46
BAB III OB JEK DAN METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian 1. Visi dan Misi Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur 20062011, Dinas Perpajakan menetapkan Visi. Visi : “Terwujudnya aparatur Dinas Perpajakan Daerah yang profesional, lebih cerdas, lebih sehat, lebih sejahtera, dan berahlakul karimah dalam upaya peningkatan
Pendapatan
Asli
Daerah
guna
menunjang
pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Cianjur”. Untuk mencapai Visi, telah ditetapkan beberapa misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur yang Profesional b. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perpajakan Daerah c. Meningkatkan Potensi Perpajakan Daerah d. Meningkatkan Efektivitas Koordinasi Internal dan Eksternal. 2. Tujuan Dinas Perpajakan Daerah Adapaun Tujuan Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :
47
a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah b. Meningkatkan keterampilan dan keahlian aparatur c. Meningkatkan tertib administrasi pendapatan daerah d. Meningkatkan
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan e. Mewujudkan sistem informasi manajemen laporan f. Mempermudah pengumpulan data. 3. Landasan Hukum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur a. Landasan Hukum Sebagai landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI No. 125 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4437). 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
48
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400). 6) Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7) Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2001 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124). 9) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. 10) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perpajakan Daerah. 11) Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor : 05/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang : Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
49
b. Kedudukan 1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perpajakan. 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. c. Tugas dan Fungsi 1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpajakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku c) Pembinaan dan pelaksana tugas dinas dalam dinas dalam penyelenggaraan
sebagian
urusan
pemerintahan
di
bidang
perpajakan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundangundangan yang berlaku
50
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. d. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : 1) Kepala 2) Sekretariat, membawahkan a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan c) Sub Bagian Penyusunan Program 3) Bidang Bina Potensi Perpajakan, membawahkan a) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak b) Seksi Perhitungan dan Penetapan c) Seksi Akuntansi dan Pembukuan 4) Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahkan : a) Seksi Pajak Hotel dan Restoran b) Seksi Pajak Penerangan Jalan Umum Perparkiran Reklame dan Pajak Lainnya c) Seksi Pengawasan Pengendalian Penyelidikan Perpajakan 5) Bidang Pembantuan Pajak Bumi Bangunan dan Bagi Hasil, membawahkan : a) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan b) Seksi Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Non Pajak.
51
6) UPTD 7) Kelompokan Jabatan Fungsional e. Kata Kerja 1) Umum a) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur dilingkungan pemerintah daerah b) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. c) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidangnya masing-masing. d) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. e) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
52
f) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi Dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu. g) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawwahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan pada bawahan. h) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui sekretaris daerah. i) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikann kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 2) Hal Mewakili a) Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya. b) Dalam hal sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat
53
menunjuk salah satu Kelapa Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. c) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya. f. Kondisi Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Masa Kini Dinas Perpajakan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perpajakan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Perpajakan adalah mengelola pajak daerah dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang pendapatan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah meliputi : 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 7) Pajak Parkir
54
8) Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet Dari hasil evaluasi kami terhadap pelaksanaan dalam upaya mencapai target dan atau sasaran kinerja, adanya kendala-kendala teknis dalam pemungutan pajak diantaranya yaitu : 1) Dengan dibukanya jalan bebas hambatan cipularang(Cikampek Purwakarta Padalarang ) memberikan dampak turunnya tingkat akupansi hunian hotel dan restoran 40%. 2) Dalam upaya menegakan peraturan daerah tentang kebersihan, keindahan, kenyamanan,Ketertiban dan Keamanan (5), Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan kebijakan untuk pemasangan reklame khususnya reklame kain (spanduk) tidak diperbolehkan melintang diatas jalan, sehingga mempengaruhi animo WP Reklame. 3) Kurangnya upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang mampu mendorong dan mengatrol naiknya 4(empat) jenis pajak daerah yang sangat potensial di Kabupaten Cianjur yaitu Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame dan adanya perubahan dari salah satu agensi (Biro Reklame) sehingga berkurangnya potensi Pajak Reklame. 4) Updating data base pajak daerah belum optimal
55
5) Sanksi bagi WP yang tidak mematuhi peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perpajakan belum mampu memberikan efek jera. 6) Dinas Perpajakan Daerah dalam melaksanakan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, tidak dapat seoptimal mungkin hal ini disebabkan pemungutannya sangat tergantung pada data produksi dan wajjib pajak yang disampaikan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDA&P). Penyelesaian Kendala dalam teknis pemungutan 1) Melaksanakan pendataan kembali (tahap I) potensi Pajak : Hotel, Restoran dan Reklame, 2) Melaksanakan operasi penertiban khususnya reklame-reklame yang sudah jatuh tempo. 3) Penegakan hukum terhadap para pelanggar peraturan daerah tentang pajak daerah. 4) Melaksanaan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait. 5) Memberikan hadiah dan bantuan sarana dan prasarana operasional kepada para petugas pemungut di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dalam upaya memotivasi.
56
g. Keadaan Pegawai dan Fasilitas Kerja Pada Kantor Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur 1) Keadaan Pegawai Keadaan pegawai
pada dasarnya mempunyai peranan yang
penting bagi organisasi dalam upaya pencapaian terhadap tujuan, meskipun aspek manusia bagi organisasi merupakan sumberdaya yang paling penting keberadaannya dan juga sebagai pelaksana kerja yang baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk pemikiran merupakan faktor pendukung dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Mengingat hal itu peneliti akan menggambarkan keadaan pegawai pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur ke dalam beberapa tabel seperti dibawah ini : Tabel 2 Keadaan Pegawai Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 2
Pria Wanita Jumlah
44 12 56
Sumber : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008
Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa keadaan pegawai di Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, pria lebih banyak di bandingkan dengan wanita. jumlah pegawai wanita sebanyak 12 orang sedangkan pria sebanyak 44 orang.
57
Pendidikan di dalam suatu organisasi tentunya akan mempengaruhi dari adanya kemampuan dari organisasi itu sendiri, dimana tingkat pendidikan yang lebih tinggi mencerminkan suatu wawasan yang luas yang tentunya akan mendukung terhadap
jalannya suatu organisasi. Selanjutnya peneliti akan
menyajikan keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 3 Keadaan Pegawai Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah 1 Pascasarjana 1 24 Sarjana 2 2 Sarjana Muda 3 27 SMA 4 2 SMP 5 SD 6 Jumlah
56
Sumber : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008
Berdasarkan tabel diatas, menunjukan keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar berpendidikan SMU sebanyak 27 orang pegawai dan 24 orang sarjana S1. Selanjutnya peneliti akan mengemukakan keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur seperti pada tabel berikut dibawah ini
58
Tabel 4 Keadaan Pegawai Pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan No Pangkat Gol/Ruang Jumlah 1
Pembina
Iva
5
2
Penata Tk 1
IIId
4
3
Penata
IIIc
14
4
Penata Muda Tk 1
IIIb
4
5
Penata Muda
IIIa
13
6
Pengatur Tk 1
Iid
3
7
Pengatur
IIc
3
8
Pengatur Muda Tk 1
IIb
1
9
Pengatur Muda
IIa
9
10
Juru Tk
-
-
Jumlah
56
Sumber : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008
Pada tabel tersebut menunjukan bahwa keadaan pangkat serta golongan atau ruang para pegawai di kantor Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur yang tertinggi adalah IV/a dan golongan yang terendah adalah IIa. Berikut peneliti kemukakan tentang keadaan pegawai pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan unit kerja yang di tuangkan dalam tabel sebagai berikut :
59
No 1 2 3 4
Tabel 5 Keadaan Pegawai Pada Kantor Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Berdasarkan Unit Kerja Unit Kerja Jumlah 26 Bagian Tata Usaha 10 Sub Dinas Program 12 Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 8 Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan Jumlah 56
Sumber : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008
Berdasarkan Tabel diatas menunjukan jumlah pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan pajak reklame pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur telah memadai. 2) Fasilitas Kerja Pegawai dalam suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan senantiasa ditunjang oleh berbagai fasilitas kerja, karena pegawai tidak mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik apabila tidak ditunjang oleh fasilitas kerja yang memadai, fasilitas kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
60
Tabel 6 Fasilitas Kerja Pegawai yang Dimiliki Kantor Dinas Perpajakan daerah Kabupaten Cianjur No Nama Barang Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 1 1 Gedung Kantor 4 4 2 Mobil 34 34 3 Sepeda Motor 50 2 52 4 Meja Tulis 12 15 5 Meja Rapat 50 50 6 Kursi 5 5 7 Kursi Tamu 18 18 8 Lemari Kayu 20 20 9 Lemari Bupet 4 4 10 Lemari Besi 14 3 11 11 Komputer 3 3 12 Filling Cabinet 3 3 13 File Box 10 10 14 Mesin tik 2 2 15 Laptop 6 6 16 Printer 5 5 17 AC Unit 9 9 18 Jam Dinding 2 2 19 Overhead Proyektor 1 1 20 Telepon PEBX 1 1 21 Faximile 1 1 22 Wireless 1 1 23 TV
Sumber : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008
Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah fasilitas yang ada di Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur serta jumlah yang rusaknya.
61
B. Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Keberhasilan mengimplementasikan suatau kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah ditentukanoleh seorang pemimpin dalam melaksanakan kebijakan yang sudah di putuskan sebelumnya sehingga tujuan atau sasaran dalam kebijakan tersebut tercapai. Berikut ini adalah beberapa tugas dalam pengoptimalan pendapatan untuk PAD dengan pungutan pajak yang dilakukan khususnya dalam pajak reklame yaitu : 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pajak jalan umum, perpajakan, reklame, dan pajak lainnya sesuai dengan program dan kegiatan bidang penagihan pajak daerah. 2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pelaksanaan penagihan pajak penerangan jalan umum, perparkiran, reklame, dan pajak lainnya. 3. Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pelaksanaan penagihan pajak penerangan jalan umum, perparkiran, reklame, dan pajak lainnya. 4. Melakukan penyiapan
bahan penyusunan program dan kegiatan
pelaksanaan penagihan pajak penerangan jalan umum, perparkiran, reklame, dan pajak lainnya.
62
5. Melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelaksanaan penagihan pajak penerangan jalan umum, perparkiran, reklame, dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pelaksanaan penagihan pajak penerangan jalan umum, perparkiran, reklame, dan pajak lainnya sesuain dengan ketentuan dan atau perundang-undangan yang berlaku. 7. Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan seksi pajak penerangan jalan umum, perparkiran, reklame,dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, 8. Melakukan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala bidang penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Bertitik tolak dari uraian diatas peneliti mengemukakan mengenai gambaran umum implementasi kebijakan terhadap efektivitas penerimaan pajak reklame pada Dinas Perpajakan Daerah kabupaten Cianjur yang peneliti ukur dari pelaksanaan syarat-syarat implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :
63
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa implementasi kebijaksanaan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak reklame terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh kepala Dinas Perpajakan Daerah telah berusaha agar kondisi eksternal yang dihadapi tidak terlalu penerimaan
mengakibatkan kendala/gangguan terhadap pelaksana pajak
reklame
kepada
wajib
pajak
dengan
cara
memperhitungkan secara matang kondisi geografis dan faktor-faktor yang memicu untuk tercapainya proses pelaksanaan penerimaan pajak reklame sesuai dengan tujuan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur terlihat bahwa penyediaan waktu yang diperlukan sudah disediakan, terutama yang berkaitan dengan tugas pendataan dan penagihan. Sedangkan sumber-sumber lainnya seperti dana, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah diusahakan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur walaupun hasilnya masih kurang memadai. 2.
Sumber Daya Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur dapat terlihat bahwa sumber-sumber pendukung seperti dana operasional, tenaga kerja, peralatan dan sumber-sumber
64
lainnya untuk pelaksanaan proses penerimaan pajak reklame sudah disediakan serentak, namun masih ada salah satu diantaranya yang penyediaannya terlambat. Biasa dilihat ketika tugas di lapangan semua sumber telah tersedia namun salah satunya seperti sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 belum tersedia. Hal ini dapat menghambat kinerja pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya. Berdasarkan obserfasi yang peneliti lakukan pada Dinas ini para pegawai telah diberikan pemahaman oleh kepala Dinas berkaitan dengan tujuan dan langkah-langkah pencapaiannya juga pemahaman tentang masalah yang akan terjadi dan cara mengatasi masalah tersebut. Kepala Dinas sendiri telah memperhitungkan dengan sebenar-benarnya tentang ketepatan teori yang akan menjadi landasan setiap kebijakan yang akan dibuat. Dengan ini maka kebijakan yang diimplementasikan telah didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur sudah terlihat bahwa hubungan kausalitas yang terjadi bersifat langsung, hal ini dapat terlihat dari kecil nya hubungan yang terjadi dengan instansi lain. Yang terjadi hanya hubungan tanggung jawab dengan instansi yang berada diatasnya, sedangkan mata rantai yang di tempuh dalam pelaksanaan kebijakan sederhana, hal ini terlihat dengan tidak berbelit-belit prosedur kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
65
3. Karakteristik Agen Pelaksana Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur mengenai hubungan ketergantungan Dinas Perpajakan Daerah kepada pihak lain yang terlibat. Terlihat bahwa kepala Dinas telah meminimalisir hubungan ketergantungan dengan instansi lain, karena Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana tunggal kebijajakan pajak reklame telah memiliki kewenangan dalam rangka pengelolaan pajak reklame tanpa harus melibatkan instansi lain dalam pelaksana Berdasarkan persamaan observasi yang dilakukan peneliti kepada Dinas ini untuk menyatukan persamaan dan pemahaman pegawai terhadap tujuan dari pelaksanaan peraturan daerah Nomor 11 tahun 1998 dalam upaya meningkatkan efektifitas penerimaan pajak reklame terhadap wajib pajak dilaksankan melalui pelatihan diklat pegawai. 4. Sikap/Kecendrungan Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, kepala Dinas Perpajakan Daerah sudah memperinci tugas-tugas dari pegawainya dan menempatkan pegawai sesuai bakat, kemampuan serta tingkat pendidikan, dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur bersifat dua arah, terbuka, dan langsung, baik secara
66
lisan maupun dalam bentuk laporan secara berkala dan hal ini berguna untuk dapat memiliki kecendrungan yang baik. 5.
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Kepada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur telah memiliki kewenangan serta kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam hal pelaksanaan penerimaan pajak reklame. Dalam hal ini Kepada Dinas Perpajakan Daerah mempunyai hak untuk menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna dari para pegawainya, dimana pegawai melakukan kesalahan akan diberi sanksi berupa teguran atau peringatan. Berikut peneliti akan memberikan gambaran umum tentang efektivitas penerimaan pajak Reklame pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, yang dapat dilihat melalui alat ukur efektivitas sebagai berikut : Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Kepala Dinas Perpajakan Daerah telah memberikan kesempatan waktu terhadap pegawainya untuk menyelesaikan pekerjaannya pada penerimaan pajak Reklame karena hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas. 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kepala Dinas Pendapatan Daerah telah merencana program kerja sesuai dengan tujuan
67
yang telah ditetapkan, oleh karena itu pencapaian tujuan salah satunya dapat dilihat dari seberapa jauh hasil kerja dapat tercapai, sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian target sesuai dengan yang diharapkan merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran efektivitas penerimaan pajak Reklame. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kepala Dinas Perpajakan Daerah telah merencanakan biaya yang akan dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan penerimaan pajak Reklame karena sebagai faktor pendukung bagi tercapai nya tujuan, sehingga bagaimana biaya yang ada dapat berdaya guna sesuai dengan kebutuhan yang lebih penting dalam arti pembiayaan akan suatu pencapaian tujuan harus dikeluarkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
