BAB III OBYEK PENELITIAN
3.1 Sejarah Organisasi 3.1.1 Profil Badan POM Badan POM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keppres No. 103 tahun 2002. Ditahun 2002, 16 laboratorium dari 26 laboratorium pengujian Balai POM telah terakreditasi ISO 17025:2005 oleh Komisi Akreditasi Nasional (KAN) Badan Standarisasi Nasional (BSN). Di tahun 2003 Badan POM mendapat penghargaan Indonesia Information Communication Technology (ICT) Award 2002 sebagai juara III atas pengelolaan situs kategori Lembaga Non Departemen. Pada tahun 2004, Badan POM mengoperasionalisasikan 12 pos POM untuk perpanjangan tangan Balai Besar atau Balai POM di daerah tertentu termasuk wilayah administratif propinsi baru, bandar udara, pelabuhan dan daerah perbatasan. Di tahun 2005, Badan POM meluncurkan Pusat Informasi Obat Nasional (PIONas) yang berfungsi sebagai penapis informasi produk terapetik atau obat. Badan POM menyelenggarakan Sidang Asean Consultative Committee for Standard and Quality Pharmaceutical Product Working Group (ACCSQ PPWG) ke-12 di tahun 2006, ACCSQ merupakan upaya harmonisasi peraturan untuk menghilangkan hambatan teknis perdagangan antar negara ASEAN. 33
34
Indonesia ditunjuk sebagai “lead country” untuk Pharmaceutical Quality dan Product Information. Di tahun 2007 Badan POM dan beberapa stakeholders terkait melakukan tahap uji coba awal Indonesia National Single Window (INSW). Kemudian di tahun 2008 sebagai usaha memberantas obat palsu, Badan POM bekerjasama dengan sekretariat ASEAN, WHO dan Interpol, dengan mengadakan 1st Asean-China Conference on Combating Counterfelt Medical Products di Jakarta pada tanggal 13-15 November 2007. Di tahun 2008 diadakan pertemuan bilateral Indonesia dengan United States Trade Representative melalui Digital Video Conference/DVC pada tanggal 10 Desember 2008 membahas mengenai WG on Trade in Agricultural and Industrial Goods. Pada tahun 2009 mengadakan peresmian pusat layanan publik satu atap Badan POM, peluncuran program laboratorium keliling dan Badan POM mengembangkan e-BPOM yang terkoneksi dengan INSW. Di tahun 2010 Badan POM mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas kinerja tahun 2010, BPOM terhubung dengan portal INSW pada tahap implementasi nasional, Unit penilaian kemanan pangan Badan POM mendapatkan peringkat ke-6 dari 353 unit pelayanan publik tingkat pusat dan daerah pada survey yang dilakukan KPK terkait integritas pelayanan publik, kemudian mendapatkan penghargaan Madya Citra Pelayanan Prima dan Kemenpan untuk pelayanan publik. Lalu di tahun 2011 Badan POM meresmikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada 26 Januari 2011 serta menerapkan Quality Management System (QMS) di Badan POM dan 20 Balai Besar atau Balai POM seluruh Indonesia pada Oktober 2011. Dalam
melindungi
kesehatan
masyarakat
tentunya
banyak
akan
memberikan dampak positif terhadap penilaian atau memperoleh citra yang baik dari masyarakat itu sendiri, dan dalam mengembangkan citra bukanlah suatu hal
35
yang mudah, karena setiap perusahaan atau/pun lembaga organisasi/pun pasti bisa saja mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat, krisis yang dimaksud disini dapat saja berarti sesuatu yang membahayakan image atau citra perusahaan maupun lembaga, reputasi dan hal yang terkait dengan perusahaan atau/pun lembaga tersebut, semakin besar krisis yang dihadapi maka dapat saja memberikan dampak yang semakin buruk terhadap perusahaan maupun lembaga. Badan Pengawasan obat dan makanan mencakup aspek yang sangat luas. Dimulai dari penyusunan standar produk dan sarana, penilaian produk yang didaftarkan, pemeriksaan dan pengambilan contoh di lapangan, pengujian produk yang telah dipasarkan, sampai pada penegakan hukum bagi penyimpangan terhadap standar/ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis, terus menerus, bertahap dan komprehensif terhadap aktivitas produksi dan distribusi obat dan makanan dengan tujuan akhir semua obat dan makanan memenuhi syarat keamanan, manfaat serta mutu yang telah ditetapkan. Semakin luas dan kompleksnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Badan POM, ekspektasi publik kepada Badan POM untuk mendapatkan perlindungan yang efektif juga terus meningkat, sementara secara organisasi (kelembagaan, sistem, struktur, perilaku/budaya kerja), Badan POM masih sangat terbatas. Keterbatasan organisasi ini telah mendorong Badan POM untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan seluruh program yang ada, termasuk mengubah mind set sumber daya manusia dari birokratis menjadi lebih profesional.
36
Untuk itu, diperlukan reformasi sistem kerja, yang dapat meningkatkan kapasitas kerja Badan POM, selain itu diperlukan sumberdaya yang memadai, disamping terus melakukan perubahan pola pikir (mindset), penataan SDM maupun penataan tatalaksana kerja di Badan POM. Sampai saat ini, secara struktur, semua fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Badan POM, meskipun dalam hal tertentu mengalami kendala. Perubahan struktur organisasi belum menjadi sesuatu yang krusial. Namun untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsinya. Diharapkan dengan revitalisasi peran dan fungsi, akan dihasilkan pencapaian kinerja pengawasan obat dan makanan yang lebih selaras dengan tuntutan peran maupun tantangan sebagaimana disebutkan di atas. Dalam rangka perbaikan tatalaksana pada awal tahun 2012 direncanakan akan dilakukan sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Quality Management System (QMS) Badan POM. Dengan demikian, Badan POM merupakan satu sistem yang tidak terpecah dan integral, bahkan sampai dengan pengawasan di tingkat daerah. Sekaitan dengan hal ini, sampai saat ini masih terus dilakukan konsolidasi serta sinkronisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK).
37
Gambar 3.1 Logo Badan POM Sumber: Badan POM RI
Gambar 3.2 Pengertian Logo Badan POM
38
Identitas Badan POM RI Berikut ini penulis informasikan terkait lokasi dan data Badan POM RI: Alamat
: Jl. Percetakan Negara No. 23. Jakarta, 10560
Telepon
: (021)-424523, (021)-4244755, (021)-4245459
Fax
: (021)-4245523
Email
:
[email protected]
Homepage
: http://www.pom.go.id
Pengaturan di bidangfarmasi dimulai sejak didirikannya Dv.G ( De Dients van De Valks Gezonheid ) yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jendral Farmasi hingga tahun 1976 dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan farmasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut , Direktorat Jendral Farmasi dibantu oleh: 1. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan penelitian di bidang ke farmasian. 2. Pabrik farmasi Departemen Kesehatan 3. Depot farmasi pusat 4. Sekolah Menengah Farmasi Departemen Kesehatan. Pada tahun 1975 pemerintah mengubah Direktorat Jendral Farmasi menjadi Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan dengan tugas pokok melaksanakan
tugas
pokok
melaksanakan
pengaturan
dan
pengawasan
39
obat,makanan,kosmetika dan alat kesehatan,obat tradisional,narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh propinsi. Berdasarkan keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Kepres No 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen
(LPND)
yang
bertanggung
jawab
kepada
Presiden
dan
dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Pembentukan Badan POM ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan PengawasObat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KNPOM, tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan
Apartur Negara
Nomor : 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001.Setelah keputusan ini dikeluarkan Badan POM menjadi Badan yang ditujukan Indenpendensi nya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan ditengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3.1.2 Tujuan Badan POM : Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40
3.1.3 Visi dan Misi Badan POM : VISI : 1. Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredible dan Diakui Secara Internasional untuk Melindungi Masyarakat. MISI : 1. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market berstandar internasional 2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten 3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemengku kepentingan di berbagai lini 4. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan 5. Membangun organisasi pembelajar ( learning Organization ) 3.1.4 Fungsi Badan POM 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan 2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan 3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM 4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
41
3.1.5 Fungsi Pengaturan Regulasi Standarisasi 1. Standarisasi di bidang obat dan makanan yang berdasarkan pada cara produksi yang baik. 2. Evaluasi Produk sebelum diedarkan di pasar. 3. Pengawasan Pasca Edar di pasar termasuk sampling, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta penyidikan dan penegakan hukum. 4. Pre-audit dan pasca-audit periklanan dan kegiatan promosi. 5. Riset berkelanjutan terhadap pelaksanakaan kebijakan pengawasan obat dan makanan. 6. Layanan public terkait dengan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, dan peringatan publik. 3.1.6 Sasaran Strategi 1.
Pengawasan obat dan makanan yang terlaksana secara efektif dalam melindungi konsumen baik di dalam dan diluar negeri dengan sistem pengawasan terbaik di ASEAN.
2.
Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan unggul dalam melakukan SISPOM.
3.
Memiliki laboratorium pengawasan obat dan makanan berteknologi modern dengan jaringan kerja terintegrasi di seluruh Indonesia yang memiliki kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN.
4.
Penerapan sistem manajemen mutu dalam semua unit kerja.
42
3.1.7 Kebijakan Mutu QMS Badan Pengawas Obat dan Makanan "Badan POM RI Berkomitmen untuk melindungi Masyarakat dari Obat dan Makanan yang Berisiko Terhadap Kesehatan dan Secara Terus menerus Meningkatkan Pengawasan Serta Memberikan Pelayanan Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan " Badan POM menerapkan Quality Manajemen System ( Sistem Manajemen Mutu) dan telah memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2008 3.1.8 Reformasi Birokrasi Tujuan umum Reformasi Birokrasi menciptakan birokrasi pemerintah yang : 1.
Profesional
2.
Berintegritas
3.
Berkinerja tinggi
4.
Bersih dan bebas KKN
5.
Mampu melayani publik
6.
Netral
7.
Sejahtera
8.
Berdedikasi
9.
Memengang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara
Sesuai dengan prioritas pertama arah kebijakan pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM telah melakukan pelaksanaan reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan badan POM. Desember 2009
:
Badan POM menyerahkan Dokumen Usulan RB.
43
September 2011
:
Badan POM melakukan pengajuan kembali dokumen usulan RB dengan penyesuaian grand design RB yang mencakup delapan area perubahan.
Oktober 2011
:
Verifikasi lapangan pada setiap area perubahan oleh Tim Unit Pengelola Reformasi
Birokrasi
Nasional
(UPRBN) di unit pusat dan sampling verifikasi di Balai Besar POM Denpasar.
3.1.9 Kegiatan Perusahaan Kegiatan PR / HUMAS : 1.
Mendorong penguatan simbolisasi Kepala BPOM. a.
Media Visit ( kebeberapa media yang dianggap memiliki pembaca/audience yang signifikan)
b.
Media Gathering dengan Pemimpin Redaksi Media.
c.
Embedded Journalist & Manajemen ISSUE -> mendesain strategi untuk lebih menaikkan isu positif tentang BPOM dan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Badan POM.
2.
Menciptakan isu - isu positif dalam rangka menyeimbangkan antara berita-berita PENCEGAHAN dan PENINDAKAN. a. Menaikkan isu positif seputar keijasama riset ataupun pelatihan baik dalam level nasional maupun internasional yang menunjukkan akses global dan keseriusan BPOM. Tujuannya :
44
1.
Menciptakan citra “preventif”
2.
Menimbulkan kebanggaan terhadap (prestasi) BPOM.
b. Konsisten menyampaikan hasil evaluasi atau temuan BPOM dilapangan terutama ( summary kegiatan) diakhir tahun. c. Perbaikan content website sehingga dapat lebih sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dan juga user-oriented. 3.
Melaksanakan kegiatan (Event off-air) dalam bentuk project. a. Merupakan bagian dari edukasi kepada stakeholder, utamanya pihak sekolah. b. Membuat Workshop/Pelatihan kepada beberapa Kepala Sekolah sebagai Projec harus ditentukan : 1.
Segmen umur yang ingin dibidik.
2.
Wilayah percontohan.
c. Pelatihan ini berfokus pada : 1.
Materi saya berkaitan langsung dengan tugas/misi BPOM.
2.
Materi yang sifatnya aplikatif.
d. Aplikasi dari pelatihan ini kemudian dievaluasi oleh BPOM dan yang diangap berhasil akan diberi reward.
3.1.10 Humas Badan POM memiliki 3 Sub Bagian : a. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi : 1. Publisitas
45
Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang/jasa, yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsor. Publisitas dapat memberikan 2 macam manfaat kepada produsen yakni: a. Karena sering dipandang otentik dan obyektif maka mereka (konsumen) cenderung lebih mempercayai berita (publisitas) dari pada iklan. b. Publisitas dapat mencapai banyak pembeli potensial yang selalu berusaha menghindari salesman dan periklanan. Hal ini disebabkan karena pesan yang diterima konsumen adalah berupa informasi dan bukan bujukan untuk membeli. Tugas Pokok Bagian Publikasi dan Dokumentasi Badan POM : 1.
Melakukan analisis & evaluasi kegiatan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi tahun sebelumnya.
2.
Mengusulkan Indikator kinerja utama dan target pencapaian Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada tahun berikutnya baik tahunan maupun triwulan.
3.
Mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi untuk tahun berikutnya dalam rangka pencapaian target kinerja.
4.
Mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi kepada Bagian humas.
5.
Mengkoordinir, memonitor dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada tahun berjalan :
46
Seperti mengkoordinir penyusunan strategi kehumasan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi dalam peningkatan citra Badan POM di masyarakat/publik berdasarkan evaluasi pencapaian
targetnya,
Mengkoordinir
Memonitor
dan
melaksanakan kegiatan Publikasi dan Dokumentasi antara lain pelaksanaanworkshop public speaking, pelatihan kehumasan, penayangan artikel di media, iklan layanan masyarakat di TV dan radio , talkshow di TV dan radio, running teks dan adapun kegiatan seperti penerbitan buletin kehumasan yang memuat kinerja/kiprah Badan POMselama periode penerbitan. 6.
Melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi tahun berjalan baik triwulan maupun tahunan mengacu pada indikator kinerja utama dan target yang telah ditetapkan.
7.
Mengkoordinir dan melaksanakan pembuatan laporan Sub Bagian Pemberitaan guna untuk mengusulkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan jika perlu terkait target Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi yang belum tercapai dan
melaksanakan
penyuusunan
LAKIP
(Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LAPTAH (Laporan Tahunan) terkait pencapaian target Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
b.
Kepala Sub Bagian Pemberitaan. Tugas Pokok Sub Bagian Pemberitaan :
47
1.
Melakukan
analisis
&
evaluasi
kegiatan
Sub
Bagian
Pemberitaan. 2. Mengkoordinir penyusunan strategi kehumasan Sub Bagian Pemberitaan dalam peningkatan citra/image Badan POM dimasyarakat/publik berdasarkan evaluasi pencapaian target. 3. Mengkoordinir,
Memonitor
dan
melaksanakan
kegiatan
pemberitaan dalam rangka meningkatkan citra/image positif Badan POM melalui kegiatan monitoring berita di media cetak , elektronik dan media online, siaran pers, publik warning, opini publik, peliputan kegiatan dll. 4. Mengkoordinir,
Memonitor
dan
melaksanakan
peliputan
kegiatan Badan POM baik internal maupun lintas sektor, baik dipusat maupun daerah serta penayangan/pemuatan berita dan hasil liputan kegiatan Badan POM tersebut di website Badan POM. 5. Mengkoordinir , Memonitor dan melaksanakan analisis berita secara rutin setiap minggu maupun setiap kali ada pemberitaan yang bertendensi negatif yang bisa mengganggu citra positif Badan POM dan memberikan usulan kepada Kepala Bagian Humas terkait upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. 6. Mengkoordinir dan melaksanakan pembuatan laporan Sub Bagian
Pemberitaan
guna
untuk
mengusulkan
tindakan
perbaikan dan tindakan pencegahan jika perlu terkait target Sub Bagian Pemberitaan yang belum tercapai dan melaksanakan penyuusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
48
Pemerintah)
dan
LAPTAH
(Laporan
Tahunan)
terkait
pencapaian target Sub Bagian Pemberitaan.
c.
Kepala Sub Bagian Media Massa Tugas Pokok Bagian Media Massa : 1. Mengkoordinir penyusunan strategi kehumasan Sub Bagian dalam peningkatan cita/image Badan POM di masyarakat/publik berdasarkan evaluasi pencapaian target. 2. Mengkoordinir, memonitor dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan
dengan
cetak/elektronik/online
media antara
lain
massa
baik
penanganan
media kegiatan
wawancara dengan pimpinan Badan POM langsung maupun permintaan jawaban melalui e-mail, penanganan kegiatan konferensi pers, media visit, media gathering, doorstop dll, termasuk monitoring penayangan/pemuatannya. 3. Mengkoordinir dan melaksanakan pembuatan laporan Sub Bagian
Pemberitaan
guna
untuk
mengusulkan
tindakan
perbaikan dan tindakan pencegahan jika perlu terkait target Sub Bagian Media Massa yang belum tercapai dan melaksanakan penyuusunan LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) dan LAPTAH (Laporan Tahunan ) terkait pencapaian target Sub Bagian Media Massa.
49
Kepala Bagian Humas
Kasubbag Pemberitaan
Kasubbag Media Massa
Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi
Pengelola Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pengelola Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pengelola Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Gambar 3.3Struktur Organisasi Humas Badan POM
Badan POM dalam menjalankan tugasnya banyak tantangan, hambatan dan peluang eksternal yang dihadapinya,antara lain:
1. Harmonisasi ASEAN dan globalisasi menyebabkan pengawasan obat dan makanan semakin kompleks, peningkatan tantangan daya saing produk dalam negeri, potensi gangguan pasar produk obat dan makanan dalam negeri dan potensi penolakan produk ekspo rmeningkat. Dalam menghadapi tantangan harmonisasi dan globalisasi, Pemerintah telah membuat kebijakan yang pro growth. Hal ini berimplikasi, antara lain, pada meningkatnya permintaan masyarakat industry terhadap pelayanan registrasi (pre-market) dan sertifikasi berbagai produk obat dan makanan. Jumlah dokumen registrasi, meningkatdari 18.704 pada tahun 2008 menjadi 30.092 di tahun 2010. Pelayanan sertifikasi yang diantaranya meliputi pemberian Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan
50
Ekspor (SKE) yang meningkatdari 38.506 padatahun 2008 menjadi 81.407 pada tahun 2010. 2. Peredaran produk illegal dan atau palsu serta peningkatan kejahatan transnasional
seperti
narkotika,
psikotropika
dan precursor serta
bioterorisme. Dalam hal ini ekspektasi public akan perlindungan semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, meningkat pula permintaan masyarakat akan berbagai produk obat dan makanan. Ini merupakan economic opportunities, tidak saja bagi penyediaan komoditi yang memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, tapi juga produk-produk yang illegal dan atau palsu. Operasi pengamanan ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peredaran produk illegal ini, diperkirakanakan terus terjadi selama permintaan masyarakat yang tinggi akan komoditi itu, belum didukung oleh pengetahuan dan daya beli yang memadai. 3. Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang mengalami krisis ekonomi dan menambah risiko pada produk seperti penggunaan bahan berbahaya, penggunaan bahan kimia obat pada produk non-obat dan hygiene produksi tidak terjamin. 4. Perubahan tuntutan masyarakat dengan timbulnya penyakit-penyakit baru, kecenderungan kembali kealam, perubahan pola hidup modern.
Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM diwajibkan melaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Peraturan Presiden Nomer 81/2010 menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh kementrian dan lembaga telah mewujudkan komitmen melaksanakn proses Reformasi Birokrasi
51
secara bertahap untuk mewujudkan Visi RB 2025. Berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan RB periode 2010– 2014 telah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu:
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang berisi rancangan induk kebijakan reformasi birokrasi secara nasional untuk kurun waktu 2010-2025. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) berisi rancangan rinci program reformasi birokrasi berdasarkan dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014. 3. Sembilan (9) Peraturan Menteri PAN dan RB sebagai pedoman operasional penyusunan dan penerapan program RB di Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah daerah.
Visi RB
adalah
“Terwujudnya
Pemerintahan
Kelas
Dunia”,
yaitu
pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi secara operasional diuraikan pada Gambar 1.5 Pola Pikir Reformasi Birokrasi, yaitu dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi Badan POM. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana dan SDM serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di Badan POM akan mengubah
52
mind set dan cultural set birokrat Badan POM ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ketiga sasaran RB.
Proses, dan sasaran RB berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025.
Gambar 3.4 Pola Pikir Reformasi Birokrasi 3.2 Prosedur yang Berlaku Prosedur yang berlaku didalam Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah berfokus pada kegiatan peningkatan mutu serta layanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan: 3.2.1 Aksi Nasional PJAS Program pengamanan Pangan Jajan Anak Sekolah ( PJAS ) adalah program nasional yang dicanangkan melalui Gerakan
53
Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono pada tanggal 31 Januari 2011. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan presentase PJAS yang memenuhi syarat keamanan, mutu, dan gizi. Badan POM telah meluncurkan rencana aksi yang terintegrasi dan komprehensif. Rencana Aksi Nasional Gerakan Menuju PJAS yang Aman, Bermutu, dan Bergizi meliputi berbagai kegiatan seperti: 1. Kampanye komunikasi keamanan pangan. 2. Penyebaran informasi dan edukasi di lingkungan sekolah. 3. Peningkatan
pengetahuan
dan
keterampilan
dalam
pengolahan dan penyajian PJAS yang baik. 4. Peningkatan pengawasan keamanan mandiri oleh pihak sekolah. 5. Pemberdayaan masyarakat dan penerapan sanksi sosial. 3.2.2 Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ILEGAL Badan POM RI membentuk Satuan Tugas ( Satgas ) Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal yang ditetapkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 31 Januari 2011 dengan Kepala Badan POM RI sebagai Ketua Satgas. Satgas ini terdiri dari Badan POM, Direktorat Jenderal Kefarmasian & Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan,
54
Kepolisian Negara serta Kejaksaan Agung. Tugas utama unit kerja ini adalah memutuskan rantai pasokan dan permintaan obat dan makanan ilegal. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat melibatkan organisasi profesi, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat. Seperti yang kita ketahui Era Pasar Bebas berdampak pada menipisnya entry barriers yang semakin memudahkan arus keluar masuk produk antar negara. Selain meningkatkan peluang ekspor dalam negeri, hal ini telah meningkatkan resiko masuknya produk obat dan makanan ilegal dan palsu ke wilayah indonesia. Tidak hanya berakibat fatal pada kesehatan masuknya produk ilegal/palsu dapat menyebabkan menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap badan hukum dan pemerintah. Badan POM melakukan berbagai upaya dalam mencegah & melakukan penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif dan pro-justitia. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan keijasama dari semua pihak dan harus dibangun secara terintegrasi melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan partisipasi aktif dari masyarakat. 3.3.3 Program Laboratorium Keliling Dalam meningkatkan mutu pelayanan publik Badan POM mengembangkan Program Laboratorium Keliling. Melakukan fungsi pengawasan obat palsu, makanan dan kosmetik mengandung bahan berbahaya, produk tanpa ijin edar, dan produk kadaluarsa
55
sekaligus berfungsi sebagai pemberi layanan informasi masyarakat, Dalam Program Laboratorium Keliling mampu meningkatkan cakupan pengawasan Badan POM. Setiap unit mobil laboratorium keliling dilengkapi dengan fasilitas pengujian laboratorium terbatas yang dapat melakukan uji obat, makanan, serta kosmetik. Mobil ini juga dilengkapi bahan informasi publik seperti buku, selebaran, brosur, komik, dan presentasi multimedia. Awal diluncurkannya pada, 7 September 2009, program ini hanya memiliki 8 unit kendaraan. Tujuh diantaranya beroperasi dilima wilayah di DKI Jakarta dan 1 unit beroperasi di Serang. Setiap Balai Besar/Balai POM diseluruh wilayah Indonesia setidaknya harus memiliki 1 unit mobil laboratorium keliling. Dalam
kegiatannya
Program
Laboratorium
Keliling
dilaksanakan oleh tenaga penguji, pengawas, dan pemberi informasi dengan sasaran utama pengawasannya: 1. Jajanan anak di lingkungan sekolah terutama tingkat sekolah dasar. 2. Produk pangan di pasar tradisional. 3. Produk pangan tidak terdaftar. Program ini juga dimanfaatkan dalam mendukung tugas pengamanan makanan dalam kunjungan presiden, wakil presiden, serta tamu negara, sampling produk disarana pelayanan kesehatan, sarana produksi, distribusi dan retail serta membantu penanganan kasus keracunan.
56
Kepala Badan POM Sekretaris Utama
Biro Perencanaan dan Keuangan
Inspektorat
Biro Kerjasama Luar Negeri
Biro Hukum dan Humas
Biro Umum
Pusat Pengujian Obat dan MakananNasi onal
Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
Pusat Riset Obat dan Makanan
Deputi II : Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
Deputi I : Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA. Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi.
Direktorat Penilaian Obat Tradisional, SuplemenMakanandan Kosmetik.
Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan PerbekalanKesehatan Rumah Tangga.
Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
Direktorat Pengawasan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif.
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan ProdukKomplimen
Direktorat Obat Asli Indonesia
Pusat Informasi Obat dan Makanan
Deputi III : Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan BahanBerbahaya.
Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Unit Pelaksana Teknis / Balai Besar / Balai POM
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Badan POM
57
3.3 Metodologi Penelitian Pada penelitian ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif sebagai penelitiannya, adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2005), adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial (Herdiansyah, 2011:9) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Disini peneliti menggunakan studi penelitian Deskriptif yaitu penelitian data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dan data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, foto, catatan atau memo, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan permasalahan peneliti. Dalam buku Herdiansyah, (2011:131) adapun Instrumen-instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data antara lain : 1) Wawancara Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun beberapa wawancara semi-terstruktur yaitu : pertanyaan terbuka, kecepatan
58
wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata, tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. 2) Studi pustaka / Tinjauan Pustaka. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai masalah yang sedang di teliti dan menjelaskan teori yang dijadikan dasar atau landasan pemikiran peneliti. Adapun sumber-sumber peneliti gunakan adalah buku-buku yang menunjang topik penelitian. 3) Observasi. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan atau mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Kegiatan observasi yang saya lakukan disini adalah untuk pengambilan data yang ingin kita pahami dan pengetahuan dari sebuah gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 3.3.1 Narasumber 1.Narasumber Internal Narasumber internal terkait dengan penelitian ini adalah internal biro hukum dan humas yaitu kepala bagian humas dan kepala sub-bagian publikasi dan dokumentasi.
59
2.Narasumber Eksternal Narasumber eksternal terkait dengan penelitian ini adalah wanita, tentunya para Ibu yang ikut serta dalam acara Badan POM Sahabat Ibu yang tinggal atau berdomisili di Jakarta, yang berusia sekitar 30-45. Pada riset kali ini peneliti menggunakan teknik sampel purposif dalam melakukan wawancara yang dilakukan oleh 3 orang. Teknik sampel yang digunakan peneliti pada riset ini adalah teknik sampel purposive yang merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki, subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut dengan tujuan penelitian yang dilakukan, yang dimana pada teknik ini peneliti akan melakukan wawancara akan berdasarkan beberapa kategori yang sudah ditetapkan untuk tujuan peneliti. 3.3.2 Uji Keabsahan Data Untuk menguji keabsahan data maka peneliti memilih teknik analisis Triangulasi. Menurut Herdiansyah (2010:201-202) definisi triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Teknik triangulasi menurut Denzin dalam Herdiansyah terbagi atas empat macam: 1. Theory triangulation (triangulasi dalam hal teori) Yaitu penggunaan multiple teori (lebih dari satu teori utama) untuk menginterpretasi sejumlah data. Pada beberapa penelitian kualitatif, mungkin cukup hanya dengan menggunakan satu teori/grand theory ketika melakukan interpretasi data, namun terkadang kita memerlukan beberapa grand theory dalam hal menginterpretasi banyak data dengan pertimbangan jika hanya satu teori, analisis, dan interpretasi tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.
60
2. Methodological triangulation (triangulasi dalam hal metodologi) Yaitu penggunaan multimetode untuk mempelajari topik tunggal. Multimetode yang dimaksudkan misalnya menggabungkan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif yang sering disebut sebagai metode gabungan. 3. Data triangulation (triangulasi dalam hal data) Merupakan penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam topik tunggal. Metode pengumpulan data pada umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif adalah melalui wawancara, observasi, FGD, dokumentasi dan lain sebagainya. 4. Observer triangulation Yaitu penggunaan lebih dari satu orang observer dalam satu kasus tunggal dalam rangka mendapatkan kesepakatan intersubjektif antar-observer. Jadi triangulasi menurut Moleong (2010:332) berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi pernyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan: 1. Mengajukan berbagai variasi pertanyaan 2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data 3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.
61
3.3.3 Analisis Data Peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan huberman ada tiga jenis kegiatan dalam melakukan analisis data (Ardianto,2011:223), yaitu: a. Reduksi. Reduksi data adalah sebuah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara sehingga peneliti dapat menggambarkan kesimupulan akhir. Dalam penelitian ini, reduksi data sudah dilakukan sebelum menyajikan data observasi dan wawancara. Peneliti hanya memilih data yang berkaitan dengan topic yang dibahas. b. Model data (data display). Data display merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Untuk data wawancara, peneliti menggunakan bentuk naratif. c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan. Penarikan kesimpulan berarti memutuskan makna atas suatu hal, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proporsiproporsi. 3.4 Permasalahan Yang Ada Seperti apa yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya, rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah strategi apa yang digunakan HUMAS Badan POM dalam menjalankan Program “Badan POM Sahabat Ibu” , Bagaimana pelaksanaan program “Badan POM Sahabat Ibu” yang dilakukan oleh Badan POM. Tentu saja dalam melaksanakan suatu program ada kendala yang dihadapi.Peneliti melihat kendala yang dihadapi perusahaan dalam melakukan program acara tersebut lebih kearah karena Badan POM keterbatasan SDM yang ada, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaannya kita harus mencari waktu yang pas antara ibu-ibu, ibu ini juga mempunyai masa kerja yang padat juga, jadi untuk menyelaraskan jadwal ibu-ibu dengan jadwal narasumber itu yang agak memakan waktu. Karena Mobilitas dari pimpinan Badan
62
POM sendiri yang sangat tinggi. Mulai dari kepala Badan, Para Deputi, ekselon 1 dan 2 itu luar biasa tinggi mobilitasnya. 3.5 Alternatif Pemecahan Masalah Peneliti melihat bahwa pemecahan masalah tersebut diatas adalah permasalahan akan keterbatasan SDM dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada pada lingkungan internal perusahaan. Perlu dilakukan pembenahan kualitas SDM , pengrekrutan sumber daya manusia baru yang berkualitas, bertanggung jawab dan memiliki kemampuan fungsi management dalam memberikan kontribusi yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Badan POM.
