BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Gambaran Umum 1. Lokasi dan waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor yang beralamat di Jl.Pemuda No 31 Bogor. (0251) 8322871. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei - Juni 2013. 2. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor Pada tahun 1962 terbentuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada saat itu bernama Dinas Perpajakan.Kegiatannya masih terbatas pada kegiatan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya DT.II Bogor yang terletak di Jalan Merdeka Bogor. Pada tahun 1979 mengacu pada Peraturan Daerah Kotamadya Bogor Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya DT II Bogor terbentuk Dinas Pendapatan dan Perpajakan dan berlokasi di Jalan Suryakencana No. 162, dasar kerja Dinas Pendapatan Daerah saat itu adalah Manual Administrasi Pendapatan Daerah (MAPENDA) dan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973 – 442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah Tingkat II Bogor, Pemerintah Kotamadya Bogor menerbitkan Surat Keputusan Walikotamadya DT.II Bogor tanggal 1 Agustus 1988 tentang Prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah di
42
43
Kotamadya DT. II Bogor. Pada tahun 1990 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990 terbentuk Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah . Pada tanggal 3 Juni 1996 kantor Dinas Pendapatan Daerah pindah ke Jalan Kapten Muslihat No. 21. Sejak 3 Februari 2004 sampai sekarang Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor berlokasi di Jalan Pemuda No. 31 Bogor. Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Melalui Peraturan Daerah tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bogor. Pada tahun 2011 mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bogor dipisah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Adapun pejabat yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas sejak tahun 1962 sampai sekarang adalah sebagai berikut : a. H. Soepriya (1962-1973) b. H. Ahmad Adroi Syuti, BA (1973-1978) c. Drs. Usman Zakaria (1978-1985 d. H. Daslim Saibi, SH (1985-1990)
44
e. Drs. Tasbi Hadi (1990-1996) f. .Drs. Taman Ketaren (1996-1999) g. Drs. HM Djumala (1999 – 2001) h. H. Bambang Gunawan S, SH., MSi (2001 – 2006) i. Dra. Hj. Fetty Qondarsyah, MSi (2006 – 2008) j. Drs. Arif Mustofa Budiyanto, MM (2008 – 2009) k. H. Bambang Hermanto, SH (2010 – 2011) l. H. Denny Mulyadi, SE (2011 – sekarang) 3. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor a. Visi: Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel dengan Berorientasi pada pelayanan Prima b. Misi : 1) Meningkatkan Pendapatan Daerah 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak 4) Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan c. Tujuan : 1) Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah 2) Mewujudkan Pelayanan Prima 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
45
4) Meningkatkan pemahaman pada masyarakat tentang arti penting pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 5) Meningkatkan peran dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai coordinator di bidang Pendapatan Daerah 4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan di bidang Pendapatan Daerah b. Fungsi : perumusan kebijakan kebijakan teknik di bidang Pendapatan Daerah , penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah, Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya: 1) Kepala Dinas Kepala
Dinas
mempunyai
tugas
membantu
Walikota dalam
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum yang menjadu wewenang Dinas meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, PAD dan Dana Perimbangan, PBB dan BPHTB serta evaluasi pengawasan dan konsultasi
46
2) Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrative kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Umum dan Perencanaan, Kepegawaian serta Keuangan. 3) Bidang PAD dan Dana Perimbangan Bidang PAD dan Dana Perimbangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas pada bidang yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan benda berharga serta dana perimbangan. 4) Bidang Perencanaan dan Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas
mengkoordinasikan
dalam
memimpin,
penyelenggaraan
mengendalikan,
urusan
pemerintahan
dan dan
pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi perencanaan pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pelaporan pembukuan. 5) Bidang PBB & BPHTB Bidang PBB DAN BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memimpin,
mengendalikan,
dan
mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pendataan, penilaian dan penetapan atas PBB dan BPHTB, penagihan dan
47
pelayanan PBB dan BPHTB serta data dan informasi PBB dan BPHTB.
6) Bidang Evaluasi Pengawasan & Konsultasi Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pengawasan, evaluasi dan kebijakan pendapatan daerah, konsultasi, keberatan dan banding serta pemeriksaan dan penyidikan. B. Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah metode deskriptif karena bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dari objek yang diteliti, dalam hal ini adalah Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Bogor. C. Definisi Operasional Penelitian Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah Adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan 2. Pajak Hotel
48
Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel .Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran,mencakup
juga
motel,losmen,gubuk
pariwisata,pesanggrahan,rumah pemginapan dan sejenisya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) 3. Pajak Restoran Adalah pajak atas pelayanan restoran.Restoran/rumah makan adalah fasilitas pemyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,yang mencakup juga rumah makan kafetaria,kantin,warung,bar dan sejenisya termasuk jasa boga dan katering. 4. Pajak Hiburan Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Hiburan adalah semua jenis tontonan,pertunjukan,permainan,dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 5. Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. D. Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Penelitian Kepustakaan
49
Teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan memahami buku – buku dan jurnal – jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, peraturan Undang – Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , peraturan daerah kota Bogor dan informasi dari website resmi Pemerintah Kota Bogor 2. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh berupa : a. Data Primer : 1) Wawancara : melakukan tanya jawab dengan Kepala Seksi Analisa dan
Evaluasi Dinas
Pendapatan
Daerah
Kota Bogor untuk
mendapatkan informasi dan data yang terpercaya 2) Observasi : mengamati langsung beberapa aktifitas di Dinas Pendapatan Daerah kota Bogor, hal ini dilakukan sebagai pendukung dari kegiatan wawancara yang telah dilaksanakan b. Data sekunder : berupa dokumen – dokumen yang terkait dengan penelitian ini yang diberikan langsung oleh Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Dinas pendapatan Daerah Kota Bogor
50
E. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data Primer : Data primer atau data pokok ini merupakan data yang diperoleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam hal ini melakukan wawancara dan juga pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian misalnya wawancara tentang strategi pihak Dispenda dalam pencapaian realisasi pajak dari target yang ditetapkan. 2. Data sekunder : berupa dokumen – dokumen yang terkait dengan penelitian ini yang di dapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor contohnya jumlah Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah, Undang – Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta informasi dari website resmi Pemerintah Kota Bogor. F. Metode Analisis Data Proses
analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban
permasalahan penelitian. Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dengan menggunakan dua metode deskriptif : 1. Metode Deskriptif Kualitatif Mendeskripsikan data hasil wawancara dan observasi 2. Metode Deskriptif Kuantitatif
51
Dalam metode ini penulis akan melakukan langkah – langkah a. Menghitung besarnya pencapaian realisasi penerimaan dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor dengan rumus : Realisasi Penerimaan Pajak Efektivitas Pajak Daerah =
X 100 Target Penerimaan Pajak
(dalam Dwirandra:2008) b. Menganalisis
perkembangan
pendapatan
Pajak
Hotel,
Pajak
Restoran,Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah Kota Bogor dengan menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah. Agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah berdasarkan presentase yang diketahui. Dengan menggunakan rumus menurut Abdul Halim dalam Basdi Ati (2007) sebagai berikut : Xt – X(t-1) Gx =
X 100 X(t-1)
Keterangan : Gx = Laju pertumbuhan per tahun Xt = Realisisai Penerimaan pada tahun tertentu X(t-1) = Realisasi Penerimaan Tahun sebelumnya c. Menganalisis besarnya kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Bogor.
52
Untuk menghitung kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah terhadap PAD digunakan rumus: =
Realisasi Penerimaan 100 Realisasi Penerimaan PAD (Basdi Ati,2007 :55)
Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diberikan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah terhadap PAD. Untuk melihat kriteria kontribusi dapat terihat dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase
Kriteria
0,00 – 10%
Sangat kurang
10,10% - 20%
kurang
20,10% - 30%
sedang
30,10% - 40%
Cukup baik
40,10% - 50%
baik
Diatas 50%
Sangat baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991(dalam Yulia Anggara Sari : 2011)
