BAB III PROSEDUR PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA A. INSTANSI YANG BERWENANG MENGELUARKAN KEWARANEGARAAN

BAB III PROSEDUR PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. INSTANSI YANG BERWENANG MENGELUARKAN KEWARANEGARAAN INDONESIA Dalam

kepengurusan

kewarganegaraan

yang

berwenang

dalam

mengeluarkan

kewarganegaraan Indonesia adalah Dapartemen Hukum dan HAM. Dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 dinyatakan pada pasal 1 (ayat 4) bahwa dalam peraturan menteri yang dimaksud pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia yang selamjutnya disebut pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan dan lampiran disampaikan kepada pejabat ( dalam hal ini adalah kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM ) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Setelah permohonan diterima, Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, maka pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif. Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Terhadap permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak

31

Universitas Sumatera Utara

tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Setelah menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, Apakah permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan oleh Presiden. Apabila permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan keputusan Presiden paling lama dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan diterima oleh menteri. Dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Presiden ditetapkan untuk disampaikan kepada pejabat. Petikan keputusan tersebut disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinanya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon. Dan apabila permohonan ditolak, Menteri akan memberiktahukan alasan penolakan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraaan dalam berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri. 18

B. SYARAT

DAN

MEKANISME

PEROLEHAN

KEWARGANEGARAAN

INDONESIA. Seorang warga negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh Undang-Undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, Berdasarkan kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan,NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri dikantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas

18

C.S.T Kansil, op.cit, hal 104

32


yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Dalam kepengurusan status kewarganegaraan Surat Keterangan Keimigrasian yang dikenal sebagai SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 ( lima ) tahun berturut-turut atau 10 ( sepuluh ) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia 19. Dokumen SKIM ini diperlukan oleh orang asing dalam proses permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui : 1. Pewarganegaraan sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, yang merupakan tata cara atau prosedur bagi orang asing untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. 2. Menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia sebagaimana

dalam

pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, sebagai prosedur dalam upaya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Kriteria 5 ( Lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 ( sepuluh ) tahun tidak berturut-turut dari aspek keimigrasian yaitu : 1. Lima tahun berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap sampai kurun waktu 5 ( lima ) tahun tidak pernah keluar wilayah Republik Indonesia untuk tidak kembali. 2. Sepuluh tahun tidak berurut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas/tetap sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk tidak kembali

19

N.H.T Siahaan dan subiharta, Keimigrasian & Kependudukan (Jakarta : Pancuran Alam, 2007)

33


yang dilakukan berulang kali hingga mencapai keseluruhan masa waktu izin tinggalnya 10 ( sepuluh ) tahun. 20 Adapun gugurnya dan tidak berlakunya SKIM dikarenakan : a) Tidak memperpanjang izin tinggal; b) Meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali melampaui batas waktu izin masuk kembali; 1) Atas kemauan sendiri meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak kembali; 2) Mendapatkan keputusan pencegahan dan penangkalan; 3) Dikenakan tindakan keimigrasian atau meninggal dunia; 4) Mendapatkan keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap bagi : a. Warga negara asing yang sedang menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia atau b. Warga negara asing yang sedang mengajukan pewarganegaraan penyatuan keluarga. Dalam memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut undang undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan itu sendiri diperoleh : a. Karena kelahiran Dalam

undang-undang

kewarganegaraan

Republik

Indonesia karena kelahiran

berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan. Bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menggangap seorang anak sebagai warga negaranya di mana pun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warga negara dari negara itu.

20

http//Imigrasi.go.id, diakses tanggal 30 Juli 2016

34


Dalam pada itu tidak selalu kedua orang tua anak itu bersamaan kewarganegaraan, dan tidak selalu anak itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka salah seorang dari orang tuanya itu harus didahulukan. Dalam hal kewarganegaraan undang-undang ini menggangap selalu ada hubungan hukum kekeluargaan anatara anak dan ibu, hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah hanya ada apabila anak itu lahir dalam atau dari perkawinan sah atau apabila anak itu diakui secara sah oleh ayahnya. Menurut pasal 4 undang-undang No.12 Tahun 2006, yang dimaksud warga negara Indonesia seperti berikut : 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah

Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-

Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara indonesia 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara asing Indonesia dan ibu Warga Negara Indonesia. 5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atas hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia. 8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan

35


pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin 9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunnya. 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 12. Anak yang di lahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 13. Anak dari seseorang ayah atau ibu

yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal

dunia sebelum

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 21 b. Karena pengangkatan Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Pengangkatan yang dimaksud adalah pengangkatan anak (adopsi). Apabila ada anak orang asing yang diadopsi oleh orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut akan menjadi Warga Negara Indonesia. Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum yang mengangkat anak. Adakalanya anak yang diangkat itu anak (orang) asing, akan tetapi karena betul-betul diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu. Maka hendaknya kepada anak demikian itu diberikan status orang tua yang mengangkatnya. Sebagai jaminan bahwa pengangkatan itu sungguh-sungguh pengangkatan yang digambarkan di atas dan supaya anak asing yang diangkat betul-betul masih bisa merasa

21

Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006

36


warga negara Indonesia. Maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali. Dalam ketentuan undangundang No.12 tahun 2006 Pasal 21 ayat (2), ditegaskan “anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia”. Sebagai bahan perbandingan, ketentuan pasal 2 undang-undang No. 62 tahun 1958 ditegaskan bahwa pengangkatan anak baru sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut : 1. Pada waktu pengangkatan itu ia belum berumur 5 tahun 2. Yang mengangkat harus memohon pengesahan pengadilan Negeri setempat 3. Permohonan pengesahan dilakukan 1 tahun setelah pengangkatan anak 4. Kewarganegaraan Republik Indonesia anak diperoleh pada saat pengadilan menyatakan sah pengangkatan itu. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara terulis dan disampaikan kepada pejabat yang melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam perarturan perundang-undangan, disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia delapan belas tahun atau sudah kawin.

c. Karena permohonan Ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan turut kewarganegaraan sahnya, sedangkan sesungguhnya ia merasa lebih berdekatan dengan ibunya, yang berkewarganegaraan Republik Indonesia. Hendaknya kepada anak itu diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia di anggap sudah bisa menentukan kewarganegaraannya sendiri. Pemberian kesempatan itu hendaknya dibatasi pada anak di luar perkawinan, karena dalam perkawinan orang tua dan anak pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan yang

37


statusnya ditentukan oleh bapaknya. Dalam pada itu karena orang yang bersangkutan sekian lamanya orang asing, maka kesempatan itu berupa suatu permohonan. Negara yang memperkenankan orang dari luar bertempat tinggal menetap di dalam wilayah, pada suatu saat selayaknya menerima keturunan dari orang luar ini dalam lingkungan kewarganengaraannya. Sampai di mana dan dengan cara bagaimana ius soli dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tanpa kewarganegaraan ini itulah tergantung pada keadaan negara masing-masing. Orang-orang yang diberi kesempatan itu, menurut undang-undang ialah mereka yang lahir dari seorang penduduk atau yang kemudian menjadi penduduk, yang juga lahir di indonesia. Syarat selanjutnya ialah bahwa ia tidak menjadi berkelebihan kewarganegaraan. d. Karena pewarganegaraan atau naturalisasi Kepada seorang asing yang sungguh ingin menjadi warga negara Republik Indonesia hendaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan keinginan itu. Tentu saja kepentingan Indonesia tidak boleh terganggu oleh pemberian pewarganegaraan itu. Supaya pemberian pewarganegaraan tidak bertentangan dengan maksud pemberian itu, maka diadakan syaratsyarat yang kesemuannya bersifat obyektif. Cara orang asing bisa masuk menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi. Menurut kamus besar Indonesia, naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing. Hal menjadikan warga negara, pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua cara proses naturalisasi antara lain sebagai berikut : 1. Naturalisasi biasa, caranya mengajukan permohonan kepada presiden dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat ia tinggal atau di kedubes Republik Indonesia apabila di luar negeri.

Permohonan ini ditulis dalam bahasa Indonesia.

Apabila lulus, ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri.

38


2. Naturalisasi istimewa, naturalisasi ini diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada negara. Berdasarkan Pasal 9 undang-undang No. 12 tahun 2006, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Telah berusia 18 ( delapan belas ) Tahun atau sudah kawin; 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indobnesia tahun 1945; 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih; 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan 8. Membayar uang permohonan ke kas negara. Permohonan/naturalisasi dapat diajukan melalui proses sebagai berikut : a. Permohonan/naturalisasi diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di tas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama lengkap; 2) Tempat dan tanggal lahir; 3) Jenis kelamin 4) Status perkawinan;

39


5) Alamat tempat tinggal 6) Pekerjaan 7) Kewarganegaraan asal. Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan : 1. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat; 2. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun ( delapan belas ) tahun yang disahkan oleh pejabat; 3. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat; 5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit; 6. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia; 7. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 8. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon; 9. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh 10. Kewarganegaaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 11. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;

40


12. Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara dan paspoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sentimeter sebanyak 6 (enam ) lembar. b. Setelah Menteri menerima permohonan, Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat. c. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 hari tehitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. d. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan oleh pejabat kepada pemohon paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Salinan keputusan Presiden sebagaimana disebutkan pada huruf c diatas dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat menjadi bukti yang sah kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. e. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. f. Menteri mengumukan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

41


Berdasarkan peraturan, terdapat biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) atas proses permohonan kewarganegaraan/naturalisasi, yang besarnya sebagai berikut : 1. Permohonan/naturalisasi dikenakan biaya PNBP sebesar Rp. 5.000.000,- per permohonan dan 2. Pendaftaran administrasi dan pengumunan dalam Berita Negara sebesar Rp. 500.000,- per permohonan. g. Karena akibat dari perkawinan Dalam undang-undang bahwa perkawinan kedua mempelai sedapat-dapatnya mempunyai kewarganegaraan yang sama. Apabila hal itu akan menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan atau menghilangkan kewarganegaraan seorang yang dirasakan berat, maka asas kesatuan kewarganegaraan itu dilepaskan. Ketentuan pasal 19 undangundang No.12 tahun 2006, menegaskan bahwa : a. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia dihadapan pejabat. b. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI 5 tahun berturut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda c. Jika hal itu terjadi yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan tersebut diatur dengan peraturan Menteri. Adapun proses memperoleh kewarganegaraan berdasarkan perkawinan dengan WNI ( perolehan kewarganegaraan melalui pernyataan ) adalah sebagai berikut :

42


a. Pernyataan untuk menjadi WNI disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan format yang telah ditentukan ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM dengan melampirkan; 1. Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3. Fotokopi kutipan akte kelahiran dan kartu Tanda Penduduk WNI suami atau isteri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 5. Surat keterangan dari kantor Imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 ( lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 ( sepuluh ) tahun tidak berturut-turut; 6. Surat keterangan Catatan kepolisian dari kepolisian tempat tinggal pemohon; 7. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan; 8. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas; 9. Paspoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 ( enam ) lembar.

43


b. Selanjutnya pejabat Departemen Hukum dan HAM melakukan pemeriksaan kelengkapan pernyataan yang disampaikan oleh pemohon beserta lampiramya dalam waktu paling lama 14 hari ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dalam hal ini kelengkapan pernyataan bersangkutan tidak lengkap, maka pejabat tersebut akan mengembalikannya dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi; c. Dalam hal kelengkapan pernyataan dinyatakan lengkap, maka pejabat bersangkutan akan menyampaikannya kepada Menteri dalanm jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima; d. Selanjutnya menteri terkait akan memeriksa kelengkapan pernyataan tersebut dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima oleh pejabat. Dalam hal kelengkapan pernyataan tidak lengkap, maka Menteri bersangkutan akan mengembalikannya kepada pejabat terkait dalam jangka waktu ( empat belas ) terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi; e. Dalam hal kelengkapan pernyataan telah lengkap. Menteri terkait akan menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang dibuat menjadi empat rangkap dalam waktu paling lambat 30 (

tiga puluh )

hari sejak diterimanya

kelengkapan pernyataan tersebut dari pejabat. Adapun 4 rangkap Keputusan Menteri tersebut diperuntukan: 1. 1 rangkap untuk pemohon yang akan diterima melalui pejabat dalam jangka waktu 14 (empat belas ) hari setelah diterimanya kelengkapan pernyataan dari Menteri; 2. Rangkap sebagai Arsip Pejabat yang akan diterima oleh pejabat dari Menteri dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) terhitung tanggal keputusan tersebut ditetapkan;

44


3. Rangkap akan dikirimkan ke perwakilan negara asal pemohon yang akan diterima perwakilan negara pemohon dari menteri terkait dalam jamgka waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan; 4. Dan 1 rangkap menjadi arsip kementerian terkait. f. Dalam hal pemohon kewarganegaraan tersebut ditolak karena akan menyebabkan kewarganegaraan ganda maka Menteri terkait akan memberitahukan kepada pemohon melalui pejabat dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal penolakan

pernyataan,

selanjutnya

pejabat

akan

memberitahukan

penolakan

bersangkutan kepada pemohin dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung diterimanya pemebritahuan penolakan permohonan bersangkutan dari Menteri. g. Pemohon wajib mengembalikan semua dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai orang kepada instansi berwenang dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung diterimanya keputusan Menteri bersangkutan; h. Selanjutnya

Menteri

akan

mengumumkan

nama

orang

yang

memperoleh

kewargamegaraan Republik Indonesia tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan, terdapat biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas proses memperoleh kewarganegaraan sehubungan dengan pernyataan berdasarkan perkawinan dengan WNI, yang besarnya sebagai berikut: 1. Biaya permohonan Pewarganegaraan berdasarkan perkawinan sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) per pemohonan; 2. Biaya pemberian salinan keputusan Menteri mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per permohonan; 3. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per permohonan.

45


i. Karena turut ayah dan ibunya Pada dasarnya anak yang belum dewasa turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan ayahnya atau dengan ibunya, apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Seorang anak akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila : 1. Anak yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 ( lima ) tahun yang diangkat warga negara Indonesia. j. Karena pernyataan memilih Selain dari kepada seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lebih dulu dari satu tahun setelah perkawinananya berlansung dan kepada orang-orang untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang hilang karena turut orang lain, undangundang hanya memberi kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. Menurut undang-undang adalah hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak berakibat ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia delapan belas tahun atau sudah kawin. k. Karena berjasa kepada NKRI Ketentuan pasal 20 undang-undang No. 12 tahun 2006, menegaskan bahwa: “orang asing yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi

46


kewarganegaraan Indonesia oleh ( Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI ), kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegraan ganda. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan oleh Presiden kepada : 1. Orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia ( karena alasan kepentingan negara ) 2. Orang asing ang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusian, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia ( karena telah berjasa kepada negara ). Dengan syarat pemberian kewarganegaraan tersebut tidak mengakibatkan orang asing yag akan diberikan kewaragnegaraan menjadi berkewarganegaraan ganda. Pemberian kewarganegaraan sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas diberikan berdasarkan usul dari pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait, usul tersebut diajukan kepada Menteri. Pemberian kewaragenegaraan sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas diberikan berdasarkan usul dari pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang di usulkan. Usul tersebut diajukan kepada Menteri. Adapun juga cara atau proses pelaporan perubahan status kewarganegaraan penduduk warga negara asing menjadi warga negara Indonesia yaitu : 1. Pendaftaran dan pelaporan setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan ke Dinas

47


Kependudukan Kota, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal memperoleh penetapan dari instansi yang berwenang. 2. Instansi yang berwenang adalah instansi yang secara fungsional berwenang untuk menetapkan status kewarganegaraan. 3. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan meliputi: a. Penduduk warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. b. Penduduk warga negara Indonesia menjadi warga negara asing. c. Penduduk sementara menjadi warga negara Indonesia yang sekaligus merupakan perubahan status kependudukan. 4. Surat bukti kewarganegaraan tidak diberikan kepada : a. Anak-anak yang lahir setelah orang tuanya memiliki/memperoleh bukti kewarganegaraan. b. Pendatang baru dari luar DKI Jakarta. 5. Sebagai bukti pendaftaran perubahan status kewarganegaraan diberikan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan. 6. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang terlambat sampai dengan hari ke 90 sejak batas waktu kewajiban melapor, dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang melebihi 90 hari harus melalui penetapan dan pengadilan. Persyaratan pelaporan perubahan status kewarganegaraan penduduk warga negara asing menjadi warga negara Indonesia : a. Kartu keluarga b. Kartu tanda penduduk c. Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) d. Akte kelahiran e. Surat keterangan ganti nama bagi yang sudah mengganti nama

48


f. Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia g. Bukti pencabutan dokumen imigrasi h. Bukti pencabutan dokumen imigrasi i. Pelayanan tidak dikenakan biaya (gratis) l. pencatatan untuk memperoleh fasilitas sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaranan ganda Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam undang-undang wajib di daftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register dan mengeluarka bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas sesuai dengan peraturan hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 1. Pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat sekurangkurangnya : a) Nama lengkap anak b) Tempat tanggal lahir c) Jenis kelamin d) Alamat e) Nomor paspor f) Nama orang tua g) Kewarganegaraan orang tua (ayah/ibu) dan h) Status perkawinan orang tua. Surat pendaftaran harus dilampiri : a) Fotocopy kutipan akte kelahiran anak

49


b) Fotocopy akte perkawinan atau buku nikah atau kutipan akte perceraian orang tua anak c) Fotocopy paspor anak asing d) Pasfoto anak terbaru yang berwarnaa ukuran 4x6 sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar. Dalam hal pendaftaran telah dinyatakan lengkap, pejabat penerima pendaftaran dan menyerahkan kembali dalam waktu 4 (empat) hari kepada pemohon atau orang tua/wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran dikembalikan kepada orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima. C. HAMBATAN DALAM PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA. 1. Hambatan Birokrasi Orang dapat menjadi tidak mempunyai status kewarganegaraan sebagai salah satu efek dari pelaksanaan birokrasi yang buruk, khususnya mereka yang kelompok yang mengalami diskriminasi rasial dari pejabat pemerintah atau kendala birokrasi yang berbelit. Setiap orang bisa memperoleh kewarganegaraan akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi persyaratannya. Mereka bisa saja disuruh membayar terlalu mahal untuk pengurusan dokumen atau memenuhi persyaratan birokrasi dalam batas waktu yang tidak realistic seperti masalah pendaftaran. Bisa juga hambatan birokrasi muncul karena situasi konflik yang begitu menggangu sehingga birokrasi yang simple menjadi sulit untuk dipenuhi. 2. Diskriminasi Etnik Orang tidak mempunyai status kewarganegaraan sering juga berhubungan dengan diskriminasi rasial atau pertimbangan etnik. Minoritas etnik sering dikucilkan dari status kewarganegaraan dan kadang mengalami pembedaan dalam pemberlakuan suatu ketentuan hukum. Kalangan minoritas berada dalam suatu negara sejak masa kolonial karena

50


melakukan suatu pekerjaan tertentu dan kemudian dikucilkan saat negara merdeka baru terbentuk, seperti dialami kalangan etnis Tamil di Sri Langka dan Nubian di Kenya. Kalangan pribumi juga sering mengalami pengabaian status kewarganegaraan, termasuk suku-suku yang tinggal di Thailand. Kebiasaan mereka dalam menjalani kehidupan secara berpindah-pindah diantara perbatasan suatu negara. Menyebabkan mereka di cap sebagai orang asing dan tidak diakui sebagai warga negara di manapun. Etnik, ras, agama, atau bahasa minoritas di sebagaian kecil daerah Indonesia kadang menyebabkan cap tidak mempunyai kewarganegaraan karena putusan pengadilan yang menyingkirkan mereka dalam sistem yang berlaku. Kalangan minoritas memperoleh hambatan dalam mengurus akte kelahiran atau dokumen-dokumen lain yang diberlakukan dalam persyaratan permohonan kewarganegaraan. 3. Hambatan dalam Pencatatan Pewarganegaraan Seorang telah mengubah status kewarganegaraannya dari WNI ke WNA, tetapi yang bersangkutan masih mempergunakan identitas kependudukannya sebagai WNI. Ada lagi penduduk yang melakukan perubahan kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA atau sebaliknya, namun banyak yang belum melaporkan perubahan status kewarganegaraannya kepada instansi Pencatatan Sipil yang terkait, sehingga tidak mendukung tertib administrasi kependudukan dan berpeluang mempunyai kewarganegaraan ganda. Lain hal lagi, seorang anak yang lahir dari ayah WNA dan ibu WNI tetapi di akte kelahiran si anak masih tetap tertulis WNA Ada hambatan dalam masalah ini yaitu, belum adanya keseragaman teknis dalam pembuatan catatan pinggir pada akte tentang perubahan status kewarganegaraan oleh instansi penyelenggaran Pencatatan Sipil. Hal ini ditambah lagi karena belum semua pemerintah Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan pelayanan pencatatan perubahan kewarganegaraan.

51


Masalah yang paling penting diselesaikan adalah masih kurangnya koordinasi antar instantsi pemerintah

yang terkait

perubahan dan

pencatatan

perubahan

status

kewarganegaraan, baik di pusat maupun di daerah. 22

22

http://kemendagri.go.id/2013/07/tentang pencatatan perubahan kewarganegaraan.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2017

52


BAB IV AKIBAT YANG TIMBUL DALAM PEROLEHAN

KEWARGANEGARAAN

INDONESIA.

A. HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL BAGI WARGA NEGARA INDONESIA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA 1. Wujud hubungan warga negara dengan negara wujud hubungan warga negara dan negara pada umunya berupa peranan (role). 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. a. Hak bagi warga negara Indonesia Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Adapun hak yang timbul setelah memperoleh kewarganegaraan yaitu : 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. : “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3. Hak atas kelangsungan hidup. “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. 4. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.

53


5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. 7. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 23 b. Kewajiban bagi warga negara Indonesia 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “ “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2) menyatakan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yaang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

23

Sudargo Gautama, opcit hal 104

54


5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

B. FAKTOR PENYEBAB KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA. Seseorang yang telah memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia dapat hilang karena sebab-sebab tertentu. Pasal 23 undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, adapun status kewarganegaraan Republik Indonesia dapat hilang karena hal-hal sebagai berikut : 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. 4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila warga negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

55


Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan seseuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; mempunyai paspor atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 7. Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya kerjaannya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang dimaksud alasan yang sah adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan pejabat tidak diterima, atau perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

56


8. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 9. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 10. Kehilangan

kewarganegaraan

Republik

Indonesia

karena

memperoleh

kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 24 Sedangkan pasal 26 undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006, juga menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri warga negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perempuan

WNI

yang

kawin

dengan

laki-laki

WNA

kehilangan

kewarganegaraanya, jika menurut hukum asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. 2. Laki-laki

WNI

yang

kawin

dengan

perempuan

WNA

kehilangan

kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

24

Dwi Cahyati A.W dan Warsiti Adnan, pelajaran kewarganegaraan, ( jakarta; pusat kurikulum dan perbukuan kementerian pendidikan nasional.

57


C. TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN YANG HILANG Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 23 huruf a s/d huruf h terdapat penjelasan tentang warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya. Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraaanya akibat perkawinan dengan orang asing sejak putusnya perkawinanya. Kepala perwakilan Republik Indonesia akan merumuskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lam 14 hari setelah menerima permohonan. Dan dalam pasal 31 Undang-Undang No.12 tahun 2006 dinyatakan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaaraan dengan mengajukan permohonan tertulis pada Menteri. Bila pemohon bertempat tinggal diluar wilayah negara Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Namun di jelaskan juga dalam PP No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang di Republik Indonesia. Tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu : a. Warga negara Indonesia bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

58


Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. b.

Pendaftaran diri sebagaimana dimaksud di atas, diajukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Perwakilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon.

c.

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas harus dilampiri dengan : 1. Fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijazah, atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia. 2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi warga negara Indonesia. 3. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri. Suami pemohon yang telah kawin atau cerai. 4. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia. 5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

59


6. Pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia meninggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. 7. Daftar riwayat hidup pemohon, dan 8. Paspoto pemohon terkait berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (lembar). 25

25

Asep Kurnia, Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012)

60


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Berdasarkan penyajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya didepan, maka pada bab akhir ini dapat ditarik kesimpulan didalam skripsi ini,yaitu sebagai berikut dibawah ini : 1.

Dasar hukum prosedur perolehan kewarganegaraan yaitu, undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M 08-HL.04.01 pencatatan,

dan

pemberian

Tahun 2007 tentang tata cara pedaftaran, fasilitas

keimigrasian

sebagai

WNI

yang

berkewarganegaraan ganda 2. Prosedur perolehan kewarganegaraan menurut hukum administrasi negara diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri hukum dan hak asasi manusia. Syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia di antaranya adalah pada waktu mengajukan permohonan, pemohon sudah bertempat tinggal

61


di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Akibat yang timbul dalam perolehan kewarganegaraan di Indonesia adalah Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

B. SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka diteruskan saransaran yaitu sebagai berikut dibawah ini : 1. Kepada Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia terutama para Intansi yang mengurus segala hal dalam masalah status kewargangeraan seseorang disarankan agar mematuhi dan melaksanakan segala dasar payung hukum yang telah disebutkan di atas, karena agar dapat memudahkan setiap warga negara yang terbentur masalah kewarganegaraannya dapat langsung mengetahui hal hal yang harus dilakukan dalam kepengurusan kewarganegarannya. 2. Kepada Pemerintah atau/ pejabat yang terkait dalam kepengurusan Perolehan kewarganegaraan disarankan untuk memberikan sosialiasasi dan fasilitas informasi khusus untuk menanyakan tata cara perolehan kewarganegaraan yang sebenarnya kepada setiap masyarakat bagaimana prosedur yang sesuai dengan ketentuan dari dasar hukum kewarganegaraan yang berlaku, agar nantinya masyarakat menjadi lebih mudah memahami bagaimana sebenarnya prosedur yang baik dan benar untuk perolehan kewarganegaraan. Dan agar menghindarkan setiap warga negara tidak terjadi kewarganegaraan ganda atau kehilangan kewarganegaraannya. 3. Setiap warga negara yang sudah mendapatkan kewarganegaraanya akan timbul akibat dari perolehan kewarganegarannya yaitu hak dan kewajiban, disarankan untuk setiap

62


warga negara yang sudah timbul akibat dari perolehan kewarganegaran untuk dapat menjalankan hak dan kewajibnnya sesuai dengan UUD agar tidak adanya lagi nanti penyelewengan yang dapat menimbulkan sanksi hukum.

63


BAB III PROSEDUR PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA A. INSTANSI YANG BERWENANG MENGELUARKAN KEWARANEGARAAN

Recommend Documents