KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 441/KPTS/1998 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, urusan penyelenggaraan bangunan gedung telah diserahkan kepada Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II;
b.
bahwa perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung dewasa ini semakin kompleks sehingga perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan teknis yang menyangkut peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur dan lingkungan, serta keandalan bangunan yang menjadi persyaratan pokok suatu bangunan gedung;
c.
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, kepada Menteri Pekerjaan Umum diberi wewenang untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah;
d.
bahwa sehubungan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas perlu mengatur persyaratan teknis bangunan gedung, dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Parumahan dan Permukiman; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah; Keputusan Presiden Rl Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen; Keputusan Presiden Rl Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Rl Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Rl Nomor 23 Tahun 1994 Keputusan Presiden Rl Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
Keputusan Menteri PU Nomor 211/KPTS/1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, diatas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tampat manusia melakukan kegiatannya. 2. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung 3. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah T'ngkat II. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Pengaturan persyaratan teknis bangunan gedung dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsinya. (2) Pengaturan persyaratan teknis bangunan gedung bertujuan terselenggaranya fungsi bangunan gedung yang aman, sehat, nyaman, efisien, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya
BAB II PENGATURAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama Persyaratan Teknis Pasal 3 (1)
Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan mengenai : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. I. m.
Peruntukan dan Intensitas Bangunan. Arsitektur dan lingkungan. Struktur Bangunan Gedung. Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran. Sarana Jalan Masuk dan Keluar. Transportasi dalam Gedung. Pencahayaan Darurat, Tanda Arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya. Instalasi Listrik Penangkal Petir, dan Komunikasi dalam Gedung Instalasi Gas. Sanitasi dalam gedung. Ventilasi dan Pengkondisian Udara Pencahayaan. Kebisingan dan Getaran.
(2)
Rincian persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran Keputusan Menten ini yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam keputusan ini
(3)
Setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini. Pasal 4
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pengaturan Pelaksanaan di Daerah Pasal 5 (1)
Untuk pedoman pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah perlu dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
(2)
Dalam hal Daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah
diberlakukan ketentuan-ketentuan Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. (3)
Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang persyaratan teknis bangunan gedung sebelum Keputusan Menteri ini diterbitkan harus menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Pasal 6
(1)
Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan gedung, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung.
(2)
Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung, Pemerintah Daerah wajib menggunakan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagai landasan dalam mengeluarkan persetujuan atau perizinan yang diperlukan.
(3)
Terhadap aparat Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Sanksi Administrasi Pasal 7
(1)
Penyelenggaraan bangunan gedung yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
(2)
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran dapat berupa: a. Peringatan tertulis b. Pembatasan kegiatan c. Penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung. d. Pencabutan izin yang telah dikeluarkan untok menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung.
(3)
Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di dalam Peraturan Daerah dapat diatur mengenai pengenaan denda dan tindakan Pembongkaran atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung.
BAB III PEMB1NAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
Pasal 8 (1)
Pembinaan dan Pengawasan Teknis untuk pelaksanaan ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum.
(2)
Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada Rencana dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9 Dengan berlakunya Keputusan Menteri inl, maka semua ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini masih tetap berlaku, sampai digantikan dengan yang baru. BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10 (1)
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2)
Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. DITETAPKAN Dl PADA TANGGAL
: JAKARTA : 10 NOPEMBER 1998
MENTERI PEKERJAAN UMUM
RACHMADI BAMBANG SUMADHIJO
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 441/KPTS/1998 TANGGAL 10 NOPEMBER 1998
DAFTAR ISI BAGIAN I KETENTUAN UMUM I. 1 I.2
PENGERTIAN 1. Umum 2. Teknis MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud 2. Tujuan
BAGIAN II PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN II.1
PERUNTUKAN, FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN 1. Peruntukan Lokasi 2. Fungsi Bangunan 3. Klasifikasi Bangunan
II.2
INTENSITAS BANGUNAN 1. Kepadatan dan Ketinggian Bangunan 2. Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/KLB 3. Perhitungan KDB dan KLB
II.3
GARIS SEMPADAN BANGUNAN 1. Garis Sempadan (muka) Bangunan 2. Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan 3. Pemisah di Sepanjang Halaman Depan, Samping, dan Belakang Bangunan
BAGIAN III ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN III.1
ARSITEK BANGUNAN 1. Tata Letak Bangunan 2. Bentuk Bangunan 3. Tata Ruang Dalam 4. Kelengkapan Bangunan
III.2
RUANG TERBUKA HIJAU PEKARANGAN 1. Fungsi dan Persyaratan Ruang Tebuka Hijau Pekarangan 2. Ruang Sempadan Bangunan 3. Tapak Basement 4. Hijau Pada Bangunan 5. Tata Tanaman
III.3
SIRKULASI, PERTANDAAN, DAN PENCAHAYAAN RUANG LUAR BANGUNAN 1. Sirkulasi dan Fasilitas Parkir 2. Pertandaan (Signage) 3. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan
III.4
PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN 1. Dampak Penting 2. Ketentuan Pengelolaan Dampak Ligkungan 3. Ketentuan UPL dan UKL 4. Persyaratan Teknis Pengelolaan Dampak Lingkungan 5. Pengelolaan Daerah Bencana
BAGIAN IV STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG IV.1
PERSYARATAN STRUKTUR DAN BAHAN 1. Persyaratan Struktur 2. Persyaratan Bahan
IV.2
PEMBEBANAN
IV.3
STRUKTUR ATAS 1. Kontruksi Bangunan 2. Kontruksi Baja 3. Kontruksi Kayu 4. Kontruksi Dengan Bahan dan Teknologi Khusus 5. Pedoman Spesifik Untuk Tiap Jenis Konstruksi
IV.4
STRUKTUR BAWAH 1. Pondasi Langsung 2. Pondasi Bawah
IV.5
KEANDALAN STRUKTUR 1. Keselamatan Struktur 2. Keruntuhan Struktur
IV.6
DEMOLISI STUKTUR 1. Kriteria Demolisi 2. Prosedur dan Metoda
BAGIAN V PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN V.1
SISTEM PROTEKSI PASIF 1. Ketahanan Api dan Stabilitas 2. Tipe Konstruksi Tahan Api 3. Tipe Konstruksi Yang Diwajibkan 4. Kompartemensasi dan Pemisahan 5. Proteksi Bukaan
V.2
SISTEM PROTEKSI AKTIF 1. Sistem Pemadam Kebakaran 2. Sistem Diteksi & Alarm Kebakaran 3. Pengendalian Asap Kebakaran 4. Pusat Pengendali Kebakaran
BAGIAN VI SARANA JALAN MASUK DAN KELUAR VI.1
FUNGSI DAN PERSYARATAN KINERJA 1. Fungsi 2. Pesyaratan Kinerja
VI.2
KETENTUAN JALAN KELUAR 1. Persyaratan Keamanan 2. Kebutuhan Jalan Keluar 3. Jalan Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran 4. Jarak Jalur Menuju Pintu Keluar 5. Jarak antara Pintu-pintu Keluar Alternatif 6. Dimensi/ukuran Pintu Keluar 7. Jalur Lintasan Melalui Jalan Keluar Yang Diisolasi Tehadap Kebakaran 8. Tangga Luar Bangunan 9. Lintasan Melalui Tangga/ramp Yang Tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran 10. Keluar Melalui Pintu-pintu Keluar 11. Pintu Keluar Horisontal 12. Tangga, Ramp atau Eskalator Yang Tidak Disyaratkan 13. Ruang Peralatan dan Ruang Motor Lift 14. Jumlah Orang Yang Ditampung
VI.3
KONTRUKSI JALAN KELUAR 1. Penerapan 2. Tangga dan Ramp Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran 3. Tangga dan Ramp Yang Tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran 4. Pemisahan Tanjakan dan Turunan Tangga 5. Ramp dan Balkon Akses Yang Terbuka 6. Lobby Bebas Asap 7. Instalasi pada Pintu Keluar dan Jalan Lintasan 8. Perlindungan pada Ruang di Bawah Tangga dan Ramp 9. Lebar Tangga 10. Ramp Pejalan Kaki 11. Lorong Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran 12. Atap sebagai Ruang Terbuka 13. Injakan dan Tanjakan Tangga 14. Bordes 15. Ambang Pintu 16. Balustrade 17. Pegangan Rambat pada Tangga 18. Pintu 19. Pintu Ayun 20. Pengoperasian Gerendel Pintu 21. Masuk dari Pintu Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran 22. Rambu pada Pintu
VI.4
AKSES BAGI PENYANDANG CACAT
BAGIAN VII TRANSPORTASI DALAM GEDUNG VII.1
LIF 1. Kapasitas Lif 2. Lif Kebakaran 3. Peringatan Terhadap Pengguna Lif pada Saat Terjadi Kebakaran 4. Lif untuk Rumah Sakit 5. Sangkar Lif 6. Saf Lif 7. Mesin Lif dan Ruang Mesin Lif 8. Instalasi Listrik 9. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan
VII.2
TANGGA BERJALAN DAN LANTAI BERJALAN
BAGIAN VIII PENCAHAYAAN DARURAT, TANDA ARAH KELUAR, SISTEM PERINGATAN BAHAYA VIII.1
1SISTEM PENCAHAYAAN DARURAT
VIII.2
TANDA ARAH KELUAR
VIII.3
SISTEM PERINGATAN BAHAYA
BAGIAN IX INSTALANSI LISTRIK, PENANGKAL PETIR, DAN KOMUNIKASI DALAM GEDUNG IX.1
INSTALANSI LISTRIK 1. Perencanaan Instalansi Listrik 2. Jaringan Distribusi Listrik 3. Beban Listrik 4. Sumber Daya Listrik 5. Transformator Distribusi 6. Pemerikasaan dan Pengujian 7. Pemeliharaan
IX.2
INSTALANSI PENANGKAL PETIR 1. Perencanaan Penangkal Petir 2. Instalansi Penangkal Petir 3. Pemeriksaan dan Pengujian 4. Pemeliharaan
IX.3
INSTALASI KOMUNIKASI DALAM GEDUNG 1. Perencanaan Komunikasi dalam Gedung 2. Instalansi Telepon 3. Instalansi Tata Suara
BAGIAN X INSTALANSI GAS X.1
INSTALANSI GAS PEMBAKARAN 1. Jenis Gas 2. Jaringan Distribusi Gas Kota 3. Pemeriksaan dan Pengujian
X.2
INSTALANSI GAS MEDIK 1. Jenis Gas 2. Jaringan Distribusi Gas Medik 3. Pemeriksaan dan Pengujian
BAGIAN XI SANITASI DALAM GEDUNG XI. 1
SISTEM PLAMBING 1. Perencanaan Sistem Plumbing 2. Sistem Penyediaan Air Bersih 3. Sistem Pembuangan Air Kotor 4. Alat Plambing 5. Tangki Penyediaan Air Bersih 6. Pompa Air Bersih
XI.
PERSAMPAHAN 1. Penempatan pada Bangunan 2. Pewadahan 3. Sampah Berbahaya
BAGIAN XII VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA XII.1
VENTILASI 1. Kebutuhan Ventilasi 2. Ventilasi Alami 3. Ventilasi Buatan
XII.2
PENGKONDISIAN UDARA 1. Kebutuhan Pengkondisian Udara 2. Konservaasi Energi 3. Perhitungan Perkiraan Beban Pendinginan
BAGIAN XIII PENCAHAYAAN XIII.1
KEBUTUHAN PENCAHAYAAN
XIII.2
PENCAHAYAAN BUATAN
XIII.3
PENCAHAYAAN ALAMI
XIII.4
PENGENDALIAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BAGIAN XIV KEBISINGAN DAN GETARAN XIV.1
KEBISINGAN
XIV.2
GETARAN
BAGIAN XV PENUTUP LAMPIRAN
I. KETENTUAN UMUM 1.
PENGERTIAN 1. Umum Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan: a.
Daerah adalah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b.
Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
c.
Dinas Bangunan adalah salah satu Dinas Teknis di Daerah yang diantaranya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang berada di Daerah yang bersangkutan.
d.
Pengawas/Penilik Bangunan adalah pejabat atau tenaga teknis profesional yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau ketentuan yang berlaku untuk bertugas mengawasi/menilik bangunan gedung.
2. Teknis a.
Air kotor adalah semua air yang bercampur dengan kotoran-kotoran dapur, kamar mandi, kakus dan peralatan-peralatan pembuangan lainnya.
b.
Atrium adalah suatu ruang dalam suatu bangunan yang menghubungkan 2 atau lebih tingka/lantai, di mana: i. seluruh atau sebagian ruangnya tertutup pada bagian atasnya oleh lantai atau atap, termasuk struktur atap kaca; ii. termasuk setiap ruang yang berbatasan/ berdekatan tetapi tidak terpisahkan oleh pembatas; iii. tidak termasuk lorong tangga, lorong ramp, atau ruang dalam shaft.
c.
Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di daiam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan bertempat tinggal, berusaha, bersosial-budaya, dan kegiatan lainnya.
d.
Bangunan turutan adalah bangunan sebagai tambahan atau pengembangan dari bangunan yang sudah ada.
e.
Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan, dan melaksanakan kegiatan yang bersifat publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olah raga, perbelanjaan, dsb.
f.
Bangunan Induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil.
g.
Baku Tingkat Getaran mekanik dan getaran kejut adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dan usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
h.
Baku tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dituang kelingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
a.
Daerah Hijau Bangunan, yang selanjutnya disebut DHB adalah ruang terbuka pada bangunan yang dimanfaatkan untuk penghijauan.
b.
Demolisi adalah kegiatan merobohkan atau membongkar bangunan secara total.
c.
Dinding Pembatas adalah dinding yang menjadi pembatas antara bangunan.
d.
Dinding Luar adalah suatu dinding bangunan terluar yang bukan merupakan dinding pembatas.
e.
Dinding Luar Non-struktural adalah suatu dinding luar yang tidak memikul beban dan bukan merupakan dinding panel.
f.
Garis Sempadan Bangunan merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap: i. Batas lahan yang dikuasai, ii. Batas tepi sungai/pantai, iii. Antar massa bangunan lainnya, atau iv. Rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
g.
Garis sempadan pagar adalah garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan.
h.
Garis sempadan loteng adaiah garis yang terhitung dan tepi jalan berbatasan yang tidak diperkenankan didirikan tingkat bangunan.
i.
Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan.
j.
Getaran kejut adalah getaran yang berlangsung secara tiba-tiba dan sesaat.
k.
Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia.
l.
Getaran seismik adalah getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia.
m.
Jarak antara bangunan adalah jarak terkecil antara bangunan yang diukur antara permukaan-permukaan denah bangunan.
n.
Jaringan persil adalah jaringan sanitasi dan jaringan drainasi dalam persil.
o.
Jaringan saluran umum kota adalah jaringan sarana dan prasarana saluran umum perkotaan, seperti jaringan sanitasi dan jaringan drainasi.
p.
Kamar adalah ruangan yang tertutup seluruhnya atau sebagian, untuk tempat kegiatan manusia, selain kamar untuk MCK dan dapur.
q.
Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
r.
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/ kaveling/ blok peruntukan.
s.
Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
t.
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/ kaveling/ blok peruntukan.
u.
Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah angka prosentasi perbandingan luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
v.
Lubang Atrium adalah ruang dari suatu atrium yang dikelilingi oleh batas pinggir bukaan lantai atau oleh batas pinggir lantai dan dinding luar.
w.
Mendirikan Bangunan i. Mendirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah atau membongkar secara keseluruhan atau sebagian suatu bangunan; ii. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud pada butir 2.w.i.
x.
Pekarangan adalah bagian yang kosong dari suatu persil/ kaveling/blok peruntukan bangunan.
y.
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah pedoman rencana teknik, program tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman pengendalian pelaksanaan yang umumnya meliputi suatu lingkungan/kawasan (urban design and development guidelines).
z.
Ruang persiapan adalah ruang yang berhubungan dengan, dan berbatasan ke suatu panggung pada bangunan klas 9b yang dipergunakan untuk barang-barang dekorasi panggung, peralatan, ruang ganti, atau sejenisnya.
aa. Rumah adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang borhubungan satu sama lain, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. bb. Sambungan jaringan adalah penghubung antara sesuatu jaringan persil dengan jaringan saluran umum kota. cc. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang akan dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat dB. dd. Tinghat Ketahanan Api (TKA), adalah tingkat ketahanan api yang dipersyaratakan pada bagian atau komponen bangunan sesuai ketentuan butir V.1.2 dalam ukuran waktu satuan menit, dengan kriteria-kriteria berurut yaitu aspek ketahanan struktural, integritas, dan insulasi. Contoh: TKA 90/-/60 berarti hanya terdapat persyaratan TKA untuk ketahanan struktural 90 menit dan insulasi 60 menit. ee. Tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah. I.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ini dimaksudkan sebagai acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia, termasuk dalam rangka proses perijinan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan, serta pemeriksaan kelaikan fungsi/keandalan bangunan gedung. 2. Tujuan. Tujuan Pedoman Teknis ini bertujuan untuk dapat terwujudnya bangunan gedung sesuai fungsi yang ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis, yaitu meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur dan lingkungan, serta keandalan bangunan. Adapun tujuan dari pengaturan per-bagian adalah: a. Peruntukan dan Intensitas: i. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan, ii. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
iii. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. b. Arsitektur dan Lingkungan: i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. ii. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya. iii. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. c. Strukfur Bangunan: i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. ii. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan. iii. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. iv. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. d. Ketahanan terhadap Kebakaran: i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia pada saat terjadi kebakaran. ii. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehinga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga: (1) cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman; (2) cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api; (3) dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya. e. Sarana Jalan Masuk dan Keluar: i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya. ii. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari cedera atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat
iii. menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial. f. Transportasl dalam Gedung: i. menjamin tersedianya alat transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam bangunan gedung. ii. menjamin tersedianya aksesibiltas bagi penyandang cacat khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial. g. Pencahayean Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya: i. menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat; ii. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat. h. Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi: i. menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir; iii. menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. i. Instalasi Gas: i. menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup; iii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan secara baik. j. Sanitasi dalam Bangunan: i. menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan; iii menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik.
k Ventilasi dan Pengkondisian Udara: i. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik. l. Pencahayaan: i. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik. m.
Kebisingan dan Getaran: i. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan; ii. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.
II. PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN
II.I. PERUNTUKAN, FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN
1. Peruntukan Lokasi a. Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan. b.
Ketentuan tata ruang dan tata bangunan ditetapkan melalui: i. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah, ii. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), iii. Peraturan bangunan setempat dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
c.
Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam butir a, merupakan peruntukan utama, sedangkan peruntukan penunjangnya sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan tata bangunan yang ada di Daerah setempat atau berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Bangunan.
d.
Setiap pihak yang memerlukan keterangan atau ketentuan tata ruang dan tata bangunan dapat memperolehnya secara terbuka melalui Dinas Bangunan.
e.
Keterangan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir d meliputi keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan, seperti kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
f.
Dalam hal rencana-rencana tata ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada butir b belum ada, Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan atas ketentuan yang diperlukan, dengan tetap mengadakan peninjauan seperlunya terhadap rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada di Daerah.
g.
Bagi Daerah yang belum memiliki RTRW, RRTR, ataupun peraturan bangunan setempat dan RTBL, maka Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan membangun bangunan gedung dengan pertimbangan: i. Persetujuan membangun tersebut berstfat sementara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tata ruang yang lebih makro, kaidah perencanaan kota dan penataan bangunan ii. Kepala Daerah segera menyusun dan menetapkan RRTR, peraturan bangunan setempat dan RTBL berdasarkan rencana tata ruang yang lebih makro. iii. Apabila persetujuan yang telah diberikan terdapat ketidak sesuaian dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan kemudian, maka perlu
diadakan penyesuaian dengan resiko ditanggung oleh pemohon/pemilik bangunan. iv. Bagi Daerah yang belum memilih RTRW Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan membangun bangunan pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. v. Apabila di kemudian hari terdapat penetapan RTRW Daerah yang bersangkutan, maka bangunan tersebut harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. h.
Pembangunan bangunan gedung diatas jalan umum, saluran, atau sarana lain perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut: i. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah; ii. tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan, orang, maupun barang; iii. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah dan atau diatas tanah; iv. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.
i.
Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut: i. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah; ii. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal; iii. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah tanah; iv. penghawaan dan pencahayaan bangunan telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan; v. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan.
j.
Pembangunan bangunan gedung dibawah atau diatas air perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut: i. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah; ii. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi indung kawasan; iii. tidak menimbulkan perubahan atau arus air yang dapat merusak lingkungan;
iv. tidak menimbulkan pencemaran; v. telah mempertimbangkan faktor keamaan, kenyamanan, kesehatan dan aksesibilitas bagi pengguna bangunan. k.
Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara (transmisi tegangan tinggi perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai perikut: i. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah; ii. letak bangunan minimal 10 (sepuluh) meter diukur dari as (proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar; iii. letak bangunan tidak boleh melebihi atau melampaui garis sudut 45° (empat puluh lima derajat) diukur dari as (proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar; iv. setelah mendapat pertimbangan teknis dari para ahli terkait.
2.
Fungsi Bangunan a. Fungsi dan klasifikasi bangunan merupakan acuan untuk persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi intensitas banguanan arsitektur dan lingkungan, keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, maupun dari segi keserasian bangunan terhadap lingkungannya. b. Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan yang bersifat sementara harus dengan mempertimbangkan tingkat permanensi, keamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, dan sanitasi yang memadai. c. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. d. Fungsi bangunan dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi khusus. e. Bangunan dengan fungsi hunian meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama hunian yang merupakan: i. ii. iii. iv. v.
Rumah tinggal tunggal Rumah tinggal deret Rumah tinggal susun Rumah tinggal vila Rumah tinggal asrama
f. Bangunan dengan fungsi usaha meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama untuk: i.
Bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, perkantoran niaga, dan sejenisnya.
ii.
Bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya.
iii. Bangunan Perhotelan/Penginapan: hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya. iv. Bangunan Industri : industri kecil, industri sedang, industri besar/berat. v.
Bangunan Terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut.
vi. Bangunan Penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya. vii Bangunan Pariwisata: tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya. g. Bangunan dengan fungsi umum, sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama untuk : i.
Bangunan pendidikan: sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas.
ii.
Bangunan pelayanan kesehatan: puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit klas A, B. & C, dan sejenisnya.
iii. Bangunan peribadatan: mesjid, gereja, pura, kelenteng, dan vihara. iv. Bangunan kebudayaan : museum, gedung kesenian, dan sejenisnya h. Bangunan dengan fungsi khusus meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi, atau tingkat resiko bahaya tinggi : seperti bangunan kemiliteran, bangunan reaktor, dan sejenisnya.
3.
i.
Dalam suatu persil, keveling, atau blok peruntukan dimungkinkan adanya fungsi campuran (mixed use), sepanjang sesuai dengan peruntukan lokasinya dan standar perencanaan lingkungan yang berlaku.
j.
Setiap bangunan gedung, selain terdiri dari ruang-ruang dengan fungsi utama, juga dilengkapi dengan ruang fungsi penunjang, serta dilengkapi pula dengan instalasi dan kelengkapan bangunan yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi bangunan, sesuai dengan persyatatan pokok yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.
Klasifikasi Bangunan Klasifikasi bangunan atau bagian dari bangunan ditentukan berdasarkan fungsi yang dimaksudkan di dalam perencanaan, pelaksanaan, atau perubahan yang diperlukan pada bangunan. a.
Klas 1 : Bangunan Hunian Biasa Adalah satu atau lebih bangunan yang merupakan:
i.
Klas 1a : bangunan hunian tunggal yang berupa: (1) satu rumah tunggal; atau (2) satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house , villa, atau
ii.
Klas 1b : rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel, atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan klas lain selain tempat garasi pribadi.
b.
Klas 2: Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah.
c.
Klas 3: Bangunan hunian diluar bangunan klas 1 atau 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk: i. ii iii. iv. v.
d.
rumah asrama, rumah tamu, losmen; atau bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau panti untuk orang berumur, cacat, atau anak-anak; atau bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.
Klas 4 : Bangunan Hunian Campuran Adalah tempat tinggal yang berada didalam suatu bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut
e.
Klas 5: Bangunan kantor Adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, diluar bangunan klas 6, 7, 8, atau 9.
f.
Klas 6: Bangunan Perdagangan Adalah bangunan toko atau bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk i. ruang makan, kafe, restoran,; atau ii. ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel; atau iii. tempat potong rambut /salon, tempat cuci umum; atau iv. pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau bengkel.
g.
Klas 7: Bangunan Penyimpanan/Gudang Adalah bangunan gedung yang dipergunakan penyimpanan, termasuk: i. tempat parkir umum; atau ii. gudang, atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang.
h.
Klas 8 : Bangunan Laboratorium/lndustri/Pabrik Adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.
i. Klas 9: Bangunan Umum Adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu: i. ii.
Klas 9a: bangunan perawatan kesehatan, termasuk bagian-bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium; Klas 9b: bangunan pertemuan, temmasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atau sejenis, tetapi tidak temmasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain.
j. Klas 10 : Adalah bangunan atau struktur yang bukan hunian: i.
Klas 10a: bangunan bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, carport, atau sejenisnya; ii. Klas 10b: struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya.
k. Bangunan-bangunan yang tidak diklasifikasikan khusus Bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan 1 s/d 10 tersebut, dalam Pedoman Teknis dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekati sesuai dengan peruntukannya l. Bangunan yang penggunaannya insidentil Bagian bangunan yang penggunaannya insidentil dan sepanjang mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya. m. Klasifikasi jamak Bangunan dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa bagian dari bangunan harus diklasifikasikan secara terpisah, dan:
i. bila bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10% dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan, dan b' laboratorium, klasifikasinya disamakan dengan klasifikasi bangunan utamanya; ii. Klas-klas 1a, 1b, 9a, 9b, 10a dan 10b adalah klasifikasi yang terpisah; iii. Ruang-ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lift, ruang boiler atau sejenisnya diklasifikasikan sama dengan bagian bangunan dimana ruang tersebut terletak II.2 INTENSITAS BANGUNAN 1. Kepadatan dan Ketinggian Bangunan a.
Bangunan gedung yang didirikan harus memenuhi persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan gedung berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah yang bersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan, dan peraturan bangunan setempat.
b.
Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir a, meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang dibedakan dalam tingkatan KDB padat, sedang, dan renggang.
c.
Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir a, meliputi ketentuan tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.
d.
Persyaratan kinerja dari ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunan ditentukan oleh: i. kemampuannya dalam menjaga keseimbangan daya dukung lahan dan optimalnya intensitas pembangunan, ii. kemampuannya lingkungan,
dalam
mencerminkan
keserasian
bangunan
dengan
iii. kemampuannya dalam menjamin kesehatan dan kenyamanan pengguna serta masyarakat pada umumnya. e.
Untuk suatu kawasan atau lingkungan tertentu, seperti kawasan wisata, pelestarian dan lain lain, dengan pertimbangan kepentingan umum dan dengan persetujuan Kepala Daerah dapat diberikan kelonggaran atau pembatasan terhadap ketentuan kepadatan, ketinggian bangunan dan ketentuan tata bangunan lainnya dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan.
f.
Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak diperkenankan mengganggu lalu-lintas udara.
2. Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/KLB a.
Penetapan besarnya kepadatan dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam II.2.1 butir b dan c, ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
b.
Apabila KDB dan JLB/KLB belum ditetapkan dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, peraturan bangunan setempat, maka Kepala Daerah dapat menetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan setelah mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
c.
Ketentuan besarnya KDB dan JLB/KLB dapat diperbanui sejalan dengan pertimbangan perkembangan kota, kebijaksanasn intensitas pembangunan, daya dukung lahan/lingkungan, dan setelah mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
d.
Dengan pertimbangan kepentingan umum dan ketertiban pembangunan, Kepala Daerah dapat menetapkan rencana perpetakan dalam suatu kawasan/lingkungan dengan persyaratan: i. setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan rencana perpetakan yang telah diatur di dalam rencana tata ruang, ii. apabila perpetakan tidak ditetapkan, maka KDB dan KLB diperhitungkan berdasarkan luas tanah di belakang garis sempadan jalan (GSJ) yang dimiliki. iii. untuk persil-persil sudut bilamana sudut persil tersebut dilengkungkan atau disikukan, untuk memudahkan lalu lintas, maka lebar dan panjang persil tersebut diukur dari titik pertemuan garis perpanjangan pada sudut tersebut dan luas persil diperhitungkan berdasarkan lebar dan panjangnya. iv. penggabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan ketentuan KDB dan KLB tidak dilampaui, dan dengan memperhitungkan keadaan lapangan, keserasian dan keamanan lingkungan serta memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. v. dimungkinkan adanya pemberian dan penerimaan besaran KDB/KLB diantara perpetakan yang berdekatan, dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung lahan dan keserasian lingkungan.
e.
Dimungkinkan adanya kompensasi berupa penambahan besarnya KDB JLB/KLB bagi perpetakan tanah yang memberikan sebagian luas tanahnya untuk kepentingan umum.
f.
Penetapan besamya KDB, JLB/KLB untuk pembangunan bangunan gedung diatas fasilitas umum adalah setelah mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan persyaratan teknis serta mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
3. Perhitungan KDB dan KLB Perhitungan KDB maupun KLB ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
I.3
a.
perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;
b.
luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan tersebut dihiitung penuh 100 %;
c.
luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m diatas lantai ruangan dihitung 50 %, selama tidak melebihi 10 % dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
d.
overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m maka luas mendatar kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas lantai denah;
e.
teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai;
f.
luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50 % dari KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50 % terhadap KLB;
g.
ramp dan tangga terbuka dihitung 50 %, selama tidak melebihi l0% dari luas lantai dasar yang diperkenankan;
h.
Dalam perhitungan KDB dan KLB, luas tapak yang diperhitungkan adalah yang dibelakang GSJ;
i.
Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (basement) ditetapkan Kepala Daerah dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat teknis para ahli terkait;
j.
Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock), perhitungan KDB dan KLB adalah dihitung terhadap total seluruh lantai dasar bangunan, dan total keseluruhan luas lantai bangunan dalam kawasan tersebut tehadap total keseluruhan luas kawasan;
k.
Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m, maka ketinggian bangunan tersebut dianggap sebagai dua lantai;
l.
Mezanine yang luasnya melebihi 50 % dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh;
GARIS SEMPADAN BANGUNAN 1.
Garis Sempadan (muka) Bangunan a. Garis Sempadan Bangunan ditetapkan dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta peraturan bangunan setempat.
b. Dalam mendirikan atau memperbarui seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan, Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir a. tidak boleh dilanggar. c. Apabila Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada butir a. tersebut belum ditetapkan, maka Kepala Daerah dapat menetapkan GSB yang bersifat sementara untuk lokasi tersebut pada setiap permohonan perijinan mendirikan bangunan. d. Penetapan Garis Sempadan Bangunan didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan. e. Daerah menentukan garis-garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan, garis sempadan loteng, garis sempadan podium, garis sempadan menara, begitu pula garis-garis sempadan untuk pantai, sungai, danau, jaringan umum dan lapangan umum. f. Pada suatu kawasan/lingkungan yang diperkenankan adanya beberapa klas bangunan dan di dalam kawasan peruntukan campuran, untuk tiap-tiap klas bangunan dapat ditetapkan garis-garis sempadannya masing-masing. g. Dalam hal garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan berimpit (GSB sama dengan nol), maka bagian muka bangunan harus ditempatkan pada garis tersebut. h. Daerah berwenang untuk memberikan pembebasan dari ketentuan dalam butir g, sepanjang penempatan bangunan tidak mengganggu jalan dan penataan bangunan sekitarnya. i
2.
Ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
Garis sempadan samping dan belakang bangunan a. Kepala Daerah dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan, juga menetapkan garis sempadan samping kiri dan kanan, serta belakang bangunan terhadap batas persil, yang diatur di dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, dan peraturan bangunan setempat. b. Sepanjang tidak ada jarak bebas samping maupun belakang bangunan yang ditetapkan, maka Kepala Daerah menetapkan besarnya garis sempadan tersebut dengan setelah mempertimbangkan keamanan kesehatan dan kenyamanan, yang ditetapkan pada setiap permohonan perijinan mendirikan bangunan.
c. Untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahanbahan/benda-benda yang mudah terbakar dan atau bahan berbahaya, maka Kepala Daerah dapat menetapkan syarat-syarat lebih lanjut mengenai jarakjarak yang harus dipatuhi, diluar yang diatur dalam butir a. d. Pada daerah intensitas bangunan padat/rapat, maka garis sempadan samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan: i. bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan; ii. struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 cm kearah dalam dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal; iii. untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding batas terdahulu; iv. pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan. e. Pada daerah intensitas bangunan rendah/renggang, maka jarak bebas samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan: i. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 4 m pada lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan, jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai di bawahnya sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 m, kecuali untuk bangunan rumah tinggal, dan sedangkan untuk bangunan gudang serta industri dapat diatur tersendiri. ii. sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri dan kanan serta bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan. f. Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk apapun. g
Jarak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatur sebagai berikut: i. dalam hal kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang saling berhadapan, maka jarak antara dinding atau bidang tersebut minimal dua kali jarak bebas yang ditetapkan; ii. dalam hal salah satu dinding yang berhadapan merupakan dinding tembok tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka dan atau berlubang, maka jarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarak bebas yang ditetapkan;
iii. dalam hal kedua-duanya memiliki bidang tertutup yang saling berhadapan, maka jarak dinding terluar minimal setengah kali jarak bebas yang ditetapkan. 3.
Pemisah disepanjang halaman depan, samping, dan belakang bangunan a. Halaman muka dari suatu bangunan harus dipisahkan dari jalan menurut cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta keserasian lingkungan. b. Kepala Daerah menetapkan ketinggian maksimum pemisah halaman muka. c. Untuk sepanjang jalan atau kawasan tertentu, Kepala Daerah dapat menerapkan desain standar pemisah halaman yang dimaksudkan dalam butir a. d. Dalam hal yang khusus Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan dari ketentuan-ketentuan dalam butir a dan b, dengan setelah mempertimbangkan hal teknis terkait. e. Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,50 m di atas permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2 m di atas permukaan tanah pekarangan. f. Pagar sebagaimana dimaksud pada butir e harus tembus pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 m diatas permukaan tanah pekarangan. g
Untuk bangunan-bangunan tertentu, Kepala Daerah dapat menetapkan lain terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir e dan f.
h
Penggunaan kawat berduri sebagai pemisah disepanjang jalan-jalan umum tidak diperkenankan.
i. Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang untuk bangunan renggang maksimal 3 m di atas permukaan tanah pekarangan, dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkat tembok maksimal 7 m dari permukaan tanah pekarangan, atau ditetapkan lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan. j. Antara halaman belakang dan jalur-jalur jaringan umum kota harus diadakan pemagaran. Pada pemagaran ini tidak boleh diadakan pintu-pintu masuk, kecuali jika jalur-jalur jaringan umum kota direncanakan sebagai jalur jalan belakang untuk umum . k. Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan syarat-syarat lebih lanjut yang berkaitan dengan desain dan spesifikasi teknis pemisah di sepanjang halaman depan, samping, dan belakang bangunan.
l. Kepala Daerah dapat menetapkan tanpa adanya pagar pemisah halaman depan, samping maupun belakang bangunan pada ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu, dengan pertimbangan kepentingan kenyamanan kemudahan hubungan (aksesibilitas), keserasian lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan yang diharapkan.
III. ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN III.1. ARSITEKTUR BANGUNAN 1. Tata Letak Bangunan a.
Ketentuan Umum i. Penempatan bangunan gedung tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban umum. ii. Pada lokasi-lokasi tertentu Kepala Daerah dapat menetapkan secara khusus arahan rencana tata bangunan dan lingkungan. iii. Pada jalan-jalan tertentu, perlu ditetapkan penampang-penampang (profil) bangunan untuk memperoleh pemandangan jalan yang memenuhi syarat keindahan dan keserasian. iv. Bilamana dianggap perlu, persyaratan lebih lanjut dari ketentuanketentuan ini dapat ditetapkan pelaksanaaannya oleh Kepala Daerah dengan membentuk suatu panitia khusus yang bertugas memberi nasehat teknis mengenai ketentuan tata bangunan dan lingkungan.
b. Tapak Bangunan i. Tinggi rendah (peil) pekarangan harus dibuat dengan tetap menjaga keserasian lingkungan serta tidak merugikan pihak lain. ii. Penambahan lantai atau tingkat suatu bangunan gedung diperkenankan apabila masih memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota, dengan ketentuan tidak melebihi KLB, harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku dan keserasian lingkungan. iii. Penambahan lantai/tingkat harus memenuhi persyaratan keamanan struktur. iv. Pada daerah / lingkungan tertentu dapat ditetapkan: (1) ketentuan khusus tentang pemagaran suatu pekarangan kosong atau sedang dibangun, pemasangan nama proyek dan sejenisnya dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan keserasian lingkungan, (2) larangan membuat batas fisik atau pagar pekarangan. (3) ketentuan penataan bangunan yang harus diikuti dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan keserasian lingkungan. (4) Kekecualian kelonggaran terhadap ketentuan butir III.1.1 b.iv.(2) dapat diberikan untuk bangunan perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan. 2. Bentuk Bangunan a.
Ketentuan Umum i. Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur lingkungan yang ada di sekitarnya, atau yang mampu sebagai pedoman arsitektur atau teladan bagi lingkungannya.
ii. Setiap bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan yang dilestarikan, harus serasi dengan bangunan yang dilestarikan tersebut. iii. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil tampak bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya. iv. Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya. v. Bentuk, tampak, profil, detail, material maupun warna bangunan harus dirancang memenuhi syarat keindahan dan keserasian lingkungan yang telah ada dan atau yang direncanakan kemudian dengan tidak menyimpang dari persyaratan fungsinya. vi. Bentuk bangunan gedung sesuai kondisi daerahnya harus dirancang dengan mempertimbangkan kestabilan struktur dan ketahanannya terhadap gempa. vii. Syarat-syarat lebih lanjut mengenai tinggi/tingkat dan sesuatunya ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan rencana tata ruang, dan atau rencana tata bangunan lingkungan yang ditetapkan untuk daerah/lokasi tersebut. b.
Perancangan Bangunan i. Bentuk bangunan gedung harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap nuang dalam dimungkinkan menggunakan pencayahayaan dan penghawaan alami. ii. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir II 1.1.2.b.i tidak berlaku apabila sesuai fungsi bangunan diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan. iii. Ketentuan pada butir II.1.1.2.b.ii harus tetap mengacu pada prinsipprinsip konservasi energi. iv. Untuk bangunan dengan lantai banyak, kulit atau selubung bangunan harus memenuhi persyaratan konservasi energi. v. Aksesibilitas bangunan harus mempertimbangkan kemudahan bagi semua orang, termasuk para penyandang cacat dan usia lanjut. vi. Suatu bangunan gedung tertentu berdasarkan letak ketinggian dan penggunaannya, harus dilengkapi dengan perlengkapan yang berfungsi sebagai pengaman terhadap lalu lintas udara dan atau lalu lintas laut.
3. Tata Ruang Dalam a.
Ketentuan Umum i. Tinggi ruang adalah jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaan bawah langit-langit ke permukaan lantai. ii. Ruangan dalam bangunan harus mempunyai tinggi yang cukup untuk fungsi yang diharapkan. iii. Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya. iv. Dalam hal tidak ada langit-langit, tinggi ruang diukur dari permukaan atas lantai sampai permukaan bawah dari lantai di atasnya atau sampai permukaan bawah kaso-kaso.
v. Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan perbaikan, perluasan, penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi/penggunaan utama, karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian bangunan serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana jalan keluar/masuk. vi. Perubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunan atau bagian bangunan dapat diijinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan serta penghuninya. vii Ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan kegiatan bangunan, sepanjang tidak menyimpang dari penggunaan utama bangunan. viii.Jenis dan jumlah kebutuhan fasilitas penunjang yang harus disediakan pada setiap jenis penggunann bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah. ix. Tata ruang dalam untuk bangunan tempat ibadah, bangunan monumental, gedung serbaguna, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, gedung olah raga, serta gedung sejenis lainnya diatur secara khusus. b. Perancangan Ruang Dalam i. Bangunan tempat tinggal sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi, kegiatan keluarga bersama dan kegiatan pelayanan. ii. Bangunan kantor sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan kerja, ruang umum dan ruang pelayanan. iii. Bangunan toko sekurang-kurang memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan toko, kegiatan umum dan pelayanan. iv. Suatu bangunan gudang, sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan kamar mandi dan kakus serta nuang kebutuhan karyawawan v. Suatu bangunan pabrik sehurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan kakus, ruang ganti pakaian karyawan, ruang makan, ruang istirahat, serta ruang pelayanan kesehatan yang memadai. vi. Perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 meter, maka ketinggian bangunan dianggap sebagai dua lantai, kecuali untuk penggunaan ruang lobby, atau ruang pertemuan dalam bangunan komersial (antara lain hotel, perkantoran, dan pertokoan). vii. Mezanin yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh. ; viii. Penempatan fasilitas kamar mandi dan kakus untuk pria dan wanita harus terpisah. ix. Ruang rongga atap hanya dapat diijinkan apabila penggunaannya tidak menyimpang dari fungsi utama bangunan serta memperhatikan segi kesehatan, keamanan dan keselamatan bangunan dan lingkungan. x. Ruang-rongga atap untuk rumah tinggal harus mempunyai penghawaan dan pencahayaan alami yang memadai. xi. Ruang rongga atap dilarang dipergunakan sebagai dapur atau kegiatan lain yang potensial menimbulkan kecelakaan/ kebakaran
xii. Setiap penggunaan ruang rongga atap yang luasnya tidak lebih dari 50% dari luas lantai di bawahnya, tidak dianggap sebagai penambahan tingkat bangunan. xiii Setiap bukaan pada ruang atap, tidak boleh mengubah sifat dan karakter arsitektur bangunannya. xiv Pada ruang yang penggunaannya menghasilkan asap dan atau gas harus disediakan lobang hawa dan atau cerobong hawa secukupnya, kecuali menggunakan alat bantu mekanis. xv. Cerobong asap dan atau gas harus dirancang memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran. xvi. Tinggi ruang dalam bangunan tidak boleh kurang dari ketentuan minimum yang ditetapkan. xvii. Tinggi lantai dasar suatu bangunan diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan. xviii Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. – xix. Tinggi Lantai Denah: (1) Permukaan atas dari lantai denah (dasar) harus: (a) Sekurang-kurangnya 15 cm diatas titik tertinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan. (b) Sekurang-kurangnya 25 cm diatas titik tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan. (2) Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam butir (1) tersebut, tidak berlaku jika letak lantai-lantai itu lebih tinggi dari 60 cm di atas tanah yang ada di sekelilingnya, atau untuk tanah-tanah yang miring. xx. Lantai tanah atau tanah dibawah lantai panggung harus ditempatkan sekurang-kurangnya 15 cm diatas tanah pekarangan serta dibuat kemiringan supaya air dapat mengalir. 4.
Kelengkapan Bangunan a. Ketentuan Umum i. Bangunan tertentu berdasarkan letak, ketinggian dan penggunaannya harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan bangunan, termasuk pengaman/ rambu-rambu terhadap lalu-lintas udara dan atau laut. ii. Syarat-syarat teknis lebih lanjut terhadap ketentuan tersebut di atas mengikuti standar teknis yang berlaku. b. Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung i. Bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan dan keselamatan pengguna bangunan gedung. ii Prasarana-prasarana pendukung bangunan harus direncanakan secara terintegrasi dengan sistem prasarana lingkungan sekitarnya iii. Sarana dan prasarana pendukung harus menjamin bahwa pemanfaatan bangunan tersebut tidak mengganggu bangunan gedung lain dan lingkungan sekitarnya.
iv. Bangunan gedung harus direncanakan dan dirancang sebaik-baiknya, sehingga dapat menjamin fungsi bangunan juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua orang, termasuk para penyandang cacat dan warga usia lanjut. v. Pintu masuk dan keluar area bangunan gedung harus direncanakan secara terintegrasi serta tidak mengganggu tata sirkulasi lingkungannya. III.2
RUANG TERBUKA HIJAU PEKARANGAN 1. Fungsi dan Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan a.
Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman di kota/wilayah/halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika.
b.
Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama disebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP).
c.
Ruang Terbuka Hijau Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity.
d.
Sebagai ruang transisi, RTHP menupakan bagian integral dari penataan bangunan gedung dan sub-sistem dari penataan lansekap kota.
e.
Syarat-syarat Ruang Terbuka Hijau Pekarangan ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk ketetapan GSB, KDB, KDH, KLB, Parkir dan ketetapan lainnya.
f.
Ruang Terbuka Hijau Pekarangan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau rnemperbaharui seluruhnya atau sebagian dari bangunan.
g.
Apabila Ruang Terbuka Hijau Pekarangan sebagaimana dimaksud pada butir 111.2.1.e ini belum ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan, maka dapat dibuat ketetapan yang bersifat sementara untuk lokasi/lingkungan yang terkait dengan setiap pemmohonan bangunan.
h.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir III.2.1.e dapat dipertimbangkan dan disesuaikan untuk bangunan perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan.
i.
Setiap perencanaan bangunan baru harus memperhatikan potensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak seperti danau, sungai, pohon-pohon menahun, tanah dan permukaan tanah.
j.
Dalam hal terdapat makro lansekap yang dominan seperti laut, sungai besar, gunung dan sebagainya, terhadap suatu kawasan/daerah dapat diterapkan
pengaturan khusus untok orientasi tata letak bangunan mempertimbangkan potensi arsitektural lansekap yang ada.
yang
k.
Sebagai perlindungan atas sumber-sumber daya alam yang ada, dapat ditetapkan persyaratan khusus bagi permohonan ijin mendirikan bangunan dengan mempertimbangkan hal-hal pencagaran sumber daya alam, keselamatan pemakai dan kepentingan umum.
1.
Ketinggian maksimum/minimum lantai dasar bangunan dari muka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatan bangunan, seperti dari bahaya banjir, pengendalian bentuk estetika bangunan secara keseluruhan/ kesatuan lingkungan, dan aspek aksesibilitas, serta tergantung pada kondisi lahan.
2. Ruang Sempadan Bangunan a.
Pemanfaatan Ruang Sempadan Depan Bangunan harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. Keserasian tersebut antara lain mencakup: pagar dan gerbang, vegetasi besar / pohon, bangunan penunjang seperti pos jaga, tiang bendera, bak sampah dan papan nama bangunan.
b.
Bila diperlukan dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan berikut utilitas jalan lainnya seperti tiang listrik, tiang telepon di kedua sisi jalan / ruas jalan yang dimaksud.
c.
Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat/padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.
d.
Ruang terbuka hijau pekarangan sebanyak mungkin diperuntukkan bagi penghijauan / penanaman di atas tanah. Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTHP sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah / container yang kedap air.
e.
KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap klas bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat beberapa klas bangunan dan kawasan campuran.
3. Tapak Basement a. b.
Kebutuhan basement dan besaran koefisien tapak basement (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijaksanaan Daerah setempat. Untuk keperluan penyediaan RTHP yang memadai, lantai basement pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan (di atas tanah) dan atap
basement kedua (B-2) yang di luar tapak bangun harus berkedalaman sekurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah tempat penanaman. 4. Hijau Pada Bangunan a.
Daerah Hijau Bangunan (DHB) dapat berupa taman-atap (roof-garden) maupun penanaman pada sisi-sisi bangunan seperti pada balkon dan cara-cara perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan.
b.
DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohon bangunan untuk menyediakan RTHP. Luas DHB diperhitungkan sebagai luas RTHP namun tidak lebih dari 25% luas RTHP.
5. Tata Tanaman
III.3
a.
Pemilihan dan penggunaan tanaman harus memperhitungkan karakter tanaman sampai pertumbuhannya optimal yang berkaitan dengan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Potensi bahaya terdapat pada jenis-jenis tertentu yang sistem perakarannya destruktif, batang dan cabangnya rapuh, mudah terbakar serta bagian-bagian lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
b.
Penempatan tanaman harus memperhitungkan pengaruh angin, air, kestabilan tanah / wadah sehingga memenuhi syarat-syarat keselamatan pemakai.
c.
Untuk memenuhi fungsi ekologis khususnya di perkotaan, tanaman dengan struktur daun yang rapat besar seperti pohon menahun harus lebih diutamakan.
d.
Untuk pelaksanaan kepentingan tersebut pada butir III.2.5.a dan III.2.5.b Kepala Daerah dapat membentuk tim penasehat untuk mengkaji rencana pemanfaatan jeni-jenis tanaman yang layak tanam di Ruang terbuka Hijau Pekarangan berikut standar perlakuannya yang memenuhi syarat keselamatan pemakai.
PERTANDAAN, DAN PENCAHAYAAN RUANG LUAR BANGUNAN 1. Sirkulasi dan Fasilitas Parkir a. Ketentuan Umum i. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan. ii. Penyediaan parkir di pekarangan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan. iii. Prasarana parkir untuk suatu rumah atau bangunan tidak diperkenankan mengganggu kelancaran lalu lintas, atau mengganggu lingkungan di sekitarnya. iv. Jumlah kebutuhan parkir menurut jenis bangunan ditetapkan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
b.
Sirkulasi i. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus saling mendukung, antara sirkulasi eksternal dengan internal bangunan, serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya. Sirkulasi harus memberikan pencapaian yang mudah dan jelas, baik yang bersifat pelayanan publik maupun pribadi. ii. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus telah memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki. iii. Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikal (clearance) dan lebar jalan yang sesuai untuk pencapaian darurat oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan pelayanan lainnya. iv. Sirkulasi pertu diberi perlengkapan seperti tanda penunjuk jalan, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi, elemen pengarah sirkulasi (dapat berupa elemen perkerasan maupun tanaman), guna mendukung sistim sirkulasi yang jelas dan efisien serta memperhatikan unsur estetika.
c.
Jalan i. Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari penataan pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka umum. ii. Penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruang-ruang antar bangunan yang tidak hanya terbatas dalam Damija, dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan, penghijauan, dll. iii. Pemilihan bahan pelapis jalan dapat mendukung pembentukan identitas lingkungan yang dikehendaki, dan keJelasan kontinyuitas pedestrian.
d.
Pedestrian i. Jalur utama pedestrian harus telah mempertimbangkan sistem pedestrian secara keseluruhan, aksesibilitas terhadap subsistem pedestrian dalam lingkungan, dan aksesibilitas dengan lingkungan sekitarnya. ii. Jalur pedestrian harus berhasil menciptakan pergerakan manusia yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan. iii. Penataan pedestrian harus mampu merangsang terciptanya ruang yang layak digunakan/manusiawi, aman, nyaman, dan memberikan pemandangan yang menarik. iv. Elemen pedestrian (street fumiture) harus berorientasi pada kepentingan pejalan kaki.
e.
Parkir i. Penataan parkir harus berorientasi kepada kepentingan pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan. ii. Luas, distribusi dan perletakan fasilitas parkir diupayakan tidak mengganggu kegiatan bangunan dan lingkungannya, serta disesuaikan dengan daya tampung lahan. iii. Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan lainnya seperti untuk jalan, pedestrian dan penghijauan.
2. Pertandaan (Signage) a.
Penempatan signage termasuk papan iklan/ reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan/ dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan keveling, pagar, atau ruang publik.
b.
Untuk penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuk lingkungan/ kawasan tertentu, Kepala Daerah dapat mengatur pembatasa-pembatasan ukuran, bahan, motif, dan lokasi dari signage.
3. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan
III.4
a.
Pencahayaan ruang luar bangunan harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan estetika amenity, dan komponen promosi.
b.
Pencahayaan yang dihasilkan harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari jalan umum
c.
Pencahayaan yang dihasilkan dengan telah menghindari penerangan ruang luar yang berlebihan, silau, visual yang tidak menarik, dan telah memperhatikan aspek operasi dan pemeliharaan.
PENGELOLAAN DAMPAK LAINGKUNGAN 1. Dampak Penting a.
Setiap kegiatan dalam bangunan dan atau lingkungannya yang mengganggu dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku.
b.
Setiap kegiatan dalam bangunan dan atau lingkungannya yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
c.
Kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan adalah bila rencana kegiatan tersebut akan: i. menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan penundang-undangan yang bertaku; ii. menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang diakui, berdasarkan pertimbangan ilmiah; iii. mengakibatkan spesies-spesies yang langka dan atau endemik, dan atau dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terancam punah; atau habitat alaminya mengalami kerusakan;
iv. menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, dan sebagainya) yang telah ditetapkan menunut peraturan perundang-undangan; v. merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi; vi. mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi; vii. mengakibatkan/ menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat, dan atau pemerintah. d.
Kegiatan yang dimaksud pada butir III.3.1.c merupakan kegiatan yang berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
2. Ketentuan Pengelolaan Dampak Lingkungan Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung dan atau lingkungannya yang wajib AMDAL, adalah sesuai Ketentuan pengelolaan Dampak Lingkungan yang berlaku. 3. Ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung dan atau lingkungannya yang harus melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adaiah sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Persyaratan Teknis Pengelolaan Dampak Lingkungan a.
Persyaratan Bangunan i. Untuk mendirikan bangunan yang menurut fungsinya menggunakan menyimpan atau memproduksi bahan peledak dan bahan-bahan lain yang sifatnya mudah meledak, dapat diberikan ijin apabila: (1) Lokasi bangunan terletak di luar lingkungan perumahan atau berjarak tertentu dari jalan umum, jalan kereta api dan bangunan lain di sekitarnya sesuai rekomendasi dinas teknis terkait. (2) Bangunan yang didirikan harus terletak pada jarak tertentu dari batas-batas pekarangan atau bangunan lainnya dalam pekarangan sesuai rekomendasi dinas terkait. (3) Bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut diarahkan ke daerah yang paling aman. ii. Bangunan yang menurut fungsinya menggunakan, menyimpan atau memproduksi bahan radioaktif, racun, mudah terbakar atau bahan lain yang berbahaya, harus dapat menjamin keamanan keselamatan serta kesehatan penghuni dan lingkungannya. iii. Pada bangunan yang menggunakan kaca pantul pada tampak bangunan, sinar yang dipantulkan tidak boleh melebihi 24% dan dengan memnperhatikan tata letak serta orientasi bangunan terhadap matahari.
iv. Bangunan yang menurut fungsinya memerlukan pasokan air bersih dengan debit > 5 l/dt atau > 500 m3/hari dan akan mengambil sumber air tanah dangkal dan atau air tanah dalam (deep well) harus mendapat ijin dari dinas terkait yang bertanggung jawab serta menggunakan hanya untuk keperluan darurat atau alternatif dari sumber utama PDAM. v. Guna pemulihan cadangan air tanah dan mengurangi debit air larian, maka setiap tapak bangunan gedung harus dilengkapi dengan bidang resapan yang ukurannya disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku. vi. Apabila bangunan yang menurut fungsinya akan membangkitkan LHR >= 60 SMP per 1000 ft2 luas lantai, maka rencana teknis sistem jalan akses keluar masuk bangunan gedung harus mendapat ijin dari dinas teknis yang berwenang. b.
Persyaratan Pelaksanaan Konstruksi i. Setiap kegiatan konstruksi yang menimbulkan genangan baru sekitar tapak bangunan harus dilengkapi dengan saluran pengering genangan sementara yang nantinya dapat dibuat permanen dan menjadi bagian sistem drainase yang ada. ii. Setiap kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas umum harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang dioperasikan dan dikendalikan oleh tim pengatur lalu lintas. iii. Penggunaan hammer pile untuk pemancangan pondasi hanya diijinkan bila tidak ada bangunan rumah sakit di sekitarnya, atau tidak ada bangunan rumah yang rawan keretakan. iv. Penggunaan peralatan konstruksi yang diperkirakan menimbulkan keretakan bangunan, sekelilingnya harus dilengkapi dengan kolam peredam getaran. v. Setiap kegiatan pengeringan (dewatering) yang menimbulkan kekeringan sumur penduduk harus memperhitungkan pemberian kompensasi berupa penyediaan air bersih kepada masyarakat selama pelaksanaan kegiatan, atau sampai sumur penduduk pulih seperti semula.
c.
Pembuangan limbah cair dan padat i. Setiap bangunan yang menghasilkan limbah cair dan padat atau buangan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah, harus dilengkapi dengan sarana pengumpulan dan pengolahan limbah sebelum dibuang ke tempat pembuangan yang diijinkan dan atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang. ii. Sarana pongumpulan dan pongolahan air limbah harus dipelihara secara berkala untuk menjamin kualitas effluen yang memenuhi standar baku mutu limbah cair. iii. Sampah yang dikumpulkan di sarana pengumpulan sampah padat harus selalu dikosongkan setiap hari untuk menjamin agar lalat tidak berkembang biak dan mengganggu kesehatan lingkungan bangunan gedung.
5.
Pengelolaan Daerah Bencana a.
Suatu daerah dapat ditetapkan sebagai daerah bencana, daerah Banjir dan yang sejenisnya.
b.
Pada daerah bencana sebagaimana dimaksud pada butir III.3.5.a dapat ditetapkan larangan membangun atau menetapkan tata cara dan persyaratan khusus di dalam membangun, dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan.
c.
Lingkungan bangunan yang mengalami kebakaran dapat ditetapkan sebagai daerah tertutup dalam jangka waktu tertentu, dibatasi, atau dilarang membangun bangunan.
d.
Bangunan-bangunan pada lingkungan bangunan yang mengalami bencana, dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan dapat diperkenankan mengadakan perbaikan darurat, bagi bangunanan yang rusak atau membangun bangunan sementara untuk kebutuhan darurat dalam batas waktu penggunaan tertentu dan dapat dibebaskan dari izin.
e.
Daerah sebagaimana dimaksud pada butir III.3.5.a, dapat ditetapkan sebagai daerah peremajaan kota.
IV. STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG IV. 1 PERSYARATAN STRUKTUR DAN BAHAN 1.
2.
IV.2
Persyaratan Struktur a.
Struktur bangunan yang direncanakan secara umum harus memenuhi persyaratan keamanan (safety) dan kelayakan (serviceability).
b.
Struktur bangunan harus direncanakan dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pada kondisi pembebanan maksimum, keruntuhan yang terjadi menimbulkan kondisi struktur yang masih dapat mengamankan penghuni, harta benda dan masih dapat diperbaiki.
c.
Struktur bangunan harus direncanakan mampu memikul semua beban dan / atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan struktur, termasuk kombinasi pembebanan yang kritis (antara lain: meliputi beban gempa yang mungkin terjadi sesuai zona gempanya), dan beban-beban lainnya yang secara logis dapat terjadi pada struktur.
Persyaratan Bahan a.
Bahan struktur yang digunakan harus sudah memenuhi semua persyaratan keamanan, termasuk keselamatan terhadap lingkungan dan pengguna bangunan, serta sesuai standar teknis (SNI) yang terkait.
b.
Dalam hal bilamana bahan struktur bangunan belum mempunyai SNI maka bahan struktur bangunan tersebut harus memenuhi ketentuan teknis yang sepadan dari negara/ produsen yang bersangkutan.
c.
Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, harus diproses sesuai dengan standar tata cara yang baku untuk keperluan yang dimaksud.
d.
Bahan bangunan prefabrikasi harus dirancang sehingga memiliki sistem hubungan yang baik dan mampu mengembangkan kekuatan bahan-bahan yang dihubungkan, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan/pelaksanaan.
PEMBEBANAN 1
Analisa struktur harus dilakukan untuk memeriksa tanggap struktur terhadap beban - beban yang mungkin bekerja selama umur layan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
2.
Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus sesuai dengan standar teknis yang berlaku, seperti :
IV.3
a.
Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung SNI 1726;
b.
Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung SNI 1727.
STRUKTUR ATAS 1.
Konstruksi beton Perencanaan konstruksi beton harus memenuhi standar-standar teknis yang berlaku, seperti:
2.
a.
Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 2847;
b.
Tata Cara Perencanaan Dinding Struktur Pasangan Blok Beton Berongga Bertulang untuk Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-3430.
c.
Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung, SNI-1728
d.
Tata Cara Perencanaan Beton dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung, SNI -1734.
e.
Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal, SNI-2834
f.
Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton, SNI-3976.
g.
Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan, SNI-3449.
Konstruksi Baja Perencanaan konstruksi baja harus memenuhi standar-standar yang berlaku seperti:
3.
a.
Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung, SNI-1729
b.
Tata cara / pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja.
c.
Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja.
d.
Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi.
Konstruksi Kayu Perencanaan konstruksi kayu harus memenuhi standar-standar teknis yang berlaku. seperti: a.
Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu untuk Bangunan Gedung.
4.
5.
b.
Tata cara/ pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi kayu.
c.
Tata Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Kayu
d.
Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung, SNI-2407.
Konstruksi dengan Bahan dan Teknologi Khusus a.
Perencanaan konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus harus dilaksanakan oleh ahli struktur yang terkait dalam bidang bahan dan teknologi khusus tersebut.
b.
Perencanaan konstruksi dengan memperhatikan standar-standar teknis padanan untuk spesifikasi teknis, tata cara, dan metoda uji bahan dan teknologi khusus tersebut.
Pedoman Spesifik Untuk Tiap Jenis Konstruksi Selain pedoman yang spesifik untuk masing-masing jenis konstruksi, standar teknis lainnya yang terkait dalam perencanean suatu bangunan yang harus dipenuhi, antara lain: a.
Tata Cara Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1735.
b.
Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1736.
c.
Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1745.
d.
Tata Cara Dasar Koordinasi Modular untuk Perancangan Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1963.
e.
Tata Cara Perencanaan dan Perancangan Bangunan Radiologi di Rumah Sakit, SNI-2395.
f.
Tata Cara Perencanaan dan Perancangan Bangunan Kedokteran Nuklir di Rumah Sakit, SNI-2394.
g.
Tata Cara Perancangan Bangunan Sederhana Tahan Angin, SNI-2397.
h.
Tata Cara Pencegahan Rayap pada Pembuatan Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-2404.
i.
Tata Cara Penanggulangan Rayap pada Bangunan Rumah dan Gedung dengan Temmitisida, SNI-2405
IV.4
STRUKTUR BAWAH
1.
2.
Pondasi Langsung a.
Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
b.
Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan korelasi tipikal parameter tanah yang lain.
c.
Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiiki sertifikasi sesuai.
d.
Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang.
Pondasi Dalam a.
Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
b.
Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
c.
Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
d.
Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
e.
Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1 % dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas Bangunan.
IV.5
KEANDALAN STRUKTUR 1.
2.
IV.6
Keselamatan Struktur a.
Keselamatan struktur tergantung pada keandalan struktur tersebut terhadap gaya-gaya yang dipikulnya, beban akibat perilaku manusia maupun beban yang diakibatkan oleh perilaku alam.
b.
Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/ Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung.
c.
Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandaian bangunan gedung, sehingga bangunan gedung selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
d.
Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
Keruntuhan Struktur a.
Keruntuhan sruktur adalah diakibatkan oleh ketidak andalan suatu sistem atau komponen stnuktur untuk memikul beban sendiri, beban yang didukungnya, beban akibat perilaku manusia, dan atau beban yang diakibatkan oleh perilaku alam.
b.
Ketidak andalan struktur akibat beban sendiri dan atau beban yang didukungnya disebabkan oleh karena umur bangunan yang secara teknis telah melebihi umur yang direncanakan, atau karena dilampauinya beban yang harus dipikulnya sesuai rencana sebagai akibat berubahnya fungsi bangunan atau kesalahan dalam pemanfaatannya.
c.
Ketidak andalan struktur akibat beban perilaku alam dan atau manusia dapat diakibatkan oleh adanya kebakaran, gempa, maupun bencana lainnya.
d.
Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/ petunjuk teknis yang berlaku.
DEMOLISI STRUKTUR 1.
Kriteria Demolisi Demolisi struktur dilakukan apabila: a.
Struktur bangunan sudah tidak andal, dan kerusakan struktur sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki karena alasan teknis dan atau
ekonomis, serta dapat membahayakan pengguna bangunan, masyarakat dan lingkungan. b. 2.
Adanya perubahan peruntukan lokasi/fungsi bangunan, dan secara teknis struktur bangunan tidak dapat dimanfaatkan lagi.
Prosedur dan Metoda a. Prosedur, metoda dan rencana demolisi struktur harus memenuhi persyaratan teknis untuk pencegahan korban manusia dan untuk mencegah kerusakan serta dampak lingkungan. b.
Penyusunan prosedur, metoda dan rencana demolisi struktur dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
V. PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN
V.1 SISTEM PROTEKSI PASIF 1. Ketahanan Api dan Stabilitas. a.
Bangunan gedung harus mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga: i. cukup waktu untuk evakuasi penghuni secara aman; ii. cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api; iii. dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
b.
Bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana/ prasarana pengamanan dan pencegahan penyebaran api, terutama pada bangunan klas 2, 3 atau bagian dan bangunan klas 4: i. yang menghubungkan kompartemen api, dan ii. antara bangunan.
c.
Bangunan gedung harus mempunyai bagian atau elemen bangunan yang pada tingkat tertentu akan mempertahankan stabilitas struktural selama kebakaran, yang sesuai dengan: i. fungsi atau penggunaan bangunan; ii. beban api; iii. intensitas kebakaran; iv. tingkat bahaya api; v. ketinggian bangunan; vi. kedekatan dengan bangunan lain; vii sistem proteksi aktif yang dipasang pada bangunan; viii.ukuran setiap kompartemen api; ix intervensi pasukan pemadam kebakaran; dan x. elemen bangunan lainnya.
d.
Ruang perawatan pasien dari bangunan klas 9a harus dilindungi dari penyebaran api dan asap untuk memberi waktu cukup untuk evakuasi yang tertib dalam keadaan darurat.
e.
Bahan dan komponen bangunan harus tahan-penyebaran api, membatasi berkembangnya asap dan panas, serta gas-gas beracun yang mungkin timbul, sampai dengan tingkat tertentu, yang sesuai dengan: i. waktu evakuasi ii. jumlah, mobilitas dan karakteristik penghuni lainnya; iii. fungsi atau penggunaan bangunan; iv. sistem proteksi aktif yang dipasang dalam bangunan.
f.
Dinding luar beton yang dapat runtuh dalam bentuk panel yang utuh (misalnya beton pracetak) harus dirancang sehingga pada kejadian kebakaran dalam bangunan, keruntuhan tersebut dapat dihindari.
g.
Bangunan gedung harus mempunyai elemen bangunan yang pada tingkat tertentu menghindarkan penyebaran api dari peralatan utilitas yang mempunyai pengaruh bahaya api yang tinggi, atau potensial dapat meledak.
h.
Bangunan gedung harus mempunyai elemen bangunan yang pada tingkat tertentu menghindarkan penyebaran api, sehingga peralatan darurat yang tersedia dalam bangunan tetap beroperasi pada jangka waktu yang diperlukan pada waktu terjadi kebakaran.
i.
Setiap elemen bangunan yang disediakan untuk menahan penyebaran api, yaitu pada bukaan, sambungan konstruksi, dan lubang untuk instalasi harus dilindungi sedemikian, sehingga diperoleh tingkat kinerja yang memadai dari elemen tersebut.
j.
Akses ke dan sekeliling bangunan harus disediakan bagi kendaraan dan personil pemadam kebakaran, untuk memudahkan tindakan pasukan pemadam kebakaran secara memadai, sesuai dengan: i. fungsi bangunan, ii. beban api, iii. intensitas kebakaran, iv. tingkat bahaya api, v. sistem proteksi aktif, dan vi. ukuran kompartemen.
2. Tipe Konstruksi Tahan Api. Dikaitkan dengan ketahanannya terhadap api, terdapat 3 (tiga) tipe konstruksi yaitu: a.
Tipe A: Konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuknya adalah tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran pada bangunan minimal 2 (dua) jam. Pada konstruksi ini terdapat dinding pemisah pembentuk kompartemen untok mencegah penjaiaran panas ke ruang-ruang yang bersebelahan di dalam bangunan dan dinding luar untuk mencegah penjalaran api ke dan dari bangunan didekatnya.
b.
Tipe B: Konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuk kompartemen penahanan api mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan dan unsur dinding luarnya mampu menahan penjalaran kebakaran dari luar bangunan selama sekurang kurangnya 1 (satu) jam.
c.
Tipe C: Konstruksi yang terbentuk dari unsur-unsur struktur yang dapat terbakar dan tidak dimaksudkan untuk mampu bertahan terhadap api.
3. Tipe konstruksi yang diwajibkan Minimum tipe konstruksi tahan api dari suatu bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada tabel berikut: Tabel V.1.3 Tipe Konstruksi yang diwajibkan KETINGGIAN (dalam jumlah lantai)
KLAS BANGUNAN
2,3,9 A A B C
4 atau lebih 3 2 1
5,6,7,8 A B C C
4.
Kompartemenisasi dan Pemisahan
a.
Ukuran Kompartemen Ukuran kompartemenisasi dan konstruksi pemisah harus dapat membatasi kobaran api yang potensial, perambatan api dan asap, agar dapat: i. melindungi penghuni yang berada di suatu bagian bangunan terhadap dampak kebakaran yang terjadi ditempat lain di dalam bangunan. ii. mengendalikan kebaran api agar tidak menjelar ke bangunan lain yang berdekatan. iii. menyediakan jalan masuk bagi petugas pemadam kebakaran. Tabel V.1.4 Ukuran maksimum dari kompartemen kebakaran Klasifikasi Bangunan Maksimum luasan lantai
Tipe Konstruksi bangunan Tipe A Tipe B Tipe C 8.000 m2 5.500 m2 3.000 m2
Klas 5 atau 9b Maksimum 48.000 m3 33.500 m3 18.000 m3 volume Maksimum 5.000 m2 3.500 m2 2.000 m2 Klas 6,7,8 atau 9a luasan lantai (kecuali daerah perawatan pasien Maksimum 30.000 m3 21.500 m3 12.000 m3 volume b
Pemberlakuan. i. bagian ini tidak berlaku untuk bangunan klas 1 atau 10, dan
ii. ketentuan pada butir c, d dan e tidak berlaku untuk tempat parkir umum yang dilengkapi dengan sistem sprinkler, tempat parkir tak beratap atau suatu panggung terbuka. c.
Batasan umum luas lantai. i. Ukuran dari setiap kompartemen kebakaran atau atrium bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 harus tidak melebihi luasan lantai maksimum atau volume maksimum seperti ditunjukkan dalam Tabel V.1.4 dan butir f, kecuali seperti yang diijinkan pada butir d. ii. Bagian dari bangunan yang hanya terdiri dari peralatan pendingin udara, ventilasi, atau peralatan Lift, tanki air, atau unit utilitas sejenis dan berada di puncak bangunan, tidak diperhitungkan sebagai luas lantai atau volume dari kompartemen atau atrium iii. Untuk bangunan yang memiliki lubang atrium, maka bagian dari ruang atrium yang dibatasi oleh sisi tepi di sekeliling bukaan pada lantai dasar sampai dengan langit-langit dari lantai tidak diperhitungkan sebagai volume atrium. iv. Bagian bangunan, ruang dalam bangunan yang karena fungsinya mempunyai risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran, harus merupakan suatu kompartemen terhadap penjalaran api, asap dan gas beracun.
d.
Bangunan-bangunan besar yang diisolasi. Ukuran kompartemen pada bangunan dapat melebihi ketentuan dari yang tersebut dalam Tabel v.1.4 bila: i. Bangunan dengan luas tidak melebihi 18.000 m2 dan volumenya tidak melebihi 108.000 m3 dengan ketentuan: (1) bangunan klas 7 atau 8 kurang dari 2 lantai dan terdapat ruang terbuka disekeliling bangunan tersebut, yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada butir 4.e.i yang lebamya tidak kurang dari 18 meter, (2) bangunan klas 5 s.d. 9 yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler serta terdapat jalur kendaraan sekeliling bangunan yang memenuhi ketentuan butir 4.e.ii, atau: ii. Bangunan dengan luasan melebihi 18.000 m2 atau 108.000 m3 dengan sistem sprinkler, dan dikelilingi jalan masuk kendaraan sesuai dengan butir 4.e.ii, dan apabila: (1) ketinggian langit-langit kompartemen tidak lebih dari 12 meter, dilengkapi dengan sistem pembuangan asap atau ventilasi asap dan panas sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku; atau (2) ketinggian langit-langit lebih dari 12 meter, dilengkapi dengan sistem pembuang asap sesuai ketentuan yang berlaku. iii. Bila terdapat lebih dari satu bangunan pada satu kapling, dan (1) setiap bangunan harus memenuhi ketentuan butir i atau ii di atas; (2) bila jarak antara bangunan satu dengan lainnya kurang dari 6 meter, maka seluruhnya dianggap sebagai satu bangunan dan secara bersama harus memenuhi ketentuan butir i, atau ii.
e.
Kebutuhan ruang terbuka dan jalan masuk kendaraan. i. Ruang terbuka yang diperlukan harus: (1) Seluruhnya berada di dalam kapling yang sama kecuali jalan, sungai, atau tempat umum yang berdampingan dengan kapling tersebut, namun berjarak tidak lebih dari 6 meter dengannya;
(2) termasuk jalan masuk kendaraan sesuai ketentuan butir 4.e.ii (3) tidak untuk penyimpanan dan pemrosesan material; dan (4) tidak ada bangunan diatasnya, kecuali untuk gardu jaga dan bangunan penunjang ( seperti gardu listrik dan ruang pompa), yang tidak melanggar batas lebar dari ruang terbuka, tidak menghalangi penanggulangan kebakaran pada bagian manapun dari tepian kapling, atau akan menambah risiko merambatnya api ke bangunan yang berdekatan dengan kapling tersebut. ii. Jalan masuk kendaraan harus: (1) sebagai jalan masuk bagi kendaraan darurat dan lintasan dari jalan umum, (2) lebar bebas minimum 6 meter dan tidak ada bagian yang lebih jauh dari 18 meter terhadap bangunan, serta di atas jalan tersebut tidak boleh dibangun apapun kecuali hanya untuk kendaraan dan pejalan kaki (3) dilengkapi jalan untuk pejalan kaki yang memadai; (4) memiliki kapasitas beban dan tinggi bebas yang memudahkan operasi mobil pemadam kebakaran, dan ; (5) bila terdapat jalan umum yang memenuhi (1) s.d. (4) di atas maka jalan tersebut dapat beriaku sebagai jalan lewatnya kendaraan atau bagian dari padanya.
5.
f.
Pemisahan Pemisahan vertikal pada bukaan di dinding luar, pemisahan oleh dinding tahan api, dan pemisahan pada shaft lift mengikuti syarat teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
g.
Tangga dan Lift pada satu shaft. Tangga dan lift tidak boleh berada pada satu shaft yang sama, bila salah satu tangga atau lift tersebut diwajibkan berada dalam suatu shaft tahan api.
h.
Koridor umum pada bangunan klas 2 dan 3. Pada bangunan klas 2 dan 3, koridor umum yang panjangnya lebih dari 40 meter harus dibagi menjadi bagian yang tidak lebih dari 40 meter dengan dinding yang tahan asap, mengikuti syarat teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
Proteksi Bukaan a.
Seluruh bukaan harus dilindungi, dan lubang utilitas harus diberi penyetop api untuk mencegah merambatnya api serta menjamin pemisahan dan kompartemenisasi bangunan.
b.
Bukaan vertikal pada bangunan yang dipergunakan untuk shaft pipa, shaft ventilasi, dan shaft instalasi listrik harus sepenuhnya tertutup dengan dinding dari bawah sampai atas, dan tertutup pada setiap lantai.
c.
Apabila harus diadakan bukaan pada dinding sebagaimana dimaksud pada butir b, maka bukaan harus dilindungi dengan penutup tahan minimal sama dengan ketahanan api dinding atau lantai.
d.
Sarana dan atau peralatan proteksi seperti penyetop api, damper, dan sebagainya harus memenuhi persyaratan dan dapat dibuktikan melalui pengujian oleh lembaga uji yang diakui dan terakreditasi.
e.
Ketentuan proteksi pada bukaan ini tidak berlaku untuk: i. bangunan-bangunan klas 1 atau klas 10; ii sambungan pengendali, lubang tirai, dan sejenisnya di dinding luar dari konstruksi pasangan, dan sambungan antara panel di dinding luar dari beton pracetak, bila luas lubang/sambungan tersebut tidak lebih luas dari yang diperlukan; iii. lubang ventilasi yang tidak mudah terbakar (non combustible ventilators), bila luas penampang masing-masing tak melebihi 45.000 mm2, dan jarak antara lubang ventilasi tak kurang dari 2 m pada dinding yang sama.
f.
Proteksi Bukaan Pada Dinding Luar. Bukaan pada dinding luar yang perlu memiliki TKA harus: i. berjarak dari suatu obyek sumber api tidak kurang dari: (1) 1 m pada bangunan dengan 1 (satu) lantai; atau (2) 1,5 m pada bangunan dengan lebih dari 1 (satu) lantai; dan ii. bila bukaan di dinding luar tersebut terhadap suatu sumber api terletak kurang dari: (1) 3 m dari batas belakang persil bangunan; atau (2) 6 m dari sempadan jalan yang membatasi persil, dan tidak berada pada atau dekat dengan lantai dasar bangunan; atau (3) 6 m dari bangunan lain pada persil yang sama, yang bukan dari klas 10, maka harus dilindungi sesuai dengan ketentuan butir h, dan bila digunakan sprinkler pembasah-dinding maka sprinkler tersebut harus ditempatkan di bagian luar bangunan, dan iii. bila bukaan tersebut wajib dilindungi sesuai dengan butir ii, maka tidak boleh menempati lebih dari 1/3 luas dinding luar dari lantai dimana bukaan tersebut berada, kecuali bila bukaan-bukaan tersebut pada bangunan klas 9b dan diberlakukan seperti bangunan panggung terbuka.
g.
Pemisahan Bukaan Pada Kompartemen Kebakaran. Kecuali bila dilindungi sesuai ketentuan tersebut pada butir 9, jarak antara bukaan pada dinding luar pada kompartemen kebakaran harus tidak kurang dari yang tercantum pada Tabel V.1.5. Tabel V.1.5 JARAK ANTARA BUKAAN PADA KOMPARTEMEN KEBAKARAN YANG BERBEDA
Sudut Terhadap Dinding 0° (dinding-dinding saling berhadapan) Lebih dari 0° s.d. 45° Lebih dari 45° s.d. 90° Lebih darii 90° s.d. 135° Lebih dari 134° s.d kurang dari 180° 180° atau lebih
Jarak Minimal Antara Bukaan 6m 5m 4m 3m 2m nol
h.
Metoda Proteksi Yang Diperbolehkan. i.
Bila diperlukan proteksi, maka jalan masuk, jendela dan bukaan lainnya harus dilindungi sebagai berikut: (1) Jalan masuk/pintu : sprinkler pembasah dinding dalam atau luar sesuai keperluan, atau memasang pintu kebakaran dengan TKA -/60/30 (dapat menutup sendiri secara otomatis); (2) Jendela: sprinkler pembasah dinding dalam atau luar sesuai keperluan, atau jendela kebakaran dengan TKA -/60/- (menutup otomatis atau secara tetap dipasang pada posisi tertutup), atau memasang penutup api otomatis dengan TKA -/60/(3) Bukaan-bukaan lain: sprinkler pembasah dinding dalam atau luar sesuai keperluan, atau konstruksi dengan TKA tidak kurang dari-/60/-.
ii.
Pintu, jendela, dan penutup kebakaran harus memenuhi ketentuan butir i di atas dan standar teknis yang berlaku.
V.2 SISTEM PROTEKSI AKTIF 1.
Sistem Pemadam Kebakaran a.
Hidran kebakaran. i. Sistem hidran harus dipasang pada bangunan: (1) yang memiliki luas lantai total lebih dari 500 m2, dan (2) terdapat regu pemadam kebakaran. ii. Sistem hidran kebakaran, (1) harus dipasang sesuai dengan standar yang berlaku, SNI 1745; dan (2) hidran dalam bangunan harus melayani hanya di lantai hidran tersebut ditempatkan, kecuali pada satuan peruntukan bangunan, di mana: (a) bangunan klas 2 atau klas 3 atau sebagian klas 4, dilayani oleh hidran tunggal yang ditempatkan pada lantai dimana ada jalur keluar, atau (b) bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 yang berlantai tidak lebih dari 2 (dua), dilayani oleh hidran tunggal yang ditempatkan pada lantai dimana ada jalur keluar, asalkan hidran dapat menjangkau seluruh satuan peruntukan bangunan. (3) bila dilengkapi dengan pompa kebakaran harus terdiri dari: (a) 2 (dua) pompa, yang sekurang-kurangnya satu pompa digerakkan oleh motor bakar atau motor listrik yang dicatu dari daya generator darurat, (b) 2 (dua) pompa yang digerakkan oleh motor listrik yang dihubungkan dengan sumber tenaga yang terpisah satu sama lain, (4) bila pompa kebakaran dihubungkan dengan jaringan pasokan air dan dipasang pada bangunan dengan ketinggian efektif kurang dari 25 m, satu pompa digerakkan oleh: (a) motor-bakar, atau (b) motor listrik yang dicatu dari generator darurat, atau
(5)
(6)
(7)
b.
(c) motor listrik yang dihubungkan pada sumber tenaga yang terpisah satu sama lain melalui fasilitas pemindah daya otomatis; pemasangan pompa kebakarannya dalam bangunan harus pada tempat yang: (a) mempunyai jelur keluar ke jalan atau ruang terbuka, atau (b) jika bangunan tidak dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler sesuai ketentuan yang berlaku, tempat pompa harus terpisah dari bangunan, dan dengan konstruksi yang mempunysi TKA tidak kurang dari yang dipersyaratkan bagi suatu dinding tahan api untuk klasifikasi bangunannya; untuk pompa yang ditempatkan di luar bangunan, maka bangunan rumah pompa tersebut harus jelas terlihat, tahan cuaca, mempunyai jalur keluar langsung ke jalan atau ruang terbuka, dan jika dalam jarak 6 m dari bangunan, maka dinding rumah pompa dan bagian dinding luar yang berjarak 2 m dari samping rumah pompa dan 3 m di atas rumah pompa, atau dinding antara bangunan dan rumah pompa yang berjarak 2 m dari sisi rurnah pompa dan 3 m di atas rumah pompa harus mempunyai TKA tidak kurang dari yang dipersyaratkan untuk dinding tahan api sesuai klas bangunannya. bila sistem pasokan air mengambil air dari sumber statis, maka harus disediakan sambungan yang cocok dan jalan masuk kendaraan pemadam kebakaran untuk memudahkan petugas pemadam kebakaran memompa air dari sumber tersebut dan harus disediakan sambungan yang berdekatan dengan lokasi tersebut untuk meningkatkan tekanan air dalam sistem gedung, serta harus dirancang untuk memenuhi tekanan dan laju aliran yang disyaratkan untuk operasi petugas pemadam kebakaran.
Hose Reel i. Sistem Hose Reel harus disediakan: (1) untuk melayani seluruh bangunan, dimana satu atau lebih hidran dalam dipasang, atau: (2) bila hidran dalam tidak dipasang, untuk melayani setiap kompartemen kebakaran dengan luas lantai lebih dari 500 m2 dan untuk maksud butir ini, satu unit hunian bangunan klas 2 atau klas 3 atau sebagian bangunan klas 4, dipertimbangkan sebagai kompartemen kebakaran. ii. Sistem Hose Reel, harus: (1) dipasang sesuai dengan standar yang berlaku. (2) melayani hanya lantai dimana alat ini ditempatkan, kecuali pada satu unit hunian, (a) pada bangunan klas 2 atau klas 3 atau sebagian Klas 4 dilayani oleh Hose Reel tunggal yang ditempatkan pada jalur keluar dari unit hunian tersebut, dan (b) pada bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 yang tidak lebih dari 2 (dua) lantai, dilayani oleh Hose Reei tunggal yang ditempatkan pada jalur keluar dari satu unit hunian tersebut dengan syarat Hose Reel melayani seluruh unit hunian.
(3) (4)
(5)
(6)
c.
Memiliki slang kebakaran yang harus diletakkan sedemikian rupa untuk menghindari partisi atau penghalang di dalam mencapai setiap bagian lantai dari tingkat yang bersangkutan Hose reel yang dipasang mengikuti butir (3) diatas ditempatkan: (a) di luar bangunan, atau (b) di dalam bangunan sekitar 4 m dari pintu keluar, atau (c) di dalam bangunan berdekatan dengan hidran dalam (selain hidran yang dipasang di pintu keluar yang diisolasi tahan api); atau (d) kombinasi (a), (b), dan (c), sehingga hose tidak perlu melintasi pintu keluar masuk yang dilengkapi dengan pintu kebakaran atau pintu asap. Bila dihubungkan dengan meteran air, maka: (a) dipelihara kebutuhan kecepatan aliran dari hose reel; (b) diameter pipa dari meteran air atau instalasi PAM berdiameter tidak kurang dari 25 mm; (c) jaringan pipa memenuhi syarat pembagian pasokan air; (d) tiap katup yang mengatur aliran air dari sumber air utama ke Hose Reel harus dijaga pada posisi terbuka oleh pengunci dari logam. Bila dipasok oleh sumber air utama dengan diameter nominal lebih besar dari 25 mm dan yang dihubungkan dengan sumber air untuk hidran, sebuah katup yang memenuhi butir 5.d harus dipasang pada sambungan ke saluran utama.
Sistem Sprinkler i. Sistem sprinkler harus dipasang pada bangunan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel V.2.1 Persyaratan Pemakaian Sprinkler Jenis bangunan
Semua klas bangunan: 1. Termasuk lapangan parkir terbuka dalam bangunan campuran, 2. Tidak termasuk lapangan parkir terbuka, yang merupakan bangunan terpisah Bangunan pertokoan (kbs 6). Bangunan Rumah Sakit. Ruang Pertemuan Umum, Ruang Pertunjukan, Teater. Konstruksi Atrium.
Kapan Sprinkler diperlukan:
Pada bangunan yang tinggi efektifnya lebih dari 25 m Dalam kompartemenisasi dengan salah satu ketentuan berikut: (a) luas lantai lebih dari 3.500 m2. (b) volume ruangan lebih dari 21.000 m3. Lebih dari 2 (dua) lantai. Luas panggung dan belakang panggung lebih dari 200 m Tiap bangunan beratrium Untuk memperoleh ukuran kompartemen
yang lebih besar: (a) bangunan klas 5 - 9 dengan luas maksimum 18.000 m2 den volume Bangunan berukuran begar den terpisah. 108.000 m3. (b) semua bangunan dengan luas lantai lebih besar dari 18.000 m2 dan volume 108.000 m3. Ruang parkir, selain nuang parkir terbuka Bila menampung lebih dari 40 kendaraan. Pada kompartemen, dengan salah satu dari Bangunan dengan risiko bahaya kebakaran 2(dua) persyaratan : 2 (dua) persyaratan berikut: (a) Luas lantai melebihi 2.000 m2. amat tinggi. ·) (b) Volume lebih dari 12.000 m3. *) Jenis bangunan dengan resiko bahaya kebakaran tinggi sesuai standar teknis yang berlaku. ii.
Sistem sprinkler harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Standar perancangan dan pemasangan sprinkler otomatis sesuai standar teknis yang berlaku, SNI-3989. (2) Bangunan bersprinkler. Tanpa mengurangi ketentuan atau standar yang berlaku bangunan atau bagian bangunan dianggap bersprinkler, jika: (a) sprinkler terpasang diselunuh bangunan, atau: (b) dalam hal sebagian bangunan: (i) sebagian bangunan dipasang sprinkler dan diberi kompartemen kebakaran pada bagian yang tanpa sprinkler, dan (ii) setiap bukaan pada konstruksi pemisah antara bagian ter-sprinkler dan bagian tak ter-sprinker diproteksi sesuai ketentuan proteksi pada bukaan (3) Katup kontrol sprinkler. Katup kontrol sprinkler harus ditempatkan dalam suatu ruang yang aman atau ruang tertutup yang berhubungan langsung ke jalan atau ruang terbuka. (4) Pasokan air. Tanpa mengurangi ketentuan dalam standar teknis yang berlaku mengenai sprinkler, pasokan air untuk sistem sprinkler harus memperhatikan tinggi efektif bangunan, luar bangunan yang diisyaratkan menggunakan sprinkler, dan klasifikas bangunan sesuai standar teknis yang berlaku. (5) Sambungan dengan peralatan alarm lainnya. Sistem sprinkler harus disambung atau dihubungkan ke dan dapat mengaktifkan: (a) setiap peringatan darurat dan sistem komunikasi intema yang disyaratkan; atau (b) sistem pengeras suara atau peralatan lainnya yang dapat didengar bila peringatan darurat dan sistem komunikas intemal tidak disyaratkan,
(6) Peralatan anti gangguan (Anti Tamper). Untuk sistem sprinkler yang dipasang di teater, ruang pertemuan umum atau semacamnya, maka pada tiap katup yang berfungsi mengendalikan sprinkler didaerah panggung harus dipasang peralatan anti gangguan yang dihubungkan ke panel pemantau. 7) Sistem sprinkler di ruang parkir. Sistem sprinkler yang dipasang pada ruang parkir pada bangunan multi-klas, harus: (a) berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan sistem sprinkler di bagian bangunan lainnya. (b) bila berhubungan dengan sistem sprinkler yang melindungi bagian bangunan bukan ruang parkir, harus dirancang sehingga sistem sprinkler yang melindungi bagian bukan nuang parkir dapat diisolasi dengan tanpa mengganggu aliran air, ataupun mempengaruhi efektivitas operasi sprinkler yang melindungi ruang parkir. d.
2.
Pemadam Api Ringan (PAR) i. PAR yang jenisnya sesuai kebutuhan harus dipasang diseluruh bangunan, kecuali di dalam unit hunian bangunan klas 2 atau klas 3 atau sebagian bangunan klas 4, yang memungkinkan dilakukannya pemadaman awal efektip terhadap kebakaran oleh penghuni bangunan. ii. PAR memenuhi butir i, jika: (1) Disediakan dengan mengikuti standar teknis yang berlaku, SNI-3987 kecuali PAR jenis air yang tidak perlu dipasang di dalam bangunan atau bagian bangunan yang dilayani oleh Hose Reel, dan (2) PAR dari jenis bukan klas A harus ditempatkan pada lokasi yang dapat menjangkau lokasi yang mengandung jenis bahaya yang harus diatasi.
Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran a. Sistem deteksi dan alarm kebakaran otomatis harus dipasang di: i. bangunan klas 1b; dengan ii. bangunan klas 2 dengan persyaratan khusus; iii. bangunan klas 3 yang menampung lebih dari 20 penghuni yang digunakan sebagai: (1) bagian hunian dari bangunan sekolah; atau (2) akomodasi bagi lanjut usia, anak-anak atau orang cacat; dan iv. bangunan klas 9a. b. Spesifikasi Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran. i. Perancangan dan pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran harus memenuhi standar teknis yang berlaku, SNI-3985. ii. Sistem deteksi kebakaran dan sistem alarm otomatis harus dihubungkan dan mengaktifkan: (1) sistem peringatan keadaan darurat dan sistem komunikasi internal sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Bab VIII; atau (2) bila sistem peringatan darurat dan sistem komunikasi intemal tidak dipersyaratkan, maka dapat dihubungkan dengan sistem pengeras suara, alarm pengindera asap ataupun peralatan untuk peringatan
c.
d.
3.
lainnya yang dapat didengar dan yang ditempatkan disetiap lantai sesuai ketentuan yang berlaku. Penempatan Alat Pendeteksi Asap. i. dipasang dengan permukaan menghadap ke bawah dan di luar saluran unit pengkondisian udara, atau menggunakan sistem point sampling yang mempunyai derajat kepekaan maksimum 0,5 % smoke obscuration/m; ii. ditempatkan pada lokasi berkumpulnya asap panas dengan mempertimbangkan geometri langit-langit dan efeknya pada lintasan perpindahan asap; iii. ditempatkan kurang dari 1,50 meter jaraknya dari pintu kebakaran; dan iv. dipilih tipe foto-elektrik, jika dipasang di dalam saluran udara (ducts) atau udara yang terkontaminasi partikel debu dengan ukuran kurang dari 1 µm, dan bila terdapat partikel jenis lainnya harus menggunakan detektor tipe ionisasi. : Batas Ambang. i. Sistem sampling harus memenuhi Ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, dan Pemeriksaan Alat Deteksi dan Alarm Kebakaran Otomatis. ii. Penetapan batas ambang alarm bagi sistem detektor harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu: (1) ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Perencanaan Ventilasi Mekanik dan Pengkondisian Udara dalam Bangunan Gedung; dan (2) ketentuan yang berlaku tentang Spesifikasi Alat Pendeteksi dan Alarm Kebakaran otomatis pada Bangunan Gedung.
Pengendalian Asap Kebakaran a.
b.
Ketentuan pengendalian asap ini tidak berlaku untuk: i. bangunan klas 1 atau 10; dan ii. setiap ruangan yang tidak digunakan oleh penghuni untuk waktu yang cukup lama, seperti gudang dengan luas lantai 30 m2, ruang kompartemen sanitasi, ruang tanaman atau sejenisnya; dan iii. ruang parkir terbuka atau panggung terbuka. Persyaratan umum i. Pada saat terjadi kebakaran, setiap rute evakuasi harus dijaga dengan ketinggian asap sekurang-kurangnya 2.10 m di atas level lantai, sehingga (1) temperatur ruang tidak membahayakan manusia; (2) tingkat penglihatan memungkinkan diketahui rute evakuasinya, (3) tingkat racun asap yang timbul tidak membahayakan manusia, untuk selama tenggang waktu sampai dengan seluruh penghuni dapat terevakuasi dari bangunan. ii. Perioda tenggang waktu harus memperhitungkan keadaan bangunan dan mobilitas manusia. iii. Rute evakuasi merupakan jarak lintasan menerus perjalanan evakoasi/ penyelamatan dari suatu tempat (seperti pintu/ jalan keluar, ramp dan jalur sirkulasi yang terisolasi dari kebakaran serta koridor umum) pada setiap bagian bangunan, termasuk didalam satuan numah hunian bangunan klas 2 atau 3 atau sebagian klas 4, sampai ke jalan atau ruang terbuka bebas.
iv.
v. vi.
4.
Pada sistem pengkondisian udara terpusat yang memutar udara untuk lebih dari satu ruangan kompartemen kebakaran: (1) pada bangunan yang termasuk dalam butir v, harus: (a) beroparasi seperti sistem pengendali asap; atau (b) diatur sehingga pada kondisi kebakaran, setiap bagian yang menyebabkan penyebaran asap yang serius antar kompartemen; (2) pada bangunan yang termasuk dalam butir vi, harus: (a) beroperasi seperti sistem pengendali asap sesuai ketentuan, bersama-sama dengan kelengkapan pengendalian asap lainnya yang dipasang untuk memenuhi ketentuan pada Tabel V.2.3., atau ketentuan pada butir b; atau (b) diatur sehingga pada kondisi kebakaran, sistem tidak mengganggu beroperasinya peralatan pengendalian asap yang dipasang untuk memenuhi ketentuan pada Tabel V.2.3., atau ketentuan pada butir b, dan tidak mensirkulasikan asap diantara kompartemen kebakaran. Untuk keperluan ketentuan ini, setiap hunian tunggal pada bangunan klas 2 atau 3 harus diberlakukan sebagai kompartemen terpisah. Untuk sistem pengatur udara lainnya, dan tidak membentuk bagian sistem pengendali asap harus memenuhi ketentuan standar yang berlaku. Berkaitan dengan butir c berikut tentang Persyaratan Untuk Bahaya Khusus, bila suatu bangunan tidak termasuk dalam Tabel V.2.3 pada lampiran persyaratan teknis ini maka harus memenuhi ketentuan i, dan persyaratan lain dari pedoman teknis ini.
c.
Persyaratan untuk bahaya khusus Upaya tambahan dalam pengendalian bahaya asap mungkin dipersyaratkan bilamana berkaitan dengan: i. tata letak bangunan; ii sifat penggunaan bangunan; iii. sifat dan jumlah bahan yang disimpan, ditaruh atau dipakai di dalam bangunan.
d.
Ketentuan lebih teknis dalam pengendalian asap kebakaran untuk setiap klas bangunan mengikuti petunjuk dan standar teknis yang berlaku.
Pusat Pengendali Kebakaran a.
Kegunaan dan sarana yang ada di Pusat Pengendali Kebakaran adalah: i. sebuah ruang untuk pengendalian dan pengarahan selama berlangsungnya operasi penanggulangan kebakaran atau penanganan kondisi darurat lainnya; ii. dilengkapi sarana alat pengendali, panel kontrol, telepon, meubel, peralatan dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penanganan kondisi kebakaran; iii. tidak digunakan bagi keperluan lain, selain: (1) kegiatan pengendalian kebakaran; dan (2) kegiatan lain yang berkaitan dengan unsur keselamatan atau keamanan bagi penghuni bangunan.
b.
Konstruksi. Ruang Pusat Pengendaii Kebakaran pada bangunan gedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50 meter harus merupakan ruang terpisah, dimana:
i.
konstruksi penutupnya dari beton, dinding atau sejenisnya mempunyai kekokohan yang cukup terhadap keruntuhan akibat kebakaran dan dengan nilai TKA tidak kurang dari 120/120/120; ii. bahan lapis penutup, pembungkus atau sejenisnya harus memenuhi persyaratan terhadap kebakaran; iii. peralatan utilitas, pipa, saluran udara dan sejenisnya, yang tidak diperlukan untuk berfungsinya nuang pengendali, tidak boleh lewat ruang tersebut; iv. bukaan pada dinding, lantai atau langit-langit yang memisahkan ruang pengendali dengan ruang dalam bangunan dibatasi hanya untuk pintu, ventilasi dan lubang perawatan lainnya, yang khusus untuk melayani fungsi ruang pengendali tersebut. c.
Proteksi pada bukaan. Setiap bukaan pada ruang pengendali kebakaran, seperti pada lantai, langit-langit dan dinding dalam, untuk jendela, pintu, ventilasi, saluran, dan sejenisnya harus mengikuti syarat teknis proteksi bukaan pada Bab V.1.5
d.
Pintu Keluar. i. Pintu yang menuju ruang pengendali harus membuka ke arah dalam ruang tersebut, dapat dikunci dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga orang yang menggunakan rute evakuasi dari dalam bangunan tidak menghalangi atau menutupi jalan masuk ke ruang pengendali tersebut. ii. Ruang pengendali haruslah dapat dimasuki dari (2) dua arah (1) arah pintu masuk di depan bangunan; dan (2) arah langsung dari tempat umum atau melalui jalan terusan yang dilindungi terhadap api, yang menuju ke tempat umum dan mempunyai nilai TKA tidak kurang dari -/120/30.
e.
Ukuran dan sarana. i. Ruang pengendali kebakaran harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya: (1). Panel indikator kebakaran, sakelar kontrol dan indikator visual yang diperlukan untuk semua pompa kebakaran, kipas pengendali asap, dan peralatan pengamanan kebakaran lainnya yang dipasang di dalam bangunan; (2) telepon sambungan langsung, (3) sebuah papan tulis dan sebush papan tempel (pin-up board) berukuran cukup; dan (4) sebuah meja berukuran cukup untuk menggelar gambar dan rencana taktis yang disebutkan dalam (5); dan (5) rencana taktis penanggulangan kebakaran. ii. Sebagai tambahan, di ruang pengendali dapat disediakan: (1) Panel pengendali utama, panel indikator lif, sakelar pengendali jarak jauh untuk gas atau catu daya listrik, genset darurat; dan (2) sistem keamanan bangunan, sistem pengamatan, dan sistem manajemen, jika dikehendaki terpisah total dari sistem lainnya.
iii. Ruang pengendali harus: (1) mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10 m2, dan salah satu panjangnya dari sisi bagian dalam tidak kurang dari 2,50 m;
(2) jika hanya menampung peralatan minimum, luas lantai bersih tidak kurang dari 8 m dan luas ruang bebas di depan panel indikator tidak kurang dari 1,50 m2, (3) jika dipasang peralatan tambahan, luas lantai bersih daerah tambahan adalah 2 m2 untuk setiap penambahan alat, ruang bebas di depan panel indikator tidak kurang dari 1,50 m2 dan ruang untuk tiap rute evakuasi penyelamatan dari ruang pengendali ke ruang lainnya harus disediakan sebagai tambahan persyaratan (2) dan (3) diatas. f.
Ventilasi dan pemasok daya. Ruang pengendali harus diberi ventilasi dengan cara: i. ventilasi alami dari jendela atau pintu pada dinding luar bangunan yang membuka langsung ke ruang pengendali; atau ii. Sistem udara bertekanan yang hanya melayani ruang pengendali, dan (1) dipasang sesuai ketentuan yang berlaku seperti untuk tangga kebakaran yang dilindungi; (2) beroperasi otomatis melalui aktivitas sistem alarm atau sistem sprinkler yang dipasang pada bangunan; (3) mengalirkan udara segar ke ruangan tidak kurang dari 30 kali pertukaran udara perjamnya pada waktu sistem beroperasi dengan dan salah satu pintu ruangan terbuka; (4) mempunyai kipas, motor dan pipa-pipa saluran udara yang membentuk bagian dari sistem, tetapi tidak berada di dalam ruang pengendali dan diproteksi oleh dinding yang mempunyai TKA tidak lebih kecil dari 120/120/120; (5) mempunyai catu daya listrik ke ruang pengendali atau peralatan penting bagi beroperasinya ruang pengendali.
g.
Pencahayaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku harus dipasang dalam ruang pusat pengendali, dan tingkat iluminasi diatas meja kerja tak kurang dari 400 Lux.
h.
Beberapa peralatan seperti Motor bakar, pompa pengendali sprinkler, pemipaan dan sambungan-sambungan pipa tidak boleh dipasang dalam ruang pengendali, tetapi boleh dipasang di ruangan-ruangan yang dapat di capai dari ruang pengendali tersebut.
i.
Tingkat suara (ambient) dalam ruang pengendali kebakaran yang diukur pada saat semua peralatan penanggulangan kebakaran beroperasi ketika kondisi darurat berlangsung tidak melebihi 65 dbA bila ditentukan berdasarkan ketentuan tingkat kebisingan didalam bangunan.
VI. SARANA JALAN MASUK DAN KELUAR
VI.1 FUNGSI DAN PERSYARATAN KINERJA 1.
Fungsi a. Melengkapi bangunan dengan akses yang layak, aman, nyaman, dan memadai bagi semua orang. b. Melengkapi bangunan dengan sarana evakuasi yang memungkinkan penghuni punya waktu untuk menyelamatkan diri dengan aman tanpa meraskan keadaan darurat. c. Fungsi tersebut pada butir b di atas tidak berlaku untuk unit hunian tunggal pada bangunan klas 2, 3, atau 4.
2.
Persyaratan kinerja: a. Akses ke dan di dalam bangunan harus tersedia yang memungkinkan pergerakan manusia secara aman, nyaman dan memadai. b. Agar manusia dapat bergerak dengan aman ke dan di dalam bangunan maka bangunan harus mempunyai antara lain: i. Kemiringan permukaan lantai harus aman bagi pejalan kaki. ii. Setiap pintu dibuat agar penghuni mudah mencapai akses keluar dan menghindari risiko terjebak di dalam bangunan. iii. Setiap tangga dan ramp memiliki: (1) Permukaan lantai tidak licin pada ramp, injakan dan akhiran injakan tangga. (2) Pegangan rambat (handrails) yang memadai untuk membantu kestabilan pemakai tangga/ramp (3) Lantai bordes yang memadai uniuk menghindari keletihan (4) Pintu di lantai bordes sedemikian hingga pintu tersebut tidak menjadi rintangan. (5) Tangga yang memadai untuk menampung volume dan frekwensi penggunaan. c. Pada area dimana orang bisa jatuh dari ketinggian 1m atau lebih dari lantai/atap/melalui bukaan pada dinding luar bangunan, atau karena perbedaan tinggi lantai dalam bangunan, harus dibuatkan penghalang yang: i. menerus sepanjang area yang berbahaya. ii. tinggi disesuaikan dengan risiko orang tanpa disengaja jatuh dari lantai /atap. iii. mampu menjaga lintasan anak-anak. iv. Kuat dan kokoh menahan pengaruh orang yang menabrak, dan tekanan orang pada penghalang tersebut. d. Butir c tersebut di atas tidak berlaku bila penghalang tersebut digunakan untuk panggung, tempat bongkar muat barang dan sejenisnya. e. Butir c tersebut tidak berlaku juga untuk: i. tangga/ramp yang diisolasi terhadap kebakaran dan area lain untuk tujuan darurat, kecuali tangga/ramp di luar bangunan. ii. bangunan klas 7 (kecuali tempat parkir mobil) dan klas 8.
f.
Jumlah, lokasi dan dimensi pintu keluar yang tersedia pada bangunan disediakan agar penghuni dapat menyelamatkan diri dengan aman, sesuai dengan: i. Jarak tempuh ii. Jumlah, mobilitas dan karakter penghuni. iii. Fungsi bangunan iv. Tinggi bangunan
g.
Jalan keluar harus diisolasi terhadap kebakaran dan sesuai dengan: i. Jumlah lantai yang dihubungkan dengan pintu tersebut ii. Sistem kebakaran yang dipasang dalam bangunan iii. Fungsi bangunan iv. Intervensi pasukan pemadam kebakaran
h.
Agar penghuni dapat keluar dengan aman dari bangunan, dimensi jelur lintasan menuju ke pintu keluar harus sesuai dengan . i. Jumlah, mobilitas dan karakter lain dan penghuni ii. Fungsi bangunan
i.
Butir h tersebut di atas tidak berlaku di dalam unit hunian tunggal pada bangunan klas 2, 3 dan 4.
VI.2 KETENTUAN JALAN KELUAR 1.
Persyaratan Keamanan a. Tangga, ramp dan lorong (gang) harus aman bagi lalu lintas pengguna bangunan. b. Tangga, ramp, lantai, balkon, dan atap yang dapat dicapai oleh manusia harus mempunyai dinding pembatas, balustrade atau penghalang lainya yang untuk melindungi pengguna bangunan terhadap risiko jatuh . c. Ramp kendaraan dan lantai yang dapat dilewati kendaraan harus mempunyai pembatas pinggir atau penghalang lainnya untuk melindungi pejalan kaki dan struktur bangunannya.
2
Kebutuhan Jalan Keluar a. Semua bangunan : Setiap bangunan harus mempunyai sedikitnya 1 jalan keluar dari setiap lantainya. b Bangunan klas 2 s.d. 8: Minimal harus tersedia 2 jalan ke!uar pada setiap lapis lantainya apabila tinggi efektif bangunannya lebih dari 25 m c. Basement: Minimal harus tersedia 2 jalan keluar pada lapis lantai manapun, bila jalan keluar dari lapis lantai di dalam bangunan dimaksud naik lebih dari 1,5 m, kecuali: i. luas lapis lantainya tak lebih dari 50 m2, dan ii. jarak tempuh dari titik manapun pada lantai dimaksud ke suatu jalan keluar tunggal tak lebih dari 20 m. d. Bangunan klas 9: Minimal harus tersedia 2 jalan keluar pada: i. setiap lapis lantai bila bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 6,atau yang ketinggian efektifnya lebih dari 25 m. ii. setiap lapis lantai termasuk area perawatan pasien pada bangunan klas 9a.
iii. setiap lapis lantai pada bangunan klas 9b yang digunakan sebagai pusat asuhan balita. iv. setiap lapis lantai pada bangunan sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama dengan ketinggian 2 lantai atau lebih. v. setiap lapis lantai atau mesanin yang dapat menampung lebih dari 50 orang sesuai fungsinya. e.
Area perawatan pasien: Pada bangunan klas 9a sedikitnya harus ada 1 jalan keluar dari setiap bagian pada lapis lantai yang telah disekat menjadi kompartemen tahan api.
f.
Panggung terbuka: Pada panggung terbuka dan menampung lebih dari 1 deret tempat duduk, setiap deret harus mempunyai minimal 2 tangga atau ramp, masing-masing merupakan bagian jelur lintasan ke minimal 2 buah jalan keluar.
g.
Akses ke jalan keluar: Tanpa harus melalui hunian tunggal lainnya, setiap penghuni pada lapis lantai atau bagian lapis lantai bangunan harus dapat mencapai ke: i. 1 jalan keluar, atau ii. sedikitnya 2 jalan keluar, bila 2 atau lebih jalan keluar diwajibkan.
3.
Jalan keluar yang diisolasi terhadap kebakaran a. Bangunan klas 2 dan 3: Setiap jalan keluar harus diisolasi terhadap kebakaran, kecuali jalan tersebut menghubungkan tidak lebih dari: i. 3 lapis lantai berurutan dalam suatu bangunan klas 2, atau ii. 2 lapis lantai berurutan dalam suatu bangunan klas 3, dan termasuk 1 lapis lantai tambahan bila digunakan sebagai tempat menyimpan kendaraan bermotor atau tempat pelengkap lainnya. b. Bangunan kelas 5 s.d. 9 : Setiap jalan keluar harus diisolasi terhadap bahaya kebakaran kecuali: i. pada bangunan klas 9a: tidak menghubungkan lebih dari 2 lapis lantai secara berurutan pada suatu tempat, selain area perawatan pasien; ii. merupakan bagian dari tribun penonton terbuka; iii. tidak menghubungkan lebih dari 2 lapis lantai secara berurutan, bila bangunan tersebut mempunyai sistem sprinkler yang menyeluruh.
4.
Jarak jalur menuju pintu keluar a. Bangunan klas 2 dan 3 i. Pintu masuk dari setiap hunian tunggal harus berjarak tidak lebih dari: (1) 6 m dari jalan keluar atau dari tempat dengan jalur yang berbeda arah menuju ke 2 pintu keluar tersedia, atau (2) 20 m dari pintu keluar tunggal pada lapis lantai yang merupakan jalan keluar ke jalan atau ke ruang terbuka. ii. Setiap tempat dalam ruangan yang bukan pada unit hunian tunggal, harus kurang dari 20 m dari pintu keluar atau tempat jalur dua arah menuju ke 2 pintu keluar tersedia. b.
Bagian bangunan klas 4: Pintu masuk harus tidak lebih dari 6 m dari pintu keluar, atau dari tempat dengan jalur dua arah menuju ke 2 pintu keluar tersedia.
c.
Bangunan klas 5 s.d. 9: Terkena aturan butir d, e, f, dan: i. Setiap tempat harus berjarak tidak lebih 20 m dari pintu keluar, atau tempat dengan jalur dua arah menuju ke 2 pintu keluar tersedia, jika jarak maksimum ke salah satu pintu keluar tersebut tidak melebihi 40 m, dan ii. Pada bangunan klas 5 atau 6, jarsk ke pintu keluar tunggal pada lapis lantai yang merupakan akses ke jalan atau ke ruang terbuka dapat diperpanjang sampai 30 m.
d.
Bangunan klas 9a: Area perawatan pasien pada bangunan klas 9a. i. Setiap tempat pada lantai harus berjarak tidak lebih 12 m dari tempat dengan jalur dua arah menuju ke 2 pintu keluar yang dipersyaratkan tersedia. ii. Jarak maksimum dari satu tempat ke salah satu dari pintu keluar tersebut tidak lebih dari 30 m.
e.
Panggung Terbuka: Jarak jalur lintasan menuju ke pintu keluar pada bangunan klas 9b yang dipakai sebagai panggung terbuka harus tidak lebih dari 60 m.
f.
Gedung Pertemuan: Pada bangunan klas 9b selain gedung sekolah atau pusat asuhan balita, jarak ke salah satu pintu keluar dimungkinkan 60 m, bila : i. jalur lintasan dari ruang tersebut ke pintu keluar melalui lorong/koridor. lobby, ramp, atau ruang sirkulasi lainnya, dan ii. konstruksi ruang tersebut bebas asap, memiliki TKA tidak kurang dari 60/60/60 dan konstruksi setiap pintunya terlindung serta dapat menutup sendiri dengan ketebalan tidak kurang dari 35 mm.
5.
Jarak Antara Pintu-pintu Keluar Alternatif. Pintu yang disyaratkan sebagai alternatif jalan keluar harus: a. tersebar merata di sekeliling lantai dimaksud sehingga akses ke minimal dua pintu keluar tidak terhalang dari semua tempat termasuk area lif di lobby; b. berjarak tidak kurang dari 9 m; c. berjarak tidak lebih dari: i. 45 m pada bangunan klas 2 atau klas 3, atau ii. 45 m pada bangunan klas 9a, bila disyaratkan untuk pintu keluar pada tempat perawatan pasien, atau iii. 60 m, untuk bangunan lainnya. d. terletak sedemikian hingga alternatif jalur lintasan tidak bertemu hingga berjarak kurang dari 6 m.
6.
Dimensi/ukuran Pintu Keluar. Pintu keluar yang disyaratkan atau jalur sirkulasi ke jalan keluar: a. tinggi bebas seluruhnya harus tidak kurang dari 2 m; b. jika lapis lantai atau mesanin menampung tidak lebih dari 100 orang, lebar bebas, kecuali pintu keluar harus tidak kurang dari: i. 1 m, atau ii. 1,8 m pada lorong, koridor atau ramp yang digunakan untuk jalur sirkulasi pasien di tempat tidur pada area atau bangsal perawatan c. jika lapis lantai atau mesanin menampung lebih dari 100 orang tetapi tidak lebih dari 200 orang, lebar bebas, kecuali pintu keluar harus tidak kurang dari: i. 1 m ditambah 250 mm untuk setiap kelebihan 25 orang, atau
ii.
d.
e. f.
g. 7.
1,8 m pada lorong, koridor atau ramp yang digunakan untuk jalur sirkulasi pasien di tempat tidur pada area atau bangsal perawatan. jika lapis lantai atau mesanin menampung lebih dari 200 orang, lebar bebas, kecuali pintu keluar harus ditambah menjadi: i. 2 m ditambah 500 mm untuk setiap kelebihan 60 orang jika jalan keluar mencakup perubahan ketinggian lantai oleh tangga atau ramp dengan tinggi tanjakan 1:12, atau ii. pada kasus lain, 2 m ditambah 500 mm untuk setiap kelebihan 75 orang. pada panggung penonton yang menampung lebih dari 2000 orang, lebar bebas, kecuali untuk pintu keluar harus diperlebar sampai 17 m ditambah dengan angka kelebihan tersebut dibagi 600. lebar pintu keluar: i. pada area perawatan pasien, jika membuka ke arah koridor dengan (1) lebar koridor antara 1,8 m - 2,2 m: 1200 mm. (2) lebar koridor lebih dari 2,2 m: 1070 mm. (3) pintu keluar horisontal: 1250 mm. ii. lebar dari setiap pintu keluar yang memenuhi ketentuan butir b, c, d atau e, minus 250 mm; iii. 750 mm, bila pintu tersebut untuk kompartemen sanitasi atau kamar mandi. lebar pintu keluar tidak boleh berkurang pada jalur lintasan ke jalan atau ruang terbuka.
Jalur Lintasan Melalui Jalan Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran, a. Pintu dalam ruangan harus tidak membuka langsung ke arah tangga, lorong, atau ramp yang disyaratkan diisolasi terhadap kebakaran, kecuali kalau pintu tersebut dari: i. lobby umum, koridor, hall atau yang sejenisnya; ii. unit hunian tunggal yang menempati seluruh lapis lantai; iii. komponen sanitasi, ruang transisi atau yang sejenisnya. b.
Setiap tangga atau ramp tahan api harus menyediakan pintu keluar tersendiri dari tiap lapis lantai yang dilayani dan keluar secara langsung atau melawati lorong yang diisolasi terhadap kebakaran yang ada di lantai tersebut: i. ke jalan atau ruang terbuka, atau ii. ketempat: (1) ruang atau lantai yang digunakan hanya untuk pejalan kaki, parkir kendaraan atau sejenisnya, dan tertutup tidak lebih dari 1/3 kelilingnya. (2) lintasan tanpa rintangan, tidak lebih dari 20 m, tersedia menuju ke jalan atau ruang terbuka. iii. ke area tertutup yang: (1) berbatasan dengan jalan atau ruang terbuka, (2) terbuka untuk sedikitnya 1/3 dari keliling area tersebut; (3) mernpunyai ketinggian bebas rintangan di semua bagian termasuk bukaan pada keliling area yang tidak kurang dari 3 m; (4) mempunyai lintasan bebas rintangan dari tempat keluar ke jalan atau ruang terbuka yang tidak lebih dan 6 m.
c.
Bila lintasan keluar bangunan mengharuskan melewati 6 m dari dinding luar bangunan dimaksud, diukur tegak lurus ke jalur lintasan, bagian dinding tersebut harus mempunyai:
i. ii.
TKA sedikitnya 60/60/60, bukaan terlindung di bagian dalam dilindungi sesuai ketentuan Proteksi Bukaan pada Bab V.1.5.
d.
Jika Jebih dari dua akses pintu, bukan dari komponen sanitasi atau sejenisnya, membuka ke pintu keluar yang diisolasi terhadap kebakaran pada lantai dimaksud i lobby bebas asap sesuai dengan Bab V.2.3 harus tersedia ii. pintu keluar bertekanan udara sesuai standar yang berlaku.
e.
bangunan klas 9a : Ramp harus tersedia untuk setiap perubahan ketinggian kurang dari 600 mm pada lorong yang diisolasi terhadap kebakaran.
8.
Tangga Luar Bangunan Tangga luar bangunan dapat berfungsi sebagai pintu keluar yang disyaratkan menggantikan pintu keluar yang diisolasi terhadap kebakaran, pada bangunan dengan ketinggian efektif tidak lebih dari 25 m, bila konstruksi tangga tersebut (termasuk jembatan penghubung) secara keseluruhan dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
9.
Lintasan Melalui Tangga/Ramp Yang Tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran a. Tangga/ramp, yang tidak diisolasi terhadap kebakaran, yang berfungsi sebagai pintu keluar yang disyaratkan harus mempunyai jalan lintasan menerus, dengan injakan dan tanjakan dari setiap lantai yang dilayani menuju ke lantai dimana pintu keluar ke jalan atau ruang terbuka disediakan b.
Pada bangunan klas 2, 3 atau 4, jarak antara pintu keluar dari ruang atau unit hunian tunggal dan tempat keluar menuju ke jalan atau ruang terbuka melalui tangga atau ramp yang tidak diisolasii terhadap kebakaran harus tidak melampaui: i. 30 m pada konstruksi bangunan tipe C, atau ii. 60 m pada konstruksi bangunan lainnya.
c.
Pada bangunan klas 5 s.d. 9, jarak antara sembarang tempat pada lantai ke tempat keluar menuju ke jalan atau ruang terbuka melalui tangga/ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran harus tidak melebihi 80 m.
d.
Pada bangunan klas 2, 3 atau 9a, tangga/ramp yan tidak diisolasi terhadap kebakaran harus keluar pada tempat yang tidak lebih dari i. 15 m dari pintu keluar yang menyediakan jalan keluar menuju ke jalan atau ruang terbuka, atau dari lorong yang diisolasi terhadap kebakaran menuju ke Jalan atau ruang terbuka, atau ii. 30 m dan salah satu dari dua pintu atau lorong keluar bila arah tangga/ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran berlawanan atau hampir berlawanan arah.
e.
Pada bangunan klas 5 s d. 8 ata u 9b, tangga/ramp yang tidak diisolasi torhadap kebakaran harus keluar ke tempat yang tidak lebih dari: i. 20 m dari pintu keluaar yang menyediakan jalan keluar menuju ke jalan atau ruang terbuka, atau dari lorong yang diisolasi terhadap kebakaran menuju ke jalan atau ruang terbuka, atau
ii.
f.
10.
Pada bangunan klas 2 atau 3, bila dua atau lebih pintu keluar disyaratkan dan disediakan sebagai sarana tangga/ramp yang tidak diisolasi. terhadap kebakaran dalam bangunan, maka masing-masing pintu keluar tersebut harus : i menyediakan jalan keluar terpisah menuju ke jalan atau ruang terbuka; ii. bebas asap.
Keluar Melalui Pintu-Pintu Keluar a. Pintu keluar harus tidak terhalang, dan bila perlu dibuat penghalang untuk mencegah kendaraan menghalangi jalan keluar atau akses menuju ke pintu keluar tersebut. b. Jika pintu keluar yang disyaratkan menuju ke ruang terbuka, lintasan ke arah jalan harus mempunyai lebar bebas tidak kurang dan 1 m, atau lebar minimum dari pintu keluar yang disyaratkan, atau mana yang lebih lebar. c. Jika pintu keluar menuju ke ruang terbuka yang terletak pada ketinggian berbeda dengan jalan umum yang menghubungkannya, jalur lintasan menuju ke jalan harus i. berupa ramp atau lereng dengan kemiringan kurang dari 1:8, atau tidak setinggi 1.14 bila disyaratkan oleh ketentuan Bab. Vl.2.4; ii. kecuali bila pintu keluar dari bangunan klas 9a, tangga memenuhi ketentuan dari pedoman ini. d. Pada bangunan klas 9b, panggung terbuka yang menampung lebih dari 500 orang, tangga atau ramp yang disyaratkan harus tidak keluar ke arah area di depan panggung tersebut. e.
11
40 m dari salah satu dari dua pintu atau lorong keluar: arah tangga/ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran berlawanan atau hampir berlawanan arah.
Pada bangunan klas 9b dengan auditorium yang menampung lebih dan 500 orang, tidak lebih dari 2/3 lebar pintu keluar yang disyaratkan harus terletak di area pintu masuk utama.
Pintu Keluar Horisontal. a. Pintu keluar horisontal bukan merupakan pintu keluar yang disyaratkan apabila: i. antara unit hunian tunggal; ii. pada bangunan klas 9b yang digunakan untuk pusat asuhan balita bagunan SD atau SLTP. b.
Pada bangunan klas 9a, pintu keluar horisontal dapat dianggap sebagai pintu keluar yang disyaratkan, bila jalur lintasan dari kompartemen kebakaran menuju ke satu atau lebih pintu keluar horisontal langsung menuju ke kompartemen kebakaran lainnya, dan mempunyai sedikitnya satu pintu keluar yang disyaratkan yang bukan pintu keluar horisontal
c.
Kasus selain butir b di atas, pintu keluar horisontal harus tidak lebih dari separuh pintu keluar yang disyaratkan pada lantai yang dipisahkan oleh dinding tahan api
d.
Pintu keluar horisontal harus mempunyai area bebas disetiap sisi dinding tahan api untuk menampung jumlah orang dari seluruh bagian lantai dengan tidak kurang dari: i. 2.5 m2 tiap pasien pada bangunan klas 9a, dan
ii.
0,5 m2 tiap orang pada klas bangunan lainnya.
12.
Tangga, Ramp Atau Eksalator Yang Tidak Disyaratkan Eskalator dan tangga/ramp pejalan kaki yang ditetapkan tidak diisolasi terhadap kebakaran a. harus tidak digunakan di area perawatan pasien pada bangunan klas 9a b. dapat menghubungkan sejumlah lantai bangunan bila tangga, ramp atau eskalator tersebut i. pada panggung terbuka atau stadion olah raga tertutup; ii pada area parkir kendaraan atau atrium; iii. di luar bangunan; iv. pada bangunan klas 5 atau 6 yang dilengkapi dengan fasilitas sprinkler menyeluruh, dan eskalator, tangga atau ramp disyaratkan memenuhi ketentuan butir 12 ini c. kecuali diijinkan sesuai butir b di atas; tidak harus menghubungkan lebih dari i. 3 lantai, bila tiap lantai tersebut dilengkapi dengan sprinkler menyeluruh sesuai ketentuan Bab V.2. 1.c, atau ii. 2 lantai dengan ketentuan lantai bangunan tersebut harus berurutan, dan satu dari lapis lantai tersebut terletak pada ketinggian yang terdapat jalan keluar langsung ke arah jalan atau ruang terbuka. d. kecuali bila dijinkan sesuai butir b atau c di atas, harus tidak menghubungkan secara langsung atau tidak langsung ke lebih dari 2 lapis lantai pada bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9.
13.
Ruang Peralatan Dan Ruang Motor Lift a. Bila ruang peralatan atau ruang, motor lif mempunyai luasan i. tidak lebih dari 100 m2, tangga pengait (ladder) dapat dipakai sebagai pengganti tangga (stairway) dari setiap tempat jalan keluar dari ruangan; ii. lebih dari 100 m2 dan tidak lebih dari 200 m2, dan bila 2 atau lebih tempat jalan keluar tersedia dalam ruangan tersebut, tangga pengait dapat dipakai sebagai pengganti tangga seluruhnya, kecuali satu dari jalan keluar tersebut. b. Tangga pengait diijinkan menurut (a) di atas, bila: i. merupakan bagian dari jalan keluar yang tersedia pada tangga yang diisolasi terhadap kebakaran yang terdapat dalam saf; ii. dapat keluar pada lantai dan dipertimbangkan sebagai bagian dari jalur lintasan; iii. harus memenuhi standar teknis terkait bila untuk ruang peralatan dan untuk ruang motor lift.
14.
Jumlah Orang Yang Ditampung Jumlah orang yang ditampung dalam satu lantai, ruang atau mesanin harus ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaan atau fungsi bangunan, tata letak lantai tersebut, dan luas lantai dengan: a. menghitung total jumlah orang tersebut dengan membagi luas lantai dari tiap lapis menurut Tabel Vl.2 sesuai jenis penghunian, tidak termasuk area yang dirancang untuk: i. lift, tangga, ramp, eskalator, koridor, hall, lobby dan yang sejenis, dan ii. service duct dan yang sejenis, kompartemen sanitasi atau penggunaan tambahan, atau
b. c.
mengacu kepada kapasitas tempat duduk di ruang atau bangunan gedung pertemuan, atau cara lain yang sesuai untuk menilai kapasitasnya. Tabel VI.2
LUASAN PER-ORANG SESUAI PENGGUNAANNYA (BEBAN PENGHUNIAN)
Jenis Penggunaan
m2/orang
Galeri seni, ruang pamer, museum Bar, café, gereja, ruang makan Ruang pengurus Pemondokan/losmen Ruang komputer Ruang sidang pengadilan: r. tunggu r. sidang Ruang dansa Asrama Pusat Penitipan Balita Pabrik: - r. manufaktur, prosesing , r. kerja, workshop - ruang untuk fabrikasi dan proses selain di atas Garasi-garasi umum Ruang senam/gymnasium Hotel, hostel, motel, guest-house Stadion indoor area Kios Dapur, laboratorium, tempat cuci Perpustakaan : - r. baca, - r penyimpanan
4 1 2 15 25 10 1 0,5 5 4
VI.3
5 50 30 3 15 10 1 10 2 30
Jenis Penggunaan
m2/orang
Kantor (pengetikan dan fotokopi) Ruang Perawatan Pasien Ruang industri : - ventilasi, listrik, dll - boiler/sumber tenaga
10 10 30 50
Ruang baca Restoran Sekolah : r. kelas umum gedung serba guna ruang staf ruang praktek: SD SLTP Pertokoan, r. penjualan: Level langsung dari luar Level lainnya r. pamer : r. peragaan,mall, arcade Panggung penonton: darah panggung Kursi penonton R. penyimpanan r. elktrikal, r. telepon Kolam renang Teater dan Hall R. ganti di teater Terminal Bengkel / workshop : staf pemeliharaan Proses manufaktur
2 1 2 1 10 4 bengkel 3 5 5 0,3 1 30 1,5 1 4 2 30 pabrik
KONSTRUKSI JALAN KELUAR 1.
Penerapan Kecuali ketentuan butir 13 den 16, persyaratan ini tidak berlaku untuk unit hunian tunggal pada bangunan klas 2 atau 3 atau bagian klas 4.
2.
Tangga Dan Ramp Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran Tangga atau ramp yang disyaratkan berada di dalam saf tahan api harus dengan konstruksi: a. dari material tidak mudah terbakar; b. bila terjadi kenusakan setempat tidak merusak struktur yang dapat melemahkan ketahanan saf terhadap api.
3.
Tangga Dan Ramp Yang tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 2 lantai, tangga dan ramp yang tidak disyaratkan berada di dalam saf tahan api harus dengan konstruksi sesuai ketentuan butir 2 diatas, atau dengan konstruksi:
a. b. c.
beton bertulang atau beton prestressed, baja dengan tebal minimal 6 mm kayu: i. dengan ketebalan minimal 44 mm setelah finishing ii. dengan berat jenis rata-rata tidak kurang dari 800 kg/m3 pada kelembaban 12% iii. yang direkatkan dengan perekat khusus seperti resorcinol formaldehyde atau resorcinol phenol formaldehyde
4.
Pemisahan tanjakan dan turunan tangga Bila tangga dipakai sebagai jalan keluar, disyaratkan untuk diisolasi terhadap kebakaran, dan: a. harus tidak ada hubungan langsung antara i. tanjakan tangga dari lantai di bawah lantai dasar ke arah jalan atau ruang terbuka; dan ii. turunan tangga dari lantai di atas lantai dasar; b. setiap konstruksi yang memisahkan tanjakan dan turunan tangga harus tidak mudah terbakar dan mempunyai TKA minimal 60/60/60.
5.
Ramp dan Balkon Akses yang Terbuka Bila ramp dan balkon akses yang terbuka merupakan bagian dari jalan keluar yang disyaratkan, maka harus: a. mempunyai bukaan ventilasi ke udara luar dimana: i. luas total area bebas minimal seluas ramp atau balkon ii. tersebar merata sepanjang sisi terbuka ramp atau balkon b. pada area terbuka dengan ketinggian 1 m tidak tertutup, kecuali dengan grill atau sejenisnya dengan ruang bebas udara minimal 75% dari area tersebut.
6.
Lobby Bebas Asap Lobby bebas asap yang disyaratkan sesuai Bab VI.2.7 harus: a. mempunyai luas minimal 6 m2, b. terpisah dari area hunian dengan dinding kedap asap, di mana: i. mempunyai TKA minimal 60/60/-; ii. terbentang antar balok lantai, atau ke bagian bawah langit-langit yang tahan penjalaran api sampai 60 menit; iii. setiap sambungan konstruksi antara bagian atas dinding balok lantai, atap atau langit-langit harus ditutup dengan bahan yang bebas asap; c. di setiap bukaan dari area hunian, mempunyai pintu bebas asap sesuai standar teknis yang berlaku, atau terdapat alat sensor asap diletakkan dekat dengan sisi bukaan; d. diberi tekanan udara sebagai bagian dari pintu keluar, bila pintu keluar disyaratkan harus diberi tekanan udara.
7.
Instalasi Pada Jalan Keluar Dan Jalur Lintasan a. Jalan masuk ke saf servis dan lainnya, kecuali ke peralatan pemadam atau deteksi kebakaran sesuai yang diijinkan dalam pedoman ini, tidak harus disediakan dari tangga, lorong atau ramp yang diisolasi terhadap kebakaran. b. Bukaan pada saluran atau duct yang membawa hasil pembakaran yang panas harus tidak diletakkan di bagian manapun dari jalan keluar yang
c. d.
disyaratkan, koridor, gang, lobby, atau sejenisnya yang menuju ke jalan keluar tersebut. Gas atau bahan bakar lainnya harus tidak dipasang di jalan keluar yang disyaratkan. Peralatan harus tidak dipasang di jalan keluar yang disyaratkan, atau koridor, gang, lobby atau sejenisnya yang menuju ke jalan keluar tersebut, bila peralatan dimaksud terdiri atas: i. meter listrik, panel atau saluran distribusi, ii. panel atau peralatan distribusi telekomunikasi sentral, dan iii. motor listrik atau peralatan motor lain dalam bangunan, kecuali terlindung oleh konstruksi yang tidak mudah terbakar atau tahan api dengan pintu atau bukaan yang terlindung dari penjalaran asap.
8.
Perlindungan Pada Ruang Di Bawah Tangga Dan Ramp a. Tangga dan ramp tahan api: Bila ruang di bawah tangga atau ramp tahan api yang disyaratkan berada di dalam saf tahan api, maka bagian tangga atau ramp tersebut harus tidak tertutup. b. Tangga dan ramp tidak tahan api: Ruang di bawah tangga atau ramp tidak tahan api yang disyaratkan (termasuk tangga luar) harusnya tidak tertutup, kecuali: i. dinding dan langit-langit sekelilingnya mempunyai TKA minimal 60/60/60 ii. setiap pintu masuk ke ruang tertutup tersebut dilengkapi dengan pintu tahan api dengan TKA -/60130 yang dapat menutup secara otomatis
9.
Lebar Tangga a. Lebar tangga yang disyaratkan harus: i. bebas halangan, seperti pegangan rambat (handrail), bagian dari balustrade, dan sejenisnya, ii. lebar bebas halangan, kecuali untuk list langit-langit, sampai ketinggian tidak kurang dari 2 m, vertikal di atas garis sepanjang nosing injakan tangga atau lantai bordes. b. Lebar tangga melebihi 2m dianggap mempunysi lebar hanya 2 m, kecuali dipisahkan oleh balustrade atau pegangan rambat menerus antara lantai bordes dan lebar masing-masing bagian kurang dari 2 m.
10. Ramp Pejalan Kaki a. Ramp yang diisolasi terhadap kebakaran dapat menggantikan tangga, bila konstruksi yang menutup ramp, lebar dan tinggi langit-langit sesuai persyaratan untuk tangga yang diisolasi terhadap kabakaran. b. Ramp yang berfungsi sebagai jalan keluar yang disyaratkan harus mempunyai tinggi tanjakan tidak kurang dari: i. 1:12 pada area perawatan pasien di bangunan klas 9a ii. disyaratkan sesuai ketentuan Bab VI.4 iii. 1:8 untuk kasus lainnya c. Permakaan lantai ramp harus dengan bahan yang tidak licin. 11. Lorong Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran a. Konstruksi lorong yang diisolasi terhadap kebakaran harus dari material yang tidak mudah terbakar, di mana:
b.
i. Iorong keluar dari tangga atau ramp yang diisolasi terhadap kebakaran, TKA tidak kurang dari yang disyaratkan untuk saf tangga atau ramp, ii. pada kasus lain TKA tidak kurang dari 60/60/60. Meskipun dengan ketentuan butir a.ii, konstruksi atas dari lorong yang diisolasi terhadap kebakaran tidak perlu punya TKA, bila dinding lorong tersebut merupakan perluasan dari: i. penutup atap yang tidak mudah terbakar ii. langit-langit dengan ketahanan terhadap penjalaran api tidak kurang dari 60 menit dan dalam kompartemen kebakaran.
12. Atap Sebagai Ruang Terbuka Jika pintu keluar menuju ke atap bangunan, atap tersebut harus a. mempunyai TKA tidak kurang dari 120/120/120, b. tidak terdapat pencahayaan atau bukaan atap iainnya sepanjang 3 m dari jalur lintasan yang dipakai untuk keluar mencapai jalan atau ruang terbuka. 13. Injakan Dan Tanjakan Tangga Tangga harus mempunyai: a. tidak lebih dari 18 atau kurang dari 2 tanjakan; b. injakan, tanjakan, dan jumlah sesuai standar teknis; c. injakan dan tanjakan konstan; d. bukaan antara injakan maksimum 125 mm; e. ujung injakan dekat nosing diberi finishing yang tidak licin; f. injakan harus kuat bila tinggi tangga lebih dari 10 m atau menghubungkan lebih dari 3 lantai. 14. Bordes a. Bordes tangga dengan maksimum kemiringan 1: 50 dapat digunakan, untuk mengurangi jumlah tanjakan dan setiap bordes harus: i. panjangnya tidak kurang dari 550 mm diukur dari tepi dalam bordes, ii. tepi bordes diberi finishing yang tidak licin. b. Bangunan klas 9a: i. Luas bordes harus cukup untuk gerakan usungan yang berukuran panjang 2 m dan lebar 60 cm, ii. Sudut arah naik dan turun tangga harus 180°, lebar minimal bordes 1,6 m dan panjangnya minimal 2,7 m. 15. Ambang Pintu Ambang pintu tidak mengenai anak tangga atau ramp minimal selebar daun pintu kecuali: a. ruang perawatan pasien bangunan klas 9a, ambang pintu tidak lebih dan 25 mm di atas ketinggian lantai dimana pintu membuka, b. kasus lainnya i. pintu terbuka ke arah jalan atau ruang terbuka, tangga atau balkon luar ii. ambang pintu tidak lebih dari 190 mm di atas permukaan tanah, balkon atau yang sejenis dimana pintu membuka. 16. Balustrade a Balustrade menerus harus tersedia sekeliling atap yang terbuka untuk umum, tangga, ramp, lantai, koridor, balkon dan sejenisnya, bila:
b.
c. d.
e. f.
g.
i. tidak dibatasi dengan dinding, ii. tinggi lebih dari 1 m di atas lantai atau dibawah muka tanah, kecuali sekeliling panggung, tempat bongkar muat barang atau tempat lain bagi staf untuk pemeliharaan. Balustrade pada: i. tangga/ramp yang diisolasi terhadap kebakaran atau area lain untuk keadaan darurat, kecuali tangga/ramp luar bangunan, dan ii. bangunan klas 7 (kecuali tempat parkir) serta klas 8, harus mengikuti ketentuan butir f dan g.i. Balustrade, tangga, dan ramp di luar ketentuan butir b harus mengikuti ketentuan butir f dan g.i. Balustrade sepanjang sisi atau dekat permukaan horisontal seperti: i. atap, yang tersedia akses untuk umum dan jalur masuk ke bangunan, ii. lantai, koridor, balkon, lorong, mesanin dan sejenisnya, harus mengikuti ketentuan butir f dan g.ii. Balustrade atau penghalang lain di depan tempat duduk permanen pada balkon atau mesanin auditorium bangunan klas 9b harus sesuai ketentuan f.iii dan g.ii. Tinggi balustrade: i. minimal 865 mm di atas nosing injakan tangga atau lantai ramp ii. tidak kurang dari 1 m di atas lantai akses masuk, balkon dan sejenisnya, iii. Balustrade sesuai ketentuan butir e, tinggi di atas lantai tidak kurang dari 1m, atau 700 mm bila tonjolan keluar dari bagian atas balustrade diproyeksikan mendatar tidak kurang dari 1 m. Bukaan pada balustrade memenuhi ketentuan butir b, bila dibuat sesuai i. Jarak antara lebar bukaan tidak lebih dari 300 mm ii. Bila menggunakan jeruji, tinggi jeruji tidak lebih dan 150 mm di atas nosing injakan tangga atau lantai bordes, balkon atau sejenisnya dan jarak antar jeruji tidak lebih dari 460 mm.
17. Pegangan Rambat Pada Tangga a. Pegangan rambat harus tersedia untuk membantu orang agar aman menggunakan tangga atau ramp. b. Pegangan rambat memenuhi ketentuan butir a tersebut bila: i. sedikitnya dipasang sepanjang satu sisi ramp/tangga ii dipasang pada dua sisi bila lebar tangga/ramp 2 m atau lebih iii. bangunan klas 9b untuk sekolah dasar, dipasang permanen dengan tinggi minimal 865 mm dengan jeruji pendukung permanen setinggi minimal 700 mm. c. Pada bangunan klas 9a harus tersedia sedikitnya sepanjang satu sisi dari setiap lorong atau koridor yang digunakan oleh pasien, dan harus: i. permanen sedikitnya 50 mm dari dinding ii. dibuat menerus 18. Pintu Sebagai pintu keluar yang disyaratkan: a. bukan pintu berputar b. bukan pintu gulung, i. kecuali dipasang pada bangunan atau bagian bangunan klas 6, 7, 8 dengan luas lantai tidak lebih dari 200 m2,
c. d.
ii. merupakan satu-satunya pintu keluar yang disyaratkan dalam bangunan bukan pintu sorong, kecuali: i membuka secara langsung ke arah jalan atau ruang terbuka ii. pintu dapat dibuka secara manual, dengan tenaga tidak lebih dari 110 N. bila pintu dioperasikan dengan tenaga listrik: i. harus dapat dibuka secara manual, dengan tenaga tidak lebih dan 110 N. bila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya tenaga listrik ii. membuka langsung ke arah jalan atau ruang terbuka harus dapat membuka secara otomatis bila terjadi kegagalan pada daya listrik, alarm kebakaran dan lainnya.
19. Pintu Ayun a. Tidak mengganggu lebih dari 500 mm pada lebar yang disyaratkan dari tangga, lorong atau ramp, termasuk bordes. b. Bila terbuka sempurna, lebih dari 100 mm pada lebar pintu keluar yang disyaratkan. c. Ayunan harus searah akses keluar, kecuali: i. melayani bangunan atau bagian bangunan dengan luas tidak lebih dari 200 m2, merupakan satu-satunya pintu keluar dari bangunan dan dipasang alat pegangan pada posisi membuka, ii. melayani kompartemen saniter. 20. Pengoperasian Gerendel Pintu Pintu yang disyaratkan sebagai lintasan, bagian atau jalan keluar harus siap dibuka tanpa kunci dari sisi dalam dengan satu tangan, dengan mendorong alat yang dipasang pada ketinggian antara 0,9 - 1,2 m dari lantai, kecuali bila: a. melayani komponen sanitasi atau sejenisnya, b. hanya melayani: i. unit hunian tunggal pada bangunan klas 2, 3, atau bagian klas 4, ii. unit hunian tunggal dengan luas area tidak lebih dari 200 m2 pada bangunan klas 5, 6, 7, atau 8, iii. ruangan yang tidak aksesibel sepanjang waktu bila pintu terkunci. c. melayani hunian yang perlu pengamanan khusus dan dapat segera dibuka: i. dengan mengoperasikan alat pengontrol untuk mengaktifkan alat untuk membuka pintu, ii. dengan tangan, khususnya oleh pemilik, sehingga orang dalam bangunan segera dapat menyelamatkan diri bila terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. d. melayani lantai atau ruang yang menampung lebih dari 100 orang, pada bangunan klas 9b, kecuali bangunan sekolah, panti asuhan balita atau bangunan keagamaan. 21. Masuk Dari Pintu Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran Pintu harus tidak terkunci dari dalam tangga/ramp/lorong yang diisolasi terhadap kebakaran untuk melindungi orang yang masuk kembali ke lantai atau ruang yang dilayani pada a. bangunan klas 9a b. bangunan dengan tinggi efektif lebih 25 m, kecuali semua pintu secara otomatis terkunci dengan alat yang mengaktifkan alarm kebakaran, dan
i. sedikitnya setiap 4 tingkat terdapat pintu tidak terkunci dan terdapat rambu permanen bahwa dapat dilalui; ii. tersedia sistem komunikasi internal, sistem audibel/visual alarm yang droperasikan dari dalam ruangan khusus dekat pintu, dan juga rambu permanen tentang cara mengoperasikannya. 22. Rambu Pada Pintu a. Rambu, untuk memberi tanda pada orang bahwa pintu tertentu harus tidak dihalangi, dipasang ditempat yang mudah dilihat atau dekat dengan pintu-pintu tahan api dan asap. b. Rambu tersebut harus dibuat dengan huruf kapital minimal tinggi huruf 20 mm, warna kontras dan menyatakan bahwa pintu jangan dihalangi. VI.4
AKSES BAGI PENYANDANG CACAT 1.
Untuk bangunan yang digunakan untuk pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan akses dan sirkulasi bagi semua orang, termasuk penyandang cacat.
2.
Ketentuan-ketentuan teknis lebih lanjut mengenai akses bagi penyandang cacat pada butir a di atas mengikuti Pedoman Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
VII. TRANSPORTASI DALAM GEDUNG VII. 1 LIF 1.
Kapasitas Lif a. b. c. d. e.
2.
Lift Kebakaran a. b. c. d. e. f. g.
3.
Kapasitas angkut yang dinyatakan dalam izin, harus menjadi kapasitas angkut dari lif dimaksud. Kapasitas angkut lif penumpang yang diizinkan, harus tertulis pada sangkar dan dinyatakan dalam jumlah orang yang dapat diangkut. Kapasitas angkut lif barang yang diizinkan, harus tertulis dalam sangkar dan dinyatakan dalam Kg. Jumlah dan kapasitas lif harus mampu melakukan pelayanan yang optimal untak sirkulasi vertikal pada bangunan. Waktu tunggu lif, harus disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku.
Lif kebakaran dapat berupa lif penumpang biasa atau lif barang yang dapat diatur, sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara khusus oleh petuugas Kebakaran, tanpa terganggu oleh sakelar panggil lainnya. Persyaratan teknis dari lif yang digunakan sebagai lif kebakaran harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengubah fungsi lif penumpang atau lif barang menjadi lif kebakaran, harus dengan cara menekan sakelar kebakaran (Fire Switch) terlebih dahulu. Kecepatan dan ukuran sangkar lif kebakaran disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku. Pintu saf lif kebakaran harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Lif kebakaran harus dapat berhenti di setiap lantai. Sumber daya listrik untuk lif kebakaran harus direncanakan dari sumber yang berbeda, dan menggunakan kabel tahan api.
Peringatan Terhadap Pengguna Lif Pada Saat Terjadi Kebakaran Tanda peringatan harus: a. dipasang ditempat yang mudah terbaca: i. dekat setiap tombol panggil untuk lif penumpang atau kelompok dari lif ada bangunan, kecuali ii. lif kecil seperti dumb waiter atau sejenisnya yang digunakan untuk mengangkut hanya barang-barang,
DILARANG MENGGUNAKAN LIF BILA TERJADI KEBAKARAN 10 mm
ATAU
Gambar VII. 1 Tanda Peringatan Lif Penumpang b.
4.
sesuai dengan detail dan dimensi minimum seperti pada gambar Vll. 1, dan terdiri dari i. huruf yang diukir, ditatah atau huruf timbul pada logam, kayu, plastic atau sejenisnya dan dipasang tetap didinding, atau ii huruf yang diukir atau ditatah langsung dipermukaan bahan dinding iii. bila diperlukan, dengan penampilan khusus sehingga dapat terbaca pada keadaan gelap atau sewaktu terjadi kebakaran.
Lif Untuk Rumah Sakit a. b.
5.
8 mm
Dilarang menggunakan Lif bila terjadi Kebakaran
Satu atau beberapa lif harus di pasang sebagai lif pasien untuk melayani setiap lantai dalam bangunan yang tidak menggunakan ramp, misalnya bangunan Kelas 9a, yang ruang rawat pasiennya tidak berada di lantai Lif pasien yang dibutuhkan pada butir a, harus: i. berukuran cukup untuk meletakkan fasilitas kereta dorong ( wheel strecther) secara horisontal ii. Lif yang melayani ruang rawat pasien dihubungkan juga ke sistem tenaga listrik cadangan, dan iii. Mempunyai kapasitas beban tidak kurang dari 600 Kg.
Sangkar Lif Sangkar pada setiap lif harus dilengkapi dengan peralatan tanda bahaya yang dapat dioperasikan dari dalam sangkar, berupa bel listrik, telepon, atau alat-alat lainnya yang dipasang dalam gedung ditempat yang mudah didengar oleh pengelola bangunan gedung yang bersangkutan.
6.
Saf Lif a. b.
Dalam saf lif dilarang memasang pipa atau peralatan lain yang tidak merupakan bagian dari instalasi lif. Untuk saf lif yang menerus dan tidak memiliki pintu keluar pada setiap lantainya, setiap 3 lantai harus memiliki bukaan untuk digunakan dalam kondisi darurat,
7.
Mesin Lif Dan Ruang Mesin Lif a. b. c.
d.
Vll.2
Bangunan ruang mesin lif harus kuat dan kedap air serta berventilasi cukup. Ruang mesin harus mempunyai sirkulasi udara, untuk mempertahankan suhu udara dan panas dari peralatan mesin. Minimum satu jalan keluar harus dibuat pada setiap nuang mesin lif. Balok, lantai dan penyangga di Ruang mesin harus di rencanakan dengan memenuhi: i. Beban balok dan penyangga harus sudah termasuk beban mesin lif, motor generator, panel kontrol, governor dan peralatan lain, termasuk lantai ruang mesin. ii. Dua kali jumlah beban komponen yang bergerak vertikal dari tromol (dihitung dari dua sisi), atau dihubungkan ke tali yang disangga oleh balok, dengan beban sangkar lif. iii. Beban diperhitungkan pada saat bandul mekanis governor) bekerja. Jika mesin lif dan tali diempatkan di lantai bawah, atau disamping ruang luncur di lantai bawah, pondasi untuk mesin, tromol, dan penyangga harus direncanakan sesuai beban dibawah ini: i. Pondasi harus menyangga berat mesin, tromol tali, peralatan lain dan lantai diatasnya. ii. Balok penahan tali dan pondasi harus dihitung dua kali beban berat pada arah tegak. iii. Balok penahan tali dan pondasi harus dihitung dua kali baban berat pada arah sejajar. iv. Balok penahan tali dan pondasi harus dihitung dua kali beban berat pada semua arah gaya
8.
Instalasi Listrik a. Semua hantaran listrik harus dipasang dalam pipa atau saluran kabel (duct) kecuali hantaran lemas (fleksibel) yang khusus. b. Instalasi listrik untuk lif harus dilengkapi dengan pengaman harus lebih atau sakelar otomatis. c. Semua bagian logam dari lif pada keadaan bekerja normal tidak boleh bertegangan.
9.
Pemeriksaan, Pengujian Dan Pemeliharaan a. Instalasi lif yang telah selesai dipasang atau yang telah mengalami perubahan teknis, sebelum dioperasikan harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang. b. Prosedur pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan instalasi lif sesuai dengan SNI 03-1718-1989 dan SNI 03-2190-1991.
TANGGA DAN LANTAI BERJALAN Persyaratan Teknis tangga dan lantai berjalan harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
VIII. PENCAHAYAAN DARURAT, TANDA ARAH KELUAR, DAN SISTEM PERINGATAN BAHAYA VIII.1
SISTEM PENCAHAYAAN DARURAT 1.
Sistem lampu darurat dipasang pada: a b. c
d. e.
VIII.2
jalan lintas. ruang yang mempunyai luas lebih dari 300 m2, ruangan yang mempunyai luas lebih dari 100 m2 tetapi kurang 300 m2 yang terbuka: i. ke koridor, atau ii ke ruang yang mempunyai lampu darurat, atau iii. ke jalan raya, atau iv. ke ruang terbuka. bangunan kelas 2 atau 3, dan pada setiap jalan lintas yang mempunyai panjang lebih dari 6 meter diberikan sistem lampu darurat; bangunan kelas 9a, yaitu pada: i. setiap lorong, koridor, hall, atau sejenisnya yang digunakan pasien. ii. setiap ruang dengan luas lantai lebih dari 120 m2 yang digunakan pasien
2.
Setiap lampu darurat, harus: a. bekerja secara otomatis b. mempunyai tigkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman, c. jika menggunakan sistem terpusat, catu daya cadangan dan kontrol otomatisnya harus dilindungi daari kerusakan karena api dengan konstsruksi penutup yang mempunyai TKA tidak kurang dari -/60/60.
3.
Lampu darurat yang digunakan harus sesuai dengan standar yang berlaku.
TANDA ARAH KELUAR 1.
Setiap tanda “KELUAR” dibutuhkan, harus : a. b c.
2.
Jelas, mudah dibaca, mempunyai huruf dan simbol dengan ukuran yang cukup diterangi dengan pencahayaan cukup sehingga jelas terbaca setiap waktu oleh orang yang masuk dan berada di dalam bangunan, dipasang sehingga jika tenaga listrik normal terganggu, pencahayaan darurat digunakan pada tanda KELUAR.
Tanda KELUAR harus jelas kelihatan untuk orang yang menuju keluar, dan harus dipasang diatas atau di dekat setiap: a. Pintu yang digunakan untuk jalan keluar dari setiap lantai keluar i. tangga yang tertutup, lorong, atau ramp yang digunakan untuk ii tangga luar, lorong atau ramp yang digunakan untuk Keluar iii. jalan keluar di balkon yang menuju Keluar.
b. c. d.
3.
VIII.3
Pintu dari tangga tertutup, lorong, atau ramp pada setiap tingkat yang menuju Jalan raya atau ruang terbuka, dan: Jalan keluar horisontal, dan: Pintu yang digunakan sebagai atau merupakan bagian dari jalan KELUAR" pada setiap lantai yang harus dilengkapi dengan lampu darurat sesuai VIII.1
Jika tanda “KELUAR" tidak segera diketahui oleh penghuni atau pengunjung bangunan, maka tanda Keluar dengan arah panah harus dipasang pada posisi yang tepat di koridor, hall, lobi, atau sejenisnya yang menunjukkan arah keluar yang disyaratkan.
SISTEM PERINGATAN BAHAYA Sistem peringatan bahaya dan komunikasi internal mengacu pada standar yang berlaku dan harus dipasang pada: 1.
Bangunan dengan ketinggian lebih dari 25 m
2.
Bangunan Kelas 2 yang mempunyai ketinggian lantai lebih dari dua lapis dan a. bagian rumah dari sekolahan, b. akomodasi untuk orang tua, anak-anak, atau orang cacat.
3.
Bangunan kelas 2 sebagai rumah perawatan orang tua, kecuali bila sistemnya a. langsung memberikan peringatan pada petugas, atau b. sistem alarm diatur volume dan isi pesannya untuk meminimalkan kepanikan dan trauma, sesuai dengan tipe dan kondisi penghuni.
4.
Bangunan Kelas 9a yang mempunyai luas lantai lebih dari 1000 m2 atau ketinggian lantai lebih dari dua: a. sistemnya harus diatur memberikan peringatan pada petugas b. di daerah bangsal perawatan, sistem alarm dapat diatur volume dan isi pesannya untuk meminimalkan kepanikan sesuai dengan tipe dan kondisi pasien
5.
Bangunan Kelas 9b a. untuk sekolah, mempunyai ketinggian lantai tidak lebih dari tiga b. untuk gedung pertunjukan, hall umum, atau sejenisnya, yang mempunyai luas lantai lebih dari 1000 m2 atau ketinggian lantai lebih dari dua.
IX. INSTALASI LISTRIK, PENANGKAL PETIR DAN KOMUNIKASI DALAM GEDUNG
IX.1
INSTALASI LISTRIK 1. Perencanaan Instalasi Listrik Instalasi listrik harus memenuhi ketantuan: a. Sistem instalasi listrik terdiri dari sumber daya, jaringan distribusi, papan hubung bagi dan beban listrik. Sistem instalasi listrik dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan bagi manusia, lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lainnya. b. Kecuali untuk hal-hal yang dianggap khusus atau yang tidak disebutkan, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan instalasi dan perlengkapan listrik harus sesuai dengan buku Peraturan Umum Instalasi Listrik dan SNI-0225 yang berlaku. Untuk hal-hal yang belum dicakup atau tidak disebut dalam PUIL, dapat menggunakan ketentuan/ standar dari negara lain atau badan international, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. c. Sistem tegangan rendah dalam gedung adalah 220/380 volt, dengan frekuensi 50 Hertz. Sistem tegangan menengah dalam gedung adalah 20 kV atau kurang, dengan frekuensi 50 Hertz. d. Semua peralatan listrik diantaranya penghantar, papan hubung bagi dan isinya , transformator dan peralatan lainnya, tidak boleh dibebani melebihi batas kemampuannya e. Dalam menentukan tipe peralatan yang dipakai untuk instalasi listrik harus kuat harus diperhatikan bahaya kebakaran yang mungkin dapat terjadi dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat kebakaran. 2. Jaringan Distribusi Listrik a. Jaringan distribusi listrik terdiri dari kabel dengan inti tunggal atau banyak dan busduct dari berbagai tipe, ukuran dan kemampuan. Tipe dari kabel harus disesuaikan dengan sistem yang dilayani. b. Peralatan pada papan hubung bagi seperti sakelar, tombol, alat ukur, dan lain-lain harus ditempatkan dengan baik sehingga memudahkan pengoperasiannya oleh petugas. c. Jaringan yang melayani beban penting, seperti pompa kebakaran, lif kebakaran, peralatan pengendali asap, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem komunikasi darurat, dan beban penting lainnya harus terpisah dari instalasi beban lainnya, dan dilindungi terhadap kebakaran atau terdiri dari penghantar tahan api.
3. Beban Listrik Beban maksimum suatu instalasi listrik arus kuat harus dihitung dengan memperhatikan besarnya beban terpasang, faktor kebersamaan (coincident factor) atau faktor ketidak bersamaan (diversity factor). 4. Sumber Daya Listrik a. Sumber daya utama gedung harus menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara. b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir 1 di atas tidak momungkinkan, dengan ijin instansi yang bersangkutan, sumber daya utama dapat menggunakan sistem pembangkit tenaga sendiri, yang penempatannya harus aman dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan serta harus mengikuti standar dan atau nomalisasi dari peraturan yang berlaku, di antaranya Peraturan Umum Instalasi Listrik dan SNI-0225 yang berlaku. c. Bangunan dan ruang khusus yang pelayanan daya listrik tidak boleh putus, harus memiliki pembangkit tenaga cadangan yang dayanya dapat memenuhi kelangsungan pelayanan dari seluruh atau sebagian dari bangunan atau ruang khusus tersebut. d. Sistem instalasi listrik pada bangunan gedung tinggi dan bangunan umum harus memiliki sumber daya listrik darurat yang mampu melayani kelangsungan pelayanan seluruh atau sebagian beban pada gedung apabila tajadi gangguan sumber utama. e. Sumber daya listrik darurat yang digunakan harus mampu melayani semua beban penting yang disebut dalam butir 3, secara otomatis. f. Instalasi dan peralatan listrik yang dipasang harus mempertimbangkan dan diamankan terhadap dampak seperti interferensi golombang elektromanetik dan lain-lain. g. Beban dan peralatan listrik yang dipasang harus mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut konservasi energi dan lain-lain. 5. Transformator Distribusi a. Transformator distribusi yang berada dalam gedung harus ditempatkan dalam ruangan khusus yang tahan api dan terdiri dari dinding, atap dan lantai yang kokoh, dengan pintu yang hanya dapat dimasuki oleh petugas. b. Ruangan trafo harus diberi ventilasi yang cukup, dengan ruangan yang cukup untuk perawatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik dan SNI-0225 yang berlaku. c. Bila ruang transformator dekat dengan ruang yang rawan kebakaran maka diharuskan mempergunakan transformator tipe kering. 6. Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi listrik yang dipasang, sebelum dipergunakan, harus terlebih dahulu diperiksa dan diuji mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.
7. Pemeliharaan a. Pada ruang panel hubung bagi, harus terdapat ruang yang cukup untuk memudahkan pemeriksaan, perbaikan dan pelayanan, serta diberi ventilasi cukup. b. Pemeliharaan instalasi listrik harus dilaksanakan dan diperiksa setiap lima tahun serta dilaporkan secara tertulis kepada instansi yang berwenang c. Pembangkit tenaga listrik darurat secara periodik harus dihidupkan untuk menjamin agar pembangkit tersebut dapat dioperasikan bila diperlukan. IX.2
INSTALASI PENANGKAL PETIR 1. Perencanaan Penangkal Petir a. Setiap bangunan atau yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk dan penggunaannya diperhitungkan mempunyai risiko terkena sambaran petir, harus diberi instalasi penangkal petir. b. Pemasangan penangkal petir harus diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku, antara lain SNI-3990 tentang Tata Cara Instalasi Penangkal Petir Untuk Bangunan dan SNI-3991 tentang Tata Cara Instalasi Penyalur Petir. Ha-hal yang belum diatur didalam peraturan tersebut diatas baik yang menyangkut perhitungan maupun peralatan dan instalasinya, harus mengacu pada rekomendasi dari badan International seperti IEC. 2. Instalasi Penangkal Petir a. Suatu instalasi penangkal petir harus dapat melindungi semua bagian dari bangunan, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi lainnya, terhadap bahaya sambaran petir. b. Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan, harus memperhatikan arsitektur bangunan, tanpa mengurangi nilai perlindungan yang efektif terhadap sambaran petir. c. Instalasi penangkal petir harus disesuaikan dengan adanya perluasan atau penambahan bangunan. 3. Pemeriksaan dan Pemeliharaan a. instalasi penangkal petir harus diperiksa dan dipelihara secara berkala. b. Apabila terjadi sambaran pada instalasi penangkal petir, harus diadakan pemeriksaan dari bagian-bagiannya dan harus segera dilaksanakan perbaikan terhadap bangunan, bagian atau peralatan dan perlengkapan bangunan yang mengalami kerusakan.
IX.3
INSTANSI KOMUNIKASI DALAM GEDUNG. 1. Perencanaan Komunikasi dalam Gedung a. Sistem instalasi komunikasi telepon dan tata gedung dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta direncanakan
b.
c.
dan dilaksanakan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan yang berlaku. Peralatan dan instalasi sistem komunikasi harus tidak memberi dampak, dan harus diamankan terhadap gangguan seperti interferensi gelombang elektro magnetik, dan lain-lain. Secara berkala dilakukan pengukuran/ pengujian terhadap EMC (Electro Magnetic Campatibility). Apabila hasil pengukuran terhadap EMC melampaui ambang batas yang ditentukan, maka langkah penanggulangan dan pengamanan harus dilakukan.
2. Instalasi Telpon a. Saluran masuk sistem telepon harus memenuhi Persyaratan: i. Tempat pemberhentian ujung kabel harus terang, tidak ada genangan air, aman dan mudah dikerjakan. ii. Ukuran lubang orang (manhole) yang melayani saluran masuk ke dalam gedung untuk instalasi telepon minimal berukuran 1,50 m x 0,80m. iii. Dekat dengan kabel catu dari kantor telepon dan dekat dengan jalan besar. b. Penempatan kabel telepon yang sejajar dengan kabel listrik, minimal berjarak 0,10 m atau sesuai ketentuan yang berlaku. c. Ruang PABX dan TRO sistem telepon harus memenuhi persyaratan: i. Ruang yang bersih, terang, kedap debu, sirkulasi udaranya cukup dan tidak boleh kena sinar matahari langsung, serta memenuhi persyaratan untuk tempat peralatan. ii. Tidak boleh digunakan cat dinding yang mudah mengelupas. iii. Tersedia ruangan untuk petugas sentral dan operator telepon. d. Ruang batere sistem telepon harus bersih, terang, mempunyai dinding dan lantai tahan asam, sirkulasi udara cukup dan tidak boleh kena sinar matahari langsung. 3. Instalasi Tata Suara a. Setiap bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau 14 m keatas, harus dipasang sistem tata suara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengumuman dan instruksi apabila terjadi kebakaran. b. Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada butir a diatas harus menggunakan sistem khusus, sehingga apabila sistem tata suara umum rusak, maka sistem telepon darurat tetap dapat bekerja. c. Kabel instalasi komunikasi darurat harus terpisah dari instalasi lainnya dan dilindungi terhadap bahaya kebakaran, atau terdiri dari kabel tahan api.
X. INSTALASI GAS X.1
INSTALASI GAS PEMBAKARAN 1. Jenis Gas Jenis gas pembakaran yang dimaksud meliputi: a. Gas Kota Gas kota yang dipakai umumnya berupa gas alam (natural gas), yang terdiri dari kandungan methane (CH4) dan ethane (C2He ). Ketentuan teknis dari gas ini mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pemasok gas tersebut. b. Gas elpiji (LPG = Liquefied Petroleum Gasses). Gas elpiji, terdiri dari propane (C3H8) dan Butane (C4H10). Ketentuan teknis dari gas ini mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pemasok gas tersebut. 2. Jaringan Distribusi Gas Kota a. Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan bahan dan konstruksinya disesuaikan dengan penggunaannya. b. Instalasi pemipaan untuk rumah dan gedung (mulai dari meter-gas)mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan. c. Ukuran pipa gas harus mencukupi dan dipasang untuk melayani pasokan gas dalam rangka memenuhi kebutuhan maksimum tanpa terlalu banyak kerugian tekanan antara meter-gas dan peralatan-peralatan pengguna gas, serta mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : i. Kerugian tekanan yang diperbolehkan dari meter-gas ke peralatan ii. Konsumsi gas maksimum yang perlu disediakan. iii. Panjang pipa dan jumlah sambungan. iv. Berat jenis dari gas. v. Faktor diversifikasi (diversity factor). vi. Pada instalasi gas untuk pembakaran, harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas yang secara otomatis mematikan aliran gas. 3. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi gas beserta kelengkapannya harus diperiksa dan diuji sebelum digunakan dan diperiksa secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, serta merupakan bagian pertimbangan keandalan bangunan.
X.2
INSTALASI GAS MEDIK 1. Jenis Gas Jenis gas medik yang dimaksud, adalah : a. Gas oxigen b. Gas nitrous Oxida (N2O) c. Udara tekan
d.
Vakum
2. Jaringan Distribusi Gas Medik a. Rancangan sistem distribusi gas medik, pemilihan bahan dan kontruksinya disesuaikan dengan penggunaannya. b. Instalasi pemipaan untuk bangunan gedung mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan. c. Pada instalasi pipa gas medik harus dilengkapi dengan biofilter, khususnya untuk instalasi pipa oksigen, pipa Nitrous Oxida dan pipa udara tekan. d. Pada instalasi gas medik harus dilengkap peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan dilengkapi dengan sistem isyarat tanda kebocoran gas. e. Kebutuhan gas medik garus disesuaikan dengan kebutuhan untuk asien rawat inap dan kebutuhan lain, seperti untuk ruang bedah orthopedi, peralatan rawat gigi dan sebagainya. 3. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi gas beserta kelengkapannya harus diperiksa dan diuji sebelum digunakan dan diperiksa secara berkala oleh instansi yang berwenang
XI. SANITASI DALAM GEDUNG XI.1. SISTEM PLAMBING 1.
2.
Perencanaan Sistem Plambing a.
Setiap pembangunan baru dan atau perluasan bangunan harus diperlengkapi dengan sistem plambing, meliputi sistem air bersih, sistem air kotor dan alat plambing yang memadai.
b.
Sistem plambing harus direncanakan dan dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dalam operasional dan pemeliharaannya, tidak mengganggu lingkungan, serta diperhitungkan berdasarkan standar, petunjuk teknik, dan Pedoman Plambing Indonesia yang berlaku.
Sistem Penyediaan Air Bersih a.
Kebutuhan air bersih untuk perumahan berkisar antara 60-250 liter/orang/hari, sedangkan untuk kelas bangunan lainnya disesuaikan dengan standar kebutuhan air bersih yang berlaku di Indonesia.
b.
Sumber air bersih pada bangunan harus diperoleh dari sumber air PAM (Perusahaan Air Minum), dan apabila sumber air bukan dari PAM, sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
c.
Kualitas air bersih yang dialirkan ke alat plambing dan perlengkapan plambing harus memenuhi standar kualitas air minum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
d.
Sistem distribusi air harus direncanakan sehingga dengan kapasitas dan tekanan air yang minimal, alat plambing dapat bekerja dengan baik.
e.
Apabila kapasitas dan atau tekanan sumber yang digunakan tidak memenuhi kapasitas dan tekanan minimal pada titik pengaturan keluar, maka harus dipasang sistem tanki persediaan air dan pompa yang direncanakan dan ditempatkan sehingga dapat memberikan kapasitas dan tekanan yang optimal.
f.
Bangunan yang dilengkapi dengan sistem penyediaan air panas, dimana pipa pembawa air panas dari sumber air panas ke alat plambing cukup panjang, maka harus dilengkapi dengan pipa sirkulasi. Pipa pembawa air panas yang cukup panjang tersebut harus dilapisi dengan bahan isolasi.
g.
Temperatur air panas yang keluar dari alat plambing harus diatur, maksimum 60° C, kecuali untuk penggunaan khusus.
3.
h.
Bahan pipa yang digunakan dapat berupa PVC, PE (poli-etilena), besi lapis galvanis atau Tembaga, mampu menahan tekanan sekurang-kurangnya 2 kali tekanan kerja, tidak mengandung bahan beracun dan pemasangannya harus sesuai dengan petunjuk teknis bahan pipa yang bersangkutan.
i.
Semua sistem pelayanan air bersih harus direncanakan, dipasang dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tidak mudah rusak dan tidak terkontaminasi dari bahan yang dapat memperburuk kualitas air bersih.
j.
Diameter pipa sambungan pelanggan dari jaringan pipa distribusi kota harus disesuaikan dengan kelas bangunan.
Sistem Pembuangan Air Kotor a.
Pada dasarnya air kotor berasal dari aktivitas manusia, baik tempat mandi cuci, kakus maupun kegiatan lainnya.
b.
Semua air kotor harus diolah sebelum dibuang ke saluran air kotor umum kota atau disalurkan ke bangunan pengolahan air kotor komunal bila tersedia.
c.
Air kotor yang mengandung bahan buangan berbahaya dan beracun, serta yang mengandung radioaktif, harus ditangani secara khusus, sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
d.
Sistem pengaliran air kotor direncanakan dengan menggunakan saluran tertutup dan kemiringan tertentu, sehingga dapat mengalirkan air kotor secara gravitasi. Apabila cara gravitasi ini tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menggunakan sistem perpompaan.
e.
Saluran air kotor dapat benupa pipa atau saluran lainnya, baik dari bahan PVC, PE, tanah liat, beton, tembaga, besi tuang, baja maupun bahan lainnya yang tidak mudah rusak, tahan terhadap karat dan panas.
f.
Pemilihan bahan dan pemasangan saluran harus disesuaikan dengan penggunaannya dan sifat cairan yang akan dialirkan, sesuai dengan petunjuk teknis dari bahan pipa yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.
g.
Penentuan diameter saluran dibuat seekonomis mungkin sesuai dengan kapasitas dan bahan buangan yang akan dialirkan.
h.
Sistem air kotor didalam bangunan harus dilengkapi dengan pipa ven untuk menetralisir tekanan udara didalam saluran tersebut.
i.
Pemeliharaan sistem air kotor dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya penyumbatan, karat dan kebocoran.
4.
5.
Alat Plambing a.
Jumlah dan jenis alat plambing serta perlengkapannya harus disediakan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya.
b.
Bahan alat plambing harus mempunyai permukaan yang halus dan rapat air, tahan lama untuk digunakan, babas dari kerusakan dan tidak mempunyai bagian kotor yang tersembunyi.
c.
Semua alat plambing harus direncanakan dan dipasang sehingga memenuhi aspek kebersihan, kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni bangunan.
d.
Pipa pembuangan dari alat plambing yang digunakan untuk menyimpan atau mengolah makanan, minuman bahan steril atau bahan sejenis lainnya, harus dilengkapi dengan celah udara yang cukup untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi.
e.
Peralatan plambing yang mengalirkan air bersih ke tempat-tempat yang dapat menimbulkan pencemaran, harus dilengkapi dengan alat pencegah kontaminasi, seperti katup penahan aliran balik dan katup pencegah atau pemutus vakum.
f.
Pada pipa penyaluran air kotor dari alat plambing yang mungkin menerima buangan mengandung minyak atau lemak, harus dilengkapi dengan alat perangkap minyak dan lemak.
g.
Pemeliharaan semua alat plambing, harus dilakukan secara berkala untuk menjamin kebersihan dan bekerjanya alat tersebut dengan baik.
Tangki Penyediaan Air Bersih a.
Fungsi tangki penyediaan air bersih adalah untuk menyimpan cadangan air bersih untuk kebutuhan penghuni, perlengkapan bangunan, penanggulangan kebakaran dan pengaturan tekanan air.
b.
Tangki penyediaan air bersih harus direncanakan dan dipasang untuk penyediakan air dengan kuantitas dan tekanan yang cukup, tidak mengganggu struktur bangunan dan memberikan kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan.
c.
Konstnuksi dan bahan tanki penyediaan air bersih harus cukup kuat dan tidak mudah rusak. Bahan tangki dapat berupa beton, baja, fiberglass dan kayu.
d.
Apabila tangki penyediaan air bersih menggunakan bahan lapisan untuk mencegah kebocoran dan karat, bahan tersebut tidak boleh memperburuk kualitas air bersih.
e.
Tangki penyediaan air bersih harus diiengkapi dengan sistem perpipaan dan perlengkapannya yang terdiri dari pipa masuk dan pipa keluar, pipa peluap, pipa penguras dan pipa ven, serta dilengkapi dengan 1ubang pemeriksa.
6.
XI.2
Pompa a.
Fungsi pompa air bersih adalah memberikan kapasitas dan tekanan cukup pada sistem penyediaan air bersih atau menyalurkan air ke penyediaan air bersih. Fungsi pompa air kotor adalah menyalurkan air ke saluran air kotor umum Kota atau ke bangunan pengolahan air lainnya.
yang tanki kotor kotor
b.
Pemilihan jenis pompa dan motor pompa disesuaikan dengan karakteristik pompa yang dibutuhkan dan mempunyai effsiensi yang maksimal.
c.
Pompa harus dipasang pada lokasi yang mudah untuk pengoperasian dan pemeliharaannya.
d.
Pemasangan pompa harus dilengkapi peralatan peredam getaran yang dipasang pada dudukan pompa, pipa isap dan pipa keluaran pompa.
e.
Pompa harus dilengkapi dengan alat pengukur tekanan dan katup pencegah aliran balik pada pipa keluaran dan ujung pipa isap pompa.
SALURAN AIR HUJAN. 1.
2.
Kelengkapan pada Bangunan a.
Setiap bangunan dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem saluran air hujan.
b.
Air hujan harus dialirkan ke sumur resapan dan atau dialirkan ke jaringan air hujan umum kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c.
Bila belum tersedia jaringan umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima, maka harus dilakukan cara-cara lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang
Persyaratan Saluran a.
Saluran air hujan dapat merupakan saluran terbuka dan atau saluran tertutup.
b
Apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap perubahan arah aliran harus dilengkapi dengan lubang pemeriksa, dan pada saluran yang lurus, lubang pemeriksa harus dibuat dengan jarak tiap 25-100 m, disesuaikan dengan diameter saluran tersebut dan standar yang berlaku.
c.
Kemiringan saluran harus dibuat, sehingga dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik agar bebas dari genangan air, dan bila tidak dapat dilakukan dengan cara gravitasi, maka dapat menggunakan sistem perpompaan.
d.
3.
Bahan saluran dapat berupa PVC, fiberglass, pasangan, tanah liat, beton, seng, besi dan baja. Khusus untuk bahan seng, besi dan baja harus dilapisi dengan lapisan tahan karat.
Pemeliharaan Pemeliharaan sistem air hujan harus dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
XI.3
PERSAMPAHAN 1.
Penempatan pada Bangunan Setiap bangunan baru dan atau perluasan bangunan harus dilengkapi dengan fasilitas pewadahan dan atau penampungan sampah sementara yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
2.
3.
Pewadahan a.
Kapasitas pewadahan sampah atau tempat penampungan sementara harus dihitung berdasarkan jenis bangunan dan jumlah penghuninya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.
Tempat pewadahan sampah harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah rusak, mempunyai tutup dan mudah diangkut. Bahan tersebut dapat berupa kantong plastik, peti kemas fiberglass, peti kemas baja, dan pasangan bata atau beton.
c.
Bentuk pewadahan sampah harus disesuaikan untuk kemudahan pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota, atau Pengelola Pengangkutan Sampah.
Sampah Berbahaya Untuk sampah padat yang dikatagorikan sebagai jenis buangan berbahaya dan beracun (sampah B3), penempatan dan pembuangannya harus ditangani secara khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
XII. VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA
XII.1 VENTILASI 1.
Kebutahan Ventilasi Setiap bangunan harus mempunyai: a. Ventilasi alami sesuai dengan butir XII.1.2 di bawah ini atau b. Ventilasi mekanis yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
2.
Ventilasi Alami a. Penerapan ventilasi alami. Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka i. dengan jumlah bukaan berukuran tidak kurang dari 5% dari luas lantai ruangan yang dibutuhkan untuk di ventilasi; ii ke arah; (1) halaman berdinding dengan ukuran yang sesuai, atau daerah yang terbuka ke atas; (2) teras terbuka, pelataran parkir, dan yang sejenis; (3) ruangan bersebelahan yang dimaksud dalam butir b di bawah ini. b. Ventilasi Dari Ruangan Yang Bersebelahan Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan pintu ventilasi, atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan (termasuk teras tertutup) jika kedua ruangan tersebut berada dalam satuan hunian yang sama atau mempunyai teras tertutup yang menjadi satu, dan: i. Bangunan klas 2, dan hunian tunggal pada bangunan klas 3; (1) ruang yang di ventilasi bukan kompartemen sanitasi; (2) jendela, bukaan, pintu atau sarana lainnya yang mempunyai luas ventilasi tidak kurang dari 5% dari luas lantai ruangan yang diventilasi; (3) ruangan bersebelahan dengan jendela, bukaan, pintu atau sarana lainnya dengan luas ventilasi tidak kurang dari 5% dari luas lantai lantai kedua ruangan tersebut. ii. Bangunan kelas 5, 6, 7, 8 atau 9. (1) jendela, bukaan, pintu atau sarana bukaan lainnya yang mempunyai luas ventilasi tidak kurang dari 10% dari luas lantai ruangan yang di ventilasi, dengan jarak tidak lebih dari 3,6 m diatas lantai; (2) ruangan bersebelahan yang mempunyai jendela, bukaan, pintu atau sarana lainnya dengan luas ventilasi tidak kurang dari 10% luas lantai kedua ruangan tersebut; (3) Luas ventilasi yang diatur pada butir (1 ) dan (2) dapat direduksi secukupnya jika tersedia ventilasi alami langsung dari sumber lainnya.
c.
Batasan untuk posisi kakus dan peturasan. Ruang kakus atau peturasan tidak boleh terbuka langsung ke arah: i. dapur atau pantry; ii ruang makan umum atau restoran; iii. asrama pada bangunan Kelas 3; iv. ruang yang digunakan sebagai tempat berkumpul (yang tidak berbentuk pusat penitipan anak, sekolah TK atau panggung terbuka); v. ruang kerja yang umumnya digunakan oleh lebih dari satu orang. d.
Ruang antara Jika ruang kakus atau peturasan yang dilarang menurut butir c di atas terbuka langsung terhadap ruang lainnya: i. Dalam hunian tunggal pada bangunan kelas 2 atau 3 atau bagian bangunan kelas 4; (1) jalan masuk harus melalui ruang antara, koridor atau ruang lainnya; (2) ruangan yang ada kakus atau peturasan tersebut harus tersedia ventilasi pembuangan mekanis; ii. pada bangunan Kelas 5, 6, 7, 8 atau 9 (yang bukan merupakan pusat penitipan anak, sekolah TK atau panggung terbuka); (1) jalan masuk harus melalui suatu dinding terkurung, koridor atau ruang lainnya dengan luas tidak kurang dari 1,1 m2 dan pada setiap pintu jalan masuk harus dipasang alat penutup pintu otomatis; (2) ruangan yang ada kakus atau peturasan tersebut harus tersedia ventilasi pembuangan udara mekanis; dan pintu ke ruangan tersebut harus terhalang dari penglihatan.
e.
Ventilasi ruangan dibawah lantai dasar Lantai paling bawah suatu bangunan: i. jika berada dibawah lantai dasar, harus mempunyai jarak melintang yang cukup untuk ventilasi antara bagian bawah permukaan lantai dasar dengan permukaan tanah/ halaman; ii. harus mempunyai penutup yang kedap air diatas muka tanah/halaman dibawah lantai dasar, atau iii. harus mempunyai konstruksi lantai yang sesuai.
f.
Gedung Parkir Setiap lantai gedung parkir, kecuali pelataran parkir terbuka harus mempunyai: i. sistem ventilasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau ii. sistem ventilasi alami permanen yang memadai.
g.
Pembuangan udara dari dapur Pada dapur komersial harus tersedia tudung pembuangan gas dapur yang memenuhi ketentuan yang berlaku, jika: i. setiap peralatan masak yang mempunyai: (1) total daya masukan listrik maksimum lebih dari 8 kW; atau (2) total daya masukan gas lebih dari 29 MJ/jam.
ii.
3.
XII.2
total daya masukan maksimum per m2 luas lantai ruangan yang mempunyai lebih dari satu alat masak, lebih dari: (1) 0,5 kW untuk daya listrik; atau (2) 1,8 MJ/jam untuk daya gas.
Ventilasi buatan a. Penempatan fan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan juga memungkinkan masuknya udara segar, atau sebaliknya. b. Sistem Ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai. c. Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni. d. Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi buatan untuk membuang udara kotor dari dalam, dan minimal 2/3 volume udara ruang harus terdapat pada ketinggian maksimal 0,60 meter diatas lantai. e. Ruang parkir pada ruang bawah tanah (basement) yang terdiri dari lebih satu lantai, gas buang mobil pada setiap lantai tidak boleh mengganggu udara bersih pada lantai lainnya. f. Besamya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan harus sesuai standar yang berlaku. PENGKONDISIAN UDARA 1.
Kebutuhan Pengkondisian Udara Setiap bangunan seperti untuk hunian, kantor, toko, pabrik, rumah sakit, dan setiap ruang lainnya bila diperlukan dapat mempunyai sistem pengkondisian udara yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
2.
Konservasi Energi a. Pengkondisian udara harus memperhatikan upaya konservasi energi minimal seperti dinyatakan dalam SK SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. b. Rancangan sistem pengkondisian udara harus dikembangkan sehingga penggunaan energi yang optimal dapat diperoleh, termasuk dengan memperhitungkan pemakaian energi per tahunnya, pemilihan peralatan, serta biaya awal dan biaya umur pemakaian energi. c. Karakteristik beban bangunan harus dianalisa sehingga memungkinkan sistem dan peralatan dengan ukuran yang tepat serta dipilih untuk memperoleh efisiensi yang baik pada beban penuh atau beban paruh.
3.
Perhitungan Perkiraan Beban Pendinginan a. Prosedur Perhitungan beban pendinginan harus mengikuti prosedur sesuai yang ditunjukkan dalam SK SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung, dan standar teknis lain yang berlaku.
b.
.
Dasar perancangan i. Kondisi Dalam Bangunan Kondisi dalam bangunan yang memerlukan pengkondisian udara harus dirancang sesuai penggunaannya. ii. Kondisi Luar Bangunan Kondisi rancangan udara luar bangunan mengacu pada SK SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. iii. Penetapan sistem dan peralatan. (1) Penetapan sistem dan peralatan pengkondisian udara (Sistem Fan, sistem pompa dan pemipaan, sistem distribusi udara, sistem kontrol, isolasi pemipaan, isolasi sistem distribusi udara) mengacu pada SK SNI yang berlaku. (2) Semua saluran udara harus direncanakan, dibuat dan dipasang sesuai ketentuan yang berlaku, atau standar internasional lain yang diakui oleh instansi yang berwenang. (3) Sistem pengkondisian udara pada bangunan klas 8a untuk ruang operasi, ruang steril dan ruang perawatan bagi pasien yang berpenyakit menular, tidak dibenarkan mempergunakan sistem sirkulasi udara yang dapat menyebabkan penularan penyakit ke bagian lain bangunan.
XIII. PENCAHAYAAN
XIII.1
KEBUTUHAN PENCAHAYAAN 1. Kamar, ruangan dan daerah yang dicakup oleh bagian ini meliputi: a. ruangan didalam bangunan b. daerah luar bangunan, seperti: i. pintu masuk ii. pintu ketuar, iii. tempat bongkar muat barang, dsb. c. jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan dan disambungkan dengan listrik bangunan. 2. Kamar, ruangan, daerah dan peralatan yang tidak termasuk bagian ini, meliputi: a. kegiatan diluar bangunan, seperti proses produksi dan penyimpanan. b. pencahayaan untuk pembuatan film, penyiaran televisi, presentasi audio visual dan bagian-bagian lain dan fasilitas pertunjukan seperti panggung di hotel, klub malam, dan diskotek dimana pencahayaan merupakan bagian penting untuk menghasilkan knalitas tampilan. c. reflektor khusus untuk medis dan perawatan gigi. d. fasilitas luar untuk olahraga. e. pencahayaan untuk pameran seni, gallery, museum dan monumen. pencahayaan luar untuk monumen publik. f. pencahayaan khusus laboratorium. g. pencahayaan didalam bangunan yang digunakan dari jam 22.00 malam sampai jam 06.00 pagi. i. pencahayaan darurat yang secara otomatis mati. selama operasi normal. j. daerah yang mempunyai risiko keamanan tinggi dan diperlukan tambahan pencahayaan untuk keamanan manusia. k. ruang kelas yang direncanakan untuk kebutuhan khusus. 1. pencahayaan untuk rambu-rambu. m. fasilitas pencahayaan untuk display di muka atau jendela toko. n. pencahayaan di unit pengeboran.
XIII.2
PENCAHAYAAN BUATAN. 1.
2.
Energi Yang Dikonsumsi Energi yang dikonsumsi untuk pencahayaan buatan mempunyai pengaruh besar pada peningkatan beban listrik dan beban pendinginan bangunan. Sistem pencahayaan buatan harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan kebutuhan ruangan, sehingga diperoleh konsumsi energi yang masih dapat dipertanggung jawabkan. Tingkat Iluminasi Tingkat iluminasi disarankan seperti ditunjukkan pada SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung
3.
4.
5. 6.
7.
XIII.3
Konsumsi Energi Konsumsi energi pencahayaan buatan dapat diminimalkan dengan mengurangi daya terpasang dan waktu pemakaian. Daya terpasang dapat diminimalkan dengan penggunaan lampu, balas, dan reflaktor yang efisien. Daerah efisasi dari lampu yang ada ditunjukkan pada SK SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. Perencanaan Sistem Pencahayaan Perencanaan sistem pencahayaan adalah dengan monggunakan sumber pencahayaan yang tepat, jenis reflektor yang efisien, mempunysi karakteristik distribusi pencahayaan sesuai kebutuhan dan tidak menghasilkan ketidak nyamanan karena silau atau pantulan. Kebanyakan reflektor yang efisien untuk lampu fluorecent adalah dari jenis mirror reflector atau prismatic. Reflektor untuk lampu High Intensity Discharge (HID) menggunakan reflektor aluminium anodized berkualitas tinggi. Penggunaan Lampu Penggunaan lampu sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan upaya konservasi energi pada bangunan gedung. Daya Maksimum Yang Diijinkan Beban pencahayaan total untuk ruang dalam bangunan disarankan tidak melebihi nilai maksimum seperti ditunjukkan pada SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. Daya pencahayaan buatan di luar bangunan. a. Daya pencahayaan buatan untuk bagian luar bangunan sebaiknya tidak melebihi nilai seperti ditunjukkan pada SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. b. Untuk fasilitas banyak bangunan, kebutuhan daya pencahayaan luar bangunan terutama adalah untuk pencahayaan buatan diantara bangunan tersebut.
PENCAHAYAAN ALAMI 1.
2.
3.
Pemanfaatan pencahayaan alami Pemanfaatan pencahayaan alami yang optimal pada bangunan karena merupakan cara yang sangat penting untuk mengurangi beban energi bangunan. Perencanaan pencahayaan alami Pertimbangan perencanaan pencahayaan alami pada bangunan: a. Kaca mengurangi kemampuan tahan panas dari dinding. Jika perlu. kemampuan tahan panas dari kaca ditingkatkan dengan penggunaan tirai matahari dan atau kaca ganda. b. Penggunaan sakelar otomatis atau sistem pengendali lainnya agar tingkat pencahayaan buatan dalam bangunan dapat diatur. c. Pengendalian silau pada bangunan, baik dari sumber sinar matahari langsung, langit yang cerah, obyek luar, maupun dari pantulan kaca dan sebagainya. Penentuan besanya iluminasi Penentuan besarnya iluminasi mengikuti ketentuan teknis SNI-2396 tentang Penerangan Alami Siang hari untuk Rumah dan Gedung.
XIII.4
PENGENDALIAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN. Semua sistem pencahayaan, kecuali yang diperlukan untak pencahayaan darurat atau pencahayaan lampu “KELUAR”, harus dilengkapi dengan pengendali manual, otomatis atau yang terprogram. 1. Pengendali pencahayaan harus dilengkapi sebagai berikut: a. Semua ruangan yang tertutup dengan dinding bata atau partisi yang sampai ke plafond harus dilengkapi dengan satu pengendali pencahayaan manual untuk setiap kamar. b. Minimal satu sakelar harus dipasang untuk setiap group yang melayani luasan 30 m atau kurang. c. Minimal satu sakelar dengan tanda khusus untuk melayani 1100 Watt yang disambungkan ke beban listrik. d. Pencahayaan bagian luar tidak diperuntukkan beroperasi 24 jam terus menerus, dan harus secara manual atau otomatis dimatikan (misalnya dengan pembatas waktu atau photocell). e. Kamar tamu hotel harus mempunyai sakelar utama didekat pintu yang mematikan semua lampu dan stop kontak, kecuali untuk hal-hal lain jika diperlukan. f. Apabila dimungkinkan adanya pencahayaan alami, pengendali manual lokal atau pengendali otomatis seperti sakelar yang dilengkapi dengan photoelectric atau dimmer otomatis sebaiknya digunakan di ruangan yang diterangi dengan pencahayaan alami. Pengendali haruss digunakan sehingga bekerja pada baris pencahayaan yang paralel dengan dinding luar bangunan. 2. Letak pengendali harus mudah dicapai. Semua pengendali pencahayaan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca untuk orang yang berada atau menggunakan ruang tersebut. Sakelar pengendali dengan beban yang sama yang tedetak di lebih satu lokasi harus dinilai sebagai penambahan jumlah pengendali untuk memenuhi kebutuhan butir 1 di atas, kecuali: a. Pengendali dipusatkan di lokasi yang berjarak jauh (seperti ruangan lobi dari kantor, hotel dan rumah sakit, pertokoan, pasar swalayan, gudang dan koridor yang dibawah pengendalian terpusat). b. Pengendali otomatis. c. Pengendali yang diprogram. d. Pengendali yang memerlukan operator yang terlatih. e. Pengendali untuk keamanan bahaya dan keselamatan.
XIV. KEBISINGAN DAN GETARAN XIV. 1.
XIV.2
KEBISINGAN 1.
Baku Tingkat Kebisingan a. Salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat tingkat kebisingan yang dihasilkan. b. Baku tingkat kebisingan untuk kenyamanan dan kesehatan harus mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
2
Dampak Lingkungan Bagi usaha atau kegiatan yang mensyaratkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat kebisingan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan atau ditetapkan oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
GETARAN 1.
Baku Tingkat Getaran a. Sala satu dampak dan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat tingkat getaran yang dihasilkan. b. Baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan harus mengikuti standar teknis yang berlaku.
2.
Dampak Lingkungan Bagi usaha atau kegiatan yang mensyaratkan baku tingkat getaran lebih ketat dari ketentuan, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut, berlaku baku tingkat getaran sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan atau ditetapkan oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
XV. KETENTUAN PENUTUP
XV.1
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung seperti telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya merupakan persyaratan pokok yang ditunjang oleh standar teknis (SNI), pedoman atau petunjuk teknis yang berlaku dan lebih rinci berkaitan dengan spesifikasi, tata cara, dan metode uji bangunan, komponen, elemen, serta berbagai aspek teknis dari bangunan gedung.
XV.2
Persyaratan-persyaratan yang lebih spesifik dan atau yang bersifat alternatif serta penyesuaian penyesuaian yang diperlukan terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung diharapkan untuk dikembangkan oleh masing-masing Daerah disesuaikan dengan kondisi, permasalahan, kebutuhan, dan kesiapan kelembagaan di setiap Daerah.
MENTERI PEKERJAAN UMUM ttd. RACHMADI BAMBANG SUMADHIJO
LAMPIRAN TABEL V.2.3 PERSYARATAN PENGENDALIAN ASAP KEBAKARAN 1.
KETENTUAN UMUM
KLAS/BAGIAN BANGUNAN Jalan keluar yang Diisolasi terhadap kebakaran
PERSYARATAN PENGENDALIAN ASAP KEBAKARAN Untuk: 1. Tangga yang diisolasi terhadap kebakaran, termasuk setiap jalan penghubung atau ramp yang melayani: a. Setiap lantai di atas tinggi efektif 25m, atau b. lebih dari 2 lantai di bawah tanah, atau c. atrium, atau d. bangunan klas 9a yang > 2 lantai, dan 2. jalan penghubung atau ramp yang diisolasi terhadap kebakaran dengan panjang > 60 m ke jalan umum atau ruang terbuka, harus dilengkapi dengan: 1. Sistem presurisasi otomatis, atau 2. Ramp atau balkon akses yang terbuka sesuai ketentuan butir Vl.3.
BANGUNAN DENGAN TINGGI EFEKTIF >25 M Klas. 2, 3, den 4. 1. Harus dilengkapi dengan sistem alarm dan deteksi asap otomatis. 2. Bila panjang koridor umum > 40 m, harus dibagi dengan interval < 40 m, dengan konstruksi sesuai ketentuan V.1.3, kecuali bahan pelapis dan bahan yang tidak mudah terbakar Klas5,6, 7,8,dan 9b (selain ruang/tempat parkir)
1. Harus dilengkapi dengan sistem pengendali asap terzona sesuai ketentuan yang berlaku.
Klas 9a
1. Harus dilengkapi dengan sistem alarm dan deteksi asap otomatis, dan 2. Sistem pengendali asap tezona sesuai ketentuan yang berlaku
BANGUNAN DENGAN TINGGI EFEKTIF < 25 M Klas 2, 3, den 4 1. Harus dilengkapi dengan alarm dan detekai asap otomatis, dan 2. Apabila tangga yang diwajibkan diisolasi terhadap kebakaran den bangunan kelas 2 atau 3 juga melayani satu atau lebih lantai dengan Kas 5, 6, 7 (bukan tempat parkir terbuka), 8, atau 9b, maka: a. tangga yang diisolasi terhadap kebakaran, termasuk setiap Jalan penghubung atau ramp harus dilengkapi dengan sistem presurisasi udara otomati, atau b. Klas 5, 6, 7 (bukan tempat parkir terbuka), 8 dan 9b harus
dilengkapi dengan i. sistem alarm dan deteksi asap otomatis, atau ii. sistem sprinkler
Klas 5, 6, 7, 8, dan 9b (selain ruang/tempat parkir
Klas 9a
BASEMENT (selain ruang/tempat parkir)
3. Apabila tangga yang diwajibkan diisolasi terhadap kebakaran dari bangunan klas 4 juga melayani satu atau lebih lantai dengan klas 5, 6, 7 (bukan tempat parkir terbuka), 8, atau 9b, maka: a. Sistem sesuai butir 2.a. atau 2.b. diatas harus dipasang, atau b. Sistem detektor dan alarm asap, kecuali bila alarm dan detektor tersebut hanya perlu dipasang pada tiap pintu menuju tangga yang diisolasi terhadap kebakaran untuk sistem peringatan. Pada bangunan: 1. Klas 5 atau 9b (sekolah) dengan ketinggian > 3 lantai, atau 2. Klas 6, 7, 8, atau 9b (selain sekolah) dengan ketinggian > 2 lantai, atau 3. Dengan ketinggian > 2 lantai dan terdiri atas: a. Klas 5 atau 9b (sekolah) dan b. Klas 6, 7, 8, atau 9b (selain sekolah) maka pada setiap tangga yang diwajibkan diisolasi terhadap kebakaran, termasuk jlan penghubung dan rampnya, harus dipasang: 1. Sistem presurisasi udara otomatis, atau 2. Sistem pengendali asap terzona, bila bangunan mempunyai lebih dari satu komprtemen kebakaran, atau 3. Sistem alarm dan deteksi asap otomatis, atau 4. Sistem sprinkler 1. Sistem alarm dan deteksi asap otomatis, dan 2. Sistem pengolah udara mekanis yang bukan merupakan bagian dari sistem pengendali asap terzona dapat berhenti (shut-down) otomatis pada saat aktivitas detekotr asap bekerja. 3. Bila bangunan >2 lantai, harus dipasang: a. Sistem pengendali asap terzona, atau b. Sistem sprinkler 1. Basement dengan luas > 200 m2 harus dilengkapi dengan: a. Bila < 2 lapis di bawah tanah: i. Sistem pengendali asap terzona, bila basement mempunyai lebih daari satu kompartemen kebakaran, atau ii. Sistem alarm dan deteksi asap otomatis, atau iii. Sistem sprinkler, atau b. Bila > 2 lapis dibawah tanah harus dilengkapi sistem sprinkler. 2. Basement dengan > 3 lapis di bawah tanah atau terdapat klas 6 atau 9b dengan jumlah penghuni/pengguna yang banyak, persyaratan khusus dapat digunakan dengan pertimbangan: a. karakter khusus bangunan b. fungsi khusus bangunan c. tipe dan jumlah material khusus yang disimpan, dipajang, atau digunakan dalam bangunan d. keragaman klasifikasi bangunan atau kompartemen
Ruang/tempat parkir
Atrium
kebakaran Ruang/tempat parkir, termasuk ruang parkir dibawah tanah, yang dilengkapi dengan sisitem ventilasi mekanis sesuai ketentuan: 1. Jenis kipas yang harus tahan suhu tinggi, dan 2. Kabel pengendali dan daya listrik tidak harus yang tahan api Bangunan yang memiliki atrium harus dengan kelengkapan sistem sprinkler, sistem deteksi alarm kebakaran, sistem inter komunikasi darurat, sistem peringatan kondisi darurat, dan sistem pengendalian asap sesuai standar teknis yang berlaku
2. KETENTUAN KHUSUS KLAS/BAGIAN BANGUNAN Klas 6, Kompartemen Kebakaran > 2.000 m2, tidak terdapat selasar terlindung melayani > 1 toko
Klas 6, Kompartemen kebakaran > 2.000 m2, terdapat selasar terlindung melayani > 1 toko
Klas 9b, Bangunan Pertemuan
PERSYARATAN PENGENDALIAN ASAP KEBAKARAN 1. Setiap kompartemen kebakaran,kecuali yang ditetapkan pada butir 2, harus dilengkapi dengan: a. sistem pembuangan asap otomatis, atau b. Bila bangunan 1 lantai, dipasang lubang-lubang ventilasi asap dan panas yang diaktifkan oleh pendeteksian asap, atau c. Bila luas lantai untuk kompartemen kebakaran > 3.500 m2, dan: i. bangunan 1 lantai, dipasang sistem alarm dan detektor asap otomatis, atau ii. bangunan 2 lantai atau kurang, dipasang sistem sprinkler 2. Bangunan pertokoan di dalam kompartemen kebakaran tidak harus mengikuti ketentuan 1, bila: a. luas bangunan < 2.000m2, dan b. Bangunan satu lantai dengan pintu masuk utama membuka ke jalan umum atau ruang terbuka. 1. Selasar terlindung, toko dengan luas > 1.000m2 yang membuka ke arah selasar terlindung, dan toko (selain pada ketentuan 3 ) yang tidak membuka ke arah selasar terlindung, harus dilengkapi dengan: a. sistem pembuangan asap otomaatis, atau b. bila bangunan 1 lantai, dipasang lubang-lubang ventilasi asap dan panas yang diaktifkan oleh pendeteksian asap, atau 2. Bila luas lantai untuk kompartemen kebakaran < 3.500 m2 dan bangunan 2 lantaai atau kurang, dipasang sistem sprinkler 3. Bangunan pertokoan di dalam kompartemen kebakaran tidak harus mengikuti ketentuan 1, bila: a. luas lantai < 2.000 m2, dan b. bangunan 1 lantai dengan pintu masuk utama membuka ke jalan umum atau ruang terbuka 1. Bangunan klab malam, diskotek, dan sejenis, harus dilengkapi dengan: a. sistem pengolah udara mekanis yang bukan merupakan bagian dari sistem pengendalian asap dapat berhenti (shut-down) otomaatis pada saat aktivitas detektor asap bekerja, dan b. sistem pembuangan asap otomatis, atau lubang-lubang
ventilasi asap dan panas otomatis pada bangunan 1 lantai, atau sistem sprinkler 2. Bangunan pameran, harus dilengkapi dengan a. idem 1.a. diatas, dan b. Bila luas bangunan 2.000-3.500m2 i. sistem pembuang asap otomatis, atau ii. Lubang-lubang ventilasi asap dan panas otomatis, bila bangunan 1 lantai, atau iii. sistem sprinkler, dan c. Bila luas bangunan > 3.500 m2, dipasang sistem sprinkler dan i. sistem pembuang asap otomatis, atau ii. lubang-lubang ventilasi asap dan panas otomatis, bilang bangunan 1 lantai 3. Bangunan theater atau tempaat pertemuan/hall umum: a. pada bangunan sekolah, gereja, atau hall komunitas yang mempunyai ruang panggung dan belakang panggung, dengan luas > 300m2 atau b. Bukan pada bangunan sekolah, gereja, atau hall komunitas yang mempunyai ruang panggung dan belakang panggung, dengan luas > 200 m2, atau harus dilengkapi dengan: i. sistem pembuang asap otomatis, atau ii. Lubang-lubang ventilasi asap dan panas otomatis, bila bangunaan 1 lantai 4. Bangunan theater atau hall umum selain butir 3, termasuk theater kuliah dan komplek auditorium: a. sistem pengelola udara mekanis yang bukan meru-pakan bagian dari sistem pengendalian asap dapat berhenti (shutdown) otomatis pada saat aktivitas detektor asap bekerja, dan b. selain pada bangunan sekolah dengan luas lantai kompartemen kebakaran > 2.000 m2 i. sistem pembuang asap otomatis, atau ii. Lubang-lubang ventilasi asap dan panas otomatis, bila bangunan 1 lantai, atau iii. bila luas lantai kompartemen kebakaran < 5.000 m2 dan tinggi bangunan 2 lantai atau kurang, digunakan sistem alarm dan detektor asap otomatis, atau sistem sprinkler. 5. Bangunan pertemuan lainnya (diluar butir 3 dan 4 diatas): a. Setiap kompartemen kebakaran dengan luas > 2.000 m2 harus dilengkapi dengan ketentuan seperti butir 4.b diatas b. Bangunan yang dikecualikan dari ketentuan butir a diatas adalah: i. kompleks olahraga (termasuk hall olah raga, ruang senam, kolam renang dan sejenis) selain dari gedung olahraga(indoor) dengan jumlah tempat duduk > 1.000 ii. Gereja, Mesjid dan tempat lainnya yang khusus hanya untuk kegiatan peribadatan.
TIM PENYUSUN PEDOMAN TEKNIS
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Pembina Ir. Rachmadi BS. Pengarah Drs. Gembong Priyono, MSc Ir. Sunaryo Sumadji, MSc Ir. J. Hendro Moeljono Ir. Achmad Lanti, M. Eng.
Menteri Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Cipta Karya, Dep. PU Sekretaris Jenderal Dep. PU Kepala Balitbang Dep. PU Staf Ahli Menteri PU V Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi
Pelaksana Ir. Aim Abdurachim Idris, MSc Ir. Hari Sidharta, Dipl. H.E. Ir. Sutikni Utoro Wibisono Setio Wibowo, MSc
Direktur Bina Teknis , DJCK, Dep. PU Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dep. PU Kepala Puslitbangkim, Balitbang, Dep. PU Kepala Biro Hukum, Setjen Dep. PU
Kelompok Kerja Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc Ir. Antonius Budiono, MCM Ir G. Eko Djuli Sasongko Ir. J. L. G. P. Eko Widiatmo Ir. Erry Saptaria Achyar, CES Ir. Adjar Prajudi, MCM, MSc Ir. Tulus Rachmat S Ir. Achid Winarno Ir. Renyansih Ny. Sri Hartinah, SH Ir. HR. Sidjabat Ir. Suprapto, MSc Ir. Jacob Ruzuar, Dipl. SE Ir. Bambang Guritno, MSc, MPA
Dit. Bintek, DJCK, Dep. PU Dit. Bitnek, DJCK, Dep. PU Dit, Bitnek, DJCK, Dep. PU Dit. Bintek, DJCK, Dep. PU Dit, Bintek, DJCK, Dep. PU Dit. Binlak Wilayah Barat, DJCK Dit. Binlak Wilayah Tengah , DJCK Dit. Binlak Wilayah Timur, DJCK Bagian Hukum, DJCK, Dep. PU Biro Hukum, Setjen Dep. PU Widyaiswara Dep. PU Puslitbangkim, Balitbang, Dep. PU Puslitbangkim, Balitbang, Dep. PU Puslitbangkim, Balitbang, Dep. PU
Ir. Wiedodo Ir. Ridwan Munzir Ir. Sefiawan Kanani Ir. Hari Sasongko
Pemerintah DKI Jakarta Pemerintah DKI Jakarta Pemerintah DKI Jakarta Pemerintah DKI Jakarta
Suwarmo S., Dipl.BD.Sc, B.Arch, IAI, FRAIA Ir. Roestanto Wahidi D., MM, IAI Ir. Harlansyah Soerarso, IAI
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
Ir. Sukartono Ir. Sardjono Hadi Sugondo Ir. Rusdi Marzuki
Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia (IAFBI) Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia (IAFBI) Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia (IAFBI)
Ir. H. Diding Muchidin
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI)
Ir. Prawoto
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI)
Ir. Ariono Suprayogi Ir. Sofyan Nurbambang
Ikatan Ahli Sistem Mekanis Indonesia (IASMI) Ikatan Ahli Sistem Mekanis Indonesia (IASMI)
DR. Ir. Binsar Hariandja DR. Ir. Drajat Hoedayanto, MEng DR. Ir. Bambang Budiono
Hipunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Hipunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Hipunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI)
Ir. Bintang Agus Nugroho, IALI
Ikatan Ahli Lansekap Indonesia (IALI)
Ir. Bambang Tata Samiadji, MM
Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)
Ir. Daniel Mangindaan Ir. Soedibyono Ir. Zaenal Walidin
Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI) Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI) Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI)
DR. Ir. Chaidir AM, MSCE
Himpunan Ahli Teknik Tanah Indoensia (HATTI)
Ir. Sugeng Triyadi S. MSA, IAI Ir.M.Prasetiyo,March,MAUD
Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Bandung
DR. Ing. Eka Sediadi Rasyad Ir. A, Hadi Prabowo, MT Ir. Tulus Widiarso, MT
Universitas Trisakti, Jakarta Universitas Trisakti, Jakarta Universitas Trisakti, Jakarta
Disamping itu juga melibatkan peran aktif berbagai nara sumber di bidang tata bangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penyelaras Akhir Ir. J. Hendro Moeljono Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc Ir. G. Eko Djuli Sasongko Studio Taba '98 Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen P.U. Jl. Raden Patah l/1 Lantai 7 Wing 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Indonesia Telepon: (021) 7268203 Faks: (021) 7235223 E-med:
[email protected]
