BAB III PROSEDUR ATAU MEKANISME PERDAGANGAN SAHAM PADA PASAR MODAL SYARI AH. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang

BAB III PROSEDUR ATAU MEKANISME PERDAGANGAN SAHAM PADA PASAR MODAL SYARI’AH A. Saham pada Pasar Modal Syari’ah Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) dalam nominal ataupun persentase tertentu. Menurut Subagyo (1997), saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alma (1997), yang mendefenisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan. Para pemegang andil merupakan pemilik perusahan yang bisa menikmati keuntungan perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya. Selain dari deviden yang dapat diperoleh para pemegang saham, nilai keuntungan yang merupakan selisih positif harga beli dan harga jual saham juga merupakan benefit selanjutnya yang dapat dinikmati oleh para pemegang saham. Selain manfaat yang bersifat finansial, para pemegang saham (stock holder) juga memiliki benefit yang bersifat nonfinansial, yaitu hak suara dalam aktivitas perusahaan. 76 Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran umum (Initial Public Offering) ada 2 (dua) macam, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (prefered stock). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen, dan memperoleh bagian

76

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 60-61.

Universitas Sumatera Utara

kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajibankewajiban perusahaan. Adapun ciri-ciri saham istimewa selengkapnya adalah sebagai berikut : 77 1. Hak utama atas dividen, artinya saham istimewa mempunyai hak terlebih dahulu dalam hal menerima dividen. 2. Hak utama atas aktiva perusahaan, artinya dalam hak likuidasi berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nominal saham istimewa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 3. Penghasilan

tetap,

artinya

pemegang

saham

istimewa

memperoleh

penghasilan dalam jumlah yang tetap. 4. Jangka waktu yang tidak terbatas, saham istimewa yang diterbitakn mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, akan tetapi dengan syarat bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali saham istimewa tersebut dengan harga tertentu. 5. Tidak memiliki hak suara, artinya pemegang saham istimewa tidak mempunyai suara dalam RUPS. 6. Saham istimewa kumulatif, artinya dividen yang tidak dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi hak pemegang saham istimewa tersebut. Jika suatu saat perushaan tidak membagikan dividen, maka pada periode yang lain jika perusahaan tersebut membagikan dividen, maka perusahaan

harus

membayarkan

dividen

terutang

tersebut

sebelum

membagikannnya kepada pemegang saham biasa.

77

Ibid., hlm. 61.


Selain dari saham biasa dan istimewa, maka memiliki macam dan jenis yang cukup beragam, berikut adalah beberapa tipe saham : 78 1. Saham yang Dicap (assented shares), penyetempelan saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian perseroaan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan, dengan menurunkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (equity) dan nilai nominal sahamnya diturunkan secara proporsional. 2. Saham Tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya saham preferen dengan saham biasa. 3. Saham Tanpa Suara, yaitu jenis saham yang pemilikannya tidak diberi hak suara pada RUPS (non voting stock). 4. Saham Tanpa Pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari, tetapi hak pemilikannya dapat diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh kekayaan (equity) dan kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan (no par stock). 5. Saham Pereferen Unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain (prior prferred stock). 6. Saham Preferen Tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa (convertible preferred stock).

78

Ibid., hlm. 62.


7. Saham Preferen Partisipasi, yaitu saham yang di samping hak prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian dividen selanjutnya (participating preferred stock). 8. Saham Preferen Kumulatif, yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif (cummulative preferred stock). 9. Saham Pendiri (founder’s shares), yaitu jasa yang diberikan oleh para pendiri perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau dari relasi penting lain, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan (memiliki saham). 10. Saham Pegawai (employee stock plan), yaitu kesempatan yang diberikan oleh perseroan kepada para pegawainya untuk memiliki saham perusahaan. 79 11. Saham Bonus, pada saat perbandingan antara cadangan dan modla saham yang tidak berimbang pada suatu perseroan dapat dihilangkan dengan jalan memberikan saham bonus kepada para pemegang saham dengan cuma-cuma. Saham bonus diciptakan dari pos cadangan perseroan, yang terbentuk dari uang kontan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan peyerahan saham bonus kepada para pemegang saham, kekayaan perseroan tidak berubah, karena tidak ada kekayaan yang bertambah dan tidak ada modal yang dibayarkan, yang berubah adalah perubahan kualitatif dan pergeseran struktur permodalan. Hal ini merupakan kapitalisasi sebagai akibat dari pengeluaran saham bonus dengan perbandingan 1:1, yaitu saham bonus

79

Ibid., hlm. 62-63.


atas saham lama, pada umunya kurs dari saham tersebut akan turun sampai setengah dari kurs yang lama. Secara umum saham yang beredar pada Bursa Efek Jakarta dapat ditinjau dari beberapa segi : 80 a) Ditinjau dari segi bentuknya saham dapat dikategorikan atas : 1. Saham Atas Nama (Nominal Shares), yaitu saham yang menyebut nama pemiliknya. Pencatatan saham ini dicatat dalam daftar khusus. Para ahli fikih kontemporer yang menghalalkan saham jenis ini sependapat bahwa penyebutan nama pemilik saham pada dokumen saham menetapkan kepemilikan pemiliknya dan memberikan perlindungan atas haknya. Hal ini berarti saham jenis ini diperbolehkan secara fikih Islam. 2. Saham Atas Unjuk (Bearer Shares), yaitu saham yang tidak menyebut nama pemiliknya. Ada ahli fikih kontemporer memandang saham ini batal. Karena ketidaktahuan siapa melenyapkan

hak

pembelinya. Ketidaktahuan ini akan

pembelinya.

Seperti

ketika

dicuri

berpindah

kepemilikannya kepada penemunya, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, sebaiknya saham seperti ini dihindari, karena akan menimbulkan problema tentang kepemilikannya atau pemulangannya kembali apabila hilang. b) Dari segi hak dan keistimewaannya : 1. Saham Biasa (Ordinary Shares), semua ahli fikih kontemporer memandang saham biasa boleh, karena tidak memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak maupun kewajibannya.

80

Ibid., hlm. 63-64.


2. Saham Preferen (Preference Shares), saham ini memiliki keistimewaan khusus dari segi perlakuan maupun dari segi finansial. Para ahli fikih kontemporer memandang saham jenis ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan secara syari’ah, karena pemilik saham ini mempunyai hak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan sebelum dibagikan kepada pemilik saham biasa. 81Konsep preferred stock atau saham istimewa tidak diperbolehkan secara Islam karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep Islam, dua alasan tersebut adalah : 82 1) Adanya

keuntungan

tetap

(pre-determinant

revenue),

yang

dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba. 2) Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan. Dari sisi emiten, kondisi finansial dan manajemen menjadi ukuran layak tidaknya sahamnya dicatat di JII. Ada beberapa hal yang menjadi acuan. Pertama, struktur utang (debt to equity ratio) tidak boleh didominasi oleh pembiayaan yang didasarkan pada sistem bunga. Perusahaan tidak boleh bergantung pada utang yang berbasiskan sistem konvensional. Kedua, emiten tidak boleh mempunyai utang 45% dan modal 55%. Jika itu yang terjadi, maka emiten dinyatakan tidak layak mengundang investasi melalui pembelian sahamnya. Ketiga, emiten dinyatakan tidak layak, jika manajemennya diketahui pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelola JII melakukan pengkajian 81 82

Ibid. Ibid., hlm. 67.


ulang setiap 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Pemantauan terhadap perubahan pada jenis usaha emiten dilakukan secara terus-menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market cap weighted). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (adjustment) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan oleh corporate action. JII menggunakan tanggal awal perhitungan 1 Januari 1995 dengan nilai awal sebesar 100. JII adalah papan khusus yang memperdagangkan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik saham-saham syariah adalah : 83 a. Tidak ada transaksi yang berbasis bunga. b. Tidak ada transaksi yang meragukan. c. Saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya. d. Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral seperti manipulasi pasar, insider trading, dan lain-lain. Transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah menurut prinsipprinsip

syariah

adalah

transaksi

yang

mengandung

gharar

(ketidakpastian/uncertainty), maysir (bersifat judi), dan manipulasi. 84 Jakarta Islamic Index adalah index saham yang didasarkan atas prinsip syariah. Saham dalam JII terdiri atas 30 saham yang keanggotaannya akan terus ditinjau secara berkala berdasarkan kinerja transaksi di perdagangan bursa, rasio83 84

M. Irsan Nasarudin, dkk., Op. cit., hlm. 209. Ibid., hlm. 210.


rasio keuangannya, dan ketaatannya pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham dan fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal serta Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 85 Tujuan seleksi saham syariah adalah untuk memenuhi prinsip bahwa seorang muslim hanya mengambil sesuatu yang halal dan menghindarkan yang haram. Tujuan berikutnya adalah menyediakan instrumen kepada investor untuk berinvestasi pada saham yang sesuai dengan prinsip syariah. JII melakukan seleksi berdasarkan dua acuan, yaitu jenis usaha dan kondisi keuangan. 86 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 20/DSN-MUI/2001 menjadi acuan untuk jenis usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah adalah : 87 1. Memproduksi,

mendistribusikan,

memperdagangkann

makanan

yang

nonhalal; 2. Memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan minuman keras atau beralkohol; 3. Menyelenggarakan perjudian dan tergolong judi seperti kasino, tebakan pertandingan olahraga, permainan ketangkasan; 4. Menyelenggarakan jasa perbankan yang berbasiskan sistem bunga; 5. Menyelenggarakan jasa asuransi yang memakai sistem bunga;

85

Muhamad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta : PT Ikrar Mandiriabadi, 2009), hlm. 260. 86 M. Irsan Nasarudin, dkk., Loc. cit. 87 Ibid., hlm. 208-209.


6. Menyelenggarakan usaha hotel, restoran, dan lain-lain yang menyediakan makanan, minuman nonhalal, dan aktivitas yang bertentangan dengan prinsipprinsi syariah. Sedangkan

seleksi

berikutnya adalah

meneliti kondisi keuangan

perusahaan yang hendak menawarkan sahamnya di JII. Rasio keuangan yang diperbolehkan adalah rasio aset likuidnya bekisar antara 17-49%; rasio pendapatan bunganya berkisar antara 5-15%; dan rasio utangnya 30-33%. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya untuk menetapkan saham-saham yang akan masuk dalam perhitungan indeks dilakukan dengan urutan seleksi sebagai berikut :88 1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak betentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (termasuk dalam 10 kapitalisasi besar). 2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%. 3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir. 4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan

88

Ibid., hlm. 210-211.


perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. 89 Saham-saham syariah yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) terus dievaluasi dari sisi ketaatannya terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN. Apabila saham-saham tersebut tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syariah, otoritas akan mengeluarkannya dari JII dan kedudukannya digantikan saham lain yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, setiap saat ada saham yang keluar dan yang masuk ke dalam JII. Evaluasi terhadap saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII dilakukan setiap enam bulan sekali. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan terus diawasi berdasarkan data-data publik yang tersedia. Keluarnya masuknya saham dalam perhitungan JII pada kenyataannya banyak disebabkan oleh terlampauinya batas maksimum rasio kewajibannya terhadap aktivanya, rata-rata kapitalisasi pasarnya, dan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regulernya. 90

B. Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Saham Pasar Modal Syariah Dalam kerangka kegiatan Pasar Modal Syariah ada beberapa lembaga penting yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pengawasan dan perdagangan, yaitu : Bapepam, Dewan Syariah Nasional (DSN), bursa efek, perusahaan efek, emiten, profesi dan lembaga penunjang pasar modal serta pihak

89 90

Ibid., hlm. 211. Muhamad Nafik HR., Op. cit., hlm. 261.


terkait lainnya. Khusus untuk kegiatan pengawasan akan dilakukan secara bersama oleh Bapepam dan DSN. 91 1) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) “Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menetapkan pengembangan pasar modal syariah sebagai salah satu prioritas kerja lima tahun ke depan. Rencana tersebut dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Dengan program ini, pengembangan pasar modal syariah memiliki arah yang jelas dan makin membaik. “Pasar modal syariah tumbuh sangat baik. Karena itu, dalam lima tahun ke depan, Bapepam memprioritaskan pengembangan pasar modal syariah sekaligus dengan produk pasar modal syariah. Menurut ketua Bapepam, berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah juga merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan ada dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah. Pertama, menegmbangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis Islam. Kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis Islam. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam menjadi tujuh implementasi strategi : 92 a. Mengatur penerapan prinsip Islam; b. Menyusun standar akuntansi; c. Mengembangkan profesi pelaku pasar; d. Sosialisasi prinsip Islam; 91 92

Nurul Huda dan Mohamad Heykal., Op. cit., hlm. 222. Ibid., hlm. 222-223.


e. Mengembangkan produk; f. Menciptakan produk baru; dan g. Meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. 2) Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Syariah Nasional dalam hal ini akan berfungsi sebagai pusat referensi (reference center) atas semua aspek-aspek syariah yang ada dalam kegiatan pasar modal syariah. DSN akan bertugas memberikan fatwa-fatwa sehubungan dengan kegiatan emisi, perdagangan, pengelolaan portofolio efek-efek syariah, dan kegiatan lain berhubungan dengan efek syariah. DSN mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan keputusan tentang berhak tidaknya sebuah efek menyandang label syariah. Kewenangan penuh juga dimiliki DSN dalam hal pengawasan kegiatan emisi, perdagangan, pengelolaan portofolio efek-efek syariah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan efek-efek syariah. 93 3) Bursa Efek Bursa Efek adalah tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh badan usaha. 94 Bursa Efek adalah pihak (lembaga/perusahaan) yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 butir 4 UUPM). Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas 93

Ibid., hlm. 222. Amir Mahmud dan Rukmana, Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 37. 94


sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual beli efek antara berbagai perusahaan/perorangan yang teribat dalam tujuan memperdagangkan efek perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendry M. Fakhruddin, tugas bursa efek sebagai fasilitator adalah : 95 a. Menyediakan sarana perdagangan efek; b. Mengupayakan likuidasi instrumen, yaitu mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual; c. Menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat; d. Memasyarakatkan pasar modal untuk menarik calon investor dan perusahaan yang go public; dan e. Menciptakan instrumen dan jasa baru. Sedangkan tugas bursa efek sebagai Self Regulatory Organization (SRO) adalah : 96 a. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa; b. Mencegah praktik transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan; dan c. Ketentuan bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal. Di Indonesia, saat ini terdapat dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Pemegang saham saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara 95 96

Abdul Manan., Op. cit., hlm. 38 Ibid.


pedagang efek. Berdasarkan pembagian segmentasi perdagangan, dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), yang lebih banyak memperdagangkan adalah obligasi, ada juga surat berharga berupa saham, tetapi tidak sebanyak obligasi. 4) Perusahaan Efek Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi. Perusahaan efek dapat menjalankan usaha tersebut di pasar modal, setelah mendapat izin Bapepam. 97 5) Emiten Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal Pasal 3 menyatakan bahwa Emiten yang menerbitkan Efek Syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :98 1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan

perusahaan

Emiten

atau

perusahaan

publik

yang

menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 antara lain : a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 97

Abdul Manan., Op. cit., hlm. 39. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 98


b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional. c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. 3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuia dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan. 4. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Syariah Compliance Officer. 5. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah. 99 6) Jakarta Islamic Index (JII) Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak

99

Ibid.


lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. 100 Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management. 101 Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal. 102

100

http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index., diakses tanggal 2 November

2010. 101

http://www.reksadanasyariah.net/2008/08/apakah-jakarta-islamic-index.html., diakses tanggal 2 November 2010. 102 http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index., diakses tanggal 2 November 2010.


7) Perantara Emisi, yang meliputi 3 pihak berikut : 103 a. Penjamin emisi (underwriter), yaitu perusahaan perantara yang menjamin penjualan emisi. Dalam artu jika saham atau obligasi belum laku, penjamin emisi wajib membeli agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana. b. Akuntan publik, yaitu pihak yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan yang telah dikeluarkan emiten wajar atau tidak. c. Perusahaan penilai (appraised), yaitu perusahaan yang befungsi untuk memberikan penilaian terhadap emiten apakah nilai aktiva emiten wajar atau tidak. 8) Perantara perdagangan efek, yaitu makelar (pialang/broker) dan komisioner yang

hanyalewat

kedua

lembaga

itulah

efek

dalam

bursa

boleh

ditransaksikan. Makelar adalah perusahaan pialang (broker) yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Sementara itu, komisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain dengan memperolah imbalan. 104

C. Prosedur atau Mekanisme Perdagangan Saham pada Pasar Modal Syari’ah Bagi perusahaan yang mencari dana segar, pasar modal menyediakan dana segar melalui mekanisme go public dengan menerbitkan saham dan mendapatkan

103 104

Amir Machmud dan Rukmana., Loc. cit. Ibid.


dana dari penjualan saham. Perusahaan dapat juga menerbitkan obligasi kepada masyarakat luas dan membayar imbalan yang lebih rendah dari pada imbalan yang harus dibayarkan melalui pinjaman perbankan. Penilaian suatu efek sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan perusahaan penerbitnya. Dalam melakukan analisis memilih efek ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Untuk memilih saham dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan fundamental dan teknikal. Pendekatan fundamental merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, antara lain penjualan, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen, RUPS, manajemen, dan lain sebagainya. Sedangkan memprediksi harga saham di masa depan dengan melihat perkembangan harga saham dari waktu ke waktu baik dilakukan secara manual maupun lewat bantuan program komputer. Kedua teknis analisis ini akan mempengaruhi investor membeli atau menjual efek yang mereka miliki. 105 Ada dua bentuk perdagangan saham di Bursa Efek, yaitu transaksi saham di Pasar Perdana (Primary Market) dan transaksi saham di Pasar Sekunder (Secondary Market). 106 1. Pasar Perdana (Primary Market) Pasar perdana adalah penjualan perdana saham dan obligasi oleh emiten kepada para investor yang terjadi pada saat Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum pertama kedua pihak yang saling memerlukan ini tidak bertemu secara dalam bursa, tetapi melalui pihak perantara. Dari penjualan saham dan efek 105

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 154-155. 106 Nasrun Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam, (Jakarta : Yayasan Kalimah, 2000), hlm. 52.


di pasar perdana inilah pihak emiten memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. 107 Pasar perdana adalah pasar abstrak dimana terjadi penawaran dan penjualan efek suatu perusahaan yang go public. Pada pasar perdana yang diperdagangkan adalah efek-efek yang ditawarkan kepada masyarakat umum oleh suatu perusahaan yang akan go public. Dalam hal ini penawaran dan penjualan efek dilakukan oleh penjamin utama emisi, penjamin emisi, dan agen penjualan. Dengan demikian, pasar perdana adalah tempat perdagangan efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum efek tersebut diperdagangkan di pasar sekunder . 108 Harga saham pada pasar perdana merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar, dan ketetapan harga ini telah disepakati bersama oleh perusahaan penjamin emisi (underwriter) dan emiten. 109 Sebelum memasuki proses penawaran saham di pasar perdana, maka harus melalui tahap-tahap emisi sekuritas di Bursa Efek yaitu : a. Persiapan Sebelum menyampaikan maksud go public ke BAPEPAM, perusahaan biasanya akan melakukan persiapan internal terlebih dahulu. Persiapan tersebut antara lain berupa konsultasi antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan konsultasi antara perusahaan dengan Bapepam dan instansi terkait lainnya. 110 b. Penyampaian permohonan pendaftaran (Letter of Intent) dan pernyataan pendaftaran emisi (registration statement) 107

Amir Machmud dan Rukmana., Loc. cit. Juli Irmayanto, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2004), hlm. 294-295. 109 Nasrun Haroen., Op. cit., hlm. 53 110 Sri Handani Yuliati.,Op. cit., hlm. 15. 108


Letter of intent merupakan persyaratan resmi untuk melakukan emisi. Surat tersebut akan disampaikan kepada Bapepam dan akan dilengkapi dengan registration statement. c. Penelaahan Bapepam Setelah menerima letter of intent perusahaan, Bapepam akan meneliti kesesuaian dan kelengkapan dokumen tersebut. Bapepam tidak melaksanakan secara langsung atas calon emiten. Penelaahan fisik akan dilakukan oleh lembaga penunjang lain seperti underwriter dan perusahaan penilai. 111 d. Pasar Primer (Pasar Perdana) e. Pasar Sekunder (akan dibahas lebih lanjut) Ada beberapa tahap dari proses penawaran saham di pasar perdana, yaitu: 112 a. Pengumuman dan Pendistribusian Prospektus Setelah BAPEPAM menyatakan bahwa pendaftaran pemilik saham (perusahaan yang go public) dinyatakan sah dan efektif, emiten berkewajiban untuk mengumumkan prospektus ringkas kepada masyarakat melalui penjamin emisi dan agen penjual atau selling agent. Prospektus ringkas ini memuat informasi yang komprehensif tentang perusahaan, agar investor dapat mempelajari dan memahami berbagai aspek dari perusahaan tersebut, sehingga investor dapat mengambil keputusan tentang keikutsertaannya dalam menginvestasikan modal atau tidak. b. Masa Penawaran 111 112

Ibid. Nasrun Haroen., Loc. cit.


Setelah melakukan pengumuman dan pedistribusian prospektus kepada para investor, perusahaan melakukan penawaran, sebagai tindak lanjut dari pemberian emisi dan penyebaran prospektus. 113 Di pasar perdana, sekuritas ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi melalui para agen penjualan yang ditunjuk. 114 Masa penawaran ditetapkan selama tiga hari kerja, dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dan saat pendaftaran di Bursa, ditetapkan maksimum selama 90 hari. Dalam masa penawaran ini investor dapat memesan saham dengan cara mengisi formulir pesanan yang disediakan oleh penjamin emisi atau selling agent. Apabila formulir pendaftaran selesai diisi dan ditandatangani, investor akan membayar harga saham sesuai dengan jumlah pesanan kepada penjamin emisi atau selling agent. Pada pasar perdana ini investor dibebaskan dari fee atau jasa untuk para pedagang perantara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran masa penawaran ini, amat ditentukan oleh : 115 1) Tersedia formulir pesanan yang cukup; 2) Formulir pesanan memuat informasi yang lengkap tentang perusahaan; 3) Profesionalisme penjamin emisi dan pialang atau selling agent; dan 4) Kemampuan investor memahami dan mentaati aturan main yang ditetapkan. Masa penawaran merupakan momentum yang menentukan terhadap apakah saham yang ditawarkan oleh emiten akan terserap seluruhnya (full atau subscribed) atau masih tersisa, di mana jumlah saham yang diminta lebih kecil daripada jumlah yang ditawarkan (underscribe).

113

Ibid. Muhamad Nakir HR., Op. cit., hlm. 183. 115 Nasrun Haroen., Op. cit., hlm. 54. 114


Jika saham yang ditawarkan di pasar perdana masih tersisa, maka hal ini bukanlah menjadi tanggung jawab penjamin emisi untuk membelinya. Namun dalam kenyataan di lapangan, terdapat beberapa kemungkinan yang dilakukan penjamin emisi, yaitu : 116 1) Firm underwriting commitment, penjamin emisi menjamin sepenuhnya penjualan efek saham. Apabila ada saham yang tidak terjual, maka penjamin emisi wajib membeli sisa saham yang tidak terjual tersebut. 2) Best effort commitment, penjamin emisi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual habis saham tersebut, tetapi tidak menanggung risiko untuk membeli saham tersebut jika masih bersisa. 3) Stand by commitment, penjamin emisi bersedia untuk membeli seluruh saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham lama. c. Masa Penjatahan Yang dimaksud dengan masa penjatahan adalah masa saat saham yang diminta investor jauh melebihi jumlah saham yang ditawarkan emiten, sehingga diperlukan penjatahan saham kepada para investor. 117 Penjatahan saham kepada investor dilakukan oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten. Penjatahan saham adalah pengalokasian sekuritas pesanan para investor sesuai dengan jumlah sekuritas yang tersedia. 118 Masa penjatahan ini ditetapkan selama 12 hari kerja, terhitung mulai berakhirnya masa penawaran. Sebaliknya dapat terjadi pesanan investor tidak mencapai jumlah saham yang ditawarkan, sehingga seluruh pesanan dapat dipenuhi. Dalam kasus seperti ini tidak perlu dilakukan penjatahan. 116

Ibid. Ibid., hlm. 55. 118 Muhamad Nakir HR., Loc.cit. 117


Proses penjatahan dalam pasar perdana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 119 1) Fixed allotment, yaitu cara penjatahan di mana anggota penjamin emisi maupun agen penjual telah memiliki pembeli, sehingga efek yang diberikan oleh penjamin emisi pelaksana tidak dijual pada klien lain; 2) Separate account; prinsip dari sistem ini hampir sama dengan fixed allotment, hanya saja di dalam sistem ini di samping jatah untuk klien, tersedia juga efek yang akan dijual kepada investor di luar klien dekat. 3) Pooling; dalam sistem ini seluruh pesanan saham di-pool kepada penjamin emisi pelaksana. Jika terjadi kelebihan permintaan akan dilakukan penjatahan secara proporsional. Seluruh pemesan diberi jatah satu satuan perdagangan. Apabila jumlah efek yang tersedia tidak mencukupi, penjatahan dilakukan dengan cara diundi. Jika dengan cara ini masih ada sisa saham, maka dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah pesanan dari investor. 4) Gabungan antara fixed allotment dan pooling. Untuk mengimbangi masingmasing sistem dalam penjatahan efek, penjamin emisi mulai mengambil kebijaksanaan dengan cara menggabungkan sistem fixed allotment dengan sistem pooling. 120 d. Masa Pengembalian Dana Untuk pengembalian dana ditetapkan batasan waktu maksimum, yaitu 4 hari sejak berakhirnya masa penjatahan. Pengembalian dana merupakan masa 119 120

Ibid., hlm 55. Ibid.


terpenting bagi investor, karena tidak terpenuhinya semua pesanan. Untuk itu pihak penjamin emisi harus mengembalikan dana tersebut untuk memenuhi investasi lain. Pengembalian dana yang tepat waktu akan mempercepat likuidasi dalam pasar modal. e. Penyerahan Efek Penyerahan efek harus dilakukan maksimum dalam waktu 12 hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa penjatahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek. Saham yang telah dipesan dan telah memenuhi kepastian harus diserahkan kepada investor oleh penjamin emisi melalui agen penjual. Untuk mengambil saham yang dipesan, investor harus memperlihatkan bukti pesanan. f. Pencatatan Efek Proses terakhir yang harus dilalui dalam rangka pasar perdana adalah pencatatan efek di Bursa. Untuk itu, akan diperhitungkan biaya pencatatan (listing fee) oleh pihak BAPEPAM yang bertindak sebagai pengelola Bursa. Ada tiga jenis efek yang harus dibedakan dalam pencatatan efek tersebut, yaitu : 121 1) Shares Listing, yaitu pencatatan saham di Bursa Efek atas sejumlah emisi yang dilakukan. Misalnya, modal yang disetor dua juta lembar saham, sedangkan jumlah emisi sahamnya hanya 20%, maka yang dicatat di Bursa Efek hanya 20%. Apabila emiten akan menawarkan saham lagi di masa yang akan datang, emiten harus menempuh emisi dari awal lagi.

121

Ibid., hlm. 56-57.


2) Partial Listing, yaitu pencatatan saham di Bursa Efek melebihi jumlah yang diemisikan, tetapi masih di bawah modal yang disetor. Misalnya, total emisi adalah 20% dari modal yang disetor, maka yang dicatatkan di Bursa Efek melebihi 20%. 3) Company Listing, yaitu pencatatan sejumlah saham yang disetor. Artinya, perusahaan yang bersangkutan (emiten) mencatatkan seluruh sahamnya sesuai dengan jumlah saham yang telah disetor. Misalnya, modal yang disetor adalah satu juta saham, total emisi 20%, maka yang dicatatkan di Bursa Efek adalah satu juta saham tersebut. Dengan tercatatnya efek di bursa, maka dengan resmi efek tersebut sudah dapat diperdagangkan di pasar sekunder secara kontinu. 122 Saham yang dipasarkan di pasar perdana merupakan penawaran pertama kepada investor yang dilakukan selama jangka waktu yang ditetapkan Bapepam. Harga tersebut tidak bisa ditawar. Harga saham di pasar perdana dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal (harga yang tercantum dalam lembar saham). Apabila harga perdana lebih tinggi dari harga nominal, terjadi agio saham. Sebaliknya, apabila harga perdana lebih rendah dari harga nominal, terjadi disagio saham. 123 Tinggi rendahnya agio atau disagio saham lebih ditentukan oleh subjektifitas penilaian dan negosiasi antara penjamin emisi dan emiten yang didasarkan atas penilaian kinerja dan prospek perusahaan tersebut di masa yang

122 123

Ibid., hlm. 57 Muhamad Nakir HR., Op. cit., hlm. 184.


akan datang. Semakin baik prospeknya, agio-nya cenderung semakin tinggi. Sebaliknya, semakin jelek prospeknya, disagionya cenderung semakin tinggi. Penilaian harga saham di pasar perdana sangat menentukan tingkat subjektifitas. Faktor inilah yang menyebabkan tinggi rendahnya agio maupun disagio saham, yang kadang-kadang merugikan pelaku pasar khususnya para investor.124 Jika dilihat dari kaca mata hukum islam, perkembangan harga juga didasarkan atas hukum supply and demand, yaitu semakin banyak permintaan semakin tinggi harga suatu komoditi. Istilah ini, dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan hukm al-‘aradh wa ath-thalab. Dalam persoalan harga, pemerintah tidak boleh ikut campur menentukannya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan : 125 Dari Anas ibn Malik berkata dia : Telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah SAW. Mereka (para sahabat) berkata : Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah menjawab : Sesungguhnya Allahlah yang menguasai, yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Saya sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun (boleh) meminta saya untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan dalam persoalan harta (HR Abu Daud). Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, tokoh fikih dari kalangan Hanballi, hadist ini disabdakan Rasulullah SAW ketika para sahabat memintanya untuk menetapkan harga (at-tas’ir) komoditas yang diperjualbelikan di pasar, sedangkan 124 125

Ibid. Nasrun Haroen.,Op. cit., hlm. 79-80.


harga barang dalam keadaan normal. Kenaikan harga ketika itu adalah disebabkan permintaan yang banyak, sementara stok barang menipis. Dalam keadaan seperti ini, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam hadist di atas, penetapan harga oleh pemerintah merupakan suatu tindakan yang zalim; dan berbuat zalim hukumnya haram. Sebaliknya, jika permintaan sedikit sedangkan stok barang menumpuk, maka sesuai dengan hukum pasar, harga komoditas tersebut pasti melemah. Akan tetapi, jika komoditas yang menumpuk dengan harga yang lemah itu diborong oleh seorang pedagang, lalu disimpannya, dengan tujuan ketika harga komoditi itu naik baru komoditi itu di lepas ke pasar, maka tindakan seperti ini juga merupakan suatu kezaliman, dan pemerintah boleh, bahkan wajib turun tangan untuk mengendalikan harga tersebut, dan menghukum pelaku penumpukan/penimbunan komoditi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa agio, kelebihan harga saham yang berhasil dijual di pasar perdana dari harga nominal saham, merupakaan sesuatu yang dibolehkan syara’, karena kelebihan harga itu didasarkan atas hukum kebebasan pasar (supply and demand). Penjualan saham di pasar perdana itu dianggap sebagai objek jual beli (al-sil’ah), yang sudah barang tentu mempunyai harga jual di pasar, atas kesepakatan antara pemilik dengan penjual. Transaksi saham di pasar perdana juga demikian halnya, yaitu kesepakatan harga antara emiten dengan penjamin emisi dikaitkan dengan permintaan pasar. Oleh sebab itu, penjualan saham di pasar perdana dengan adanya agio, merupakan sistem transaksi yang normal dalam hukum islam. 126

126

Ibid., hlm. 81.


Keabsahan transaksi saham di pasar perdana ini tentu saja harus dibarengi dengan suatu prinsip utama dalam Islam, yaitu ‘an taradhin minkum (atas dasar suka sama suka di antara kamu). Kemudian sisi lain, tingkat harga saham yang terjadi di pasar perdana amat ditentukan oleh kekuatan pasar (kebebasan pasar) dan prospektus dari perusahaan pemilik saham. Seseorang dalam membeli saham amat mempertimbangkan prospek dari perusahaan yang menjual saham, dan sudah dapat dipastikan tujuan dari pembelian saham itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Suatu perusahaan yang memiliki prospektus yang baik dan cerah, tentu saja harga sahamnya akan melonjak, karena amat diminati oleh investor, sehingga banyak saham suatu perusahaan yang dibeli investor, semakin baik dan cerah eksistensi dan masa depan perusahaan tersebut. Atas dasar itu, kelebihan harga saham yang diperjualbelikan di pasar perdana dari harga nominal, menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Implikasi lebih lanjut akan membawa kesejahteraan kepada perusahaan, para investor, dan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan yang dikehendaki hukum Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan. 127 2. Pasar Sekunder (Secondary Market) Pasar sekunder adalah pasar perdagangan saham setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dan saham telah tercatat di Bursa Efek untuk diperdagangkan. 128 Pasar sekunder adalah bursa efek dimana efek emiten diperdagangkan. 129 Harga saham di pasar sekunder bukan lagi didasarkan atas

127

Ibid., hlm. 82. Ibid., hlm. 58. 129 M. Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008), hlm. 117. 128


kesepakatan emiten dengan penjamin emisi, sebagai yang berlaku pada pasar perdana, melainkan ditentukan oleh teori supply and demand (permintaan dan penawaran saham), di samping ditentukan oleh kondisi perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). Dengan demikian, harga saham di pasar sekunder berada di luar kontrol emiten, sehingga perputaran uang tidak lagi mengalir ke perusahaan yang menerbitkan saham, melainkan berpindah dari pemegang saham ke tangan pemegang saham lainnya. Namun demikian, hal ini bukan berarti perusahaan tidak berkepentingan dengan harga sahamnya di pasar sekunder, karena ketika itu ia bertindak sebagai entity dan manajemen. Secara formal, dalam teori keuangan modern dijelaskan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kesejahteraan (ekonomi) para pemegang saham. Tolok ukur kesejahteraan tersebut terletak pada harga saham yang bersangkutan. 130 Di pasar perdana proses perdagangan hanya terjadi ketika emiten (perusahaan yang menjual saham) mengeluarkan emisi baru, sementara proses perdagangan pada pasar sekunder terjadi setiap hari, dan dalam satu hari bisa terjadi beberapa kali perdagangan. Akan tetapi, untuk melakukan transaksi, pasar sekunder memberlakukan adanya jasa pedagang perantar, karena investor sendiri tidak boleh langsung terjun ke lantai Bursa (Floor Trader). 131 Harga saham di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi (underwriter) sebagaimana halnya di pasar perdana. Akan tetapi, berdasarkan atas teori penawaran dan permintaan (supply and demand), di 130 131

Ibid., hlm. 58. Muhamad Nakir HR., Op. cit., hlm. 188.


samping juga ditentukan oleh prospek perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). Atas dasar itu, harga saham di pasar sekunder bisa lebih tinggi dari harga saham di pasar perdana. Hal ini tergantung kepada permintaan pasar, sehingga harga saham di pasar sekunder bisa berfluktuasi sangat tinggi, dan hal ini akan menjadikan para investor kebingungan dan melakukan berbagai spekulasi. Misalnya, saham X secara drastis naik 30% dalam waktu beberapa menit dan bisa turun sampai 60% dalam waktu beberapa jam kemudian. Turun naiknya harga saham ini terjadi disebabkan adanya unsur permainan yang dilakukan oleh spekulator untuk mendapatkan keuntungan (capital gain) dalam waktu singkat. Dengan demikian, turun naiknya harga saham di pasar sekunder lebih banyak dipengaruhi oleh faktor spekulan dan faktor orang dalam sendiri. 132 Pada kenyataan di lantai bursa (floor trading), sering terjadi permainan harga yang dilakukan para spekulator untuk mendapatkan keuntungan (capital gain) dalam waktu singkat. Winarto berpendapat bahwa unsur permainan harga saham dapat dilakukan dengan cara : 133 1) Netting, yaitu membeli saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga dalam posisi harga beli lebih rendah dari pada harga jual, sehingga didapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. 2) Short Selling, yaitu menjual saham pada posisi harga tertentu, kemudian membeli pada hari yang sama, yaitu saat harga saham turut. Kedua cara ini sangat lazim dilakukan di pasar modal dalam rangka mencari untung yang lebih besar (capital gain). 132 133

Ibid., hlm. 82-83. Muhamad Nakir HR., Op. cit., hlm 189.


Ramainya Bursa Efek dengan unsur-unsur spekulatif dan spekulan menyebabkan perkembangan harga saham tidak bisa dipastikan, sekalipun dilakukan oleh analis yang paling handal. Namun demikian, transaksi saham di pasar sekunder pada lantai Bursa tidak sama dengan gambling (judi), karena unsur spekulasi pada gambling tidak didasarkan atas data dan fakta (semua keterangan yang berkaitan dengan informasi perusahaan yang menjual saham), di samping juga didasarkan atas base fundamental dan teknikal. Jika ditinjau dari hukum Islam, penawaran saham di pasar sekunder memiliki beberapa unsur yang tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan prinsip dan nilai bermuamalah dalam Islam. Dalam unsur netting dan short selling, sebagai unsur permainan dalam harga saham, terkandung makna ihtikar yang dilarang oleh Islam. Dalam praktik ihtikar, seorang pembeli (investor) berupaya membeli sebanyak-banyaknya suatu komoditi, sehingga stok komoditi tersebut menipis dan harga melonjak naik. Di saat harga melonjak naik, maka saham tersebut dilepas ke pasar, sehingga ia meraup keuntungan yang besar. Praktik transaksi seperti ini dilarang dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan : 134 Dari Ma’amar ibn ‘Abdillah ra. berkata dia :Rasulullah SAW telah bersabda : Tidak boleh ada pertukaran ihtikar, kecuali dari orang-orang yang berbuat salah” (HR Muslim) Dengan demikian, praktik netting dan short selling yang berlaku di pasar sekunder sebagai cara permainan harga saham termasuk ke dalam kategori ihtikar

134

Ibid., hlm.84- 85.


yang dilarang syara’. Larangan ini sangat rasional, karena akan membawa dampak negatif bagi kestabilan pasar, bahkan bisa menghancurkan para pedagang. Kemudian, akibat perilaku para spekulan di pasar sekunder, harga saham sulit untuk stabil, karena fluktuasi harga di lantai bursa bisa terjadi pada setiap saat. Hal ini juga akan membawa dampak yang negatif bagi para pengusaha dan investor sendiri. Unsur-unsur spekulatif yang merugikan masyarakat dalam berbagai transaksi amat dikecam oleh Islam. Ajaran Islam amat mementingkan faktor kebenaran dan kejujuran dalam suatu transaksi, sehingga segala bentuk penipuan, sikap-sikap eksploitasi, dan membuat pernyataan palsu adalah dilarang. Rasulullah SAW menyatakan : 135 “Apabila dua orang yang melakukan suatu transaksi bersikap jujur dan benar, maka jual beli tersebut akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Apabila mereka tidak berterus terang dan berbohong, maka kebaikan transaksi tidak mereka capai (HR Al-Bukhari).” Faktor spekulatif yang berlangsung dalam perdagangan saham di pasar sekunder menurut A. Mannan, pemerhati ekonomi Islam dari Pakistan, disebut juga dengan mengadu untung yaitu suatu bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga murah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi (mahal). Apabila harga di masa depan lebih mahal dari harga masa sekarang, maka para spekulan akan berusaha membeli komoditas tersebut sebanyak-banyaknya, kemudian menjualnya ketika harga sudah mahal. Demikian juga halnya apabila harga di masa yang akan datang lebih rendah dari

135

Ibid., hlm. 85-86.


harga yang berlaku sekarang, maka para spekulan juga akan melepas seluruh sahamnya untuk menghindari kemerosotan harga saham di masa yang akan datang. Faktor spekulasi yang terjadi di pasar sekunder sebenarnya dilakukan oleh para investor yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan dilakukan oleh perusahaan yang memasarkan saham di Bursa Efek. Keuntungan yang diperoleh oleh emiten (perusahaan yang menjual saham) hanya dari sisi bahwa saham perusahaannya menjadi saham unggulan yang diperebutkan oleh para investor, sehingga memberikan prospek yang baik bagi perusahaan tersebut dengan kepercayaan yang diberikan para investor. Dari sisi inilah unsur spekulasi dengan risiko tinggi yang mengandung unsur gambling yang dilarang oleh Islam. Di dalam hukum ekonomi Islam, berbagai objek transaksi harus diungkapkan secara transparan, sehingga unsur ketidakjelasan (jahalah), unsur ketidakpastian (gharar), dan unsur probabilitas dapat dihindari, dan pihak-pihak yang melaksanakan transaksi tidak dirugikan. 136 Atas dasar itu, pihak pemerintah harus bertindak secara proaktif untuk mengatur dan mengawasi sistem dan perilaku pasar yang terjadi di Bursa Efek, khususnya pada pasar sekunder. 137 Dari hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perdagangan sekuritas pada pasar sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan capital gain dan deviden, tidak dilarang oleh syariah Islam kecuali jika dalam pelaksanaannya memang melanggar prinsip-prinsip syariah. 138

136

Ibid., hlm. 93-94. Ibid., hlm. 96. 138 Muhamad Nakir HR., Op. cit., hlm. 197 137


Hal yang harus diperhatikan dalam transaksi saham sesuai dengan Fatwa MUI, transaksi saham dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi yang dilarang, emiten menjalankan usaha dengan kriteria syariah serta transaksi dilakukan dengan harga pasar wajar. Harga pasar wajar saham syariah harus mencerminkan nilai atau valuasi atas kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien, serta tidak direkayasa. Secara implisit fatwa ini menyatakan bahwa penetuan harga saham yang wajar adalah harus mencerminkan nilai underlying asset perusahaanemiten dan tidak semata-mata hanya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran sebagaimana yang terlihat di pasar sekunder. 139 Dari sisi investor, transaksi saham meupakan sesuatu yang halal jika memang digunakan untuk investasi dan bukan untuk kegiatan spekulasi. Kegiatan spekulasi dilarang karena spekulasi menyebabkan peningkatan pendapatan bagi sekelompok masyarakat tanpa memberikan kontribusi yang bersifat positif maupun produktif, serta memiliki unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (judi). Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kehati-hatian yang tinggi dalam melakukan transaksi saham di bursa efek agar kita dapat memenuhi prinsip kehalalan sesuai Fatwa MUI, sehingga harta kekayaan yang diperoleh melalui bursa efek menjadi halal. 140

139 140

Sri Nurhayati dan Wasilah., Op. cit., hlm. 338 Ibid.


BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM

A. Spekulasi yang terjadi dalam Pasar Modal Sebagai institusi keuangan modern, pasar modal tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan, salah satunya adalah tindakan spekulasi. Para investor selalu memerhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakann spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham, aktivitas inilah yang membuat pasar tetap aktif. Namun, aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan terutama ketika menimbulkan depresi yang luar biasa. Dalam pasar modal, antara spekulan dengan pelaku bisnis (investor) dibedakan dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Untuk itu, perlu dilihat dahulu karakter dari masing-masing investasi dan spekulasi. Pertama, investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatka pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahan-perusahaan yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari capital gain melalui short selling, mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang saksama. Sementara, spekulan bertujuan untuk mendapatkan gain yang biasanya dilakukan dengan upaya “goreng menggoreng” saham. 141

141

Adriani Sutedi, Segi-segi Hukum Pasar Modal, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009),

hlm. 91.


Kedua, spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada “spirit” menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulan membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya secara short term, sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya disebut long term. Ketiga, spekulasi adalah kegiatan game of chance, sedangkan investasi bisnis adalah game of skill. Seorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia ditenggarai memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian untuk keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristik tersebut, maka investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi mendapatkan capital gain semata-mata ketika saham dilepas di pasar sekunder, bisa masuk ke dalam golongan spekulan. Keempat,

spekulasi

telah

meningkatkan

unearned

income

bagi

sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat, yang bagaiamapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial, maupun moral. 142 Kelima, spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulan inilah yang sering menimbulkan krisis, pernah terjadi di Wall Street tahun 1929 yang mengakibatkann depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930an, begitu pula dengan devaluasi poundsterling tahun 1967, maupun krisis mata

142

Ibid.


uang franc di tahun 1969. Bahkan, hingga saat ini, otoritas moneter maupun para ahli keuangan selalu disibukkan untuk mengambil langkah-langkah guna mangantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh para spekulan. Keenam, spekulasi adalah outcome dari sikap mental ‘ingin cepat kaya’. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu-rambu agama dann etika. 143 Kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan mengambil risiko (risk taking action) yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Ada yang membedakan spekulan dengan pelaku bisnis (investor) dari derajat ketidakpastian yang

dihadapinya.

Spekulan

berani

menghadapi

sesuatu

yang

derajat

ketidakpastian tinggi tanpa perhitungan, sedangkan pelaku bisnis (investor) senantiasa menghitung-hitung risiko dengan return yang diterimanya. Spekulan adalah game of chance sedangkan bisnis game of skill. Seorang dianggap spekulatif apabila ia tenggarai memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristik tersebut, maka investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi mendapatkan capital gain semata-mata ketika saham dilepas di pasar sekunder, bisa masuk ke dalam golongan spekulan. 144 Di pasar sekunder pun bisa dibedakan antara spekulan dan investor. Investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai 143 144

Ibid., hlm. 92. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution., Op. cit., hal. 78.


sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan Tbk. yang diyakininya baik dan menguntungkan. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang seksama. Kegiatan investor seperti ini disebut rational speculation. Para spekulan rasional ini sesungguhnya mendorong perekonomian secara makro, karena investasi setiap orang didasari pada pencapaian performa perusahaan. Perusahaan Tbk. dituntut efisien, profitable, dan prospektif jika ingin menarik hati investor di pasar modal. Berlawanan dengan kelompok investor di atas adalah mereka yang dikenal dengan nama blind speculation. Investor-investor buta tersebut menimbulkan gejala-gejala negatif di pasar modal dan perekonomian, seperti perjudian, short selling, insider trading sampai dengan isu-isu yang dimaksudkan untuk menggoreng harga saham perusahaan di pasar. Pernyataan sekarang bagaimana pasar modal syariah bisa meredam spekulasi? Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada di hadapannya, melainkan cara orang menggunakan ketidakpastian tersebut. Manakala Ia meninggalkan sense of responsibility dan rule of law-nya untuk memperoleh keuntungan semata dari adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang dalam konsep gharar dan maysir dalam Islam. Al-gharar dan maysir sendiri adalah konsep yang sangat berkaitan dengan mudarat, negative result, atau bahaya (hazard). 145

145

Ibid., hlm. 79.


Di pasar modal, larangan syariah di atas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktik spekulasi, riba, gharar, dan maysir. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum holding period atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Masalahnya, berapa lama minimum holding period yang masuk akal? Pembatasan itu memang meredam spekulasi, akan tetapi juga membuat investasi di pasar modal menjadi tidak likuid. Padahal bukan tidak mungkin seorang investor yang rasional betul-betul membutuhkan likuiditas mendadak sehingga harus mencairkan saham yang dipegangnya, sedangkan ia terhalang karena belum lewat masa minimum holding period-nya. Metwally, seorang pakar ekonomi Islam dan modelling economics mengusulkan minimum holding period setidaknya satu pekan. Selain itu, ia juga memandang perlu adanya celling price berdasarkan nilai pasar perusahaan. Lebih lanjut Akram Khan melengkapi, untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan fisik saham yang diperjualbelikan. Mengenai kekhawatiran bahwa penjualan saham di tengah masa usaha, akan menimbulkan kemungkinan gharar, seperti halnya jual beli ikan di dalam laut dapat diatasi dengan praktik akuntansi modern dan adanya kewajiban disclosure laporan kepada pemilik saham. 146 Dengan berbagai model penilaian modern saat ini, investor dan pasar secara luas akan dapat memiliki pengetahuan tentang nilai sebuah perusahaan,

146

Ibid., hlm. 77-80.


sehingga saham-saham dapat diperjualbelikan secara wajar dengan harga pasar yang rasional. Dalam hal ini, market value tampaknya lebih mencerminkan nilai yang lebih wajar dibandingkan dengan book value. Dengan demikiaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sekuritas-sekuritas bisa diperjualbelikan dengan menggunakan mekanisme pasar sebagai penentu harga, sehingga capital gain maupun profit sharing dari dividen dapat diperoleh. Mekanisme pasar modal masih perlu terus disempurnakan untuk mencegah terbukanya pintu praktik riba, maysir, dan gharar. Sesuai dengan wasiat Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu sabda beliau : 147 “Segala sesuatu yang halal dan haram telah jelas, tetapi di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati terhadap hal-hal yang meragukan, berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya...”(HR. Bukhari Muslim)

B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham pada Pasar Modal Syari’ah Terdapat perbedaan yang fundamental antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Pasar modal syariah tidak mengenal kegiatan perdagangan semacam short selling, beli atau jual dalam waktu yang amat singkat untuk mendapatkan keuntungan antara selisih jual dan beli. Pemegang saham syariah merupakan pemegang saham untuk jangka relatif panjang. Pola pemilikan saham yang demikian membawa dampak positif. Perusahaan tentunya akan mendapatkan pemegang saham yang jelas menaruh perhatian dan mempunyai rasa

147

Ibid., hal. 80.


memiliki, ini akan menjadi kontrol yang efektif. Perusahaan dan pemegang saham merupakan mitra yang saling menghargai dan mengingatkan, sehingga komunikasi kedua pihak akan bertemu pada upaya mencapai kebaikan bagi kedua belah pihak. Karakteristik pemilikan saham syariah yang hanya mengutamakan pencapaian keuntungan yang akan dibagi atau kerugian yang akan ditanggung bersama

(profit-loss sharing),

tidak

akan

mencapai

fluktuasi kegiatan

perdagangan yang tajam dan bersifat spekulasi. 148 Insrumen-instrumen syariah yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau lembaga keuangan selalu diawali dengan adanya fatwa dari DSN yang menjadi dasar hukum bagi keabsahan produk. Hanya saja yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah fatwa DSN tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah dasar hukum yang mengikat, mengingat fatwa DSN tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004 ditegaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :149 a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-undang/Perppu. c. Peraturan Pemerintah. d. Peraturan Presiden. e. Peraturan Daerah.

148 149

Abdul Manan., Op. cit., hlm. 10. Adriani Sutedi., Op. cit., hlm. 84.


Selain itu, sejak konsep syariah diintroduksi ke dalam industri pasar modal beberapa tahun yang lalu, setidaknya masyarakat selaku investor mempunyai alternatif untuk berinvestasi ke industri dan instrumen yang diyakini memiliki nilai kehalalan,

mengingat

bahwa

sebelum

instrumen/produk

dimaksud

diluncurkan harus terlebih dahulu mendapat sertifikat dari DSN-MUI. Bagi umat islam

yang

teguh

menerapkan

prinsip

syariah dalam

berbagai

aspek

kehidupannya, sudah barang tentu akan memilih instrumen investasi yang berbasis syariah. Pertimbangan untuk menerbitkan instrument syariah oleh emiten dirasakan cukup rasional, mengingat bahwa instrument syariah tidak mengacu pada bunga yang flat atau fluktuatif yang sangat tergantung pada kondisi moneter pada suatu negara. Artinya bahwa bila suatu perusahaan mengalami kondisi keuangan

yang

kurang

baik,

maka

yield

yang

diberikan

kepada

nasabah/pemegang saham juga disesuaikan dengan kondisinya, sehingga perusahaan tidak terlalu khawatir memikirkan untuk menanggung resiko secara berlebihan. 150 Adapun yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, apakah dengan telah mendapatkan label halal dari DSN-MUI akan secara otomatis menjadikan instrument tersebut dalam prakteknya sehari-hari terbebas dari unsur ribawi atau unsur lain yang bertentangan dengan syariah islam, mengingat sejauhmana DSNMUI punya otoritas untuk mengawasi day to day emiten-emiten yang sudah mengeluarkan produk syariah dan barangkali Bapepam sekalipun merasa sulit untuk melakukan pengawasan dimaksud. Selama ini investor/ nasabah pasar

150

Ibid.


modal syariah memang merasa sulit untuk mengawasi apakah prinsip syariah memang telah diimplementasikan sepenuhnya dalam praktek sehari-hari oleh perusahaan yang

menerbitkan instrument

syariah. Pengawasan terhadap

perusahaan yang telah menerbitkan efek syariah memang menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa istilah syariah tidak hanya sekedar label belaka, melainkan memang harus menjiwai setiap kegiatan perusahaan tersebut. Ditengah-tengah maraknya instrument investasi yang berlabel syariah, perlu dicermati pula bahwa minimnya aturan-aturan hukum yang memayungi setiap kegiatan dan atau transaksi syariah di pasar modal juga dirasakan sebagai ketidakjelasan aspek perlindungan terhadap para investor atau nasabah pasar modal syariah. Hal lain yang dirasakan cukup membantu dalam memajukan investasi syariah di pasar modal antara lain, perlunya diwajibkan bagi setiap emiten yang menerbitkan instrument syariah untuk membentuk dan atau memiliki Syariah Compliance Officer (SCO) yang sudah barang tentu kriterianya adalah seseorang yang telah memiliki pemahaman kesyariahan di pasar modal dan yang telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI. 151 Tekad Bapepam mendukung pasar modal syariah sebagai upaya dalam menjawab tantangan yang semakin besar dimasa yang akan datang terutama dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia maka secara konkrit Bapepam telah mulai mewujudkan hal dimaksud yaitu pada bulan Oktober 2004 yang lalu Bapepam secara resmi telah membentuk unit khusus setingkat

151

Ibid., hlm. 85


Eselon IV yang membawahi pengembangan kebijakan pasar modal syariah di pasar modal Indonesia. Mudah-mudahan dengan telah terbentuknya unit khusus tersebut, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan lahir landasan hukum pasar modal syariah dari Bapepam yang sudah barang tentu hal itu ditunggu-tunggu oleh semua pelaku pasar modal di Indonesia, disamping itu bahwa landasan hukum dimaksud tentunya juga akan dipakai sebagai acuan yang sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi pelaku pasar modal syariah di Indonesia. 152

152

http://ekonomyslam.blogspot.com/2010/01/semarak-pasar-modal-syariah.html., diakses tanggal 04 November 2010.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari uraian pada bab-bab terdahulu sebagai intisari dari skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan pokok, antara lain : 1. Pengaturan instrumen penyertaan (saham) pada pasar modal syariah diatur di dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham. 2. Mekanisme atau prosedur dalam perdagangan saham pada pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional. Dimana sebelum memasuki penawaran pada pasar perdana, maka harus melalui tahap persiapan, penyampaian permohonan pendaftaran, penelaahan Bapepam dimana jika semua persyaratan terpenuhi maka dapat melakukan penawara di pasar perdana. Di pasar perdana ini, harga saham berdasarkan kesepakatan antara emiten dengan penjamin emisi yang dipengaruhi oleh seberapa besar kekuatan pasar menyerap saham yang ditawarkan. Dalam pasar perdana ini harus malaui beberapa tahap seperti : pengumuman dan pendistribusian prospektus, masa penawaran, masa penjatahan, masa pengembalian dana, penyerahan efek, serta pencatatan efek. Sementara itu, di pasar sekunder, harga saham ditentukan oleh


permintaan dan penawaran saham. Di pasar ini sering kali terjadi hal-hal yang dilarang oleh islam seperti short selling dan netting. Di dalam islam sendiri transaksi saham di pasar modal syariah tidak dilarang sepanjang transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan harga saham dalam kondisi yang wajar artinya sesuai dengan kondisi perusahaan yang senbenarnya yang artinya setiap perusahaan wajib memberitahukan kondisi perusahaan

secara terbuka kepada calon

pembeli saham agar mereka tertarik untuk membeli saham tersebut dan tidak merasa dirugikan. 3. Perlindungan bagi pemegang saham yakni pemegang saham merasa terlindungi dengan menginvestasikan modalnya untuk membeli saham syariah karena telah terjamin kehalalannya dan terhindar dari unsur spekulatif. Selain itu, saham-saham yang ada di pasar modal syariah juga telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Syariah Nasional bersama dengan Majelis Ulama Indonesia agar terhindar dari gharar dan maysir. Oleh karena itu, para pemegang saham tidak perlu merasa khawatir untuk menanamkan moadalnya terhadap instrumen penyertaan (saham) pada pasar modal syariah. Sementara itu, Bapepam demi mendukung adanya pasar modal syariah di Indonesia juga telah membentuk unit khusus setingkat Eselon IV yang membawahi pengembangan kebijakan pasar modal syariah di pasar modal Indonesia.


B. Saran 1. Perlunya pengaturan lebih lanjut yang berada pada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara lebih rinci tentang penyertaan saham pada pasar modal syariah yang dikeluarkan pemerintah sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan agar para investor semakin tertarik untuk berinvestasi di pasar modal syariah. 2. Perlunya pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum terhadap mekanisme perdagangan saham pada pasar modal syariah terutama di pasar sekunder yang sering terjadi praktik spekulasi yang merugikan para pihak agar para investor tidak takut dirugikan dalam berinvestasi di pasar modal syariah karena adanya penerapan prinsip syariah yang dijalankan dengan baik dan benar. 3. Pemerintah sudah seharusnya mengeluarkan peraturan yang khusus tentang pasar modal syariah terutama tentang penyertaan (saham) pada pasar modal syariah, agar para investor merasa aman dalam berinvestasi pada pasar modal syariah karena dilindungi oleh perangkat hukum yang berkekuatan hukum yang memihak kepada kepentingan mereka selaku pemegang (saham).


BAB III PROSEDUR ATAU MEKANISME PERDAGANGAN SAHAM PADA PASAR MODAL SYARI AH. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang

Recommend Documents