BAB III. PT Badak Natural Gas Liquefaction merupakan penghasil Liquefied. Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang didirikan pada

BAB III PENELITIAN TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION A. Tentang PT Badak Natural Gas Liquefaction

1. Sekilas Perusahaan PT Badak Natural Gas Liquefaction merupakan penghasil Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang didirikan pada tanggal 26 November 1974 sebagai perusahaan berstatus Perseroan Terbatas. Daerah oprasional Badak Natural Gas Liquefaction adalah di Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia.87 Pengawasan terhadap pengelolaan aset ini diserahkan kepada PT Pertamina (Persero), sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 92/ KMK/06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks-Pertamina sebagai Barang Milik Negara.88 PT Badak Natural Gas Liquefaction tidak menyertakan laporan kepemilikan aset serta penyusunan atas aktiva tetap dalam Laporan Tahunan yang diterbitkannya, karena PT Badak Natural Gas Liquefaction bukannlah pemilik aset tersebut. PT Badak Natural Gas Liquefaction juga tidak mencantumkan laporan penjualam yang termasuk laporan hasil penjualan ersih, keuntungan bersih, utang, dan ekuitas, karena PT Badak Natural Gas Liquefaction tidak 87 88

Laporan Hasil Assessment Good Corporate Governance PT Badak Tahun 2015, hlm 9. Ibid.

58

repository.unisba.ac.id

melakukan kegiatan komersial apapun. Pengelolaan kegiatan produksi, komersial, dan perencanaan keuangan yang terkait dengan operasi PT Badak Natural Gas Liquefaction dilakukan oleh suatu wadah yang disebut Join management Group (JMG). JMG terdiri dari PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesia, VICO Indonesia dan Chevron Indonesia.89 2. Bidang Usaha Bidang usaha yang dilakukan oleh PT. Badak Natural Gas Liquefaction adalah: Di bidang produksi, PT. Badak Natural Gas Liquefaction memproses gas alam menjadi tiga jenis produk, yaitu LNG ( liquified natural gas) adalah cairan yang jernih, tidak berwarna, dan tidak beracun, LPG ( Liquefied Petroleum Gas) , dan

kondensat hidrokarbon untuk memaksimalkan perolehan nilai dari gas

alam.90 Di bidang perdagangan, PT. Badak Natural Gas Liquefaction meenjualan produk PT Badak NGL dilakukan kepada lima perusahaan jepang, yaitu Chubu electric Co., Kansai electric Power Co., Kyushu electric Power Co., Nippon Steel Corp., dan osaka Gas Co. Ltd.91 PT Badak NGL juga telah mengirimkan

89

Ibid. http://www.badaklng.co.id/, di akses pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2015 91 Ibid. 90

59


produknya, yakni LNG dan LPG ke berbagai negara lainnya, seperti Korea, Taiwan dan Domestik.92 B. Penerapan Tata Kelolaan Perusahaan Yang Baik di PT Badak Natural Gas Liquefaction 1. Penerapan Tata Kelolaan Perusahaan Yang Baik di PT Badak Natural Gas Liquefaction PT Badak NGL menerapkan struktur Tata Kelola Perusahaan yang pada umumnya berlaku pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Struktur ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan yang tertinggi, Diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, Beserta Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi a. Rapat Umum Pemegang saham RUPS di PT Badak NGL diselenggarakan setidaknya dua kali dalam setahun, yaitu RUPS untuk menyetujui proposal anggaran Perusahaan untuk satu tahun ke depan, dan RUPS untuk laporan pertanggungjawaban operasional Perusahaan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat, antara lain, memberikan saran kepada Direksi, membahas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, serta membahas kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.93 b. Dewan Komisaris Tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 92

Wawancara , Narasumber : Rubertus Adhi di departement Internal Audit PT Badak, tanggal 10 Januari 2016. 93 http://www.badaklng.co.id/ , op.cit.

60


1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untu mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.94 2) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.95 3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk menjalankan Perusahaan.96 4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perusahaan berlaku pula baginya.97 Sesuai dengan sistem dua tingkat di Indonesia, Presiden Komisaris PT Badak NGL bukanlah pimpinan pelaksana kerja harian atau chief executive officer (Ceo). Posisi ini dijabat oleh Presiden Direktur. Kelima anggota Dewan Komisaris PT Badak NGL semuanya laki-laki dan tak seorangpun di antara mereka merupakan Komisaris Independen.98

94

Ibid. Ibid. 96 Ibid. 97 Ibid. 98 Ibid. 95

61


c. Direksi Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut: 1) Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang Perusahaan di Bank), b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, c) Membuat perdamaian di dalam maupun diluar pengadilan berkaitan dengan perkara yang berpotensi merugikan secara material dan harta kekayaan (aset) Perusahaan, haruslah dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.99 2) a) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan. b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.100

99

Ibid. Ibid.

100

62


3) Perbuatan

hukum

untuk

mengalihkan,

melepaskan

hak

atau

menggadaikan, menjadikan sebagai jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan dalam suatu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakilkan para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.101 4) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.102 5) Dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan diwakili oleh Dewan Komisaris.103 d. Komite Audit Dewan Komisaris membentuk Komite Audit pada tahun 2011 untuk meningkatkan penerapan tata kelola di Perusahaan, sekaligus untuk membuat tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh 101

Ibid. Ibid. 103 Ibid. 102

63


Direksi dan Manajemen lebih efektif. Tugas-tugas Komite Audit antara lain adalah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan halhal

lain

yang

diajukan

oleh

Direksi

kepada

Dewan

Komisaris,

mengidentifikasikan berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, dan mengkaji kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan regulasi terkait kegiatan Perusahaan, dan mengkaji pelaksanaan audit oleh internal audit dan auditor independen. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. 104 e. Komite Dan Departemen Dibawah direksi Direksi membentuk sejumlah komite dan departemen untuk membantu menjalankan tugas-tugasnya. Melalui komite dan departemen tersebut, Direksi dapat memastikan dan mengukur bahwa Perusahaan sungguh telah dikelola secara benar, yang artinya memberi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang positif kepada semua pemangku kepentingan. Direksi secara teratur mengadakan rapat dengan komite dan departemen tersebut, dengan frekuensi masing-masing tiga bulan sekali. Komite dan Departemen dibawah Direksi adalah : 1) Departemen Internal Audit Internal Audit dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal. Departemen tersebut berkedudukan langsung di bawah Presiden Direktur & Ceo untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Internal Audit, beserta

104

Ibid.

64


hubungan kelembagaan antara Internal Audit dengan Komite Audit dan Auditor eksternal, dituangkan dalam Piagam Internal Audit, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur & Ceo Internal Audit dipimpin oleh Senior Manager, Internal Audit, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur & Ceo. Senior Manage, Internal Audit memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya.105 Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut: a) Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan. b) Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala. c) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif termasuk

melakukan

kegiatan

yang

dapat

mencegah

terjadinya

penyimpangan serta melakukan assessment terhadap sistem tersebut secara berkala. d) Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh bidang Perusahaan yang meliputi antara lain: akuntansi/keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. e) Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerja maupun manajemen Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

105

Ibid.

65


f) Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (fraud ). g) Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen. h) MemberiKan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan efisiensi, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja. i) Mendukung penerapan Good Corporate Governance di lingkungan Perusahaan. j) Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis yang diminta oleh Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada Komisaris, Pemegang Saham, Producer, dan lain-lain. k) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada Presiden Direktur & CeO.106 2) Komite Etik Komite etik dibentuk dengan tugas utama melakukan sosialisasi Code of Conduct kepada para pekerja dan kontraktor, serta pihak luar yang terkait. Selain

106

Ibid.

66


itu, Komite etik ini juga memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan pelaksanaan Code of Conduct, termasuk menerima laporan tentang pelanggaran dan menindaklanjutinya sesuai peraturan yang berlaku. Komite etik terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan 10 anggota yang berasal dari berbagai departemen di dalam Perusahaan.107 3) Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan berfungsi mengelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan corporate affairs yang melibatkan pihak internal dan eksternal, untuk memastikan terlaksananya kegiatan tersebut sesuai standar untuk mendukung kegiatan Perusahaan, khususnya Direksi.108 Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut: a) Mengawasi dan memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatankegiatan mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan RUPS, sehingga berjalan sesuai standar-standar internal dan eksternal, dan hasil dari RUPS dapat dipergunakan sebagai referensi oleh manajemen.109 b) Menga wasi dan memberikan arahan pelaksanaan pertemuan produsen gas, CSR, dan acara korporat lainnya, mulai tahap perencanaan hingga

107


67


pelaksanaan acara-acara internal dan eksternal, agar dapat berlangsung sesuai harapan.110 c) Menjamin keberhasilan kegiatan-kegiatan hubungan internal (misalnya komunikasi antar divisi) dan eksternal (hubungan publik dengan media, CSR, pelaporan pada pihak berwajib), serta memastikan bahwa Perusahaan dapat mendistribusikan informasi sesuai harapan dan relasi dengan pihak-pihak tersebut terjaga.111 d) Memastikan proses penyimpanan dan pengarsipan dokumen-dokumen Perusahaan termasuk dokumen legal, agar dapat tersimpan dengan benar dan dapat dipergunakan pada saat dibutuhkan.112 e) Memastikan kegiatan hukum perusahaan, termasuk kepatuhan hukum, serta memberikan rekomendasi hukum, dan menangani proses peradilan Perusahaan, untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak terjerat dalam masalah-masalah hukum yang dapat menghalangi pencapaian tujuantujuan strategis. f)

Menjamin keselamatan, kesehatan, lingkungan dan kualitas kerja serta keamanan di lingkungan tugasnya.113

g) Memastikan

Perusahaan

mematuhi

peraturan

tentang

persyaratan

keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.114 4) Kode Etik Dan Sistem Pelaporan Pelanggaran

110

Ibid. Ibid. 112 Ibid. 113 Ibid. 114 Ibid. 111

68


Perusahaan mempunyai pedoman etika usaha dan tata perilaku (code of conduct) yang merupakan penjabaran dan penerapan nilai-nilai yang menjadi budaya Perusahaan dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ Perusahaan dan semua pekerja dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.115 Code of Conduct mencakup perilaku yang harus dilakukan (do) dan perilaku yang tidak boleh dilakukan (don’t). Adapun isi code of conduct ini antara lain mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hal etika kerja (memelihara etika kerja; berlaku adil; komitmen terhadap SHeq-MS), kerahasiaan data dan informasi (menjaga kerahasiaan data dan informasi, mencatat data dan pelaporan), menjaga harta Perusahaan, integritas (menghindari pertentangan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, menerima hadiah gratifikasi/sponsor), penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, aktivitas politik, peduli lingkungan, dan persaingan usaha. 116 Secara periodik dilakukan pelatihan Code of Conduct kepada para pekerja untuk mensosialisasikan isi dari pedoman etika usaha dan tata perilaku ini, dan setiap pekerja menandatangani surat pernyataan pekerja atas penerapan Code of Conduct – do & don’t. Untuk menjamin penegakan pedoman tata perilaku ini, Perusahaan mempunyai mekanisme/sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), di mana setiap pekerja dapat melaporkan penyimpangan dari code of conduct 115 116

Ibid. Ibid.

69


melalui beberapa saluran yang telah ditentukan, yaitu intranet dan email kepada : [email protected] B. Komitmen Penerapan Good Corporate Governance pada PT Badak Natural Gas Liquefaction Dalam setiap kegiatan perusahaan, Badak NGL berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip

GCG. Prinsip-prinsip

GCG

tersebut

antara

lain

Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam bentuk antara lain: 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance dalam pengelolaan PT Badak NGL (“Badak LNG”) bukan suatu pilihan (optional) melainkan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi demi keberhasilan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. 118 Oleh karena itu Badak LNG menyadari bahwa penerapan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental yang dapat menjadi value driver yang optimal sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan (value creation) dan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders.119

117


70


Pedoman Tata Kelola Perusahaan

(COCG) ini merupakan aturan

dasar yang berisi prinsip-prinsip GCG yang menjadi acuan pokok bagi peraturan-peraturan di bawahnya dan sebagai pedoman bagi seluruh lapisan Pekerja dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif yang timbul dari adanya kesamaan persepsi atas fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan.120 Secara keseluruhan COCG terdiri dari lima bagian. Bagian pertama “ Pendahuluan“ mencakup antara

lain Latar

Belakang,

Pengertian GCG,

Komitmen terhadap penerapan GCG, Landasan Hukum, Tujuan, Sasaran Dan

Manfaat Penerapan GCG, Prinsip-Prinsip GCG, Visi, Misi Dan Nilai-

Nilai Perusahaan, Metode Pendekatan GCG, Siklus Penerapan GCG dan Istilah. 121

Bagian

kedua “Struktur

Organ

Corporate

Governance”

mengatur

antara lain Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Komite Audit, Sekretaris

Sekretaris

Dewan

Komisaris,

Direksi,

Perusahaan/Corporate Secretary, Internal Audit, Komite GCG,

Komite/Tim Direksi dan Struktur Governance Eksternal.122 Selanjutnya pada bagian ketiga “Proses Corporate Governance” mengatur antara lain terkaitPengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Direksi, Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang

120


71


Baru, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, Anggaran Perusahaan, Pengelolaan Sumber

Daya

Manusia,

Pengelolaan Kegiatan Operasional Perusahaan,

Benturan

Manajemen

Kepentingan, Risiko,

Tata

Kelola Teknologi Informasi, Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen Mutu, Sistem Penilaian Kinerja dan

Remunerasi,

Pengendalian

dan Pengembangan,

Intern

dan

Audit,

Penelitian

Sistem

Pelaporan, Keterbukaan dan Pengungkapan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL/SHE-Q MS), Pengelolaan Aset, serta Pengelolaan Dokumen / Arsip Perusahaan.123 Pada

bagian

keempat

tentang “Pengelolaan

Hubungan

dengan

Stakeholder.” Dalam pengelolaan hubungan dengan Stakeholder Perusahaan diatur antara lain terkait Kebijakan Umum, Hak dan Partisipasi Stakeholder serta Penghubung Perusahaan dengan Stakeholder.124 Adapun Penerapan

pada

bagian kelima “Penutup” diatur terkait Penilaian

GCG, Sosialisasi

dan

Penerapan

GCG serta

Ketentuan

Perubahan. Penerapan COCG merupakan wujud komitmen bersama organ Badak LNG agar Perusahaan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pedoman GCG ini merupakan living document yang akan dikaji dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal Perusahaan.125

123


72


2. Pedoman Etika Dan Tata Perilaku ( Code Of Conduct) Implementasi Good

Corporate

Governance (GCG)

atau

tata

kelola perusahaan yang baik di PT Badak NGL (”Badak LNG”) diyakini akan memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha ke depan dan akan meningkatkan kinerja perusahaan secara otpimal. Komitmen penerapan GCG tersebut salah

satunya dibuktikan oleh Manajemen Badak LNG dengan

menegakan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct/COC) dan sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai utama Perusahaan yaitu Safety, Health and

Environment,

Innovative,

Professionalism,

Integrity,

Dignity

(SINERGY).126 Penerapan Code of Conduct dimaksudkan untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan, menjabarkan Tata Nilai Pribadi dan Bisnis sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh pekerja Badak LNG dalam melaksanakan tugas, menjadi acuan perilaku insan LNG Badak jawab

masing-masing

dalam melaksanakan tugas

dan

tanggung

dan berinteraksi dengan stakeholder Perusahaan serta

untuk menjelaskan secara rinci standar etika agar insan Badak LNGdapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak. 127 Nilai-Nilai Utama Perusahaan antara

lain

mencakup Profesionalisme,

Integritas, Dignity (Bermartabat), Inovatif, Safety, Health and Environment (SHE) menjadi landasan perilaku bagi segenap insan Badak LNG sehingga 126 127

Ibid. Ibid.

73


tercapai visi Badak LNG menjadi perusahaan kelas dunia yang terdepan dalam inovasi dan mewujudkan misinya untuk memproduksi energi bersih serta mengelola

dengan standard

sehingga

menghasilkan

kinerja

terbaik (best

performance

standard)

nilai tambah maksimal (maximum return) bagi

pemangku kepentingan (Stakeholders).128 Buku Code of Conduct ini terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu, Pendahuluan, Standar Etika Usaha, Standar Tata Perilaku, Penerapan dan Penegakan, Penjelasan Pernyataan Insan LNG Badak, dan Penutup. Untuk Standar Etika Usaha didalamnya mengatur Etika Perusahaan dengan Pekerja, Penyedia Barang dan Jasa, Pemerintah, Masyarakat, Media Massa, Organisasi Profesi serta Integritas Laporan Keuangan.129 Adapun Standar Tata Perilaku mengatur tentang Etika Kerja Sesama Insan Badak LNG, Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan, Menjaga Harta Perusahaan, Komitmen Terhadap Pelaksanaan SHE-Q MS, Mencatat

Data

dan

Pelaporan, Menghindari

Benturan

Kepentingan dan

Penyalahgunaan Jabatan, Menerima Hadiah/ Cinderamata/ Gratifikasi dan Entertainment, Memberi

Hadiah/Cinderamata

dan

Entertainment, Berlaku

Adil, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras) serta ketentuan tentang Aktivitas Politik. Buku Code of Conduct dilengkapi pula dengan Pernyataan Insan Badak LNG atas komitmen untuk melaksanakan Etika Usaha dan Tata Perilaku serta Pernyataan Pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku. Penerapan 128 129

Ibid. Ibid.

74


Code of Conduct diharapkan dapat membantu Perusahaan untuk meningkatkan kinerja

dengan

tetap

memperhatikan

kepentingan

dari

para pemangku

kepentingan secara beretika dan berlandaskan aturan hukum serta berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Badak LNG dan seluruh Stakeholders atau Mitra Kerja yang memiliki hubungan bisnis dengan Badak LNG.130 Badak

LNG senantiasa

Conduct dan

berkomitmen

mewajibkan

seluruh pimpinan

bertanggung

jawab

mendorong untuk dari

setiap

kepatuhan

terhadap Code

of

mengimplementasikannya serta tingkatan

dalam

Perusahaan

untuk memastikan bahwa Code of Conduct dipatuhi dan

dijalankan dengan baik pada unit kerjanya masing-masing. Sebagai

bentuk

komitmen tersebut, Badak LNG setiap tahunya melakukan sosialisasi atas kepatuhan terhadap Code of Conduct serta mewajibkan setiap Pekerja Badak LNG untuk menandatangani Komitmen Pribadi atas Kepatuhan terhadap Code of Conduct.131 3. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi ( Board Manual ) Board Manual merupakan salah satu kebijakan GCG (soft-structure GCG) PT Badak NGL (“Badak LNG”) yang merupakan penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar,

130 131

Ibid. Ibid.

75


prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek GCG terbaik yang berlaku di Perusahaan.132 Board Manual merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris, yang bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dengan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja antar dua organ Perusahaan diharapkan Perusahaan Corporate

dapat

dilaksanakan

Governance dalam

secara upaya

harmonis untuk

kegiatan

usaha

dengan asas-asas Good

mencapai

Visi

dan

Misi

Perusahaan yang telah ditetapkan. 133 Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, dalam Board Manual diatur hal-hal yang berhubungan dengan Direksi yang menyangkut antara lain Persyaratan dan Komposisi, Program Pengenalan dan Pengembangan bagi Direksi. Independen Direksi, Tugas dan Kewajiban Direksi, Wewenang dan Hak Direksi, Etika Jabatan Direksi, Rapat Direksi, Evaluasi Kinerja Direksi, Organ Direksi yang

132 133

Ibid. Ibid.

76


mencakup Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan yang dijelaskan secara terperinci pada BAB II dalam Board Manual ini.134 Dewan

Komisaris adalah organ

melakukan pengawasan

secara

umum

Perusahaan dan/atau

yang

khusus

bertugas

sesuai

dengan

Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Pengaturan terkait Dewan Komisaris

diatur secara

rinci pada BAB III yang meliputi Persyaratan dan Komposisi, Tugas dan Kewajiban, Wewenang dan Hak, Etika Jabatan, Rapat Evaluasi

Kinerja

Dewan

Komisaris

dan

Organ

Dewan

Komisaris,

Dewan Komisaris yang

mencakup Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris.Board Manual juga mengatur hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Sesuai Undangundang No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Anggaran Dasar Badak LNG, Direksi dan Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan dalam pengelolaan Perusahaan. Untuk itu dalam menjalankan Korporasi ini, dituntut hubungan kerja yang harmonis antara Direksi dan Dewan Komisaris. Yang membedakan secara prinsip atas keduanya adalah Direksi bertanggungjawab atas pengelolaa Perusahaan sedangkan

Dewan

Komisaris

bertanggung

jawab

terhadap fungsi pengawasan pengurusan Perusahaan.135 4. Whistleblowing Policy

134 135

Ibid. Ibid.

77


Suatu kegiatan dimana para pihak dapat memastikan apabila ada kendala atau secara tata kelola perusahaan dilihat ada penyimpangan maka dapat dilaporkan.136 5. Program Pengendalian Gratifikasi Mengatur untuk memastikan manajemen liniitu imun dari praktek-praktek yang tidak sama dengan Good Corporate Governance yang sudah ditetapkan pada soft struktur.137 Dalam wawancara penulis dengan narasumber yaitu Rubertus Adhi S bagian Departement Internal Audit PT Badak Natural Gas Liquefaction menjelaskan Komitmen Good Corporate Governance pada PT Badak Natural Gas Liquefaction , menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik apabila kewenangan-kewenangn dari shareholder, Komisaris dan Board of Director memiliki kewenangan yang jelas. Dalam Good Corporate Governance harus memiliki Soft Structure, maka di PT Badak Natural Gas Liquefaction terdapat: 1. COCG atau Pedoman Tata Kelola Perushaan yang berisi aturan dasar yang brisi prinsip-prinsip Good Corporate Governance.138 2. Board Manual atau Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan direksi yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris yang bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku 136

Wawancara, narasumber Rubertus Adhi dari Departement Internal Audit PT Badak Naatural Gas liquefaction, tanggal 10 Januari 2016. 137 Ibid. 138 Wawancara, narasumber Rubertus Adhi... op.cit

78


antara Direksi dengan Dewan Komisaris dalam melaksanaan tugas agar

terciptanya

pengelolaan

perusahaan

secara

profesional,

transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi inegritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan.139 3. Code of Conduct atau Pedoman Etika dan Tata Prilaku. Untuk memastikan bahwa dalam tata kelola perusahaan ini terbebas dari kepentingan.140 Tiga kategori soft structure tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup elitnya atau dalam ruang lingkup Board. Di bawah Direksi secara rutin ada komite Good Corporate Governance dalam komite Good Corporate Governance itu antara lain: 1. Sosialisasi yang wujudnya adalah workshop, seminar tiap tahun, baik kepada pekerta PT Badak Natural Gas Liquefaction dan mitra kerja. Mitra kerja disini di bagi dua mitra kerja outsorcing atau supllier untuk menjelaskan tentang bagaimana good Corporate Governance itu.141 2. Whistkeblowing policy yaitu agar para pihak bisa memastikan apabila ada kendala atau secara tata kelola perusahaan dilihat ada yang menyimpang mereka dapat melaporkan.142

139

Ibid. Ibid. 141 Ibid. 142 Ibid. 140

79


3. Program

pengendalian

gratifikasi

adalah

mengatur

untuk

memastikan manajemen lini itu imun dari praktek-praktek good corporate governance yang ditetapkan dalam soft structur.143 4. Pengendalian konflik of interest dengan cara semua pekerja menandatangani fakta intregritas dan apa punishing dan reward yang akan muncul.144 Bentuk Anggaran Dasar PT Badak Natural Gas Liquefaction masih secara umum, karena PT Badak Natural Gas Liquefaction di bangun pada tahun 1974 belum ada tekhnologi LNG maka masih dibuat secara umum, tetapi point-point dasar pengatur hubungan antara shareholder, Direksi dan Komisaris ada dalam COCG dan Board Manual karena anggaran dasar diturunkan ke COCG dan Board Manual.145 Penilaian Good Corporate Governance pada PT Badak Natural Gas Liquefaction dilakukan oleh

ISRS ( International Sustainability Rating System)

dari Norwegia yang mengakses bisnis seluruh perusahaan di Dunia menggunakan standar rating. Yang ke dua dari Kementrian Lingkungan Hidup yaitu berupa proper.146

143

Ibid. Ibid. 145 Ibid. 146 Ibid. 144

80


BAB III. PT Badak Natural Gas Liquefaction merupakan penghasil Liquefied. Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang didirikan pada

Recommend Documents