BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
A. TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS PEKERJAAN UMUM Dibidang Pekerjaan Umum
pada tiap-tiap
wilayah
organisasi
Pemerintahan Militer Jepang, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda namun, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Maka kantor pusat "V&W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", oleh pihak Jepang. Dan mulai saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disamping "Doboku" lazim dipergunakan. Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerahdaerah. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.& W, (dikenal dengan nama "Gedung Sate"). Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan Pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan
56
57
Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedunggedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate", yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945"). Dalam masa proloog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwi Kora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Departemen dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwi kora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain: a. Departemen Listrik dan Ketenagaan b. Departemen Bina Marga c. Departemen Cipta Karya Konstruksi d. Departemen Pengairan Dasar Setelah peristiwa G.30S PKI, Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan. Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan
58
struktur Organisasi. Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Departemen PUT, maka pada waktu itu asas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri. 1.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Untuk menjalankan Pemerintahan di Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), maka melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Kegiatan yang menjadi garapan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, disesuaikan dengan bidang tugasnya. Dalam kegiatan administrasi organisasi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung bertugas membina, membimbing dan mengarahkan semua personil yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan lainnya berupa pembinaan teknis di lapangan terhadap pelaksanaan proyek fisik, seperti proyek-proyek bangunan Sekolah Dasar, Jalan, Jembatan, Trotoar dan lain sebagainya. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) dalam Pemerintahan di Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, di dalam Pemerintahan Daerah, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah. Di
59
dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK). a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah, berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum. Dimaksudkan dengan urusan rumah tangga daerah, di bidang Pekerjaan Umum, yaitu pemeliharaan terhadap barang inventaris, sarana gedung, sarana jalan, dan lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang pengurusannya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung. b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, seperti tugas-tugas yang diberikan secara insidentil oleh Bupati sehubungan dengan bidang garapannya, seperti adanya penggarapan proyek bencana alam, pembantuan terhadap pelaksanaan proyek ABRI masuk Desa (AMD) atau proyek sosial. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung menjalankan fungsi, sebagai berikut :
60
a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, Tata Kerja dan Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas. Struktur organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sub Bagian Tata Usaha 1. Urusan Umum 2. Urusan Kepegawaian 3. Urusan Keuangan 4. Urusan Dalam c. Seksi Perencanaan 1. Sub Seksi Penelitian 2. Sub Seksi Pengolahan Data 3. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik
61
d. Seksi Teknis Umum 1. Sub Seksi Jalan dan Jembatan 2. Sub Seksi Bangunan 3. Sub Seksi Pengairan e. Seksi Perizinan 1. Sub Seksi Penelitian dan Pemeriksaan 2. Sub Seksi Surat Izin Bangunan 3. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik f. Seksi Logistik 1. Sub Seksi Peralatan 2. Sub Seksi Gudang 3. Sub Seksi Angkutan dan Bengkel g. Seksi Tata Kota 1. Sub Seksi Perencanaan Kota 2. Sub Seksi Kebersihan dan Keindahan 3. Sub Seksi Pertamanan h. Cabang Dinas 1. Urusan Tata Kota 2. Sub Seksi Pemeliharaan 3. Sub Seksi Permohonan Izin 4. Sub Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
62
Tata Kerja Fungsi dan tugas pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka bidang kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah,
mempunyai fungsi Administrasi dan
Manajemen, sebagai berikut : 1. Dalam proses Makro Administrasi dan Manajemen melaksanakan tugastugas, sebagai berikut : a. Membantu kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung, bagi penetapan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah. b. Menyampaikan
rekomendasi
berdasarkan
petunjuk,
dan
atau
memberikan saran serta pendapat yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah. c. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Bupati Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. d. Membantu terhadap pelaksanaan dan melaksanakan petunjuk teknis Dinas. e. Menyelengarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan dan kebijaksanaan peraturan yang berlaku dari Pemerintah di bidang tugasnya.
63
f. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan atau swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Dalam proses Mikro Administrasi dan Manajemen melaksanakan tugastugas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu penyelenggaraannya, sebagai berikut : 1. a). Tata Personalia b). Tata Keuangan, dan c). Tata Materil 2. Pencatatan dan Pelaporan 3. Korespodensi dan Kearsipan 4. Administrasi Perkantoran Lainnya Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas 1. Kepala Dinas Mempunyai tugas, sebagai berikut : a. Membantu Bupati di dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pekerjaan Umum dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum. b. Memimpin,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
semua
kegiatran usaha. c. Memberikan informasi mengenai situasi Pekerjaan Umum serta saran dan pertimbangannya kepada Bupati Kepala Daerah.
64
d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah. e. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara teknis fungsional kepada Kepala Dinas melalui Bupati Kepala Daerah. f. Mengadakan
hubungan
kerjasama
dengan
semua
Instansi
Pemerintah dan atau Swasta, untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi Bupati Kepala Daerah. g. Membuat program dalam rangka melaksanakan tugasnya. h. Memelihara
kemampuan
berprestasi
para
pegawai
dalam
lingkungan Dinas. i. Menyelenggarakan pembuatan daftar susunan formasi, daftar penilaian pelaksanaan kerja (Conduite Staat) dan daftar urut kepangkatan (Rang Lijst) pegawai bawahannya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
65
2. Dinas Bina Marga a. Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. b. Kepala Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan sebagian bidang Pekerjaan Umum. c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Dinas Bina Marga menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Adapun Bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup di Dinas Bina Marga, sebagai berikut :
66
a. Bidang Jalan b. Bidang Jembatan c. Bidang Peralatan dan Perbekalan d. Bidang pengendalian dan Pemanfaatan e. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bina Marga f. UPTD Pengelolaan Alat Berat dan UPCA g. UPTD Laboratorium 3.
Keadaan Pegawai, Fasilitas Kerja dan Mekanisme Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, adalah Instansi yang bidang pekerjaannya memberikan pelayanan teknis dan perijinan. Potensi pegawai yang relatif banyak, yang tersebar pada Unit Kerja (Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) dan Cabang Dinas). Berikut ini merupakan rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan keadaan sampai bulan Juli 2010, sebagai berikut :
UNIT KERJA : DINAS BINA MARGA KAB BANDUNG NO
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PANGKAT
2 Pembina Utama Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tk. I Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Juru Tk. I Juru Juru Muda Tk. I Juru Muda JUMLAH
GOL RUANG GAJI
JUMLAH PNS PADA Des-09
JUMLAH CPNS PADA Des-09
JUMLAH PNS + CPNS
3
4
IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a
JUMLAH TKK PADA Des-09
JUMLAH PNS + CPNS + TKK
1 3 7 21 23 26 5 10 6 77 3 13 22
3 4 -
1 3 7 21 23 29 5 10 6 81 3 13 22
4 1 5 -
1 3 7 21 23 33 5 11 6 86 3 13 22
217
7
224
10
234
5
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, Tahun 2010
KET
6
67
Fasilitas Kerja Dalam rangka melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung memiliki fasilitas kerja, sebagai berikut : a. Bangunan 1. Gedung Kantor Dinas terletak di Jalan Soreang Banjaran merupakan pusat kegiatan 2. Gedung beserta bengkel kerja bagi kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) workshop dengan (UPTD) Laboratorium. b. Peralatan dan Kendaraan Dinas Berdasarkan pengelolaannya peralatan dan kendaraaan Dinas yang berada di lingkunga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, ditangani oleh Seksi Logistik dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Kendaraan Dinas adalah alat transportasi yang digunakan sebagai fasilitas penunjang kegiatan kerja. Sedangkan peralatan adalah peralatan perbengkelan (Alat Berat) yang digunakan dalam rangka pembangunan fisik. Adapun jumlah alat berat yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, yaitu :
68
TABEL JUMLAH ALAT BERAT No.
Jenis Alat Berat
Jumlah
1.
Excavator
1 unit
2.
Wheel Loader
1 unit
3.
Dump Truck
11 unit
4.
Truck
3 unit
5.
Truck Tangga Hidrolik
1 unit
6.
Alpomain Road
1 unit
7.
AMP
1 unit
8.
Compresor/Jack Hammer
1 unit
9.
Mesin gilas Kapasitas 10 – 12 Ton
7 unit
Kapasitas 8 - 10 Ton
1 unit
Kapasitas 6 - 8 Ton
15 unit
Kapasitas 5 Ton
2 unit
Kapasitas 2 - 4 Ton
4 unit
Kapasitas 1 Ton
1 unit
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, Tahun 2010 Mekanisme Kerja Sebagai landasan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Adapun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung menjalankan tugasnya didasarkan kepada :
69
1. Kesiapan Tenaga Kerja Dalam menjalankan tugasnya, baik secara teknis maupun secara administratif, tenaga yang tersedia cukup potensial, baik secara kwalitatif (berdasarkan jenjang pendidikan) maupun kwantitatif (berdasarkan jumlah pegawai). 2. Kesiapan Fasilitas Kerja Tersedianya fasilitas bangunan, tempat kegiatan kerja akan menjamin ketentraman, kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. B. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANDUNG Sahnya perjanjian sewa-menyewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, mempunyai peraturan dengan mengacu kepada Perda No. 2 Tahun 2000, sebagai berikut : 1. Persewaan alat-alat mekanik dilaksanakan melalui surat perjanjian sewamenyewa di atas kertas bermaterai/segel yang dibuat, kemudian ditandatangani oleh pihak penyewa dan Bupati Kepala Daerah u.b. Kepala Daerah Dinas Pekerjaan Umum dalam 4 (empat) rangkap dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup. 2. Kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jenis, jumlah dan jangka waktu.
70
3. Uang sewa harus dibayar tunai oleh pihak penyewa sebesar 50%, dibayarkan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan. 4. Serah terima dari Dinas Kabupaten Bandung kepada pihak penyewa, yang dituangkan dalam “Berita Acara Serah Terima”peralatan, jenis peralatan dan perinciannya, sebagai lampiran. Adapun bagan alir permohonan penggunaan alat berat pada bidang peralatan dan perbekalan Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, yaitu : Dinas Bina Marga. I VIII : Mobilisasi alat kePERMOHONAN lokasi sesuai surat jalan. PEMOHON SEWA
MOBILISASI
II KEPALA DINAS BINA MARGA
PERTIMBANGAN/ PERSETUJUAN
SURAT JALAN PENGELUARAN ALAT BERAT
III KEPALA BIDANG ALKAL
REKOMENDASI
PERINTAH SURVEY
PENENTUAN TARIF BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2000
SURVEY LOKASI
MOBILISASI
IV KASI OPERASIONAL
V PELAKSANA
71
CATATAN ALIR : I
: Surat dari pemohon ditunjukan kepada Bupati/Kepala Dinas Bina Marga.
II
: Pertimbangan/persetujuan Kepala Dinas Bina Marga atas permohonan sewa.
III
: Rekomendasi Kabid Alkal atas pertimbangan Kepala Dinas dengan kondisi dan kesiapan alat.
IV
: Perintah survey.
V
: Penetapan biaya sesuai Perda No.2 Tahun 2000
VII
: Surat jalan pemakaian/pengeluaran alat berat ditandatangani oleh Kabid Alkal / Kasi Operasional alat berat atas nama Kepala
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA DAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANDUNG Hak dan Kewajiban Penyewa Selama alat-alat mekanik digunakan di dalam masa persewaan, maka pihak penyewa mempunyai kewajiban atas alat-alat mekanik yang disewanya, sebagai berikut : 1. Bertanggung jawab terhadap penggunaannya baik pada siang hari atau malam hari 2. Memenuhi jaminan bagi pengemudi alat berat dan pembantu pengemudi 3. Menanggung perbaikan dan atau biaya perbaikan atas kerusakan alat-alat mekanik tersebut dibawah anggaran sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu
72
Rupiah), kelebihan biaya tersebut ditanggung 50% oleh pihak penyewa dan 50% lagi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung 4. Kewajiban penyewa yang dimaksud dalam no.3 tersebut, apabila biaya perbaikan atau kerusakan anggarannya melebihi Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), kelebihan biaya tersebut ditanggung 50% oleh pihak penyewa dan 50% oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung 5. Apabila masa persewaan telah habis, alat-alat berat yang disewa haru segera dikembalikan dan diserahkanlangsung oleh pihak penyewa kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, dalam keadaan baik da atau berjalan/dipergunakan. 6. Uang sisa persewaan yang 50% dibayar setelah pekerjaan pembangunan dilaksanakan/sewa berakhir. Selain dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa, pihak penyewa pun berhak menikmati dan mempergunakan alat berat tersebut yang disewanya, sebagai berikut : 1. Berhak menerima alat berat yang disewanya dalam keadaan baik atau jalan, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya 2. Berhak mempergunakan alat berat selama persewaan berlangsung sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa semula
73
Hak Dan Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Dinas Pekerjaan Umum mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewajiban, sebagai berikut : 1. Menyerahkan alat berat yang dipersewakan dalam keadaan baik/laik jalan. 2. Menunjuk pengemudi dan pembantu pengemudi alat berat tersebut dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung (ditugaskan). 3. Menanggung biaya perbaikan selebihnya dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebesar 50%. Selanjutnya hak daripada Dinas Pekerjaan Umum, sebagai berikut : 1. Menerima sisa uang sebesar 50%, apabila pekerjaan pembangunan telah selesai/masa persewaan telah habis. 2. Menerima pengembalian alat berat yang dipersewakan dalam keadaan baik/laik jalan. 3. Menerima penggantian kehilangan alat-alat daripada alat berat yang dipersewakan. 4. Menerima penggantian biaya kerusakan alat berat selama berada atau dipakai di proyek dan selama pulang-pergi di perjalanan, dari gudang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung ke proyek atau sebaliknya.
74
D. BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA Perjanjian sewa-menyewa alat berat berakhir dengan ketentuan, sebagai berikut : 1. Telah memenuhi batas waktu perjanjian sewa-menyewa alat berat yang dituangkan dalam berita acara sewa-menyewa. 2. Sewa-menyewa berakhir apabila penggunaan alat berat tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan semula. 3. Apabila terjadi pelanggaran oleh pihak penyewa, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung sebagai pihak yang menyewakan, dapat mencabut atau memutuskan perjanjian sewa-menyewa tanpa adanya gantirugi yang diderita oleh pihak penyewa akibat dari pemutusan atau pencabutan tersebut. 4. Perjanjian sewa-menyewa alat berat berakhir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang memutuskan.
