BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di 2 (dua) tempat, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa di Panti Asuhan Putera “Tunas Harapan”, anak‐anak yang berstatus Anak Luar Kawin yang tinggal dipanti Asuhan belum memperoleh akta kelahiran, karena pihak Panti Asuhan masih menunggu kebijakan dari Dinas Sosial untuk memberikan akta kelahiran bagi anak‐anak luar kawin yang tinggal di Panti Asuhan, dan menurut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akta untuk Anak Luar Kawin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Akta Kelahiran, yaitu akta yang di dalamnya hanya menyebutkan nama ibunya saja (tidak ada nama ayah). 2. Akta Pengakuan, yaitu akta yang di dalamnya menyebutkan nama ayah dan ibunya tetapi ayah dan ibunya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Si ayah biologis hanya sekedar mengakui saja.
61
62
B. Saran Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan bahwa seyogyanya Negara memberikan identitas diri bagi anak luar kawin dengan persyaratan yang mudah agar anak‐anak tersebut memperoleh perlindungan hukum dari negara.
63
DAFTAR PUSTAKA 1. Buku
Hadikusuma, H. Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung. Herusuko, H, 1996, Anak di Luar Perkawinan, makalah pada Seminari Kowani, Jakarta. Huraerah, Abu, 2007, Child Abuse (Kekuasaan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung. Mulad, 2005, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung. Projohamidjojo, Martiman, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Abadi, Jakarta. Puod, Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil, Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Setyawati, Melly dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta. Situmorang, Victor, 1988, Kedudukan Wanita Di Mata Hukum, Bina Aksara, Jakarta. ------------, dan Cormentyna Sitanggang, 1996, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Soimin, Soedharyo, 2004, Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata (BW); Hukum Islam; dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta. Soemadiningrat, H.R.Otje Salman, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung. Sumiarni, MG. Endang, 1999, Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dengan Anak Di Indonesia, Justitia Et Pax, hlm. 6, Edisi bulan JanuariFebruari 1999. ------------, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. ------------, 2006, Kajian Hukum Kekerasan Anak Dalam Lingkup Pendidikan, dalam Seminari yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini, Jakarta Timur. ------------- dan Chandera Halim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Utuh Harun, 1990, Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya, Bina Ilmu, Surabaya.
64
Wahyono Agung dan Siti Rahayu, 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Zen A. Patra M dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, atas kerjasama YLBH dan PSHK. 2. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk. 3. Website http://www.scribd.com/doc/14553220/UU-Kesejahteraan-Anak, 4 Maret 2010. http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/undang-undang-tentangperkawinan.html, 31 Agustus 2009. http://www.gtzggpas.or.id/news/mc/art190906.htm, 31 Agustus 2009. http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=120461, 15 Februari 2010. http://id.wikisource.org/wiki/Undangundang_Republik_Indonesia_Nomor_23_ Tahun_2002, 19 Februari 2010.
