BAB III OBJEK PENELITIAN III.1
Objek Penelitian
III.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank DKI yang merupakan perseroan pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” yang termaktub dalam akta Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat dan dihadapan oleh Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, kedudukan hukum Perseroan diubah dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah, Jakarta - DKI No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya) yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Pem.10/87/1858-sk. tanggal 5 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1979 Seri D No. 11 tanggal 2 Mei 1979 serta sebagaimana 32
Peraturan Daerah No. 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dengan merubah modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000 sampai dengan tanggal 5 Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000. Perubahan tersebut disetujui oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Pebruari 1999 dengan Akta yang dibuat dan dihadapan oleh Notaris Harun Kamil, S.H., No. 4 tanggal 6 Mei 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th. 99 tanggal 7 Mei 1999. Tanggal 4 Juni 1999, diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No.3283. Ruang lingkup kegiatan Bank adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Pada tanggal 30 Nopember 1992, Bank memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada bulan Maret 2004, Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank Indonesia No.6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukaan kantor cabang syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir berdasarkan Akta No. 101 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 28 September 2007 tentang Penambahan Modal Dasar menjadi Rp1.500.000.000.000 dan peningkatan Modal Disetor yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-04111.HT.01.04 Tahun 2007 tanggal 22 Nopember 2007. 33
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 April 2010, Struktur pemegang saham Bank DKI saat ini adalah 99,83% (Rp610.159.000.000) dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, sedangkan 0,17% (Rp1.000.000.000) dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Konsistensi pertumbuhan kinerja untuk meraih kepercayaan masyarakat melalui inovasi produk dan jasa perbankan, peningkatan kualitas pelayanan, implementasi tata kelola perusahaan yang dipadu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus Bank DKI yang berdiri sejak 11 April 1961. Visi menjadi yang terbaik dan membanggakan dan misi sebagai bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional diawali dengan membangun budaya kerja yang digali dari nilai-nilai intern yang positif guna menghasilkan sumber daya manusia yang berbasis human capital yang mempunyai perilaku KTPPDKI (komitmen, teamwork, professional, pelayanan, disiplin, kerja keras dan integritas). Bank DKI memfokuskan kegiatan usahanya pada empat segmen utama yang memberi peluang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, yaitu segmen perbankan konsumer, segmen perbankan komersial dan segmen perbankan KPR dan UMKM, serta perbankan syariah. Segmen perbankan konsumer memberikan Bank DKI niche market berupa guru lebih dari 200.000 nasabah, pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah lebih dari 100.000 orang selain pengembangan produk JakCard yang berkesinambungan, 34
antara lain sebagai alat bayar Busway, kartu bayar pada jaringan Indomaret, dan nantinya dapat dipergunakan untuk pembayaran tiket transportasi di Kereta Api Listrik yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa kota satelitnya. Ke depan, JakCard akan dapat digunakan sebagai alat pembayaran semua moda transportasi se-DKI-Jaya. Segmen perkembangan komersial menitikberatkan pada pembiayaan segmen pekerjaan umum dan pengembangan infrastruktur, khususnya di wilayah DKI Jaya, merupakan bisnis inti Bank DKI sebagai Bank Pembangunan Daerah. Segmen Mortgage & Housing memfokuskan pada pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat baik primary house maupun secondary mortage serta kredit program kerjasama dengan berbagai lembaga. Selain itu, juga melayani sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan merupakan wujud komitmen Bank DKI dalam mendukung program pembangunan DKI Jaya yang juga mencakup upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM. Segmen perbankan syariah melayani kebutuhan masyarakat akan manfaat pelayanan perbankan yang berbasiskan syariah Islam, sekaligus juga mengisi salah satu segmen perbankan yang tumbuh secara pesat dalam beberapa tahun ini. Dalam rangka memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank DKI terus memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk struktur pengendalian internal dan manajemen risiko, serta penerapan standar baku operasi yang lebih seragam dan transparan.
35
III.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi:
"Menjadi Bank Terbaik Yang Membanggakan"
Bank Terbaik:
-
Memiliki kinerja terbaik diantara bank sekelasnya (Menurut Kriteria Permodalan API).
-
Menjadi bank jangkar yang terbaik.
Yang Membanggakan:
-
Memiliki kinerja dan reputasi yang baik dan menjadi pilihan utama nasabah dan stakeholder lainnya.
-
Memberikan deviden dan kontribusi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
-
Karyawan memiliki jalur karir yang jelas dan kesejahteraan yang baik.
Misi:
“Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan professional”
36
Berkinerja Unggul:
-
Berkinerja baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan otoritas lainnya
-
Mampu mengelola risiko dengan memperhitungkan kecukupan modal (capital charge)
-
Tumbuh progresif dan berkelanjutan
-
Memiliki keunggulan bersaing dalam produk dan layanan
Mitra Strategis Dunia Usaha:
-
Meningkatkan kepercayaan mitra bisnis untuk tetap bekerjasama
-
Memberikan solusi kepada nasabah dengan prinsip saling menguntungkan
-
Memberikan nilai tambah kepada nasabah dalam produk dan layanan bank
Mitra Strategis Masyarakat:
Customer centric, antara lain;
-
Berorientasi pada kebutuhan nasabah (sistem prosedur, produk, layanan)
-
Aktif membangun hubungan baik dengan nasabah
-
Bank pilihan masyarakat
-
Peka terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat
-
Memberikan/menjadi sumber informasi yang berguna dalam produk dan layanan bank
37
Andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
-
Menjadi bank pilihan utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan
-
Memberikan kontribusi deviden tertinggi diantara perusahaan daerah/BUMD sesuai kesepakatan dengan pemegang saham
-
Mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional
-
Berperan aktif membantu pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya
Memberi Nilai Tambah Bagi Stakeholder:
-
Menjadikan produk dan layanan yang berkualitas dengan biaya yang efisien
-
Menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan Bank DKI dengan program program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
-
Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan pengurus secara berkesinambungan
-
Memenuhi semua kewajiban hukum dan kesepakatan dengan baik
Pelayanan Terpadu:
-
Menyediakan produk dan layanan yang lengkap dengan dukungan Teknologi Informasi yang unggul
-
Memberikan layanan yang efektif dan efisien dengan risiko yang dapat diterima
-
Cepat dan tanggap dalam menangani pengaduan nasabah dan memberikan solusi beragam termasuk cross selling secara profesional
38
-
Memiliki karyawan yang terlatih dengan kemampuan untuk memberikan informasi yang berkualitas
Profesional:
-
Memiliki kompetensi (skill dan knowledge) dan integritas yang tinggi
-
Memiliki standar kompetensi dan etika yang tinggi
-
Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi
III.1.3 Produk dan Layanan III.1.3.1 Dana 1. Tabungan Monas Tabungan yang mempunyai banyak keunggulan dan berkesempatan memperoleh undian berhadiah 2. Tabungan Simpeda Tabungan dengan banyak keuntungan, bunga menarik, kemudahan bertransaksi dan berkesempatan memperoleh undian berhadiah 3. Tabungan Ku Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
39
4. Giro Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan 5. Deposito Simpanan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas) berdasarkan perjanjian yang disepakati sebelumnya antara bank dan nasabah mengenai jumlah nominal deposito, jangka waktu, suku bunga, mata uang dan syarat-syarat lainnya -
Deposito Berjangka Simpanan dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan dapat diperpanjang (Automic Roll Over) dengan tingkat suku bunga disesuaikan dengan jangka waktu deposito yang bersangkutan. Nasabah mendapatkan bunga deposito pada saat jatuh waktu penarikan atau pencairan
-
Sertifikat Deposito/Demand Certificate Of Deposit
Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dengan waktu tertentu berdasarkan jangka waktu tertentu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan nominal tertentu yang penarikannya atas unjuk (tidak atas nama) sehngga dapat diperjual belikan kepada pihak ketiga. Nasabah mendapatkan bunga yang diperhitungkan di muka (bunga diskonto)
40
-
Deposito On Call/Call Deposit
Simpanan dalam mata uang rupiah, dengan jangka waktu kurang dari 1 bulan. Pencairan pokok dan bunga deposito dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari nasabah deposan minimal 1 (satu) hari sebelumnya atau ditentukan lain. Nasabah mendapatkan bunga deposito pada saat jatuh waktu penarikan atau pencairan
III.1.3.2 Kredit
1. Kredit Multiguna
Kredit yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah dengan bunga menarik, proses mudah dan cepat
2. Kredit Usaha Kecil
Menyadari kebutuhan Anda yang sangat beragam, Bank DKI menjawabnya dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai. Sebagaimana kebutuhan masayarakat metropolis yang dinamis dan moderen, Bank DKI senantiasa akan memfasilitasi seluruh kebutuhan anda
3. Kredit Investasi
Kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barangbarang Modal beserta Jasa yang diperlukan untuk pendirian Proyek Baru, Rehabilitasi, Modernisasi, Ekspansi atau Relokasi 41
4. Kredit Modal Kerja
Kredit jangka pendek yang diberikan kepada usaha perorangan atau perusahaan, untuk membiayai kebutuhan modal bagi usahanya
5. Kredit Bangun Karya
Kredit yang ditujukan bagi kontraktor yang mendapatkan proyek-proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan persyaratan yang mudah dan fleksibel
6. KPR Griya Monas
Fasilitas kredit untuk pembelian rumah baru atau rumah lama, ruko, rukan, pembelian tanah atau pembangunan rumah atas kavling siap bangun, renovasi rumah, dan pinjaman untuk refinancing
7. KUMK Monas
Bank DKI memberi dukungan penuh pada pengusaha Mikro dan Usaha Kecil dengan menyediakan berbagai jenis kredit serta fasilitas konsultasi keuangan termasuk salah satunya adalah Kredit Usaha Mikro dan Kecil MONAS
42
III.1.4 Struktur Organisasi
Sumber: www.bankdki.com
Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 16 Tahun 2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Penyempuranaan Struktur Organisasi PT. Bank DKI 43
1.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank DKI, RUPS merupakan elemen tertinggi dalam struktur pengelolaan perusahaan. RUPS membahas dan menghasilkan keputusan penting atas masalah-masalah yang sedang atau akan dihadapi oleh Bank DKI. Di dalam RUPS tersebut juga dibahas dan diputuskan beberapa hal, diantaranya adalah menerima dengan baik atau menolak laporan pertanggung jawaban Dewan Komisaris atau Direksi, memilih dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengevaluasi kinerja dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS diselenggarakan setidaknya sekali dalam setahun. Selain RUPS, atas permintaan pemegang saham, Bank DKI dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
2.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas dan tanggung jawab:
1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
44
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui berbagai surat yang disampaikan kepada Direksi maupun dalam berbagai kesempatan rapat pengurus 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan operasional Bank, kecuali: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, antara lain menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal dan eksternal 6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
3.
Komite-komite dibawah Dewan Komisaris: •
Komite Audit
Sebagai salah satu kelengkapan perangkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan GCG, maka Bank DKI telah memiliki Komite Audit sejak tanggal 25 September 2006, dan/atau tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Komite Audit. Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, Komite Audit Bank 45
DKI berpedoman pada Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal 6 Oktober 2006. Piagam tersebut merupakan pedoman tertulis yang dijadikan sebagai acuan dari setiap kegiatan operasional Komite Audit yang memuat Visi & Misi Organisasi, wewenang, serta tugas dan tanggung jawab Komite Audit. •
Komite Pemantau Risiko
Sebagai salah satu kelengkapan perangkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan GCG, maka Bank DKI telah memiliki Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 7 Februari 2007, dan/atau tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko.
Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, Komite Pemantau Risiko Bank DKI memiliki pedoman sebagaimana disahkan dalam Keputusan Pengurus Bank No.123 tahun 2007 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Bank DKI. Piagam tersebut merupakan pedoman tertulis yang dijadikan sebagai acuan dari setiap kegiatan operasional Komite Pemantau Risiko yang memuat Visi & Misi Organisasi, wewenang, serta tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko. •
Komite Remunerasi dan Nominasi
Sebagai salah satu kelengkapan perangkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan GCG, maka Bank DKI telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 21 Juni 2007, dan/atau tanpa mengurangi hak Dewan
46
Komisaris untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
4.
Direksi
Direksi bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan Visi dan Misi Bank serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Bank dan penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik tata kelola yang baik.
Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; lebih jauh lagi Direksi mengawasi pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.
Tugas dan tanggung jawab:
1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2. Mengelola Bank sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Bertanggung jawab memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan tugas-tugas lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 47
berlaku mengenai perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan lembaga atau instansi terkait lainnya. 5. Bertanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal dan eksternal.
5.
Komite-Komite dibawah Direksi •
Komite Manajemen Risiko
Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank DKI harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan perumusan kebijakan yang bersifat strategis melalui koordinasi lintas unit, lintas fungsional dan melibatkan Manajemen Bank DKI. Sarana untuk merumuskan kebijakan tersebut adalah melalui Komite Manajemen Risiko (KMR). •
Komite Asset and Liability (ALCO)
Tugas pokok yang diemban ALCO adalah mengkaji, menganalisa dan dan menetapkan, memutuskan kebijakan-kebijakan strategis antara lain: penghimpunan dana, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal dengan tetap mengacu kepada marketing oriented. Selain itu adalah menetapkan kebijakan yang terkait dengan manajemen likuiditas (liquidity management), Management dan GAP, manajemen valuta asing, dan manajemen investasi & pendapatan.
48
•
Komite Kebijakan Kredit dan Pembiayaan
Kredit dan pembiayaan merupakan sektor yang sangat strategis di setiap usaha keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam. Setelah itu, harus diimplementasikan secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat. Untuk itu Bank DKI telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Pembiayaan (KKKP) sebagaimana Keputusan Direksi No. 183 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007, yang disempurnakan sesuai keputusan Direksi No. 99 tahun 2009 tentang perubahan Komite Kebijakan Kredit & Pembiayaan Bank DKI. •
Komite Pengarah Teknologi Informasi
Guna pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/30/DPNP tentang penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum, maka PT Bank DKI wajib membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Adapun KPTI di Bank DKI dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No.111 Tahun 2008.
49
III.1.5 Narasi Proses Pemberian Kredit
Alur proses pemberian kredit digambarkan pada lampiran 1, narasi proses pemberian kredit adalah sebagai berikut:
1. Initiation 1. Business unit menawarkan pinjaman kepada calon debitur 2. Debitur melakukan pemohonan kredit dan mempersiapkan dokumen pendukung 2. Verification 1. Bagian business unit setelah itu melakukan verifikasi dokumen dari debitur, setelah itu melakukan penelitian terhadap permohonan kredit tersebut 2. Permohonan kredit itu dinilai dari segi reputasi dan prospek perusahaan, jika diterima, hasil penelitian business unit tersebut akan di berikan kepada credit administration unit untuk dilakukan penilaian agunan dan pengecekan SID BI, jika tidak business unit akan memberikan SPP (penolakan kredit) kepada debitur dan kepada komite direksi 3. Analysis 1. Setelah credit administration unit melakukan penilaian agunan dan pengecekan SID BI, business unit menyusun memo analisa kredit dan prospek usaha dan rating 2. Jika memo yang dibuat oleh business unit telah selesai, selanjutkan diberikan kepada credit risk management unit untuk melakukan risk assessment dan memberikan rekomendasi 50
3. Setelah selesai melakukan risk assessment dan memberikan rekomendasi, selanjutnya melakukan review terhadap kepatuhan peraturan yang berlaku oleh compliance unit 4. Hasil dari memo yang sudah melewati review terhadap kepatuhan, selanjutnya diberikan kembali kepada business unit dan credit risk management unit untuk melakukan penyusunan memo analisis final 4. Credit Approval 1. Kemudian, memo analisis final tersebut diajukan kepada komite kredit I dan II untuk melakukan pemutusan awal terhadap kredit tersebut 2. Setelah keputusan awal telah disetujui oleh komite kredit tingkat I dan II, kemudian diserahkan kepada komite direksi untuk memalukan keputusan final terhadap permohonan kredit tersebut 3. Jika diterima oleh komite direksi, maka bagian business unit akan membuat SPPK dan memberikannya kepada debitur. Jika tidak, business unit akan membuat dan memberikan SPP serta memberikannya kepada debitur, yang berarti permohonan kredit tersebut ditolak 5. Legal Documentation 1. Selanjutnya jika SPPK sudah diberikan kepada debitur, apakah debitur tersebut itu setuju atau menolak, jika setuju maka debitur dan business unit melakukan penandatanganan PK, adendum PK, dan accessolrnya. Jika debitur tidak setuju, berarti tidak terjadi kerjasama, dalam hal pemberian kredit
51
2. Setelah
melakukan
penandatanganan
PK,
addendum
PK,
dan
accessolrnya, maka dilakukan pengikatan agunan dan asuransi yang dilakukan oleh credit administration unit 3. Credit administration unit juga melakukan compliance review setelah melakukan pengikatan agunan dan asuransi, jika pada saat review tersebut
dinyatakan
dokumennya
sudah
lengkap,
maka
credit
administration unit akan melakukan set up limit dan aktivasi rekening debitur. Jika tidak, maka business unit akan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan kredit, dan memberikannya kepada debitur untuk dilengkapi agar dapat diberikan kembali kepada credit administration unit 6. Disbursement 1. Setelah itu credit administration unit melakukan set up dan aktivasi rekening debitur, 2. Jika set up dan aktivasi sudah selesai, baru dapat melakukan pencairan kredit yang dilakukan oleh credit administration unit
52
III.1.6 Pihak Terkait Pemberian Kredit 1. Debitur Pihak yang memiliki hutang atau yang mengajukan peminjaman uang kepada bank 2. Business unit Unit
kerja
yang
melaksanakan
fungsi
marketing,
relationship
management berdasarkan target market yang telah ditetapkan serta melakukan analisis kredit 3. Credit risk management unit Unit kerja yang melaksanakan fungsi analisis kredit dan risk assessment yang independen dan terpisah dari fungsi business unit. 4. Compliance unit Melakukan review keatuhan aturan internal dan eksternal atas kredit yang akan diberikan, dan melakukan verifikasi (re-check) bahwa materi yang dipresentasikan dalam rapat komite kredit adalah sama dengan memorandum analisis yang telah dibutuhkan. 5. Komite kredit tingkat pertama Komite kredit yang berwenang dan bertanggung jawab atas kredit yang diputus ditingkat I, terdiri dari minimal dua orang yaitu dari business unit dan credit risk management yang melakukan kajian dan pemutusan awal tehadap kelayakan pemberian kredit untuk direkomendasikan kepada komite kredit tingkat II (kedua) melalui mekanisme Rapat Komite Kredit (RKK). Komite
53
kredit tingkat pertama dapat memiliki atau tidak memiliki wewenang memutus kredit. 6. Komite kredit tingkat kedua Komite kredit yang berwenang dan bertanggung jawab atas kredit yang diputus ditingkat II, terdiri dari minimal dua orang yaitu dari business unit dan credit risk management yang melakukan kajian dan memberikan keputusan kredit final sesuai kewenangannya melalui mekanisme Rapat Komite Kredit (RKK). 7. Komite direksi Komite kredit yang berwenang dan bertanggung jawab atas kredit yang diputus di tingkat direksi, minimal beranggotakan Direktur Utama dan Direktur Pemasaran ditambah satu Direktur lain kecuali Direktur Kepatuhan dan memberikan keputusan final sesuai limit kewenangannya. 8. Credit administration unit Melakukan verifikasi dokumen secara formal terhadap syarat kredit dan penarikan kredit, melakukan verifikasi terhadap kewenangan memutus kredit, melakukan verifikasi agunan, dan melaksanakan fungsi administrasi kredit, dokumentasi kredit dan kearsipan kredit.
54
