BAB III REHABILITASI
A.
Pengertian Rehabilitasi Dan Tujuan Rehabilitasi 1. Pengertian Rehabilitasi Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah: “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabiliasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.
58
Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergatungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau One StopCenter(OSC). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).60 Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.
60
Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif), Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI, hlm. 134
59
Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45,Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan(2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50. b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:61 a. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orangyang memiliki kepribadian introfet atau tertutup. Dengan jalan mengkomsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk
61
Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hokum Pidana, Bandung ; Mandar Maju, 2003, hlm. 10
60
mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba. b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan degan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai. c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba. Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkotika hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkotika. Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza 61
sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika,dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang popular dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten62 2. Tujuan Rehabilitasi Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkotika membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkotika menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif.Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.63
62
Ibid Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta,2008, hlm. 123 63
62
Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
UUP
dan
Peraturan-peraturan
yang
lain.
Arti
penting
diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :64 a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang. b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis. c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis. Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari
64
Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 85
63
kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa. Strategi
rehabilitasi
ini
dilakukan
untuk
mengobati
para
penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabiltasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut. Penyalaguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, kaena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.
64
B.
Bentuk Pelayanan Rehabilitasi Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu : 1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation) Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan
pecandu
dari
ketergantungan
narkotika.
M.Min
memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan specialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculos keletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.65 Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu: a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
65
M. Min, http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html, diakses pada tanggal 2 Maret 2014
65
b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.66 2. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu : a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya. b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.67
66
ibid Ibid
67
66
C.
Metode Rehabilitasi Bagi Narapidana Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rebilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika. Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu : 1. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika. 2. Profesionslisme, kompetensi serta komitmen pelaksananya. 3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik. 4. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai. 5. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai. 6. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik. Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan
67
medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu: 1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record. 2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang halhal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat). 3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya
yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan
narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa
keahlian
seperti
petugas
pembimbing
dan
pembina
sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial : a. Bimbingan Sosial/Terapi Individu Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga 68
dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana. b. Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/ tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.
D.
Ketentuan Rehabilitasi Bagi Narapidana Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 69
sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Perturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentag Narkotika. (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau Penjelasan ; Ketentuan ini menegaskan bahwa pengguna kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bai pecandu narkotika yang bersangkutan. b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. 70
Penjelasan; Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman Penentuan terhadap Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitas. Dalam memutuskan dapat atau tidaknya tersangka/ terdakwa direhabilitasi hakim dalam putusannya masih memperhatikan komposisi pemakaian hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1. Kelompok metamphetamine (shabu) 2. Kelompok MDMA (ekstasi) 71
:1 : 2,4
gram gram = 8 butir
3. Kelompok heroin 4. Kelompok kokain 5. Kelompok Ganja 6. Daun Koka 7. Meskalin 8. Kelompok Psilosybin 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide 10. Kelompok PCP (phencyclidine) 11. Kelompok Fentanil 12. Kelompok metadon 13. Kelompok Morfin 14. Kelompok Petidin 15. Kelompok Kodein 16. Kelompok Bufrenorfin
: 1,8 : 1,8 :5 :5 :5 :3 :2 :3 :1 : 0,5 : 1,8 : 0.98 : 72 : 32
gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram mg
Demikian meski masih dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang ketentuanya diatur dalam PP No 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, serta Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No 1305/MENKES/SK/VII/2011. Terdapat beberapa Ketentuan persyaratan permohonan rehabilitasi adalah; 1. Surat permohonan bermaterai BNN berisi antara lain; a. Identitas pemohon/tersangka b. Hubungan pemohon/ tersangka c. Uraian kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
72
2. Pas foto tersangka 4x6 (1 lembar) 3. Foto copy surat nikah bila pemohon suami/istri tersangka 4. Foto copy surat ijin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga 5. Surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi/ lembaga pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/ mahasiswa 6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pegawai/pekerja 7. Foto copy surat penangkapan dan surat penahanan 8. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi 9. Surat rekomendasi dari penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim direhabilitasi/asesmen 10. Foto copy surat permohonan rehabilitasi kepada penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim 11. Surat pernyataan bermaterai 12. Menunjukan surat penangkapan dan penahanan asli 13. Foto copy ktp orang tua/wali tersangka dan pengacara/kuasa hukum 14. Foto copy keluarga 15. Foto copy ijin dari pengacara Tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkotika bagi pecandu narkotika;
73
1. Dalam hal pecandu narkotika belum cukup umur orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, da/ atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dn/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 2. Dalam hal pecandu narkotika sudah cukup umur pecandu narkotika wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tata
cara
mengenai
permohonan
rehabilitasi
dalam
konteks
pertanyaaan permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, bahwa permohonan dilakukan
kepada
Jaksa
(tingkat
penuntutan)
atau
Hakim
(tingkat
pemeriksaan). Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Assessment Terpadu setempat untuk melakukan assessment terhadap terdakwa. Jadi, jaksa penuntut umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesment terhadap terdakwa. Bantuan asesment ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11 Tahun 2014 dan hasilnya diserahkan kepada 74
Jaksa atau Hakim dengan Berita Acara Penyerahan rekomendasi hasil asesment. Meskipun peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesment, namun dalam tingkat penuntutan atau pemerikasaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesment kepada Tim Asesment Terpadu yang tata caranya berdasarkan pada Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan
Tersangka/Terdakwa
Pecandu
Narkotika
Dan
Korban
Penyalahguna Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi. Terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi narapidana dalam pelaksanaan pembinaan rehabilatasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan peraturan diatas sebagai berikut; 1. Masa pembinaan residen selama 6 (enam) bulan. 2. Selama detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak keluarga. 3. Residen dapat dikunjungi setelah memasuki fase primary dan re-entry. 4. Bila residen melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan kembali ke keluarga, keluarga wajib menginformasikan kepada BNN serta mengantar kembali untuk melanjutkan rehabilitasi.
75
Selain di Lembaga Pemasyarakatan Pemerintah bersama BNN juga memanfaatkan lembaga non rehabilitasi di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dengan guna mendayagunakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan sosial untuk rawat jalan dan rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Kondisi ini dilakukan mengingat permasalahan Narkotika merupakan tanggung jawab seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
76
