BAB III OBJEK PENELITIAN
III.1. Gambaran Umum Perusahaan III.1.1
Sejarah Singkat
Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran yang menyandang nama negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdirinya tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengemban tugas sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial. Dinamika kehidupan TVRI adalah dinamika perjuangan bangsa dalam proses belajar berdemokrasi. Pada tanggal 24 Agustus 1962 dalam era Demokrasi Terpimpin, TVRI berbentuk Yayasan yang didirikan untuk menyiarkan pembukaan Asian Games yang ke IV di Jakarta. Memasuki era Demokrasi Pancasila pada tahun 1974, TVRI telah berubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan dengan status sebagai Direktorat yang bertanggungjawab Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film. Dalam era Reformasi terbitlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2000 yang menetapkan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan di bawah pembinaan Departemen Keuangan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 TVRI berubah statusnya menjadi PT. TVRI (Persero) di bawah pembinaan Kantor Menteri Negara BUMN. 43
Selanjutnya, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
III.1.2
Pendirian
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia semula didirikan dalam bentuk Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 Tahun 1963 tanggal 20 Oktober 1963 dengan nama Yayasan Televisi Republik Indonesia. TVRI merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Televisi, Departemen Penerangan Republik Indonesia yang diatur dalam
surat
Keputusan
230/A/KEP/MENPEN/1984
Menteri tanggal
Penerangan 31
Republik
Desember
Indonesia
1984.
No.
Selanjutnya,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 36 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000, TVRI berubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (Perjan). Perubahan status badan hukum ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.451/KMK.01/2000 tanggal 27 Oktober 2000 mengenai Pembentukan Tim Pengalihan Status Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia. 44
Pada tanggal 17 April 2002 Televisi Republik Indonesia melakukan persiapan pengalihan status badan hukum dan terhitung sejak 15 April 2003 Perusahan Jawatan TVRI berubah Status badan hukumnya menjadi PT Televisi Republik Indonesia (Persero). PT. Televisi Republik Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 15 April 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta. Akta pendirian tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terhitung sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005 tepatnya tanggal 18 Maret 2005, PT Televisi Republik Indonesia (Persero) kembali berubah status badan hukumnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Selanjutnya disebut “LPP TVRI”. Modal dasar atau saham Pemerintah pada saat TVRI berbadan hukum Perseroan disebut Modal Saham Pemerintah yaitu Kekayaan Yang Dipisahkan, sedangkan sejak badan hukumnya menjadi LPP TVRI, Modal Dasar tersebut menjadi Kekayaan Yang Tidak Dipisahkan. Adapun kekayaan yang tidak dipisahkan pada LPP TVRI hingga terbitnya Laporan Keuangan tahunan tahun buku 2010 telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan terbitnya KMK nomor: 467/KMK.06/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan Kekayaan Awal Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Per Tanggal 18 Maret 2005. Kantor Pusat LPP TVRI berkedudukan di Jakarta dengan alamat jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta. Kantor Pusat berfungsi melakukan 45
pembinaan dan operasional, dengan struktur organisasi meliputi Direktorat Keuangan, Direktorat Umum, Direktorat Program dan Berita, Direktorat Teknik, Direktorat Pengembangan dan Usaha, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Satuan Pengawasan Intern (SPI). Saat ini LPP TVRI memiliki 27 stasiun penyiaran yang terdiri dari 11 (sebelas) stasiun penyiaran kelas A , 13 (tiga belas) stasiun penyiaran kelas B dan 3 (tiga) stasiun penyiaran kelas C. Kriteria
klasifikasi
“Kebijaksanaan
stasiun
Umum,
penyiaran
Kebijaksanaan
dalam
buku
Penyiaran,
cetak
biru
Kebijaksanaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Televisi Republik Indonesia (TVRI) tahun 2006 – 2011” yang ditetapkan Dewas LPP TVRI tanggal 15 Januari 2007 dengan Peraturan Dewas No. 01/PRTR/DEWAS-TVRI/2007, disebutkan bahwa klasifikasi TVRI Stasiun Daerah didasarkan kepada pertimbangan : 1.
Faktor lokasi (ibukota provinsi, dan atau perbatasan langsung dengan negara tetangga),
2.
luas jangkauan siaran,
3.
jumlah jam siaran,
4.
persentase mata acara yang diproduksi sendiri,
5.
aset yang dikelola,
6.
sumber daya manusia, dan
7.
faktor penentu lainnya dari masing-masing stasiun penyiaran.
46
III.1.3
Bidang Usaha
Maksud dan tujuan LPP TVRI sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) PP No. 13 tahun 2005 adalah “Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat “. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LPP TVRI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip televisi publik yang independen, netral, mandiri, guna meningkatkan dan
mengembangkan
meningkatkan
sikap
pengetahuan
mental
masyarakat
kecerdasan
masyarakat,
Indonesia, serta
lebih
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi baik untuk jaringan nasional, regional, lokal maupun internasional. 2. Menyelenggarakan usaha di bidang pertelevisian yang menghasilkan program siaran yang sehat dan bermutu tinggi sekaligus dapat memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang modern dan profesional. 3. Menyelenggarakan usaha-usaha yang menunjang usaha pokok TVRI.
III.1.4
Visi
Terwujudnya TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan bangsa. 47
III.1.5
Misi
• Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis. • Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama. • Memberdayakan
TVRI
menjadi
pusat
pembelajaran
bangsa
serta
menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan. • Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.
III.1.6
Nilai Dasar, Posisi TVRI, dan Muatan Siaran
III.1.6.1
Nilai Dasar TVRI
TVRI sebagai stasiun televisi milik negara mempunyai nilai dasar TVRI, yaitu : 1. Pengawal kepentingan publik. 2. Independen, tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. 3. Netral, tidak memihak kepada kepentingan salah satu yang berbeda pendapat. 4. Tidak komersil, tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. III.1.6.2
Posisi TVRI
TVRI sebagai rumah bangsa Indonesia. Rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengekspresikan dirinya dalam konteks wawasan nusantara dan
48
jati diri bangsa Indonesia. Rumah bangsa diartikan sebagai rumah yang beratapkan geostasioner Indonesia, berdindingkan batas-batas wilayah negara Indonesia, berlantaikan kebhinekaan dalam keikaan, serta bertiang negara kesatuan. III.6.3. Muatan TVRI TVRI mempunyai muatan siaran, yaitu: 1. Isi siaran TVRI berorientasi pada pendidikan, kebudayaan dan kebangsaan. 2. TVRI mendukung nilai-nilai publik, struktur sosial masyarakat demokratis, serta hak asasi manusia. 3. TVRI berperan sebagai kekuatan dalam mencitrakan keunggulan dan kekayaan Negara dan bangsa Indonesia. 4. TVRI berperan sebagai referensi bagi publik dalam antisipasi perubahan yang sangat cepat serta menjadi faktor perekat sosial dan integrasi individu, kelompok dan masyarakat.
III.1.7 III.1.7.1
Logo dan Makna Logo TVRI Logo TVRI Logo TVRI adalah sebagai berikut :
Gambar. 3.1 Logo TVRI 49
III.1.7.2
Makna Logo TVRI
Secara simbolis, bentuk logo ini menggambarkan “layanan publik yang informatif, komunikatif, elegan dan dinamis” dalam upaya mewujudkan visi dan misi TVRI sebagai TV publik yaitu media yang memiliki fungsi kontrol dan perekat sosial untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan berakhir pada huruf I dari huruf TVRI membentuk huruf “P” yang mengandung 5 (lima) makna layanan informasi dan komunikasi, yaitu : 1. P sebagai huruf awal dari kata PUBLIK yang berarti memberikan layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan jangkauan nasional dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. P sebagai huruf awal dari kata PERUBAHAN yang berarti membawa perubahan ke arah yang lebih sempurna. 3. P sebagai huruf awal dari kata PERINTIS yang berarti merupakan perintis atau cikal bakal pertelevisian Indonesia. 4. P sebagai huruf awal dari kata PEMERSATU yang berarti merupakan lembaga penyiaran publik yang mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebar di Nusantara yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau. 5. P sebagai huruf awal dari kata PILIHAN yang berarti menjadi pilihan alternatif tontonan masyarakat Indonesia dari berbagai segmen dan lapisan masyarakat. Bentuk elips dengan ekor yang runcing dan dinamis melambangkan komet yang bergerak cepat dan terarah serta bermakna gerakan perubahan yang cepat dan terencana menuju televisi publik yang lebih sempurna. Bentuk huruf TVRI memberi makna elegan dan dinamis, siap mengantisipasi perubahan dan 50
perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat. Warna biru mempunyai makna elegan, jernih, cerdas, arif, informatif dan komunikatif.
III.1.8
Struktur Organisasi LPP TVRI
DEWAN PENGAWAS
DIREKTUR UTAMA
DIREKTORAT PROGRAM DAN BERITA
DIREKTORAT KEUANGAN
DIREKTORAT TEKNIK
SATUAN PENGAWASAN INTERN
DIREKTORAT UMUM
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGN
Gambar. 3.2 Struktur Organisasi TVRI
51
III.1.8.1 Struktur Organisasi Direktorat Keuangan
Gambar. 3.3 Struktur Organisasi Direktorat Keuangan
III.1.9
Susunan Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Komposisi Personalia
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 77/M tahun 2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang pengangkatan Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2006-2011, maka susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: Ketua Dewan Pengawas
:
Drs. Hazairin Sitepu
Anggota
:
Prof. Dr. Musa Asy’arie
Anggota
:
Dra. Hj. Retno Intani ZA., M.Sc
Anggota
:
Drs. Abraham Isnan, M.MSi.
Anggota
:
Brigjen TNI (Purn) Drs. H Robik Mukav 52
Sedangkan susunan Dewan Direksi LPP TVRI berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor: 01/KEP/DEWAS-TVRI/2006, Nomor: 03/KEP/DEWASTVRI/2007, Nomor: 06/KEP/DEWAS-TVRI/2007, Nomor: 07/KEP/DEWASTVRI/2007, Nomor: 09/KEP/DEWAS-TVRI/2008, Nomor: 11/KEP/DEWASTVRI/2008, Nomor: 15/KEP/DEWAS-TVRI/2010, Nomor: 16/KEP/DEWASTVRI/2010, dan Nomor: 17/KEP/DEWAS-TVRI/2010
adalah sebagai
berikut: Direktur Utama
:
Dra. Immas Sunarya, MM
Direktur Program & Berita
:
Drs. Yon Anwar
Direktur Keuangan
:
Dr. Antar M.T. Sianturi, Ak., MBA
Direktur Umum
:
Drs. Sudirman, MSi
Direktur Teknik
:
Ir. Satya Sudhana
:
Ir. Hendra Budi Rachman
Direktur
Pengembangan
&
Usaha
Selama pemberhentian Direktur Pengembangan Usaha,
Ir.
Hempi
Nartomo Prajudi, Ph.D pada tanggal 5 November 2007 sampai diangkatnya Ir. Hendra Budi Rachman pada tanggal 19 Mei 2008, posisi Direktur Pengembangan Usaha digantikan sementara oleh Direktur Umum sebagai PLT. Sehubungan telah masuknya masa Purnabakti Drs. Hariono, MSi di tahun 2010, maka berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor: 15/KEP/DEWASTVRI/2010, PLT Direktur Utama LPP TVRI diserahkan kepada Dra. Immas Sunarya, MM sampai dengan terpilihnya Direktur Utama yang baru.
53
Berdasarkan Surat Nomor :/I.5/TVRI/2011 mengenai Laporan Kekuatan Pegawai LPP TVRI Terhitung 1 Juli 2011 jumlah Pegawai LPP TVRI per 30 Juni 2011 adalah sebanyak 5.724 orang yang terdiri dari : Pegawai Negeri
:
4.110
orang
:
1.614
orang
5.724
orang
Sipil
(PNS) Pegawai Kontrak (Non PNS)
Pegawai Negeri Sipil diangkat berdasarkan PP No 6 tahun 1976. Pegawai Kontrak sampai dengan saat ini belum diikutsertakan dalam program Jamsostek dan sesuai perjanjian kontrak kerja tidak mendapatkan hak pensiun. Sesuai dengan PP No.13 Tahun 2005, penjelasan struktur organisasi LPP TVRI, sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
54
c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi; d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi; e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama; f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 2. Direktur Utama a. melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kewenangan sebagai kuasa penguna anggaran; b. melaksanakan kewenangan khusus pengaturan mutasi pegawai maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh LPP TVRI; c. memperbaiki kualitas isi siaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RKAT oleh LPP TVRI; d. wajib melaksanakan kebijakan Dewan Pengawas LPP TVRI sesuai dengan cetak biru LPP TVRI. 3. Direktorat Program dan Berita a. mengatur atau memilih program-program acara dan berita yang sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2002; b. meningkatkan program-program acara dan berita agar bisa dipasarkan; c. menyiapkan program-program acara dan berita untuk kemudian disiarkan kepada masyarakat; d. memberi instruksi dalam penyiaran program dan berita. 55
4. Direktorat Keuangan a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran jangka menengah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan; b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Menteri Keuangan. 5. Direktorat Teknik a. memimpin kegiatan perancangan kegiatan usaha di bidang teknik produksi program dan acara yang akan disiarkan; b. mengkoordinasi, mengatur, memberi pengarahan dan mengawasi kegiatan pelaksanaan tugas-tugas bagian di bawahnya, sehingga berjalan lancar; c. mengusahakan secara terus-menerus peningkatan efisiensi produksi. 6. Direktorat Umum a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang adminitrasi keuangan, kepegawaian, dan kesektariatan; b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan; c. meremcanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 7. Direktorat Pengembangan dan Usaha a. menjalin
kerjasama
dengan
instansi-instansi
yang berguna untuk
mengembangkan kualitas-kualitas LPP TVRI; b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dan pengembangan dan usaha LPP TVRI. 8. Satuan Pengawasan Intern (SPI) 56
Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan temuannya kepada Dewan Direksi LPP TVRI. 9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan a. menunjang kegiatan operasional dalam pendidikan dan pelatihan kerja karyawan LPP TVRI; b. meningkatkan sumber daya dalam hal pendidikan dan pelatihan. 10. Pusat Pelatihan dan Pengembangan a. menunjang kegiatan opersional dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawan LPP TVRI; b. meningkatkan sumber daya dalam hal pelatihan dan pengembangan.
III.1.10
Kegiatan / Prosedur di Sub Bagian Penerimaan
57
III.2
Klasifkasi Pendapatan
Pendapatan yang diperoleh LPP TVRI diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan usaha jumlahnya material dan merupakan pendapatan utama TVRI yang diperoleh dari jasa-jasa penyiaran yang diselenggarakan TVRI, sedangkan pendapatan non operasional perusahaan jumlahnya tidak material. 1. Pendapatan Operasional Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari Anggaran Negara dan kegiatan penyelenggaraan jasa penyiaran. Pendapatan dari Anggaran Negara yaitu dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan dari kegiatan penyelenggaraan jasa penyiaran yaitu jasa produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga, jasa iklan, jasa liputan berita, jasa penyewaan peralatan teknik dan non teknik. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005 pasal 15 ayat 1 (c), salah satu pendapatan TVRI adalah iuran penyiaran. Tetapi karena satu dan lain hal, iuran penyiaran tidak dipungut lagi oleh TVRI dan tidak dimasukkan dalam laporan keuangannya sebagai salah satu sumber penerimaan. 2. Pendapatan Non Operasional Pendapatan non operasional merupakan pendapatan TVRI yang berasal dari kegiatan yang bukan termasuk kegiatan usaha utama TVRI. Pendapatan non operasional terdiri dari: a. APBN / APBD untuk non operasional b. Penerimaan kontribusi TV swasta 58
c. Sewa Rumah Dinas
III.3
Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan
Pengakuan pendapatan sebagaimana yang tercantum di dalam PSAK No. 23 (2010) mengenai pendapatan, menyebutkan bahwa kriteria pengakuan pendapatan diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi yaitu penjualan barang, penjualan jasa, dan bunga, royalti dan deviden. Disebutkan pula bahwa kriteria pengakuan pendapatan diterapkan pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dari transaksi tunggal agar mencerminkan substansi transaksi tersebut. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual untuk instansi pemerintah dan terbitnya PP 71 tahun 2010 yang merupakan implementasi undang-undang tersebut, walaupun untuk penerapannya dapat dilakukan secara bertahap. Untuk pemerintah pusat, strategi penerapan basis akrual, sudah dilakukan mulai tahun 2009, yaitu dengan menyajikan informasi akrual untuk pendapatan dan belanja sebagai pelengkap LRA berbasis kas. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008 merupakan suatu keharusan tetapi dapat ditunda penggunaannya sampai 4 tahun anggaran. Sesuai dengan UU No 13 tahun 2005 menyatakan bahwa Kekayaan TVRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengindikasikan bahwa TVRI merupakan salah satu instansi pemerintah dan oleh karena itu, TVRI harus mengikuti aturan yang mengatur penerapan pengakuan dan pengukuran berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, 59
dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Tetapi pada tahun anggaran 2010, TVRI belum menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh. TVRI masih menggunakan metode kas menuju akrual. Untuk penerimaan yang berasal dari APBN/APBD tetap diakui berdasarkan basis kas. Pendapatan oleh TVRI diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional jumlahnya material dan merupakan pendapatan utama TVRI yang diperoleh dari jasa-jasa penyiaran yang diselenggarakan dan jasa operasional lainnya LPP TVRI. Pendapatan non operasional TVRI jumlahnya tidak material. Pendapatan ini diperoleh dari jasa giro, sewa rumah dinas, dan sebagainya. Penerimaan TVRI yang diakui berdasarkan metode akrual (accrual basis) dengan kebijakannya untuk mengakui pendapatan adalah sebagai berikut: 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh; 2. tingkat penyelesaian dari jasa yang yang diberikan dapat diukur dengan andal; 3. biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal; dan 4. Jika perusahaan telah mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam transaksi:
60
a. hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihakpihak tersebut; b. imbalan yang harus dipertukarkan; dan c. cara dan persyaratan penyelesaian.
Penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga Penerimaan ini merupakan penerimaan yang diperoleh dari jasa penayangan program kerjasama dengan pihak ketiga yang didasari Perjanjian Kerja Sama. Berikut ini adalah contoh transaksi kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga yang dilakukan TVRI. Pada tanggal 25 Oktober 2010, LPP TVRI membuat kerjasama dengan CV. SRI HARTA untuk menyiarkan program acara Musik Gaul sebanyak 10 paket senilai Rp 20.000.000,-, termasuk PPN 10%, PAB (payment after broadcast). Pada tanggal 15 November 2010, TVRI mengeluarkan invoice sebagai bukti tagihan akan jasa yang telah disetujui oleh TVRI dan mitra yaitu untuk pembayaran siaran tanggal 25-29 Oktober, dan 1-5 November 2010 sesuai dengan perjanjian kerja sama antara TVRI dengan mitra. Pada saat dikeluarkan invoice ini, pendapatan baru diakui. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk transaksi ini adalah: 1. Pendapatan diakui setelah invoice, faktur pajak, dan bukti tayang diterima di bagian Keuangan. 2. Pendapatan diukur sesuai dengan nilai yang ada pada persetujuan awal antara TVRI dengan mitra yaitu pada Perjanjian Kerja Sama. PPn sudah termasuk ke dalam nilai yang disetujui di awal pembuatan transaksi. 61
3. Apabila terdapat selisih antara nilai yang disetujui dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan jasa maka akan diakui sebagai laba dan akan dilaporkan di laporan laba rugi. Jurnal untuk pengakuan pendapatan pada tanggal 15 November 2010: Piutang kerjasama pihak III
Rp 20.000.000
Pendapatan kerjasama pihak III
Rp 18.181.818
PPn
Rp
1.818.182
Penerimaan iklan Penerimaan ini merupakan kerjasama penayangan iklan atau iklan layanan masyarakat oleh rumah produksi, instansi Pemerintah, Bada Usaha Milik Negara atau produk iklan yang bersangkutan dengan TVRI dengan Perjanjian Kerja Sama. Berikut ini adalah contoh transaksi kerjasama iklan yang dilakukan TVRI. Pada tanggal 12 November 2010, LPP TVRI membuat kerjasama dengan PT. Anugerah Bumi Na Bunda untuk menyiarkan iklan running text sebanyak 220 spot, senilai Rp 129.360.000,-, termasuk PPN 10%, PBB (payment before broadcast). Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk transaksi ini adalah: 1. Pendapatan diakui setelah invoice, faktur pajak, dan bukti tayang diterima di bagian Keuangan. 2. Pendapatan diukur sesuai dengan nilai yang ada pada persetujuan awal antara TVRI dengan mitra yaitu pada Perjanjian Kerja Sama. PPn sudah termasuk ke dalam nilai yang disetujui di awal pembuatan transaksi.
62
3. Apabila terdapat selisih antara nilai yang disetujui dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan jasa maka akan diakui sebagai laba dan akan dilaporkan di laporan laba rugi. Pengakuan untuk transaksi ini dibuat pada tanggal 16 November 2010 dengan jurnal sebagai berikut: Piutang kerjasama pihak III
Rp 129.360.000
Pendapatan kerjasama pihak III
Rp 117.600.000
PPn
Rp 11.760.000
Penerimaan liputan berita Penerimaan ini merupakan penerimaan jasa liputan TVRI yang berdurasi 1 sampai 3 menit. Penerimaan ini merupakan penerimaan dari stasiun daerah. Oleh karena itu, pada kantor pusat tidak dilaporkan adanya penerimaan dari liputan. Penerimaan ini juga merupakan penerimaan dengan kontribusi terkecil dari penerimaan operasional yang lain. Transaksi untuk liputan memang cukup sederhana mengingat proses untuk liputan tersebut memang cepat. Proses untuk mengadakan peliputan pada TVRI dijelaskan dengan langkah-langkah berikut ini: 1. TVRI akan dihubungi oleh perusahaan atau badan yang akan memakai jasa peliputan dari TVRI. Biasanya perusahaan atau badan tersebut tidak akan datang langsung ke kantor TVRI tetapi hanya menghubungi lewat telepon atau email. 2. Petugas peliput TVRI datang untuk melaksanakan tugas. Setelah selesai meliput, petugas peliput TVRI akan dibayar sesuai dengan keputusan mitra yang akan diterima TVRI. Jika pembayaran secara tunai, maka TVRI akan memberikan Kuitansi Penerimaan Sementara (KPS) sebagai bukti penerimaan sementara. Jika 63
kredit, TVRI akan memberikan surat tagihan, surat tanda terima dan invoice untuk penagihan atas jasa. 3. (Tunai) - Serahkan KPS ke bagian keuangan untuk dicatat dan diarsipkan di bagian Keuangan dan serahkan uang/cek hasil penagihan ke kasir untuk dicatat, disimpan, diuangkan dan/atau disetor ke Bank. (Kredit) – Jika pembayaran sudah diterima, serahkan invoice dan surat tanda terima ke bagian Keuangan untuk diarsipkan dan dicatat dan serahkan uang hasil penagihan ke kasir untuk dicatat, disimpan, diuangkan dan/atau disetor ke Bank. 4. Input data penerimaan tersebut ke Aplikasi Piutang LPP TVRI (sebagai pembayaran mitra) dan buat voucher penerimaan dan lengkapi dengan tanda tangan pihak terkait. Sampaikan ke Bagian Akuntansi untuk dicatat dan salah satu tembusannya diarsipkan oleh petugas penagih. Berikut ini adalah contoh pencatatan transaksi liputan yang dilakukan TVRI. Bila transaksi dilakukan secara tunai maka LPP TVRI akan membuat jurnal pengakuan sebagai berikut: Kas/Bank
Rp xxx Pendapatan Liputan
Rp xxx
Bila transaksi dilakukan secara kredit maka LPP TVRI akan membuat jurnal pengakuan sebagai berikut: Pengakuan: Piutang Liputan
Rp xxx
Pendapatan Liputan
Rp xxx
Penerimaan: Kas/Bank
Rp xxx 64
Piutang Liputan
Rp xxx
Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk transaksi ini : 1. Pendapatan diakui saat jasa sudah diselesaikan oleh pihak TVRI. 2. Pendapatan diukur sesuai dengan keputusan dari mitra.
Penerimaan Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik Penerimaan ini adalah penerimaan sewa dari aset TVRI yang berupa lahan, bangunan/ruangan, dan menara (transmisi) oleh perusahaan televisi swasta untuk keperluan pemasangan dan penempatan peralatan antena, parabola, pemancar beserta perangkatnya dan peralatan lain milik perusahaan televisi swasta tersebut yang biasanya digunakan untuk menyiarkan dan menyebarluaskan siaran gambar televisi. Berikut ini adalah contoh transaksi kerjasama iklan yang dilakukan TVRI. Pada tanggal 10 Januari 2010, LPP TVRI membuat kerjasama dengan PT. Indosiar Visual Mandiri untuk menyewa aset milik TVRI berupa lahan, bangunan/ruangan dan menara di lokasi TVRI Satuan Transmisi Bukit Dengas Batam - Riau, masa sewa 2 tahun: 15 Januari 2010 – 14 Januari 2012, senilai Rp 207.000.000,-/tahun, belum termasuk PPN 10%. Sewa dibayar penuh dimuka untuk tiap periode tahun. HARGA SEWA MENARA DAN LAHAN (ASET) LPP TVRI Peralatan Terpasang pada No
Volume
Satuan (Rp)
Harga (Rp)
25.000.000
200.000.000
Menara: Antena UHF
2
Jumlah
Satuan
Obyek Sewa 1
Harga
8.00 Panel/Unit
LAHAN Yang Digunakan:
65
Untuk TVRO (Parabola)
16.00
M2
1.000.000
16.000.000
14.00
M2
1.000.000
14.000.000
Untuk Ruang Pemancar/Transmisi Jumlah
230.000.000
Discount 10%
23.000.000
Total Harga Per Tahun
207.000.000
Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk transaksi ini adalah: 1. Pendapatan diakui berdasarkan alokasi jangka waktu sewa. 2. Pendapatan diukur sesuai dengan nilai yang ada pada persetujuan awal antara TVRI dengan mitra yaitu pada Perjanjian Kerja Sama yang didapat dari hasil perkalian antara volume elemen yang disewakan dan tarif per satuan volume. Nilai sewa akan dikurangi diskon jika diberikan oleh TVRI. PPn tidak termasuk ke dalam nilai yang disetujui di awal pembuatan transaksi. 3. Elemen yang disewakan dipisah penghitungannya yaitu elemen tanah dan bangunan sesuai klasifikasi sewanya. Jurnal pengakuan untuk transaksi ini adalah sebagai berikut: Kas/Bank
Rp 227.700.000
Penerimaan Kerjasama Dengan Pihak III
Rp 207.000.000
PPn
Rp 20.700.000
TVRI tidak melakukan penyesuaian untuk sewa pada akhir tahun. Jadi, pendapatan untuk 1 tahun yang sudah diterima pembayarannya akan diakui selama periode berjalan walau seharusnya pendapatan tersebut ditangguhkan untuk periode selanjutnya.
66
Iuran Penyiaran Sejak 15 April 2003 TVRI berubah status badan hukumya yaitu dari Perusahaan Jawatan TVRI menjadi PT Televisi Republik Indonesia (Persero) yang berarti secara kelembagaan sumber pendanaan TVRI bukan dari iuran. Oleh karena itu, iuran penyiaran tidak dicantumkan lagi pada laporan keuangan.
Penerimaan Kontribusi TV Swasta Pada tahun 2000, tepatnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000, status TVRI berubah dari Direktorat Televisi/Yayasan Televisi RI menjadi Perusahaan Jawatan (perjan). LPTS yang awalnya mempunyai perjanjian untuk memberikan kontribusi kepada TVRI, menolak untuk memberikan kontribusi tersebut dengan pertimbangan bahwa TVRI dengan statusnya sebagai Perusahaan Jawatan dapat melakukan kegiatan periklanan yang akan menghasilkan pendapatan iklan. Oleh karena itu, LPTS tidak mau melunasi piutang kontribusi kepada TVRI. Sejak saat itu, piutang kontribusi dari TV swasta tetap ada dalam pencatatan laporan keuangan TVRI dan piutang ini mempengaruhi dan mengganggu likuiditas keuangan. Piutang kontribusi TV swasta khususnya PT. Indosiar Visual Mandiri telah dialihkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
Penerimaan Sewa Rumah Dinas Pada dasarnya, dasar pengakuan dan pengukuran pendapatan untuk sewa rumah dinas sama seperti sewa peralatan teknik dan non teknik. Yang membedakan adalah sewa peralatan teknik dan non teknik merupakan pendapatan operasional dan sewa rumah dinas merupakan pendapatan non operasional. 67
Jurnal pengakuan untuk transaksi ini adalah sebagai berikut: Kas/Bank
Rp xxx
Penerimaan lain-lain
Rp xxx
PPn
Rp xxx
TVRI tidak melakukan penyesuaian untuk sewa pada akhir tahun. Jadi, pendapatan untuk 1 tahun yang sudah diterima pembayarannya akan diakui selama periode berjalan walau seharusnya pendapatan tersebut ditangguhkan untuk periode selanjutnya. Untuk pengakuan tiap-tiap penerimaan, TVRI mengungkapkan metode pengakuan pendapatan untuk penerimaan operasional, kecuali iuran penyiaran, pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode pengakuan pendapatan untuk penerimaan non operasional tidak diungkapkan pada laporan keuangan dan catatan laporan keuangan.
68
