BAB III PERSYARATAN TEKNIS UMUM PELAKSANAAN

RENCANA KER JA DAN SYARAT

CV. AKRAM DESIGN CONSULTANT GROUP

BAB III PERSYARATAN TEKNIS UMUM PELAKSANAAN

Pasal 01.

PERATURAN TEKNIS

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini digunakan lembar-lembar ketentuan-ketentuan dan peraturan seperti tercantum di bawah ini : a. SNI No. 19/2000 atau ISO-IEC 17025/2000 diubah menjadi ISO-IEC 17025/2005 tentang Persyaratan Umum Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. b. Undang-undang No. 17/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. c. Undang-undang RI No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi d. Peraturan Pemerintah RI. No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. e. Peraturan Pemerintah RI. No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. f. Peraturan Pemerintah RI No. 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Jasa Konstruksi. g. Peraturan pemerintah RI No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. h. Kepres RI. No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya. i. Kepres nomor tentang LPND Badan POM j. Kep. Men. Kimraswil No. 322/KPTS/M/2002 tentang Pembinaan Teknis Bangunan Gedung. k. Kep. Men. Kimraswil No. 257/KPTS/M/2002 tentang Standart Dokumen Jasa Konstruksi. l. Keputusan Kepala Badan POM. Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan POM No. 05018/SK/BPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. m. PBI’71(NI.2) : Peraturan Beton Bertulang tahun 1971 n. PUIL 1977 : Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia th1977 o. PKKI 1981 : Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1981 p. PPI : Pedoman Plumbing Indonesia q. SII : Standard Industri Indonesia

1 SPESIFIKASI TEKNIS – Pembangunan Perbaikan Arsitektur dan Struktur Gedung B BBPOM


r. s. t. u. v. w.


PUBI 1982 : Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesi tahun 1982 PPIUG 1983 : Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung th.1983 DTPI 1970 : Persyaratan Umum dari Dewan Teknik Pembangunan Ind. NFPA : Persyaratan untuk Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Peraturan Dinas Keselamatan Kerja dari DEPNAKER Peraturan PDAM tentang Instalasi air Minum

2. Jika ternyata pada rencana kerja dan syarat-syarat ini terdapat kelainan/penyimpangan dari peraturan-peraturan sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) di atas, maka rencana kerja dan syarat-syarat ini yang mengikat. Pasal 02.

PEMAKAIAN UKURAN

1. Penyedia Jasa tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan yang tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat dan gambar kerja berikut tambahan dan perubahannya. 2. Penyedia Jasa wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagiannya dan segera memberitahukan pengawas tentang setiap perbedaan yang ditemukannya di dalam rencana kerja dan syarat-syarat dan gambar kerja maupun dalam persetujuan tertulis dari pengawas. 3. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, di dalam hal apapun menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa, oleh karena itu Penyedia Jasa diwajibkan mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap gambar-gambar dan dokumen yang ada.

Pasal 03.

BUKU LAPORAN HARIAN

Penyedia Jasa harus menyediakan buku harian untuk mencatat semua petunjukpetunjuk, keputusan-keputisan , dan detail-detail penting dari pekerjaan. Pasal 04.

PERALATAN

1. Penyedia Jasa diharuskan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan 2. Kerusakan pada bagian atau keseluruhan dari alat-alat tersebut harus segera diperbaiki atau diganti sehingga Pengawas menganggap pekerjaan bisa dimulai.



Pasal 05.


MUTU TENAGA KERJA

Tenaga Kerja yang dugunakan hendaknya dari tenaga-tenaga ahli/terlatih dan berpengalaman pada bidangnya dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi maupun petunjuk Pengawas. Pasal 06.

INFORMASI SITE

1. Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus benar-benar memahami kondisi/keadaan site atau hal-hal lain yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan harus sudah memperhitungkan segala akibatnya. 2. Penyedia Jasa harus memperhatikan secara khusus mengenai peraturan lokasi tempat kerja, penempatan material, pengamanan dan kelangsungan operasi selama pekerjaan berlangsung. 3. Penyedia Jasa harus mempelajari dengan seksama seluruh bagian gambar, RKS dan agenda dalam dokumen lelang, guna penyesuaian dengan kondisi lapangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Pasal 07.

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Selama berlangsungnya pembangunan, kebersihan halaman, kantor, gudang, los kerja dan bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan pengawas memberi perintah menghentikan seluruh pekerjaan dan Penyedia Jasa harus menanggung seluruh akibatnya. 2. Penimbunan bahan-bahan yang ada dalam gudang-gudang maupun yang berada di halaman bebas, harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan keamanan pekerjaan/umum dan juga agar memudahkan jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh pengawas maupun Pengguna Jasa. 3. Penyedia Jasa wajib membuat urinoir dan WC untuk pekerja pada tempat-tempat tertentu yang disetujui oleh pengawas demi terjaminnya kebersihan dan kesehatan dalam kegiatan. 4. Para pekerja Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk : a. Menginap ditempat pekerjaan kecuali dengan ijin pengawas/Pengguna Jasa. b. Memasak di tempat bekerja kecuali dengan ijin pengawas.




c. Membawa masuk penjual-penjual makanan, minuman, rokok dan sebagainya di tempat pekerjaan. d. Keluar masuk lokasi pekerjaan dengan bebas. 5. Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh pengawas atau Pengguna Jasa pada waktu pelaksanaan. Pasal 08. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR Pada keadaan apapun, dimana pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan Pengawas tidak berarti membebaskan Kontraktor atas tanggung jawab pada pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pasal 09.

PEKERJAAN DAN BAHAN-BAHAN

Pekerjaan dan Bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan macamnya seperti yang disebut dalam spesifikasi ini, gambar rencana, petunjuk Pengawas dilapangan, harus tecakup dalam pembiayaan untuk tenaga kerja, harga bahan, biaya tak terduga,keuntungan, biaya penggantian atas kerusakan atas milik pihak ketiga dan kerja-kerja lain yang disebut dalam spesifikasi ini untuk kesempurnaan hasil kerja. Pasal 10.

PEMERINTAH DAN PENYEDIAAN BAHAN DAN BARANG

1. Bila dalam RKS disebut nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan dan barang, maka dalam hal ini dimaksud untuk menunjukan tingkat mutu bahan dan barang yang digunakan. 2. Setiap penggantian nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan dan barang harus disetujui oleh perencanaan/Pengguna Jasa dan bila tidak ditentukan dalam RKS serta gambar kerja maka bahan dan barang tersebut diusahakan dan disediakan oleh Penyedia Jasa yang harus mendapat persetujuan dahulu dari pengawas atau Pengguna Jasa. 3. Contoh bahan dan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus segera disediakan atas biaya Penyedia Jasa, setelah disetujui oleh pengawas atau Pengguna Jasa, harus dianggap bahwa bahan dan barang tersebut yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. 4. Contoh bahan dan barang tersebut, disimpan oleh pengawas atau Pengguna Jasa untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai tidak sesuai kualitas maupun sifatnya.




5. Dalam mengajukan harga penawaran, Penyedia Jasa harus sudah memasukkan sejauh keperluan biaya untuk pengujian berbagai bahan dan barang. Tanpa mengingat jumlah tersebut , Penyedia Jasa tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian bahan dan barang yang tidak memenuhi syarat atas perintah pengawas atau Pengguna Jasa. Pasal 11.

PERBEDAAN DALAM DOKUMEN

1. Jika terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar kerja dan RKS ini, maka Penyedia Jasa harus menanyakannya secara tertulis kepada pengawas/perencana dan Penyedia Jasa harus keputusan tersebut. 2. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar yang terbesar dan terakhirlah yang berlaku dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti dari pada ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti dari pada ukuran dengan skala dari gambar-gambar, tetapi jika mungkin ukuran ini harus diambil dari pekerjaan yang telah selesai. 3. Apabila ada hal-hal yang disebut pada gambar kerja, RKS atau dokumen, yang berlainan atau bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap lainnya. Tetapi untuk menegaskan msalahnya. Kalau terjadi hal ini maka diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis atau yang mempunyai bobot biaya yang tinggi. 4. Penyedia Jasa tidak dibenarkan mengajukan biaya tambahan atau menarik keuntungan apabila dalam hal ini terdapat perbedaan antara Item Pekerjaan dengan Gambar Rencana dan Spesifikasi, Dalam hal ini Penyedia Jasa wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Gambar Rencana dan Spesifikasi ini tanpa biaya tambahan. 5. Apabila terdapat perbedaan antara : a. Gambar arsitektur dengan gambar struktur, maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan untuk jenis dan kualitas bahan dan barang adalah gambar struktur. b. Gambar struktur dengan gambar mekanikal, maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar mekanikal. c. Gambar arsitektur dengan gambar elektrikal, maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan untuk ukuran dan kualitas bahan adalah gambar elektrikal.



Pasal 12.


GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING)

1. Jika terdapat kekurangan-kekurangan penjelasan dalam gambar kerja, atau diperlukan gambar tambahan/gambar detail atau untuk memungkinkan Penyedia Jasa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, maka Penyedia Jasa harus membuat gambar tersebut tersebut dalam rangkap 3 (tiga) dan biaya atas pembuatan gambar tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pekerjaan berdasarkan gambar tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pengawas. 2. Gambar kerja hanya berubah apabila diperintahkan secara tertulis oleh Pengguna Jasa, dengan mengikuti penjelasan dan pertimbangan dari perencana. 3. Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pengguna Jasa, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan gambar perubahan rencana. 4. Gambar tersebut harus diserahkan kepada pengawas untuk disetujui sebelum dilaksanakan. Pasal 13.

GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN PEKERJAAN (ASBUILT DRAWING)

1. Semua yang belum terdapat dalam gambar kerja baik karena penyimpangan, perubahan atas perintah Pengguna Jasa/pengawas, maka Penyedia Jasa harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan pekerjaan yang dilaksanakan. 2. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya (gambar asli) yang biaya pembuatan ditanggung oleh Penyedia Jasa.


BAB III PERSYARATAN TEKNIS UMUM PELAKSANAAN

Recommend Documents