ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA

ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TAHUN 2016

Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pemerintah Untuk Pembangunan Dan/Atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa

KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan naskah Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa dapat diselesaikan dengan baik. Penyediaan prasarana olahraga merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Tujuan pembangunan lapangan olahraga desa untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang Keolahragaan; Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar; Mengembangkan minat, bakat dan potensi olahraga di daerah Mengingat pentingnya keberadaan lapangan olahraga desa dalam pembinaan olahraga bangsa, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menginisiasi program Bantuan Pembangunan dan/ atau Rehabilitasi lapangan olahraga desa. Petuntuk teknis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan lapangan olahraga desa ini sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Akhirnya kami berharap Petunjuk Teknis ini dapat menjadi acuan bagi pemegang kebijakan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota dan kelompok kepentingan (stakeholder) dalam proses pembangunan lapangan olahraga desa yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2016. Jakarta, 29 April 2016 Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

GATOT S. DEWA BROTO

i|P a g e


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ DAFTAR ISI

Halaman i

................................................................................................

ii

PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR : 142 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA ..........................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................... A. Latar Belakang ....................................................................... B. Pengertian .............................................................................. C. Tujuan .................................................................................... D. Jenis dan Sasaran Program ..................................................

BAB II

ASAS PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA .................................................. 7 A. Asas Pelaksanaan ................................................................. 7 B. Pemberi Bantuan .................................................................. 7 C. Penerima Bantuan ................................................................ 7 D. Bentuk Bantuan ..................................................................... 8 E. Pelaksanaan Pekerjaan ......................................................... 8 F. Persyaratan Penerima Bantuan ............................................. 8 1. Persyaratan Umum ........................................................ 8 2. Persyaratan Khusus ....................................................... 9 G. Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan .................... 9 H. Mekanisme Pelaksanaan Program ........................................ 10 I. Waktu Pelaksanaan Program ................................................ 11

BAB III

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA .................................................. A. Organisasi .............................................................................. B. Tugas dan Tanggung Jawab ................................................. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN/ ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA ..................................................

BAB IV

1 1 3 5 6

12 12 12 15

ii | P a g e


A. B. C. D. E. F.

Perjanjian Kerjasama dengan Bank Penyalur ....................... Verifikasi Mekanisme Pencairan Dana Bantuan .................... Mekanisme Pencairan Dana Bantuan ................................... Ketentuan Perpajakan ........................................................... Sisa Anggaran ....................................................................... Sanksi ....................................................................................

15 15 16 18 18 18

BAB V

MOINITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .......................... A. Monitoring .............................................................................. B. Evaluasi ................................................................................. C. Pengawasan .......................................................................... D. Pelaporan ...............................................................................

19 19 19 20 20

BAB VI

PENUTUP ...................................................................................... 21

LAMPIRAN

iii | P a g e


PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 142 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Menimbang

: a.

b.

c.

Bahwa penyediaan prasarana olahraga merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu disusun Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa.

iv | P a g e


Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

14. 15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014); Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1186 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pemuda dan Olahrag nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah daerah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; v|P a g e


MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA Pasal 1 Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini yang dimaksud dengan Program Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa merupakan program Dana Bantuan Pemerintah untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau sebutan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin ketersediaan prasarana olahraga. Pasal 2 Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban program Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI

: PENDAHULUAN : ASAS PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN PEMBANGUNAN DAN/ ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA : ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN/ ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA : MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN/ ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN : PENUTUP

vi | P a g e


Pasal 3 Pengelolaan dan pertanggungjawaban program dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk swakelola dan/atau transfer melalui Bank penyalur atau transfer langsung ke Rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebagai Acuan dan/atau Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan bantuan dan belanja barang untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016. Pasal 6 Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 29 April 2016 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

ALFITRA SALAMM

vii | P a g e

Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pemerintah Untuk Pembangunan Dan/Atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun 2016

Lampiran: PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Nomor : 142 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pemerintah Untuk Pembangunan Dan/Atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Salah satu upaya optimalisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui beberapa cara yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebugaran jasmani individu setiap bangsa melalui olahraga. Sejalan dengan hal tersebut, maka penyediaan lapangan olahraga terutama di desa akan menjadi semakin penting. Hal tersebut didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa desa merupakan tempat munculnya sumber daya olahraga yang potensial. Untuk itu perlu kiranya dibangun dan dikembangkan lapangan olahraga di desa sesuai dengan potensi di desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas. Salah satu aspek pembangunan nasional dalam bidang olahraga adalah penyediaan lapangan olahraga yang memadai. Pembangunan lapangan olahraga sudah semestinya dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya bidang olahraga. Pembangunan lapangan olahraga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional hendaknya dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai ketentuan dengan tidak melupakan prinsip profesionalisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku. Lapangan olahraga merupakan hal yang mutlak harus ada apabila kita mengharapkan adanya pemassalan, pembibitan, dan pembinaan olahraga, diperlukan pembangunan sistem pembinaan olahraga yang dikembangkan di lingkungan pendidikan, rekreasi dan prestasi yang berkaitan dengan pengembangan olahraga. Ketersediaan lapangan olahraga yang ada ditiap desa di Indonesia, menjadi prioritas dalam peningkatan prestasi olahraga. 1|P a g e


Lapangan olahraga sebagai tempat untuk berlatih maupun bertanding pada umumnya belum memadai serta jumlahnya sangat terbatas menyebabkan perkembangan, pemassalan, pembinaan sampai dengan peningkatan prestasi olahraga menjadi kurang seimbang. Untuk mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan lapangan olahraga, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan program Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi lapangan olahraga di desa yang ditujukan kepada pemerintah Desa. Tanpa lapangan olahraga yang memadai dirasa sulit mewujudkan maksud dan tujuan pembangunan keolahragaan, rendahnya partisipasi olahraga disuatu daerah diduga antara lain disebabkan minimnya lapangan olahraga yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan organisasi keolahragaan lainnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencukupi akan kebutuhan lapangan olahraga dalam mendukung sembilan agenda prioritas nawacita urut tiga mencukupi akan kebutuhan lapangan olahraga dalam upaya peningkatan ketersediaan lapangan olahraga secara luas, sehingga diharapkan masyarakat akan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap lapangan olahraga dan bertanggung jawab atas peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa bantuan pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah. Sementara itu pengadaan barang bantuan pembangunan yang disalurkan dalam bentuk barang berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 32 ayat 2). Pengadaan barang bantuan pembangunan yang disalurkan dalam bentuk uang hanya dapat diberikan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah yang telah mempunyai Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (Pasal 33 ayat 2). Penyaluran dana bantuan pembangunan dilaksanakan secara langsung dari Rekening Kas Negara ke rekening Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan pada lembaga melalui mekanisme LS (Pasal 33 ayat 5). 2|P a g e


Mekanisme Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Pertama, Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya masyarakat; Kedua, Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; Ketiga, Penerima Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa adalah Pemerintah Desa yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia dengan lokasi, karakteristik, dan satuan biaya yang berbeda. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa ini diperuntukan bagi Satuan Kerja (Satker) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota dan kelompok kepentingan (stakeholder) dalam proses pembangunan lapangan olahraga desa dengan menggunakan Skema Bantuan Pemerintah. Bagi Satker yang menggunakan skema pengadaan barang/jasa dengan penyedia, maka mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Berdasarkan pemikiran di atas, disusunnya Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa sebagai acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa dimaksud. B.

Pengertian Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian ini yang dimaksud dengan: 1. 2.

3.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Program Dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka memberikan Dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi lapangan olahraga kepada masyarakat/pemerintah daerah yang berlokasi di desa. Pembangunan (construction) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara atau perbuatan membangun, sedangkan Lapangan Olahraga adalah tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan keolahragaan; Dengan demikian yang dimaksud dengan Pembangunan Lapangan Olahraga adalah proses pembangunan tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan keolahragaan. 3|P a g e


4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

12.

13. 14.

Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara dalam Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan swakelola; Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar; Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) adalah satuan kerja (satker) di Lingkungan Kementerian Pemudan dan Olahraga (Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga/Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi/Dinas Pemuda dan Olahraga Kab-Kota/Pemerintah Desa); Perjanjian Kerjasama/Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kepala Desa penerima bantuan pemerintah; Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 4|P a g e


15. Pekerjaan pembangunan adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya bangunan sesuai peruntukannya; 16. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan; 17. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan; 18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara; 19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran; 20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM, yang dijadikan dasar KPPN untuk melakukan pencairan Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa 21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN); 22. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran. 23. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran. C.

Tujuan 1.

Tujuan Progam Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendorong dan memacu partisipasi Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan di bidang Keolahragaan. Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi 5|P a g e


Lapangan Olahraga Desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan prasarana olahraga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional penyediaan prasarana olahraga merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk: a. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang Keolahragaan b. Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar. c. Mengembangkan minat, bakat dan potensi olahraga di daerah. 2.

D.

Tujuan Petunjuk Teknis Tujuan Penyusunan Buku Petunjuk Teknis adalah untuk: 1. Menstandardisasi pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa di seluruh Indonesia; 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa; 3. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa

Jenis dan Sasaran Program 1.

Jenis Program Jenis program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2016 adalah: 1) Pembangunan Lapangan Olahraga Desa 2) Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa

2.

Sasaran Program Sasaran program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa adalah Pemerintah Desa yang dipandang memadai serta memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6|P a g e


BAB II ASAS PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA A.

Asas Pelaksanaan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya harus memiliki asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan program. Adapun asas pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 meliputi: a. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. b. Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. c. Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; d. Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. e. Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan keolahragaan.

B.

Pemberi Bantuan Pemberi Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

C.

Penerima Bantuan Penerima Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa adalah Pemerintah Desa yang dipandang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7|P a g e


D.

Bentuk Bantuan Bentuk Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa meliputi: a. Lapangan Futsal; b. Lapangan Bola Voli; c. Lapangan Bulutangkis; d. Lapangan Panjat dinding; dan e. Lapangan Sepak Bola.

E.

Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa dalam pelaksanaannya diutamakan dengan cara swakelola dengan semangat gotong royong memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dari program ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan partisipasi seluruh unsur atau potensi yang ada di desa dalam pembangunan dibidang olahraga.

F.

Persyaratan Penerima Bantuan 1.

Persyaratan Umum Persyaratan umum pengajuan proposal sebagai berikut: a. Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan dan Proposal pengajuan bantuan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Tembusan Kepada SKPD Keolahragaan Provinsi dan kab/kota; (Lampiran: Format 1). b. Ketersediaan lahan/bangunan yang cukup untuk membangun/ merehabilitasi lapangan olahraga; (Lampiran: Format 2). c. Status tanah tidak dalam sengketa, serta dibuktikan dengan fotokopi atas hak yang jelas (sertifikat, akta jual beli, girik dan lain-lain); (Lampiran: Format 3) d. Pada tahun anggaran 2015 dan 2016 tidak sedang menerima program sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD; (Lampiran: Format 4) e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) lapangan olahraga dan Gambar Rencana Kerja yang telah disetujui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum/prasarana di Kabupaten atau Unit Teknis Terkait; f. Adanya rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani keolahragaan di Kabupaten/Kota yang ditembuskan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi;

8|P a g e


2.

G.

Persyaratan Khusus a. Pemerintah desa harus Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Rekening atas nama Pemerintah Desa (Penerima bantuan membuka rekening yang khusus digunakan untuk menampung bantuan pemerintah dalam hal ini Bank BRI Tbk). Bank BRI Tbk merupakan Bank umum yang menjadi mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: 0047.E/SESMENPORA/02/ 2009 dan Nomor B.103-DIR/HBL/02/ 2009 Tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, dan Addendum II atas Nota Kesepahaman Tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Nomor 1636/MOU/SETKEMENPORA/12/ 2015 dan Nomor B.845-DIR/HBL.2/2015. c. Kesanggupan menerima lapangan olahraga sebagai aset Pemerintah desa; (Lampiran: Format 5) d. Tidak meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi lapangan olahraga desa yang telah menjadi aset. (Lampiran: Format 6) e. Kesanggupan memelihara lapangan olahraga setelah pekerjaan selesai; (Lampiran: Format 7) f. Kesanggupan mengembalikan sisa dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa (Lampiran: Format 8) g. Kesanggupan menyediakan tenaga ahli dan/atau tenaga teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah yang menangani pekerjaan umum/prasarana di Kabupaten atau Unit Teknis Terkait; (Lampiran: Format 9) h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa; i. Surat Pernyataan keabsahan Dokumen (Materai 6000). (Lampiran: Format 11).

Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan Sumber dana berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terdapat pada DIPA tahun anggaran 2016 Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Besarnya dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa yang dialokasikan untuk tiap-tiap Desa adalah sesuai dengan anggaran yang terdapat pada DIPA. Adapun besarnya Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa tahun 2016 dengan rincian bantuan sebagai berikut: 9|P a g e


NO

H.

JENIS BANTUAN

JUMLAH BANTUAN (Rp)

1.

Lapangan Voli

100.000.000,

2.

Lapangan Bulu Tangkis

100.000.000,

3.

Lapangan Panjat dinding

145.000.000,

4.

Lapangan Futsal

170.000.000,

5.

Lapangan Sepak Bola

185.000.000,-

Mekanisme Pelaksanaan Program Mekanisme pelaksanaan program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa sebagai berikut: 1. Pemerintah Desa mengajukan proposal kepada Menteri Pemuda dan Olahraga; 2. Penetapan tim verifikasi yang telah dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 3. Penyeleksian proposal oleh Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga; 4. Penetapan Penerima Program bantuan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran; 5. Bimbingan Teknis dilakukan kepada calon penerima program; 6. Proses Pencairan Anggaran; 7. Pemerintah Desa melaksanakan program dengan cara swakelola; 8. Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9. Monitoring dan Evaluasi.

10 | P a g e


Alur pelaksanaan program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa digambarkan dalam bagan sebagai berikut: KEMENPORA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB/KOTA

Sosialisasi

Sosialisasi

PEMERINTAH DESA

Pedoman

Sosialisasi

Penyusunan Proposal

Rekomendasi Proposal

Penerimaan Proposal

Verifikasi Admnistrasi

Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kepala Desa Penerima Bantuan di 34 Provinsi

Penerbitan SK, Penandatanganan MoU dan Pencairan Dana bagi Penerima Program Bantuan Pembangunan dan/atau Rehalibitasi Lapangan Olahraga Desa

1. 2. 3. 4. 5.

Koordinasi Pembinaan Monev Penerimaan Laporan Verifikasi Laporan

Pengajuan Dana Ke KPPN

1. Koordinasi 2. Pembinaan 3. Monev

Pencairan dana bantuan pembangunan dan/ atau rehalibitasi lapangan olahraga Desa oleh Bank Penyalur

1. Koordinasi 2. Pembinaan 3. Monev

Transfer Dana oleh BANK Penyalur

Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan dan/atau Rehalibitasi Lapangan Olahraga Desa oleh Kepala Desa Penerima Bantuan

Penyusunan Laporan Fisik (kegiatan) dan Laporan Keuangan

Pengiriman Laporan

I. Waktu Pelaksanaan Program Mekanisme pelaksanaan program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/ atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu sembilan puluh (90) hari kalender setelah dana Pembangunan dan/ atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa tahap pertama diterima. 11 | P a g e


BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA A.

Organisasi Organisasi pelaksanaan kegiatan program Dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa akan melibatkan unsur-unsur berikut: 1. Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 3. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota 4. Pemerintah Desa

B.

Tugas dan Tanggung Jawab Berikut adalah keterangan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur: 1. Tingkat pusat: Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku pelaksana teknis bertanggungjawab untuk: a. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis; b. Mensosialisasikan petunjuk teknis; c. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen atau proposal yang dikirimkan oleh Pemerintah Desa; d. Melakukan penilaian proposal; e. Mengajukan usulan calon penerima Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa kepada PPK; f. Menyalurkan bantuan; g. Melakukan monitoring dan evaluasi; h. Melaporkan hasil pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa secara berkala. 2.

Tingkat Provinsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi (DISPORA) memfasilitasi untuk: a. Mensosialisasikan petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa; 12 | P a g e


c. Memverifikasi lapangan yang akan mendapat bantuan sebagai perpanjang tanganan Tim verifikasi Pusat di wilayah Masing-masing. d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa; e. Menerima dan merekapitulasi laporan pemerintah Desa penerima Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa dari kabupaten/kota; f. Melaporkan hasil rekapitulasi laporan Pemerintah Desa penerima Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa ke Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga; 3.

Tingkat Kabupaten/Kota Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota memfasilitasi untuk: a. Mensosialisasikan petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya; b. Memberikan rekomendasi atas proposal yang diajukan Pemerintah Desa; c. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program bantuan pembangunan dan/atau lapangan olahraga di Desa; d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa;

4.

Tingkat Desa 1) Pemerintah Desa wajib: a. Mempelajari petunjuk teknis program bantuan lapangan olahraga Desa; b. Menyusun proposal dan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis; c. Meminta persetujuan dan rekomendasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten/kota; d. Menyediakan tenaga ahli dan/atau tenaga teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah yang menangani pekerjaan umum/prasarana di Kabupaten atau Unit teknis terkait; e. Mengajukan/mengirim proposal ke Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga. 13 | P a g e


2) Pemerintah Desa setelah ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa wajib: a. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan (rencana kerja, struktur kepanitian, dan RAB nya); b. Melaksanakan kegiatan dengan berkordinasi dengan dinas terkait; c. Menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Menyimpan dokumen laporan asli kegiatan; e. Mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga. f. Dalam rangka inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah yang berasal dari dana bantuan kementerian pemuda dan olahraga, setelah bantuan pembangunan dan atau rehabilitasi selesai, diwajibkan bagi penerima bantuan untuk membuat papan informasi atau plakat nama yang mencakup jenis lapangan dan asal bantuan dalam bentuk yang permanen. (Format: 14). g. Menginformasikan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa melalui media sosial (facebook, twitter, dan whatsapp) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. h. Dalam rangka melaksanakan kegiatan poin a sampai dengan e, Pemerintah desa mengalokasikan anggaran maksimal 10% (Sepuluh persen) dari total RAB termasuk kegiatan rapat, verifikasi atau sejenisnya.

14 | P a g e


BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN/ ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA A.

Perjanjian Kerjasama dengan Bank Penyalur 1.

2.

B.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyaluran Bantuan Pemerintah untuk pembangunan dan/atau Rehalibitasi Lapangan Olahraga Desa Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan perjanjian kerjasama dengan salah satu bank penyalur Bank penyalur yang akan dipilih sebagaimana dimaksud di atas merupakan Bank yang telah memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Jendral Pembendaharaan

Verifikasi Mekanisme Pencairan Dana Bantuan 1.

2.

3.

4.

Verifikasi Administrasi Setelah surat permohonan diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga serta mendapat disposisi dari pimpinan maka Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga meneruskan kepada tim verifikasi untuk melakukan verifikasi administrasi guna meneliti apakah proposal tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Verifikasi Lapangan Verifikasi lapangan akan dilakukan terhadap proposal yang telah memenuhi persyaratan administrasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam verifikasi lapangan adalah dengan melihat kondisi faktual di lapangan dan kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan pemohon, pelaksanaan verifikasi dibantu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Laporan hasil Verifikasi Hasil laporan Tim Verifikasi selanjutnya dibahas dalam rapat tim verifikasi, kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada KPA melalui Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Selanjutnya KPA menerbitkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa.

15 | P a g e


C.

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

PPK memerintahkan kepada penerima bantuan yang sudah di SK kan oleh KPA untuk segera melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan tahap I: a. Perjanjian kerjasama/Kontrak yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan. Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diuji oleh PPK sesuai petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah; PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang untuk pembayaran tahap pertama serta menerbitkan SPP setelah pengujian berdasarkan petunjuk teknis; Dalam hal pengujian pada poin 3 tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan. Selanjutnya PPK menerbitkan SPP yang disampaikan kepada PP-SPM dengan melampirkan: a. Perjanjian kerjasama dengan bank penyalur b. Surat keputusan KPA tentang penerima dana bantuan pembangunan dan atau rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa tahapoI. c. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK d. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK. e. Proposal sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. f. Berita Acara Verifikasi. SPM yang dikeluarkan oleh PP-SPM selanjutnya diteruskan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D keluar PPK menginformasikan kepada pihak Bank penyalur bahwa dana bantuan pembangunan dan atau rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa sudah dapat dimasukan kedalam rekening penampung sementara untuk selanjutnya disalurkan ke penerima bantuan. PPK menginformasikan kepada penerima bantuan tahap I untuk melakukan proses pencairan dana pelaksanaan pembangunan dan atau rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa tahap I sebesar 70%. Penarikan dana bantuan setiap tahapnya, disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan pada saat pelaksanaan pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa. 16 | P a g e


10. Terhadap dana bantuan yang telah masuk ke rekening penerima dana bantuan, namun tidak dipergunakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender, maka PPK memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk menyetorkan kembali dana tersebut ke kas negara. 11. Penerima bantuan dapat mengajukan permohonan pencairan bantuan tahap II. Pembayaran Tahap II diberikan 30% dari keseluruhan dana, dengan ketentuan: a. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK. b. Dana tahap I minimal telah 50% telah terserap dan dibuktikan dengan uraian bukti pengeluaran prestasi pekerjaan telah mencapai 50%. c. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan disertai bukti dokumentasi kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa; Mekanisme Pencairan bantuan digambarkan sebagai berikut:

KEMENPORA

PPK

MOU SK

Penerima Dana

Bank Mitra

Penandatangan SPM oleh KPA

SPP

Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan tahap I dengan dilampiri: a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan. Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan tahap II dengan dilampiri: a. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. Laporan kemajuan oleh ketua/ pimpinan penerima bantuan.

SP2D

SPM

KPPN

17 | P a g e


D.

Ketentuan Perpajakan Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan perundang undangan dan peraturan yang berlaku.

E.

Sisa Anggaran Sisa dana yang tidak digunakan dalam bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi lapangan olahraga desa yang berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara melalui Rekening Penampungan Dana Bantuan Kemenpora yang ada di BRI Kantor Kas Kemenpora nomor rekening 1253-01-000008-30.

F.

Sanksi Lembaga penerima bantuan pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis, lembaga yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka: a Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; b Jika pelanggarannya bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang. c Jika penerima bantuan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis, peraturan perundangan-undangan terkait dan Perjanjian Kerjasama, maka sanksi yang bersifat pidana dan/atau perdata menjadi tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak penerima bantuan. d Jika penerima bantuan sedang mengalami persoalan hukum atas dana bantuan yang telah diterima pada tahun sebelumnya maka tidak akan direkomendasikan untuk menerima bantuan pada tahun berjalan sesuai dengan persoalan hukum selesai sesuai dengan ketentuan.

18 | P a g e


BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A.

Monitoring Monitoring merupakan suatu bentuk evaluasi proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa, yang dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Tujuan dan dan Fungsi Monitoring adalah: 1.

2.

Tujuan Monitoring adalah untuk mendapatkan data dan informasi nyata dari penyelenggaraan kegiatan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa untuk digunakan sebagai tindak lanjut, penilaian, dan pelaporan. Fungsi Monitoring antara lain: a. Mengikuti perkembangan suatu kegiatan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pencatatan; b. Mempersiapkan lahirnya tindakan pengelola yang berupa : 1) Perbaikan apabila data informasi yang diperoleh dari hasil monitoring menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang ditetapkan. 2) Tidak perlu dilakukan perbaikan, apabila data informasi yang diperoleh dari hasil monitoring menunjukan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Aspek yang perlu dimonitoring adalah pengelolaan kegiatan, penggunaan anggaran, output kegiatan, dan pengaruh/dampak kegiatan terhadap lingkungannya. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Tim Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga yang dilakukan secara periodik dan insidentil berdasarkan progres pekerjaan. Tim Monitoring dan Evaluasi dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). B.

Evaluasi Evaluasi terhadap kegiatan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi yang akan dipergunakan, sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai dari kegiatan yang telah diselenggarakan memiliki manfaat dan nilai tambah bagi sasaran pelayanan keolahragaan, dengan tujuan untuk: 19 | P a g e


1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa; Sebagai bahan pertimbangan, apakah kegiatan sesuai dengan yang diharapkan; Mengukur kinerja pengelola kegiatan dan seberapa besar keterlibatan pengelola kegiatan dalam pencapaian tujuan; Menilai kinerja pengelola kegiatan dan seberapa besar keterlibatan pengelola kegiatan dalam pencapaian tujuan; Menilai kinerja pengelola kegiatan dan hambatan yang dihadapi sekarang dan tantangan yang akan datang; Hasil dari proses evaluasi disusun dalam sebuah laporan evaluasi kegiatan yang memuat antara lain: latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, dan lampiran-lampiran.

Pengawasan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima Bantuan dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D.

Pelaporan Penerima Bantuan diharuskan menyusun Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) atas realisasi Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa. Laporan di buat dua macam yaitu Laporan pelaksanaan kegiatan dan Laporan Administrasi Keuangan. Penerima dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK paling lambat 90 hari kalender.

20 | P a g e


BAB VI PENUTUP Peraturan sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan lembaga yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui APBN dan dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa ini merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan bagi masyarakat/pemerintah daerah yang mengajukan permohonan bantuan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Kegiatan ini sebagai stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keolahragaan serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa sebagai salah satu solusi dalam mendorong pengembangan keolahragaan, sehingga mempunyai dampak yang bersifat strategis dan positif kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 29 April 2016 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

ALFITRA SALAMM

21 | P a g e


LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Sistematika penyusunan Proposal Pengajuan Bantuan

2.

Surat Pernyataan ketersediaan lahan/bangunan yang cukup untuk membangun/merehabilitasi lapangan olahraga

3.

Surat Pernyataan status tanah tidak dalam sengketa, serta dibuktikan dengan fotokopi alas hak yang jelas (sertifikat, akta jual beli, girik dan lain-lain);

4.

Surat Pernyataan tidak sedang menerima program bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD pada tahun anggaran 2015 dan 2016

5.

Surat Pernyataan Kesanggupan menerima lapangan olahraga sebagai aset Pemerintah desa;

6.

Surat Pernyataan tidak meniadakan dan/atau mengalihfungsikan bantuan pembangunan/rehabilitasi lapangan olahraga desa yang telah menjadi aset.

7.

Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara lapangan olahraga setelah pekerjaan selesai;

8.

Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan Sisa Dana dan menyetorkan bunga atas jasa giro Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa

9.

Kesanggupan menyediakan tenaga teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

Pemerintah

Daerah

yang

menangani

pekerjaan

umum/prasarana di Kabupaten/atau unit teknis terkait; 10.

Contoh Format Rencana Anggaran Biaya

11.

Surat Pernyataan keabsahan Dokumen.

12.

Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 50%.

13.

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban.

14.

Gambar dan Ukuran Lapangan Olahraga.

15.

Perjanjian Kerjasama

16.

Kwitansi.

17.

Papan Informasi atau Plakat Nama setelah Pembangunan Selesai. 22 | P a g e


FORMAT 1 Lampiran 1 : Sistematika Penyusunan Proposal Pengajuan Bantuan KOP PEMERINTAH DESA

Cover Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A.

Latar belakang mengajukan permohonan bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa;

B.

Tujuan mengajukan permohonan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa;

C.

Manfaat Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa;

BAB II PELAKSANAAN A.

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

B.

Rencana Pelaksanaan

C.

Kebutuhan Anggaran

BAB III PENUTUP LAMPIRAN 1.

Surat ketersediaan lahan/bangunan yang cukup untuk membangun/ merehabilitasi lapangan olahraga

2.

Surat keterangan status tanah tidak dalam sengketa serta dibuktikan dengan Fotokopi alas hak yang jelas (sertifikat, akta jual beli, girik dan lain-lain);

3.

Surat Keterangan tidak sedang menerima program sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD pada tahun anggaran 2015 dan 2016;

4.

Surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani keolahragaan di Kabupaten/Kota;

5.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) lapangan olahraga dan Gambar Rencana Kerja yang telah disetujui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum/prasarana di Kabupaten/Kota;

6.

Fotokopi NPWP pemerintah desa;

7.

Fotokopi Rekening pemerintah desa;

8.

Fotokopi KTP Kepala Desa

23 | P a g e


9.

Surat Pernyataan Kesanggupan menerima lapangan olahraga sebagai aset Pemerintah desa;

10.

Surat Pernyataan kesanggupan memelihara lapangan olahraga setelah pekerjaan selesai;

11.

Surat Pernyataan tidak meniadakan dan/atau mengalihfungsikan pembangunan/rehabilitasi lapangan olahraga desa yang telah menjadi aset.

12.

Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan Sisa Dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa.

13.

Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah yang menangani pekerjaan umum/prasarana wilayah.

14.

Foto lahan yang akan dibangun/direhabilitasi lapangan olahraga.

15.

Surat Pernyataan keabsahan Dokumen.

bantuan

24 | P a g e


FORMAT 2 Lampiran 2 : Surat Pernyataan Ketersediaan lahan/bangunan yang cukup untuk membangun/ merehabilitasi lapangan olahraga KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN LAHAN/BANGUNAN YANG CUKUP UNTUK MEMBANGUN/MEREHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Jabatan : Instansi : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa sebidang tanah/bangunan yang terletak di : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Seluas : Dengan batas-batas sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik……… 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik……… 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik……… 4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik……… Akan dipergunakan untuk dibangun/direhabilitasi cukup memadai sesuai dengan standar ukuran lapangan……………………… Demikian surat pernyataan ini dibuat denagn sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya. __________, 2016 Menyetujui:

(……..…………………………) Tanda tangan, nama jelas dan stempel

* Pilih salah satu jenis bantuan pembangunan atau rehabilitasi 25 | P a g e


FORMAT 3 Lampiran 3 : Surat Pernyataan status tanah tidak dalam sengketa serta dibuktikan dengan fotokopi alas hak yang jelas (sertifikat, akta jual beli, girik dan lain-lain); KOP PEMERINTAH DESA SURAT PERNYATAAN STATUS TANAH TIDAK DALAM SENGKETA Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Instansi

:

Alamat

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa tanah lapangan yang akan dibangun atau direhabilitasi menjadi lapangan olah raga desa tidak dalam sengketa apapun karena tanah tersebut adalah tanah desa dibuktikan dengan dokumen…………. (dilampirkan) Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

__________, Menyetujui:

2016


* Pilih salah satu jenis dokumen: sertifikat/ akta jual beli/ girik/ atau lainnnya; 26 | P a g e


FORMAT 4 Lampiran 4 : Surat Pernyataan tidak sedang menerima program bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD pada tahun anggaran 2015 dan 2016 KOP PEMERINTAH DESA SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA PROGRAM BANTUAN SEJENIS YANG BERSUMBER DARI DANA APBN/APBD PADA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016 Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Instansi

:

Alamat

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemerintah desa………………………….. tidak sedang menerima program bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD baik pada tahun anggaran 2015 atau tahun 2016. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. __________, Menyetujui:

2016


27 | P a g e


FORMAT 5 Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Lapangan Olahraga sebagai Aset Pemerintah Desa KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENERIMA LAPANGAN OLAHRAGA SEBAGAI ASET PEMERINTAH DESA Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Instansi

:

Alamat

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa lapangan olahraga yang akan dibangun atau direhabilitasi sebagai aset Pemerintah Desa. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


2016




FORMAT 6 Lampiran 6. : Surat Pernyataan Tidak Meniadakan dan/atau Mengalihfungsikan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Yang Telah Menjadi Aset KOP PEMERINTAH DESA SURAT PERNYATAAN TIDAK MENIADAKAN DAN/ATAU MENGALIHFUNGSIKAN BANTUAN PEMBANGUNAN/ REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Instansi

:

Alamat

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa lapangan olahraga yang telah dibangun atau direhabilitasi dan menjadi asset pemerintahan Desa…………, tidak akan ditiadakan dan/atau dialihfungsikan. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. __________, Menyetujui:

2016

(……..…………………………) Tanda tangan, nama jelas dan stempel * Pilih salah satu jenis bantuan pembangunan atau rehabilitasi 29 | P a g e


FORMAT 7 Lampiran 7 : Surat Pernyataan Kesanggupan Setelah Pekerjaan Selesai

Memelihara

Lapangan

Olahraga

KOP PEMERINTAH DESA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMELIHARA LAPANGAN OLAHRAGA SETELAH PEKERJAAN SELESAI Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Instansi

:

Alamat

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa lapangan olahraga yang telah dibangun atau direhabilitasi menjadi aset olah raga Pemerintahan Desa akan dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


2016




FORMAT 8 Lampiran 8 : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN SISA DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Instansi

:

Alamat

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa siap dan sanggup mengembalikan sisa dana dan menyetorkan bunga atau jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. __________, Menyetujui:

2016




FORMAT 9 Lampiran 9 : Surat Pernyataan kesanggupan Menyediakan Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah yang menangani pekerjaan umum/prasarana di Kabupaten atau Unit Teknis Terkait KOP PEMERINTAH DESA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN TENAGA AHLI DAN/ATAU TENAGA TEKNIS DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH DAERAH YANG MENANGANI PEKERJAAN UMUM/PRASARANA DI KABUPATEN ATAU UNIT TEKNIS TERKAIT Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Instansi

:

Alamat

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa siap dan sanggup menyediakan tenaga teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah yang menangani pekerjaan umum/prasarana di Kabupaten atau Unit Teknis Terkait Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. __________, Menyetujui:

2016

(……..…………………………) Tanda tangan, nama jelas dan stempel * *

Pilih salah satu tenaga ahli (konsultan) atau tenaga teknis SKPD yang dipergunakan dalam pembangunan atau rehabilitasi. Pilih salah satu tenaga teknis dari SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten atau Unit Teknis Terkait dalam pembangunan atau rehabilitasi 32 | P a g e


FORMAT 10 Lampiran 10 : Contoh Format Rencana Anggaran Biaya KOP PEMERINTAH DESA RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI LAPANGAN…………………….. TAHUN ANGGARAN 2016 NO

PEKERJAAN

URAIAN PEKERJAAN

SATUAN

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH

I

SUB TOTAL I II

SUB TOTAL II III

SUB TOTAL III IV

SUB TOTAL IV V SUB TOTAL V JUMLAH TOTAL Kepala Desa……….

………………………….. 2016 Bendahara

(…………………………) Tanda tangan, nama jelas dan stempel

(…………………………)

33 | P a g e


FORMAT 11 Lampiran 11 : Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Instansi

:

Alamat

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa keabsahan dokumen yang terdapat dalam proposal pembangunan/rehabilitasi

lapangan

olahraga………………………………………………….

dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan kondisi sadar tidak ada paksaan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


2016

Materai 6000


34 | P a g e


FORMAT 12 Lampiran 12 : Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 50%. KOP PEMERINTAH DESA LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAAN PEKERJAAN 50% PEMBANGUNAN/REHABILITASI LAPANGAN…………….. TAHUN ANGGARAN 2016 NO I

URAIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN PERSIAPAN

SATUAN

VOLUME

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH (Rp.)

PAJAK (Rp.)

% PEKERJAAN (dari pagu)

1 2 3 4

Dst..

SUB TOTAL I II

Pekerjaan Drainase

1 2 3 4

Dst..

SUB TOTAL II III

Pekerjaan Lapangan

1 2 3

Dst..

SUB TOTAL III JUMLAH TOTAL

Catatan: Laporan Kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% dilengkapi dengan bukti fisik dan rincian pengeluaran anggaran Kepala Desa……….

………………………….. 2016 Bendahara

(…………………………)

(…………………………) 35 | P a g e


FORMAT 13 Lampiran 13 : Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Bantuan KOP PEMERINTAH DESA

Cover Daftar Isi 1. Laporan Pelaksana Kegiatan, menggambarkan proses pelaksanaan bantuan dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan bantuan terdiri dari 3 bab yang meliputi: Bab I.

Pendahuluan, berisi gambaran umum pentingnya pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa, tujuan dan sasaran bantuan.

Bab II.

Pelaksanaan, berisikan proses pelaksanaan bantuan dari pembentukan Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan, persiapan, pencairan, realisasi anggaran dan dokumentasi pelaksanaan, sesuai dengan contoh dalam buku Petunjuk Teknis (Juknis) bantuan ini.

Bab III.

Penutup, berisi hasil (output) dari pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa, kendala yang dihadapi, saran dan rekomendasi.

Laporan pelaksanaan kegiatan disertai dengan lampiran-lampiran: a. Rencana Anggaran Biaya (RAB); b. Foto-foto kegiatan sebelum pelaksanaan, proses pembangunan dan setelah pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa. 2. Laporan Administrasi Keuangan, berisikan laporan penggunaan anggaran Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa dan dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, daftar pembayaran upah tukang, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan (jika tidak dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya). serta bukti-bukti lainnya.

36 | P a g e


FORMAT 14 Lampiran 14 : Gambar dan Ukuran Lapangan Olahraga

Gambar dan Ukuran Lapangan Futsal

Gambar dan Ukuran Lapangan Bola Voli Gambar dan Ukuran Lapangan Voli 37 | P a g e


Gambar dan Ukuran Lapangan Bulutangkis

Gambar dan Ukuran Lapangan Sepak Bola 38 | P a g e


Gambar dan Ukuran Panjat Dinding

39 | P a g e


FORMAT 15

Lampiran 15 : Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR: …………..(nomor surat dari K/L) NOMOR:……………(nomor surat Pemerintah Desa) Pada hari ini, ......... tanggal ........ bulan .......... tahun dua ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ------------------------ (nama) NIP : ------------------------ (NIP) Jabatan : ------------------------ (jabatan pada satuan kerja Kemenpora) Alamat : ------------------------ (alamat Kantor tempat kerja) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ----------------- (institusi tempat kerja), berkedudukan di -------- (alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.

Nama

: ------------------------ (nama kepala Desa/ Penerima Bantuan) Jabatan : ------------------------ (Kepala Desa) Alamat : ------------------------ (alamat) Selaku Kepala Desa yang bertindak untuk dan atas nama ------- (nama Desa), alamat ------- (alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

40 | P a g e


Pasal 1 KETENTUAN UMUM 1.

2.

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk pelaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa; Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan. Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1.

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan/aturan (Petunjuk Teknis) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA; b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 dari PIHAK KEDUA; c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan standar minimal spesifikasi yang telah ditentukan; e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.

41 | P a g e


2.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA a. Berkewajiban mengelola bantuan untuk kegiatan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima dari Pihak Pertama secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Perjanjian ini ditandatangani; c. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada point (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; d. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. Pasal 3 NILAI BANTUAN

1.

2.

Nilai Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. ------- (nominal),- ( ----------rupiah); Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016. Pasal 4 JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN

1.

2.

Jenis Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Tahun Anggaran 2016 adalah: a. Pembangunan Lapangan Olahraga Desa b. Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa Spesifikasi Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. 42 | P a g e


Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1.

2.

Pekerjaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini; Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN

1. 2. 3.

4.

Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS); Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan dengan 2 (dua) tahap; Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua; b. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama; b. Pihak Kedua telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%. Pasal 7 KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

1.

Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;

43 | P a g e


2.

Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis. Pasal 8 SISA DANA BANTUAN

1.

2. 3.

Pihak Kedua diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk menunjang sarana prasarana yang lain jika pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis; Penggunaan sisa dana bantuan oleh Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan Pihak Pertama; Pihak Kedua siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan. Pasal 9 SANKSI

1.

2.

Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat administrative, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang; Pihak Kedua siap menggembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis. Pasal 10 LAPORAN

1.

2.

Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis; Pihak Kedua siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

44 | P a g e


Pasal 11 FORCE MAJEURE 1.

2.

3.

4.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjianini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure; Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini; Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure; Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

1.

2. 3.

Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,

PIHAK KEDUA Kepala Desa

Materai 6000

Materai 6000

--------------------(nama jelas)

--------------------(nama jelas) 45 | P a g e


FORMAT 16

Lampiran 16: Kwitansi KOP PEMERINTAHAN DESA Nomor

:

Sudah Terima Dari

: Kuasa Pengguna Anggaran………………………………………………………

Banyaknya Uang

: Seratu Enam Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran

: Pembangunan / Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa …………………….

………………., …………………. 2016 Kepala Desa, TTD Materai 6000

(………………………………………..) Note: 1. 2.

Nomor Kwitansi harus diisi Isi kwitansi harus disesuaikan dengan jenis bantuan dan termin penerimaan

46 | P a g e


FORMAT 17

Lampiran 17 : Papan Informasi atau Plakat Nama setelah Pembangunan Selesai.

LAPANGAN …………… DESA……. MERUPAKAN PROGRAM DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA TAHUN 2016 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA __________________, ___ __________ 2016

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 29 April 2016 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

ALFITRA SALAMM

47 | P a g e

ATAU REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DESA

Recommend Documents