Programa Penyuluhan
1. Pengertian Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan (UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan=SP3K)
2. Tujuan a. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan b. Memberikan acuan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerja c. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrenbangtan) tahun berikutnya
3. Output a. Tersedianya acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan b. Tersedianya acuan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerja c. Tersedianya bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam Musrenbangtan tahun berikutnya
4. Sasaran Sasaran penyusunan programa adalah para penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha di setiap tingkatan dengan difasilitasi oleh unit kerja di masing-masing tingkatan.
5. Macam-Macam Programa a. Programa Penyuluhan Desa/Kelurahan atau unit kerja lapangan; b. Programa Penyuluhan Kecamatan (BPP); c. Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota; d. Programa Penyuluhan Provinsi; e. Programa Penyuluhan Pusat;
6. Waktu Penyusunan a. Programa Penyuluhan Desa/Kelurahan atau unit kerja lapangan; Programa penyuluhan desa/kleurahan disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran di masing-masing tingkatan.
1/5
Programa Penyuluhan
Programa penyuluhan desa/kelurahan paling lambat telah selesai disusun pada bulan September tahun berjalanan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
b. Programa Penyuluhan Kecamatan (BPP); Programa penyuluhan kecamatan disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran di masing-masing tingkatan. Pengesahan programa penyuluhan kecamatan paling lambat dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan, untuk dilaksanakan tahun berikutnya.
c. Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota; Programa penyuluhan kabupaten/kota disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran di masing-masing tingkatan. Pengesahan programa penyuluhan kabupaten/kota paling lambat dilakukan pada bulan Nopember tahun berjalan, untuk dilaksanakan tahun berikutnya.
d. Programa Penyuluhan Provinsi; Programa penyuluhan provinsi disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran di masing-masing tingkatan. Pengesahan programa penyuluhan provinsi paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan, untuk dilaksanakan tahun berikutnya.
7. Tahapan Penyusunan Programa a. Programa Penyuluhan Desa
i. Penyusunan programa desa dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan poktan/gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalian data ini dilakukan oleh penyuluh bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA)
ii. Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan programa penyuluh di desa/ kelurahan dimotori oleh penyuluh (PNS, swasta, dan swadaya) yang bertugas di desa/kelurahan dan dihadiri oleh kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
2/5
Programa Penyuluhan
iii. Pertemuan-pertemuan pada akhirnya menghasilkan programa desa yang merupakan sintesa antara kegiatan poktan/gapoktan di tingkat desa dengan kegiatan dinas/cabang dinas lingkup pertanian yang dialokasikan di desa/kelurahan;
iv. Programa penyuluhan desa/kelurahan tidak disahkan, namun diketahui oleh kepala desa/kelurahan agar dapat disinergikan dengan program pembangunan di wilayahnya.
v. Naskah programa penyuluhan kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)
b. Programa Penyuluhan Kecamatan (BPP)
i. Penyusunan programa Kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembanguan di kecamatan (BPP);
ii. Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf programa kecamatan (BPP);
iii. Programa yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan.
iv. Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP kecamatan, serta disampaikan dalam forum musrenbangtan kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan.
3/5
Programa Penyuluhan
c. Programa Penyuluhan Kabupaten
i. Penyusunan programa kabupaten dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembanguan di masing-masing tingkatan;
ii. Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf programa kabupaten;
iii. Draf programa kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehuatanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan;
iv. Programa penyuluhan kabupaten yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan/kepala kelembagaan penyuluhan kabupaten, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutahan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya;
v. Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP kabupaten, serta disampaikan dalam forum musrenbangtan kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
d. Programa Penyuluhan Provinsi
i. Penyusunan programa provinsi dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembanguan di provinsi;
4/5
Programa Penyuluhan
ii. Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluh pertanian di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf programa provinsi;
iii. Draf programa provinsi disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan;
iv. Programa penyuluhan provinsi yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala badan koordinasi penyuluhan/kepala kelembagaan penyuluhan provinsi, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutahan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya;
v. Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP di provinsi, serta disampaikan dalam forum musrenbangtan provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi.
5/5
