PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0482 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, Menimbang
: a. bahwa penyediaan prasarana olahraga merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga; a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu disusun Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa;
Mengingat
: 1. 2. 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014)
11, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 13. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN FASILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DI DESA. Pasal 1 Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini yang dimaksud dengan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa merupakan Fasilitasi Lapangan Olahraga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin ketersediaan prasarana. Pasal 2 Mekanisme, prosedur dan pengelolaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini, dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
: PENDAHULUAN : FASILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DI DESA : MEKANISME PELAKSANAAN FASILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DI DESA : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN : PENUTUP Pasal 3
Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebagai Acuan dan/atau Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 Nomor SP-DIPA: 092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Kode Program 3824.008.001.017 Akun 526113. Pasal 5 Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Mei 2015 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,
ALFITRA SALAMM
Lampiran I : Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu upaya optimalisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui beberapa cara yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebugaran jasmani individu setiap bangsa melalui olahraga. Sejalan dengan hal tersebut, maka penyediaan lapangan olahraga terutama di desa akan menjadi semakin penting. Hal tersebut didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa desa merupakan tempat munculnya sumber daya olahraga yang potensial. Untuk itu perlu kiranya dibangun dan dikembangkan lapangan olahraga di desa sesuai dengan potensi di desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas. Salah satu aspek pembangunan nasional dalam bidang olahraga adalah penyediaan lapangan olahraga yang memadai. Pembangunan lapangan olahraga sudah semestinya dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya bidang olahraga. Pembangunan lapangan olahraga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional hendaknya dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai ketentuan dengan tidak melupakan prinsip profesionalisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku. Lapangan olahraga merupakan hal yang mutlak harus ada apabila kita mengharapkan adanya pemassalan, pembibitan, dan pembinaan olahraga, diperlukan pembangunan sistem pembinaan olahraga yang dikembangkan di lingkungan pendidikan, rekreasi dan prestasi yang berkaitan dengan pengembangan olahraga. Ketersediaan lapangan olahraga yang ada di tiap desa di Indonesia, menjadi prioritas dalam peningkatan prestasi olahraga. Lapangan olahraga sebagai tempat untuk berlatih maupun bertanding pada umumnya belum memadai serta jumlahnya sangat terbatas menyebabkan perkembangan pemassalan, pembinaan sampai dengan peningkatan prestasi olahraga menjadi kurang seimbang. Untuk mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan lapangan olahraga, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan fasilitasi lapangan olahraga di desa yang ditujukan kepada kelompok masyarakat/pemerintah daerah. Tanpa lapangan olahraga yang memadai dirasa sulit mewujudkan maksud dan tujuan pembangunan keolahragaan, rendahnya partisipasi olahraga di suatu daerah diduga antara
lain disebabkan minimnya lapangan olahraga yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan organisasi keolahragaan lainnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencukupi akan kebutuhan lapangan olahraga dalam mendukung sembilan agenda prioritas nawacita urut tiga mencukupi akan kebutuhan lapangan olahraga dalam upaya peningkatan ketersediaan lapangan olahraga secara luas, sehingga diharapkan masyarakat akan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap lapangan olahraga dan bertanggung jawab atas peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. B. Maksud dan Tujuan 1.
Maksud Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di desa.
2.
Tujuan a. Tujuan Kegiatan Fasiltasi Lapangan Olahraga di Desa untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah bertujuan untuk : 1) meningkatkan motivasi berolahraga bagi masyarakat; 2) mengembangkan potensi olahraga di wilayahnya; dan 3) menunjang kompetisi olahraga yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga. b.
Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis ini bertujuan sebagai panduan/pedoman/petunjuk dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di desa bagi masyarakat/pemerintah daerah.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, meliputi pengertian, bentuk fasilitasi, sasaran fasilitasi, persyaratan memperoleh fasilitasi, mekanisme pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. D. Pengertian 1.
2. 3.
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah adalah pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang dan/atau transfer uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kegiatan bantuan sosial; Fasilitasi adalah penyediaan prasarana lapangan olahraga di desa oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah; Penerima Fasilitasi adalah masyarakat/pemerintah daerah sebagai penerima fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4.
5. 6.
7. 8.
9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20.
21.
22.
Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka memberikan fasilitasi lapangan olahraga kepada masyarakat/pemerintah daerah yang berlokasi di desa; Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa adalah penyediaan lapangan olahraga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang berlokasi di desa; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk organisasi/lembaga/institusi dan sistem yang dibentuk dari hubungan antar anggota sehingga menampilkan suatu realitas tertentu yang mempunyai ciri-ciri sendiri, dimana sebagian besar interaksi di dalamnya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, kebudayaan dan perasaan persatuan yang sama, bekerjasama, sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan mengganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan; Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti dengan yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas; Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula; Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya; Lahan siap bangun adalah lahan matang yang telah siap untuk dilaksanakan pembangunan; Lapangan Olahraga adalah tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan keolahragaan, antara lain lapangan sepakbola, bulutangkis, futsal, voli, basket; Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, dan atau pemerintah Kabupaten/Kota; Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. Pimpinan adalah Asisten Deputi, Deputi, Sekretaris Kementerian, dan Menteri. Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi adalah pimpinan tinggi pratama/eselon II.a di lingkungan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan yang selanjutnya disebut Deputi adalah Pimpinan Tinggi Madya/eselon I.a di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membawahi Asisten Deputi. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah Pimpinan Tinggi Madya/eselon I.a di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan.
BAB II FASILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DI DESA
A. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka memberikan fasilitasi lapangan olahraga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang berlokasi di desa agar tercipta keselarasan pengembangan keolahragaan. B. Pengelola Kegiatan Fasilitasi Pengelola kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga. C. Sasaran Kegiatan Fasilitasi Sasaran yang diberikan fasilitasi lapangan olahraga tersebar di Kabupaten, kategori Kabupaten Daerah Tertinggal/Daerah Perbatasan/Daerah lain yang dipandang memadai serta memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Persyaratan Penerima Fasilitasi 1.
Persyaratan Utama Persyaratan utama pengajuan fasilitasi sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.
2.
Masyarakat/Pemerintah daerah/Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan dan Proposal yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga; Ketersediaan lahan yang cukup untuk membangun lapangan olahraga; Status tanah tidak dalam sengketa, serta alas hak yang jelas (sertifikat, akta jual beli, girik dan lain-lain); Memiliki alamat pemohon yang jelas dengan melampirkan surat keterangan domisili dari desa/camat setempat; Rencana Anggaran Biaya (RAB) lapangan olahraga; Gambar Rencana Kerja yang telah disetujui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum/prasarana wilayah setempat; Mendapat dukungan/rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani keolahragaan di provinsi dan/atau kabupaten/kota; Mendapat dukungan/rekomendasi dari Camat setempat.
Persyaratan Tambahan : a. b.
Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama masyarakat/pemerintah daerah/pemerintah desa; Surat Pernyataan Kesanggupan menerima lapangan olahraga sebagai aset masyarakat/pemerintah daerah;
c. d.
e. 3.
Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara lapangan olahraga setelah pekerjaan selesai; Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan Tenaga Teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah yang menangani pekerjaan umum/prasarana wilayah. Surat Pernyataan tidak mengalihfunsgikan prasarana lapangan olahraga di desa.
Pengajuan Permohonan Fasilitasi Surat permohonan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa masyarakat/kepala desa kepada :
diajukan oleh
Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta 10270 Tembusan: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; 2. Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani keolahragaan di Provinsi Surat permohonan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa melampirkan : a. Proposal berisikan : 1) Latar belakang mengajukan permohonan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa; 2) Tujuan mengajukan permohonan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa ; 3) Manfaat Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa ; 4) Kebutuhan anggaran; 5) Rencana pelaksanaan; 6) Lain-lain yang terkait dengan aktivitas keolahragaan di desa yang bersangkutan. b.
Lampiran-lampiran dalam proposal terdiri dari : 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mencakup volume dan harga satuan setempat dan gambar rencana kerja yang telah disetujui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum/prasarana wilayah setempat; 2) Surat Keterangan status tanah tidak dalam sengketa; 3) Fotocopy surat bukti kepemilikan tanah (alas hak) yang jelas (sertifikat, akta jual beli, girik dan lain-lain) yang bukan milik perseorangan; 4) Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga; 5) Foto copy NPWP masyarakat/pemerintah daerah/pemerintah desa; 6) Foto lahan yang akan dibangun/direnovasi lapangan olahraga; 7) Surat pernyataan keabsahan atas dokumen yang ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,-.
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN FASILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DI DESA
A. Sosialisasi Sosialisasi merupakan penyebarluasan informasi berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa diperuntukkan bagi masyarakat/pemerintah daerah. Sosialisasi dapat melalui rapat koordinasi/bimbingan teknis dengan instansi/pemangku kepentingan (stakeholder) keolahragaan. B. Tim Verifikasi Tim Verifikasi dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan Deputi, terdiri dari unsur : 1. Kementerian Pemuda dan Olahraga 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang menangani keolahragaan 3. SKPD Kabupaten/Kota yang menangani keolahragaan 4. SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Pekerjaan Umum Tugas pokok tim verifikasi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Melakukan verifikasi administrasi; Melakukan verifikasi lapangan; Membuat berita acara hasil verifikasi; Melaporkan hasil verifikasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Asisten Deputi dan Deputi.
C. Pelaksanaan Verifikasi 1.
Verifikasi Administrasi Setelah surat permohonan diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga serta mendapat disposisi dari pimpinan maka Asisten Deputi meneruskan kepada tim verifikasi untuk melakukan verifikasi administrasi guna meneliti apakah proposal tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2.
Verifikasi Lapangan Verifikasi lapangan akan dilakukan terhadap proposal yang telah memenuhi persyaratan administrasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam verifikasi lapangan adalah dengan melihat kondisi faktual di lapangan dan kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan pemohon.
3.
Laporan hasil Verifikasi Hasil laporan Tim Verifikasi selanjutnya dibahas dalam rapat tim verifikasi, kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada KPA melalui Asisten Deputi dan Deputi.
D. Penerima dan Pemanfaatan Fasilitasi 1. Penerima Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan KPA. 2. Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa yang sudah selesai pekerjaannya dapat dipergunakan setelah penerima mengajukan permohonan tentang pemanfaatan fasilitas tersebut kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan tembusan kepada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan. E. Proses Penyediaan Barang/Jasa Setelah penetapan Penerima Fasilitasi oleh KPA, selanjutnya akan diproses melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa yakni : 1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa a. Pengadaan langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). b. Pelelangan untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 2. Swakelola 3. Pelaksanaan Kontrak Penyedia barang/jasa Pemerintah melakukan penandatanganan kontrak perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 4. Pembayaran a. Pembayaran dilakukan dalam satu (1) tahap/sekaligus dalam hal proses pengadaan pemilihan penyedia barang/jasa dengan ketentuan pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan Berita Acaara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan melampirkan laporan hasil pekerjaan dari Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Desa. b. Pembayaran dilakukan dalam bentuk tahapan dalam hal proses pengadaan secara swakelola dengan ketentuan tahapan pembayaran disesuaikan dengan kemajuan fisik pekerjaan. F. Pelaksanaan Pekerjaan 1.
Pelaksanaan perkerjaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa adalah Renovasi/Rehabilitasi/Pembangunan lapangan olahraga, seperti lapangan sepak bola, futsal, voli, bulu tangkis, basket atau fasilitas lapangan olahraga lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat/pemerintah daerah.
2.
Rencana Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4.
KEGIATAN Persiapan Pekerjaan Laporan Akhir Serah Terima
BULAN I Minggu 1 2 3 4
BULAN II Minggu 1 2 3 4
BULAN III Minggu 1 2 3 4
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi Tim Monitoring dan Evaluasi dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan Deputi, terdiri dari unsur : a. Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. SKPD Provinsi yang menangani keolahragaan; c. SKPD Kabupaten/Kota yang menangani keolahragaan; d. SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Pekerjaan Umum. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara periodik dan insidentil berdasarkan progres pekerjaan. B. Pelaporan Asisten Deputi menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa tahun 2015 kepada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, dengan ketentuan Laporan Kegiatan minimal memuat halhal sebagai berikut : a. Latar belakang b. Dasar c. Tujuan d. Sasaran e. Pokok-Pokok Kegiatan f. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan g. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan h. Hasil yang dicapai i. Realisasi dan pertanggungjawaban anggaran j. Lampiran-lampiran (data pendukung) C. Pengawasan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima fasilitasi dilakukan oleh Pengawas Internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Aparat Pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. D. Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Mengingat keterbatasan pelaksanaan tugas, dan fungsi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga perlu pemeriksaan yang optimal terhadap kegiatan fasilitasi lapangan olahraga dengan jumlah sebaran yang cukup luas melalui pembentukan Tim
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku KPA untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan. Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari : 1. Provinsi 3 (tiga) orang 2. Kabupaten/Kota 2 (dua) orang Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan setempat
Umum
Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan dengan Kriteria sekurang-kurangnya terdapat keterwakilan unsur dengan kualifikasi : 1. Latar belakang pendidikan teknik sipil minimal Sekolah Teknik Menengah; 2. Pengalaman pekerjaan minimal 2 (dua) tahun sub bidang sejenis; atau 3. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan bertugas : 1. Melakukan pemeriksaan terhadap bangunan atau gedung yang telah dikerjakan untuk memastikan pekerjaan telah selesai sesuai dengan dokumen kontrak/perjanjian; 2. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan untuk mendukung/memperkuat berita acara serah terima yang ditetapkan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
BAB V PENUTUP Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa ini merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan bagi masyarakat/pemerintah daerah yang mengajukan permohonan fasilitasi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan ini sebagai stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keolahragaan serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa sebagai salah satu solusi dalam mendorong pengembangan keolahragaan, sehingga mempunyai dampak yang bersifat positif kepada masyarakat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2015 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,
ALFITRA SALAMM
Lampiran I : UKURAN LAPANGAN OLAHRAGA NO 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA LAPANGAN Lapangan Sepak Bola Lapangan Futsal Lapangan Voli Lapangan Bulu Tangkis Lapangan Basket
LUAS LAHAN MINIMUM 64 m x 104 m 29 m x 19 m 22 m x 13 m 17,4 m x 10,1 m 32 m x 19 m
UKURAN MINIMUM 60 m x 100 m 25 m x 15 m 18 m x 9 m 13,4 m x 6,1 m 28 m x 15 m
Lokasi : Lahan terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Lampiran II : Contoh : Format Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk lapangan sepakbola NO I
HARGA SATUAN
HARGA TOTAL
Ls Ls
………. ……….
……… ………
………….
Ls
……….
………
PEKERJAAN LAPANGAN a. Pembentukan kemiringan elevasi lahan tanah
………….
Ls
………… …
………
b. Pemadatan tanah dan kemiringan elevasi tanah
………….
Ls
………… …
………
PEKERJAAN SISTEM DRAINASE a. Selokan............... ………….
Ls
………
b. Pipa Pralon..........
………….
Ls
c. dst........................
………….
Ls
………… … ………… … ………… …
URAIAN PEKERJAAN PEKERJAAN FISIK 1. PEKERJAAN PERSIAPAN a. Direksi kit b. Mobilisasi dan Demobilisasi c. Foto Proyek 2.
SATUAN
VOLUME
…………. ………….
c. Pekerasan Pelapisan Lapangan 3
……… ………
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2015 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,
ALFITRA SALAMM
