BAB III PROSES GENERALISASI GARIS PANTAI DALAM PETA KEWENANGAN DAERAH DI WILAYAH LAUT MENGGUNAKAN ALGORITMA DOUGLAS-PEUCKER
III.1 Peta Dasar Peta yang digunakan untuk menentukan garis batas adalah peta Lingkungan Laut Nasional dengan skala 1:500.000. Peta ini dibuat dengan proyeksi UTM (Universal Transverse Mercator) dengan kerangka koordinat Datum Indonesia 1974 ( Indonesian Datum 1974 atau ID74). Peta batas wilayah laut menyajikan koordinat dari titik-titik batas di laut, koordinat dari titik-titik acuan yang dipakai serta koordinat titik-dasar di pantai yang dipakai dalam menggambarkan batas di laut.Dengan peta jenis ini maka penarikan garis batas ditentukan langsung melalui garis air rendah. Peta lain dapat juga digunakan, misalnya Peta Rupa Bumi atau Peta Topografi. Penggunaan peta jenis ini dengan catatan, yaitu kedudukan muka air rendah diasumsikan berimpit dengan datum vertikal yang digunakan pada peta tersebut yaitu muka laut rata-rata (mean sea level).
Untuk penetapan batas laut pada wilayah yang belum tersedia peta, haruslah terlebih dahulu dilakukan survei batimetrik yang khusus. Disebut khusus karena tidak dilakukan seluruh prosedur survei batimetrik, hanya dilakukan survei untuk menentukan garis air rendah atau garis kontur kedalaman nol. Pelaksanaan survei umumnya menggunakan peralatan pengukur kedalaman laut, seperti Echosounder yang modern hingga peralatan yang sederhana (tongkat/galah atau tali dengan pemberat).
III.2 Penentuan Titik Awal dan Garis Dasar Di dalam Undang- Undang No.32 tahun 2004 telah dinyatakan bahwa kewenangan provinsi di laut adalah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Pada Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara spesifik garis pantai yang digunakan.
15
Garis pantai dijelaskan secara spesifik pada Permendagri 1 Tahun 2006 yaitu garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan. Muka air rendah dipilih sedemikan rupa sehingga hampir tidak pernah terjadi keadaan ketika angka kedalaman yang tercantum di peta lebih kecil dari kedalaman aktual (Gambar 3.1).
Gambar 3.1 Garis Air Rendah dan Muka Air Rendah (Djunarsjah, 2005)
Penentuan titik dasar dilakukan pada setiap titik yang menjadi awal dan akhir pada segmen garis dasar lurus. Berdasarkan Permendagri 1-2006 garis dasar adalah garis yang menghubungkan antara dua titik awal dan terdiri dari garis dasar lurus dan garis dasar normal. Sedangkan titik awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai untuk menentukan garis dasar. Penentuan garis dasar terbagi atas:
1. Garis dasar normal Garis antara dua titik awal yang berimpit dengan garis pantai. Penentuan garis dasar normal tidak perlu dilakukan karena telah berimpit dengan garis pantai.
2. Garis dasar lurus Garis lurus yang menghubungkan antara dua titik awal berdekatan dan berjarak tidak lebih dari 12 mil laut. Penjelasan tentang titik awal dan garis pantai dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 3.2.
16
Garis Pantai pada Peta Laut
Garis Pantai pada UU no 32/2004
Garis Pantai pada Garis Air Tinggi
Peta Topografi
Garis Air Rata-rata Biasa digunakan sebagai Datum Vertikal Peta
Garis Air Rendah Acuan Penarikan Garis Dasar Titik Awal pada UU No 32/2004
Gambar 3.2 Titik Awal dan Garis Pantai Sebagai Acuan Penarikan Garis Dasar
III.3 Penarikan Garis Batas Provinsi
III.3.1 Garis Dasar Normal
Garis dasar normal adalah garis pada muka air rendah sepanjang pantai sebagaimana yang terlihat sebagai garis kedalaman nol pada Peta Laut skala besar. Pada pantai yang homogen garis dasar normal akan merepresentasikan bentuk pantai. Penarikan garis batas dengan acuan garis dasar normal.Untuk garis batas ditarik sepanjang 12 mil laut. Bentuk garis batas akan berkelok-kelok menyesuaikan dengan garis dasar normal pada provinsi Jawa Barat. Peta garis dasar normal dapat dilihat pada Gambar 3.3.
Gambar 3.5 Penarikan Garis Batas dengan Algoritma Douglas-Peucker
17
III.3.2 Generalisasi Berdasarkan Permendagri 1/2006
Tipe garis ini merupakan kombinasi antara garis dasar normal dengan garis dasar lurus. Akan tetapi, penetapan garis dasar pada peta seluruhnya menggunakan garis dasar lurus untuk representasi yang maksimal dari panjang garis batas 12 mil laut. Garis dasar lurus merupakan garis dasar yang menghubungkan antara dua titik awal yang berdekatan dan berjarak maksimal 12 mil laut.
Penarikan garis batas untuk garis dasar lurus dilakukan tegak lurus sepanjang 12 mil laut terhadap garis tersebut. Garis batas yang dihasilkan akan berbentuk lurus sesuai dengan garis dasar lurus yang djadikan acuan. Peta dapat dilihat pada Gambar 3.4.
19
III.3.3 Generalisasi Algoritma Douglas-Peucker Generalisasi dilakukan dengan algoritma Douglas-Peucker. Peta memiliki skala 1:500.000. Ketelitian pengeplotan yang diinginkan adalah 0.4 mm. Maka toleransi didapatkan dengan persamaan :
Toleransi= Ketelitian pengeplotan x Faktor Skala
sehingga didapatkan toleransi sebesar 200 meter. Hasil yang didapatkan memiliki kesesuaian yang sangat mendekati garis pantai. Hal ini karena toleransi yang ditetapkan kecil sehingga tidak terlalu mempengaruhi bentuk garis pantai.
Karena hasil generalisasi menyerupai bentuk pantai, maka penarikan garis batas sama dengan penarikan garis batas normal. Sehingga garis batas yang dihasilkan menjadi berkelok-kelok menyerupai garis pantainya. Peta hasil generalisasi garis pantai dapat dilihat pada Gambar 3.5.
21
III.4 Penentuan Luas Wilayah Laut Provinsi Luas wilayah laut akan dihitung menggunakan program berbasis LISP yang bernama POLYAREA. Program ini dapat dijalankan pada perangkat lunak Autocad. Prinsipnya adalah dengan menghitung luas area yang dilingkupi oleh suatu poligon tertutup.
Berdasarkan perhitungan, maka luas wilayah laut provinsi Jawa Barat untuk masingmasing metode yaitu : 1. Garis dasar normal : 115599.4228 2. Permendagri 1/2006 : 127898.1913 3. Douglas-Peucker
: 112816.7579
23
