BAB III OBYEK PENELITIAN
III.1. Sejarah Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau sering disebut PGN dengan kode transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia “PGAS”, merupakan sebuah perusahaan milik negara yang dirintis sejak tahun 1859, ketika masih bernama Firma LJN Enthoven & Co. Kemudian pada tahun 1950, oleh Pemerintah Belanda, perusahaan tersebut diberi nama NV Overzeese Gas en Electriciteit Maatschapij (NV OGEM). Namun, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih kepemilikan firma tersebut dan mengubah namanya menjadi Penguasa Perusahaan Peralihan Listrik dan Gas (P3LG). Seiring dengan perkembangan Pemerintahan Indonesia, pada tahun 1961 status perusahaan itu beralih menjadi BPU-PLN. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai Perusahaan Gas Negara (PGN). Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1984, perseroan berubah status hukumnya dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Setelah itu, status perusahaan diubah dari Perum menjadi Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh notaris Adam Kasdarmaji, S.H.. Seiring dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka, anggaran dasar perusahaan diubah dengan Akta Notaris No.5 dari Fathiah Helmi, S.H. tanggal 13 November 2003, yang antara lain berisi tentang 35
perubahan struktur permodalan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-26467 HT.01.04 Th. 2003 tanggal 4 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No.94 Tambahan No. 11769 tanggal 24 November 2003. Pada tanggal 5 Desember 2003, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham perseroan dan 820.987.000 saham baru. Sejak saat itu, nama resmi Perseroan menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Saham perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan ”PGAS”.
III.2. Landasan Hukum Landasan hukum perusahaan menggunakan berbagai peraturan perundangan, antara lain: 1. PP No.19/1965. Dasar hukum pendirian. 2. UU Migas No.22 Tahun 2001. Dengan telah disahkannya UU Migas, maka kerangka hukum bisnis migas di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, tidak hanya terjadi pada sektor hulu tetapi juga pada sektor hilir dimana perusahaan melakukan kegiatan usahanya saat ini. 3. Menteri Kehakiman Nomor: C2-7729 HT.01.01.Th.96 Tanggal: 31 Mei 1996 tentang pengesahan badan hukum. 36
4. Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: C-19905 HT.01.04.Th.99 Tanggal: 10 Desember 1999. 5. Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 6. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 7. KEP-117/M-MBU/2002
tentang
Penerapan
Praktek
Good
Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
III.3. Visi dan Misi Perusahaan Visi Perusahaan Menjadi perusahaan kelas dunia dalam pemanfaatan gas bumi. Misi Perusahaan Meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi stakeholder melalui: •
Penguatan bisnis inti di bidang transportasi, niaga gas bumi dan pengembangannya.
•
Pengembangan usaha pengolahan gas.
•
Pengembangan usaha jasa operasi, pemeliharaan dan keteknikan yang berkaitan dengan industri migas.
•
Profitisasi sumber daya dan aset perusahaan dengan mengembangkan usaha lainnya.
37
III.4. Strategi dan Tujuan Perusahaan Strategi Perusahaan Menyelesaikan pembangunan infrastruktur jaringan pipa transmisi gas yang terpadu dengan jaringan distribusi yang diharapkan akan tumbuh peran serta pelaku bisnis disepanjang rantai bisnis gas bumi dari sektor hulu ke sektor hilir, dalam rangka mempersiapkan Unbundling dan Open Access. Tujuan Perusahaan Tujuan Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994 sebagai berikut: •
Mengembangkan dan memanfaatkan gas bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
•
Menyediakan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat.
III.5. Kegiatan Usaha Perusahaan Sebagai Penyedia Utama Gas Bumi, PGN memiliki dua bidang usaha yaitu distribusi (penjualan) dan transmisi (transportasi) gas bumi melalui jaringan pipa yang tersebar di seluruh wilayah usaha. Usaha distribusi meliputi kegiatan pembelian gas bumi dari pemasok dan penjualan gas bumi melalui jaringan pipa distribusi ke pelanggan rumah tangga, komersial dan industri. Sedangkan usaha transmisi merupakan kegiatan pengangkutan (transportasi) gas bumi melalui jaringan pipa transmisi dari sumber-sumber gas ke pengguna industri.
38
III.5.1. Kegiatan Usaha Distribusi PGN mendistribusikan produk gas bumi melalui jaringan pipa distribusi ke para pelanggan. Kegiatan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 81% dari total pendapatan yang diperoleh pada tahun 2004. PGN merupakan pelaku utama dalam kegiatan usaha distribusi gas di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 94%. Jaringan layanan mencakup delapan kota utama di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Cirebon, Palembang, Surabaya, Medan, Batam dan Pekanbaru yang didukung oleh jaringan pipa distribusi sepanjang 3.097 km dengan kapasitas sebesar 831 MMSCFD. Pasokan Gas dan Kontrak pembelian sebelum diberlakukan UU Migas No. 22/2001, PGN memperoleh pasokan gas bumi terutama dari Pertamina DOH Cirebon dan BP Muara Karang untuk memenuhi kebutuhan pasar gas bumi di wilayah distribusi Jawa Bagian Barat. Sedangkan untuk wilayah distribusi Jawa Bagian Timur memperoleh pasokan gas bumi dari EMP Kangean dan Lapindo Brantas, untuk wilayah distribusi Sumatera Bagian Utara memperoleh pasokan gas bumi dari Pertamina DOH Pangkalan Brandan. Setelah diberlakukan UU Migas No. 22/2001, PGN memperoleh pasokan gas bumi secara langsung dari produsen gas bumi antara lain Pertamina, BP Indonesia, Lapindo Brantas, ConocoPhillips dan Ellipse. Kontrak pembelian gas bersifat jangka panjang antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian pembelian gas bumi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan jaminan pasokan gas bumi secara lebih pasti agar kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dalam rangka penetrasi pasar ke wilayah yang menjadi target perusahaan, maka daerah layanan pasar dibagi menjadi tiga wilayah distribusi, sebagai berikut:
39
1. SBU Distribusi Wilayah I, Jawa Bagian Barat yang terdiri dari Jakarta, Banten, Bekasi, Karawang, Bogor, Cirebon, Palembang dan Bandung. 2. SBU Distribusi Wilayah II, Jawa Bagian Timur yang terdiri dari SurabayaGresik, Sidoarjo-Mojokerto dan Pasuruan-Probolinggo serta Semarang dan Makasar. 3. SBU Distribusi Wilayah III, Sumatera Bagian Utara yang terdiri dari Medan, Batam dan Pekanbaru.
III.5.2. Kegiatan Usaha Transmisi Kegiatan usaha transmisi meliputi tranportasi gas bumi dari lapangan gas milik produsen melalui jaringan pipa transmisi bertekanan tinggi ke stasiun penyerahan pembeli. Dalam kapasitasnya sebagai pengangkut gas bumi dari produsen ke konsumen, PGN memperoleh pendapatan jasa transportasi (Toll Fee). Khusus untuk melayani PLN Panaran (Batam), selain mendapat jasa transportasi, perusahaan bertindak sebagai penjual gas bumi. PGN mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 1.074 km dengan kapasitas sebesar 887 MMSCFD dan tingkat utilisasi sebesar 54%. Kapasitas ini mewakili sekitar 47% pangsa pasar kegiatan usaha transmisi di Indonesia. Jangkauan layanan transmisi PGN meliputi ruas Grissik-Duri dan Grissik-Singapura dilakukan oleh anak perusahaan PGN yaitu PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo).
40
III.6. Struktur Organisasi Dalam rangka mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan menangkap peluang usaha, diperlukan suatu struktur organisasi yang adaptif dan dinamis dalam menghadapi tantangan usaha yang semakin kompetitif. Berikut adalah bagan struktur organisasi perusahaan dengan nomor: 000400.K/OT.00/UT/2009. Tanggal 12 Januari 2009.
Tabel III.1 Struktur Organisasi PGN
41
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR PENGEMBANGAN
DIREKTUR PENGUSAHAAN
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR UMUM
DIREKTUR NON EKSEKUTIF
SATUAN PENGAWASAN INTERN BIRO HUKUM KORPORAT
PENGEMBANGAN USAHA
PEMASARAN
ANGGARAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIS PERUSAHAAN
PERENCANAAN ENJINIRING
PENJUALAN KORPORAT
PENJUALAN KORPORAT
ORGANISASI DAN PROSES BISNIS
KOMUNIKASI KORPORAT
PASOKAN GAS
AKUNTANSI
LOGISTIK
OPERASI
KEUANGAN PERUSAHAAN
PEMBANGUNAN
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
HUBUNGAN INVESTOR LAYANAN UMUM DAN PENGAMANAN PERUSAHAAN
SEKRETARIAT DIREKSI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KORPORAT UNIT OPERASIONAL
SBU TRANSMISI SBU TRANSMISI DAN SBU DAN SBU DISTRIBUSI DISTRIBUSI
42
III.7. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Perusahaan percaya bahwa implementasi tata kelola perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan investor. Tata kelola perusahaan yang baik adalah bagaimana perusahaan memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham secara etis, legal, berkelanjutan dan tetap memperhatikan kepentingan serta keadilan bagi pemangku kepentingan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan merupakan wujud kepatuhan perusahaan terhadap keputusan Menteri BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Namun lebih dari itu, perusahaan sadar bahwa cara terbaik untuk mewujudkan tujuan perusahaan adalah dengan menerapkan prinsipprinsip tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya.
III.7.1. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Perseroan senantiasa menerapkan dengan sebaik-baiknya seluruh prinsipprinsip GCG yang meliputi: a. Prinsip
Transparansi
adalah
keterbukaan
dalam
melaksanakan
proses
pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. b. Prinsip Kemandirian berarti bahwa perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43
c. Prinsip Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. d. Prinsip Pertangungjawaban merupakan kesesuaian prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundangan yang berlaku. e. Prinsip Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para Stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
III.7.2. Organ Perusahaan Organ Perseroan secara signifikan sangat berpengaruh pada penerapan GCG. Mereka melaksanakan fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan. Organ perseroan terdiri dari: III.7.2.1.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Salah satu wewenang tersebut adalah meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan perusahaan. Perusahaan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan kepada RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Perseroan mengenal dua macam RUPS, yaitu:
44
a. RUPS Tahunan yaitu RUPS yang diselenggarakan untuk membahas Laporan Tahunan yang diajukan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, gambaran umum mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku, serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan. b. RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas berbagai agenda seperti perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dan/atau Direksi serta agenda-agenda lain yang dianggap perlu. III.7.2.2.
Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS, termasuk memantau efektifitas pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. a. Komposisi Komisaris Perseroan
menetapkan
komposisi
Komisaris
sedemikian
rupa,
sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Komisaris dituntut agar bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, 45
baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah anggota Komisaris, sehingga terdapat jaminan kemandirian pengambilan keputusan oleh Komisaris. b. Tanggung Jawab Komisaris Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan atau rekomendasi sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan RUPS serta melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, memberikan pengarahan dan pendapat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG, dan memberikan saran-saran perbaikan mengenai sistem dan implementasi GCG. c. Rapat Komisaris Rapat Komisaris diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan. Rapat Komisaris terdiri dari Rapat Internal Komisaris dan Rapat Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat Komisaris dapat diadakan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Komisaris. Setiap Rapat Komisaris selalu dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat. Risalah Rapat Asli diadministrasikan sebagaimana dokumen Perseroan lainnya. d. Komite-Komite Komisaris Komisaris membentuk beberapa komite sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas komite tersebut dalam mendukung
46
kinerja Perseroan. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris: 1. Komite Remunerasi Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi yaitu: •
Menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang: (1) Penilaian terhadap sistem (2) Opsi yang diberikan antara lain opsi atas saham (3) Skema pensiun, dan (4) Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan pekerja.
•
Bertugas secara ad hoc pada saat diperlukan.
2. Komite Nominasi Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi yaitu: •
Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam Perseroan.
•
Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu: •
Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan gabungan Komite Remunerasi dan Komite Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas Komite Remunerasi dan Komite Nominasi.
47
4. Komite Good Corporate Governance (GCG) Tugas dan tanggung jawab Komite GCG, yaitu: •
Mengawasi, memantau, mengkaji dan memberi saran untuk memastikan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam sistem pengelolaan Perseroan.
5. Komite Asuransi dan Risiko Usaha Tugas dan tanggung jawab Komite Asuransi dan Risiko Usaha, yaitu: •
Menelaah rumusan perencanaan, pengendalian risiko terhadap pengambilan keputusan di bidang bisnis, pengembangan usaha, pengembangan proyek baru dan skema bisnisnya dipandang dari sisi komersial, hukum dan teknis.
•
Menelaah jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha.
•
Melaporkan hasil telaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
•
Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan asuransi dan manajemen risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris.
•
Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan.
6. Komite Audit Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yaitu: Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Charter Komite Audit Perseroan yang ditetapkan dengan SK Komisaris Utama PGN Nomor 002/11/KOM-1/2004 tanggal 30 Maret 2004 adalah memberikan pendapat 48
kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain: • Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, antara lain meliputi: a. Melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. c. Menelaah independensi dan obyektifitas auditor eksternal. d. Melakukan penelaahan dan penilaian atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan dan pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku. • Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. • Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. • Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. 49
• Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan. • Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan, dan • Membuat pedoman kerja Komite Audit (Audit Committee Charter). III.7.2.3.
Direksi Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS, termasuk penerapan praktek GCG dalam pengelolaan Perseroan. a. Komposisi Direksi Komposisi Direksi ditentukan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat serta memungkinkan Direksi untuk bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kapasitasnya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. b. Tanggung Jawab Direksi Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng, yang berarti bahwa seluruh Direktur bertanggung jawab bersamasama hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi senantiasa mengutamakan kepentingan Perseroan secara amanah dan 50
bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip GCG untuk memastikan tercapainya tujuan Perseroan. c. Rapat Direksi Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum sekali dalam satu bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. Setiap Rapat Direksi selalu dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan berjalannya rapat dan hasil rapat. Risalah Rapat Asli diadministrasikan sebagaimana dokumen Perseroan lainnya. d. Sekretaris Perusahaan Untuk memperlancar hubungan antar Organ Perseroan dan hubungan antara Perseroan dengan para Stakeholders, Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi serta tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat, hubungan investor serta kesekretariatan Direksi. Untuk menjalan fungsinya, sekretaris perusahaan mempunyai tugas yaitu: 1) Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi untuk membangun citra korporat. 2) Bertindak selaku wakil perusahaan dan pejabat penghubung antara perusahaan dengan seluruh stakeholder dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 3) Mengendalikan penyampaian informasi kinerja perusahaan dan corporat action kepada otoritas pasar modal, otoritas bursa, investor, analis dan para pelaku pasar lainnya. 51
4) Mengendalikan Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan berkala kepada otoritas pasar modal dan otoritas bursa. 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat direksi dan komisaris dan rapat umum pemegang saham, serta mengendalikan administrasi kesekretariatan Direksi.
Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu : • Direktur Utama Fungsi: -
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerjasama dengan Direktur lainnya.
-
Menetapkan, mengelola, dan mengendalikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, pembinaan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, komunikasi korporat, dan hubungan investor.
Tugas: -
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan serta mengevaluasi pencapaiannya.
-
Mengendalikan
kegiatan
pengembangan
usaha,
perencanaan
enjiniring,
pembangunan, sistem dan teknologi informasi secara korporat. -
Mengendalikan kegiatan pasokan gas, operasi, pemasaran, dan penjualan korporat.
-
Mengendalikan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, keuangan korporat dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 52
-
Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum dan pengamanan perusahaan, kelogistikan, serta pengembangan organisasi dan proses bisnis.
-
Merencanakan,
mengelola
dan
mengendalikan
pengawasan
pengelolaan
perusahaan. -
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan komunikasi korporat dan hubungan investor.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.
• Direktur Pengembangan Fungsi: -
Menetapkan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan perusahaan dalam penyusunan dan evaluasi atas kajian pengembangan usaha, perencanaan dan rekayasa jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya, pelaksanaan pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya dan pengembangan sistem teknologi informasi, serta penyusunan, evaluasi dan pengendalian rencana jangka panjang perusahaan.
Tugas: -
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja di Direktorat Pengembangan serta mengevaluasi pencapaiannya.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan analisa bisnis jaringan pipa transmisi 53
dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya, serta kegiatan usaha lain yang mendukung pemanfaatan gas bumi. -
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan rekayasa jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi beserta fasilitas penunjangnya, moda transportasi lain serta kegiatan usaha lain yang mendukung pemanfaatan gas bumi.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain, serta usaha lainnya.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan sistem dan teknologi informasi.
-
Mengkoordinasikan penyusunan, evaluasi dan pengendalian rencana jangka panjang perusahaan.
• Direktur Pengusahaan Fungsi: -
Menetapkan, mengelola dan mengendalikan kebijakan perusahaan dalam pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, fasilitas penunjangnya, serta moda transportasi lainnya, dan perencanaan, pengendalian pasokan gas, dan niaga gas bumi, serta pengendalian penjualan.
Tugas: -
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja di Direktorat Pengusahaan serta mengevaluasi pencapaiannya.
54
-
Merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas berikut fasilitas penunjangnya, serta pengoperasian dan pemeliharaan moda transportasi lainnya.
-
Merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pasokan gas bumi.
-
Merencanakan, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan kebijakan strategi pemasaran, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan pelanggan (gas service assurance).
• Direktur Keuangan Fungsi: -
Menetapkan, mengelola dan mengendalikan kebijakan perusahaan tentang rencana kerja Direktorat Keuangan dan anggaran perusahaan, kegiatan perbendaharaan, penyelenggaraan kegiatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, perpajakan, pengelolaan keuangan perusahaan serta pengelolaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Tugas: -
Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan secara korporat serta evaluasi pencapaiannya.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Keuangan serta evaluasi pencapaiannya.
55
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan perbendaharaan perusahaan.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan Akuntansi perusahaan, penyusunan laporan keuangan dan perpajakan.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan yang terkait dengan strategi keuangan dan pengendalian investasi perusahaan.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
• Direktur Umum Fungsi: -
Merencanakan dan mengendalikan kebijakan perusahaan tentang pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, organisasi, proses bisnis serta GCG dan budaya perusahaan, kelogistikan, layanan umum dan pengamanan perusahaan.
Tugas: -
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja di Direktorat Umum serta mengevaluasi pencapaiannya.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan hubungan industrial.
56
-
Merencanakan,
mengelola
dan
mengendalikan
kebijakan
dan
kegiatan
pendidikan dan pelatihan. -
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan pengembangan Sistem Manajemen, Good Corporate Governance, dan Budaya Perusahaan serta pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan kelogistikan, termasuk tata cara pengadaan barang dan jasa.
-
Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan layanan jasa, penyediaan dan pemeliharaan gedung kantor, serta pengamanan perusahaan.
• Direktur Non-Eksekutif Fungsi dan Tugas: -
Direktur Non Eksekutif mempunyai fungsi dan tugas khusus yang diberikan oleh Direktur Utama dan tugas-tugas tertentu yang belum tertampung di Direktorat yang ada.
III.7.3. Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan III.7.3.1.
Hubungan Dengan Pemegang Saham Perseroan menjamin pemenuhan hak-hak Pemegang Saham untuk:
a. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai ketentuan yang berlaku. b. Memperoleh informasi material dan relevan secara akurat, lengkap dan tepat waktu. c. Mendapatkan dividen sesuai keputusan RUPS. 57
d. Mendapatkan kesempatan agar sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan dengan harga yang wajar, jika tindakan Perseroan merugikan kepentingan pemegang saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan kelas dan jumlah saham yang dimiliki. III.7.3.2.
Sistem Pengendalian
a. Auditor Internal Perseroan memiliki sistem pengendalian internal untuk memastikan keamanan aset dan sumber daya Perseroan. Meskipun tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja, PGN menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal yang ada. Perseroan senantiasa menjamin independensi SPI. b. Auditor Eksternal RUPS menunjuk Auditor Eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan dan memberikan pendapat (opini) secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penunjukan Auditor Eksternal dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen tanpa pengaruh dari Direksi dan pihak-pihak di luar perseroan. Perseroan akan menyediakan seluruh catatan keuangan dan informasi yang dibutuhkan oleh Auditor Eksernal secara benar dan tepat
58
waktu. Auditor Eksternal akan menginformasikan kepada Perseroan setiap kejadian/transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. III.7.3.3. Hubungan Dengan Para Stakeholders a. Hubungan Dengan Pelanggan dan Mitra Usaha PGN mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan senantiasa memberikan perhatian, kualitas, waktu dan keamanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. PGN senantiasa memberikan informasi kepada pelanggan mengenai hak-hak pelanggan, standar pelayanan, serta informasi lain yang diperlukan pelanggan. PGN menempatkan mitra usaha sebagai mitra dalam merealisasikan tujuan Perseroan. Kerja sama dengan mitra usaha dilaksanakan dengan prinsip saling percaya, kesamaan hak, dan saling menguntungkan. b. Hubungan Dengan Pemasok Gas PGN senantiasa melakukan upaya guna menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan para pemasok gas, karena PGN menyadari bahwa bisnis gas transmisi dan distribusi itu sangat erat kaitannya dengan ketersediaan gas dari para pemasok. PGN mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan pemasok gas secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika bisnis, dengan senantiasa: 1) Menggunakan cara-cara yang benar sesuai dengan ketentuan hukum dalam bertransaksi dengan calon pemasok gas.
59
2) Menghormati dan mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati. c. Hubungan Dengan Pekerja PGN selalu menghormati hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PGN tidak bersikap diskriminatif berdasarkan latar belakang seseorang, baik secara etnik, agama, gender, maupun usia dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk gaji, ketentuan training dan jenjang karir. Pekerja yang memiliki cacat tubuh, memiliki kesempatan yang sama dengan tidak memerlukan kemampuan khusus. Untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus, pekerja yang mempunyai cacat tubuh mempunyai kesempatan yang lebih terbatas. Kedua hal tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. PGN akan menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan dan intimidasi yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, kepribadian, dan latar belakang kebudayaan seseorang. d. Hubungan Dengan Masyarakat PGN senantiasa membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar tempat kegiatan Perseroan. Hubungan dengan masyarakat senantiasa dilandasi dengan prinsip-prinsip: 1) Menghormati adat istiadat. 2) Berperan dalam mendukung perekonomian wilayah setempat. 3) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
60
e. Hubungan Dengan Instansi Pemerintah Dalam berinteraksi dengan instansi pemerintah, PGN senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati. Hubungan tersebut diwujudkan dengan: 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Mendukung pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terkait. III.7.3.4.
Kebijakan Perseroan
a. Transmisi Gas Bumi Transmisi Gas Bumi merupakan infrastruktur jaringan pipa transmisi yang menghubungkan sumber gas dan mentransportasikannya ke pelanggan. Dalam melakukan bisnis transmisi/transportasi gas, PGN senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip berikut ini: 1)
Menghubungkan lapangan gas bumi dengan pusat pasar energi.
2)
Menjamin terpenuhinya kapasitas jaringan pipa sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
3)
Menjamin kehandalan jaringan transmisi dengan memperhatikan aspek efisiensi.
b. Distribusi Gas Bumi Distribusi merupakan aktivitas bisnis PGN guna melaksanakan pembelian gas dan menjualnya kepada pelanggan rumah tangga, komersial dan industri melalui
infrastruktur
jaringan
pipa
distribusi
milik
PGN.
Dalam
61
mendistribusikan gas, Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: 1) Menghubungkan gas yang tersedia dari stasiun penerima ke pelanggan akhir. 2) Memberikan
pelayanan
terbaik
dalam
rangka
meningkatkan
kepuasan pelanggan. 3) Menjamin kehandalan jaringan distribusi dengan memperhatikan aspek efisiensi. c. Pengembangan Usaha Pengembangan
usaha
merupakan
aktivitas
bisnis
Perseroan
untuk
meningkatkan kemampuan penjualan gas maupun pemanfaatan peluang usaha lainnya, selain usaha transmisi dan distribusi dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan. Dalam melakukan pengembangan usaha, Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip prinsip berikut: i. Visi dan misi Perseroan. ii. Potensi usaha dengan hasil optimal dan risiko yang dapat diterima. iii. Peningkatan daya saing Perseroan di masa yang akan datang. d. Standar Akuntansi Dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan, PGN senantiasa mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kebijakan Perseroan menjamin bahwa transaksi yang dicatat dan dilaporkan adalah transaksi yang sesungguhnya terjadi. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Perseroan 62
senantiasa mengungkapkan informasi yang benar dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Perseroan akan menyampaikan laporan keuangan kepada Pemegang Saham, Regulator, serta para Stakeholders lainnya secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Manajemen Risiko PGN menyadari bahwa bisnis tidak lepas dari berbagai risiko. Untuk itu penanganan risiko menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas PGN. PGN menetapkan unit Manajemen Risiko sebagai satuan kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan manajemen risiko. Dalam pengelolaan manajemen risiko, PGN menetapkan tujuh tahap, yang meliputi: 1) Menetapkan tujuan dan parameter dasar dalam menetapkan risiko yang harus dikelola. 2) Mengidentifikasi semua aspek risiko baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Perseroan. 3) Menganalisa tingkat risiko dan kemungkinan terjadinya. 4) Mengevaluasi risiko guna membandingkan tingkatan risiko yang mungkin terjadi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 5) Memilih langkah-langkah penanganan risiko dan implementasi yang akan diambil. 6) Mengkomunikasikan penanganan risiko kepada seluruh unit/satuan kerja serta memberikan bantuan konsultasi untuk penanganan risiko.
63
7) Memantau efektivitas penanganan risiko serta melakukan perbaikan yang diperlukan. f. Manajemen Mutu PGN menyadari bahwa pengembangan Manajemen Mutu yang dijalankan sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan, sangat diperlukan guna memastikan efektivitas Sistem Manajemen Mutu. Penerapan Sistem Manajemen Mutu akan senantiasa dikembangkan dan dikendalikan melalui audit proses kerja serta evaluasi terhadap pencapaian Sasaran Mutu pada setiap Satuan/Unit Kerja. g. Sistem Pemasaran Terbukanya pasar bisnis gas bumi akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat di dalam bisnis transmisi, distribusi, dan niaga gas bumi. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan yang terkait dengan sistem pemasaran (kehandalan pasok, harga, pelayanan pelanggan, dan promosi) harus dapat meningkatkan nilai dan daya saing Perseroan serta dapat dipertanggung jawabkan. Perseroan akan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan (regulator) guna memperbaiki sistem pasar terbuka. h. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa PGN menyadari pentingnya sistem pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien, serta mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terpenuhi, Perseroan senantiasa memenuhi prinsip-prinsip:
64
1) Melakukan proses pengadaan secara terbuka, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan pemasok yang memiliki kinerja baik. 2) Membuat perjanjian (kontrak) kerja tertulis dengan pemasok, yang menjabarkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. 3) Memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang diperjanjikan. i. Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lindung Lingkungan (K3LL) Perseroan senantiasa memastikan bahwa seluruh jaringan pipa dan perlengkapannya, serta fasilitas penunjang lainnya memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lindung lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Perseroan senantiasa: 1)
Mengusahakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman.
2)
Menerapkan standar operasi dan pemeliharaan secara konsisten.
3)
Menerapkan standard operasi dan pemeliharaan secara konsisten dan menyediakan
peralatan
yang
memadai
tentang
kesehatan,
keselamatan, keamanan dan lindung lingkungan. j. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi PGN menetapkan kebijakan pengelolaan informasi untuk menjamin pengungkapan informasi, dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan informasi dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi informasi dan hanya boleh dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. Perseroan mengungkap informasi penting dalam Laporan 65
Keuangan dan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham dan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, jelas, akurat dan objektif. III.7.3.5. Etika Usaha a. Etika Pekerja Pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai tujuan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan mendorong setiap pekerja untuk selalu melaksanakan pekerjaan dengan penuh disiplin, jujur, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab sesuai dengan Budaya Perusahaan. Penerapan budaya perusahaan sebagai sistem nilai yang dianut oleh Insan PGN dilandasi oleh 5 (lima) asas ”ProCISE”, yaitu: Professional, Continuos Improvement, Integrity, Safety, dan Excellent Service. b. Aktivitas Politik PGN memberi kesempatan kepada setiap pekerja untuk menyalurkan aspirasi politiknya, namun apabila pekerja memutuskan untuk berpartisipasi dalam politik praktis maka harus mematuhi peraturan yang berlaku. Perseroan tidak akan memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Benturan Kepentingan Insan PGN harus menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan. Untuk itu Perseroan mewajibkan Insan PGN untuk senantiasa melakukan yang terbaik pada saat melakukan transaksi dengan pelanggan, 66
pemasok, dan mitra usaha. Perseroan membuat kebijakan yang jelas mengenai benturan kepentingan dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja. d. Pemberian dan Penerimaan Hadiah Perseroan menetapkan kebijakan yang melarang Insan PGN menerima hadiah dari pihak manapun apabila nilai hadiah tersebut melampaui batas yang ditetapkan Perseroan, dimana hadiah tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen dan pekerja. Perseroan melarang pemberian
hadiah
baik
langsung
maupun
tidak
langsung
kepada
penyelenggara negara, mitra bisnis, dan pihak lain yang berhubungan dengan PGN.
Pemberian
tersebut
dapat
digunakan
untuk
mempengaruhi
pengambilan keputusan pihak lain tersebut. Pemberian hadiah untuk kegiatan
promosi
serta
pemberian
sumbangan
dalam
kegiatan
sosial/keagamaan dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Perseroan. e. Informasi Orang Dalam PGN menyadari bahwa segala bentuk informasi yang sensitif bagi pengambilan keputusan oleh investor seperti rencana pengambilalihan /penggabungan usaha, pembelian saham atau informasi lainnya hanya boleh diungkapkan setelah adanya pernyataan resmi dari Perseroan. Perseroan melarang Insan PGN melakukan penyalahgunaan informasi termasuk informasi orang dalam (insider trading).
67
III.8.
Implementasi Good Corporate Governance
III.8.1. Pengembangan Sistem Manajemen Untuk mewujudkan cita-cita menjadi Perusahaan berkelas internasional, Perseroan memandang perlu adanya sebuah sistem yang dapat dijadikan acuan dalam bisnis yang sejalan dengan visi dan misi. Pada tahun 1999, Perseroan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000. Persyaratan ISO 9001:2000 digunakan sebagai dasar pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM), diantaranya dengan meningkatkan tertib prosedur, tertib dokumentasi, dan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan pekerjaan berbasis mutu serta perubahan budaya kerja kearah yang lebih efisien. Pelaksanaan SMM saat ini dirasa begitu penting dan sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi Perseroan. Hal tersebut terlihat dari mulai disusunnya prosedur-prosedur operasional baru dan terus dilakukannya penyempurnaan untuk prosedur-prosedur yang sudah ada. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan akan selalu sejalan dengan visi dan misi Perseroan. Kegiatan terkait dengan SMM di Perseroan tidak hanya sebatas pembuatan ataupun pelaksanaan prosedur operasi. Perseroan juga memandang perlu untuk memelihara pelaksanaan SMM agar sistem dapat dilaksanakan secara menyeluruh, seperti yang disyaratkan pada ISO 9001:2000. Untuk kepentingan tersebut, Perseroan secara khusus telah membentuk bidang yang bertanggung jawab untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan SMM. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SMM dilaksanakan sampai tingkat unit dengan membentuk Tim SMM yang bertanggungjawab atas terpeliharanya SMM di lingkungannya.
68
III.8.2. Pelayanan Pelanggan Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan, Perseroan telah mengembangkan Pusat Pengaduan Konsumen (Customer Call Center) melalui nomor 600645 yang menerima berbagai pengaduan baik dari masyarakat maupun pelanggan. Setiap pengaduan yang masuk akan diteruskan ke bagian yang berwenang untuk penanganannya. Penanganan keluhan ini memiliki masa tanggap (response time) maksimum 24 jam sejak diterima dan dicatat dalam lembar PTKP (Permintaan Tindakan, Koreksi dan Pencegahan). III.8.3.
Pengelolaan Lingkungan Usaha pengelolaan lingkungan oleh Perseroan merupakan kewajiban dan
pemenuhan terhadap perundang-undangan negara yang menyangkut lingkungan hidup. Setiap rencana proyek yang akan dibangun harus selalu dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang sesuai, contohnya adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk setiap rencana proyek pipanisasi transmisi gas bumi serta dokumen Usaha Pengeiolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana proyek distribusi. III.8.4.
Tatacara Pengadaan Perseroan telah menerapkan sistem dan tata cara pengadaan barang/jasa
untuk dapat dilakukannya pengelolaan belanja secara efisien, efektif dan akuntabel. Kebijakan dalam pengadaan barang/jasa telah dirumuskan untuk dapat mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil, mendorong persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan, serta berkembangnya kompetensi dan daya saing 69
usaha nasional melalui pemanfaatan produk dalam negeri. Pada prinsipnya pengadaan barang/jasa di Perseroan dilakukan melalui mekanisme lelang, dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus kualifikasi serta dilakukan negosiasi teknis dan biaya untuk diperoleh harga yang wajar namun secara teknis dan prosedur dapat dipertanggungjawabkan. III.8.5.
Pengembangan Teknologi Informasi Teknologi sistem informasi yang telah dikembangkan meliputi dukungan
untuk pengolahan data, informasi pelanggan, informasi manajemen pelaporan, pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Keberadaan teknoiogi informasi ini didukung oleh organisasi dan personil sumber daya manusia yang profesional dan tanggap. Semua perangkat dan aplikasi disesuaikan dengan Standard Operating Prosedure (SOP) yang sudah diaudit dengan standar internasional. Beberapa teknologi informasi yang sudah dan akan dikembangkan diantaranya: •
Gas Online Payment, atau sistem pembayaran tagihan gas secara online bekerjasama dengan Bank Mandiri.
•
Integrated Billing System (Pengernbangan Billing Terintegrasi).
•
Pengembangan
aplikasi
penunjang
seperti:
HRMS
(Human
Resources
Management System), Account Payable Payroll, General Ledger. •
Website Perseroan terpadu www.pgn.co.id, berikut portal Perseroan yang berprinsip office automation.
•
Business Intelligence, aplikasi yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis menjadi lebih baik.
•
Menjaga kehandalan koneksi Internet dan jaringan antar cabang. 70
•
Menerapkan IT Governance COBIT 4.1.
•
Pelayanan pelanggan prima atau disebut juga Gas Contact Center dengan nomor telepon bebas pulsa 0800 1 500 645 dan 021 5333000,
•
Mendukung HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dengan menerapkan perangkat lunak berlisensi.
III.8.6.
Media Penyebaran Informasi Prinsip
transparansi
menghendaki
Perseroan
untuk
mengungkapkan
informasi yang memadai secara tepat waktu yang berkaitan dengan aspek kinerja Perseroan. Pengungkapan tersebut penting agar memungkinkan para stakeholder dapat memonitor secara efektif tindakan-tindakan manajemen dan memantau kinerja Perseroan. Penerapan prinsip ini meliputi beberapa apek seperti: •
Laporan Keuangan harus mengungkapkan semua informasi keuangan yang material, prinsip dan kebijakan akuntasi yang digunakan serta audit harus dilakukan oleh auditor yang independen.
•
Penyampaian informasi material lainnya kepada publik sesuai prosedur keterbukaan informasi yang harus dilakukan secara tepat waktu.
•
Adanya akses/kemudahan untuk memperoleh informasi kepada khalayak umum, antara lain, melalui Website, Press Release, Mailling list, Presentasi, Conference Call, Analyst Meeting, Site Visit, BUMN online, Buletin, Brosur, company Profile, Promosi di sejumlah media massa.
71
III.8.7.
Etika Perusahaan Insan Perseroan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan korupsi atau
melakukan perbuatan yang mendorong terjadinya korupsi. Perseroan juga mendorong agar Insan Perseroan menyampaikan laporan jika mengetahui adanya tindakan korupsi atau adanya tindakan yang berpotensi pada terjadinya korupsi. Perseroan melindungi identitas Insan Perseroan yang melaporkan adanya tindakan atau potensi terjadinya Korupsi. Perseroan melarang Insan Perseroan untuk memberi atau menerima suap. Perseroan hanya akan memberikan sumbangan atau donasi dan sejenisnya selama hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. a. Benturan Kepentingan Perseroan berprinsip bahwa benturan kepentingan harus dihindari karena berpotensi untuk merugikan kepentingan perusahaan dan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat. Perseroan telah merumuskan kebijakan yang menjelaskan tentang defnisi benturan kepentingan serta memberikan panduan penyelesaian apabila Insan Perseroan berada dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. b. Keterbukaan Informasi Perseroan berusaha untuk mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder. Pengungkapan informasi kepada stakeholder dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, kepentingan stakeholder dan peraturan perundang-undangan. 72
c. Budaya Perusahaan Budaya perusahaan merupakan nilai dan falsafah yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh insan perseroan sebagai landasan dan acuan bagi perseroan
untuk
mencapai
tujuan.
Perseroan
mendefinisikan
budaya
perusahaannya dalam lima asas yang disingkat ProCISE. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan berhasil dilaksanakan apabila disokong oleh budaya perusahaan yang kuat. Oleh karena itu, Perseroan mengembangkan budaya perusahaan yang berlandaskan pada asas ProCISE, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
Professionalism: Senantiasa memberikan hasil terbaik dengan meningkatkan kompetensi di bidangnya dan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
•
Continuous Improvement: Berkompeten untuk melakukan penyempurnaan terus menerus.
Integrity: Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan berlandasakan standar etika yang luhur.
Safety: Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.
73
Excellent Service: Mengutamakan kepuasan baik pelanggan internal maupun eksternal dengan memberikan pelayanan terbaik.
III.8.8. Pedoman Perilaku Berdasarkan nilai-nilai budaya perusahaan serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah menyusun pedoman perilaku (code of conduct) Insan Perseroan dalam bentuk “Kode Etika Pekerja”. Kode Etika Pekerja secara garis besar berisi tentang pedoman perilaku Insan Perseroan dalam aktivitas kerja sehari-hari dan tata cara berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Kode Etika Pekerja juga memberikan petunjuk praktis yang mengatur tentang benturan kepentingan, korupsi, suap, gratifikasi dan pengelolaan informasi.
III.9. Budaya Perusahaan PGN Ketahanan suatu perusahaan untuk terus maju dan berkembang tergantung pada sejumlah faktor, salah satunya adalah keselarasan tindakan, perilaku dari segenap insan organisasi dalam merespon terhadap suatu keadaan. Ini hanya dimungkinkan bila segenap jajaran insan organisasi memiliki pemahaman yang sama atas prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar yang berlaku dalam organisasi. Budaya perusahaan merupakan kombinasi dari nilai-nilai (values) dan keyakinan (beliefs) yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis dan organisasi, yang menjadi pegangan bagi setiap insan dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. 74
Dipahami dan dijalankannya ProCISE, setiap insan PGN diharapkan akan memiliki pola pandang, tindakan dan perilaku yang sama dalam menghadapi berbagai situasi. Melalui pengalaman ke 10 perilaku utama yang mencerminkan 5 Nilai-Nilai Budaya PGN secara disiplin dan konsisten, maka setiap insan PGN telah mengambil bagian penting dalam membangun Budaya Perusahaan. Ke 5 Nilai Budaya telah dijabarkan kedalam 10 Perilaku Utama Insan PGN, yaitu perilaku-perilaku nyata yang perlu dijalankan secara konsisten dalam keseharian seluruh jajaran insan PGN. Tabel III.2 Nilai Budaya dan Perilaku Utama PGN Nilai Budaya
Perilaku Utama
Professionalism
1. Kompetensi di Bidangnya
(Profesionalisme)
2. Bertanggung Jawab
Continuous Improvement
3. Kreatif dan Inovatif
(Penyempurnaan Terus Menerus)
4. Adaptif terhadap Perubahan
Integrity
5. Jujur, Terbuka dan Berpikir Positif
(Integritas)
6. Disiplin dan Konsisten
Safety
7. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Keselamatan Kerja)
8. Peduli Lingkungan Sosial dan Alam Excellent Service (Pelayanan Prima)
9. Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Internal dan eksternal 10. Proaktif dan Cepat Tanggap
75
III.9.1. Professionalism (Profesionalisme) Makna Nilai Profesionalisme : “Senantiasa memberikan hasil terbaik dengan meningkatkan kompetensi di bidangnya dan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil”. Kinerja terbaik hanya mungkin dicapai bila kita memiliki kompetensi yang menunjang yang terus kita tumbuh kembangkan dari waktu ke waktu. Kompetensi dalam hal ini mencakup sikap yang professional dalam menjalankan bisnis dan organisasi, ketrampilan-ketrampilan khusus yang perlu kita miliki agar kita dapat menjalankan peran dan tanggung jawab kita secara efektif, pengetahuan terkini baik yang terkait dengan pekerjaan maupun perkembangan yang berlangsung di industri, serta wawasan bisnis agar kita mampu melihat permasalahan dalam konteks yang lebih luas. Insan PGN harus selalu dapat menunjukkan komitmen untuk bekerja tuntas dengan hasil terbaik. Bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil, mengambil keputusan dengan cepat sesuai dengan lingkup wewenang yang dimiliki, mampu mendayagunakan segala sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. 1. Kompeten di Bidangnya •
Selalu memberikan hasil kerja terbaik dengan didukung kompetensi yang memadai.
•
Senantiasa meningkatkan kompetensi diri sesuai tuntutan pekerjaan.
•
Berani menyampaikan gagasan/pandangan konstruktif sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki.
76
2. Bertanggung Jawab •
Selalu bekerja tuntas serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil.
•
Berani mengambil keputusan sesuai tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.
•
Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.
III.9.2. Continuous Improvement (Penyempurnaan Terus Menerus) Makna Nilai Penyempurnaan Terus Menerus: “Berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan terus menerus” Untuk dapat terus meningkatkan kinerja, tetap menguasai pasar domestik, dan menjadi perusahaan berkelas dunia, tidak boleh cepat puas diri. Sebagi insan PGN, harus terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan disegala bidang dari waktu ke waktu. harus terus mengupayakan peningkatan standar kualitas yang optimal melalui berbagai langkah perbaikan yang terencana dengan matang dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Hanya melalui upaya-upaya ini setiap proses bisnis dan fungsi organisasi dapat berjalan lebih efektif, efesien dan optimal memenuhi kaidah-kaidah standar perusahaan kelas dunia. Setiap tindakan insan PGN dalam mencari solusi dan menghasilkan terobosanterobosan baru dalam penyempurnaan proses kerja dan peningkatan efektivitas organisasi akan sangat dihargai. Insan PGN diharapkan dapat selalu menunjukkan sikap positif dan terbuka terhadap perubahan yang akan membawa PGN menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kemampuan untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
77
disekeliling kita akan mendukung kemampuan organisasi untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetap unggul dalam persaingan yang semakin ketat. 3. Kreatif dan Inovatif •
Mampu mengantisipasi adanya peluang dan perubahan lingkungan usaha.
•
Mampu mengidentifikasi dan mengembangkan peluang penyempurnaan guna mengoptimalkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien.
•
Senantiasa berupaya mencari terobosan-terobosan baru yang bernilai tambah.
4. Adaptif terhadap perubahan •
Mampu melihat manfaat perubahan, baik bagi diri sendiri, unit kerja dan perusahaan.
•
Berkomitmen untuk beradaptasi terhadap perubahan
•
Berinisiatif untuk melaksanakan perubahan yang memiliki nilai tambah.
III.9.3. Integrity (Integritas) Makna Nilai Integritas: “Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan berlandaskan standar etika yang luhur” Agar selalu dapat dipercaya oleh segenap stakeholder, salah satu nilai yang perlu dijaga, dipegang teguh dalam bertindak, mengambil keputusan dan menjalankan perilaku keseharian kita adalah integritas. Dalam
setiap
kesempatan,
insan
PGN
harus
mampu
menunjukkan
komitmennya, keselarasannya antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan sesuai dengan norma dan standar etika yang berlaku. 78
Jujur, berpikir positif dan terbuka terhadap masukan/kritik merupakan perilaku-perilaku keseharian yang perlu ditumbuh kembangkan. Insan PGN yang berintegritas mampu menunjukkan disiplin diri yang tinggi, taat terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, teguh dalam menjalankan prinsip-prinsip organisasi. Kepentingan perusahaan selalu terjaga. 5. Jujur, Terbuka dan berpikir positif •
Selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kondisi yang sebenernya (sesungguhnya)
•
Selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan tidak melakukan halhal yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
•
Selalu terbuka terhadap masukan, pendapat dan kritik.
•
Selalu berpikir positif dan konstruktif.
6. Disiplin dan Konsisten •
Selalu mematuhi kebijakan, sistem, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku.
•
Teguh dalam memegang prinsip sesuai dengan kaidah norma yang berlaku
•
Selalu melaksanakan komitmen yang sudah disepakati.
III.9.4. Safety (Keselamatan Kerja) Makna Nilai Keselamatan Kerja: “Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya”. Kehidupan manusia sangat bernilai sehingga patut disyukuri dan diutamakan. Oleh karenanya setiap insan PGN ikut bertanggung jawab dalam menjaga dan 79
memelihara lingkungan sekitar, termasuk lingkungan tempat kita bekerja. Apapun yang dilakukan, harus selalu peka, peduli, memastikan kelangsungan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat. Zero accident (nihil kecelakaan kerja) merupakan hal terpenting bagi perusahaan. Kesadaran, kepedulian setiap insan PGN untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, memastikan bahwa setiap perangkat perusahaan memenuhi kaidahkaidah keselamatan kerja menjadi tanggung jawab kita bersama. Kepatuhan kita untuk menjalankan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja bukan merupakan suatu pilihan namun marupakan bagian dari tanggung jawab kita. Insan PGN juga adalah insan yang peduli terhadap situasi dan kondisi perubahan lingkungan. Kita perlu menunjukkan dalam tindakan nyata, perilaku-perilaku dalam menjaga kelestarian alam, perbaikan lingkungan disekitar wilayah operasi dan memastikan bahwa lingkungan sekitar tempat kita bekerja bersih, rapih, nyaman dan aman. 7. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja •
Selalu mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
•
Senantiasa memelihara seluruh sumber daya perusahaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja.
•
Mengambil tindakan preventif untuk memastikan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja
•
Senantiasa menciptakan kenyamanan lingkungan kerja
80
8. Peduli Lingkungan Sosial dan Alam •
Peka dan peduli terhadap situasi dan kondisi perubahan lingkungan
•
Selalu berperan aktif dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan alam dan lingkungan social di sekitar wilayah operasi
III.9.5. Excellent Service (Pelayanan Prima) Makna Nilai Pelayanan Prima: “Mengutamakan Kepuasan Pelanggan internal maupun eksternal dengan memberikan pelayanan terbaik” Salah satu keunggulan bersaing dalam persaingan yang semakin ketat adalah aspek kepuasan pelanggan, yaitu kepuasan terhadap pelayanan yang diterima, yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan dan standar kualitas yang berlaku di industri, baik domestik maupun internasional. Setiap insan PGN harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dari waktu ke waktu. Pelanggan dalam hal ini tidak terbatas pada pelanggan eksternal tetapi juga pelanggan internal, yaitu: atasan, rekan kerja dan unit kerja lain. Kepuasan pelanggan internal akan menunjang tercapainya kepuasan pelanggan eksternal. Setiap insan PGN harus selalu memberikan pelayanan terbaik, yang maksimal kepada pelanggan. Harus melayani pelanggan secara tulus, ramah dan santun, cepat tanggap dalam merespon, proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik. 9. Mengutamakan Kepuasan Pelanggan •
Memahami betul kebutuhan dan harapan pelanggan
•
Selalu melayani dengan tulus, ramah dan santun 81
•
Selalu memberikan pelayanan terbaik bahkan melampaui harapan pelanggan
10. Proaktif dan Cepat Tanggap •
Selalu proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan
•
Selalu cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
82
