BAB III PENYEBAB BEDA AKUNTANSI PAJAK DAN KOMERSIAL A. Adanya Pengeluaran atau Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto akan Dilakukan KOREKSI FISKAL POSITIF.
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali : A. Sampai dengan tahun pajak 2000 a. Didaerah tertentu (daerah terpencil), atau b. Merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja c. Di KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu)
B. Sejak tahun pajak 2001 a. Penyediaan makanan/minuman ditempat keja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama atau Akuntansi Perpajakan 23 Laboratorium Pengembangan Akuntansi
b. Yang meupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Seperti pakaian dan peralatan keselamatan kerja, pakaian seragam satpam, dan c. Antar jemput karyawan serta d. Penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, serta e. Penggantian atau imbalan bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu -
Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya
-
Pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan keluarganya
-
Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya
-
Olah raga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda Sepanjang fasilitas dan sarana yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
pihak
yang
mempunyai
hubungan
istimewa
sebagai
imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 7. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GNOTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh Pemerintah. 8. Pajak Penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
Akuntansi Perpajakan 24 Laboratorium Pengembangan Akuntansi
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan 12. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
perusahaan (materiil), dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisis nama, tempat, atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima entertainment 13. Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf f dan huruf g UU PPN sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar dan PPN Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh 14. Penghapusan Piutang Tak Tertagih (Piutang Usaha) kecuali Wajib Pajak telah : a. Membebankan piutang tak tertagih sebagai biaya atau kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial b. Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitur serta jumlah piutang tak tertagih (telah menyerahkan perkara penagihannya) kepada Pengadilan Negeri atau kepada Badan Urusan Pitang dan Lelang Neraca/BPULN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan
hutang
antara
kreditur
dan
debitur
yang
bersangkutan c. Telah dipublikasikan atau mengumumkan daftar nama debitur yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Akuntansi Perpajakan 25 Laboratorium Pengembangan Akuntansi
BUPLN, dalam suatu penerbitan umum atau tertentu (khusus) seperti penerbitan intern pada asosiasi usaha tersebut atau penerbitan lainnya dan d. Menyerahkan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak Daftar Piutang
yang
tidak
dapat
ditagih
atau
yang
dihapuskan
yang
mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya 15. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan a. Bukan merupakan Objek Pajak b. Pengenaan pajaknya bersifat final c. Dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Norma Penghitungan Khusus 16. Kerugian
dari
harta
atau
hutang
yang
tidak
dipergunakan
untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. 17. Bunga pinajaman (seluruhnya), dalam hal jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya di dalam negeri, kecuali : a. Dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan
dalam bentuk,
rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh final, atau b. Adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan deposito
perundang-undangan dan
tabungan
yang
tersebut
berlaku,
semata-mata
sepanjang untuk
jumlah
memenuhi
keharusan tersebut. c. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah pajak 18. Bunga pinjaman (sebagian) yaitu sejumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan yang diperkenankan dalam hal julah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Akuntansi Perpajakan 26 Laboratorium Pengembangan Akuntansi
Beban bunga yang diperkenankan dihitung dari : “ Tingkat bunga pinjaman ( Rata-rata pinjaman dikurangi Rata-rata deposito atau tabungan )”
B. Adanya Pendapatan yang Tidak Digunggungkan dengan Penghasilan Lainnya Namun Tetap Dilaporkan akan Dilakukan KOREKSI FISKAL NEGATIF
1a. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan •
Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
2. Warisan 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal 4. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia (s.d tahun pajak 2000)
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal
Akuntansi Perpajakan 27 Laboratorium Pengembangan Akuntansi
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: •
Dividen berasal cadangan laba ditahan, dan
•
Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, Sertifikat BI, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia, saham pada PT yang tercatat di bursa efek Indonesia. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, fima dan kongsi 6. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha 7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : a. Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5 milyar, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
8. Bunga yang berasal dari deposito atau tabungan baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melaui bank yang didirikan di Indonesia
Akuntansi Perpajakan 28 Laboratorium Pengembangan Akuntansi
atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 9. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek 10. Penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura 11. Penghasilan
yang
diterima
sehubungan
dengan
usaha
sebagai
Penyalu/Dealer/Agen produk Pertamina dan premix berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah dan premix yang telah dibayar atau dipungut PPh bersifat final 12. Penghasilan
yang
diterima
sehubungan
dengan
usaha
sebagai
usaha
sebagai
Penyalur/Grosir tepung terigu dan gula pasir dari Bulog 13. Penghasilan
yang
diterima
sehubungan
dengan
Penyalur/Distributor rokok dari pabrikan rokok 14. Penghasilan yang
berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan sepanjang yang melakukan pengalihan orang pribadi 15. Penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan 16. Selisih penilaian kembali aktiva 17. Bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek 18. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui cara undian 19. Penghasilan WP yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya 20. Penghasilan
WP
yang
bergerak
di
bidang
usaha
pelayaran
atau penerbangan LN 21. Penghasilan WP Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia 22. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000
Akuntansi Perpajakan 29 Laboratorium Pengembangan Akuntansi
23. Penerimaan bangunan yang dibangun di atas tanah yang dimiliki WP sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah atau Built Operate and Transfer
C. Adanya Beban yang Dapat Dilakukan KOREKSI FISKAL POSITIF ATAU NEGATIF
Beda cara penghitungan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan, yang antara lain ; 1. Beban Penyusutan aktiva tetap 2. Beban Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun 3. Penghitungan harga pokok penjualan 4. Penghasilan dilaporkan terlalu kecil dan beban/pengurang penghasilan dilaporkan terlalu besar 5. Penghasilan dilaporkan terlalu besar dan beban/pengurang penghasilan dilaporkan terlalu kecil
Akuntansi Perpajakan 30 Laboratorium Pengembangan Akuntansi
