BAB III METODE PENELITIAN. dilakukan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan atau selama kurun waktu tertentu dan memeriksa sebab – sebab dan suatu gejala tertentu. B. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan populasi dan sampel yang dijadikan sumber data.Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah : 1.

Data Primer Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari objek

penelitian dan masih harus diteliti serta memerlukan pengolahan lebih lanjut lagi. Datadata tersebut seperti hasil wawancara dengan bagian akuntansi PT BNI Syariah Cabang sehubungan dengan pembiayaan ijarah. 2.

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan dan data

tersebut sudah diolah seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, prosedur pembiayaan ijarah. Data ini juga bisa diperoleh dengan mempelajari berbagai pustaka dan literature lainnya yang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian seperti bukubuku teks mengenai perbankan syariah.

Universitas Sumatera Utara

C. Teknik Pengumpulan Data 1. Teknik wawancara Penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan pihak perusahaan khususnya bagian marketing pembiayaan, sumber daya insani dan akuntansi. 2. Teknik Studi literature Penulis mengumpulkan data-data dengan membaca dan mempelajari teoriteori dan literature-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti buku teks dan materi lainnya dalam bentuk tulisan yang mempunyai kaitan dengan perbankan syariah dan akuntansi syariah. 3.

Teknik Observasi Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk

memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan, selanjutnya membuat catatan – catatan hasil pengamatan tersebut. D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan atau diterapkan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah : Metode Analisis Deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyususn, menginterprestasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

E. Jadwal dan Lokasi Penelitian 1 . Jadwal Penelitian Adapun jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan

Agst

Penyelesaian Proposal

√

Pencarian Data Awal

√

Pengajuan Proposal

√

Penyerahan Proposal Kepada Dosen Pembimbing Bimbingan dan Perbaikan Proposal

Sept

Okt

Nov

√

√

Des

√

Seminar Proposal

√

Pengumpulan Data

√

√

Pengolahan Data

√

√

Bimbingan Skripsi

√

√

Penyelesaian Skripsi

Jan

√

2 . Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan pada PT BNI Syariah Cabang Medan yang berada di Jln. Kapten Maulana Lubis.


√

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian 1. Gambaran Umum Perusahaan a. Sejarah Singkat PT BNI Syariah Cabang Medan Dalam upaya untuk memperluas segmen pasar (Market Development) Bank Negara Indonesia, maka manajemen PT. Bank Negara Indonesia telah memutuskan untuk menggarap pasar Bank Syariah sebagai salah satu upaya untuk memperkuat bisnis Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia Cabang Syariah Medan adalah salah satu usaha Bank BNI untuk melayani para nasabah yang menghendaki sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI dan secara struktural tidak terpisah dengan unit-unit lain di Bank BNI dan khusus bergerak di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional dan pembukuannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI.

Adapun dasar pemikiran berdirinya PT.

Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan perbankan syariah adalah sebagai berikut : 1. undang-undang No. 10 tahun 1998 2. surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/23/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, perubahan kegiatan kegiatan usaha, dan pembukuan Kantor Cabang Syariah


3. peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/ 2000 tanggal 27 Februari 2000 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 4. peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang perubahan

atas

peraturan

Bank

Indonesia

No.

1/3/PBI/1999

tentang

penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank atas kliring lokal 5. peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Juni 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah 6. peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Juni 2000 tentang sertifikat Wadiah Bank Indonesia 7. buku petunjuk pendirian Bank Indonesia Bank Negara Indonesia syariah didirikan pada tanggal 29 April 2000 di Jakarta dan sampai saat ini Bank BNI Syariah Cabang

telah membuka 14 Cabang di

Indonesia yaitu : Yogyakarta, Pekalongan, Semarang, Malang, Banjarmasin, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Privat Jakarta, privat Surabaya. PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan merupakan cabang yang ke11 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoest Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia. Adapun alasan-alasan pembukaan Syariah adalah sebagai berikut : 1. menyediakan layanan perbankan yang lengkap (mewujudkan Bank BNI sebagai Universal Banking) 2. 30 % masyarakat Indonesia menolak system bunga (data Majelis Ulama Indonesia)


3. Landasan Operasional perbankan syariah sudah kuat 4. Masih terbatasnya competitor 5. Respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah b. Visi, misi dan tujuan PT. BNI (persero) Tbk. Cabang Syariah

Medan

- Visi BNI Syariah Cabang Medan yaitu “ Menjadi Bank Syariah yang menguntungkan bagi Bank BNI dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsipprinsip syariah Islam yang mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist”. - Misi BNI Syariah Cabang Medan yaitu : 1. Melaksanakan operasional perbankan prinsip syariah Islam 2. Memberikan mutu pelayanan unggul kepada nasabah dengan system from end dan otomasi online 3. Meningkatkan kualitas bisnis di segmen usaha ritel 4. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank BNI secara keseluruhan 5. Untuk keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha Syariah dengan memanfaatkan jaringan BNI -

Tujuan BNI Syariah Cabang Medan yaitu : “ Untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha syariah dalam memanfaatkan jaringan BNI Konvensional”.

PT BNI Syariah Cabang Medan sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul


karimah (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat SIFAT, yaitu : •

Siddiq

(Integritas)

Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan. •

Istiqomah

(Konsistensi)

Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri. •

Fathanah

(Profesionalisme)

Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil. •

Amanah

(Tanggung-jawab)

Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin •

Tabligh

(Kepemimpinan)

Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan. Rumusan nilai-nilai Budaya SIFAT tersebut merupakan penyempurnaan oleh Tim Pengembangan Budaya SIFAT (TPBS)


c. Struktur Organisasi Dalam suatu organisasi dengan segala aktivitasnya terdapat hubungan dimana orang-orang yang menjalankan aktivitas tersebut. Makin banyak kegiatan yang dilakukan, makin kompleks pola hubungan-hubungan yang ada. Untuk menggambarkan hubunganhubungan tersebut, dibuatlah suatu bagan yang dinamakan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki unit-unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Dengan adanya garis wewenang dan tanggung jawab pada struktur organisasi, dapat diketahui kepada siapa seorang pegawai bertanggung jawab atas tugas yang dikerjakan. Struktur organisasi juga merupakan penyediaan lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kecakapan masing-masing karyawan Tujuan struktur organisasi adalah untuk mendapatkan sistem kerja sama yang baik dan berguna bagi perusahaan. Agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya maka dalam pelaksanaan karyawan harus ada koordinasi, yaitu kontak dan keselarasan diantara karyawan. Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank nasional, misalnya dalam hal Komisaris dan Direksi tetapi unsur yang membedakannya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas syariah yang bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan bank, guna menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan setingkat dengan dewan komisaris. Hal ini untuk menjalin efektivitas dari setiap opini yang diberikan Struktur Organisasi PT. BNI Syariah terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Unit Kerja Kantor Pusat, Staf Khusus Direksi dan Kantor


Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi yang terdapat pada PT. BNI Syariah Cabang Medan : 1) Kepala Cabang Kepala cabang merupakan penanggung jawab PT BNI Syariah Cabang medan secara keseluruhan dalam top manajemen, menjaga dan mempertahankan kredibilitas bank dalam bentuk perkembangan laba usaha, pengelolaan sumber dana yang efektif dan menjaga stabilitas likuiditas bank serta menuju pada prinsip kehati-hatian,

selanjutnya

melaksanakan

pengawasan

intern

secara

berkesinambungan dengan menunjuk salah satu bidang yang idependen untuk melaksanakan pemeriksaan hasil- hasil kerja operasional dan marketing. 2) Manajer Operasi Manajer operasi bertanggung jawab sepenuhnya pada operasional bank dan melakukan pengawasan terhadap likuiditas bank serta menyusun anggaran biaya operasi dengan koordinasi dengan kepala cabang, memeriksa saldo box teller dan melakukan review performance karyawan serta memberikan motivasi untuk menggairahkan konsep team work antar bagian untuk mendukung keberhasilan usaha bank. Manajer operasi juga menkoordinir tugas- tugas dibagian sub. Bidang, yaitu ; a) Kepala Teller dan Teller Teller bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan bidang kas secara benar dan cepat, terkelolanya penyediaan uang tunai secara efektif dan efisien, tercatatnya (dibuku) secara benar mutasi kas.


b) Customer Service Customer service bertugas menyelenggarakan pemasaran produk BNI Syariah kepada masyarakat. Dan menyelenggarakan kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada nasabah maupun investor. c) Administrasi Pembiayaan Administrasi

Pembiayaan

bertanggung

jawab

atas

terselenggaranya

monitoring pembiayaan dengan tertib, terselenggaranya penyimpangan legal dokumen Pembiayaan dengan tertib dan aman, terlaksananya pencairan pembiayaan dengan aman, pembuatan /penyampaian laporan Pembiayaan dengan benar dan tepat waktu. d) Pelaksana Umum Pelaksana Umum bertanggung jawab atas terlaksananya pengadaan dan pendistribusian persediaan kebutuhan kantor berupa alat tulis, barang cetakan, peralatan / kebutuhan kantor lainnya dan menginvestasikan, membukukan, dan memelihara keutuhan barang, bangunan dan peralatan milik kantor atau yang menjadi tanggung jawab kantor. e) Back Office Back Office bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan transfer secara cepat dan benar, terlaksananya pelayanan inkaso secara cepat dan benar, seluruh setoran dan penarikan kliring dapat diselesaikan pada hari yang sama, pelaksanaan kliring dilakukan dengan benar, pelayanan deposito dengan benar dan cepat, tercapainya kepuasan nasabah/ investor. 3) Manajer Marketing Manajer

marketing bertanggung jawab

atas

terlaksananya

kegiatan

pemasaran produk dan jasa-jasa bank kepada masyarakat wilayah kerjanya,


tercapainya target operasional yang ditetapkan oleh Kepala Cabang, tercapainya pelayanan yang prima kepada nasabah maupun investor, pembinaan pembiayaan yang aman dan sesuai kebutuhan nasabah. Bidang marketing membawahi tiga sub. bidang, yaitu : a) Account Officer Mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kepada permohonan kredit nasabah b) Penyelesaian Kredit Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang legal, appraisal, dan urusan kredit macet. c) Administrasi Kredit Mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pengadministrasian

seluruh

kepentingan debitur-debitur bank. c. Aktivitas Operasional PT. BNI Syariah Cabang Medan Kegiatan usaha bank syariah antara lain:

1) Mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 2) Musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan 3) Murabahah, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 4) Ijarah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa Dalam aktivitasnya PT. BNI Syariah Cabang Medan menganut beberapa prinsipprinsip operasionalnya yang diterapkan, antara lain sebagai berikut: 1) Prinsip Keadilan Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.


2) Prinsip Kemitraan Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya. 3) Prinsip Keterbukaan Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank 2) Univeralitas Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin. Produk-Produk PT. BNI Syariah Cabang Medan, terdiri dari : 1) Produk Pendanaan, antara lain: a) Giro Syariah (Wadiah) Giro Syariah menggunakan prinsip wadiah Yad ad-Dhamanah dimana bank sebagai penerima dana titipan dapat memanfaatkan dana tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendaki. Dengan prinsip wadiah, pemilik modal (giran) tidak mendapatkan jasa giro namun mendapatkan bonus yang besarnya ditentukan oleh bank dan tidak diperjanjikan dimuka.


b) Tabungan Syariah (Mudharabah) Tabungan Syariah menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, yaitu suatu perkongsian antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal/penabung) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib/bank) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Bank sebagai pengelola dana bebas menggunakannya asal tidak bertentangan dengan syariah Islam. Keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah/ratio bagi hasil yang telah disepakati bersama. Apabila rugi, shahibul maal turut menanggung kerugian tersebut. c) Deposito Syariah (Mudharabah) Deposito Syariah menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah. 2) Produk Pembiayaan, antara lain : a) Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) Pembiayaan murabahah adalah akad jual / beli antara bank dengan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. b) Pembiayaan Total (Mudharabah ) Pembiayaan

total

menggunakan

prinsip

Mudharabah

yang

merupakan

pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/bank (shahibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha/ debitur (mudharib) dengan mensyaratkan jenis ataupun bentuk usaha yang dilakukan.

c) Pembiayaan Bersama (Musyarakah)


Pembiayaan Bersama menggunakan prinsip Musyarakah yaitu suatu kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk membiayai suatu proyek dimana masingmasing pihak secara bersama-sama menyediakan dana dan berpartisipasi dalam kerja. d) Pembiayaan Pertanian (Salam) Permbiayaan dalam bidang pertanian ini menggunakan prinsip salam (jual beli barang sebelum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. e) Pembiayaan Sewa ( Ijarah) Transaksi Sewa (Ijarah ) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah yang dikenal dengan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. f) Pembiayaan Gadai (Ar Rahn) Pembiayaan ini berdasarkan prinsip Ar-Rahn untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

3) Produk Jasa-Jasa, antara lain : a. SMS Banking (Ijarah) SMS Banking menggunakan prinsip ijarah, yaitu memanfaatkan

jasa bank

berupa sms melalui telepon selular. b. ATM Syariah (Ijarah) ATM Syariah menggunakan prinsip Ijarah, yaitu memanfaatkan mesin ATM. c. Bill Payment (Telkom, Satelindo, IM3, Ratelindo) (Wakalah)


Bill Payment menggunakan prinsip wakalah, yaitu nasabah memberi kuasa kepada bank mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa, seperti membayar tagihan telepon, handphone. d. Pajak Online (Wakalah) Pajak Online menggunakan prinsip wakalah, yaitu nasabah memberi kuasa kepada bank mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa, seperti membayar tagihan pajak. e. Intercity Clearing (Wakalah) Intercity Clearing menggunakan prinsip Wakalah f.

Real Time Gross Settlement (RTGS) (Wakalah) Real Time Gross Settlement menggunakan prinsip Wakalah

g. Transfer Kliring (Wakalah) Transfer Kliring menggunakan prinsip Wakalah h. L/C (Wakalah) L/C menggunakan prinsip Wakalah i.

Garansi Bank (Kafalah) Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu pembayaran.

2. Prosedur Aplikasi Pembiayaan Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Medan Dalam penyaluran pembiayaan, PT. BNI Syariah Cabang Medan tetap menggunakan prosedur sebagaimana biasa seperti yang diterapkan pada bank umum lainnya namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap tidak melalaikan dari system syariah yang berlaku.


Adapun dalam pengajuan pembiayaan, seorang calon nasabah harus melewati berbagai tahapan atau proses dari mulai nasabah datang meminta pembiayaan sampai pembiayaan itu layak atau tidak layak untuk diberikan. Nasabah yang datang mengajukan pembiayaan biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan account manager yang bersangkutan. Prosedur permohonan pembiayaan ijarah sejauh yang saya ketahui dari hasil penelitian tidak berbeda jauh dengan permohonan pembiayaan yang lainnya. Adapun prosedur pembiayaan ijarah adalah meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan, dan proses pencairan. a. Proses Awal Proses awal ini terjadi dimana calon nasabah datang kepada PT. BNI Syariah Cabang Medan untuk menyewa barang/alat produksi/mesin/kendaraan yang dibutuhkan dalam usaha bisnisnya serta sumber dana untuk membayar sewa tersebut. Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ijarah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh account manager yang bersangkutan. Formulir pembiayaan tersebut berisi data-data pribadi dan juga data-data pendukung lainnya. Data pendukung adalah data yang berhubungan dengan kedudukan legalitas calon nasabah misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), Slip Gaji dan lain-lain. Jika permohonan pembiayaan ijarah tersebut datangnya dari perusahaan maka calon nasabah wajib menyertakan data-data tentang perusahaan, data legalitas usaha, dan data pendukung misalnya laporan keuangan, surat-surat izin yang diperlukan seperti SIUP, TDP. Setelah data-data yang diperlukan diserahkan kepada account manager, tahap selanjutnya adalah mencari informasi tentang kebenaran data yang telah diberikan dan


mencari kebenaran tentang apa yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. Account manager bisa secara langsung memantau keadaan calon nasabah atau mencari informasi melalui rekan lainnya yang mengenal calon nasabah. Dalam proses awal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh account manager dalam menilai calon nasabahnya, misalnya karakter. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral dan kesediaan calon nasabah untuk bekerja sama dengan bank. Mengapa faktor ini harus diperhatikan? karena BNI Syariah ingin agar pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Maka BNI Syariah harus berhati-hati agar tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad tidak baik. Oleh karena itu, BNI Syariah harus menyelidiki apakah calon nasabah tersebut mempunyai itikad baik dan apakah ia mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Untuk menilai karakter calon nasabah, account manager dapat mengumpulkan informasi dari beberapa sumber sebagai berikut : 1) Sesama Account manager, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Bila pengecekan dilakukan ke bank lain, ini disebut dengan bank checking. 2) Nasabah yang memiliki bidang usaha sama dengan calon nasabah. 3) Supplier atau mitra bisnis dari calon nasabah. Dari para mitra bisnis ini kita dapat mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya kebiasaan membayar ( apakah tepat waktu atau suka terlambat). Apabila Account Manager telah menemukan kebenaran tentang data tersebut maka account manager harus mensurvei langsung ke lapangan untuk melakukan


penelitian tentang data-data perusahaan dan bank harus mengambil keputusan yang tepat apakah permohonan pembiayaan ijarah benar-benar layak untuk dibiayai atau tidak. Dalam melakukan survei langsung ke lapangan account manager harus mencari informasi apakah pembiayaan investasi tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak dan sekaligus mencari informasi bagaimana kelancaran calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Apabila account manager sudah menemukan kebenaran tentang data perusahaan atau calon nasabah maka hasil survei tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil kunjungan. Laporan hasil kunjungan diisi oleh account manager yang melakukan kunjungan dengan membuat latar belakang, menjelaskan hubungan perbankan, dan melaporkan hasil kunjungan kepada pihak komite untuk dimintai pendapatnya tentang keadaan kondisi calon nasabah tersebut. Account manager juga membuat usulan pembiayaan. Usulan pembiayaan merupakan dokumen yang berisi tentang usulan pengajuan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang diajukan. Dan usulan pembiayaan itu dilaporkan kepada pihak komite untuk dimintai keputusan apakah calon nasabah tersebut layak. Usulan pembiayaan yaitu berupa dokumen yang berisi tentang usulan pengajuan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang diajukan kepada komite pembiayaan untuk mendapat persetujuan. Adapun usulan pembiayaan ijarah dalam setiap pengajuan pembiayaan nasabah atau calon nasabah BNI Syariah nilainya tidak melebihi batas wewenang BNI Syariah Cabang Medan maka usulan pengajuan fasilitas pembiayaan tersebut harus mendapat persetujuan komite pembiayaan BNI Syariah Pusat. Dalam mengajukan usulan pembiayaan ada beberapa hal yang harus dipenuhi calon nasabah dimana calon nasabah harus mengisi surat permohonan dan account


manager membuat usulan pembiayaan atau memorandum pembiayaan berdasarkan standart yang berlaku pada BNI Syariah Cabang Medan. b. Proses Analisa Adapun tahapan kedua setelah malalui proses awal adalah proses analisa. Proses analisa ini tidak hanya dilakukan oleh bank umum tapi juga dilakukan pada BNI Syariah. Karena bank syariah adalah bank yang merupakan amanah bagi para nasabah yang menitipkan dananya, maka BNI Syariah Cabang Medan wajib menyalurkan dana tersebut ke perusahaan yang benar-benar syariah supaya BNI Syariah terhindar dari sistem yang subhat. Proses analisa ini harus dilakukan karena mengingat banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh BNI Syariah. Oleh karena itu sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa. Jika pejabat bank salah menganalisa maka kemungkinan bisa menimbulkian kemacetan pembayaran pada nasabah dan bank menanggung kerugian. Setiap BNI Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah tentu ada resiko yang harus ditanggung. Resiko tersebut muncul karena beberapa faktor diantaranya karena ketidakmampuan pejabat bank dalam menganalisa, sehingga analisa yang dihasilkan tidak tepat. Oleh karena itu setiap pejabat bank yang bertugas menyalurkan dana harus mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menganalisa karena hasil analisa itu akan menentukan keberhasilan proyek atau usaha akan dibiayai. Analisa Pembiayaan terdiri dari dua golongan data atau informasi yaitu data kuantitatif atau data kualitatif. Ataupun data kuantitatif yaitu kita menganalisa kondisi perusahaan calon nasabah berdasarkan laporan keuangan. Analisa kuantitatif merupakan gambaran dari kesehatan keuangan suatu perusahaan yang tercermin dari kemampuan menghasilkan laba, struktur pendataan operasi, likuiditas keuangan dapat dilihat melalui proyeksi arus kas. Sementara itu untuk menganalisa keuangan perusahaan pada masa


lampau dapat dipergunakan neraca dan laporan laba rugi, sedangkan untuk melihat tolak ukur kinerja perusahaan dapat dipergunakan ratio keuangan. Akan tetapi kondisi perusahaan atau perorangan tidak dapat seluruhnya tercermin dari angka-angka dalam laporan keuangan, karena masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu analisa yang tidak berdasarkan angka. Analisa yang tidak berdasarkan angka ini disebut anlisa kualitatif. Bersama-sama analisa kuantitatif, analisa kualitatif dapat memberi gambaran yang utuh mengenai calon nasabah dan pengaruhnya terhadap resiko pembiayaan yang akan diberikan pada calon nasabah tersebut. Analisa kualitatif biasanya berhubungan dengan etika. Beberapa hal yang dilakukan dalam menganalisa perusahaan maupun calon nasabah peseorangan diantaranya meliputi informasi terhadap nasabah itu sendiri dan peroyek usaha yang akan dibiayai. Apakah usaha yang dijalankan calon nasabah benar-benar sesuai dengan syariah dan tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (penipuan), dan riba. Selanjutnya, juga harus mampu menganalisa terhadap manajemen, organisasi, perusahaan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Dalam melakukan peroses analisa dua petugas yang melakukan analisa yaitu:pertama analisa yang dilakukan oleh bagian pembiayaan (account manager) yang tugasnya menganalisa data kuantitatif yang berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, neraca dan proyeksi arus kas. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan wakil dari perusahaan dalam menjelaskan kondisi perusahaannya. Account manager juga melakukan analisa terhadap keuntungan atas pengajuan fasilitas ijarah. Hal ini berlaku untuk perusahaan. Jika calon nasabah individu/ pribadi cukup dengan menganalisa sumber pengembalian yang dilihat dari slip gaji calon nasabah.


Analisa yang kedua yaitu dilakukan oleh support pembiayaan yaitu bagian administrasi dan pembiayaan hukum (legal) yang tugasnya menganalisa yuridis secara hukum atas profil nasabah / perusahaan, analisa jaminan, dan, taksasi jaminan. Tujuan dari adanya support pembiayaan adalah untuk membantu mempercepat proses pembiayaan, membantu mempercepat proses pencairan dana dan pengadministrasian pembiayaan, melakukan pemeriksaan. Khusus bagian legal tugasnya menilai apakah barang yang dijadikan jaminan layak atau tidak untuk diberikan dan untuk sekaligus membantu memberikan solusi apabila ada pembiayaan yang bermasalah dan akan diselesaikan secara hukum. Setiap account manager harus mengajukan permohonan analisa yuridis serta dilengkapi dengan data-data nasabah. Setelah data-data nasabah lengkap maka diserahkan kebagian legal untuk diperiksa kelengkapan dokumennya dan bagian legal akan memberi keterangan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan dan apabila data-data tesebut terdapat kekurangan atau belum lengkap maka tugas bagian account manager untuk menyampaikan kepada nasabah untuk memenuhi kekurangan data tersebut sebelum usulan pembiayaan diserahkan ke komite pembiayaan. Setelah data-data dari nasabah sudah dipenuhi maka bagian legal menganalisa data yang diperolehnya dan memberikan laporan hasil analisanya yang dituangkan dalam bentuk memorandum. Apabila hasil analisa tersebut ingin dilanjutkan maka setiap lembar hasil analisa harus diberi paraf dan ditandatangani. Kemudian laporan tersebut segera dikirim ke account manager. Standar data-data yang harus dilengkapi jika nasabah tersebut adalah fotocopy SIM/KTP, fotocopy kartu keluarga sebagai alat untuk melihat struktur keturanan nasabah, status dan alamat, fotocopy NPWP tujuannya untuk melihat apakah calon nasabah tersebut mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, status perkawinan untuk


melihat status nasabah apakah sudah berkeluarga atau belum dan untuk melihat apakah nasabah tersebut cacat hukum atau tidak, fotocopy dokumen jaminan sebagai persyaratan pembiayaan tujuannya untuk membuktikan jaminan yang agunkan nasabah kepada BNI Syariah status jaminannya benar-benar memiliki nasabah atau milik orang lain dan juga untuk membuktikan apakah nasabah tersebut sah menurut hukum dalam kepemilikannya. Jika jaminan tersebut milik orang lain maka diperlukan surat persetujuan dari pemberi jaminan. Dan bila jaminan tersebut milik pribadi maka diperlukan surat persetujuan dari suami atau istri jika calon nasabah tersebut telah berkeluarga. Jika nasabah tersebut adalah berbentuk perusaahaan atau badan hukum maka nasabah harus melampirkan fotocopy KTP yang belum jatuh tempo dari setiap pengurus perusahaan dan nasabah mempunyai hak untuk melakukan transaksi dengan bank, fotocopy denah tempat kedudukan perusahaan, fotocopy surat izin usaha, fotocopy NPWP perusahaan, pemegang saham apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum, akta pendirian atau anggaran dasar, fotocopy dokumen jaminan yang terdiri dari bukti kepemilikan, status penjamin, hubungan hukum nasbah dengan pemilik jaminan dan persetujuan suami istri. Hasil analisa yang

dilakukan oleh masing-masing pejabat bank akan

dikumpulkan dalam file pembiayaan. c. Proses Penyelidikan/ Taksasi Jaminan Untuk menghindari terjadinya wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh nasabah maka account manager harus melakukan perintah yang ditujukan kepada bagian support pembiayaan untuk melakukan proses penilaian dan penyelidikan. Pejabat penilaian dan penyelidikan akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut apabila dokumen tersebut telah lengkap dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi.


Namun apabila dokumen tersebut belum lengkap maka pejabat penilaian dan penyelidikan akan meminta kepada account manager untuk memenuhi dokumen tersebut. Pejabat penilaian dan peyelidikan akan meyelidiki data-data barang jaminan yang digunakan oleh nasabah. Pejabat penilaian dan penyelidikan akan membantu bank untuk menyelidiki kelayakan usaha nasabah dan untuk menyelidiki harga dari nilai harta yang diagunkan. Pejabat penilaian dan penyelidikan dapat melakukan tugasnya dengan meninjau langsung ketempat lokasi jaminan berada dan memberikan penilaian terhadap jaminan sesuai dengan ketentuan perbankan kemudian memberikan informasi tentang keadaan barang yang sedang dijaminkan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang memberikan data tentang kenyataan yang ditemukan di lapangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi bank dari kemungkinan terjadinya kerugian yang besar karena nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya (wan prestasi) dan untuk menghindari dari kemungkinan adanya pesengketaan atau perselisihan atau jaminan tersebut telah diagunkan pada bank lain. Hasil dari penilaian dan penyelidikan barang jaminan tersebut akan dilaporkan kepada bagian support dan dibuat surat keterangan kepada account manager yang bersangkutan dan disetujui oleh kepala bagian urusan support pembiayaan. Biaya dari proses penilaian dan penyelidikan barang jaminan diharapkan keseriusan dalam melakukan tugasnya dan account manager diharapkan tidak sembarangan dalam mengajukan permintaan menilai dan menyelidiki barang jaminan, jika barang jaminan tersebut tidak layak untuk diselidiki dan memang tidak layak untuk dijadikan agunan pada bank maka lebih baik tidak diadakan penyelidikan karena mengingat biaya penyelidikan relatif besar dan merupakan tanggungan bank.


d. Proses Persetujuan Yang dimaksud dengan proses persetujuan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh account manager setelah melakukan proses awal dan proses analisa adalah mengajukan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan. Pembiayaan diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang menyatakan setuju atau tidak setuju, Keputusan ini dapat dilihat melalui memorandum pembiayaan. Memorandum pembiayaan adalah suatu analisa yang menggambarkan tentang kualitas permintaan baru yang diajukan nasabah Bila keputusan komite pembiayaan menyatakan setuju akan memberikan pembiayaan maka ada dua hal yang harus dilakukan oleh account manager yaitu : 1.

membuat Surat Persetujuan Prinsip (SPP) yang merupakan surat penawaran yang datangnya dari Bank

Syariah Mandiri yang akan menawarkan beberapa syarat

kepada nasabah, jika nasabah menyatakan setuju dan sanggup untuk memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan BNI Syariah dalam batas waktu tertentu maka nasabah tersebut harus menandatangani surat persetujuan prinsip tersebut. Sebaliknya apabila nasabah keberatan atas persyaratan yang diajukan BNI Syariah Cabang Medan maka nasabah boleh menyampaikan keberatan atas persyaratan tersebut secara tertulis dan BNI Syariah Cabang Medan akan mempertimbangkan atas pengajuan persyaratan tersebut dan melakukan pertimbangan dengan membuat perubahan pada persyaratan tersebut dalam masa berlakunya surat penawaran. 2.

mempersiapkan proses pengikatan untuk memperlancar proses pengikatan dan untuk melengkapi proses pengikatan maka bagian urusan support pembiayaan terutama bagian legal dan pimpinan cabang yang bersangkutan harus segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan.


Pengikatan adalah suatau bentuk perikatan yang berhubungan dengan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara orang / pihak atau lebih dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang disepakati bersama untuk suatu priode tertentu. Biaya yang timbul dari proses pengikatan ini diganti dan dibayar oleh nasabah, seperti biaya administrasi materil, biaya penyelenggaraan pengikatan ( notaris ) atau biaya roya ( pelepasan jaminan ). Biaya-biaya tersebut harus disampaikan kepada nasabah dan tercantum dalam akad perjanjian. Biaya ini dapat dibayar langsung oleh nasabah atau melalui pemotongan dari nilai pembiayaan yang diterima.

e. Proses Pencairan Setelah melalui berbagai proses yaitu proses awal, proses analisa, prosses penyelidikan dan proses persetujuan maka proses selanjutnya adalah proses pencairan. Permintaan pencairan fasilitas pembiayaan ijarah biasanya diajukan oleh account manajer yang bersangkutan kepada bagian support pembiayaan. Proses pencairan fasilitas pembiayaan ijarah dilakukan oleh bagian seksi administrasi yang merupakan salah satu bagian terpenting dari support pembiayaan. Sebelum melakukan pencairan, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yaitu memeriksa kelengkapan dokumen pencairan fasilitas pembiayaan ijarah, misalnya usulan pembiayaan, MAP keputusan komite pembiayaan, surat keterangan dan notaris sebagai bukti akad, memeriksa kelengkapan persyaratan pendropingan, membubuhi flat droping pada beberapa dokumen, misalnya Bank Indonesia. Usulan pembiayaan fasilitas ijarah yang telah ditanda tangani komite pembiayaan baik yang asli maupun yang dicopy harus dibubuhi flat droping yang asli. Usulan pembiayaan yang telah dibubuhi flat droping kemudian disimpan di file pembiayaan sebagai bukti realisasi pembiayaan sedangkan usulan pembiayaan yang telah dibubuhi


flat pembayaran disimpan dalam loan document yang sudah dilengkapi dengan surat perintah realisasi pembayaran, surat sanggup untuk mengembalikan kewajiban, dan jadwal angsuran. Dokumen yang sudah disimpan didalam file pembiayaan adalah dokumen yang dicopi sedangkan dokumen yang asli disimpan di safe keeping. Dalam melakukan pencairan fasilitas pembiayaan ijarah, maka setiap pejabat seksi administrasi pembiayaan harus memperhatikan dengan seksama mengenai dokumentasi, keterangan tentang jaminan, dan proses persetujuan. Pencairan dana dapat dilakukan setelah dokumen yang dipersyaratkantelah dilengkapi dan diperiksa keabsahannya dan sudah dilakukan pengikatan oleh pejabat hukum. Kemudian seluruh dokumen tersebut diserahkan ke administrasi pembiayaan. Apabila terjadi kekurangan atau ketidaklengkapan untuk menyetujui usulan pembiayaan sesuai ketentuan. Nasabah yang sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan ijarah, namun karena sesuatu hal, mungkin disebabkan karena bangkrut atau bencana lain yang menimpanya sehingga nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka nasabah tersebut boleh meminta pada BNI Syariah untuk memperpanjang jadwal angsuran dengan tidak menambah atau mengurangi flafond. Peristiwa ini disebut penangguhan pelunasan. Perpanjangan pelunasan pemberian fasilitas ijarah ini akan menyebabkan perubahan persyaratan dan penjadwalan ulang namun tidak mempengaruhi jumlah plafond sebelumnya.

f.

Penutupan Ansuransi Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada BNI Syariah

dan permohonan tersebut telah disetujui oleh komite pembiayaan dan fasilitas pembiayaan tersebut telah dicairkan, maka nasabah tersebut harus menutup pembiayaan maupun jaminan tersebut dengan asuransi. Asuransi yang bekerja sama dengan BNI


Syariah Cabang Medan adalah asuransi tafakul yang berbasis syariah. Pembiayaan maupun jaminan harus diasuransikan tafakul dan apabila pembiayaan maupun jaminan tersebut sudah diasuransikan di tempat lain maka harus ada banker’s close BNI Syariah Cabang Medan. Pejabat penilaian dan penyelidikan harus melaporkan jumlah dan nilai tanggungan jaminan berdasarkan taksasi jaminan. Kemudian bagian administrasi pembiayaan mengirimkan permohonan penutupan asuransi ke PT. Asuransi Tafakul dan dokumen yang diserahkan tersebut harus ditandatangani oleh kepala bagian support pembiayaan dan harus diketahui oleh account manager pihak asuransi akan memperoleh dan mengirimkan polis 2 rangkap yang asli maupun duplikat dengan mencantumkan banker’s close BNI Syariah Cabang Medan. Duplikat polis, kuitansi dan surat pembayaran premi dari tafakul untuk nasabah dikirim oleh account manajer. Bagian support pembiayaan akan membuat instruksi pemdebetan biaya premi ke bagian asuransi yang ditembus ke account manager. Apabila terjadi claim atau nasabah mengalami musibah atas barang yang dijaminkan atau nasabah tersebut meninggal dunia maka nasabah akan mendapatkan ganti kerugian dari asuransi sesuai dengan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Nasabah harus secepatnya melaporkan kejadian tersebut maksimal 3 hari kerja setelah kejadian. Kemudian nasabah tersebut membuat surat pernyataan kepada BNI Syariah bahwa barang jaminan tersebut benar-benar hilang / rusak dan apabila nasabah tersebut meninggal dunia harus ada surat keterangan dari lurah bahwa nasabah tersebut benarbenar hilang. Kemudian semua dokumen tersebut diserahkan kepada account manager. Dan apabila claim tersebut sudah diketahui oleh pihak asuransi, maka pihak asuransi takaful akan langsung memberi ganti kerugian dengan memasukkan dana ke rekening


nasabah dan account manajer akan membuat memo untuk mendebet rekening nasabah sesuai dengan hasil pembiayaan yang dilaksanakan oleh bagian operasi.

g. Pelunasan Pembiayaan Apabila nasabah tersebut telah selesai menuaikan kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan telah menyelesaikan seluruh administrasinya maka bank mempunyai kewajiban untuk mengembalikan jaminan nasabah yang telah diagunkan kepada BNI Syariah Cabang Medan yang dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Maka tugas dari account manager adalah membuat surat kepada komite pembiayaan yang isinya menyatakan bahwa nasabah tersebut telah melunasi seluruh kewajibannya dengan melampirkan bukti pelunasan dan membuat surat permohonan untuk memberikan persetujuan pengeluaran dokumen jaminan. Setiap nasabah yang akan melakukan pelunasan pembiayaan ijarah, maka account manager harus menginstruksikan kebagian oprasional pembiayaan untuk mendapat rekening nasabah untuk pelunasan. 3. Perlakuan Akuntansi terhadap Transaksi Ijarah pada PT. Bank Negara Indonesia ( BNI ) Syariah PSAK No. 59 ( IAI : 2004) mengelompokkan pengakuan dan pengukuran ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik menjadi empat kelompok : a. Bank Sebagai Pemilik Obyek Sewa Harahap (LPFE : 2005) memberikan contoh kasus berikut ini: Bank syariah membeli mobil untuk disewakan dengan cost (biaya) Rp. 200. 000. 000 maka dicatat sebagai berikut : 1 Maret 2006

Aktiva yang diperoleh untuk ijarah Kas

Rp 200. 000. 000 Rp 200. 000. 000


Apabila mobil di atas dibeli untuk transaksi ijarah, diperkirakan mempunyai umur ekonomis 6 tahun dengan nilai sisa 10 % dari cost. Maka beban penyusutan per tahun menurut metode garis lurus : Penyusutan per tahun : = Rp. 200. 000. 000 – ( 10 % x Rp. 200. 000. 000 = Rp. 20. 000. 000) = Rp 180. 000. 000 : 6 = Rp 30. 000. 000 Penyusutan tahun 2006 : 10 x Rp. 30. 000. 000 = Rp. 25. 000. 000 12 Adjustment per 31 Desember 2006 :

Beban penyusutan aktiva ijarah

Rp 25. 000. 000

Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Rp. 25. 000. 000

Beban penyusutan akan dilaporkan rugi laba dan akumulasi penyusutan akan mengurangi aktiva ijarah di neraca, hasilnya adalah sebagai berikut : Nilai buku aktiva ijarah : Bank Syariah Neraca Per 31 Desember 2006 AKTIVA Aktiva ijarah

PASIVA

Rp 200. 000. 000

Akumulasi Penyusutan Rp 25. 000. 000 – Rp 175. 000. 000


Transaksi Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Besarnya penyusutan aktiva ijarah tergantung masa sewa, misal masa sewa 4 tahun nilai sisa diperkirakan 30 % maka penyusutan per tahun : = Rp 200. 000. 000 x (30 % x Rp 200. 000. 000 = Rp 60. 000. 000) 4 = Rp 35. 000. 000 Jadi penyusutan tahun 2006 adalah 10 bulan : 10 x Rp. 35. 000. 000 = Rp. 29. 166. 667 12 Adjustment per 31 Desember 2006 :

Beban penyusutan aktiva ijarah

Rp 29. 166. 667

Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Rp. 29. 166. 667

Pendapatan Ijarah Misal, mobil yang dibeli 1/ 2 2006 kemudian disewakan dengan sewa per bulan Rp 8.000.000 dan dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya maka pengakuan pendapatan ijarah akan dicatat sebagai berikut : 1 Maret – Desember 2006

Kas

Rp 80. 000. 000

Pendapatan ijarah 2003 bank syariah akan mengakui Rp.pendapatan 80. 000. 000 Pada tanggal 31 Desember

Pada tanggal 31 Desember 2006 bank syariah akan mengakui pendapatan ijarah yang belum diterima selam bulan Desember, karena baru akan diterima Januari 2007 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Piutang pendapatan ijarah Pendapatan ijarah

Rp 80. 000. 000 Rp. 80. 000. 000


Pendapatan ijarah akan dilaporkan di laporan laba rugi. Dalam hal ini untuk contoh di atas pendapatan ijarah sebesar Rp 80.000.000 (10 bulan x Rp 8.000.000), sedangkan piutang pendapatan ijarah akan dilaporkan di neraca sebesar Rp 80. 000. 000. Untuk penyesuaian pendapatan yang belum diterima pada Januari 2007 dapat dibuatkan jurnal pembalik untuk memudahkan dalam pencatatan penerimaan pendapatan ijarah setiap bulan, yaitu : 1 Januari 2007

Piutang pendapatan ijarah

Rp 80. 000. 000

Pendapatan ijarah

Rp. 80. 000. 000

Pada tanggal 5 Januari 2007 diterima pembayaran pendapatan ijarah Rp 80. 000. 000 maka bank syariah akan mencatat sebagai berikut :

Kas

Rp 80. 000. 000 Pendapatan ijarah

Rp. 80. 000. 000

Biaya yang Terkait dengan Ijarah Misalkan, untuk akad ijarah mobil di atas bank syariah mengeluarkan biaya akad sebesar Rp. 1. 000. 000 dan mobil disewa untuk 4 tahun maka biaya akad ijarah akan diamortisasi selama 4 tahun dan pertahunnya adalah : Rp 1. 000. 000 : 4 tahun = Rp 250. 000. Berikut pengalokasian awal biaya akad dan amortisasi setiap tahunnya : 1 Maret 2007 mencatat biaya akad ijarah

Biaya akad ijarah yang ditangguhkan Kas

Rp 1. 000. 000 Rp. 1. 000. 000


31 Desember 2007 amortisasi 10 bulan : 10 x Rp. 250. 000. 000 = Rp. 208. 333. 12

Beban akad ijarah

Rp 208. 333.

Biaya akad ijarah yang ditangguhkan

Rp 208. 333.

Untuk biaya perbaikan obyek sewa 1) Bank membentuk estimasi biaya perbaikan obyek sewa tidak rutin secara proporsional selama masa manfaat obyek sewa untuk setiap periode, misalnya selama 4 tahun diestimasikan biaya perbaikan per tahun Rp 6. 000.000 maka untuk 4 tahun menjadi Rp 24.000.000. 2) Realisasi biaya perbaikan obyek sewa dikurangkan dari estimasi biaya perbaikan yang sudah diakui pada periode berjalan, misalnya realisasi biaya perbaikan tahun 2008 Rp 24.000.000 maka pencatatannya sebagai berikut : 1). Pada saat membentuk estimasi biaya perbaikan :

Biaya perbaikan aktiva ijarah

Rp 24. 000. 000

Estimasi kewajiban biaya perbaikan aktiva ijarah

Rp 24. 000. 000.

2). Pengakuan beban perbaikan mobil ijarah tahun 2007 misalnya 1 November 2007 Rp 24.000. 000 :

Estimasi kewajiban biaya perbaikan aktiva ijarah Kas

Rp 24. 000. 000 Rp 24. 000. 000


Misalkan selama masa sewa 4 tahun realisasi biaya perbaikan mencapai : a) Rp 30. 000. 000 atau b) Hanya Rp 20. 000. 000 maka pada akhir tahun ke 4, bank syariah akan membuat jurnal untuk mencatat selisih dari estimasi biaya perbaikan semula Rp 24. 000. 000. Berikut ini jurnal yang harus dibuat adalah :

(1) estimasi biaya perbaikan

Rp 24. 000. 000 Rp 30. 000. 000

realisasi biaya perbaikan selisih lebih

Rp 6. 000. 000

beban perbaikan aktiva ijarah

Rp 6. 000. 000

Kas

Rp 6. 000. 000.

(2) estimasi biaya perbaikan

Rp 24. 000. 000

(3) realisasi biaya perbaikan

Rp 20. 000. 000

selisih kurang

Rp 4. 000. 000

Maka jurnal yang harus dibuat bank syariah adalah :

Estimasi kewajiban biaya perbaikan aktiva ijarah Beban perbaikan aktiva ijarah

Rp 4. 000. 000 Rp 4. 000. 000

Dengan adanya jurnal penyesuaian di atas maka beban perbaikan aktiva ijarah di laporan laba rugi selama 4 tahun adalah : Untuk kasus a) = Rp 30. 000. 000 Untuk kasus b) = Rp20. 000. 000 Dan aktiva yang dibebankan adalah :


Kasus a) = Rp 30. 000. 000 berupa kas, dan lain – lain Kasus b) = Rp 20. 000. 000 berupa kas dan aset lainya. Misalnya, mobil yang disewa nasabah bank syariah dilakukan perbaikan rutin, pada tahun 2004 sebesar Rp 2. 000. 000 maka beban perbaikan akan menjadi beban bank syariah (pemilik obyek), berikut pengakuannya :

beban perbaikan aktiva ijarah

Rp 2. 000. 000

Kas

Rp 2. 000. 000.

Pada penyewaan mobil di atas setelah 4 tahun selesai pembayaran sewa mobil ini dihibahkan kepada nasabah penyewa maka pada saat penyerahan akan dicatat sebagai berikut :

1 Maret 2009

Akumulasi aktiva ijarah Rp 140. 000 Perhitungan penyusutan pendapatan dan beban setelah pelepasan mobil000. sewa : Kerugian pelepasan aktiva ijarah Pendapatan ijarah :

Rp

48 x Rp 8. 000. 000 =

Aktiva Ijarah

60. 000. 000

Rp 384. 000. 000

Rp 200.000. 000.

Cost mobil ijarah

=

Rp 200. 000. 000 U

Pendapatan kotor

Rp 184. 000. 000

Rugi pelepasan mobil ijarah

=

Rp 60. 000. 000

Pendapatan bersih 4 tahun sebelum biaya perbaikan dan beban akad

=

Beban perbaikan akad

=

Pendapatan bersih (4 tahun)

Rp 124. 000. 000 Rp 20. 000. 000 U

Rp 104. 000. 000


Return on investment (untuk 4 tahun) : Rp 104. 000. 000 x 100%

= 50, 20 %

Rp 200. 000. 000 Return on investment (untuk 1 tahun)

= 50, 20 % /4=

Rp 12, 55

Misalnya, dengan contoh sebelumnya mobil yang telah dibayar sewa selama 3 tahun dan kemudian bank syariah menjual kepada nasabah dengan harga sebesar sisa sewa : 12 x Rp 8. 000. 000 = Rp 96. 000. 000. Penyusutan untuk 3 tahun sampai dengan penjualan : 3 x Rp 35. 000. 000 = Rp 105. 000. 000. Jadi pada saat penjualan mobil ijarah, bank syariah akan mencatat sebagai berikut :

Kas Rp 96. 000. 000 Akumulasi penyusutan aktiva ijarah Rp 105. 000. 000 Keuntungan penjualan aktiva ijarah Rp 1. 000. 000 Aktiva Ijarah Rp 200. 000. 000.

Keuntungan penjualan aktiva ijarah dilaporkan di laporan laba rugi sebesar Rp 1. 000. 000 sebagai ”pendapatan non operasi”. Dari contoh mobil sewa telah selesai dibayar sewanya oleh nasabah penyewa pada tahun keempat, kemudian mobil dijual dengan harga sekedarnya, misalnya Rp 10. 000. 000 maka bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan aktiva ijarah Kas Rugi penjualan aktiva ijarah Aktiva Ijarah

Rp 140.000.000* Rp. 10.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 200.000.000

*(4 x Rp 35. 000. 000) Sementara pendapatan ijarah yang telah diterima : 48 bulan x Rp 8. 000. 000 = Rp 368. 000. 000.


Rugi penjualan aktiva ijarah akan dilaporkan pada laporan laba rugi pada pos ”beban non operasi” sebesar Rp 50. 000. 000 pada tahun keempat (2010). nasabah atau penyewa mobil ijarah tidak jadi membeli mobil tersebut dan nilai wajar mobil tersebut : Rp 40. 000. 000. Sementara nilai buku mobil ijarah tersebut: 30 % x Rp 200. 000. 000 sehingga selisih : Rp 20. 000. 000 ( Rp 60. 000. 000 – Rp 40. 000. 000) akan diakui sebagai piutang bank syariah kepada penyewa. Dalam hal ini bank syariah mencatat :

Piutang kepada penyewa aktiva ijarah

Rp 20. 000. 000

Cadangan penurunan niali aktiva ijarah

Rp 20. 000. 000.

pada contoh mobil ijarah di atas, penyewa tidak berjanji untuk membeli dan pada akhir akad ijarah tidak membeli mobil tersebut kemudian bank syariah melakukan penilaian, ternyata nilai yang wajar mobil ijarah tersebut adalah Rp 40. 000. 000 maka selisih Rp 20. 000. 000 (Rp 60. 000. 000 nilai buku – Rp 40. 000. 000 nilai wajar) akan diakui sebagai ”kerugian penurunan aktiva ijarah”. Bank syariah akan mencatat sebagai berikut :

Kerugian penurunan aktiva ijarah

Rp 20. 000. 000

Cadangan penurunan niali aktiva ijarah

Rp 20. 000. 000.

Kerugian penurunan nilai aktiva ijarah akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai ”beban non operasi” sebesar Rp 20. 000. 000 dan cadangan penurunan niali aktiva ijarah akan dilaporkan di neraca sebagai pengurang aktiva ijarah. Misal, mobil ijarah sudah dibayar sewa sebesar Rp 150. 000. 000 sedangkan sewa yang wajar Rp 140. 000. 000 dan mobil mengalami penurunan nilai permanen sebelum


Kerugian penurunan nilai mobil ijarah

Rp 10. 000. 000

Kewajiban kepada penyewa Tn. A

Rp 10. 000. 000.

perpindahan ke penyewa. Selisih Rp 10.000. 000 (Rp 150. 000. 000 – Rp 140. 000. 000), akan dicatat sebagai berikut b. Bank Sebagai Penyewa Contoh Kasus : Pada tanggal 1 Januari 2006, bank syariah menyewa sebuah gedung kepada PT Propertindo selama 5 tahun, pembayaran sewa setiap bulan Rp 10. 000. 000, dibayar setiap awal bulan maka pencatatan beban ijarah akhir bulan Januari tahun 2006 sebagai berikut :

beban ijarah

Rp 10. 000. 000

Kas

Rp 10. 000. 000.

Apabila sewa dibayar di muka untuk jangka waktu 5 tahun jurnalnya :

beban ijarah dibayar di muka Kas

Rp 600. 000. 000 Rp 600. 000. 000.

Pengakuan beban ijarah pada akhir tahun, dilakukan adjustment (penyesuaian) setiap tahunnya,untuk mengakui beban ijarah pada tahun 2006, sebagai berikut :

beban ijarah Beban ijarah dibayar di muka

Rp 120. 000. 000 Rp 120.000.000.


Biaya Akad Contoh : Biaya akad Rp 1. 200. 000 maka jumlah biaya akad akan dialokasikan selama 5 tahun sehingga biaya per tahun = Rp 1. 200. 000 dibagi 5 = Rp 240. 000 atau per bulan Rp 20. 000. 000 alokasi biaya akad untuk tahun 2006 = Rp 240. 000. Atas transaksi ini bank syariah akan mencatat sebagai berikut : 1). Pada saat akad terjadi jurnalnya :

biaya akad ditangguhkan

Rp 1. 200. 000

Kas

Rp 1. 200. 000.

2). Adjustment untuk mengakui beban akad tahun 2000 sebesar Rp 240.000 :

beban akad ijarah

Rp 240. 000

biaya akad ditangguhkan

Rp 240. 000

Pada saat penyusunan laporan keuangan, bank syariah akan melaporkan biaya akad yang ditangguhkan di neraca sebagai aktiva lain – lain yaitu sebesar Rp 960. 000 (Rp 1. 200. 000 - Rp 240. 000), sedangkan di laporan laba rugi akan dilaporkan adanya beban akad ijarah sebesar Rp 240. 000 sebagai beban operasional bank syariah. Misalnya, beban pemeliharaan Rp 500. 000 maka jurnalnya :

beban pemeliharaan

Rp 500. 000

Kas

Rp 500. 000.

Beban pemeliharaan akan disajikan di laporan laba rugi tahun berjalan sebesar Rp 500. 000. 000 pada kelompok beban operasional bank.


B. Analisis Hasil Penelitian 1. Analisis terhadap Konsep Perbankan Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Medan Secara umum analisa ini terlebih dahulu diarahkan mengenai sejarah ringkas, aktivitas, struktur organisasi perusahaan. Dalam sejarah perkembangan organisasi Bank Syariah di Indonesia, didirikanlah PT. BNI Syariah Cabang Medan. Sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah, PT. BNI Syariah Cabang Medan selalu menjaga hasil produk-produk agar selalu terjaga dari nilai-nilai syariah. Pada dasarnya PT. BNI Syariah Cabang Medan telah menerapkan konsep syariah yang berlaku umum pada bank-bank syariah. Ini dapat dilihat dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang kedudukannya detara dengan Dewan Komisaris dan berfungsi mengawasi kegiatan dan produk-produk PT. BNI Syariah Cabang Medan agar tidak melenceng dari nilai-nilai syariah. 2. Analisis terhadap penerapan Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Medan Konsep-konsep dalam perbankan syariah mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sektor riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjualbelikan. Disamping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. Kegiatan usaha yang dilakukan secara profesional namun tetap realistis, seraya mengakui keterbatasan manusia yang tidak selalu dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan. Dalam kesepakatan ini penulis membatasi cakupan penelitian pada ijarah yang merupakan salah satu konsep yang menggunakan prinsip sewa-menyewa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan, sedangkan ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek


sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah lainnya yang tentunya tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan aktivitas dilakukan atas dasar kesetaraan, keadilan dan transparasi. PT. BNI Syariah Cabang Medan tidak membenarkan transaksi spekulatif. Sewa menyewa atas manfaat suatu barang yang belum dimiliki (qharan) dan jual beli bersyarat (mengandung unsur riba) dalam berinteraksi dengan nasabah, pihak bank syariah memposisikan diri sebagai mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan lender dan borrower sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional. PT. BNI Syariah Cabang Medan tidak memastikan besarnya return dalam menjalankan usahanya dan karenanya tidak mengenal bunga balas jasa finansial karena tidak seorangpun yang tahu apa yang akan terjadi esok harinya. Angka nominal yang akan diperoleh oleh para pihak akan sangat tergantung pada realisasi hasil usaha. Dalam hal transaksi Ijarah ada kesepakatan mengenai harga sewa. Dalam akad ini tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad tersebut walaupun terjadi gejolak moneter. Berikut ini disajikan Neraca pada PT BNI Syariah Cabang Medan dalam satu tahun (2008 - 2009) dapat dilihat pada lampiran. Dalam hal ini terlihat bahwa pembiayaan ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Medan tidak menunjukkan angka yang signifikan sementara secara nasional ijarah merupakan produk yang banyak diterapkan. Seprti yang dapat dilihat pada tabel tersebut di PT. BNI Syariah Cabang Medan bahwa pembiayaan yang menggunakan sistem Musyarakah lebih banyak dilemparkan oleh account manager kepada karyawan swasta/ pemerintah atas nama perusahaan.


Atas dasar ini, penulis menganalisa bahwa account manager dari karyawan PT. BNI Syariah Cabang Medan selain memenuhi target dan limit pembiayaan yang bisa dilemparkan sebesar lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mereka juga harus profesional dalam artian tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan 5C dimana salah satunya adalah kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. 3. Analisis terhadap Penerapan PSAK No. 101 atas Transaksi Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Medan Akuntansi

syariah

tidak

hanya

membicarakan

angka-angka

tapi

juga

memperhatikan kemaslahatan semua pihak. Artinya akuntansi Islam menjadi mizan atau timbangan dalam penegakan ketertiban perdagangan, pembagian yang adil, pelarangan penipuan mutu, timbangan bahkan termasuk agar tidak terjadi benturan kepentingan antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan lain. Secara normatif, akuntansi syariah harus dapat diformulasikan dari perpaduan antara nilai yang bersifat materialistik dan spiritualistik. Dalam penyusunan akuntansi ada beberapa persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasional. Seperti dalam pemakaian buku besar, system pencatatan dan penyusunan bisa sama. Namun bila berbicara tentang substansi dan isi laporan berbeda, karena perbedaan filosofi yang dianut. Berkaitan dengan ini, IAI menghasilkan suatu produk Pernyataan Standar Akuntansi syariah yang disahkan Mei 2002, yaitu PSAK No. 59.Kemudian disempurnakan dengan penjabaran mengenai aturan penyajian laporan keuangan yaitu PSAK No 101 yang disahkan tahun 2006. Produk ini membawa era baru bagi industri keuangan di tanah air yang berprinsip syariah. Hanya saja baik PSAK No. 59 maupun PSAK No 101 ini belum memenuhi aspek syariah secara keseluruhan. Alasannya, PSAK


No. 59 maupun PSAK No 101 ini menggunakan sistem pencatatan dualisme: dasar akrual dan dasar kas. Dasar akrual yang biasa digunakan perbankan konvensional dinilai kurang konservatif bisa mengelabui nasabah karena menempatkan pendapatan masa datang dibukukan dalam laporan keuangan disajikan. Sementara pendapatan yang diperoleh nasabah dilakukan dasar kas yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang besarnya bagi hasil kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Penyusunan awal PSAK No. 101 ini melibatkan banyak komponen diantaranya wakil seluruh peerbankan syariah, IAI dan BI. Setelah konsep ini selesai materi syariahnya dimintakan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam hal ini, DSN merekomendasikan dualisme ini untuk fungsi yang berbeda. Dasar akrual untuk fungsi laporan keuangan, sedang dasar kas untuk fungsi distribusi bagi hasil. Walau awalnya PSAK No. 101 ini pernah mendapat kritik oleh praktisi bank syariah namun untuk saat ini PSAK No. 101 masih merupakan alternative terbaik untuk digunakan dan tidak menutup kemungkinan yang ada penyesuaian- penyesuaian sehingga perbankan syariah bisa menerapkan sistem ini tanpa kendala. Perlakuan akuntansi untuk transaksi Ijarah yang diterapkan pada PT. BNI Syariah Cabang Medan menurut penulis telah sesuai dengan PSAK No. 101. Sejak diberlakukannya PSAK No. 101, PT. BNI Syariah Cabang Medan mulai menerapkannya dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat. Ada beberapa perbedaan dalam pencatatan dan klasifikasi terhadap transaksi ijarah. Sebelum diterapkannya PSAK No. 101, pembiayaan dikelompokkan sama dengan pembiayaan lainnya. Sebaliknya, setelah diterapkan PSAK No. 101 atas transaksi Ijarah ini dicatat dalam neraca sebagai Piutang Ijarah. Harga sewa yang dterima dalam pembiayaan ijarah diakui sebagai pendapatan ijarah dan dicatat dengan menggunakan akrual basis. Alasan penggunaan akrual basis ini juga mengacu pada International Accounting Standard dan fatwa Dewan Syariah


Nasional (DSN). Pengakuan pendapatan akrual dalam PSAK No. 101 menunjuk pada pendapatan aktiva produktif performing dan pendapatan bukan performing akan direversing berikutnya, selain itu PT. BNI Syariah juga mengacu pada PAPSI (Panduan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) yang merupakan panduan yang didalamnya terdapat penjabaran PSAK No. 101 secara lebih detail tentang pencatatan akuntansi syariah. Komponen- komponen Laporan pada perbankan syariah meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dana serta penggunaan infak dan shadaqah, laporan sumber dana qardhul hasan. Alhamdulillah PT BNI Syariah Cabang Medan telah menerapkan semua komponen yang sesuai dengan PSAK No 101.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Adapun beberapa kesimpulan yang dapat dibuat penulis dari hasil-hasil pembahasan yang diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 1. Dalam perlakuan akuntansi, PT. BNI Syariah Cabang Medan mengacu pada PSAK No. 59, PSAK No 101, International Accounting Standard dan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta PAPSI. 2. PT. BNI Syariah Cabang Medan telah menerapkan dan sesuai dengan PSAK. No. 101 dalam mencatat transaksi ijarah dan menyajikannya laporan keuangannya. 3. Dalam prakteknya sistem pembiayaan ijarah telah sesuai dengan teori-teori yang dipelajari di perkuliahan, namun lebih banyak prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dan lebih rumit. 4. Bahwa riba hukumnya haram, sudah jelas dan tidak ada keraguan didalamnya, sehingga manusia Muslim diwajibkan untuk meninggalkan riba. 5. Bank syariah terbukti lebih unggul dibandingkan perbankan konvensional berdasarkan kepada daya tahan bank syariah, kesimpulan ini dapat ditarik didasarkan terhadap bnetuk pembiayaan ekonomi yang dilakukan bank syariah. Bank konvensional cenderung melakukan pengembangan sektor moneter, memberikan kemudahan dalam hal pemberian modal yaitu dengan cara pembiayaan melalui pemberian surat berharga dan juga memberikan uang tunai. Bank syariah sebaliknya melakukan pembiayaan terhadap sektor riil dengan bentuk kerja sama dan melakukan pembagian hasil yang telah disepakati.


6. Salah satu produk pembiayaan atau produk penyaluran dana adalah Ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Dalam transaksi ijarah yang ditekankan atau yang menjadi objek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah harga sewa. Secara konvensional sistem ini dikenal dengan nama leasing. Dalam prinsip ini nasabah boleh memiliki barang tersebut setelah masa sewa selesai yang disebut Ijarah Muntahiya Bittamliik apabila besarnya sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang. B. Saran 1. Tidak lagi menjadikan konsep syariah sebagai bentuk alternative dalam perbankan tetapi menjadikan syariah sebagai bagian utama dalam perbankan nasional. Dalam hal ini bentuk perbankan syariah telah terbukti berjalan sesuai dengan tujuan perbankan dan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. 2. Untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan efisiensi, PT. BNI Syariah Cabang Medan harus meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM) yang menguasai aspek perbankan syariah. 3. Manajemen perbankan syariah merupakan tulang punggung dalam meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan mampu mengangani semua permasalahan yang dihadapi. 4. Terus berinovasi dalam membuat fitur-fitur produk perbankan syariah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. 5. PT. BNI Syariah Cabang Medan disarankan semakin aktif dalam menghimpun dana dari masyarakat dan selektif khususnya bagian marketing dalam menyalurkan pembiayaan agar meningkatkan pendapatan.


6. PT. BNI Syariah Cabang Medan diharapkan dapat bertahan pada situasi perbankan saat ini, dimana persaingan antara bank semakin kuat. PT. BNI Syariah Cabang Medan harus tetap dapat mningkatkan kemampuan sendiri serta meningkatkan pemasaran dan pelayanannya. 7. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pengakuan dan pengukuran setiap transaksinya

sehingga

memudahkan

pihak

yang

berkepentingan

untuk

mengetahui hal tersebut. 8. Mensosialisasikan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada nasabah atas sistem ijarah karena masih banyak dari masyarakat kita yang belum mengetahui. 9. Hendaknya lebih menyederhanakan sistem pembiayaannya sehingga lebih mudah dijalankan oleh nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan.


BAB III METODE PENELITIAN. dilakukan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat

Recommend Documents