AKUNTANSI PAJAK MENENGAH

BAHAN AJAR

AKUNTANSI PAJAK MENENGAH (Berbasis PSAK Konvergensi IFRS) Untuk Diklat Fungsional Pemeriksa Dasar

Disusun oleh: Arief Sultony

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT PAJAK 2016

DAFTAR ISI

1. Kegiatan Belajar 1 LAPORAN KEUANGAN A. Penyajian Laporan Keuangan ……………………………………………………...

1

B. Laporan Keuangan Menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan ….

14

2. Kegiatan Belajar 2 PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN A. Pengakuan Elemen Laporan Keuangan ………………………………………….

16

B. Pengukuran Elemen Laporan Keuangan …………………………………………

17

C. Nilai Wajar (Fair Value) …………………………………………………………….

18

D. Penurunan Nilai (Impairment Value) ………………………………………………

21

E. Pengukuran menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan …………

23

3. Kegiatan Belajar 3 ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN A. Aset Keuangan (Financial Aset) …………………………………………………..

28

B. Liabilitas Keuangan (Financial Liabilites) …………………………………………

37

C. Ketentuan Perpajakan Terkait Dengan Aset dan Liabilitas Keuangan ………

41

4. Kegiatan Belajar 4 PERSEDIAAN A. Definisi Persediaan …………………………………………………………………

45

B. Pengukuran Awal (Initial Measurement) …………………………………………

45

C. Sistem Pencatatan Persediaan ……………………………………………………

46

D. Rumus Biaya (Pembebanan ke Harga Pokok) …………………………………

47

E. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement) …………………………

51

F. Ketentuan Perpajakan Terkait Persediaan .......................................................

53

5. Kegiatan Belajar 5 INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI A. Pengertaian Investasi Pada Entitas Asosiasi ...................................................

56

B. Metode Ekuitas (Equity Method) …………………………………………………..

56

C. Penurunan Nilai ……………………………………………………………………...

57

D. Ketentuan Perpajakan Untuk Investasi Pada Entitas Asosiasi .........................

59

6. Kegiatan Belajar 6 ASET TETAP A. Pengertian Aset Tetap ……………………………………………………………..

63

Pengukuran Awal (Initial Measurement) …………………………………………

63

C. Penyusutan ………………………………………………………………………….

64

D. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement)

65

E. Penghentian Pengakuan ……………………………………………………………

70

F. Perolehan Aset Tetap melalui Sewa Pembiayaan (Finance Lease) ...............

70

G. Ketentuan Perpajakan yang Terkait dengan Aset Tetap ……………………….

74

B

7. Kegiatan Belajar 7 DASAR-DASAR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PSAK 46) A. Pendahuluan …………………………………………………………………………

80

B. Beda Tetap dan Beda Temporer ………………………………………………….

81

C. Kompensasi Kerugian ………………………………………………………………

84

D. Pajak Kini (Current Tax) ……………………………………………………………

84

E. Pajak Tangguhan (Deferred Tax) …………………………………………………

87

Pengukuran dan Pencatatan Pajak Tangguhan …………………………………

90

F

G Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Dari Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi ………………………………………………………………………

91

Kegiatan Belajar 1 LAPORAN KEUANGAN A. Penyajian Laporan Keuangan Perangkat laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 1) Laporan posisi keuangan (Statement of financial position) 2) Laporan laba rugi komprehensif (statement of comprehensive income) 3) Laporan perubahan ekuitas (Statement of changes in equity) 4) Laporan arus kas (Statement of cash flows) 5) Catatan atas laporan keuangan (Note to financial statement) 1. Laporan posisi keuangan (Statement of financial position) Dalam PSAK no. 1, nama neraca (balance sheet) berubah menjadi laporan posisi keuangan (Statement of financial position), laporan ini menyajikan aset, liabilitas dan ekuitas pertanggal laporan tertentu. Pos-pos minimum yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan; Aset: Liabilitas: Kas dan setara kas Utang dagang dan utang lain-lain Piutang dagang dan piutang lain-lain Provisi Aset Keuangan lainnya Liabilitas pajak periode berjalan Persediaan Liabilitas keuangan lainnya Aset biologi Liabilitas pajak tangguhan Aset Pajak Periode berjalan Liabilitas yang dimiliki untuk dijual Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas Ekuitas: Investasi property Aset Tetap Kepentingan non pengendali Aset tak berwujut Modal yang ditempatkan dan cadangan Asset yang dimiliki untuk dijual yang dibentuk oleh entitas induk Aset pajak tangguhan Urutan penyajian laporan posisi keuangan menurut PSAK No. 1 sbb: Aset Aset lancar Aset tidak lancar

Liabilitas Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Ekuitas Hak non-pengendali Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk

Suatu asset diklasifikasikan sebagai lancar bilamana:  Akan direlisasikan dalam siklus operasi normal entitas  Dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan  Akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan  Menjadi kas atau setara kas yang direalisasikan, jika dibatasi untuk suatu periode yang lebih lama dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. DFD\Akuntansi Pajak Menengah

1

Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai lancar bilamana:  Akan direlisasikan dalam siklus operasi normal entitas  Dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan  Akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan  Tidak mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas, setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh format laporan posisi keuangan: Aset Aset Lancar: Kas dan setara kas Piutang usaha Persediaan Aset lancer lainnya Total asset lancer Aset Tidak Lancar: Aset keuangan tersedia untuk dijual Investasi dalam entitas asosiasi Aset tetap Aset tak berwujut lainnya Goodwill Total asset tidak lancar Total aset Liabilitas Liabilitas Jangka Pendek Utang usaha dan terutang lainnya Bagian pinjaman jangka panjang Utang pajak jangka pendek Provisi jangka pendek Total liabilitas jangka pendek Liabiltas Jangka Panjang Pinjaman jangka panjang Pajak tangguhan Provisi jangka panjang Total liabilitas jangka panjang Total liabilitas Ekuitas Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham Laba ditahan Komponen ekuitas lainnya (termasuk other comprehensive income)

DFD\Akuntansi Pajak Menengah

312.400 91.600 135.230 25.650 564.880 142.500 100.150 350.000 227.470 80.000 901.620 1.466.500

115.100 10.000 35.000 5.000 315.100 120.000 28.800 28.850 177.650 492.750

650.000 243.500 10.200 903.700 2

Kepentingan non pengendali Total ekuitas Total liabilitas dan ekuitas

70.050 973.750 1.466.500

2. Laporan laba-rugi komprehensif (statement of comprehensive income) Dalam PSAK No. 1, nama laporan laba-rugi (Income Statement) berubah menjadi laporan laba rugi komprehensif (statement of comprehensive income). Laporan ini memberikan informasi mengenai kinerja entitas dalan suatu periode. Kinerja didefinisikan sebagai hubungan pendapatan yang diperoleh dengan beban yang terjadi selama suatu periode, biasanya satu tahun. Laporan laba rugi komprehensif menyajikan total laba-rugi komprehensif untuk suatu periode, yang dipisahkan menjadi laba atau rugi (Profit and loss) dan laba-rugi komprehensif lainnya (Other comprehensive income). Laba atau rugi (Profit and loss) merupakan total pendapatan dikurangi dengan biaya. Laba-rugi komprehensif lain adalah perubahan mempengaruhi laba rugi periode berjalan

aset

atau

liabilitas

yang

tidak

Komponen Laba-rugi komprehensif lain mencakup:  Surplus revaluasi asset tetap  Perubahan asset keuangan yang dikatagorikan sebagai tersedia untuk dijual.  Keuntungan dan kerugian actuarial atas program pensiun manfaat pasti  Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing.  Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas  Bagial laba rugi komprehensif lain dari perusahaan asosiasi. Laporan Laba Rugi Komprehensif dapat disajikan dengan dua cara yaitu:  penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan (tunggal)  penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam dua laporan Contoh format penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan: Kelompok Usaha XYZ Laporan laba rugi komprehensif Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7 dan 31 Desember 20X6 Pendapatan Beban pokok penjualan Laba bruto Pendapatan lainnya Biaya distribusi Beban administrasi Beban lain-lain Biaya pendanaan DFD\Akuntansi Pajak Menengah

20X7 390.000 (245.000) 45.000 20.667 (9.000) (20.000) (2.100) (8.000)

20X6 355.000 (230.000) 125.000 11.300 (8.700) (21.000) (1.200) (7.500) 3

Bagian laba entitas asosiasi Laba sebelum pajak Beban pajak penghasilan Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan LABA TAHUN BERJALAN Pendapatan komprehensif lainnya: Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Aset keuangan tersedia untuk dijual Lindung nilai arus kas Keuntungan revaluasi aset tetap Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Pajak penghasilan terkait Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali Laba per saham (dalam satuan rupiah): Dasar dan dilusian

35.100 161.667 (40.417) 21.250 121.250

30.100 128.000 (32.000) 96.000 (30.500) 65.500

5.334 (24.000) (667) 933

10.667 26.667 (4.000) 3.367

(667) 400 4.667

1.333 (700) (9.334)

(14.000)

28.000

107.250

93.500

97.000 24.250 121.250

52.400 13.100 65.500

85.800 21.450 107.250

74.800 18.700 93.500

0,46

0,30

Apabila laporan laba rugi komprehensif disajikan dalam dalam dua laporan, laporan pertama adalah Laporan Laba rugi sampai dengan laba tahun berjalan, kemudian laporan laba komprehensif disajikan tersendiri sbb: Kelompok Usaha XYZ Laporan laba rugi komprehensif Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7 dan 31 Desember 20X6 20X7 20X6 Laba tahun berjalan 121.250 65.500 Pendapatan komprehensif lain: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 5.334 10.667 Aset keuangan tersedia untuk dijual (24.000) 26.667 DFD\Akuntansi Pajak Menengah

4

Lindung nilai arus kas (667) Keuntungan revaluasi aset tetap 933 Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti (667) Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi 400 Pajak penghasilan terkait 4.667 Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak (14.000) TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 107.250 Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 85.800 Kepentingan nonpengendali 21.450 107.250

(4.000) 3.367 1.333 (700) (9.334) 28.000 93.500 74.800 18.700 93.500

3. Laporan perubahan ekuitas (Statement of changes in equity) Tujuan dari laporan perubahan ekuitas adalah untuk menyajikan informasi mengenai pengaruh pos-pos berikut atas ekuitas:  Laba atau rugi untuk suatu periode pelaporan  Pos lain dari penghasilan dan beban yang langsung diakui dalam ekuitas  Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan  Jumlah investasi menurut ekuitas investor  Dividend an distribusi lainnya kepada pemegang ekuitas Item yang harus dimasukan kedalam laporan perubahan ekuitas  Total penghasilan komprehensif, dengan penyajian secara terpisah total jumlah yang tersedia bagi pemilik entitas induk dan bagi kepentingan non pengendali.  Pengaruh penerapan dan penyajian ulang restropektif (atas kejadian masa lalu) terhadap tiap-tiap komponen ekuitas (yang biasanya ditunjukan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan)  Rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk tiap-tiap komponen ekuitas sebagai hasil dari: - laba-rugi, - tiap item penghasilan komprehensif lain, - Jumlah investasi menurut investor. - Dividend dan distribusi lain kepada pemilik - Perubahan kepentingan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan kehilangan kendali. Contoh format laporan perubahan ekuitas:


5

PT ABC Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2 dan 31 Desember 20x1

Saldo per 01-01-20x1 Perubahan kebijakan akuntansi Saldo Perubahan Ekuitas Th. 20x1: Dividen Total penghasilan komprehensif Saldo per 31-12-20x1 Perubahan ekuitas Th. 20x2: Dividen Penerbitan saham Total penghasilan komprehensif Saldo per 31-12-20x2

400.000 (3.000) 397.000

Kepentingan Non Pengendali 40.000 40.000

Total Ekuitas 440.000 (3.000) 437.000

(25.000) 42.000 64.000

(25.000) 42.000 414.000

4.000 4.000

(25.000) 46.000 458.000

(18.000) 37.000 83.000

(18.000) 125.000 37.000 558.000

4.000 48.000

(18.000) 125.000 41.000 606.000

Modal saham 350.000 350.000

Laba ditahan 50.000 (3.000) 47.000

350.000 125.000 -

475.000

Total

4. Laporan arus kas (Statement of cash flows) Laporan arus kas mengandung informasi tentang aktivitas-aktivitas yang menghasilkan dan menggunakan kas. Aktivitas utama tersebut adalah: a) Aktivitas operasi (operational activities) Aktivitas yang menghasilkan pendapatan utama dari entitas. Contoh aktivitas operasi:  penerimaan kas dari penjualan barang dagangan,  pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok,  pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan  pembayaran kas atas instrument keuangan utuk tujuan diperdagangkan. b) Aktivitas investasi (investment activities) Aktivitas pengambilalihan didalam akuisisi dan pelepasan asset jangka panjang dan investasi lain yang tidak memenuhi definisi setara kas. Contoh aktivitas investasi:  Pembayaran kas untuk perolehan dan penerimaan kas dari penjualan asset tetap, asset tak berwujut dan asset jangka panjang lainnya  Pembayaran kas untuk perolehan dan penerimaan kas dari penjualan instrument ekuitas dan instrument hutang.  Uang muka kas dan pinjaman yang dilakukan oleh pihak ketiga dan pelunasannya. c) Aktivitas pendanaan (financing activities) Aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah ekuitas dan pinjaman perusahaan. Contoh aktivitas pendanaan: Penerimaan kas dari penjualan saham atau penerbitan surat hutang, dan pengeluaran kas untuk membeli kembali saham dan untuk melunasi hutang. Ada dua metode penyajian laporan arus kas yaitu: metode langsung (direct method) dan metode tidak langsung (indirect method).


6

a) Metode langsung Metode langsung menyajikan arus kas tertentu yang terkait dengan item yang mempengaruhi arus kas. Item yang mempengaruhi arus kas mencakup:  Tagihan kas dari pelanggan  Penerimaan bunga dan dividen  Pembayaran kas kepada karyawan  Pembayaran kas kepada supplier  Pembayaran bunga  Pembayaran pajak penghasilan b) Metode tidak langsung Menurut metode tidak langsung, penyajian dimulai dengan laba-rugi bersih, diikuti dengan penambahan atau pengurangan terhadap item pendapatan dan beban non kas, sehingga menghasilkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Contoh laporan arus kas dengan metode langsung:

PT DFD1 Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31-12-X1 Arus kas dari aktivitas operasi Kas diterima dari pelanggan Kas dibayar kepada supplier Kas dibayar kepada karyawan Kas dari operasi Pembayaran bunga Pembayaran pajak penghasilan Kas bersih dari aktivitas operasi Arus kas dari kegiatan investasi Pembelian asset tetap Hasil penjualan peralatan Penerimaan bunga Penerimaan dividen Kas bersih yang dipakai dalam aktivitas investasi Arus kas dari kegiatan pendanaan Hasil dari penerbitan modal saham Hasil dari pinjaman Pembayaran dividen Kas bersih dari aktivitas pendanaan Kenaikan bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas awal periode Kas dan setara kas akhir periode


45.800 (29.800) (11.200) 4.800 (310) (1.700) 2.790 (580) 110 12 5 (453) 1.000 500 (450) 1.050 3.387 1.613 5.000

7

Contoh laporan arus kas dengan metode tidak langsung: PT DFD1 Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31-12-X1 Arus kas dari aktivitas operasi Laba sebelum pajak Penyesuaian untuk: Penyusutan Rugi selisih kurs Pendapatan investasi Beban bunga

3.000 125 20 (80) 40 105

Kenaikan dari piutang dagang Penurunan persediaan Penurunan utang dagang

(250) 325 (50) 25 3.130 (12) (870) 2.248

Kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi Pembayaran bunga Pembayaran pajak penghasilan Kas bersih dari kegiatan operasi Arus kas dari kegiatan investasi Pembelian asset tetap Hasil penjualan peralatan Penerimaan bunga Penerimaan dividen Kas bersih yang dipakai dalam aktivitas investasi

(500) 35 10 8

Arus kas dari kegiatan pendanaan Hasil dari penerbitan modal saham Hasil dari pinjaman Pembayaran dividen Kas bersih dari aktivitas pendanaan

150 175 (45)

Kenaikan bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas awal periode Kas dan setara kas akhir periode


(447)

280 2.081 2.919 5.000

8


9


10


11


12


13

B. Laporan Keuangan Menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 1. Perangkat lengkap laporan keuangan. Berdasarkan pasal 1 angka 29 UU No. 6/1983 STDD UU No. 16/2009, “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.” Kemudian syarat minimal informasi yang dapat diperoleh dari pembukuan ditegaskan kembali pada pasal 28 ayat (7) UU No. 6/1983 STDD UU No. 16/2009 sbb: “Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dari ketentuan di atas perangkat lengkap laporan keuangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan terdiri dari: 1) Neraca:, yang berisi: a. Harta b. Kewajiban c. Modal 2) Laporan Laba Rugi, yang berisi: a. Penghasilan b. Biaya 3) Tambahan informasi jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa Penyusunan laporan keuangan di atas adalah agar dapat besarnya pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. i. Syarat-syarat penyusunan laporan keuangan. Syarat-syarat penyusunan laporan keuangan tercermin dalam syarat pembukuan menurut Ps. 28 UU No. 6/1983 STDD UU No. 16/2009, sebagai berikut: 1) Diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (full disclosure) 2) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3) Taat asas (consistency) dan dengan stelsel akrual stesel kas. 4) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

DFD\Akuntansi Menengah dan ALK

14

5) Sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 6) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 7) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempatkan kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. 8) Diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain (Penjelasan Ps. 28 ayat (7) KUP).

DFD\Akuntansi Menengah dan ALK

15

KEGIATAN BELAJAR 2 PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

Proses pencatatan dalam akuntansi melibatkan dua kegiatan yaitu penentuan pos-pos laporan keuangan yang dipengaruhi oleh transaksi dan penentuan nilai untuk setiap pos tersebut. Proses penentuan pos-pos ini dikenal dengan istilah pengakuan (recognation) sedangkan proses penentuan nilainya dikenal dengan istilah pengukuran (measurement). A. Pengakuan Elemen Laporan Keuangan Pengakuan (Recognation) adalah proses pemasukan suatu pos dalam laporan keuangan yang: 1. memenuhi definisi elemen (asset, liabilitas, penghasilan dan beban); dan 2. memenuhi kriteria pengakuan. Pos yang memenuhi kriteria pengakuan harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. 1. Definisi Elemen Laporan Keuangan Aset (asset) adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan darinya akan mengalir manfaat ekonomi masa depan kepada entitas Liabilitas (liability) adalah kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiaannya diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar dari entitas berupa sumber daya yang memiliki manfaat ekonomis. Ekuitas (Equity) adalah hak residual atas asset perusahaan setelah dikurangi semua liabiitas. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau peningkatan asset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam nentuk aliran keluar atau pengurangan asset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik ekuitas. 2. Kriteria pengakuan Pos yang memenuhi definisi suatu elemen akan diakui dalam laporan keuangan apabila: 

Ada kemungkinan bahwa suatu manfaat ekonomis dimasa berhubungan dengan pos akan mengalir dari atau ke entitatas

datang

yang

Konsep probabilitas mengacu pada tingkat ketidak pastian yang terkait dengan manfaat ekonomis dimasa depan. Tingkat ketidak pastian didasarkan pada suatu bukti konndisi yang ada pada tanggal pelaporan. 

Pos mempunyai biaya (cost) atau nilai (value) yang dapat diukur secara andal.


16

Biaya atau nilai mungkin diketahui, tetapi dalam banyak hal memerlukan estimasi. Penggunaan estimasi yang logis merupakan bagian yang penting dalam penyusunan laporan keuangandan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan. Jika biaya tidak dapat diukur atau diperkirakan secara andal, maka pos itu tidak akan diakui dalam laporan keuangan. Kriteria pengakuan apabila diterapkan pada elemen-elemen laporan keuangan dapat diringkas sebagai berikut.  Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan asset memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur secara andal.  Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa aliran keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi akan timbul dari penyelesaian kewajiban kini dan jumlah penyelesaian dapat diukur secara andal  Penghasilan diakui dalam laporan laba-rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan peningkatan asset atau penurunan lliabilitas dan dapat diukur secara andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan asset atau penurunan liabilitas.  Beban diakui dalam laporan laba-rugi pada saat penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur secara andal. Ini berarti, pada dasarnya pengakuan beban terjadi bersamaan dengan kenaikan kewajiban atau penurunan asset. B. Pengukuran Elemen Laporan Keuangan 1. Basis Pengukuran Pengukuran (measurement) adalah proses penentuan jumlah moneter dari asset, liabilitas, penghasilan dan beban yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Secara umum ada tiga basis pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, yaitu: biaya historis (historical cost); biaya yang diamortisasi (amortized cost) dan nilai wajar (fair value)  Biaya Historis (historical cost) Biaya historis dari suatu asset adalah jumlah dari kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh asset pada waktu perolehannya Biaya historis dari liabilitas adalah jumlah dari kas atau setara kas yang diterima atau nilai wajar dari asset non tunai yang diterima pada waktu kewajiban terjadi. Dalam hal adanya ketidak pastian, biaya historis adalah jumlah dari kas atau setara kas yang diharapkan untuk dibayar atau nilai wajar dari asset lain yang diharapkan untuk didistribusikan dalam rangka penyelesaiaan liabilitas. Contoh: PT. DFD membeli mesin dengan harga beli Rp 50.000.000,-, sedangkan untuk mempersiapkan mesin sampai dengan mesin tersebut siap pakai perusahaan harus mengeluarkan biaya Rp. 5.000.000,-. Maka mesin sebagai aset perusahaan akan dicatat sebesar biaya perolehannya atau biaya historis yang dikeluarkan pada saat DFD\Akuntansi Pajak Menengah

17

perolehannya yang mencerminkan seluruh pengeluaran kas yang dibayar untuk memperoleh aset (mesin) tersebut yaitu Rp. 55.000.000  Biaya yang diamortisasi (amortised cost) Biaya yang diamortisasi adalah arus kas aktual dari suatu asset atau liabilitas, yang terdiri dari arus kas awal dan arus kas berikutnya yang disesuaikan menurut nilai waktu dari uang dengan menerapkan metode tingkat bunga efektif untuk menghasilkan nilai sekarang Contoh: PT DFD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- yang jatuh tempo 5 tahun. Utang obligasi ini akan dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari pembayaran bunga dan pokoknya misalnya setelah dilakukan penghitungan diskonto arus kas masuk dengan tingkat bunga efektif Rp. 1.100.000,-. Maka utang obligasi akan dicatat sebesar Rp. 1.100.000,-.  Nilai Wajar (fair value) Nilai wajar (fair value) adalah harga yang diterima atas penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer liabilitas dalam transaksi antar pihak yang berkepentingan pada tanggal pengukuran . Contoh: Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT DFD membeli saham PTX dari pasar terbuka (Bursa Efek) dengan harga perolehan Rp 1.200.000. dengan tujuan untuk diperjual-belikan. Pada tanggal 31Desember 2012 nilai saham PT X dibursa Rp 1.000.000, maka PT DFD akan menilai investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2012 sebesar nilai wajar yaitu Rp 1.000.000. 2. Pengukuran Awal (Initial measurement) Pengukuran awal adalah pengukuran nilai asset dan liabilitas pada saat pengakuan awal. Pada pengakuan awal, asset dan liabilitas diukur atas dasar biaya historisnya kecuali standar akuntansi mengharuskan nilai yang lain. 3. Pengukuran Selanjutnya (subsequent measurement) Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran asset dan liabilitas setelah pengakuan awal. Pengukuran selanjutnya diterapkan pada saat entitas menyusun laporan keuangan. Basis pengukuran selanjutnya dapat berbeda dengan pengukuran awal untuk memastikan bahwa suatu asset tidak diukur atas dasar suatu jumlah yang lebih besar dari pada jumlah pemulihan yang diharapkan dari penjualan atau penggunaan asset tersebut. Basis pengukuran yang berbeda dapat dilihat pada pembahasan masing-masing elemen laporan keuangan dalam bahan ajar ini. C. Nilai Wajar (Fair Value) Salah satu karakteristik PSAK hasil konvergensi IFRS adalah banyak menggunakan nilai wajar (fair value) dalam penilaian elemen laporan keuangan. PSAK No. 68 yang merupakan konvergensi IFRS13 akan diterbitkan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015 DFD\Akuntansi Pajak Menengah

18

untuk mengklarifikasi definisi nilai wajar dan digunakan sebagai acuan tunggal atas pengukuran nilai wajar ketika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan nilai wajar 1. Pengertian Nilai Wajar Sebelumnya nilai wajar didefinisikan sebagai berikut: Nilai wajar adalah jumlah atas mana suatu asset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas dapat dapat diselesaikan, antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan berkemauan dalam transaksi yang wajar (arm’s length transaction). Ed. PSAK 68 mendefinisikan kembali nilai wajar sebagai berikut: Nilai wajar (fair value) adalah harga yang diterima atas penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer liabilitas dalam transaksi antar pihak yang berkepentingan pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa: 1) Aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini; dan 2) Transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi: a. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau b. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkanuntuk aset atau liabilitas tersebut. Transaksi teratur (orderly transaction) adalah “transaksi yang mengasumsikan eksposur ke pasar untuk periode sebelum tanggal pengukuran untuk memungkinkan kegiatan pemasaran yang lazim dan umum untuk transaksi yang melibatkan aset atau liabilitas; transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang dipaksakan (contohnya likuidasi yang dipaksakan atau penjualan karena keterpaksaan)”. Pasar utama (principal market) adalah “pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar untuk aset atau liabilitas”. Pasar yang paling menguntungkan (most advantageous market) adalah “pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aset atau meminimalkan jumlah yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas, setelah memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transpor”. Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga asset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya. ED PSAK 68 mendefinisikan pelaku pasar (market participants) sebagai “pembeli dan penjual di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk aset atau liabilitas yang memiliki seluruh karakteristik sebagai berikut: a. Pembeli dan penjual independen satu sama lain, yaitu bukan pihak berelasi. b. Pembeli dan penjual memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai aset atau liabilitas dan transaksi menggunakan seluruh informasi yang DFD\Akuntansi Pajak Menengah

19

tersedia, termasuk informasi yang dapat diperoleh melalui upaya uji tuntas yang lazim dan umum. c. Pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi atas aset atau liabilitas. d. Pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan transaksi atas asset atau liabilitas, yaitu mereka termotivasi namun tidak terpaksa, atau dipaksa untuk melakukan hal tersebut.”. 2. Hirarki Penentuan Nilai wajar. Definisi baru nilai wajar menekankan harga yang terjadi antara pelaku pasar, namun bagaimana menentukan nilai wajar bila harga kuotasi asset dan liabilitas tidak tersedia di pasar? PSAK 68 memberikan tuntunan hirarki penentuan nilai wajar sebagai berikut: a. Level 1. Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Penekanan pada Level 1 adalah untuk menentukan kedua hal sebagai berikut: 1) pasar utama atau jika tidak ada, pasar yang paling menguntungkan; dan 2) transaksi dapat dilakukan pada harga tersebut pada tanggal pengukuran. Nilai wajar yang tersedia dalam level ini harus digunakan tanpa penyesuaiaan. Contoh: harga saham di bursa saham, harga komoditi di bursa komoditi. b. Level 2. Input Level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung. Input yang dapat diobservasi (observable inputs) adalah input yang dikembangkan menggunakan data pasar, seperti informasi yang tersedia untuk publik mengenai peristiwa atau transaksi aktual, dan yang mencerminkan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas. Input Level 2 termasuk hal sebagai berikut: 1) harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif. 2) harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif. 3) input selain dari harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk asset atau liabilitas, sebagai contoh: suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada interval kuotasi yang umum; volatilitas yang tersirat; dan credit spreads. 4) input yang diperkuat pasar (market-corroborated inputs). adalah input yang diperoleh terutama dari atau diperkuat oleh data pasar yang dapat diobservasi secara korelasi atau dengan cara lain. Contoh: Nilai wajar bangunan yang dimiliki dan digunakan. Input Level 2 adalah harga per meter persegi untuk bangunan (pengali dalam penilaian) yang diperoleh dari data pasar yang dapat diobservasi, contohnya pengali yang diperoleh dari harga transaksi DFD\Akuntansi Pajak Menengah

20

yang dapat diobservasi yang melibatkan bangunan yang sebanding di lokasi yang serupa Nilai wajar Persediaan barang jadi di gerai ritel. Untuk persediaan barang jadi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, input Level 2 adalah harga untuk pelanggan di pasar ritel atau harga untuk retailer di pasar grosir, disesuaikan dengan perbedaan antara kondisi dan lokasi pos persediaan dan pos persediaan yang sebanding (yaitu serupa) c. Level 3. Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas Input yang tidak dapat diobservasi (unobservable inputs) adalah input ketika data pasar tidak tersedia dan yang dikembangkan dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia mengenai asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas. Entitas dapat mengembangkan input yang tidak dapat diobservasi menggunakan informasi terbaik yang tersedia, termasuk data milik entitas sendiri. Contoh: Nilai wajar unit penghasil kas. Input Level 3 adalah perkiraan keuangan (contohnya arus kas atau laba rugi) yang dikembangkan dengan menggunakan data milik entitas jika tidak terdapat informasi yang umumnya tersedia. D. Penurunan Nilai (Impairment in Value). 1. Pengertian Penurunan Nilai PSAK No. 48 revisi tahun 2009 menetapkan, rugi penurunan nilai diakui jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih nilai tercatat suatu aset atau unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. Jumlah tercatat adalah jumlah yang diakui untuk suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan (amortisasi) dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan (Fair value less cost to sell) dan nilai pakainya (value in use). 2. Indentifikasi Asset yang Mungkin Mengalami Penurunan Nilai Pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai.Jika terdapat indikasi tersebut, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas harus mempertimbangkan, minimum, hal-hal berikut ini: • Informasi dari sumber-sumber eksternal  Perubahan signifikan Nilai pasar  Perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi dan lingkup hukum DFD\Akuntansi Pajak Menengah

21

 Perubahan suku bunga  Jumlah tercatat aset neto enttitas melebihi kapitalisasi pasarnya • Informasi dari sumber-sumber internal  Bukti keusangan atau kerusakan fisik aset  Perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian dan masa manfaat aset  Bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. 3. Pengukuran Jumlah Terpulihkan PSAK 48 mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara:  Nilai wajar dikurangi Biaya Penjualan (Fair Value Less Cost to Sell): penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset.  Nilai Pakai (Value in Use): adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Bukti terbaik untuk memperoleh Nilai wajar dikurangi Biaya Penjualan (Fair Value Less Cost to Sell): a) harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen, disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. b) Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yanmengikat namun aset diperdagangkan di pasar aktif, berdasarkan harga pasar aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut. c) Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat atau pasar aktif untuk asset, berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas, pada akhir periode pelaporan, dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan Elemen-elemen yang harus diperhitungkan dalam penghitungan nilai pakai aset: a) Estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset; b) Ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlahatau waktu arus kas masa depan tersebut; c) Nilai waktu uang, diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku; d) Harga untuk menanggung ketidakpastianyang melekat pada aset e) Faktor-faktor lain, seperti ilikuiditas, yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai aruskas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. 4. Pengakuan Rugi Penurunan Nilai Pengakuan rugi penurunan nilai diakui Jika, dan hanya jika, nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya.


22

Apabila terjadi penurunan nilai, maka: - nilai tecatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. - Penurunan tersebut adalah rugi penurunan Nilai. - Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain (Contoh PSAK 16: Aset Tetap) Setiap rugi penurunan nilai aset revalusian diperlakukan sebagai penurunan revaluasi sesuai standar lain tersebut. - diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama - rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut 5. Pembalikan Rugi Penurunan Nilai Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset (selain goodwill) mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun, entitas mempertimbangkan, minimal, indikasi berikut ini: a) Infomasi yang bersumber dari luar; b) Informasi yang bersumber dari dalam. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. jika diketahui adanya pemulihan nilai maka jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat aset yang meningkat (selain goodwill), yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercatat (neto setelah amortisasi atau depresiasi) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset (selain goodwill) diakui segera dalam laba rugi, kecuali asset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan Pernyataan lain (contohnya, model revaluasi di PSAK 16). Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. E. Pengukuran menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pengukuran dalam perpajakan adalah proses memberikan nilai pada harta dalam rangka menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam perusahaan, menghitung keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau pengalihan harta, dan penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan. Dalam perpajakan dikenal beberapa macam pengukuran, yang akan dijelaskan sebagai berikut:


23

1. Harga yang sesungguhnya (Ps. 10 ayat (1) UU PPh) Pengukuran ini diterapkan untuk transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Bagi pembeli, ukuran harga perolehan adalah jumlah uang yang sesungguhnya dikeluarkan untuk memperoleh harta termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. Dipihak lain, penjual mengukur harga penjualan harta dengan jumlah yang sesungguhnya diterima. Pengukuran dengan harga sesungguhnya adalah pengukuran yang umum dan lazim diterapkan dalam perpajakan untuk perolehan harta kecuali diatur lain atau pihak yang bertransaksi memiliki hubungan istimewa. 2. Harga Seharusnya (Ps. 10 ayat (1) UU PPh) Pengukuran ini diterapkan untuk transaksi jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan berupa uang yang dibayar atau harga penjualan berupa uang yang diterima sering kali tidak mencerminkan harga yang wajar apabila dibandingkan dengan harga pada transaksi yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima. Jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pembeli dan yang seharusnya diterima oleh penjual mencerminkan harga yang terbentuk apabila yang melakukan transaksi adalah pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah yang seharusnya diterima atau yang seharusnya dikeluarkan dalam hal transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa menurut pasal 18 ayat (3) UU No. 36/2008 adalah sebagai berikut : a. Metode harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method) Membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding Contoh : PT A menjual hasil produksinya ke B Corp (ada hubungan istimewa) dengan harga Rp 150/unit, PT B menjual kepada C Corp (tidak ada hubungan istimewa) atas barang yang sama Rp 200. Maka harga jual yang seharusnya kepada B Corp adalah Rp 200. b. Metode harga penjualan kembali (resale price method) Membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihakpihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak DFD\Akuntansi Pajak Menengah

24

mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar Contoh : PT A membeli barang dari produsen B Corp (pihak yang memiliki hubungan istimewa) dengan harga USD 120, kemudian PT A menjual kembali kepada pihak yang indepeden seharga USD 130. Selain membeli dari B corp, PT A juga membeli barang yang sejenis dari produsen C Corp. (Independen) dengan harga USD 110 dan menjual kembali barang tersebut kepada pihak independen dengan harga USD 135. Tidak terdapat perbedaan aktivitas distribusi yang dilakukan oleh PT A atas kedua produk tersebut. %Laba kotor/penjualan atas penjualan barang dari B Corp = 10/130 X 100%= 7,69 % %Laba kotor/penjualan atas penjualan barang dari C Corp = 25/135 X 100%= 18,52% Harga perolehan seharusnya atas barang dari B Corp = Harga jual kembali – (% laba kotor Independen X Harga jual kembali) USD 130 – (18,52% X 130) USD 106 c. Metode biaya plus (cost plus method) Menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Contoh : PT A memproduksi barang X dan barang Y. Harga pokok penjualan produk X = USD 200 Harga pokok penjualan produk Y = USD 250 Produk X dijual kepada B Corp dengan harga USD 220 Produk Y dijual kepada pembeli independen dengan harga USD 300 Tidak terdapat perbedaan fungsi yang dilakukan, aset/harta yang digunakan, risiko yang ditanggung, persyaratan kontrak, strategi bisnis serta kondisi ekonomi ketika bertransaksi dengan B Corp. maupun dengan pihak independen. Gross Mark-Up (Laba kotor:HPP) produk X = (20:200) X 100% = 10% Gross Mark-Up (Laba kotor:HPP) produk Y = (50:250) X 100% = 20% Harga jual seharusnya untuk produk X yang dijual kepada B Corp= USD 200 + (200 X 20%) = USD 240 d. Atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) DFD\Akuntansi Pajak Menengah

25

3. Harga pasar (Ps. 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf b., ayat (5) UU PPh) Pengukuran ini diterapkan untuk perolehan harta dari:  Tukar-menukar harta  Pengalihan selain dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah; atau hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial sesuai ketentuan Menkeu (tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh)  harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang tidak diizinkan menggunakan nilai buku  Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal Undang-undang PPh menyatakan secara tegas atas perolehan harta dari transaksitransaksi di atas menggunakan harga pasar, namun tidak pernah dijelaskan apa yang dimaksud harga pasar. Apakah harga pasar sama dengan yang dimaksud dengan nilai wajar menurut akuntansi?. Kita ketahui bahwa teknik penentuan nilai wajar menurut akuntansi tidak hanya menggunakan pendekatan pasar (market approach) tetapi juga menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan biaya (cost approach) dan pendekatan penghasilan (income approach). Bagaimana jika harga pasar tidak tersedia?. Apakah diperkenankan menentukan harga pasar dengan pendekatan selain pendekatan pasar? 4. Nilai buku. (Ps. 10 ayat (3), ayat (4) huruf a. UU PPh) Nilai buku adalah harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran ini diterapkan untuk perolehan harta dari:  Pengalihan dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah; atau hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial sesuai ketentuan Menkeu.  Warisan  Harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu untuk menggunakan nilai buku. 5. Pengukuran berdasarkan penilaian kembali (revaluasi), yaitu dengan cara memberikan harga baru terhadap harta yang dimiliki (Ps. 19 ayat (1), Pasal 11 ayat (5)). Dengan pertimbangan adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dimilkinya. Wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi dibatasi hanya untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh


26

izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah dan hanya dapat dilakukan paling singkat 5 tahun sekali. Empat basis pengukuran pertama di atas merupakan pengukuran saat perolehan (initial measurement). Ketentuan perpajakan tidak mengenal pengukuran setelah pengakuan awal kecuali untuk revaluasi yang harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak sebagaimana dijelaskan di atas. Perbedaan basis pengukuran antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan akan menyebabkan perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan basis pengukuran Wajib Pajak harus melakukan penyesuaian fiscal dalam rangka menghitung penghasilan kena pajaknya.


27

Kegiatan Belajar 3 ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

A. Aset Keuangan 1. Definisi Aset keuangan adalah asset yang terdiri atas: a) Kas; b) Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain; c) Hak kontraktual untuk:  Menerima kas atau asset keuangan dari entitas lain  Mempertukarkan asset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan kepada entitas d) Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:  nonderivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau  derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas Contoh aset keuangan adalah: kas, investasi dalam obligasi dan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, piutang dan aset keuangan derivatif. Aset fisik, seperti persediaan, asset tetap, asset sewa pembiayaan, asset tak berwujut, biaya dibayar dimuka tidak termasuk asset keuangan 2. Katagori Aset Keuangan Aset Berdasarkan PSAK 50 dan 55, asset keuangan dikatagorikan sebagai berikut : a. Aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (Fair Value Through Provit and Loss/FVTPL). Dikatagorikan sebagai FVTPL apabila memenuhi salah satu kondisi berikut ini: 1) Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (trading), atau 2) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. b. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (Held to Maturity) Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali: 1) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL); DFD\Akuntansi Pajak Menengah

28

2) investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual (AFS); dan 3) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (LnR). c. Pinjaman yang diberikan dan Piutang (Loans and Receivables) Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: 1) Entitas berniat untuk menjual dalam waktu dekat (held for trading); 2) Pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL); 3) Pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau 4) Pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang. d. Aset keuangan tersedia untuk dijual (Available For Sale/AFS) aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga katagori di atas. Ilustrasi A.1. Sepanjang tahun 2012 PT DFD melakukan transaksi antara lain sebagai berikut: 1. Tanggal 1 Juli 2012 memberikan pinjaman khusus kepada PT X yang merupakan supliernya sebesar Rp 100.000 dengan bunga 1% perbulan yang dibayar tiap akhir bulan. Pokok pinjaman akan dilunasi pada tanggal 30 Juni 2013. PT PFD mengeluarkan biaya notaris sebesar Rp 1.000 untuk membuat perjanjian ini. 2. Tanggal 1 Oktober 2012, membeli sekuritas secara kas sebagai berikut : 

100 lembar saham biasa PT A Tbk (10% kepemilikan) dengan harga nominal @ Rp 1.000 dengan harga Rp 120.000 dan biaya broker Rp 4.000. Manjemen PT DTSD berniat menjual kembali dalam waktu dekat untuk memperoleh keuntungan jangka pendek



100 lembar (10% kepemilikan) saham biasa PT D Tbk dengan harga nominal @ Rp 1000 dengan harga Rp 110.000 dan biaya broker Rp 1.000. Manajemen tidak berniat untuk menjual kembali dalam waktu dekat.



50 lembar obligasi yang diterbitkan oleh PT Y Tbk dengan nilai nominal @ Rp 1.500 dengan bunga 12% pertahun. Jatuh tempo selama 5 tahun. Biaya broker Rp 1.000. Manajemen berniat memegang obligasi tersebut sampai tanggal jatuh tempo.

3. Tanggal 1 November membeli tanah sebagai investasi yang nantinya akan dijual untuk memperoleh keuntungan . DFD\Akuntansi Pajak Menengah

29

4. Sepanjang tahun 2012, PT DFD melakukan penjualan secara kredit dengan tempo 14 hari. Saldo piutang usaha per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 60.000 Diminta: Bagaimana PT DFD mengklasifikasikan aset-aset di atas kedalam katagori aset keuangan (Financial assets). Solusi yang disarankan: 1. Pinjaman kepada PT X Alasan:  Pinjaman yang diberikan merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran yang telah ditentukan, yaitu bunga dibayar setiap bulan dan pokok dibayar pada akhir satu tahun.  Pinjaman diberikan secara khusus sehingga tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Solusi: Dikatagorikan sebagai Aset Keuangan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (Loans and Receivables) 2. Pembelian sekuritas a. Investasi dalam sekuritas saham PT A Alasan: Manajemen berniat menjual kembali dalam waktu dekat sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai trading security Solusi: Dikatagorikan sebagai aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (Fair Value Through Provit and Loss/FVTPL). b. Investasi dalam sekuritas saham PT D Alasan:  Manajemen tidak berniat menjual kembali dalam waktu dekat sehingga dapat diklasifikasikan sebagai trading security  Tidak ada tanggal jatuh tempo untuk sekuritas saham.  Pembayaran kembali tidak ditentukan. Solusi: Dikatagorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual (Available For Sale) c. Investasi dalam sekuritas utang PT Y Alasan:  Obligasi PT Y merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan.  Manajemen berniat memegang obligasi tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Solusi: Dikatagorikan sebagai aset keuangan Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (Held to Maturity) DFD\Akuntansi Pajak Menengah

30

3. Pembelian tanah Aset pisik bukan merupakan aset keuangan 4. Piutang usaha. Alasan:  Piutang usaha merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran yang telah ditentukan yaitu selama 14 hari.  tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Solusi: Dikatagorikan sebagai Aset Keuangan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (Loans and Receivables) 3. Pengukuran Awal (Initial Measurement) Pada saat pengakuan awal, entitas akan mengukur aset keuangan sesuai katagorinya sebagai berikut: No Katagori Aset Keuangan Pengukuran awal N 1. Diukur pada Nilai Wajar melalui Nilai wajar kredit (Fair value) Laporan Laba Rugi (FVTPL) Biaya transaksi diakui sebagai beban (expenses). i l2. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo(HTM) Nilai wajar ditambah biaya transaksi yang a3. Pinjaman yang Diberikan dan dapat diatribusikan secara langsung i dengan perolehan. Piutang (L&R) (FV + Attributive Transaction Cost) 4. Tersedia untuk Dijual(AFS) w Nilai wajar pada saat pengakuan awal yang paling baik adalah sama dengan harga transaksinya. Ilustrasi A.2. Dari kasus ilustrasi A.1. Diminta: Lakukan pengukuran awal dan susun ayat jurnal untuk pengakuan awal atas masingmasing aset keuangan: Solusi yang disarankan: No Aset Keuangan Dasar Pengukuran Nilai Awal 1. Other Receivables-PT X Fair value + Attributive Rp 100.000+1.000= Transaction Cost Rp 101.000 2. Investment in trading Fair value securities-PT A Rp 120.000 3. Investment in available Fair value + Attributive Rp 110.000+Rp1.000 = for sale securities-PTD Transaction Cost Rp 111.000 4. Investment in debt Fair value + Attributive (50xRp 1.500)+Rp 1.000 = securities-PT Y Transaction Cost Rp 76.000 5. Account Receivables Fair value + Attributive Rp 60.000 Transaction Cost Tidak terdapat transaction cost DFD\Akuntansi Pajak Menengah

31

Ayat jurnal: 1 Juli 2012

Dr: Other Receivables-PT X Cr: Cash

Rp 101.000 Rp 101.000

1 Oktober 2012 Dr: Investment in trading securities-PT A Rp 120.000 Dr: Investment acquired expenses Rp 4.000 Dr: Investment in available for sale securities-PTD Rp 111.000 Dr: Investment in debt securities-PT Y Rp 76.000 Cr: Cash Rp 311.000 Untuk piutang usaha penjurnalan dilakukan setiap terjadi penjualan Dr: Account receivables Rp xx.xxx Cr: Sales

Rp xx.xxx

4. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement) Pada saat pelaporan, aset keuangan diukur sebagai berikut: No

Katagori Aset Keuangan

Pengukuran pada tanggal pelaporan

Laba Rugi perubahan nilai wajar

1.

Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan LabaRugi (FVTPL)

Sebesar nilai wajar.

Diakui pada laporan laba rugi (Profit or Loss)

2.

Dimiliki Hingga JatuhTempo (HTM)

3.

Pinjaman yang Diberikan danPiutang (L&R)

Sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized cost), yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurang pembayaran pokok, ditambah atau dikurang amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif

Tidak diukur dengan nilai wajar sehingga tidak terdapat pengakuan laba rugi perubahan nilai, kecuali terjadi penurunan nilai (impairment loss)

4.

Tersedia untuk Dijual (AFS)


Diakui dalam laba rugi komprehensif lainnya (OCI)

5. Penurunan Nilai (Impairment in Value) Pada setiap tanggal pelaporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila:


32

 Nilai yang dapat diperoleh kembali lebih kecil dari Nilai tercatat (Carrying amount)  Terdapat bukti objektif penurunan nilai pada setiap tanggal neraca Bukti objektif antara lain:  Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;  Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;  Restrukturisasi atau keringanan (konsesi) akibat pihak peminjam mengalami kesulitan;  Peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;  Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau  Kemungkinan besar bangkrut Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka harus dilakukan estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dan mengakui kerugian penurunan nilai, kecuali asset keuangan dengan nilai wajar melaui laba rugi (FVTPL). Kerugian penurunan nilai (impairment loss) dihitung berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi (Profit and Loss) Impairment Loss = Carrying amount - PV of estimated future cash flows Pemulihan penurunan nilai dapat terjadi jika nilai kini estimasi arus kas masa datang melebihi nilai tercatat sehingga jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui. Pemulihan kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi (Profit and Loss) Ilustrasi A.3. Melanjutkan ilustrasi A.1. dan A. 2. Pada tanggal pelaporan 31 Desember 2012 PT DFD melakukan evaluasi atas asset keuangan sebagai berikut: 1. PT X masih lancar membayar bunga setiap bulannya, tidak ada keraguan bahwa PT X tidak sanggup membayar pokok hutangnya pada saat jatuh tempo. 2. Dari informasi di bursa diketahui harga perlembar saham PT A Tbk Rp 1.400 dan saham PT D Tbk Rp 1.150 dan harga perlembar obligasi PT Y Rp 1.450. 3. Terdapat bukti objektif penurunan nilai piutang usaha, yaitu beberapa pelanggan mengalami kesulitan usaha dan kemungkinan bangkrut. Selain itu terdapat juga pelanggan yang sudah lebih dari 3 bulan belum dilunasi utangnya. Estimasi piutang per 31 Desember 2012 yang dapat ditagih Rp 50.000. Diminta:  Tentukan nilai pada tanggal pelaporan 31-12-2012, dan hitung keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai tersebut serta tentukan dimana keuntungan atau DFD\Akuntansi Pajak Menengah

33

kerugian dari perubahan nilai tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan.  Susun ayat jurnal tanggal 31-12-2012 Solusi yang disarankan: 1. Piutang PT diklasifikasikan sebagai Loans and Receivables maka pengukuran pada tanggal pelaporan menggunakan biaya yang diamortisasi (amortised cost) dengan menggunakan tarif bunga efektif. Tabel penghitungan amortised cost. Bulan

Amortised cost awal

Cash flows

Amortisation of interest income

Amortised cost akhir

101.000 Jul-12

101.000

(1.000)

921

100.921

Agust-12

100.921

(1.000)

920

100.841

Sep-12

100.841

(1.000)

919

100.760

Okt-12

100.760

(1.000)

919

100.679

Nov-12

100.679

(1.000)

918

100.597

Des-12

100.597

(1.000)

917

100.514

Jan-13

100.514

(1.000)

916

100.430

Feb-13

100.430

(1.000)

916

100.346

Mar-13

100.346

(1.000)

915

100.260

Apr-13

100.260

(1.000)

914

100.174

Mei-13

100.174

(1.000)

913

100.088

Jun-13

100.088

(101.000)

912

0

EIR =

-0,91%

 Nilai Other receivables-PTX di Laporan posisi keuangan per 31-12-12 = Rp 100.514  Tidak terdapat pengakuan laba-rugi atas perubahan nilai wajar  Jurnal pertanggal 31-12-2012: Dr: Cash Rp 1.000 Cr: Interest income Rp 917 Cr: Other receivables-PT X Rp 83 2. Investment in trading securities-PTA  Aset keuangan katagori FVTPL pada tanggal laporan diukur berdasarkan nilai wajar = Rp 140.000  Keuntunga diakui dalam laba rugi (profit or loss) sebesar: Rp 140.000 – Rp 120.000 = Rp 20.000  Jurnal tanggal 31-12-2012: Dr: Investment in trading securities Rp 20.000 Cr: Unrealized gain (Loss) from FV Adjustment Rp 20.000 3. Investment in available for sale securities-PTD  Aset keuangan katagori AFS pada tanggal laporan diukur berdasarkan nilai wajar = Rp 115.000 DFD\Akuntansi Pajak Menengah

34

 Keuntunga diakui dalam laba rugi komprehensih lainnya (Others comprehensive Income) sebesar: Rp 115.000 – Rp 111.000 = Rp 4.000  Jurnal tanggal 31-12-2012: Dr: Investment in available for sale securities-PTD Rp 4.000 Cr: Other Comperehensive IncomeUnrealized Gain (Loss) of FV adjustment. Rp 4.000 4. Investment in debt securities-PT Y  Aset keuangan katagori HTM pada tanggal laporan diukur berdasarkan nilai amortised cost. Tabel penghitungan amortised cost. Amortisation Bulan Amortised of interest Amortised cost awal Cash flows income cost akhir 76.000 Okt 12-Sep 13 76.000 (9.000) 8.841 75.841 Okt 13-Sep 14 75.841 (9.000) 8.823 75.664 Okt 13-Sep 14 75.664 (9.000) 8.802 75.467 Okt 13-Sep 14 75.467 (9.000) 8.779 75.246 Okt 13-Sep 14 75.246 (84.000) 8.754 0 EIR = -11,63% Untuk mempermudah perhitungan per 31-12-2012 penerimaan bunga dan amorisasi penghasilan bungan diakui proporsional untuk 3 bulan: Cash flow bunga th 2012 = 3/12 X Rp 9.000 = (Rp 2.250) Amortisasi bunga th. 2012 = 3/12 X Rp 8.841 = Rp 2.210 Nilai investasi dalam obligasi PT Y per 01-10-2012 = Rp 76.000 Nilai investasi dalam obligasi PT Y per 31-12-2012 = Rp 75.960  Tidak terdapat pengakuan laba-rugi atas perubahan nilai wajar  Jurnal tanggal 31-12-2012: Dr: Interest receivables Rp 2.250 Cr: Interest income Rp 8.210 Cr: Investment in debt securities-PT Y Rp 40 5. Account Recevables  Aset keuangan katagori Loan and Receivables pada tanggal laporan diukur berdasarkan nilai amortised cost. Akan tetapi tidak ada pembebanan bunga dalam piutang dan waktu pembayaran sangat pendek, maka piutang usaha dinilai berdasarkan nilai perolehannya.  Pada akhir tahun terdapat bukti objektif penurunan nilai, dengan demikian piutang usaha akan dinilai sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yaitu sebesar Rp 50.000  Kerugian penurunan nilai (impairment loss) dibebankan dalam laporan laba-rugi (profit and loss) yaitu sebesar Rp 60.000 – Rp 50.000 = Rp 10.000  Jurnal tanggal 31-12-2012: Dr: Impairment Loss Rp 10.000 DFD\Akuntansi Pajak Menengah

35

Cr: Allowance for Impairment loss Rp 10.000  Penyajian dalam laporan posisi keuangan: Curret Assets: Account receivables……………………………. Rp 60.000 Allowance for Impairment loss………………… (Rp 10.000) Account receivables-net.………………………. Rp 50.000

6. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika: a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari asset keuangan tersebut berakhir; atau. b) Entitas mentransfer aset keuangan, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan:  jika entitas secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan  jika entitas secara substansial memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka entitas tetap mengakui aset keuangan tersebut;  jika entitas secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, maka entitas menentukan apakah entitas masih memiliki pengendalian atas asset keuangan tersebut. Dalam hal ini: 

jika entitas tidak lagi memiliki pengendalian, maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan



jika entitas masih memiliki pengendalian, maka entitas tetap mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka:  selisih antara nilai tercatat dengan jumlah dari pembayaran yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung); dan  setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas (other comprehensive income) harus diakui pada laba rugi. Ilustrasi A.4 Melanjutkan Ilustrasi A.3 Pada tanggal 10 Januari 2013 PT DFD menjual seluruh saham PT A dengan harga jual Rp 130.000 dan seluruh saham PT D sebesar Rp 120.000. DFD\Akuntansi Pajak Menengah

36

Diminta: Hitung laba rugi atas penjualan asset keuangan tersebut dan susun ayat jurnalnya Solusi yang disarankan: 1. Investment in trading securities-PTA Harga jual = Rp 130.000 Nilai tercatat = Rp 140.000 Rugi = (Rp 10.000) Jurnal: Dr: Cash Rp 130.000 Dr: Loss on sale of investment in trading securities Rp 10.000 Cr: Investment in trading securities Rp 140.000 2. Investment in available for sale securities-PTD Harga jual = Rp 120.000 Nilai tercatat = Rp 115.000 Laba = Rp 5.000 Unrealized gain yang tercatat dalam OCI = Rp 4.000 Total laba = Rp 9.000 Jurnal: Dr: Cash Rp 120.000 Dr: Other Comperehensive IncomeUnrealized Gain (Loss) of FV adjustment. Rp 4.000 Cr: Gain on sale of AFS investment Rp 9.000 Cr: Investment in available for sale securities-PTD Rp 115.000

B. Liabilitas Keuangan 1. Definisi Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa: a) Hak kontraktual untuk:  Menyerahkan kas atau asset keuangan lain kepada entitas lain  Mempertukarkan asset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan kepada entitas b) Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan suatu:  Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk mennyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau  Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas


37

Contoh liabilitas keuangan adalah: utang dagang, pinjaman yang diterbitkan oleh entitas dan liabilitas derivatif, kewajiban menyerahkan saham entitas pada nilai kas yang ditetapkan, yang tidak termasuk liabilitas keuangan antra lain: liabilitas garansi dan liabilitas konstruktif. 2. Katagori Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam dua katagori utama sebagai berikut: a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (Fair Value Through Provit and Loss/FVTPL). Jika memenuhi salah satu kondisi:  Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (trading), atau  Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh: liabilitas derivative dan liabilitas diperdagangkan lainnya b) Liabilitas keuangan Lainnya yang (amortised cost)

diukur dengan biaya yang diamortisasi

Liabilitas lainnya yang tidak dikatagorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Contoh: Utang usaha, utang wesel dan obligasi yang diterbitkan. 3. Pengukuran Awal (Initial Measurement) Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan akan diukur sebagai berikut: No Katagori Liabilitas Keuangan 1. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL) 2.

Liabilitas lain/Diukur pada biaya yang diamortisasi (amortised cost)

Pengukuran awal Nilai wajar kredit (Fair value) Biaya transaksi diakui sebagai beban (expenses). Nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan. (FV + Attributive Transaction Cost)

Ilustrasi B.1. Tanggal 2 Januari 2012 PT DFD memperoleh pembiayaan sebagai berikut: 1. Memperoleh pinjaman dari Bank ABC sebesar Rp 150.000 untuk jangka waktu 5 tahun, suku bunga 12%, bunga dibayar tiap tahun dan pokok utang akan dibayar pada tanggal 31 Desember 2016. Bank membebankan biaya provisi sebesar 1,5% dari pokok pinjaman dan biaya administrasi sebesar Rp 500. 2. Menerbitkan 1000 lembar obligasi dengan nominal @Rp 100 dengan harga Rp 99, jatuh tempo 5 tahun, suku bunga 10% dan dibayar tahunan . Obligasi ini diperjualbelikan sehingga PT DFD dapat membeli kembali sebelum jatuh tempo. PT DFD mengeluarkan biaya sehubungan penerbitan obligasi sebesar Rp 800. DFD\Akuntansi Pajak Menengah

38

Diminta:  Bagaimana PT DFD mengklasifikasikan liabilitas di atas kedalam katagori liabilitas keuangan (Financial Liabilities) dan berapa nilai pada saat pengakuan awal?  Susun ayat jurnal pada saat pengakuan awal Solusi yang disarankan: 1. Utang kepada Bank ABC  Dikatagorikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur pada biaya yang diamortisasi (amortised cost).  Nilai awal = Rp 150.000 - (1,5% x Rp 150.000) - Rp 500 = Rp 147.250  Jurnal tanggal 2 januari 2012: Dr: Cash Rp 147.250 Cr: Bank Loans Rp 147.250 2. Obligasi  Obligasi yang diterbitkan adalah obligasi yang diperdagangkan dan PT DFD dapat menebus kapan saja, disarankan untuk mengklasifikasikan dalam katagori liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL).  Nilai awal obligasi = Nilai wajar = Rp 99.000  Jurnal tanggal 2 januari 2012: Dr: Cash Rp 98.200 Dr: Bond issuance expenses Rp 800 Cr: Bond payable Rp 99.000

4. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement) Pada saat pelaporan, liabilitas keuangan diukur sebagai berikut: No

Katagori Liabilitas Keuangan

Pengukuran pada tanggal pelaporan

Laba Rugi perubahan nilai wajar

1.

Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan LabaRugi (FVTPL)


Diakui pada laporan laba rugi (Profit or Loss)

2.

Liabilitas lain/Diukur pada biaya yang diamortisasi (amortized cost)

Biaya yang diamortisasi (amortized cost)

Tidak terdapat penyesuaiaan nilai wajar.

Ilustrasi B.2. Melanjutkan ilustrasi B.1. Pada tanggal 31-12-2012, harga obligasi PT DFD dibursa tercatat Rp 98. Diminta:  Tentukan nilai pada tanggal pelaporan 31-12-2012, dan hitung keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai tersebut serta tentukan dimana keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan. DFD\Akuntansi Pajak Menengah

39

 Susun ayat jurnal tanggal 31-12-2012 Solusi yang disarankan: 1. Utang kepada Bank ABC. Diukur dengan biaya yang diamortisasi (amortised cost) Tabel penghitungan Amortisasi Tahun Amortised Cash flows beban Amortised cost awal bunga cost akhir 147.250 2012 147.250 (18.000) 18.428 147.678 2013 147.678 (18.000) 18.482 148.161 2014 148.161 (18.000) 18.542 148.703 2015 148.703 (18.000) 18.610 149.313 2016 149.313 (168.000) 18.687 (0) EIR = 12,52% Nilai Bank Loan akhir tahun = Rp 147.678 Amortisasi beban bunga dibebankan dalam laporan laba rugi (profit and loss) Jurnal: Dr: Interest expenses Rp 18.428 Cr: Bank Loans Rp 428 Cr: Cash Rp 18.000 2. Obligasi  Diukur dengan nilai wajar pada tanggal laporan = Rp 98.000  Selisih harga karena perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi (profit and loss) = Rp 99.000 – Rp 98.000 = Rp 1.000 (gain)  Jurnal: Dr: Interest expenses Rp 10.000 Cr: Cash Rp 10.000 Dr: Bond payable Rp 1.000 Cr: Unrealized gain of FV adjustment. Rp 1.000

5. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan Suatu liabilitas keuangan atatu bagiannya dihentikan ketika debitur: a. Menghentikan liabilitas atau bagiannya dengan membayar kreditur, biasanya dengan kas, asset keuangan lain, barang atau jasa; b. Secara resmi dibebaskan dari tanggung jawab utama untuk liabilitas atau bagiannya melalui proses hukum atau kreditur.


40

C. Ketentuan Perpajakan yang Terkait Dengan Aset dan Liabilitas Keuangan 1. Nilai Perolehan (pengukuran Awal) Pada prinsipnya asset keuangan adalah harta yang dimiliki wajib pajak yang akan akan dipajaki ketika memperoleh penghasilan.. Ketentuan perpajakan tidak mengatur pengklasifikasian asset dan liabilitas sebagaimana yang diatur dalam PSAK. Pengukuran dalam perpajakan lebih memperhatikan lawan transaksi dan jenis transaksinya. Pengukuran nilai peroleh menurut peraturan perpajakan yang dapat diterapkan pada asset dan kewajiban keuangan adalah sebagai berikut: 1. Harga sebenarnya. Harga sebenarnya diterapkan apabila asset dan liabilitas keuangan diperoleh dari transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Ilustrasi C.1 Dari ilustrasi A.1, Pada kasus perolehan sekuritas saham dan sekuritas hutang yang dilakukan oleh PT DTSD, antara PT DTSD dan pemilik sebelumnya tidak terdapat hubungan istimewa. Harga perolehan menurut perpajakan berdasarkan harga yang seharusnya:  Harga perolehan saham PT A Tbk = Rp 120.000 + Rp 4.000 = Rp 124.000  Harga perolehan saham PT D Tbk = Rp 110.000 + Rp 1.000 = Rp 111.000  Harga perolehan obligasi PT Y Tbk = Rp 75.000 + Rp 1.000 = Rp 76.000 2. Harga Pasar/ Harga seharusnya Harga pasar/harga seharusnya diterapkan apabila aset transakasi:

keuangan timbul dari

a. Aset dan liabilitas keuangan diperoleh dari transaksi jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. b. Tukar menukar harta; c. Pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang tidak diizinkan menggunakan nilai buku d. Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Contoh: Ilustrasi C.2. Dari ilustrasi A.1, Pada kasus perolehan sekuritas saham dan sekuritas hutang yang dilakukan oleh PT DTSD, antara PT DTSD dan pemilik sebelumnya terdapat hubungan istimewa. Misalnyanya sekuritas-sekuritas tersebut terdaftar di bursa efek, harga bursa atas sekuritas pada tanggal perolehan sebagai berikut: DFD\Akuntansi Pajak Menengah

41

 saham PT A Tbk = Rp 1.050  saham PT D Tbk = Rp 950  obligasi PT Y Tbk = Rp 900 Harga perolehan menurut perpajakan berdasarkan harga yang seharusnya:  Harga perolehan saham PT A Tbk = (100 x 1.050) + Rp 4.000 = Rp 109.000  Harga perolehan saham PT D Tbk = (100 x 950) + Rp 1.000 = Rp 96.000  Harga perolehan obligasi PT Y Tbk = (50 x 900) + Rp 1000 = Rp 46.000 3. Nilai Buku. Nilai buku diterapkan untuk asset dan liabilitas keuangan yang diperoleh dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu untuk menggunakan nilai buku. Ilustrasi C.3. Dari ilustrasi C.2, Pada kasus perolehan sekuritas saham dan sekuritas hutang yang dilakukan oleh PT DTSD, ketiga sekuritas diperoleh dengan cara pertukaran dengan sekuritas saham-PT AB yang dimiliki oleh PT DFD, harga perolehan saham PT AB Rp 230.000. pada saat pertukaran harga pasar saham PT AB Rp 235.000. Harga pasar sekuritas yang diperoleh PT DFD pada saat pertukaran sesuai harga ilustrasi C.2. Tidak ada tambahan biaya yang dikeluarkan oleh PT DFD. Harga perolehan menurut perpajakan berdasarkan harga pasar yang diakui PT DFD:  Harga perolehan saham PT A Tbk = 100 x 1.050 = Rp 105.000  Harga perolehan saham PT D Tbk = 100 x 950 = Rp 95.000  Harga perolehan obligasi PT Y Tbk = 50 x 900 = Rp 45.000 Laba pertukaran yang diakui PT DFD berdasarkan perpajakan (fiscal) = = (Rp 105.000+95.000+45.000) – Rp 230.000 = Rp 15.000 2. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement) Pada prinsipnya pajak menganut biaya historis (Historical cost), Keuntungan atau kerugian karena pemilikan asset (capital gain) diakui pada saat realisasi yaitu saat dijual atau dialihkan. Dalam ketentuan perpajakan, pengukuran setelah pengukuran awal diterapkan sangat terbatas untuk usaha-usaha tertentu. Aset keuangan yang diperkenankan untuk diukur pada saat pelaporan hanya terbatas pada piutang untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Pengukuran piutang untuk


42

usaha-usaha tersebut dilakukan dengan cara mengurangi piutang bruto dengan penyisihan atau estimasi piutang yang tidak dapat ditagih. Perbedaan basis pengukuran antara akuntansi dengan ketentuan perpajakan menyebabkan perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ilustrasi C. 4. Penerapan pengukuran awal dan selanjutnya dalam akuntunsi sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi A.3. menimbulkan pengakuan penghasilan atau keuntungan dan kerugian beban atau atau kerugian sebagai berikut:  Profit and Loss: - Interest income (from other receivables) Rp 917 - Interest income (from investment in Debr securities) Rp 8.210 - Unrealized gain (Loss) from FV Adj. –trading securities Rp 20.000 - Impairment Loss (Rp 10.000)  Other Comprehensive Income: - Unrealized Gain (Loss) of FV adj.-AFS securities Rp 4.000 Penjelasan: *) Interest income merupakan alokasi pengakuan penghasilan bunga untuk tahun 2012, tidak ada perbedaan pengakuan antara akuntansi dan pajak **) Keuntungan karena penyesuaian harga wajar untuk aset keuangan FVTPL secara akuntansi diakui dalam laporan laba rugi, pajak tidak memperkenankan untuk penyesuaian ke harga wajar sehingga pajak tidak mengakui keuntungan ini. ***) Kerugian penurunan nilai aset secara akuntansi diakui dalam laporan laba rugi, pajak tidak memperkenankan untuk menurunkan nilai aset sehingga pajak tidak mengakui kerugian penurunan nilai. ****) Keuntungan karena penyesuaian harga wajar untuk aset keuangan AFS secara akuntansi diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya (OCI) yang langsung mem pengaruhi ekuitas. Oleh karena tidak mempengaruhi laporan laba rugi (profit and loss), maka tidak perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan sebagai berikut: Pos laba-Rugi Komersial Interest income 9.127 Unrealized gain (Loss) from FV Adj. –trading securities 20.000 Impairment Loss (10.000)


Koreksi +/(-)

Pajak 9.127

(20.000) 10.000

0 0

43

Latihan Data dan informasi atas investasi PT DFD sebagai berikut Tgl 10 Oktober 2011 Dilakukan pembelian saham sbb: Investee PT Bunga PT Citra

Lembar 200 150

% hak 2 1,5

Nominal perlembar 1.000 1.000

Harga pembelian 210.000 145.000

Biaya Tujuan Perolehan Investasi 2.000 Diperjual belikan 1.000 Diperjual belikan

Tgl 31-12-2011 Diketahui informasi sbb: 1. PT Bunga memperoleh laba neto Rp 1.000.000 dan membagikan dividen Rp 800.000, nilai saham per lembar 1.200. 2. PT citra memperoleh laba neto Rp 1.500.000 dan membagikan dividen Rp 1.000.000, nilai saham per lembar 1.250. Tgl 12 April 2012 Dilakukan pembelian saham sbb: Investee PT Mawar PT Melati

Lembar 300 250

% hak 3 2,5

Nominal perlembar 1.000 1.000

Harga Pembelian 280.000 235.000

Biaya Tujuan Perolehan Investasi 2.000 Available for sale 1.500 Diperjualbelikan

Tgl 4 agustus 2012 saham PT Bunga dijual seluruhnya dengan harga Rp 220.000 saham PT Melati sebanyak 150 lembar dijual dengan harga Rp 750 perlembar Tgl 31-12-12 Diketahui informasi sbb: 1. PT citra memperoleh laba neto Rp 1.200.000 dn membagikan dividen Rp 600.000, nilai saham per lembar 1.150 2. PT Mawar memperoleh laba neto Rp 900.000 dn membagikan dividen Rp 700.000 , nilai saham per lembar 1.150 3. Saham PT melati secara objektif mengalami penurunan nilai menjadi Rp 400 perlembar Pertanyaan: 1. Berapa nilai perolehan investasi pada masing-masing tanggal perolehan. 2. Berapa nilai investasi pada tgl neraca th 2011 dan 2012 3. Buat jurnal utk setiap transaksi 4. Buat rekonsiliasi fiskal untuk tahun pajak 2011 dan 2012 atas laba rugi investasi dalam instrumen ekuitas di atas


44

Kegiatan Belajar 4 PERSEDIAAN DAN HARGA POKOK PENJUALAN

A. Definisi Persediaan Pengertian persediaan menurut PSAK No. 14 adalah aset: 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; 2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut (work in process); atau 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa (raw material, suplies). B. Pengukuran Awal (Initial Measurement) Pada saat pengakuan awal biaya persediaan meliputi meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition) 1. Biaya Pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak (misalnya PPN dan PPh Ps. 22), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Contoh : PT X (PKP) membeli barang dagangan. Harga barang Rp 50.000.000, PPN 5.000.000, ongkos angkut Rp 1.000.000, upah buruh angkut Rp 150.000. Biaya pembelian persediaan =

- Harga barang - Biaya angkut - Upah buruh angkut Jumlah

= Rp 50.000.000 = Rp 1.000.000 = Rp 150.000 = Rp 51.150.000

2. Biaya Konversi. Biaya konversi meliputi:  biaya yang secara langsung berhubungan dengan unit yang diproduksi, misalnya upah langsung  biaya overhead produksi tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis dalam mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Overhead produksi tetap, misalnya: depresiasi, pemeliharaan pabrik, dan biaya manajemen dan administrasi pabrik, dialokasikan pada biaya konversi atas dasar kapasitas normal dari fasilitas produksi. Overhead produksi variable, misalnya: bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsungdialokasikan pada setiap unit produksi atas dasar produksi yang actual.


45

3. Biaya Lain-lain Biaya lain-lain yang masuk dalam biaya persediaan hanya sebatas biaya yang timbul untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini. 4. Biaya yang Tidak Termasuk Biaya Perolehan Persediaan:  Jumlah pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau biaya produksi yang tidak normal  Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi berikutnya  Biaya administrasi dan umum yang tidak member kontribusi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang.  Biaya penjualan Biaya-biaya ini diakui sebagai beban (expenses). C. Sistem Pencatatan Persediaan Dalam akuntansi terdapat dua sistem pencatatan persediaan. 1. Sistem Periodik Dalam sistem periodik setiap mutasi persediaan tidak dilakukan pencatatan akuntansinya. Pencatatan dan penilaian dilakukan pada akhir periode tertentu dengan melakukan inventarisasi fisik (stock opname). Pembelian dicatat dengan mendebet perkiraan Pembeliaan, penjualan dicatat dengan mengkredit perkiraan Penjualan. Kedua transaksi tersebut tidak mencatat perubahan pada perkiraan Persediaan. Contoh : a. Tanggal 12 Maret 2009, CV Sakti membeli barang dagangan berupa tepung terigu sebanyak 2000 karung dengan harga Rp 50.000 perkarung secara kas. b. Tanggal 13 Maret 2009, CV Sakti menjual 1000 karung tepung terigu @ Rp 60.000 secara kas Ayat jurnal yang dibuat : a. Saat pembelian Tanggal 12-03-09

Akun Pembelian

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

100.000.000

Kas

100.000.000

b. Saat penjualan Tanggal 12-03-09

Akun Kas Penjualan


Debet (Rp)

Kredit (Rp)

60.000.000 60.000.000

46

2. Sistem Perpetual Dalam sistem perpetual, setiap mutasi persediaan dibuat catatan akuntansinya. Dengan demikian nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dari catatan akuntansinya. Pembelian dicatat dengan mendebet perkiraan Persediaan, pada saat penjualan langsung dihitung harga pokok penjualannya dan dicatat dengan mendebet perkiraan Harga Pokok penjualan dan mengkredit perkiraan Persediaan. Contoh : Transaksi CV Sakti di atas, dengan menggunakan sistem perpetual : a. Saat pembelian Tanggal 12-03-09

Akun Persediaan

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

100.000.000

Kas

100.000.000

b. Saat penjualan Tanggal 12-03-09

Akun Kas

Debet (Rp) 60.000.000

Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan

Kredit (Rp)

60.000.000 50.000.000 50.000.000

Perhatikan pada ayat jurnal di atas, penjualan dicatat dengan menggunakan harga jual, sedangkan harga pokok penjualan dicatat sebesar harga beli persediaan, dengan demikian selain dapat diketahui nilai persediaan setiap saat, laba penjualan juga dapat diketahui pada setiap penjualan. D. Rumus Biaya (Pembebanan Harga Pokok) Sesuai PSAK 14 (Revisi) rumus biaya dari persediaan harus dihitung dengan cara : 1. Masuk Pertama Keluar Pertama/First In First Out (FIFO) Metode ini berdasarkan asumsi barang yang dibeli paling awal akan dijual atau digunakan paling terlebih dahulu sehingga item yang tertinggal dipersediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. 2. Rata-rata/Average Biaya setiap item ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari item yang serupa pada awal periode dan biaya item yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap penerimaan kiriman, tergantung pada sitem pencatatan yang digunakan (periodik atau perpetual). 3. Identifikasi Biaya Khusus Untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain (not interchangeable) serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus. Tidak dibahas dalam bab ini


47

ILUSTRASI TRANSAKSI Transaksi pembelian dan penjualan CV Indah Jaya selama tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tanggal 15-Feb 1-Mar 4-Apr 1-Jun 12-Jul 2-Sep 6-Nov 5-Dec

Uraian Saldo Penjualan Pembelian Penjualan Pembelian Penjualan Pembelian Penjualan Pembelian

Unit 100 (80) 120 (70) 60 (60) 100 (120) 60

Harga/unit 10,000 13,000 12,000 13,000 11,000 13,000 13,000 15,000 14,000

Jumlah Harga 1,000,000 (1,040,000) 1,440,000 (910,000) 660,000 (780,000) 1,300,000 (1,800,000) 840,000

a) Masuk Pertama Keluar Pertama/First In First Out (FIFO) Rumus pembebanan FIFO dapat diterapkan pada sitem pencatatan periodic maupun perpetual. Sistem Periodik Apabila CV indah Jaya melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem periodik, jumlah persediaan diketahui dengan cara inventarisasi fisik pada akhir periode. Hasil inventarisasi fisik akhir tahun diketahui jumlah persediaan sebanyak 110 unit. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian paling akhir yaitu pembelian tanggal 5 Desember Rp 14.000/unit, oleh karena pembelian tanggal 5 Desember hanya 60 unit sedangkan jumlah persediaan sebanyak 110 unit maka sisa 50 unit menggunakan harga pembelian sebelumnya yaitu pembelian tanggal 2 September Rp 13.000/unit Nilai persediaan per 31-12-09 Unit Persediaan 110 unit

Lapisan Persediaan 50 60

Harga/unit (Rp) 13.000 14.000

Nilai Persediaan

Jumlah Harga (Rp) 650.000 840.000 1.490.000

Perhitungan Harga Pokok Penjualan - Persediaan awal = Rp 1.000.000 - Pembelian = Rp 4.240.000 - Dikurang Persediaan akhir = (Rp 1.490.000) - Harga Pokok Penjualan = Rp 3.750.000 Ayat jurnal yang dibuat. : Jurnal Penjualan dan Pembelian : Tanggal Perkiraan 15-Feb Kas/Piutang dagang Penjualan


Ref

Debet (Rp) 1,040,000

Kredit (Rp) 1,040,000

48

1-Mar

Pembelian Kas/Hutang dagang

1,440,000 1,440,000

Ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk mencatat persediaan akhir dan Harga Pokok Penjualan. Tanggal Perkiraan 31-12 Harga Pokok Penjualan Persediaan (akhir) Pembelian Persediaan awal

Ref

Debet (Rp) 3.750.000 1.490.000

Kredit (Rp)

4.240.000 1,000,000

Sistem Perpetual Apabila CV Indah Jaya melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem perpetual, setiap mutasi keluar masuk persediaan dicatat dalam perkiraan persediaan. Harga Pokok Penjualan dihitung dan dicatat pada saat penjualan dengan nilai pembelian yang paling awal dari saldo persediaan sebelumnya Masuk Tgl Saldo 15-Feb 1-Mar

Keluar (HPP) Jml harga

Unit Harga/unit

120

12,000

60

11,000

660,000

13,000

1,300,000 -

12-Jul 2-Sep

100

6-Nov

5-Dec

60

Jumlah

340

Unit

Harga/unit

80

10.000

800,000

20

10.000

200,000

50

12.000

60

12.000

10

12.000

840,000 -

60 50

11.000 13.000

4.240.000

330

14,000

Unit 100

Harga/unit 10,000

Jml harga 1,000,000

20 20 120

10,000 10,000 12,000

200,000 200,000 1,440,000

600,000

70 70

12,000 12,000

840,000 840,000

720,000 120,000

60 10 60 10 60 100

11,000 12,000 11,000 12,000 11,000 13,000

660,000 120,000 660,000 120,000 660,000 1,300,000 -

660,000 650,000 -

50 50 60

13,000 13,000 14,000

3,750,000

110

1,440,000

4-Apr 1-Jun

Saldo Jml harga

650,000 650,000 840.000 1.490.000

Dari data di atas dapt diketahui langsung nilai persediaan per 31-12-2009 sebesar Rp 1.490.000 dan Harga Pokok Penjualan Tahun 2009 sebesar Rp 3.750.000. Ayat jurnal yang dibuat : Jurnal Penjualan dan pembebanan HPP :


49

Tanggal Perkiraan Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) 15-Feb Kas/Piutang dagang 1,040,000 Penjualan 1,040,000 Harga Pokok Penjualan 800.000 Persediaan 800.000 1-Mar Persediaan 1,440,000 Kas/Hutang dagang 1,440,000 Jurnal yang sama dilakukan untuk pembelian, pembebanan HPP dan penjualan tanggal 4 April sampai dengan tanggal 5 Desember, b) Metode Rata-rata /Average Sistem Periodik Nilai persediaan ditentukan dengan menggunakan harga beli rata-rata dari persediaan awal dan pembelian. Metode ini disebut juga Metode Rata-rata Sederhana (Simple Average) Tanggal

Uraian Saldo Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian

1-Mar 1-Jun 2-Sep 5-Dec Jumlah Harga rata-rata

Unit Harga/unit 100 10,000 120 12,000 60 11,000 100 13,000 60 14,000 440 5.240.000 : 440

Jumlah Harga 1,000,000 1,440,000 660,000 1,300,000 840,000 5,240,000 11,909

Nilai persediaan = 110 X Rp 11.909 = Rp 1.310.000 Perhitungan Harga Pokok Penjualan - Persediaan awal = - Pembelian = - Dikurang Persediaan akhir = - Harga Pokok Penjualan =

Rp Rp (Rp Rp

1.000.000 4.240.000 1.310.000) 3.930.000

Ayat jurnal yang dibuat : 

Ayat jurnal penjualan dan pembelian sama dengan ayat jurnal pada system periodik dengan metode FIFO



Ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk mencatat persediaan akhir dan Harga Pokok Penjualan. Tgl 31-12

Perkiraan Harga Pokok Penjualan Persediaan (akhir) Pembelian Persediaan awal

Ref

Debet (Rp) 3.930.000 1.310.000

Kredit (Rp)

4.240.000 1,000,000

Sistem Perpetual Pada pembukuan persediaan yang menggunakan sistem perpetual, Biaya perunit persediaan dihitung setiap kali ada pertambahan persediaan dengan cara :


50

Jumlah harga saldo sebelumnya + jumlah harga persediaan masuk unit saldo sebelumnya + unit persediaan masuk Metode penilaian ini disebut juga Rata-rata Bergerak (Moving Average)

Tanggal Saldo 15-Feb 1-Mar 4-Apr 1-Jun 12-Jul 2-Sep 6-Nov 5-Dec Jumlah

Pembelian (Masuk) Jml Unit Harga/unit harga 120 60

Penjualan (Keluar) Jml Unit Harga/un it Harga

11,000

1,440,00 0 660,000

60 340

11,714

820,000

11,385

1,300,000 840,000

100

683,077 1,233,48 4-

4,240,00

310

3,536,56

60

13,000 14,000

800,000

70

100

10,000 80

12,000

12,335

Saldo Harga/uni Unit Jml Harga t 100 10,000 1,000,000 200,000 20 140 11,714 1,640,000 820,000 70 11,714 130 11,385 1,480,000 796,923 70 11,385 170 12,335 2,096,923 863,439 70 12,335 130 13,103 13,10 1,703,439 130 3 1,703,439

Harga pokok penjualan dengan metode ini Rp 3.536.5611 dan nilai persediaan akhir 0 Rp 1.703.439 Ayat-ayat jurnal yang dibuat 

Ayat jurnal pembelian dan penjualan sama dengan ayat jurnal pada system perpetual dengan metode FIFO dan LIFO



Ayat jurnal pembebanan Harga Pokok penjualan sbb : Tgl

Perkiraan

Ref

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

15-Feb

Harga Pokok Penjualan 800,000 Persediaan 800,000 Jurnal yang sama dilakukan untuk pembebanan HPP tanggal 4 april sampai dengan tanggal 6 November. E. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement) 1) Penurunan Nilai Ada kemungkinan dalam suatu kondisi dimana nilai biaya pembelian persediaan tidak lagi sepadan dengan manfaatnya, harga jual persediaan tidak melebihi nilai biaya pembelian persediaan. Misalnya persediaan usang (out of model), atau terjadi perubahan harga. PSAK No. 14 mengharuskan persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (The lower of cost and net realizabe value). Nilai realisasi bersih (NRV) adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Apabila harga jual persediaan turun dibawah harga pokok (biaya pembelian) persediaan atau estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan meningkat sehingga hasil penjualan tidak dapat menutup harga pokok persediaan, PSAK No. 14 mengharuskan menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih (net realizabe value).


51

Untuk lebih jelasnya dicontohkan sbb :

Jenis Barang A B C D Jumlah

Harga perolehan perunit 10.000 14.000 15.000 9.000

Jumlah Unit 200 400 300 500 1.400

Harga pasar perunit 9.000 16.000 15.500 9.000

Biaya penjualan perunit 500 1.000 1.000 300

Nilai realisasi bersih perunit 8.500 15.000 14.500 8.700

Nilai persediaan 1.700.000 5.600.000 4.350.000 4.350.000 16.000.000

Persediaan dinilai untuk setiap masing-masing jenis persediaan, kemudian bandingkan antara harga pokok (biaya pembelian) dengan nilai realisasi bersih (harga pasar dikurangi estimasi biaya penjualan). Gunakan nilai terendah untuk menilai masingmasing jenis persediaan. Jumlah nilai persediaan di atas adalah Rp 16.000.000. Apabila metode nilai realisasi bersih diterapkan pada sistem pencatatan perpetual, maka pada akhir tahun dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui rugi penurunan nilai persediaan. Perkiraan Dr: Impairment Losses in inventories Cr: Inventories

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

600.000 600.000

2) Pembalikan (reversal) Penurunan Nilai. Pada setiap tanggal pelaporan berikutnya, entitas harus melakukan penilaian baru atas nilai realisasi bersih. Ketika tidak ada lagi kondisi sebelumnya yang menyebabkan nilai persediaan diturunkan atau ketika ada kejelasan bukti atas suatu kenaikan harga jual yang disebabkan perubahan kondisi ekonomi, maka beban penurunan nilai dapat dibalikkan (reversal). Reversal dibatasi hingga jumlah kerugian penurunan nilai awalnya. Contoh: Jenis Barang A C D Jumlah

Jumlah Unit 100 100 100 1.400

Harga NRB perolehan perunit perunit sebelumnya 10.000 8.500 15.000 14.500 9.000 8.700

NRB Jumlah perunit NRB saat ini sebelumnya 9.500 850.000 16.000 1.450.000 9.000 870.000

Nilai persediaan saat ini 950.000 1.500.000 900.000

Pemulihan nilai 100.000 50.000 30.000 180.000

Atas pembalikan penurunan nilai sebaesar Rp. 180.000 diakui sebagai pembalikan kerugian penurunan nilai. Jurnal yang dibuat: Dr: Inventories Cr: Impairment Losses in inventories


180.000 180.000

52

F. Ketentuan Perpajakan Terkait Persediaan 1. Pengukuran dan Pembebanan Persediaan. Berdasarkan pasal 10 UU No. 36 /2008 terdapat beberapa nilai yang digunakan untuk mengukur harga perolehan persediaan, yaitu: 1) Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dalam hal perolehan persediaan tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam memori penjelasan dijelaskan termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. 2) Harga Pasar (Market price) yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan dalam hal perolehan persediaan diperoleh dari:  dalam hal perolehan persediaan dipengaruhi hubungan istimewa.  Tukar-menukar harta  Sumbangan yang tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh  Harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang tidak diizinkan menggunakan nilai buku  Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 3) Nilai buku dari Wajib Pajak yang mengalihkan dalam hal persediaan diperoleh diperoleh dari: Persediaan yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu untuk menggunakan nilai buku Untuk membebankan persediaan keharga pokok penjualan, Ps. 10 ayat (6) UU No. 36 /2008 mengatur ”Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.” Kemudian dalam memori penjelasan pasal tersebut dinyatakan ”Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out atau disingkat FIFO").” Dengan demikian pembebanan persediaan menurut Undang-undang Penghasilan, menggunakan rumus : a) Masuk Pertama Keluar Pertama/First In First Out (FIFO) dan b) Metode Rata-rata (Average).

Pajak

2. Penurunan Nilai Persediaan. Penurunan nilai atau penghapusan persediaan dalam perpajakan hanya dibenarkan jika persediaan benar-benar tidak dapat dijual atau digunakan dalam kegiatan normal usaha, misalnya rusak, cacat (asas realisasi). Peniliaan persediaan secara fiskal hanya diperbolehkan menggunakan harga perolehan, Penilaian dengan nilai realisasi bersih (NRV) tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.


53

3. Rekonsiliasi Fiskal Perbedaan pembebanan harga pokok penjualan dan penilaiaan persediaan secara akuntansi dan peraturan perpajakan dapat terjadi karena : 1)

Perbedaan rumus biaya dalam pembebanan persediaan. Apabila dalam akuntansi (Komersial) WP menggunakan rumus selain FIFO dan ratarata (Average), misalnya menggunakan LIFO, maka penghitungan Harga pokok dan penilaiaan persediaan harus dirubah dengan rumus FIFO atau Average.

2)

Perbedaan pengukuran persediaan. Dalam akuntansi persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (The lower of cost and net realizabe value), secara fiskal harus diukur dengan harga perolehan yang dapat berdasarkan biaya seharusnya (cost), biaya sesungguhnya atau harga pasar (market price), tergantung cara perolehan persediaan.

Contoh : Harga pokok Penjualan dalam Laporan Laba Rugi komersial adalah sebagai berikut : Persediaan awal Pembelian Tersedia untuk dijual Persediaan akhir HPP

Rp Rp Rp Rp Rp

20.000.000 557.000.000 577.000.000 16.000.000 561.000.000

Persediaan akhir dinilai dengan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (lihat tabel pada contoh penilaiaan persediaan dalam neraca di atas) Secara fiskal harus dinilai berdasarkan harga perolehan, nilai persediaan akhir menurut fiskal adalah sebagai berikut : Jenis barang A B C D Jumlah

Jumlah Unit 200 400 300 500 1.400

H. perolehan perunit Nilai persediaan 10.000 2.000.000 14.000 5.600.000 15.000 4.500.000 9.000 4.500.000 16.600.000

Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan Wajib Pajak : Akun Persediaan awal Pembelian Tersedia untuk dijual Persediaan akhir HPP

Komersial 20.000.000 557.000.000 577.000.000 16.000.000 561.000.000


Koreksi (+)

600.000 600.000

Koreksi (-)

Fiskal 20.000.000 557.000.000 577.000.000 16.600.000 560.400.000

54

LATIHAN Soal 1 PT Sakti Trading menggunakan sistem perpetual dalam mencatat persediaan dan menggunakan metode FIFO dalam alokasi biaya persediaan. Catatan persediaan selama th 2009 adalah sebagai berikut : Tgl

Unit

Persediaan awal Pembelian 1 Februari 1 Juli 1 Nopember Penjualan 1 Mei 1 Okt Retur Penjualan dari penjualan bln mei 1 Agustus

50

Harga/unit 1.000.000

60 40 30

1.200.000 1.500.000 1.400.000

90 60 20

Hasil stock opname sisa persediaan per 31-12-2009 = 40 unit Diminta : Hitung Harga Pokok Penjualan tahun 2009. Soal 2 Persediaan akhir barang dagangan dinilai dengan metode Nilai realisasi bersih. Dari hasil inventarisasi fisik diketahui jumlah unit persediaan akhir dan dinilai sebagai berikut : Jenis barang A B C D Jumlah

Unit 200 340 500 400 1.440

Harga Pokok per unit 200.000 250.000 300.000 400.000

Nilai realisasi Nilai bersih persediaan 300.000 85.000.000 280.000 140.000.000 470.000 160.000.000 385.000.000

Barang A diketahui rusak berat sehingga tidak lagi memiliki nilai jual. Terdapat pembelian barang dagangan jenis D sebanyak 100 unit @ Rp 415.000 yang pada tanggal 31-12-2008 belum sampai digudang PT Tri Raharja, syarat pembelian adalah franko gudang penjual (FOB shipping point). Diminta : Hitung nilai persediaan akhir menurut akuntansi maupun pajak. Buat rekonsiliasi fiscal bila ada perbedaan.


55

Kegiatan Belajar 5 INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Investment in Associates) A.

Pengertian Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi dalam sekuritas ekuitas akan dicatat sebagai Investasi Pada Entitas Asosiasi (Investment in associates) apabila investasi menyebabkan investor mempunyai pengaruh signifikan terhadap investee. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama entitas lain atas kebijakan tersebut Untuk megetahui apakah investor memiliki pengaruh signifikan terhadap investee dapat diketahui dari indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif : Investor dianggap mempunyai pengaruh signifikan jika : 

Investor memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara investee, , kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan.



Sebaliknya, jika investor memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara investee, maka investor dianggap tidak mempunyai pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi investor untuk mempunyai pengaruh signifikan.

Indikator kualitatif : Keberadaan pengaruh signifi kan oleh investor umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini:     

keterwakilan dalam dewan direksi atau organ setara di investee; partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya; adanya transaksi material antara investor dengan investee; pertukaran personel manajerial; atau penyediaan informasi teknis pokok.

B. Metode Ekuitas (Equity Method) Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (Equity Method), kecuali diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual maka akan dicatat dengan metode mana yang lebih rendah antara nilai tercatat atau nilai wajar dikurangi biaya penjualan sesuai dengan PSAK 58 Sesuai PSAK 15 (R), Metode Ekuitas, adalah metode akuntansi dimana : DFD\Akuntansi Pajak Menengah

56

a) investasi dalam entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan; b) nilai tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba atau rugi investee setelah tanggal perolehan; c) Bagian investor atas laba atau rugi investee diakui dalam laporan laba rugi investor; d) Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi; e) Penyesuaian terhadap nilai tercatat tersebut juga diperlukan jika terdapat perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari pendapatan komprehensif lain investee. f) Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain (Others Comperehensive Income) investor. g) Jika entitas asosiasi merugi dan kerugian entitas asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. h) Jika entitas asosiasi selanjutnya laba, investor akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui. C. Penurunan Nilai (Impairment in Value) Setelah menerapkan metode ekuitas, investor menerapkan persyaratan dalam PSAK 68 untuk menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan kerugian penurunan nilai dengan memperhatikan investasi neto investor dalam entitas asosiasi. Rugi penurunan adalah selisih nilai tercatat dan nilai yang dapat dipulihkan. Nilai yang dapat dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Ilustrasi 1. 1)

Pengukuran Awal

Tanggal 22 Januari 2012, PT DFD membeli 30 lembar saham (30% kepemilikan PT ABC (Non Tbk) @ Rp 10.000 dengan harga Rp 310.000, biaya yang dikeluarkan untuk perolehan saham PT ABC Rp 7.000 Pengukuran awal: Biaya perolehan = Rp 310.000 + Rp 7.000 = Rp 317.000 Ayat Jurnal yang dibuat: Dr: Investment in associates Cr: Cash 2)

317.000 317.000

Pengakuan Penghasilan dan Penilaian Pada Tanggal Pelaporan

Tanggal 31 Desember 2012, Laba yang dihasilkan PT ABC untuk tahun buku 2012 sebesar Rp 120.000 dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 80.000. PT ABC memiliki instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual (AFS) yang mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp 10.000. Ayat Jurnal yang dibuat PT DFD tanggal 31 Desember 2012: DFD\Akuntansi Pajak Menengah

57

 Bagian laba dari PT ABC : 30% X Rp 120.000 = Rp 36.000 Dr: Investment in associates Cr: Equity in net income of associated entities (PoL)

36.000 36.000

 Pengakuan penghasilan dividen : 30% X Rp 80.000 = Rp 24.000 Dr: Dividen receivable Cr: Investment in associates

24.000 24.000

 Penyesuaian atas kenaikan nilai wajar instrumen keuangan-AFS yang dimiliki PT ABC: 30% X Rp 10.000 = Rp 3.000 Dr: Investment in associates Cr: Other Comperehensive Income- adjustment of FV of associates AFS Financial instrument

3.000 3.000

Penyajian dalam laporan posisi keuangan/Statement of Financial Position per 31-12-2013 (Parsial) Nilai tercatat investasi dalam entitas asosiasi : -

Nilai perolehan Bagian laba dari entitas asosiasi Bagian dividen Penyesuaiaan atas instrumen keuangan AFS Nilai tercatat (carrying amount)

317.000 36.000 ( 24.000) 3.000 332.000

Investasi dalam entitas asosiasi disajikan dalam Aset Tidak Lancar. Asset : Current Assets Cash and cash equivalent ...................................................

Rp

xxx.xxx

Non Current Assets Investment in associates ..............................................

Rp

332.000

Rp Rp

xxx.xxx xxx.xxx

Rp

3.000

Equity Common Stock ............................................................... Paid in Capital ................................................................. Other Comperehensive Income: adjustment of FV of associates AFS Financial instrument....

Penyajian dalam laporan Laba Rugi/Statement of Income yang berakhir 31-12-12 (Parsial): Revenue ............................................................................... COGS ................................................................................... Operating Expenses ............................................................ Other Income (Expenses) Equity in net income of associated entities......................


Rp (Rp (Rp

xxx.xxx xxx.xxx) xxx.xxx)

Rp

36.000

58

3)

Kerugian Penurunan Nilai (Impairment Losses)

Misalnya pada tanggal 31-12-2013 terdapat bukti objektif investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Nilai yang dapat terpulihkan diperkirakan sebesar Rp 150.000. Kerugian dihitung sebagai berikut : -

Nilai tercatat Nilai terpulihkan Rugi Pembebanan OCI atas penyesuaiaan nilai wajar instrumen AFS yang dimiliki asosiasi ke Laba Rugi Laba (Rugi) penurunan nilai

Rp Rp Rp

332.000 150.000 182.000

(Rp 3000) Rp 179.000

Ayat jurnal yang dibuat tanggal 31-12-2013: 

Mencatat penurunun nilai dari nilai tercatat: Dr: Impairment loss Cr: Investment in associates



182.000 182.000

Mencatat pembebanan other comperensive Income ke Laba Rugi Dr: Other Comperehensive Income- adjustment of FV of associates AFS Financial instrument Cr: Impaiment loss

3.000 3.000

D. Ketentuan Perpajakan Untuk Investasi Dalam Entitas Asosiasi Ketentuan perpajakan memandang investasi sebagai suatu harta wajib pajak yang akan akan dipajaki ketika memperoleh penghasilan. 1. Metode Ekuitas Dalam Ketentuan perpajakan Pada prinsipnya investasi pada instrumen ekuitas entitas lain adalah harta yang dimiliki wajib pajak berupa saham perusahaan lain. Ketentuan perpajakan tidak mengatur pengklasifikasian investasi dalam sekuritas ekuitas sebagaimana yang diatur dalam PSAK. Apakah investor tidak memiliki pengaruh signifikan (kurang dari 20% hak suara), memiliki pengaruh signifikan (20% samapi dengan 50% lebih hak suara), memiliki kendali atas investee (lebih dari 50%) yang menyebabkan terjadinya hubungan induk dan anak perusahaan (kombinasi bisnis). Semua klasifikasi ini diperlakukan sama sebagai suatu harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak, baik penilaian maupun pengakuan penghasilannya. Induk maupun anak perusahan menghitung laba kena pajaknya masing-masing dalam Surat Pemberitahuannya masing-masing, walaupun secara formal perusahaan induk berkewajiban melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi dalam SPT Tahunannya. Penyertaan dalam anak perusahaan dipandang sebagai aset berupa investasi. Dengan demikian, pengakuan pendapatan investasi saham yang diperkenakan dalam ketentuan perpajakan hanya berdasarkan metode biaya (cost method), penggunaan metode ekuitas tidak diperkenankan dalam penghitungan pajak. DFD\Akuntansi Pajak Menengah

59

Ilustrasi 2. Mengambil contoh DFD sebelumnya dalam kasus pengakuan dividen. Untuk PT Kemuning yang perlakuan akuntansinya menggunakan metode ekuitas Ketentuan perpajakan hanya mengakui penghasilan berupa dividen yang diperoleh sebesar 30% X Rp 80.000.000 = Rp 24.000.000. Akan tetapi karena kepemilikan PT Kemuning atas saham lebih dari 25%, dividen yang diperoleh bukan merupakan objek pajak. Rekonsiliasi fiskal tahun 2012 yang dilakukan ketiga entitas tersebut :

Akun Penghasilan Investasi- Equity in net income of associated entities Dividen revenue

Akuntansi 36.000.000

Koreksi Fiskal positif/(negatif) (36.000.000) 24.000.000

Pajak Nihil 24.000.000

2. Keuntungan atau Kerugian Penilaiaan Harga Wajar dan Penurunan Nilai. Ketentuan perpajakan menggunakan metode biaya (cost/purchase method), investasi pada tanggal pelaporan atau akhir tahun pajak tetap dinilai sebesar harga perolehan sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian penyesuaian harga pasar maupun kerugian penurunan nilai pada akhir tahun pajak. Ilustrasi 2. Mengambil contoh PT DFD sebelumnya pada ilustrasi 1. Pada tanggal 31 Desember 2012, secara pajak investasi tetap dinilai sebesar nilai perolehan keuntungan atau kerugian penyesuaian harga pasar tidak diakui. Nilai investasi dalam entitas asosiasi per 31-12-2012 secara pajak Rp 317.000 Pada investasi dengan menggunakan metode ekuitas, penilaian ke harga pasar tidak diterapkan sehingga tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian penyesuaian harga pasar. Penurunan nilai Pada kasus tahun pajak 2013, terjadi penurunan nilai investasi yang dimiliki oleh PT DFD Nilai investasi dalam entitas asosiasi per 31-12-2013 secara pajak = Rp 317.000 Rekonsiliasi fiskal atas kerugian penurunan nilai:

-

3.

Akuntansi Impairment loss- penurunan dari nilai tercatat Pembebanan unrealize gain (OCI) ke PL Impairment loss-net

Koreksi Fiskal positif/(negatif)

Pajak

182.000

182.000.000

Nihil

(3.000) 179.000

(3.000)

Nihil

Akuntansi

Keuntungan atau Kerugian Penjualan atau Pengalihan Investasi

Keuntungan atau kerugian atas kepemilikan investasi (capital gain or loss) baru diakui ketika terjadi realisasi yaitu pada saat investasi dijual atau dialihkan. DFD\Akuntansi Pajak Menengah

60

Penjualan saham yang dilakukan di bursa efek dikenakan PPh final dengan tarif 0,1% X Penghasilan Bruto Keuntungan atau kerugian penjualan atau pengalihan saham yang tidak dilakukan dibursa dihitung dengan cara: - Apabila tidak terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi: Harga jual sesungguhnya dikurang harga perolehan investasi. -

Apabila terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi : Harga jual yang seharusnya dikurang harga perolehan investasi.

-

Pertukaran harta: Harga pasar harta yang diperoleh dikurang harga perolehan investasi.

-

Menyumbang yang tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh, pengalihan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha: Harga pasar investasi dikurang harga perolehan investasi.

-

Tidak mengakui keuntungan atau kerugian bila pengalihan dilakukan untuk sumbangan yang memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh, harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu untuk menggunakan nilai buku.

Ilustrasi 3. Misalnya: a) PT DFD menjual saham PT DFD diluar bursa seharga Rp 320.000, Laba (rugi) fiscal yang diakui PT DFD = Rp 320.000 -317.000 = Rp 3.000 (laba) b) PT DFD menukarkan saham PT ABC dengan saham PT XYZ milik Wajib Pajak lain yang memiliki harga pasar Rp 325.000, Laba (rugi) fiscal yang diakui PT DFD = Rp 325.000 317.000 = Rp 8.000 (laba)


61

Latihan Data dan informasi atas investasi yang dimiliki PT DFD sebagai berikut: Tgl 10 Oktober 2011 Dilakukan pembelian saham sbb: Investee PT Lestari

Lembar 2.500

% hak 25

Nominal perlembar 1.000

Harga Pembelian 2.650.000

Biaya Tujuan Perolehan Investasi 21.000 Pengaruh signifikan

Tgl 31-12-2011 Diketahui informasi PT Lestari mengalami kerugian Rp 500.000, nilai pasar per lembar Rp 950 Tgl 31-12-12 Diketahui informasi PT Lestari memperoleh laba neto Rp 800.000 dan tidak membagikan dividen , nilai saham per lembar 1.100 Pertanyaan: 1. Berapa nilai perolehan investasi pada PT Lestari. 2. Berapa nilai investasi pada PT Lestari. pada tanggal neraca th 2011 dan 2012 3. Buat jurnal utk setiap transaksi 4. Buat rekonsiliasi fiskal untuk tahun pajak 2011 dan 2012 atas laba rugi investasi dalam PT Lestari.


62

KegiatanBelajar 7 ASET TETAP DAN BEBAN PENYUSUTAN

A. Pengertian Aset Tetap Aset Tetap menurut PSAK 16 (Revisi 2011) adalah Aset berwujud yang: - dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan - diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. B. Pengukuran Awal (Initial Measurement) Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika 1) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan 2) biaya perolehannya dapat diukur secara andal Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi : 1) harga beli, termasuk termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya; 2) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biayapengujianfungsionalitas; 3) estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan. Biaya-biaya yang dikapitalisasi kedalam Aset Tetap: a. Hargabeli item asset tertentu dan pajak terkait b. Biaya kontruksi item tersebut, termasuk tunjangan karyawan dan pekerja c. Bea impor d. Pengangkutan dan penanganan di lokasi kedatangan e. Penyiapan tempat f. Instalasi dan perakitan g. Uji coba penyiapan operasi aset h. Uang jasa professional i. Perkiraan biaya untuk membongkar dan memindahkan asset tersebut selanjutnya, jika merupakan keharusan j. Dikurang : Diskon atau potongan harga k. Dikurang : Penghasilan bersih dari setiap penjualan item yang diproduksi selama uji coba


63

Contoh 1 : PT ABC membeli mesin untuk produksi dari PT XYZ : Harga dalam invoice = Rp 200.000.000 PPN = Rp 20.000.000 Ongkos angkut = Rp 1.000.000 Biaya instalasi = Rp 2.000.000 Sebelum digunakan untuk memproduksi secara komersial, PT ABC melakukan uji coba atas penggunaan mesin tersebut.Biaya uji coba yang dikeluarkanRp 2.000.000 Hasil penjualan barang dari proses ujicoba Rp 200.000 Harga perolehan mesin : Hargamesin Ongkosangkut Biayainstalasi Biayaujicoba Hasil penjualan brg proses ujicoba H. Perolehan mesin

= 200.000.000 = 1.000.000 = 2.000.000 = 203.000.000 = 2.000.000 = (200.000) = 204.800.000

Kegiatan insidental mungkin terjadi sebelum atau selama kontruksi atau aktivitas pengembangan. Contoh, penghasilan yang diperoleh dari pengunaan lahan lokasi bangunan sebagai tempat parkir mobil sampai pembangunan dimulai. Penghasilan dan beban yang terkait dari kegiatan insidental diakui dalam laporan laba rugi dan diklasifikasikan dalam penghasilan dan beban. Pengakuan biaya-biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan intensi manajemen. Biaya-biaya setelah pengakuan awal  Jika memenuhi kriteria “pengakuan aset tetap”, dikapitalisasi dalam nilai aset  Jika tidak memenuhi, bebankan dalam laba rugi C. Penyusutan Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Rumus umum penyusutan

Beban Penyusutan : Biaya Perolehan – Nilai Residu Masa Manfaat Jika nilai residu tidak material dapat diabaikan atau =0 Ada berbagaimetodepenyusutan yang biasadigunakan, antara lain: 1) Berdasarkanwaktu a. MetodeGarisLurus b. MetodeSaldomenurun DFD\Akuntansi Pajak Menengah

64

2) Metode berdasarkan penggunaan a. Metode jam jasa b. Metodejumlah unit produksi Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh suatu perusahaan. D. Pengukuran Selanjutnya(Subsequent Measurement) Setelah pengakuan awal, entitas diharuskan untuk memilih salah satu dar idua model penilaiaan asset tetapsebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap, yaitu: 1) Model biaya (Cost Model), atau 2) Model revaluasi (Revaluation Model). 1. Model biaya (Cost model) Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Apabila entitas memilih model biaya, entitas tidak perlu dilakukan penilaian nilai wajarnya setiap periodik. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka nilai tercatat diturunkan kenilai yang dapat dipulihkan.Penurunan nilai dibebankan pada laba-rugi (profit and Loss) Nilai buku = nilai perolehan – akumulasi penyusutan – akumulasi rugi penurunan nilai 2. Model revaluasi (Revaluation Model) Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi Apabila entitas memilih model revaluasi, maka entitas harus melakukan penilaiaan ulang (revaluasi) setiap periodik untuk seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai revaluasian = nilai wajar – akumulasi penyusutan – akumulasi rugi penurunan nilai 3. Surplus dan Defisit Revaluasi Akibat pengukuran kenilai wajar, maka akan terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat dari asset tetap yang dinilai. Pencatatan akuntansi atas selisih nilai wajar dengan nilai tercatat diperlakukan sebagai berikut: Kondisi Perlakuan surplus atau deficit revaluasi Nilai aset meningkat


Akui surplus revaluasi pada Penghasilan Komprehensif Lain (OCI) sebagai “Selisih Penilaiaan Ulang” pada Ekuitas 65

Nilai aset menurun, membalik • Jurnalbalik Penghasilan Komprehensif Lain kenaikan nilai akibat revaluasi (OCI) sejauh saldo yang ada surplus selisih sebelumnya. penilaiaan ulang pada ekuitas. • Selebihnya diakui sebagai rugi. Nilai aset menurun

Akui sebagai Rugi pada Laporan Laba Rugi (profit and Loss)

Nilai aset meningkat, membalik • Akui surplus revaluasi sebagai Laba (profit and penurunan nilai akibat penilaian Loss) untuk membalik rugi penurunan nilai yang ulang (revaluasi) sebelumnya sebelumnya telah diakui pada Laporan Laba Rugi. • Selebihnya diakui komprehensif lain (OCI)

pada

Penghasilan

Jika asset tetapdirevaluasi, ada dua metode memperlakukan akumulasi penyusutan : a) Metode Jumlah Bruto (Gross method) Akumulasi penyusutan disajikan kembali secara porposional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya. b) Metode Jumlah Neto (Net-amount Method) Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Ilustrasi 1. PT DFD memperoleh mesin pada tanggal 2-1-2010 dengan harga perolehan Rp 500.000, masa manfaat mesin 10 th tanpa nilai residu. Pada tanggal 31-12-2010 dilakukan penilaiaan ulang dan nilai wajar (fair value)sebesar Rp 475.000. Diminta:  Hitung beban penyusutan  Ukur adan sajikan nilai aset tetap pertanggal 31-12-2010  Buat jurnal yang diperlukan baik dengan cost model maupun revaluation model. Solusi yang disarankan: 1. Cost Model Bebanpenyusutan Th. 2010 = 500.000 : 10 = Rp 50.000 Jurnal: Dr: Depreciation Expenses Cr: Accumulated depreciation


Rp 50.000 Rp 50.000

66

Penyajian asset Tetap:  Nilai perolehan = Rp 500.000  Akumulasi penyusutan = (Rp 50.000)  Nilaitercatat = Rp 450.000 Entitas tidak melakukan penyesuaian kenilai wajar. 2. Revaluation Model a) Metode Jumlah Bruto (Gross method) Penyesuaiaan ke harga pasar: Sebelum revaluasi

Perhitungan proporsional

Setelah revaluasi

Selisih

Jumlah tercatat bruto Akumulasi Penyusutan

500.000

500 X 475/450

527.778

27.778

(50.000)

50 X 475/450

(52.778)

(2.778)

Jumlah tercatat neto

450.000

475.000

25.000

Jurnal: Dr: Fixed Asset-Machine Rp 27.778 Cr: Acc. Depreciation Rp 2.778 Cr: Other comprehensive income- Gain on revaluation aset Rp 25.000 Penyajian nilai aset tetap  Fixed Asset: Rp 527.778  Acc. Depreciation (Rp 52.778)  Revaluation value Rp 475.000 b) Metode Jumlah Neto (Net-amount Method) Penyesuaian ke harga wajar: Nilai aset sebelum penyesuaiaan: Nilai bruto Akumulasi penyusutan Nilai neto Nilai wajar mesin Kenaikan ke harga wajar

= Rp 400.000 = (Rp 50.000) = Rp 450.000 = Rp 475.000 = Rp 25.000

Jurnal menghilangkan akumulasi penyusutan: Dr: Acc. Depreciation Cr: Fixed Asset-Machine

Rp

50.000 Rp 50.000

Jurnal menaikan nilai aset: Dr: Fixed Asset-Machine Rp 25.000 Cr: Other comprehensive income-Gain on revaluation aset Rp 25.000 Penyajian nilai aset tetap  Fixed Asset-Machine (Revaluation value) Rp 475.000 DFD\Akuntansi Pajak Menengah

67

Ilustrasi 2. Melanjutkan Kasusilustrasi 1, Pada tanggal 31-12-2011 dilakukan penilaiaan ulang dan nilai wajar aset tetap mengalami penurunan menjadi Rp 300.000.000 Diminta:  Hitung beban penyusutan  Ukur adan sajikan nilai aset tetap pertanggal 31-12-2010  Buat jurnal yang diperlukan baik dengan cost model maupun revaluation model. Solusi yang disarankan: 1.

Cost model: Beban penyusutan Th. 2010 = 500.000 : 10 = Rp 50.000 Jurnal: Dr: Depreciation Expenses Rp 50.000 Cr: Accumulated depreciation Rp 50.000 Nilaitercatat  Nilai perolehan = Rp 500.000  Akumulasi penyusutan = (Rp 100.000)  Nilai tercatat = Rp 400.000  Nilai terpulihkan = Rp 300.000  Penurunannilai = Rp 100.000 PT DFD menurunkannilai asset tetapkenilaiterpulihkan Jurnal: Dr: Loss on impairment of Fixed asset Rp 100.000 Cr: Allowance for Impairment of Fixed Asset Rp 100.000 Penyajian Fixed Asset: - Cost............................................ 500.000.000 - Acc. Depreciation ....................... (100.000.000) - Allowance for impairment ........... (100.000.000) - Net Book Value .......................... 300.000.000

2. Revaluation Model: a) Metode Jumlah Bruto (Gross method) BebanpenyusutanTh. 2011 = 527.778 : 10 = Rp 52.778 Jurnal: Dr: Depreciation Expenses Rp 52.778 Cr: Accumulated depreciation

Rp

52.778

Penyesuaian ke harga wajar: Nilai aset tercatat sebelum penyesuaiaan: Nilai bruto = Rp 527.778 Akumulalasi penyusutan = (Rp 105.556) Nilai neto = Rp 422.222 - Nilaiterpulihkan = Rp 300.000 DFD\Akuntansi Pajak Menengah

68

-

Penurunan nilai dari nilai tercatat = Rp 122.222 Saldo surplus revaluasi dalam OCI = Rp 25.000 Rugi Penurunan nilai = Rp 97.222

Jurnal: - Membalikan surplus revaluasi dalam ekuitas (OCI) Dr: Other comprehensive income- Gain on revaluation aset Cr: Fixed Asset-Machine - Membebankan penurunan nilai ke laba rugi: Dr: Loss on impairment of Fixed asset Cr: Allowance for Impairment of Fixed Asset Penyajian nilai tercatat aset tetap  Fixed Asset:  Acc. Depreciation  Allowance for Impairment of Fixed Asset  Nilai tercatat (Revaluation value)

Rp 25.000 Rp25.000 Rp 97.222 Rp 97.222 Rp 502.778 (Rp 105.556) (Rp 97.222) Rp 300.000

b) Metode Jumlah Neto (Nett-amount method) Beban penyusutanTh. 2010 = 475.000 : 10 = Rp 47.500 Jurnal: Dr: Depreciation Expenses Cr: Accumulated depreciation Penyesuaian ke harga wajar: Nilai aset sebelum penyesuaiaan: Nilai bruto = Rp Akumulasi penyusutan = (Rp Nilai tercatat = Rp Nilai aset setelah penyesuaian = Rp Penurunan ke harga wajar = Rp Saldo tercatat laba revaluasi dalam OCI = Rp Penurunan nilai wajar dibebankan dalam laba rugi = Rp

Jurnal menghilangkan akumulasi penyusutan: Dr: Acc. Depreciation Cr: Fixed Asset-Machine

Rp 47.500 Rp

47.500

475.000 47.500) 427.500 300.000 127.500 25.000 102.500

Rp 47.500 Rp 47.500

Jurnal membalikan surplus revaluasi dalam ekuitas (OCI): Dr: Other comprehensive income-Gain on revaluation FA Rp 25.000 Cr: Fixed Asset-Machine Rp 25.000 Jurnal menaikan nilai aset: Dr:Loss on impairment of Fixed asset Rp 102.500 Cr: Allowance for Impairment of Fixed Asset Rp102.500 Penyajian nilai aset tetap  Fixed Asset-Gross  Allowance for Impairment of Fixed Asset  Book value (Revaluation value) DFD\Akuntansi Pajak Menengah

Rp (Rp Rp

402.500 102.500) 300.000 69

E. Penghentian Pengakuan a) Kapan asset tetap dihentikan pengakuannya? Nilai tercatat suatu aset tetap tidak lagi diakui: 



Pada saat penghapusan; Contoh : dijual, disumbangkan, disewakan secara sewa pembiayaan (Finance Lease) Ketika tidak lagi ada manfaat ekonomis pada masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Contoh: kerusakan, keusangan.

b) Bagaimana menghitung laba -rugi penghentian? Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut c) Perlakuan laba -rugi penghentian Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukan dalam laporan laba rugi pada saat penghentiannya. Ilustrasi 3. Melanjutkan ilustrasi 2. Pada tanggal 3 Januari 2012, PT DTSD menjual mesin tersebut dengan harga Rp Rp 325.000 Diminta: Hitung laba rugi pelepasan dan buat jurnal atas penjualan aset tetap tersebut. Solusi yang disarankan: 1) Keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap Harga jual = Rp 325.000 Nilai tercatat = Rp 300.000 Laba (gain) atas penjualan aset tetap = Rp 25.000 2) Jurnal: Dr: Acc. Depreciation Rp 105.556 Dr: Allowance for Impairment of Fixed Asset Rp 97.222 Cr: Fixed Asset-Machine Rp 502.778 Cr: Gain on sale of fixed asset Rp 25.000 F. Perolehan Aset Tetap melalui Sewa Pembiayaan (Finance Lease) 1. Pengertian Sewa Pembiayaan Salah satu cara perolehan asset tetap selain pembelian adalah dengan cara sewa pembiayaan (Finance Lease). Menurut PSAK 30, sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Indikator atau situasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu sewa akan diakui sebagai sewa pembiayaan adalah sebagai berikut: a) sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa;


70

b) lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan; c) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan; d) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan e) aset sewaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. f) jika lessee dapat membatalkan sewa, maka kerugian lessor yang terkait dengan pembatalan tersebut ditanggung oleh lessee; g) keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee; h) lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. Apabila terdapat satu atau lebih indicator, maka entitas akan mempertimabangkan untuk mengakui sewa sebagai sewa pembiayaan. 2. Pengakuan dan Pengukuran Awal Sewa Pembiayaan. Pada awal sewa Lesee (penyewa) menentukan apakah sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi (sewa biasa). Awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak berkomitmen terhadap persyaratan pokok sewa. Apabila sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, maka pada awal masa sewa (tanggal saat lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan), lesee mengakui sewa pembiayaan sebagai asset dan liabilitas. Aset dan liabilitas diukur sebesar: 

nilai wajar asset sewaan atau



sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Pembayaran sewa minimum adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar (atau dapat diharuskan untuk dibayar) oleh lessee, ditambah dengan jumlah yang dijamin oleh lessee atau oleh pihak yang berelasi dengan lessee. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah suku bunga implisit dalam sewa. Biaya langsung yang dikeluarkan oleh lesee, ditambahkan kepada nilai asset. Ilustrasi 4. Pada tanggal 5 Mei 2012 PT DFD memperoleh mesin dengan cara sewa pembiayaan (Finance Lease). Informasi dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah diketahui sebagai berikut: Rp 200.000 1 Harga mesin 12% 2 Tk bunga 3 Nilai residu 4 Hak opsi, jika diambil dibayar bersamaan dengan pembayaran terakhir Rp 15.000,00 DFD\Akuntansi Pajak Menengah

71

5

Pembayaran berkala perbulan dibayar diakhir bulan 6 Masa lease 7 Masa manfaat Aset

Rp

6.310,00 3 Tahun 6 Tahun

PT DFD membayar biaya administrasi Rp 500 dan membayar biaya instalasi mesin Rp 3.000 secara kas. Mesin mulai digunakan pada tanggal 1 juni 2012. Diminta:  

Apakah sewa akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan? Jika ya, hitung nilai asset dan kewajiban sewa pembiayaan. Susun ayat jurnal yang diperlukan

Solusi yang disarankan Nilai kini dari jumlah pembayaran minimum:  PV Pembayaran berkala = Rp 6.310 X PVIFA 36, 12%/12 = Rp 6.310 X 30,11  PV Nilai opsi = Rp 15,000 X PVIF 36, 12%/12 = Rp 15.000 X 0,70 Keterangan: PVIF 36, 12%/12

= 1/(1+0,01)^36 = Rp

= Rp 189.978 = Rp 10.484 = Rp 200.462

0,70

PVIFA 36, 12%/12 = (1-PVIF)/0,01 = Rp 30,11 a) Pertimbangan klasifikasi: 

pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan;



lessee memiliki opsi untuk membeli aset.

Situasi di atas mengindikasikan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan mesin, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. b) Nilai asset pembiayaan: Nilai kini jumlah pembayaran minimum sebesar Rp 200.462, lebih besar dari nilai wajar asset pada awal masa leasing. Maka asset dan liabilitas diukur dengan nilai Rp 200.000. c) Jurnal: Dr: Asets under Finance Lease-Machinery Cr: Finance Lease Liabilities Cr: Cash

Rp 203.500 Rp 200.000 Rp 3.500

3. Beban Sewa Pembiayaan. Saat pembayaran berkala, entitas mengalokasikan jumlah pembayaran berkala pada pelunasan pokok utang dan beban sewa pembiayaan. Beban pembiayaan = Saldo utang sewa pembiayaan X Tarif suku bunga efektif Pelunanasan pokok = Pembayaran berkala - Beban pembiayaan.


72

Ilustrasi 5. Melanjutkan ilustrasi 4. Diminta:  Hitung beban pembiayaan selama tahun 2012, dan saldo utang sewa pembiayaan per 31-12-2012.  Susun jurnal yang diperlukan. Solusi yang disarankan: Schedule pelunasan pokok dan pembebanan bunga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Pembayaran

Bulan

A (200.000) 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 21.310 EIR= 1,013%

B

Saldo awal Utang C

2012-6 7 8 9 10 11 12 2013-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015-1 2 3 4 5

200.000 195.715 191.387 187.015 182.599 178.138 173.632 169.081 164.483 159.839 155.147 150.408 145.622 140.786 135.902 130.968 125.985 120.950 115.865 110.729 105.540 100.299 95.004 89.656 84.254 78.798 73.286 67.718 62.093 56.412 50.674 44.877 39.021 33.106 27.132 21.096


Bunga 1,013%) D=EIR X C 2.025 1.982 1.938 1.894 1.849 1.804 1.758 1.712 1.666 1.619 1.571 1.523 1.475 1.426 1.376 1.326 1.276 1.225 1.173 1.121 1.069 1.016 962 908 853 798 742 686 629 571 513 454 395 335 275 214 42.160

Pokok E = A-D 4.285 4.328 4.372 4.416 4.461 4.506 4.552 4.598 4.644 4.691 4.739 4.787 4.835 4.884 4.934 4.984 5.034 5.085 5.137 5.189 5.241 5.294 5.348 5.402 5.457 5.512 5.568 5.624 5.681 5.739 5.797 5.856 5.915 5.975 6.035 21.096 200.000

Saldo akhir Utang F = C-E 195.715 191.387 187.015 182.599 178.138 173.632 169.081 164.483 159.839 155.147 150.408 145.622 140.786 135.902 130.968 125.985 120.950 115.865 110.729 105.540 100.299 95.004 89.656 84.254 78.798 73.286 67.718 62.093 56.412 50.674 44.877 39.021 33.106 27.132 21.096 0

73

 

Beban sewa pembiayaan tahun 2012 (Juni-Des 2012) = Rp 13.251 Pokok pelunasan utang sewa pembiayaan per 31-12-2012 = Rp 169.081

Jurnal: Tgl 30-06-2012: Dr: Interest lease expenses Dr: Finance lease liabilities Cr: Cash

Rp 2.025 Rp 4.285 Rp 6.310

Setiap akhir bulan PT DFD menyusun jurnal yang sama. 4. Beban Penyusutan Aset Sewa Pembiayaan. Penyusutan mengikuti kebijakan penyusutan asset tetap sebagaimana PSAK 13. Masa penyusutan untuk asset finance lease diatur sebgai berikut:  

Jika terdapat hak opsi, maka penyusutan dilakukan selama taksiran masa manfaat. Jika tidak terdapat hak opsi, maka penyusutan dilakukan selama periode sewa atau masa manfaat mana yang lebih pendek.

Ilustrasi 6. Melanjutkan ilustrasi 5. Diminta: Berapa lama masa penyusutan yang disarankan dan hitung beban penyusutan tahun 2012. Susun ayat jurnal untuk penyusutan. Solusi yang disarankan: Dalam perjanjian terdapat hak opsi, maka disarankan untuk melakukan penyusutan selama taksiran masa manfaat, yaitu 6 tahun Penyusutan tahun 2012: Misalnya PT DFD menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Penyusutan tahun 2012 = Rp 203.500 X 7/12 = Rp 19.785 6 tahun Jurnal: Dr: Depreciation expenses Rp 19.785 Cr: Acc. Depreciatiom Rp 19.785 G. Ketentuan Perpajakan yang Terkait dengan Aset Tetap 1. Pengukuran Awal. Berdasarkan pasal 10 UU No. 36 /2008 terdapat beberapa nilai yang digunakan untuk mengukur harga perolehan aset tetap, yaitu: 1) Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Dalam hal perolehan asset tetap tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam memori penjelasan dijelaskan termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.


74

2) Harga Pasar (Market price) yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan dalam hal perolehan aset tetap diperoleh dari:  Perolehan aset tetap dipengaruhi hubungan istimewa.  Tukar-menukar harta  Sumbangan yang tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh  Harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang tidak diizinkan menggunakan nilai buku  Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 3) Nilai buku dari Wajib Pajak yang mengalihkan dalam hal asset tetap diperoleh diperoleh dari: Aset Tetap yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu untuk menggunakan nilai buku 2. Penyusutan Penjelasan pasal 11 UU No. 36/2008 mengatur mengenai penyusutan sbb : “Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.” Saat Mulai Penyusutan Penyusutan secara fiskal dimulai pada bulan pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebutdigunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Masa Manfaat, Metode dan Tarif Penyusutan. Masa manfaat, metode dan tarif penyusutan ditetapkan dalam pasal 11 ayat (6) UU No. 36/2008 adalah sebagai berikut. Kelompok HartaBerwujut I. BukanBangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen TidakPermanen


Masa Manfaat

TarifPenyusutan GarisLurus

4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

25% 12,5% 6,25% 5%

20 tahun 10 tahun

5% 10%

Saldomenurun 50% 25% 12,5% 10%

75

3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Pada prinsipnya tidak terdapat pengukuran setelah pengakuan awal, kecuali revaluasi aktiva tetap sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) danPasal 11 ayat (5) UU PPh Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah dan hanya dapat dilakukan paling singkat 5 tahun sekali. 4. Keuntungan dan Kerugian Pengalihan Aset Tetap Keuntungan dan kerugian pengalihan aset tetap menurut peraturan perpajakan dilihat dari cara pengalihannya (Ps. 11 ayat (8), (9), (10) dan Ps. 4 ayat (1) huruf d): a) Penjualan kepihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Harga jual sesungguhnya – Nilai buku fiskal b) Penjualan kepihak yang dipengaruhi hubungan istimewa Harga jual seharusnya – Nilai buku fiskal c) Pengalihan harta yang berasal dari Sumbangan yang tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh. Harga pasar – Nilai buku fiskal d) Pertukaran harta: Harga pasar aset yang diperoleh – Nilai buku fiskal aset yang dilepas e) Pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha Harga pasar – Nilai buku fiskal f) Pengalihan harta untuk pengganti saham atau penyertaan modal Harga pasar – Nilai buku fiskal 5. Ketentuan Perpajakan terkait sewa pembiayaan. Kegiatan sewa guna usaha (leasing) diatur dengan Ke[utusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991. Kriteria finance lease Kriteria untuk diakui sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) menerut keputusan ini adalah sebagai berikut: a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor; b. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan; c. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Konsekuensi Perpajakan bagi lesee. a. Pajak Penghasilan


76

1) selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli; 2) setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan; 3) pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini; 4) dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-usaha. b. PPh potput Atas pembayaran berkala, lesee tidak perlu memotong PPh pasal 23 atau pasal 4 ayat (2). c. PPN Atas penyerahan jasa sewa (pembayaran berkala), lesor tidak perlu memungut PPN, karena finance lease termasuk jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat (3) UU PPN.


77

LATIHAN Soal 1. Pada tanggal 1 Desember 2013 PT DFD Industries mengimpor mesin dari Cina dengan perician sbb: Cost Insurance Freight

US$ US$ US$

1.500.000 20.000 30.000

Atas impor tersebut dikenakan Bea Masuk dengan tarif 2,5%. PT DFD Ind. telah mempunyai Angka Pengenal Impor (API) PPh Ps. 22 yg dipungut 2,5%. Bea masuk, PPN dan PPh Ps. 22, b. bongkar & ongkos angkut dibayar pada saat impor, sedangkan tagihan invoice (CIF) akan dilunasi tanggal 1 Februari 2010 Pada tanggal 10 Desember 2013, PT DFD Ind. membayar jasa instalasi pemasangan mesin tersebut kepada PT Mesin Industries (PKP) sebesar Rp 70.000.000. Atas jasa tersebut dipotong PPh Ps. 23 sebesar 2% Kurs tanggal 1 Desember 2013: Kurs tengah BI = Rp 9.350, Kurs Menkeu = Rp 9.300. PT DFD Ind. menggunakan revaluation model dalam kebijakan asset tetapnya. Pada tanggal 3112-2013, nilai wajar mesin tersebut Rp. 14.950.000.000. Diminta 1. Hitung nilai perolehan mesin 2. Hitung beban penyusutan tahun 2013 dan keuntungan atau kerugian atas penggunaan nilai revaluasian pada akhir tahun 2013. 3. Susun jurnal yang diperlukan dari tanggal perolehan sampai dengan tanggal pelaporan.

Soal 2. Catatan pembukuan Mesin PT DFD Indah per 31-12-2012 menunjukan data sbb :

N. Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai buku

Komersial 1.500.000 900.000 600.000

Fiskal 1.500.000 1.125.000 375.000

PT DFD Indah mengunakan metode garis lurus tanpa nilai residu menghitung beban penyusutan komersial. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus, mesin tersebut termasuk golongan 2. Suku bunga Bank yang berlaku pada saat itu adalah 12% pertahun dan taksiran masa manfaat ekonomis pada awal masa sewa diperkirakan 7 tahun. Diminta: 4. Menurut saudara metode apakah yang akan digunakan PT Bintaro Indah untuk mencatat transaksi sewa di atas berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi). Berikan alasan Saudara


78

5. Susun ayat jurnal atas transaksi di atas s.d akhir tahun 2013 termasuk kewajiban perpajakannya. 6. Buat rekonsiliasi fiskal atas transaksi di atas pada akhir tahun 2013.


79

BAB IX DASAR-DASAR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PSAK NO. 46)

A. PENDAHULUAN Sistem akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Untuk menghitung besarnya pajak terutang, atas laba akuntansi (komersial) tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan undang-undang perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Penyesuaian ini yang kita kenal dengan nama Rekonsiliasi Fiskal. Dari laba fiskal inilah dapat dihitung besarnya pajak terutang. Rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan koreksi positif yaitu koreksi yang menyebabkan laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial atau koreksi negatif yaitu koreksi yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil dari pada laba komersial. Perbedaan atau koreksi tersebut ada yang bersifat permanen (beda tetap) yang hanya berpengaruh terhadap tahun pajak yang bersangkutan saja, juga ada yang bersifat temporer (beda temporer) yang berpengaruh terhadap laba kena pajak tahun-tahun berikutnya. PSAK No. 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam : 1.

Mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang.

2.

Mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan adanya perbedaan waktu (temporary difference) dan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK No. 46 :

1.

Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini(current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

2.

Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.

3.

Liabilitas pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

4.

Aset pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya a)

perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan

b)

sisa kompensasi kerugian.

c)

akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan

DFD\ Akuntansi Pajak Menengah

80

B. BEDA TETAP DAN BEDA TEMPORER Beda Tetap Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban yang sifatnya permanen. Pendapatan dan biaya tertentu diakui dalam akuntansi tetapi tidak diakui secara fiskal atau sebaliknya. Perbedaan ini tidak akan terkompensir oleh perbedaan yang berkaitan dengannya atau terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Beda tetap ini hanya mempengaruhi pajak terutang tahun yang bersangkutan dan tidak mempengaruhi tahun-tahun berikutnya. Beberapa beda tetap adalah sebagai berikut : 1. Penghasilan Secara Komersial, Bukan Penghasilan secara Fiskal NO 1. a.

Penghasilan Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2) bagi PT, BUMN, BUMD Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

DASAR HUKUM

b. c.

penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

Ps. 4 (3) UU PPh Ps. 4 (3) UU PPh

merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan PerMenkeu 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia Penghasilan yang dikenakan PPh Final a. bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

Ps. 4 (3) UU PPh

1)

2.

b. c.

Penghasilan berupa hadiah undian Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

d.

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan

Ps. 4 (2) UU PPh

2. Biaya Secara komersial, bukan Biaya secara Fiskal NO 1. 2.

BEBAN USAHA Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak atau Pengenaan PPh-nya Final PPh Dibayar Perusahaan


DASAR HUKUM

Ps. 9 Huruf h UU PPh Kep-545/PJ./2000

81

3.

Premi Asuransi Jiwa Pemilik/Pemegang Saham dan Keluarganya

Ps. 9 Huruf j UU PPh

4.

Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Belum Disahkan Menteri Keuangan

Ps. 6 Huruf c UU PPh

5. 6.

Pengobatan Cuma-Cuma (Langsung ke Rumah Sakit) Pemberian Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Misal Makan/Minum, Beras dsb)

Ps. 6 Huruf e UU PPh Ps. 9 Huruf e UU PPh

7. 8.

Cuti Pegawai Dibayar Perusahaan Perjalanan Dinas Pegawai a. Lumpsum (Tidak Didukung Bukti-Bukti)

Ps. 9 Huruf e UU PPh

b.

c.

Fiskal Luar Negeri Dibayar Perusahaan, Merupakan PPh Pasal 25 Dibayar dengan SSP, Ditulis Nama Pegawai q.q. Nama Perusahaan dengan NPWP Perusahaan atau dengan Tanda Bukti FLN Biaya Piknik/Rekreasi

Ps. 9 Huruf e UU PPh PP No.2 tahun 2000

Ps. 9 Huruf e UU PPh

9.

Pembagian Laba berupa Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi yang Dibebankan Laba Ditahan (Retained Earning)

Ps. 9 Ayat (1) UU PPh SE-11/PJ.42/1992

10. 11.

Bea Siswa yang Tidak Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan (Sumbangan) Kendaraan Perusahaan yang Dibawa Pulang dan Dikuasai Pegawai : (biaya & Penyusutan)

Kep-545/PJ./2000 Ps. 6 Ayat (1) Huruf b UU PPh

12.

Perumahan Perusahaan dan Asrama

13. 14.

Sewa Rumah Pegawai yang Tidak Diberi Tunjangan Sewa Minimal Sebesar Sewa Rumah Tersebut PPh Sewa Rumah Dibayar Perusahaan

15

Imbalan ke Pegawai yang Merupakan Pemegang Saham (25% Ke Atas) a.

Penjelasan Ps. 9 Ayat (1) Huruf b UU PPh jo Penjelasan Ps. 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Ps. 9 Huruf e UU PPh Penjelasan Ps. 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Ps. 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

Imbalan di Atas Kewajaran

b.

16

Deviden Terselubung - Premi Asuransi Jiwa - Biaya Listrik, Telepon Rumah Pribadi - Biaya Pemeliharaan Mobil Pribadi - PPB Rumah Pribadi - Pengeluaran Perusahaan untuk Keperluan Pribadi - Pembagian Laba Secara Langsung/Tidak Langsung Gaji yang Dibayarkan ke Anggota/Sekutu Persekutuan, CV, Firma

Ps. 9 Ayat (1) Huruf j UU PPh

17.

Beban Litbang yang Dilakukan di Indonesia dalam Jumlah yang Wajar untuk Menemukan Teknologi/Sistem Baru bagi Pengembangan Perusahaan yang Dilakukan di Luar Negeri

Ps. 4 PP No.138 Tahun 2000

18.

Sanksi Perpajakan : Denda, Bunga, Kenaikan

Ps. 9 Ayat (1) Huruf k UU PPh

19.

PBB untuk Tanah/Bangunan yang Tak Digunakan untuk Usaha/ Milik Pribadi

Ps. 9 Ayat (1) UU PPh

20.

Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan : a.

Ps. 4 PP No.138 Tahun2000

Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 9


82

b.

Faktur Pajak Standar yang Tidak Lengkap, Tidak Benar, Cacat

Ps. 3 PP No.138 Tahun 2000

21.

Biaya Entertainment tidak dibuat daftar nominative

SE-27/PJ.22/1986

22.

Keperluan Pegawai Dibayar Perusahaan

23.

Keperluan Pegawai yang Merupakan Pemilik/Pemegang Saham Dibayar Perusahaan Merupakan Deviden Terselubung

24.

Kerugian Pengalihan Harta Tidak digunakan untuk usaha

Penjelasan Ps. 4 Ayat (3) Huruf g jo Ps. 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Ps. 4 Ayat (3) Huruf g jo Ps. 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh Ps. 4 PP No.138 Tahun 2000

Beda Temporer Beda Temporer adalah perbedaan karena pos-pos pendapatan dan biaya diakui dalam periode yang berbeda antara laporan laba rugi akuntansi (komersial) dengan laporan laba rugi fiskal. Secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. PSAK 46 mendefinisikan beda temporer sebagai berikut: Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa: (a)

Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

(b)

Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan

Perbedaan temporer kena pajak disebabkan pada awalnya terdapat koreksi temporer negatif dan selanjutnya ditahun-tahun yang akan datang akan terjadi koreksi positif yang menyebabkan pajak terhutang menjadi lebih besar. Perbedaan kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan disebabkan pada awalnya terdapat koreksi temporer positif dan selanjutnya ditahun-tahun yang akan datang akan terjadi koreksi negatif yang menyebabkan pajak terhutang menjadi lebih kecil. Perbedaan kena pajak diakui sebagai aset pajak tangguhan. Beberapa perbedaan temporer adalah sebagai berikut : No A -

B. 1.

Uraian Perbedaan waktu pengakuan penghasilan Akrual Vs. Realisasi Pengakuan penghasilan investasi saham yang tidak diperjualbelikan di bursa Perbedaan waktu alokasi biaya Penyisihan Vs Realisasi


Komersial

- Metode ekuitas (Equity method) - Metode harga perolehan (Purchase method)

Fiskal

Hanya diperkenankan menggunakan metode harga perolehan (Purchase method)

83

a.

Biaya Piutang Tak Tertagih

b.

Biaya Sewa Pembiayaan (Financial Lease)

c.

Penyusutan Aset Tetap Berwujut (Fixed Asset)

d.

Amortisasi Aset Tidak Berwujut

e.

Persediaan

- Metode Penghapusan langsung (Direct write-off method) - Metode pencadangan/penyisihan (Allowance method) Pembebanan dialokasikan melalui : - Beban bunga - Penyusutan Diperkenankan menggunakan berbagai metode penyusutan : - Garis lurus - Saldo menurun - Jumlah unit/output - Sum of the year; dll

Hanya diperkenankan menggunakan Metode Penghapusan langsung (Direct write-off method

Masa penyusutan selama umur ekonomis aset tetap sesuai ekspektasi

Masa manfaat berdasarkan kelompok aset yang ditentukan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Dapat memperhitungkan nilai residu Diperkenankan menggunakan berbagai metode amortisasi : - Garis lurus - Saldo menurun - Jumlah unit/output - Sum of the year; dll

-

Metode alokasi ke Harga Pokok : - FIFO - LIFO - Rata-rata - Identifikasi spesifik Persediaan dinilai dengan Harga Perolehan (Cost) atau Nilai Realisasi Bersih (NRV), Mana yang Lebih Rendah

Biaya diakui sebesar pembayaran berkala Hanya diperkenan menggunakan dua metode penyusutan : - Garis lurus - Saldo menurun

Tidak diperhitungkan nilai residu Hanya diperkenan menggunakan dua metode penyusutan : - Garis lurus - Saldo menurun

Metode alokasi ke Harga Pokok : - FIFO - Rata-rata

Penilaiaan persediaan hanya diperkenankan dengan menggunakan Harga Perolehan (Cost Base)

C. KOMPENSASI KERUGIAN Sesuai UU No. 36/2008 Pasal 6 ayat (2), Kerugian yang diderita Wajib Pajak dapat dikompensasikan dengan labafiskal selama lima tahun berturut-turut berikutnya. Kompensasi kerugian akan mengurangi laba fiskal tahun-tahun berikutnya sehingga mengurangi pajak terutang tahun-tahun berikutnya. D. PAJAK KINI (CURRENT TAX) Beban pajak (Tax expense) menurut PSAK No. 46 terdiri dari Beban Pajak Kini (Current Tax Expense) dan Beban/penghasilan Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense/income) Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak kini dibagi dua kelompok yaitu pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat final dan pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat tidak final. Pajak kini yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif PPh final dikali penghasilan bruto yang dikenakan PPh final, sedangkan pajak kini yang bersifat tidak final dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dikali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah Laba akuntansi setelah direkonsiliasi fiskal dan diperhitungkan saldo rugi fiskal yang dapat DFD\ Akuntansi Pajak Menengah

84

dikompensasi. Baik PPh non final maupun PPh final dibebankan dan dikelompokkan sebagai Beban Pajak Kini pada Laporan Laba Rugi. Pada akhir tahun PPh non final yang dibayar pada tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri (PPh Ps. 25) maupun yang dipotong/dipungut pihak ketiga (PPh Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24) diperhitungkan dengan pajak kini. Apabila pajak kini lebih besar dari PPh yang telah dibayar, selisihnya diakui sebagai Kewajiban Pajak Kini (Current Tax Liabilities). Apabila pajak kini lebih kecil maka diakui sebagai Aset Pajak Kini (Current Tax Asset) yang merupakan jumlah PPh yang dapat direstitusi. Contoh 1. PT A pada tahun 2012 memperoleh laba neto akuntansi sebesar Rp 1.500.000.000 Rekonsiliasi fiskal : - Pemberian natura kepada pegawai = Rp 30.000.000 - Beban sumbangan = Rp 40.000.000 Pajak-pajak yang telah dibayar/dipungut pihak ketiga sepanjang tahun 2012 - PPh Ps. 25 = Rp 30.000.000 - PPh Ps. 22 = Rp 40.000.000 Hitung beban pajak kini, Aset/Kewajiban pajak kini PT A untuk tahun pajak 2012. Jawab : Laba neto akuntansi (komersial) Koreksi fiskal : - Pemberian natura kepada pegawai - Beban sumbangan Laba neto fiskal Beban Pajak Kini (25% X 1.570.000.000) Kredit Pajak - PPh Ps. 25 - PPh Ps. 22 Pajak yang harus dibayar

= Rp 1.500.000.000 = Rp 30.000.000 = Rp 40.000.000 = Rp 1.570.000.000 = Rp 392.500.000 = (Rp 270.000.000) = (Rp 75.000.000) = Rp 47.500.000.

Jurnal yang dibuat PT A : Keterangan Beban Pajak Kini (Current Tax Expense) PPh dibayar dimuka - Ps. 25 PPh dibayar dimuka - Ps. 22 Kewajiban Pajak Kini(Current Tax Liabilites)

Debit 392.500.000

Kredit 270.000.000 75.000.000 47.500.000

Contoh 2. PT B pada tahun 2012 memperoleh laba neto akuntansi sebesar Rp1.000.000.000 Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi ditahun 2012 sebesar Rp 600.000.000 Rekonsiliasi fiskal : - Biaya jamuan yang tidak dibuat daftar nominatif = Rp 25.000.000 - Beban penyusutan = Rp 30.000.000 Pajak-pajak yang telah dibayar/dipotong/dipungut pihak ketiga sepanjang tahun 2012 - PPh Ps. 22 = Rp 80.000.000 - PPh Ps. 23 = Rp 60.000.000 Hitung Beban pajak kini, Aset/Kewajiban pajak kini PT B untuk tahun pajak 2009. DFD\ Akuntansi Pajak Menengah

85

Jawab : Laba neto akuntansi (komersial) Koreksi fiskal : - Biaya jamuan yang tidak dibuat daftar nominatif (+) - Beban penyusutan (-) Laba neto fiskal Kompensasi kerugian th sebelumnya Penghasilan Kena Pajak Beban Pajak Kini (25% X 395.000.000) Kredit Pajak - PPh Ps. 22 - PPh Ps. 23 Pajak yang lebih bayar

= Rp 1.000.000.000 = Rp = (Rp = Rp = (Rp = Rp = Rp

25.000.000 30.000.000) 995.000.000 600.000.000) 395.000.000 98.750.000

= (Rp = (Rp = (Rp

80.000.000) 60.000.000) .41.250.000)

Jurnal yang dibuat PT A : Keterangan Beban Pajak Kini (Current Tax Expense) Aset Pajak Kini (Current Tax Asset) PPh dibayar dimuka - Ps. 22 PPh dibayar dimuka - Ps. 23

Debit 98.750.000 41.250.000

Kredit

80.000.000 60.000.000

Contoh 3. PT C pada tahun 2012 memperoleh laba neto akuntansi sebesar Rp2.500.000.000 Dalam laba neto akuntansi tersebut terdapat penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dengan perincian sbb : - Pendapatan bruto sewa gedung = Rp 3.000.000.000 - Biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan sewa gedung = Rp 1.700.000.000 - Laba neto = Rp 1.300.000.000 Rekonsiliasi fiskal atas penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final: - Biaya jamuan yang tidak dibuat daftar nominatif = Rp - Beban sumbangan = Rp

25.000.000 20.000.000

Pajak-pajak yang telah dibayar/dipotong/dipungut pihak ketiga sepanjang tahun 2012 - PPh Ps. 4 (2) Final atas penghasilan sewa gedung = Rp 300.000.000 - PPh Ps. 25 = Rp 240.000.000 Hitung Beban pajak kini, Aset/Kewajiban pajak kini PT C untuk tahun pajak 2012. Jawab : Laba neto akuntansi (komersial) Dikurang : Laba neto komersial atas penghasilan yg dikenakan PPh final : - Pendapatan sewa bangunan - Biaya untuk memperoleh Penghasilan sewa bangunan Laba neto sewa bangunan Laba neto komersial penghasilan yang dikenakan PPh non final


= Rp 2.500.000.000

= Rp = Rp = Rp = Rp

3.000.000.000 1.700.000.000 1.300.000.000 1.200.000.000

86

Koreksi fiskal : - Biaya jamuan yang tidak dibuat daftar nominatif (+) - Beban sumbangan (+) Laba neto fiskal Beban Pajak Kini (25% X 1.245.000.000) Kredit Pajak - PPh Ps. 25 Pajak yang kurang bayar

= Rp 25.000.000 = Rp 20.000.000 = Rp 1.245.000.000 = Rp 311.250.000 =(Rp = Rp

240.000.000) 71.250.000)

Jurnal yang dibuat PT C : No

Keterangan

1.

Jurnal pada saat memperoleh pendapatan sewa bangunan dan dipotong PPh Ps. 4 ayat (2) : Kas/Bank Beban Pajak Kini (Current Tax Expense) Pendapatan Sewa Bangunan Jurnal untuk mencatat beban pajak kini di akhir tahun atas Laba yang tidak dikenakan PPh Final : Beban Pajak Kini (Current Tax Expense) PPh Dibayar Dimuka – Ps. 25 Kewajiban Pajak Kini (Current Tax Liabilities)

2.

Debit

Kredit

2.700.000.000 300.000.000 3.000.000.000

311.250.000 240.000.000 71.250.000

E. PAJAK TANGGUHAN (DEFERRED TAX) Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan

terpulihkan

(recoverable)

pada

periode

mendatang

sebagai

akibat

adanyaperbedaan temporer yang boleh dikurangkan dansisa kompensasi kerugian. Untuk memahami timbulnya pajak tangguhan, kita dapat memperhatikan efek dari beda temporer terhadap pajak terhutang. Dibawah ini adalah suatu ilustrasi dimana Laporan Laba Rugi Wajib Pajak memiliki perbedaan temporer berupa beban penyusutan, aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun)secara fiskal disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan secara komersial disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. Uraian Komersial : Pendapatan Biaya : - Lain-lain - Penyusutan Laba

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah

800

800

800

800

800

4.000

500 80 220

500 80 220

500 80 220

500 80 220

500 80 220

2.500 400 1.100

55

55

55

55

55

275

Pajak terutang 25% DFD\ Akuntansi Pajak Menengah

87

Fiskal : Pendapatan Biaya : - Lain-lain - Penyusutan Laba

800

800

800

800

800

4.000

500 100 200

500 100 200

500 100 200

500 100 200

500 0 300

2.500 400 1.100

50 5

50 5

50 5

50 5

75 (20)

275 0

Pajak terutang 25% Pajak Tertangguh

Asumsi : Penghasilan dan biaya tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sama, kecuali perbedaan masa manfaat aktiva kelompok 1 yang disusutkan Wajib Pajak selama 5 tahun. Pada bagian atas adalah laporan keuangan komersial dan bagian bawah adalah laporan keuangan fiskal. Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Jumlah beban penyusutan baik komersial maupun fiskal selama 5 tahun adalah sama sebesar Rp 400, akan tetapi karena terdapat perbedaan masa manfaat antar komersial dan fiskal maka terdapat koreksi negatif beban penyusutan dari tahun 2009 s.d. 2012 sebesar Rp 20 pertahun, total perbedaan selama 4 tahun sebesar Rp 80. 2. Jumlah koreksi negatif selama 4 tahun sebesar Rp 80 terpulihkan pada tahun 2013 dengan adanya koreksi positif sebesar Rp 80, sehingga Jumlah koreksi fiskal selama 5 tahun adalah nol. 3. Pajak terutang apabila menggunakan laba akuntansi pada tahun 2009 s.d. tahun 2012 sebesar Rp 55 pertahun, sedangkan jika menggunakan laba fiskal Rp 50 pertahun, setiap tahunnya terjadi slisih Rp 5. Jumlah selisih pajak terutang selama 4 tahun sebesar Rp 20 terpulihkan ditahun 2013. Jumlah pajak terutang selama 5 tahun baik menggunakan laba komersial maupun laba fiskal sama sebesar Rp 275. Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa selama 4 tahun pertama sebenarnya Wajib Pajak menangguhkan pembayaran pajak sebesar Rp 5 pertahun yang kemudian dibayar pada tahun 2013 dengan membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar yaitu Rp 75, apabila dihitung dengan laba komersial pajak terhutang hanya . Selisih pajak terutang sebesar Rp 20 pada tahun 2013 adalah pemulihan dari pajak yang tertangguh sejak tahun 2009 s.d. tahun 2012. Pajak yang tertangguh sebesar Rp 5 pertahun inilah yang dikehendaki oleh PSAK No. 46 sebagai Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense) pada Laporan Laba Rugi Komersial dan dilaporkan dalam neraca sebagai Kewajiban Pajak tangguhan (Deferred Tax Liabilities). Ilustrasi lainya, Wajib Pajak pada tahun 2009 membebankan Beban Piutang Tak Tertagih dengan dengan metode penyisihan sebesar Rp 50 juta, Piutang yang benar-benar tidak tertagih pada tahun 2009 sesuai peraturan perpajakan Rp 20 juta. Pada tahun 2010 Wajib Pajak tidak lagi mencadangkan Beban Piutang Tak Tertagih, piutang sebesar Rp 30 juta yang telah dicadangkan pada tahun 2009 benar-benar tidak dapat ditagih pada tahun 2010.


88

Uraian Komersial : Pendapatan Biaya - Lain-lain - B. Piutang Tak Tertagih Laba komersial Pajak terutang 25% Fiskal : Pendapatan Biaya - Lain-lain - B. Piutang Tak Tertagih Laba fiskal Pajak terutang 25% Pajak tangguhan

2009

2010

Jumlah

1.000

1.000

2.000

800 50 150 38

800 200 50

1.600 50 350 88

1.000

1.000

2.000

800 20 180 45 (7)

800 30 170 43 7

1.600 50 350 88 0

Asumsi : 

Penghasilan dan biaya tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sama, kecuali perbedaan masa manfaat aktiva kelompok 1 yang disusutkan Wajib Pajak selama 5 tahun. Dari tabel ilustrasi kedua, pada tahun 2009, PPh terhutang secara fiskal lebih besar Rp

7 dibanding apabila pajak dihitung dari laba komersial. Kelebihan bayar tersebut terpulihkan pada tahun 2010 dengan membayar pajak lebih kecil Rp 7 jika dibandingkan dengan pajak yang dihitung dari laba komersial. Kelebihan pajak terutang Rp 7 pada tahun 2009 berdasarkan PSAK No. 46 dicatat sebagai Pendapatan Pajak Tangguhan (Deferred Tax Income) pada Laporan Laba Rugi Komersial dan dicatat sebagai Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) pada Neraca tahun 2009. Beban Pajak Tangguhan akan menimbulkan Kewajiban Pajak Tangguhan sedangkan Pendapatan Pajak Tangguhan akan menimbulkan Aset Pajak Tangguhan. Kewajiban Pajak Tangguhan (DeferredTax Liabilities) timbul apabila beda temporer menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut fiskal lebih kecil dari pada beban pajak secara komersial, hal ini berakibat adanya potensi penambahan pajak dimasa depan. Sebaliknya, Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) timbul apabila beda temporer menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut fiskal lebih besar dari pada beban pajak secara komersial hal ini mengakibatkan potensi penghematan pajak dimasa depan.


89

F. PENGUKURAN DAN PENCATATAN PAJAK TANGGUHAN Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap beda temporer dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, dikali dengan tarif Ps. 17 UU PPh. Aset Pajak Tangguhan = Koreksi temporer positif X Tarif Ps. 17 UU PPh Kewajiban Pajak Tangguhan = Koreksi temporer negatif X Tarif Ps.17 UU PPh PSAK No. 46, memberikan pedoman pengukuran sebagai berikut :

pajak kini dan pajak tangguhan

1.

Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substansif berlaku pada tanggal neraca

2.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak )yang telah berlaku atau secara subtansif berlaku pada tanggal neraca.”

Misalnya, perusahaan akan mengukur dan mengakui pajak kini dan tangguhan pada laporan keuangan tahun 2009. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tarif PPh tahun pajak 2009 sebesar 28% dan tarif pajak tahun 2010 dan seterusnya sebesar 25%. Dengan demikian pajak kini dihitung dengan tarif 28% dan pajak tangguhan dihitung dengan tarif 25% Contoh : PT X pada tahun 2009 memperoleh laba neto akuntansi sebesar Rp 2.000.000.000 Rekonsiliasi fiskal : - Pemberian natura kepada pegawai = Rp 60.000.000 - Koreksi positif beban penyusutan = Rp 75.000.000 - Koreksi negatif beban sewa pembiayaan = Rp 100.000.000 Pajak-pajak yang telah dibayar/dipungut pihak ketiga sepanjang tahun 2009 - PPh Ps. 25 = Rp 150.000.000 - PPh Ps. 22 = Rp 50.000.000 Hitung beban pajak kini, aset/kewajiban pajak kini dan bePT A untuk tahun pajak 2009. Jawab : Laba neto akuntansi (komersial) Koreksi fiskal : - Pemberian natura kepada pegawai (+) - Beban penyusutan (+) - Beban sewa pembiayaan (-) Laba neto fiskal Beban Pajak Kini (25% X 2.035.000.000) Kredit Pajak - PPh Ps. 25 - PPh Ps. 22 Pajak yang harus dibayar


= Rp 2.000.000.000 = Rp 60.000.000 = Rp 75.000.000 = (Rp 100.000.000) = Rp 2.035.000.000 = Rp 508.750.000 = (Rp 150.000.000) = (Rp 50.000.000) = Rp 308.750.000.

90

Jurnal Beban Pajak Kini : Keterangan

Debit

Beban Pajak Kini (Current Tax Expense)

Kredit

508.750.000

PPh dibayar dimuka - Ps. 25

150.000.000


50.000.000

Kewajiban Pajak Kini (Current Tax Liabilities)

308.750.000

Kewajiban Pajak Tangguhan/Beban Pajak Tangguhan : Koreksi beda temporer negatif = Beban sewa pembiayaan = Rp 100.000.000 Beban Pajak tangguhan = Rp 100.000.000 X 25 % = Rp 25.000.000 Jurnal Beban Pajak Tangguhan : Keterangan

Debit

Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense)

Kredit

25.000.000

Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)

25.000.000

Aset Pajak Tangguhan/ Pendapatan Pajak Tangguhan : Koreksi beda temporer positif = Beban penyusutan = Rp 75.000.000 Pendapatan Pajak Tangguhan = Rp 75.000.000 X 25%

=Rp

18.750.000

Jurnal Beban Pajak Tangguhan : Keterangan

Debit

Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset)

Kredit

18.750.000

Pendapatan Pajak Kini (Deferred Tax Income)

18.750.000

Alternatif pencatatan pajak Tangguhan : Oleh karena koreksi fiskal disebabkan peraturan-peraturan dari otoritas perpajakan yang sama (Direktorat Jenderal Pajak) , maka perhitungan dapat digabungkan sbb : Koreksi temporer : -

Beban penyusutan (+)

= Rp 75.000.000

-

Benan sewa pembiayaan (-)

= (Rp 100.000.000)

-

Jumlah koreksi beda temporer neto (-)

= (Rp 25.000.000)

Jumlah beda temporer neto negatif, sehingga yang timbul adalah Beban Pajak tangguhan/Kewajiban Pajak Tangguhan Rp 6.250.000 (Rp 25.000.000 X 25%). Alternatif Jurnal yang dapat dsusun PT X : Keterangan Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense) Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) DFD\ Akuntansi Pajak Menengah

Debit

Kredit

6.250.000 6.250.000 91

G. PENGAKUAN ASET PAJAK TANGGUHAN DARI SALDO RUGI FISKAL YANG DAPAT DIKOMPENSASI. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi ketahun-tahun yang akan datang akan mengakibatkan penghematan pembayaran pajak dimasa yang akan datang, karena akan mengurangi laba fiskal kena pajak tahun-tahun yang akan datang. Dalam PSAK No. 46 dinyatakan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan : a) apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa; b) apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluwarsa; c) apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang. Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aset pajak tangguhan tidak diakui. Contoh : Rekonsiliasi Fiskal PT Y : No Keterangan 1 Laba Komersial 2 Rekonsiliasi Beda Tetap Beda Waktu 3 Laba (Rugi) Fiskal 4 Kompensasi Rugi fiskal 5 Laba (Rugi) Fiskal setelah kompensasi 6 Saldo Rugi yg dpt dikompensasi 7 PPh Terhutang

2009 (5.500)

2010 (4.000)

2011 5.000

2012 5.700

1.000 2.000 (2.500) -

2.000 1.500 (500) -

(1.500) (1.300) 2.200 (2.200)

1.000 (1.400) 5.300 (800)

(2.500) (2.500)

(500) (3.000)

(800)

4.500 1.260

Pajak Tangguhan yang diakui oleh PT Y terdiri dari dua sebab yaitu : beda temporer dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. PT Y memprediksi bahwa rugi fiskal di tahun 2009 dapat dimanfaatkan ditahun yang akan datang sebelum masa kedaluarsa saldo rugi sehingga mengakui aset pajak tangguhan dari saldo rugi yang dapat dikompensasi. Aset pajak tangguhan yang diakui pada tahun 2009 = Rugi Fiskal th 2009 X 25% = Rp 2.500 X 25% = Rp 625 DFD\ Akuntansi Pajak Menengah

92

Aset pajak tangguhan yang diakui pada tahun 2010 = Rugi Fiskal th 2010 X 25% = Rp 500 X 25% = Rp 125 Tahun 2011 PT Y memperoleh laba fiskal Rp 2.200, saldo rugi fiskal per 31-12-2010 Rp 3000, dikompensasi Rp 2.200 pada tahun 2011. Dengan demikian aset pajak tangguhan ditahun 2011 terpulihkan sebesar Rp 2.200 X 25% = Rp 550. Tahun 2012 PT Y memperoleh laba fiskal Rp 5.300, saldo rugi fiskal per 31-12-2011 Rp 800 dan seluruhnya dikompensasi pada tahun 2012. Dengan demikian aset pajak tangguhan ditahun 2012 terpulihkan sebesar Rp 800 X 25% = Rp 200. Pada saat Aset Pajak Tangguhan terpulihkan akibat dimanfaatkannya saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, PT Y menjurnal balik Aset Pajak Tangguhan. Jurnal yang dibuat PT Y : Keterangan Jurnal Pajak Kini : Beban Pajak Kini Kewajiban Pajak Kini Jurnal Pajak Tangguhan Dari Beda Temporer : Aset Pajak Tangguhan Pendapatan P. Tangguhan Beban Pajak Tangguhan Kewajiban P. Tangguhan Jurnal Pajak Tangguhan Dari Rugi Fiskal: Aset Pajak Tangguhan Pendapatan P. Tangguhan Pendapatan P. Tangguhan Aset P. Tangguhan

2009 D

2010 K

-

D

2011 K

-

500

D

K

-

375 500

2012 D 1.260 -

375

1.260

-

325

350

325

625

125 625

125

K

350

-

550

200

550

200

PELAPORAN Penyajian Pajak Penghasilan sesuai PSAK No. 46 adalah sebagai berikut : 1.

Aktiva Pajak dan kewajiban harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva dan kewajiban pajak kini.

2.

Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan ,aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva(kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar

3.

Aktiva pajak kini harus dikompensasi(offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca

4.

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi Dari contoh sebelumnya pelaporan pajak penghasilan akan disajikan sbb:


93

Laporan Laba Rugi Akun Laba (Rugi) sebelum pajak Pajak Penghasilan : Beban Pajak Kini Pendapatan(Beban) Pajak Tangguhan Jumlah Laba (Rugi) setelah pajak

2009 (5.500)

2010 (4.000)

2011 5.000

2012 5.700

1.125 1.125 (4.375)

500 500 (3.500)

(875) (875) 4.125

(1.260) (550) ( 1.810) 3.890

2009

2010

Neraca Akun

2011

2012

Aset

- Aset Lancar 1. Kas 2. Bank 3. Piutang 4. ..............

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 1.125 1.625 750 200 - Aset Pajak Tangguhan ........... ........... ........... ........... - Aset Tetap Keterangan : Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan di offset dan disajikan dengan nilai bersih dalam neraca.


94

Contoh Kasus : PT Delima Raya Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2009

Penjualan Bruto

Akun

Jumlah 43.500.000.000

Retur Penjualan

(450.000.000)

Penjualan Netto

43.050.000.000

Harga Pokok Penjualan

38.500.000.000

LABA KOTOR

4.550.000.000

BEBAN OPERASIONAL BebanGaji Pegawai

615.000.000

Beban PPh Pasal 21

45.300.000

Beban Pengobatan karyawan

35.500.000

Beban Transportasi

55.500.000

Beban Komunikasi

71.400.000

Beban Listrik dan Air

46.600.000

Beban Piutang Tak Tertagih

155.350.000

Beban Konsultan

50.000.000

Beban Pos & Bea Meterai

15.600.000

Beban Pemeliharaan

72.700.000

Beban Penyusutan Beban Sewa Pembiayaan Lain-lain

143.750.000 36.000.000 5.500.000

TOTAL BIAYA OPERASIONAL

1.348.200.000

LABA OPERASIONAL

3.201.800.000

PENDAPATAN (BIAYA) DARI LUAR USAHA Rugi (Laba) Kurs SKP PPh Badan th. 2006 Pendapatan bunga deposito Total LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

10.500.000 (27.500.000) 10.000.000 (7.000.000) 3.194.800.000

Informasi yang berhubungan dengan tahun buku 2009 adalah sebagai berikut : A. Penjualan Perusahaan membebankan retur penjualan dengan metode penyisihan, retur yang sebenarnya terjadi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 350.000.000


95

B. Biaya Operasional 1. Beban PPh ps. 21 adalah pembayaran PPh Ps. 21 karyawan yang dibayar oleh perusahaan 2. Beban pengobatan karyawan adalah biaya pengobatan karyawan di rumah sakit yang ditunjuk perusahaan, dibayar oleh perusahan langsung ke Rumah Sakit 3. Wajib pajak membebankan piutang tak tertagih dengan menggunakan metode cadangan (Allowance methode). Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 90.000.000, atas piutang yang tak tertagih tersebut WP telah melakukan prosedur sesuai pasal 6 ayat (1) huf h UU No. 36 Tahun 2008 4. Daftar aktiva per 31-12-2009 adalah sbb : Aktiva/ kelompok Tanah Bangunan Perlengkapan/ kel 1 Peralatan/ kel 2 Aset leasing/kel 2

Tgl perolehan Juli 2007 Juli 2007 Juli 2007 Jan 2008 Jan 2009

Nilai perolehan 700.000.000 500.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 1.250.000.000

B. Penyusutan 09 25.000.000 50.000.000 31.250.000 37.500.000 143.750.000

Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap secara komersial, perusahaan menggunakan metode garis lurus yang kelompok masa manfaatnya sesuai Ketentuan Pajak. 5. Beban sewa pembiayaan adalah beban bunga sewa pembiayaan (Financial Lease) tahun 2009. Pembayaran sewa pembiayaan th. 2009 adalah sbb : - Bunga sewa pembiayaan

36.000.000

- Pokok hutang sewa pembiayaan

60.000.000

Jumlah pembayaran

96.000.000

C. Pendapatan dan (Biaya) Diluar Usaha 1. SKP PPh Th. 2006 adalah PPh Badan yang dibayar atas ketetapan hasil pemeriksaan th pajak 2006 2. Bunga deposito dilaporkan bersih setelah dipotong pajak D. Pajak pajak yang telah dibayar : 1. PPh pasal 25 selama tahun 2009 sebesar Rp 260.000.000 2. PPh pasal 22 yang dipotong pihak ketiga selama tahun 2009 sebesar Rp 75.000.000 Diminta : 1. Susun Rekonsiliasi fiskal Th. 2009 2. Hitung Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Th. 2009 3. Susun ayat jurnal untuk mencatat pajak kini dan pajak tangguhan Th. 2009


96

Jawab : Rekonsiliasi Fiskal Akun

Komersial

Koreksi +

Koreksi -

Koreksi -

Penjualan Bruto

43.500.000.000

Retur Penjualan

(450.000.000)

Penjualan Netto

43.050.000.000

(350.000.000) 43.150.000.000

Harga Pokok Penjualan

38.500.000.000

38.500.000.000

4.550.000.000

4.650.000.000

615.000.000

615.000.000

LABA KOTOR

43.500.000.000 100.000.000

BEBAN OPERASIONAL BebanGaji Pegawai Beban PPh Pasal 21

45.300.000

45.300.000

-

Beban Pengobatan karyawan

35.500.000

35.500.000

-

Beban Transportasi

55.500.000

55.500.000

Beban Komunikasi

71.400.000

71.400.000

Beban Listrik dan Air

46.600.000

46.600.000

Beban Piutang Tak Tertagih

155.350.000

65.350.000

90.000.000

Beban Konsultan

50.000.000

50.000.000

Beban Pos & Bea Meterai

15.600.000

15.600.000

Beban Pemeliharaan

72.700.000

72.700.000

Beban Penyusutan

143.750.000

Beban Sewa Pembiayaan

37.500.000

36.000.000

Lain-lain

106.250.000 60.000.000

5.500.000

96.000.000

TOTAL BIAYA OPERASIONAL

1.348.200.000

5.500.000 1.224.550.000

LABA OPERASIONAL

3.201.800.000

3.425.450.000

10.500.000

10.500.000

PENDAPATAN (BIAYA) DARI LUAR USAHA Rugi (Laba) Kurs SKP PPh Badan th. 2006

(27.500.000)

Pendapatan bunga deposito Jumlah LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

27.500.000

10.000.000

10.000.000

10.500.000

70.000.000

3.435.950.000

(7.000.000) 3.194.800.000

311.150.000

Pajak Kini : Peredaran usaha bruto PT Delima Raya dibawah Rp 50 milyar, maka berlaku ketentuan Pasal 31E ayat (1) UU PPh : - Bagian Laba Kena Pajak dari peredaran usaha 4,8 milyar yang mendapat fasilitas 50% tarif : (Rp 4.800.000.000 : 43.500.000.000) X Rp 3.435.950.000 = Rp 379.139.310. - Bagian laba kena pajak yang tidak mendapat fasilitas = Rp 3.435.950.000 – Rp 379.139.310 = Rp 3.056.810.690 PPh Terutang : -

Rp 379.139.310 X 28% X 50% Rp 3.056.810.690 X 28%


= Rp 53.079.503 =Rp 855.906.993 97

Jumlah PPh Terutang

-

Kredit Pajak : - PPh Ps. 25 - PPh Ps. 22 Pajak yang masih harus dibayar

= Rp 908.986.497

= (Rp 260.000.000) = (Rp 75.000.000) = Rp 573.986.497

Jurnal untuk mencatat Pajak Kini : Keterangan Beban Pajak Kini (Current Tax Expense)

Debit

Kredit

573.986.497


260.000.000


75.000.000

Kewajiban Pajak Kini (Current Tax Liabilities)

573.986.497

Pajak Tangguhan : Beda Temporer : 1. 2. 3. 4.

Retur penjualan (+) = Rp 100.000.000 Beban Piutang Tak Tertagih (+) = Rp 65.350.000 Beban penyusutan Aset Leasing (+) = Rp 37.500.000 Beban sewa pembiayaan (-) = (Rp 60.000.000) Jumlah koreksi temporer (+) = Rp 142.850.000 Aset Pajak tangguhan = Rp 142.850.000 X 25% = Rp 37.712.500 (Tarif PPh th. 2010 =25%) Jurnal mencatat pajak tangguhan : Keterangan Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) Pendapatan Pajak Tangguhan (Deferred Tax Income)


Debit

Kredit

37.712.500 37.712.500

98

LATIHAN : Soal 1 : PT DFD Jaya pada tahun 2012 mencatat peredaran usaha bruto sebesar Rp 15.650.000.000 dan laba akuntansi Rp 1.056.500.000. Beberapa perbedaan komersial dan fiskal yang terdapat pada tahun pajak 2012 adalah sbb : 1.

Membayar premi asuransi kesehatan karyawan yang tidak diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan Rp 50.000.000

2.

Sumbangan korban banjir Rp 65.000.000

3.

Truk yang dibeli pada bulan Januari 2010 seharga Rp 300.000.000 secara komersial disusutkan selama 10 tahun tanpa nilai residu dengan metode garis lurus. PT DFD Jaya melakukan penyusutan fiscal dengan metode saldo menurun.

PPh yang dibayar dan dipotong pihak ketiga selama tahun 2012 adalah sbb : 1.

PPh Ps. 25 = Rp 276.000.000

2.

PPh Ps. 23 = Rp

30.000.000

Diminta : a.

Hitung Laba-rugi fiskal tahun 2012

b.

Hitung pajak terutang dan pajak tangguhan tahun 2012

c.

Buat ayat jurnal untuk mencatat pajak kini dan pajak tangguhan tahun 2012

Soal 2 PT DFD Indah pada tahun 2013 mengalami rugi akuntansi sebesar Rp 2.255.000.000. Rekonsiliasi fiskal pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Biaya entertainment yang tidak dibuat daftar nominatif sebesar Rp 150.000.000 2. Beban penyusutan bangunan mess karyawan sebesar Rp 35.000.000 dan inventaris mess Rp 21.500.000. 3. PT DFD Indah membebankan penyusutan mesin yang diperoleh secara sewa pembiayaan (Financial Lease) Rp 150.000.000 dan beban bunga sewa pembiayaan Rp 144.500.000. Pembayaran berkala sewa pembiayaan yang dibayar pada tahun 2013 Rp 385.500.000. PPh yang dibayar dan dipotong pihak ketiga selama tahun 2013 adalah sbb : 1. PPh Ps. 25 = Rp 445.000.000 2. PPh Ps. 22 = Rp 70.000.000 Diminta : a. Hitung Laba-rugi fiskal tahun 2013 b. Hitung pajak terutang (lebih bayar) dan pajak tangguhan tahun 2013 c. Buat ayat jurnal untuk mencatat pajak kini dan pajak tangguhan tahun 2013


99

Soal 3 PT Depok Jaya Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s.d. Desember 2009 Akun Penjualan Penjualan Bruto Potongan Penjualan Retur Penjualan Penjualan Netto Harga Pokok Penjualan Persediaan Awal Pembelian Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Operasional BebanGaji Pegawai Beban PPh Ps. 21 Beban Transportasi Beban Komunikasi Beban Listrik dan Air Beban Piutang Tak Tertagih Beban Konsultan Beban Pos & Bea Meterai Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Sewa Pembiayaan Beban Pajak Beban Entertainment Beban Lain-lain Jumlah Biaya Operasional Laba Operasional Pendapatan (Biaya) Dari Luar Usaha Pendapatan bunga obligasi Rugi selisih kurs Pendapatan bunga deposito Jumlah Pendapatan (Biaya) Dari Luar Usaha Laba SebelumPajak

Jumlah 45.575.000.000 (1.378.000.000) (745.000.000) 43.452.000.000 455.600.000 36.603.200.000 429.000.000 36.629.800.000 6.822.200.000 790.400.000 49.550.000 85.200.000 98.540.000 84.350.000 229.130.000 45.000.000 14.970.000 93.700.000 195.000.000 35.000.000 9.150.000 43.500.000 7.280.000 1.780.770.000 5.041.430.000 35.000.000 (45.750.000) 8.000.000 (2.750.000) 5.038.680.000

Informasi yang berhubungan dengan th buku 2009 adalah sbb : A. Penjualan PT Depok Jaya menggunakan metode penyisihan dalam membebankan retur penjualan. Retur penjualan yg sebenarnya terjadi pada tahun 2009 Rp 575.500.000 B. Harga Pokok Penjualan DFD\ Akuntansi Pajak Menengah

100

Persediaan akhir barang dagangan dinilai dengan metode Nilai Realisasi Bersih (NRV).Dari hasil inventarisasi fisik (stock opname) diketahui jumlah unit persediaan akhir dan dinilai sebagai berikut : Harga Pokok per unit 200.000 350.000 325.000 400.000

Harga Pasar per unit

Jenis barang Unit A 200 B 340 400.000 C 500 300.000 D 400 470.000 Jumlah 1.440 Barang A diketahui rusak berat sehingga tidak lagi memiliki nilai jual.

Nilai persediaan 119.000.000 150.000.000 160.000.000 429.000.000

C. Beban Operasional 1.

2.

3.

Beban Gaji terdiri dari a. Gaji pokok b. Tunjangan kesehatan c. Premi Jamsostek yang dibayar perusahaan Jumlah

Rp665.000.000 Rp 90.850.000 Rp 34.550.000 Rp 790.000.000

Beban PPh Ps. 21 terdiri dari a. Tunjangan pajak b. PPh Ps. 21 yang dibayar perusahaan Jumlah

Rp Rp Rp

25.000.000 24.550.000 49.550.000

Beban Transportasi terdiri dari a. Biaya perjalanan dinas b. Olie & BBM minibus jemputankaryawan c. Olie & BBM sedan direksi Jumlah

Rp Rp Rp Rp

28.600.000 42.600.000 14.000.000 85.200.000

4.

Dalam Beban Komunikasi terdapat pembayaran pulsa handphone pasca bayar Rp 30.000.000 Handphone merupakan fasilitas diberikan kepada beberapa karyawannya.

5.

Dalam Beban Listrik dan Air terdapat pembayaran Rp16.000.000

6.

PT Depok Jaya membebankan piutang tak tertagih dengan menggunakan metode cadangan (Allowance methode). Untuk tahun 2009 putang yang tak tertagih yang diserahkan daftarnya beserta kelengkapan dokumennya ke Kantor Pelayanan Pajak sebesar Rp 200.000.000, dalam daftar tersebut terdiri dari piutang yang debiturnya telah membuat surat pengakuan sebesar Rp 170.000.000 dan piutang yang debiturnya sudah tidak ditemukan sebesar Rp 30.000.000

7.

Dalam beban pemeliharaan terdapat perbaikan mes karyawan Rp 25.000.000 dan perbaikan kendaraan direksi Rp 14.500.000


listrik dan air mess karyawan

101

8.

Daftar aktiva per 31-12-2009 adalah sbb : Aktiva/ kelompok

Tgl perolehan

Tanah Kantor & gudang Mes karyawan Perlengkapan/ kel 1 Peralatan/ kel 2 Minibus/kel 2 Sedan Direksi/kel 2 Aktiva leasing/kel 2

Jan 2007 Juli 2007 April 2008 Juli 2008 Jan 2008 Agustus 2007 Juli 2008 Jan 2009

Masa manfaat (Tahun)

Nilai perolehan

B. Penyusutan Th. 2009

600.000.000 400.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000 170.000.000 200.000.000 350.000.000 1.770.000.000 PT Depok Jaya menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk beban penyusutan fiskal 9.

20 20 4 8 8 8 8

20.000.000 10.000.000 37.500.000 37.500.000 21.250.000 25.000.000 43.750.000 195.000.000 menghitung

Beban sewa pembiayaan adalah beban bunga sewa pembiayaan (Financial Lease) tahun 2009. Pembayaran sewa pembiayaan th. 2009 terdiri dari pokok hutang Rp 60 jt dan bunga Rp 35 jt

10. Beban pajak terdiri dari : a. PBB atas kantor dan gudang Rp 400.000 b. PBB atas mess karyawan Rp 150.000 c. PPh Ps 4 (2) atas obligasi dan deposito Rp 8.600.000 Jumlah Rp 9.150.000 11. Atas beban entertainment telah dibuat daftar nominatif dan telah diserahkan ke KPP 12. Beban Lain-lain adalah sumbangan ke GNOTA D. Pendapatan (Biaya) Dari Luar Usaha 1. Pendapatan bunga obligasi diperoleh dari obligasi yang diperdagangkan di bursa, pencatatan dilakukan secara bruto sebelum pajak. 2. Deposito dicatat secara bruto sebelum pajak E. Pajak-pajak Yang Telah Dibayar dan Dipotong Pihak ketiga tahun 2009 1. PPh Ps. 25 = Rp 550.000.000 2. PPh Ps. 4 ayat (2) atas bunga obligasi = Rp 7.000.000 3. PPh Ps. 4 ayat (2) atas bunga deposito = Rp 1.600.000 Diminta : 1. Buat Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi 2. Hitung PPh Kurang/(lebih) bayar dengan tarif sesuai UU No. 36/2008 3. Hitung pajak tangguhan 4. Buat ayat jurnal untuk mencatat Pajak Kini dan Pajak Tangguhan


102

AKUNTANSI PAJAK MENENGAH

Recommend Documents