yaitu : Pemenang Nama Perusahaan

: PT. Menara Kharisma Internusa

NPWP

: 01.714.285.2-123.000

Alamat

: Jl. Kasuari No. 46 Medan

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 4.491.082.000,Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan

: PT. Dayatama Citra Mandiri

NPWP

: 31.515.063.1-122.000

Alamat

: Jl. Menteng VII Gg. Lestari No. 04 Medan

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 4.449.700.000,Pemenang Cadangan II Nama Perusahaan

: PT. Deli Surya Jaya

NPWP

: 02.200.679.5-123.000

Alamat

: Jl. Budi Luhur No. 147 Medan

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 4.503.800.000,-


Selanjutnya adalah tahap pengumuman pemenang pemilihan langsung yang dilakukan oleh panitia berdasarkan Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung

DISPERINDAG

Kab.

Asahan

Tahun

Anggaran

Nomor

:

44/PAN/DISPERINDAG-AS/2013 tanggal 12 Juli 2013. Setelah melakukan pengumuman, selanjutnya diberikan masa sanggah selama 5 hari kepada publik untuk menyatakan protes atau ketidakpuasan terhadap hasil pelelangan yang diadakan oleh panitia pemilihan dalan hal ini DISPERINDAG Kab. Asahan. Setelah lewat masa sanggah ternyata tidak ada sanggahan, maka selanjutnya DISPERINDAG Kab. Asahan selaku pengguna jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat penunjukan yakni Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Nomor : 05/SPPJ/PPK-DISPERINDAG-AS/APBN-2013. Isi dari surat penunjukkan tersebut adalah menunjuk pemenang pemilihan langsung untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Pasar Kartini Kisaran kepada PT. Menara Kharisma Internusa. Setelah pemenang ditetapkan, maka tahapan selanjutnya adalah pembuatan atau penyusunan kontak yang dilakukan oleh para pihak. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penyedia dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan dan ditandatangani oleh direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian perusahaan untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa. Kontrak ini merupakan kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh instansi pemerintah selaku pengguna jasa dengan rekanan selaku pelaksana jasa


konstruksi. Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah pengadaan pekerjaan konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan berupa “Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan” pada tempat perbelanjaan Pasar Kartini Kisaran. Perjanjian tersebut diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : 09/SP/PPKDISPERINDAG-AS/APBN-2013.

Dalam

Surat

Perjanjian

antara

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa di Kisaran Nomor : 09/SP/PPK-DISPERINDAG-AS/APBN-2013 tanggal 29 Juli 2013. Para pihak yang menandatangani kontrak konstruksi ini adalah sebagai berikut : 65 1) Nama Jabatan

: Harry Naldo Tambunan, S.E : Pejabat Pembuat Komitmen Pada DISPERINDAG Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013.

Alamat

: Jl. Prof. H.M Yamin, SH No. 44 Kisaran.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Asahan

Cq.

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

(DISPERINDAG) Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Jasa. 2) Nama

: Muhammad Muhazir Tanjung

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Jl. Kasuari No 46 Medan

65

Surat Perjanjian Nomor 09/SP/PPK-DISPERINDAG-AS/APBN-2013.


Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Menara Kharisma Internusa yang berkedudukan di Medan selanjutnya disebut sebagai pihak penyedia. Sesuai dengan ketentuan PP No. 29 Tahun 2000, bahwa dalam kontrak ini penyedia jasa konstruksi juga melampirkan : a) Akta badan usaha yakni akta pendirian PT. Menara Kharisma Internusa. b) Nama wakil/ kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha. c) Tempat kedudukan dan alamat badan usaha. Seperti kontrak atau perjanjian pada umumnya, kontrak konstruksi juga mengandung prinsip-prinsip hukum perikatan yang sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, yakni : (1) Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata; (2) Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya dan harus dilaksankan dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata; (3) Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata. Dokumen perjanjian kerja ini merupakan dasar dalam pelaksanaan kerja oleh pihak kontraktor. Dalam dokumen perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa kontrak konstruksi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang merupakan perjanjian


baku sehingga harus dibuat sesuai dengan format atau darft yang telah ada sesuai dengan standart kontrak. Biasanya pengguna jasa telah menyiapkan substansi kontrak secara sepihak, sedangkan pihak penyedia jasa dalam hal ini kontraktor tinggal mempelajari substansi kontrak tersebut. Apabila para pihak telah sepakat maka para pihak akan menandatangani kontrak tersebut. Hal

tersebut

juga

berlaku

dalam

kontrak

konstruksi

antara

DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa, dimana perjanjian antara mereka dituangkan dalam draft perjanjian yang mana telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna jasa konstruksi dalam hal ini pihak pemberi pekerjaan. Pihak pemberi pekerjaan yang dalam kontrak ini disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam merancang kontrak kerja konstruksi menggunakan standart kontrak atau contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dibuat oleh pimpinan dari DISPERINDAG Kab. Asahan sebagai pemeberi pekerjaan konstruksi. Surat perjanjian tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dengan isi dan kekuatan hukum yang sama serta diberi materai yang cukup, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Akan tetapi sebelum konrak ditandatangani oleh para pihak, pastilah didahului dengan negosiasi kedua belah pihak mengenai pekerjaan yang akan dibuat, biaya-biaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi tersebut. Kemudian keseluruhan hasil negosiasi itu nantinya akan dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Untuk mengindari kesalahan dalam perumusan dan pembuatan perjanjiandan menganisipasi munculnya konflik, dalam kontrak konstruksi antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT.


Menara Kharisma Internusa, para pihak menggunakan jasa konsultan hukum dan notaris dalam pembuatan kontrak tersebut. Setelah penandatanganan kontrak, maka DISPERINDAG Kab. Asahan selaku pengguna jasa menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 11/SPMK/PPK-DISPERINDAG-AS/APBN-2013 kepada PT. Menara Kharisma Internusa selaku penyedia jasa. Dalam SPMK ditentukan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi tersebut berlaku sejak 29 Juli 2013 s/d 6 Desember 2013. Pekerjaan dimulai sejak tanggal 30 Juli 2013 dengan waktu penyelesaian selama 130 Hari dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 6 Desember 2013. Sedangkan masa pemeliharaan berlaku selama 130 Hari kalender. Adapun sumber pembiayaan dari kontrak ini adalah dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2013 dan Nilai Kontrak senilai Rp. 4.491.082.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Pada umumnya pelaksanaan kontrak berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian. Pembangunan proyek tersebut selesai tepat pada waktunya sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Untuk penyerahan pertama yakni penyerahan pekerjaan setelah selesai 100 % telah dilakukan. Mengenai penyerahan hasil pekerjaan dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 002/PPHP-FISIK/KARTINI.3APBN/2013 tanggal 9 Desember 2013. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 001/PPHP-FISIK/KARTINI.1-APBN/2013 yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang tedapat dalam Surat


Perjanjian atau Kontrak Pekerjaan. Sementara itu, untuk penyerahan kedua yakni penyerahan setelah masa pemeliharaan diberikan waktu selam 130 hari sejak penyerahan pertama dilaksanakan untuk masa pemeliharaan.

C. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi. Salah satu bagian penting dari pelaksanaan kontrak kerja kontruksi adalah tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kewajiban yang dilakukan baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab para pihak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu kontrak, sebagai salah satu bentuk antisipasi apabila terjadi persengketaan dari pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 66 Dalam konteks perjanjian dalam hukum keperdataan, setidaknya ada 2 (dua) hal yang dapat mengakibatkan terjadinya persengketaan diantara para pihak yaitu

ingkar

janji

(wanprestasi)

dan

perbuatan

melawan

hukum

(onrechmatigedaad). Adapun wujud dari ingkar janji adalah dikarenakan suatu pihak : 67 1. Sama sekali tidak memenuh perikatan; 2. Terlambat memenuhi perikatan; 3. Keliru dan tidak pantas dalam memenuhi perikatan; Sedangkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu suatu pihak membawa kerugian bagi pihak lain,

66

H. Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, Op.Cit. Hal 115. Ibid,. Hal 152.

67


mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kewajiban yang dilakukan baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa. Hak dan kewajiban para pihak merupakan akibat yang timbul dari hubungan hukum yang terjadi antara DISPERINDAG Kab. Asahan sebagai pengguna jasa atau pemberi pekerjaan dengan PT. Menara Kharisma Internusa sebagai penyedia jasa (Kontraktor). Dalam kontrak telah dimuat mengenai hak dan kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Penyedia Jasa dalam melaksanakan kontrak, meliputi : a. Pihak Pengguna Jasa atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Adapun hak dan kewajiban dari pihak PPK meliputi : 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia; 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; 4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. b. Pihak Penyedia Jasa Adapun hak dan kewajiban pihak penyedia jasa meliputi :


1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pengguna jasa atau PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan; 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK; 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Selain hal-hal tersebut diatas, ada hak dan kewajiban lainnya yang dituangkan dalam pasal-pasal selanjutnya dalam kontrak. Dalam pelaksanaan kontrak kontstruksi antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara


Kharisma Internusa dalam proyek pembangunan Pasar Kartini Kisaran, tanggung jawab para pihak adalah untuk memenuhi dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak, khususnya bagi pihak penyedia jasa atau kontraktor sebagai pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Berikut penulis akan menjelaskan lebuh lanjut tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak. 1) Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa (Kontraktor) Dalam pelaksanaan kontrak khususnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasaatau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihak kontraktor brtanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia dengan pihak pengguna jasa.

a) Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam Hal Waktu Penyelesaian Pekerjaan Dalam hal waktu penyelesaian proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dalam kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa mengenai jangka waktu penyeesaian proyek tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dalam kontrak ini juga ditentukan bahwa, apabila pekerjaan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan atau terjadi


keterlambatan penyelesaian proyek yang bukan karena keadaan kahar melainkan karena kelalaian penyedia, maka peyedia bertanggung jawab atas denda atau ganti rugi terhadap peristiwa tersebut. Namun, apabila keterlambatan terjadi akibat keadaan kahar maka penyedia tidak akan dikenakan denda. Selain itu, denda atau ganti rugi tidak akan dikenakan bagi si penyedia apabila waktu penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang. Permohonan untuk perpanjangan waktu berasa dari pihak penyedia, dan PPK atau pengguna jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Dalam kontrak ini, terkait dengan ketentuan mengenai perpanjangan waktu penyeesaian dimuat dalam ketentuan adendum. Hal ini memang diharuskan karena perpanjangan waktu tersebut akan mengubah Masa Kontrak, sementara itu kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Dalam ketentuan adendum disebutkan bahwa perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi : (1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak. (2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. (3) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga. Dalam adendum kontrak juga memungkinkan bagi pihak pengguna jasa atau pemberi pekerjaan untuk meminta kepada pihak penyedia atau kontraktor


melaksanakan pekerjaan tambah atau kurang dari yang diperjanjikan sebelumnya. Namun,

dalam

kontrak

ditentukan

bahwa

pekerjaan

tambah

harus

mempertimbangkan tersedianya dana anggaran dan paling tinggi 10 % dari nilai yang telah disepakati dalam kontrak sejak awal.

b) Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam Hal Penyerahan Pekerjaan Pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan serah terima pekerjaan setelah pekerjaan konstruksi tersebut selesai 100% dan diserahkan untuk pertama kalinya kepada pihak pemberi tugas dengan baik dan dapat diterima selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Penyedia atau kontraktor mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pengguna jasa untuk penyerahan pekerjaan. Pihak penyedia juga bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan dan/atau cacat yang terjadi pada hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan, atas perintah PPK. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan,

kemudian

setelah

masa

pemeliharaan

berakhir

penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pemberi tugas untuk melaksanakan penyerahan akhir pekerjaan. PPK atau pemberi tugas menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau

mengembalikan

Jaminan

Pemeliharaan.

Apabila

penyedia

tidak

melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan atau


mencairkan jaminan pemeliharaan. Kemudian PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jagka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. c) Tanggung jawab Penyedia Jasa dalam Hal Material/ Bahan Penyedia harus meyampaikan asal material/ bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Pihak penyedia atau kontrakor harus menggunakan bahan-bahan yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak. Apabila dalam pelaksanaan kontrak pihak penyedia atau kontraktor menyimpang atau melanggar syarat-syarat dalam kontrak sehingga berpengaruh pada mutu bangunan menjadi tidak baik maka pihak kontraktor harus bertanggung jawab untuk mengganti, membongkar dan memperbaiki kembali sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak. d) Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam Hal Perlindungan Tenaga Kerja Penyedia dan subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan pesonilnya pada program Jamsostek sebagaiman diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyedia juga berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Selain itu penyedia juga bertanggung jawab atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personilnya perlengkapan keselamatan kerja. Penyedia juga bertanggung jawab untuk melaporkan kepada PPK atau Pengguna jasa mengenai setiap kecelakaan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini dalam waktu 24 jam setelah kejadian. Dengan kata lain, penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak dilokasi kerja.


e) Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam Hal Kegagalan Bangunan Secara teoritis, kegagalan bangunan diartikan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (Pasal 34 PP Nomor 29 Tahun 2000). 68 Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2000). Dalam perjanjian (kontak) antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa, telah ditentukan bahwa dalam hal kegagalan bangunan, penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK atau pemberi pekerjaan beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga sebagai akibat yang timbul dari kegagalan bangunan. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai pada batas akhir masa pemeliharaan, penyedia bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan terhadap hasil pekerjaan dan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri, sepanjang kerusakan atau kehilangan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

68

Salim H.S., Op.Cit. Hal 124.


Sementara itu, dalam peristiwa tersebut pentanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia. Berdasarkan penelitian penulis, dalam pelaksaan kontrak ini tidak terdapat kerusakan dan cacat pekerjaan setelah pemabangunan proyek selesai. Namun hingga masa pemeliharaan berkahir, pihak kontraktor selalu aktif dan berkonsultasi dengan pihak konsultan atau pemberi tugas mengenai hal-hal yang dianggap kurang atau tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga apabila ada kerusakan ataupun cacat pekerjaan, pihak PT. Menara Kharisma Internusa selaku penyedia jasa segera konsultasi dengan pihak pemberi tugas untuk diubah atau diperbaiki sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sejak awal oleh para pihak. Dalam rangka penilaian terhadap hasil pekerjaan, dalam pelaksanakan kontrak ini pihak PPK telah menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. PPK atau pengguna jasa menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak penyedia apakah ada kekerurangan-kekurangan dan atau kerusakan bangunan ataupun terjadinya kegagalan bangunan. Penilai ini dipilih dan disepakati oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif serta ahli dibidangnya. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penilai terhadap hasil pekerjaan, dapat menentukan siapakah yang bersalah dalam pelaksanaan konstruksi. Pihak yang bersalah akan dibebani tanggung jawab, baik tanggung jawab perdata, administratif, maupun tanggung jawab pidana.


Sanksi yang dikenakan kepada penyedia jasa yang gagal dalam pelaksanaan kontrak adalah berupa sanksi profesi dan sanksi adminitratif. Sanksi administratif ini berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pemebekuan atau pencabutan izin pelaksanaan konstruksi. Termasuk larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi atau larangan melakukan pekerjaan. Penjatuhan sanksi ini tergantung pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa. Dalam pelaksanaan kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa, penerapan sanksi oleh pihak pengguna jasa atau pemeberi tugas terhadap pihak penyedia dilakukan dengan tegas, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian pemborongan. Pada umumnya sanksi yang diberikan berupa sanksi denda dan pemutusan konrak. Namun, sebelumnya pihak penyedia akan diminta atau diberikan kesempatan untk terlebih dahulu memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

2) Tanggung Jawab Pihak Pengguna Jasa atau PPK

Dalam kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa, pihak DISPERINDAG Kab. Asahan selaku Pengguna Jasa atau PPK juga memiliki tangung jawab dalam proyek pembangunan, khususnya dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Berikut ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab PPK sebagai


pemberi tugas kepada pihak penyedia berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam kontrak atau surat perjanjian.

a) Tanggung jawab PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan kontruksi Hal pertama yang menjadi tanggung jawab PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan adalah penyerahan lokasi kerja. PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) deterbitkan. Sebelum melakukan penyerahan lokasi kerja, harus dilakukan pemeriksaan lapangan secara bersama dengan pihak penyedia. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum kontrak. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan, kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi. PPK wajib menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Dimana dalam SPMK tersebut dicantumkan waktu paling lambat dimulainya pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan, setelah Surat Perjanjian diterbitkan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam kontrak, bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perjanjian dan


sebelum pelaksanaan pekerjaan PPK bersama dengan pihak-pihak terkait harus sudah menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Adapun hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat tersebut adalah : (1) Program mutu; (2) Organisas kerja; (3) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; (4) Prosedur pelaksanaan pekerjaan;

(5) Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; (6) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PPK juga dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

b) Tanggung jawab PPK dalam hal peristiwa kompensasi Dalam

pelaksanaan

kontrak,

apabla

terjadi

perpanjangan

waktu

penyelesaian pekerjaan maka kondisi tersebut ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi. Dalam surat perjanjiam antar DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa ditentukan bahwa, Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut : (1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; (2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;


(3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; (4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; (5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; (6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; (7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; (8) Ketentuan lain dalam SSKK. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Penyedia tidak berhak atas ganti rugidan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untu memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi. Namun dalam pelaksanaan kontrak DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa, perpanjangan waktu tersebut tidak terjadi. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut tidak ada hal sampai mengharuskan adanya perpanjangan waktu atau peristiwa kompensasi. Hal ini terbukti dengan selesainya proyek pembangunan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak. Sehingga dalam hal ini pihak pengguna jasa/ PPK tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk memberikan perpanjangan waktu


ataupun ganti rugi. Karena berdasarkan kesepakatan, ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK dapat dibuktikan.

c) Tanggung Jawab PPK dalam Hal Pembayaran Pembayaran kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PPK atau pengguna jasa sesuai dengan harga kontrak yang disepakati dalam surat perjanjian. Dalam menetukan harga kontrak sebelumnya telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pelaksanaan kontrak, pengguna jasa atau PPK terlebih dulu memberikan uang muka kepada pihak penyedia. Uang muka ini dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima. Dalam kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa ditentukan bahwa pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau bertahap sesuai dengan prestasi yang telah diselesaikan oleh pihak penyedia sebagaiman telah diatur dalam SSKK. Mengenai uang muka yang diberikan pada pada kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah sebesar 20% dari nilai kontrak. Dalam SSKK pembayaran angsuran dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, dan pembayaran angsuran terakhir diberikan setelah pekerjaan selesai 100%. Namun dalam prakteknya pembayaran dilakukan hanya 2 (dua) tahap yakni pembayaran uang muka dan pembayaran setelah selesai 100%. Hal ini


berdasarkan permintaan pihak penyedia yang meminta untuk pembayaran tahap 1 s/d 4 sekaligus dipembayaran angsuran terakhir. Kemudian dibuat berita acara penyerahan awal yang ditandatangani kedua belah pihak. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan diperiksa oleh PPK. Penulis juga melihat didalam kontrak ini terdapat ketentuan mengenai penangguhan pembayaran yang dapat dilakukan oleh PPK dalam hal penyedia gagal atau lalai dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Penangguhan pembayaran

juga dapat dilakukan oleh PPK atau

pengguna jasa apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan pekerjaan.

d) Tanggung Jawab PPK dalam Hal Kegagalan Bangunan Dalam hal terjadinya kegagalan bangunan, pemerintah dalam hal ini sebagai pengguna jasa memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan mengakibatkan kerugian atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum. Termasuk dalam hal ini yaitu memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati kedua pihak. Dalam pelaksanaan kontrak DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa, tanggung jawab pengguna jasa atau PPK dalam hal terjadinya kegagalan bangunan adalah menjatuhkan sanksi kepada pihak penyedia dan memprosesnya.


D. Faktor

Penghambat

Dalam

Pelaksanaan

Kontrak

dan

Upaya

Penyelesaiannya. 1. Hambatan hambatan Dalam Pelaksanaan Kontrak Dalam setiap perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Dengan kata lain, pihak pemberi tugas dan pihak kontraktor harus mentaati kalusul-klausul yang ada dalam kontrak konstruksi tersebut. Namun dalam pembangunan suatu proyek yang dituangkan dalam perjanjian tentu tidak selamanya dapat tercapai seperti apa yang telah direncanakan dalam kontrak. Banyak hal yang mempengaruhinya baik yang dipengaruhi oleh kehendak manusia atau diluar kehendak manusia, sehingga dapat menyebabkan proyek pembangunan tersebut terhambat atau bahkan harus dibatalkan sama sekali. Berkaitan dengan hal tersebut ada 2 (dua) macam hambatan dalam pelaksanaan kontrak yaitu hambatan oleh kelalaian manusia dan hambatan yang diakibatkan peristiwa diluar kekuasaan manusia. Dalam kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa yang menjadi hambatan yang diakibatkan diluar kekuasaan manusia disebut dengan keadaan kahar. Keadaan kahar yang dimaksud adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, meliputi : a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana social;


d. Pemogokan; e. Kebakaran, dan/atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait. Dalam hal terjadinya keadaan kahar tersebut, pemberi tugas atau PPK memberikan toleransi kepada pihak kontraktor atau penyedia dan mendiskusikan kembali kontrak konstruksi tersebut apakah pekerjaan tetap dilaksanakan atau dihentikan. Tanggung jawab atas kerugian yang timbul tidak dapat dijatuhkan kepada pihak penyedia sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi tersebut. Hambatan yang diakibatkan karena kelalaian manusia antara lain adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia. Wanperstasi tersebut terjadi karena penyedia lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Wanprestasi dapat berupa pelaksanaan pekerjaan yang tida sesuai atau sebagaimana mestinya, atau terlambat dalam penyerahan atau sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan. Apabila terjadi wanprestasi tersebut maka pihak pengguna jasa atau PPK dapat melakukan pemutusan kontrak. Namun sebelum melakukan pemutusan kontrak pihak pengguna jasa terlebih dahulu memberikan sanski berupa peringatan tertulis samapi tiga kali. Apabila setelah tiga kali berturut-turut diberikan surat peringatan namun pihak kontraktor belum juga memperbaiki pekerjaannya maka pihak


pengguna jasa atau PPK akan melakukan pemutusan kontrak. 69 Terkait pemutusan kontrak yang dilakukan PPK karena kesalahan dari pihak penyedia maka : 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan; 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; 3) Penyedia membayar denda; 4) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. Jika

pihak

sebagaimanayang

kontraktor tercantum

tidak dalam

melaksanakan kontrak

tangung

sehingga

jawabnya

mengakibatkan

kegagalanproyek maka dikenai sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Sanksiadministratif yang dapat dikenakan kepada pihak kontraktor sebagai penyediajasa, menurut pasal 42 ayat (1) UU No 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksiberupa: a) Peringatan tertulis b) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi c) Pembatasan kekgiatan usaha dan/ atau profesi d) Pembekuan izin usaha dan / atau profesi Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) disebutkan “Barang siapa yangmelakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuaidengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalanbangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% dari nilai kontrak”. 69

Wawancara dengan Bapak Harry Naldo Tambunan, SE selaku mewakili Pejabat Pembuat Komitemen DISPERINDAG Kab. Asahan.


Dalam pelaksanaan kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa hambatan dalam pembangunan proyek timbul dari pihak lain. Hal ini terkait bahwa proyek tersebut merupakan pembangunan pasar yang sebelumnya telah menjadi tempat distribusi perdagangan, sehingga untuk membangun kembali pasar tersebut pedagang-pedagang yang sebelumnya berdagang dipasar tersebut harus dialokasikan sementara. Pada awalnya banyak pedagang yang menolak untuk dialokasikan sementara. Namun setelah pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan memberikan penjelasan atau sosialisasi mengenai tujuan pembangunan pasar tersebut, akhirnya para pedagang mengerti dan bersedia dipindahkan untuk sementara. Selain itu masalah pembebasan lahan oleh masyarakat sekitar juga sempat menjadi masalah namun hal tersebut dapat selesaikan dengan baik dan damai, sehingga tidak begitu menghambat jalannya proyek pembangunan pasar tersebut. 70 Pada umumnya, dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT. Menara Kharisma Internusa, hal-hal yang sering menjadi faktor penghambat antara lain bencana alam, pengaruh musim ataupun cuaca serta perubahan harga barang. Hal-hal tersebut yang sering sekali menyebabkan pengerjaan proyek pembangunan tertunda. Namun hal-hal tersebut terjadi diluar kekuasaan atau khendak manusia, sehingga apabila terjadi maka pihak pengguna jasa wajib memberikan toleransi dan para pihak kembali mendiskusikan kelanjutan dari pelaksanaan kontrak.

70

Wawancara dengan Bapak Harry Naldo Tambunan, SE yang bertindak atas nama DISPERINDAG Kab. Asahan.


2. Upaya-Upaya

Yang

Ditempuh

Para

Pihak

Dalam

Penyelesaian

Perselisihan. Dalam pelaksanaan suatu kontrak sering terjadi sengketa atau perselisihan antara para pihak. Perselisihan tersebut biasanya terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak atau biasa disebut dengan perbuatan wanprestasi. Menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang JasaKonstruksi disebutkan bahwa : a. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam KUH Pidana c. Jika dipilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Selanjutnya

dalam

Pasal

37

Undang-Undang

No.

18

Tahun

1999disebutkan apabila: 1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.


2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak. 3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk oleh pemerintah dan / masyarakat jasa konstruksi. Secara yuridis pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tigamacam, yaitu melalui pengadilan, Alternatif penyelesaian sengketa dan Musyawarah. Dalam pelaksanaan kontrak antara Disperindag Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa Medan, ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi perselisihan, pihak PPK atau pemberi tugas dengan penyedia akan berupaya terlebih dahulu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai atau musyawarah. 71 Jika dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka akan dibentuk panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil pihak pertama dan seorang wakil dari pihak kedua, kemudian mengangkat seorang ahli yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya penyelesaian perselisihan tersebut akan diteruskan melalui pengadilan, apabila melalui cara tersebut diatas tidak tercapai penyelesaian. 72 Sejauh ini dalam pelaksanaan kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa Medan dalam proyek pembangunan Pasar Kartini Kisaran tidak terjadi perselisihan atau persengketaan 71 72

Wawancara dengan pihak PT. Menara Kharisma Internusa Medan. Sri Soedewi. Mascjcun Sofwan., Hukum Bangunan (Yogyakarta : Liberty, 1982). Hal 82


yang menharuskan untuk diselesaikan sampai melalui jalur pengadilan. Pelaksanaan kontrak berjalan dengan baik sampai waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak dan hasil pekerjaan yang diterima oleh pengguna jasa telah sesuai dengan perjanjian. Hal ini dikarenakan pihak pengguna jasa atau PPK telah memberikan peringatan terlebih dahulu pada pihak penyedia atau kontraktor untuk melengkapi

dan

memperbaiki

kekurangan

pekerjaan

sebagaimana

yang

diisyaratkan dalam kontrak. Artinya para pihak selalu berupaya dengan sungguhsungguh untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka dalam pelaksanaan kontrak dengan jalan damai atau musyawarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Setelah membahas Tinjauan Yuridis tentang Kontrak Konstruksi Antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa Medan (Study Pada Proyek Pembanguna Pasar Kartini Kisaran), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Proses pemilihan Pihak Penyedia Jasa Konstruksi atau Kontraktor dalam Perjanjian antara Disperindag Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa Medan pemilihan pihak penyedia dilakukan dengan metode pemilihan langsung, karena pekerjaan konstruksi tersebut merupakan


pekerjaan yang tidak kompleks dan nilai kontrak ini senilai Rp. 4.491.082.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Hal ini berdasarkan Pasal 37 Perpres No. 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaan kontrak juga terlihat bahwa kontrak tersebut berjalan dengan baik dan proyek pembangunan selesai pada waktu yang telah ditentukan dan hasilnya sesuai dengan perjanjian. 2. Pihak penyedia atau kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan proyek sesuai dengan persyaratan baik dari segi teknis, bahan, mutu dan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila pihak penyedia melakukan wanprestasi, maka pihak pemberi tugas atau PPK dapat mengajukan tuntutan agar pekerjaan tetap dilanjutkan, agar pekerjaan dihentikan, ganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia atau kontarktor. Demikian juga dengan pihak pemeberi tugas atau PPK bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada pihak penyedia sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. 3. Dalam pelaksanaan kontrak antara DISPERINDAG Kab. Asahan dengan PT. Menara Kharisma Internusa Medan dalam proyek pembangunan Pasar Kartini Kisaran, yang menjadi hambatan adalah masalah pedagang yang awalnya


menolak untuk dialokasikan sementara dan masalah pembebasan lahan, sehingga proses pembangunan sedikit terlambat. Namun masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat sehingga proyek pembangunan dapat terus dilanjutkan. Mengenai terjadinya peselisihan antara para pihak, dalam prakteknya penyelesaian perselisihan tersebut lebih dulu dilakukan dengan cara musyawarah atau damai. Jika dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka dapat diselesaikan dengan membentuk panitia Arbitrase hingga kemudian akan diteruskan melalui pengadilan, apabila melalui cara tersebut diatas tidak tercapai penyelesaian.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat di perlukan kerjasama atau koordinasi yang baik antara pemeberi tugas, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawas konstruksi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan terencana. 2. Apabila dalam proses pembangunan proyek ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak, maka pihak pemeberi tugas harus segera memberikan peringatan kepada pihak penyedia atau kontraktor agar segera memperbaiki pekerjaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.


3. Dalam proses pembangunan proyek, pengawas harus lebih memperhatikan mutu dari bahan-bahan yang digunakan dalam proyek pembangunan, hal ini terkait dengan kualitas hasil bangunan.


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK KONSTRUKSI. Istilah kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari construction

Recommend Documents