BAB III KEDUDUKAN ASET YAYASAN SESUDAH TERBITNYA UNDANG- UNDANG NO.16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO

BAB III KEDUDUKAN ASET YAYASAN SESUDAH TERBITNYA UNDANGUNDANG NO.16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001

A. Kedudukan Badan Hukum Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Yayasan. 1.

Badan Hukum Yayasan Indonesia baru mempunyai peraturan tentang Yayasan, yaitu Undang-Undang

No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara RI. Tahun 2001 No.112 dan Tambahan Lembaran Negara RI.No 4132, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Pemberlakuan Undang-Undang Yayasan satu tahun setelah tanggal pengundangan, dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturannya dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan yayasan. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang Yayasan tanggal 26 Juni 2000 dijelaskan bahwa, penyusunan Undang-Undang Yayasan dilandasi oleh beberapa pokok pikiran, yaitu untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang yayasan, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan, berkaitan dengan arahan-

45

Universitas Sumatera Utara

46

arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkan system hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001, didalamnya telah dicantumkan dengan jelas untuk mendirikan yayasan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : 1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih 2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya 3. Harus dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia 4. Harus memperoleh pengesahan menteri. 5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan 7. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.57

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yang dmaksud dengan ”orang” pada Pasal ini adalah orang perseorangan dan badan hukum. Berarti

57

Ibid, halaman 37-38


47

yayasan hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan saja atau boleh badan hukum saja. Pembentukan yayasan terjadi dengan surat pengakuan (akta) diantara para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut. Singkatnya, bagi yayasan sebagai badan hukum itu diisyaratkan adanya : 1. Penunjukan suatu tujuan tertentu, 2. Penunjukan suatu organisasi, dan 3. Harus terdapat pemisahan harta kekayaan.58 Perubahan Undang-Undang Yayasan sesuai dengan konsideran UndangUndang No.28 Tahun 2004 disebabkan karena Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Kehadiran Undang-Undang Yayasan merupakan dasar hukum yang kuat bagi Yayasan untuk mencapai tujuan didirikannya serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan

58

ChaidirAli,Badan Hukum,PT.Alumni,Bandung, 2005, halaman 88


48

kemanusiaan. Lahirnya Undang-Undang ini juga menjadi pedoman bagi Yayasan dalam menjalankan aktifitas usahanya sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya59. Perubahan pada Undang-Undang ini bukan diubah secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian pasal-pasal saja yang dirasa perlu. Dari 73 pasal yang ada dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001, sebanyak 21 pasal yang diubah dan tiga alinea dalam penjelasan umum yang diubah dengan Undang-UndangNo.28 Tahun 2004. Kedua Undang-Undang ini saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuannya tidak lain untuk memperbaiki peraturan yang ada di dalam Undang-Undang sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, namun dilain pihak perubahan itu membawa pengaruh kepada masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memahami atau mempelajari undang-undang yang mengalami perubahan karena masyarakat harus membaca dua undang-undang yang saling berkaitan. Dengan terbitnya Undang-Undang Yayasan menghendaki yayasan bersifat terbuka dan pengelolaannya bersifat professional, sehingga bagi masyarakat sangat menyambut baik keluarnya Undang-Undang ini karena sudah ada kaidah hukum yang menjadi pegangan bagi mereka yang berkecimpung dalam yayasan dan masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan.

59

Suyud Margono. Op.Cit. halaman 93


49

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Perubahan UU Yayasan, ada dua jenis status hukum untuk yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu: 1.

Yayasan Lama (yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya UU Yayasan) yang telah berstatus badan hukum;

2.

Yayasan Lama (yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya UU Yayasan) yang belum berstatus badan hukum. Yayasan yang sebelumnya ada dinyatakan tetap diakui sebagai badan hukum,

apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya UndangUndang Yayasan.Yayasan dengan kategori tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.60 Yayasan lama yang berstatus badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Undang-Undang Yayasan. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan tersebut diatas pada dasarnya tetap mengakui suatu yayasan yang telah di dirikan sebelum UndangUndang Yayasan ini terbit asalkan yayasan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan 60

Ibid, halaman 94


50

dari instansi terkait, dengan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal UU Yayasan tersebut berlaku. Perubahan UndangUndang Yayasan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005,Oleh karena itu berdasarkan perubahan Undang-Undang Yayasan, yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasar sampai tanggal 6 Oktober 2008 tidak dapat diakui sebagai badan hukum. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang kedudukan yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang itu berlaku tetapi Yayasan itu belum diakui sebagai badan hukum. Yayasan yang belum diakui sebagai badan hukum ini dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang dan mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku yaitu tanggal 6 Oktober 200661. Ketentuan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

61

Ibid, halaman 107


51

Ketentuan pasal 71 Undang-Undang Yayasan tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan tersebut. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 telah dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya 3 (tiga) tahun berturut-turut harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang-Undang62. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 menyebutkan bahwa: “Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15”63. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 menyatakan bahwa Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani64. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan 62

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 64 Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 63


52

Berita Negara Republik Indonesia, atau Yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, diakui sebagai bahan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan yang tidak menyesuaikan diri, dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan65. Untuk mendirikan suatu yayasan, dana merupakan hal yang paling penting apalagi jika suatu yayasan itu tidak mempunyai penghasilan tetap. Dalam hal yayasan bubar karena alasan yang disebut Pasal 62 huruf a dan huruf b Undang-Undang 16 Tahun 2001, maka Pembina yayasan yang bubar tersebut kemudian menunjuk likuidator untuk membereskan sisa harta kekayaan yayasan66. Bila tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus yayasan yang akan menjadi likuidator67. Likuidator berwenang melakukan pemberesan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan yayasan yang bubar. Dengan demikian, jika pengurus selaku likuidator hendak menjual rumah dan tanah aset yayasan dalam rangka likuidasi, maka hal tersebut diperbolehkan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka pembuatan akta pendirian

65 Chatamarrasjid ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial),Citra Aditya Bakti,Jakarta, 2002, hal.35 66 Pasal 63 ayat (1) UU No.16 Tahun 2001 67 Pasal 63 ayat (2) UU No.16 Tahun 2001


53

yayasan dihadapan notaris harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia guna memperoleh status badan hukum Pengesahan akta pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri yayasan. Tanpa ada pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena yang disebut yayasan, sesuai dengan pengertian Undang-Undang Yayasan adalah mutlak badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekalibagi pendiri untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan aktapendirian kepada menteri karena segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan. Penelitian yang dibahas dalam tesis ini adalah Yayasan yang di dirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013, sekarang yayasan tersebut akan diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya. 1. Maka harus dibuat akta pendirian (baru) yang menghadap Notaris, yaitu : a. Mereka yang mendirikan pertama kali yayasan tersebut.


54

b.

2.

3.

4. 5. 6.

Jika yang mendirikan sudah tidak ada lagi dapat dilakukan oleh organ yang diberi kewenangan dalam anggaran dasar yayasan yang bersangkutan. c. Jika yang (B) juga sudah tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dengan yayasan tersebut untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri, agar diperkenankan untuk menindak lanjutinya demi dan untuk kepentingan yayasan. Wajib dilakukan pemesanan nama kembali, agar nama yayasan masuk ke data base yayasan di Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jika nama tersebut sudah dipakai yayasan lain, maka penolakan nama tersebut (dari layar monitor) dicetak (diprint) sebagai bukti nama yayasan sudah dipakai yayasan yang akan diberikan kepada para penghadap, dan penghadap wajib menandatangani/ bermaterai hasil cetakan, serta minta untuk membuat pernyataan untuk membuat/memohon nama yayasan yang baru. Bahwa surat yang tersebut dalam angka (3) wajib diuraikan dalam Premisse akta yang bersangkutan Dalam SABH On line melalui menu pendirian baru yayasan (klik pasall 15A) Persyaratan yang harus dilengkapi sesuai pasal 13 ayat (1)-(7) peraturan menteri tersebut diatas, yaitu : a. Pengisian format pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. b. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian yayasan yang telah lengkap. c. Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian yayasan. d. Dokumen untuk pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi : 1. Salinan akta pendirian Yayasan 2. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau dengan nama lainnya. 3. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan. 4. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut.


55

5.

7.

Bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman yayasan 6. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan, dan 7. Surat kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak. Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang kekayaan awalnya berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan : a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam Premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. c. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan d. Fotokopi Nomor Pajak wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris. e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat. f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan, dan h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.68

Sehingga, peneliti berpendapat bahwa prosedur pengesahan akta pendirian yayasan harus dilakukan oleh Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohona pengesahan badan hukum yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

68

WebBlog:habibadjie.dosen.narotama.ac.id


56

2.

Maksud dan Tujuan Yayasan Dalam Undang-Undang Yayasan Yayasan didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran

Dasar Yayasan. Dalam rangka mencapai tujuannya Yayasan dimungkinkan untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan usaha, termasuk untuk mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 membatasi bentuk penyertaan Yayasan dengan menyatakan bahwa: a) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan; b) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut palingbanyak 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan; c) Anggota pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi ataupengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).69 Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa kegiatan usaha daru badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

69

Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2001


57

3.

Tata Cara Pendirian Yayasan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Setelah terbitnya Undang-Undang Yayasan, pendirian suatu Yayasan harus

dengan akta Notaris, baik yayasan yang didirikan oleh swasta ataupun pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan Notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat di dirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada tiga proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu: a.

Proses Pendirian Yayasan

b.

Proses Pengesahan Akta Yayasan

c.

Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum.70

a.

Proses Pendirian Yayasan Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang

Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikan yayasan yaitu : 1.

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

2.

Pendiri Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan .akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia 70

Suyud Margono, Op.Cit. halaman 59


58

3.

Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat

4.

Biaya pembuatan akta notaries sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5.

Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.71 Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yang dimaksud dengan ”orang” pada pasal ini adalah orang perseorangan dan badan hukum. Berarti yayasan hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan saja atau boleh badan hukum saja. Makna dari memisahkan harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena telah sejak awal semula memisahkan sebagian dari kekayan pendirinya menjadi milik yayasan. Yayasan sebagai badan hukum harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan yayasan digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan dibadang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini yang harus menjadi perhatian dari pendiri yayasan. Pendiri yayasan ketika mendirikan yayasan sudah memisahkan harta kekayaannya, untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Oleh karena itu orang yang akan mendirikan yayasan harus memiliki kekayaan yang cukup, dan kekayaan itu harus dipisahkan. Dengan memisahkan kekayaannya tersebut dan kemudian mendirikan yayasan, maka harta tersebut sudah beralih 71

Pasal 9 ayat UU No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.


59

menjadi milik yayasan. Hal ini merupakan alasan untuk berpendapat bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Yang dapat mendirikan yayasan bukan hanya semata-mata orang melainkan juga badan hukum. Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dimungkinkan orang asing untuk mendirikan yayasan di Indonesia. Orang asing tersebut dapat mendirikan sendiri atau secara bersama sama dalam arti sesama orang asing atau bersama-sama dengan orang Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu yayasan dapat didirikan oleh : a.

Satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang Asing (Warga Negara Asing)

b.

Lebih dari satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang asing (Warga Negara Asing), orang Indonesia beserta orang asing (Warga Negara Indonesia bersama-sama Warga Negara Asing)

c.

Satu badan hukum yaitu Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing

d.

Lebih dari satu badan hukum yaitu badan-badan hukum Indonesia, badan-badan hukum asing, badan hukum Indonesia bersama-sama badan hukum asing72. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yayasan tersebut dapat didrikan oleh

satu orang/badan hukum dan atau lebih dari satu orang/badan hukum, maka dapat dikatakan bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang dan atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum. Selain pendirian yayasan dilakukan dengan kehendak seseorang, dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur juga tentang pendirian 72

Arie Kusumastuti, Maria Suhardiadi, Op. Cit, Halaman 7


60

yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat. Hal ini dapat terjadi jika seseorang menerima surat wasiat yang isinya adalah mengenai pendirian suatu yayasan. Dimana isi dari surat wasiat tersebut tentang pendirian yayasan, dan dicantumkan mengenai harta peninggalan yang dapat dijadikan kekayaan awal yayasan. Hal ini menjadi kewajiban bagi si penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat mendirikan Yayasan. Dimana si penerima wasiat mewakili pemberi wasiat. Dalam hubungan ini, bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan Yayasan, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.Ini dapat kita lihat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Selanjutnya dalam mendirikan Yayasan adalah akta pendirinya dituangkan dalam akta notaris seperti tertera pada Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan Pendirian Yayasan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia73. Pendirian yayasan yang dilakukan berdasarkan wasiat ini harus wasiat yang telah didaftarkan di Seksi Daftar Wasiat Pusat, Departemen Hukum dan Asasi Manusia. Walaupun yang mendirikan yayasan itu orang asing, akta pendiriannya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Hal ini berarti tanpa adanya akta notaris, maka pendirian yayasan tidak pernah ada.Namun pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatakan bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan, 73

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001


61

pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pemberian kuasa ini dimaksudkan bahwa pendiri boleh tidak hadir dengan diwakilkan kepada orang lain dengan membuat dan memberika surat kuasa yang sah dan dalam surat kuasa harus disebutkan dengan tegas bahwa orang yang mewakili pendiri diberi kuasa untuk menghadap notaris dengan kepentingan membuat akta pendirian Yayasan. Hal ini dibenarkan oleh hukum, sebab perbuatan hukum dalam hal ini pendirian yayasan merupakan perbuatan hukum di bidang perdata, sehingga pemberian kuasa dalam melakukan pendirian diperbolehkan, meskipun sebenarnya Undang-Undang tidak mengisyaratkan bentuk pemberian kuasa, namun sebaliknya pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis. Isi dari akta pendirian itu adalah Anggaran Dasar Yayasan seperti ternyata dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jumlah minimum harta kekayaan awal yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)74. Setelah akta dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris tahap berikutnya adalah mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Pengesahan tersebut bertujuan agar yayasan memperoleh status badan hukum. b. Proses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pengesahan akta Pendirian sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak ada aturan yang mewajibkan yayasan melakukan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Kehakiman pada 74

Pasal 6 PP no.63 Tahun 2008


62

saat itu untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Akibatnya banyak yayasan tidak mengesahkan akta pendirian yayasannya tersebut sehingga yayasan tersebut belum menjadi badan hukum75. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum, yayasan harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Namun setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 maka pembuatan akta pendirian yayasan dihadapan notaris harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia guna memperoleh status badan hukum. Pengesahan akta pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri yayasan. Tanpa ada pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena yang disebut yayasan, sesuai dengan pengertian Undang-Undang Yayasan, adalah mutlak badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada menteri karena segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang isi pasal tersebut telah mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008. Jika pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 permohonan dapat dilakukan oleh pendiri atau kuasanya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan 75

Suyud Margono, Op.Cit, halaman 62


63

Hak Azasi Manusia atas nama menteri di wilayah kerjanya tempat kedudukan yayasan, maka pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan Azasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan 76. Perubahan Pasal 11 (sebelas) diatas telah mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, dan menyatakan bahwa notaris harus mengajukan permohonan untuk menjadi yayasan sebagai badan hukum tersebut. Hal ini disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum. Dengan ditetapkannya notaris yang mengajukan permohonan kepada menteri maka ini merupakan cara negara memaksa pendiri yayasan agar yayasan yang didirikan berstatus badan hukum. Dengan ditetapkan oleh undang – undang seorang notaris menjadi terikat untuk menjalankan tugas mengurusi permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang dibuatnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani 77. Disini notaris diberi batasan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan akta pendirian Waktu 10 (sepuluh) hari tergolong singkat, karena berpengaruh kepada

76 77

Ibid., halaman 63 Pasal 11 ayat (3) UU No.16 Tahun 2001


64

pihak pendiri yayasan, yang harus sudah siap membuat surat pemohonan pengesahan ketika menandatangani akta tersebut. Maka dalam praktek diantara para notaris yang berpraktek ketika pendiri yayasan menghadap untuk membuat akta pendiri yayasan, menawarkan sekaligus satu paket dengan surat permohonan pengesahan akta tersebut sehinggan pendiri yayasan tidak merasa repot, dan tinggal membubuhkan tanda tangan78. Permohonan yang diajukan oleh notaris kepada menteri dilakukan secara tertulis ini juga diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Setelah permohonan pengesahan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam memproses permohonan itu Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Pengertian dari instansi terkait disini dapat dilihat dari kegiatan yayasan dalam mencapai maksud dan tujuanya. Jika kegiatannya menyangkut bidang kesehatan, Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia dapat meminta pertimbangan Menteri Kesehatan, jika di bidang keagamaan, dapat meminta pertimbangan kepada Menteri Agama dan sebagainya. Instansi terkait diwajibkan memberikan petimbangan dimaksud dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi tersebut. Namun meminta pertimbangan kepada instansi terkait bukan merupakan keharusan jika menurut pertimbangan Menteri permohonan itu telah dapat diberikan pengesahan, maka tidak perlu meminta pertimbangan dari instansi itu. 78

Gatot Supramono, Op.cit, halaman 40


65

Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan setelah dipertimbangkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima atau ditolak. Jika permohonan tersebut diterima, maka Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian yayasan. Apabila permohonan pengesahan ditolak maka alasan penolakan harus sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak, dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan secara lengkap.79 Jika menteri dalam memproses permohonan itu meminta pertimbangan dari instansi terkait maka pemberian atau penolakan dilakukan dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan tersebut diterima. Apabila

permohonan

pengesahan

di

tolak

oleh

Menteri,

menteri

wajib

memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut.80 Alasan penolakan permohonan pengesahan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan atau Peraturan Pelaksananya. Meski telah diatur demikian, namun belum ada kepastian hukum jika dalam waktu yang telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh)

79 80

hari

belum diterima

Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001


66

permohonan itu secara lengkap Menteri belum memberikan jawaban. Sehingga ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, seharusnya ada pengaturan, bahwa jika seandainya dalam jangka waktu tersebut Menteri tidak memberikan jawaban tentang diterima atau tidaknya permohonan pengesahan itu, maka permohonan pengesahan itu dianggap telah diterima oleh Menteri.81 Dalam Undang-Undang ini terlihat bahwa pada saat pemberitahuan penolakan tanpa diketahui oleh notaris yang membuat akta pendirian. Suatu permohonan

pengesahan

akta

pendirian

diajukan

melalui

notaris,

setelah

mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tidak lagi melalui notaris. Apakah sudah mendapat surat pemberitahuan dari menteri atau belum, notaris yang pernah mengirim surat permohonan itu tidak tahu82. Demikian juga jika permohonan yayasan tersebut untuk menjadi badan hukum diterima, Menteri juga langsung memberitahukan secara tertulis kepada pemohon, tidak lagi melalui notaris yang membuat akta penderiannya. c.

Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum pada saat sebelum adanya

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, dilakukan oleh pengurus yayasan, namun belum ada aturan-aturan yang memaksa untuk mengumumkan yayasan tersebut sebagai badan hukum. Sehingga

81 82

Anwar Borahima,Op.Cit, halaman 47 Gatot Supramono, Op. Cit, halaman 42


67

masyarakat tidak dapat mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Yayasan tidak bersifat transparan pada saat itu83. Dalam ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia. Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat. Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui. Namun pasal ini mengalami perubahan bunyi pada Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh menteri dalam

83

Suyud Margono, Op.Cit.,halaman 67


68

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan oleh menteri84. Disini dapat kita lihat bahwa waktu yang diberikan oleh undang-undang hanya 14 (empat belas) hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur mengajukan permohonan pengumuman kerena pengumuman itu dilakukan secara tomatis oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi kelalaian dari pengurus yayasan untuk tidak mendaftarkan yayasannya di Tambahan Berita Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan Anggaran Dasar yayasan harus dimuat sekurang-kurangnya sebagai berikut : a.

Nama dan tempat kedudukan

b.

Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

c.

Jangka waktu pendirian

d.

Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda.

e.

Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.

f.

Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas

g.

Hak dan Kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas,

h.

Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan, 84

Ibid, halaman 68


69

i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, j. Penggabungan dan pembubaran yayasan, k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan akibat pembubaran.85 Dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut diatas terdapat beberapa kriteria yang menjadi pokok pendirian yayasan, antara lain : a.

Nama dan tempat kedudukan yayasan

b.

Maksud dan tujuan pendirian yayasan

c.

Jangka waktu pendirian sebuah yayasan

d.

Jumlah kekayaan awal yayasan. Ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar yayasan pada prinsipnya dapat

diubah dengan kriteria terpenuhinya atau hadirnya/terwakili semua anggota organ yayasan, dalam suatu rapat untuk mengambil suatu keputusan rapat mengenai perubahan isi anggaran dasar terkecuali mengenai maksud dan tujuan pendirian yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara tegas mengatur bahwa anggaran dasar yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan86. Perubahan anggaran dasarnya ini bisa dilakukan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para Pembina, pengurus dan pengawas dalam musyawarah, tetapi tidak diperbolehkan mengubah maksud dan tujuan yayasan karena nyawa dari satu yayasan adalah maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

85 86

Ibid, halaman 69 Pasal 17 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001


70

Perubahan anggaran dasar yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, kuorum yang diperlukan untuk mengambil keputusan perubahan anggaran dasar yayasan dalam rapat pembina adalah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina87. Dalam hal mana kuorum tidak tercapai, rapat pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat kedua ini dapat dianggap memenuhi kourum apabila dihadiri ½ (setengah) dari jumlah seluruh anggota pembina, dan rapat ini dianggap sah apabila keputusan tersebut disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir. Undang-Undang menetapkan ada dua keriteria bagi perubahan anggaran dasar yaitu pertama dikatakan bahwa perubahan anggaran dasar meliputi ”nama” dan “kegiatan” yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Kedua bagi perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri88. Berdasarkan kedua kriteria yang disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa perubahan anggaran dasar yayasan harus mendapat pengesahan dan atau persetujuan Menteri sesuai dengan materi perubahan yang dilakukan.Akan tetapi apabila hanya perubahan-perubahan lainnya, cukup hanya diberitahukan saja kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tanpa harus dengan pengesahan. Pada 87

Pasal 18 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

88

Gunawan Wijaya, Suatu Panduan Konprehensif Yayasan Di Indonesia, PT.Elex Media, Komputindo, Jakarta, 2002, halaman 38


71

yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan sebagai badan hukum berarti anggaran dasarnya juga belum mendapat pengesahan, berarti pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan belum sah, karena belum disahkan pada rapat Pembina.

B. Kedudukan aset Yayasan Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 1.

Kekayaan (Aset) Yayasan Setiap badan usaha seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi

pasti

memerlukan yang namanya “modal”, sedangkan untuk yayasan, Undang-Undang yayasan tidak menggunakan istilah modal melainkan “Kekayaan”. Hal ini disebabkan oleh karena kedua badan hukum tersebut, mempunyai kedudukan badan usaha atau perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan, dimana Perseroan dan Koperasi merupakan pelaku-pelaku ekonomi. Untuk yayasan kedudukannya bukan sebagai perusahaan, dan tujuannya bukan untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya.Yayasan dalam kegiatannya lebih cenderung sebagai pelaku sosial89. Pada yayasan awalnya memang memiliki harta benda yang pada umumnya disebut sebagi modal, tetapi karena kedudukan dan perannya yang berbeda, sehingga tidak tepat jika diberi istilah modal, tetapi lebih tepat jika digunakan dengan istilah kekayaan walaupun maksudnya yang sama.

89

Gatot Supramono, Op.Cit. halaman 66


72

Kekayaan awal ini untuk membiayai kegiatan seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, mebel, atau alat tulis kantor, pemasangan listrik, air dan sebagainya. Dalam itu didukung oleh Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan, kekayaan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan. Ketentuan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang di pisahkan dalam bentuk uang dan barang. Undang-Undang Yayasan ternyata membedakan uang dan barang. Padahal sebenarnya uang itu sendiri termasuk kedalam jenis barang, karena dalam KUHPerdata secara garis besarnya membedakan barang ada dua macam, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak.Uang statusnya sebagai barang bergerak. 2.

Sumber Perolehan Kekayaan Yang lain Selain kekayaan yayasan yang berasal dari pemisahan kekayaan pendiri,

yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumber-sumber yang lainnya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang yayasan sumber-sumber perolehannya berasal dari : sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.90

90

Ibid., halaman 68


73

a.

Sumbangan yang tidak mengikat Sumbangan yang tidak mengikat ini adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak yang lainnya asalkan bantuan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berhubung dengan adanya ketentuan yang tidak boleh mengikat yayasan, maka pihak manapun yang mau member bantuan kepada yayasan, tidak boleh mengikatkan diri kepada yayasn, demikian sebaliknya yayasan juga tidak boleh mengikatkan diri kepada pemberi bantuan.91

b.

Wakaf Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta yang diwakafkan dapat berasal dari seseorang atau badan hukum, dengan cara seperti yang diatur dalam UndangUndang No.41 tentang Wakaf, yaitu dengan membuat ikrar wakaf didepan Pejabat pembuat Ikrar Wakaf. Setelah berikrar wakif melaksanakan penyerahan barang yang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepada nadzir. Jika yayasan sebagai penerima harta wakaf, maka yayasan berkedudukan sebagai nadzir. Yayasan akan menerima harta yang diwakafkan sebagai harta

91

Ibid., halaman 68


74

kekayaan yayasan, untuk dikelola dan digunakan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.92 c.

Hibah Hibah menurut Pasal 1666 Ayat (1) KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma – cuma diwaktu hidupnya dan tidak dapat ditarik kembali. Hibah yang dimaksud bukan merupakan perjanjian obligatoire atau bertimbal balik seperti perjanjian jual beli, sewamenyewa, tukar-menukar melainkan perjanjian yang hanya sepihak. Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat penghibah kepada penerima hibah, dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Syarat yang harus dipenuhi agar hibah itu sah adalah perjanjiannya dibuat dengan akta notaris, karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, isinya dipercaya sebagai suatu kebenaran.

d.

Hibah Wasiat Ketentuan Pasal 957 KUHPerdata menyebutkan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Pemberian hibah wasiat selain dapat ditunjukan kepada perorangan (Pasal 957

92

Ibid., halaman 69


75

KUHPerdata), juga dapat pula ditujukan kepada suatu lembaga (Pasal 878 KUHPerdata)93 e.

Perolehan Lainnya Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e Undang-Undang Yayasan menyebutkan perolehan lain dimaksud, misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan. Kekayaan yayasan baik berupa uang maupun barang serta kekayaan lain yang

diperoleh yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada organ, pegawai atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.94 Pelarangan dialihkannya aset yayasan kepada organ yayasan secara langsung disebabkan karena tujuan awal berdirinya suatu yayasan adalah bersifat sosial. Sepanjang suatu yayasan memperoleh hasil usaha dari kegiatan yayasan yang dilakukan dan hasil usaha tersebut diperuntukan dalam hal pengembangan yayasan itu sendiri bukan untuk kepentingan pribadi para pendirinya, hal itu masih diperbolehkan untuk dilakukan. 3.

Cara Mengelola Kekayaan Yayasan Kekayaan Yayasan yang berasal dari kegiatan usaha maupun dari sumbangan

pihak ketiga, merupakan milik Yayasan dan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) tidak boleh dibagikan atau dialihkan kepada Pembina, Pengurus maupun

93 94

Ibid., halaman 72 Anwar Borahima, Op.Cit, halaman 8


76

Pengawas Yayasan, tujuannya untuk menghindari agar sebuah yayasan jangan sampai disalahgunakan untuk mencari dana atau keuntungan bagi para personel organ yayasan, selain itu untuk melindungi Yayasan, supaya yayasan tetap dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Cara yang demikian merupakan cara yang terbuka bahwa dalam mengelola kekayaan tidak tergantung kepada kemauan Pembina, Pengurus atau Pengawas Yayasan. Masing-masing organ yayasan dapat melihat dan secara terbuka dan dapat mengontrol pengelolaan kekayaan yayasan.


BAB IV PROSES PENGALIHAN ASET YAYASAN YANG BELUM DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2001 A. Perkembangan Pelaksanaan Peraturan Tentang Yayasan Perkembangan Yayasan saat ini sangat pesat, kebanyakan orang lebih memilih mendirikan yayasan dengan tujuan mencari keuntungan, contohnya mendirikan Rumah Sakit, Sekolah dan lain sebagainya, banyak yang menyimpang dari tujuan awal suatu yayasan, dan hal itu dalam prakteknya tidak bisa dihindari. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah memberikan kejelasan tentang Yayasan, namun masih ada beberapa hal yang belum diatur. Terbitnya Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 menolong yayasan yang belum disesuaikan, akibat tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut, maka secara yuridis formal yayasan-yayasan tersebut ada yang bubar, ada yang tidak boleh, menggunakan kata “Yayasan” didepan nanya dan likuidasi, artinya terhadap yayasanyayasan tersebut secara kelembagaan sudah tidak ada lagi, padahal yayasan tersebut masih tetap melakukan kegiatannya dan tidak jarang yang menyangkut kepentingan publik95. Namun, demikian masih ada Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sehingga pada tahun 2013 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.2 Tahun

95

Henricus Subekti, Mulyoto, Op.Cit, halaman 6

77


78

2013 tentang Pelaksanaan Pemerintah No.63 Tahun 2008 sehingga dimungkinkan untuk menyesuaikan bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 itu mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan sehingga tetap eksis. Artinya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini berlaku khusus untuk kepentingan Yayasan-Yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan yang belum sempat melakukan penyesuaian, atau melaporkan kepada menteri dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum agar dapat eksis kembali secara kelembagaan. 96 Proses pengalihan aset yayasan ada 2 (dua) jenis, yakni: 1. Proses pengalihan aset ke dalam 2. Proses pengalihan aset ke luar Proses pengalihan aset ke dalam adalah proses pengalihan yang dilarang oleh Pemerintah, dimana pengalihan aset yayasan tidak diperbolehkan dialihkan kepada organ yayasan, sedangkan proses pengalihan aset yayasan ke luar adalah proses pengalihan aset yang diperbolehkan oleh Pemerintah, dimana pengalihannya kepada pihak ketiga, Sehingga dalam penelitian ini yang digunakan adalah Proses pengalihan keluar. Pengalihan aset yang peneliti lakukan dalam tesis ini adalah penelitian tentang aset yayasan yang sudah lama di dirikan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 96

Ibid., halaman 7


79

16 Tahun 2001 tenntang Yayasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah

Nomor

2

Tahun

2013,

sekarang

yayasan

tersebut

akan

di

urus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya. Dimana Yayasan tidak lagi beraktifitas dengan baik, dan program-program Yayasan tersebut tidak berjalan dengan baik. Yayasan ini sudah lama berdiri tetapi belum melakukan penyesuaian sehingga para pendiri yang berniat mengalihkan aset yayasan tersebut tidak bisa dilakukan, dikarenakan para pendiri tersebut belum melakukan penyesuain anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga peneliti dalam tesis ini membatasi penelitiannya hanya sebatas pengalihan aset yayasan yang didirikan sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004. Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini ialah menjabarkan tata cara atau proses yang seharusnya ditempuh oleh para pendiri yang berniat melakukan pengalihan aset kepada pihak ketiga tetapi disebabkan karena belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sehingga sebelum melakukan pengalihan aset kepada pihak ketiga, maka penyesuaian anggaran dasar dari yayasan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu, sepanjang hal itu tidak dilakukan maka pengalihan aset kepada pihak ketiga tidak bisa dilaksanakan. Peneliti juga mempunyai batasan-batasan yang harus diteliti sehingga penelitian akan lebih akurat dan tidak terlalu meluas. Pembatasan yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini


80

hanya terpusat pada proses pengalihan aset yayasan yang didirikan sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan. Bagi Yayasan yang hendak mengalihkan aset yayasan kepada pihak ketiga tetapi yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian sebelum melakukan pengalihan aset kepada pihak luar, dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, untuk mendukung maksud dan tujuan dari Yayasan tersebut, para Pengurus dari Yayasan tersebut sepakat untuk menjual asset yayasan kepada pihak ketiga, sesuai yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina. B. Proses Pengalihan Aset Yayasan Yang Belum Disesuaikan Dengan UndangUndang Yayasan Terbitnya Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 ternyata peraturan tersebut belum dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh yayasanyayasan yang sudah lahir sebelum Undang-Undang Yayasan karena sampai dengan saat sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 banyak yayasanyayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan yang tetap melakukan kegiatan-kegiatannya, tetapi secara kelembagaan yayasan tersebut sudah tidak eksis lagi karena tidak melaksanakan penyesuaian dan melaporkan kepada Menteri


81

sebagaimana diminta oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.97 Masih terdapatnya Yayasan yang belum melakukan penyesuaian dan melaporkannya kepada Menteri diakibatkan karena kurangnya informasi yang didapatkan tentang perkembangan Undang-Undang yang berlaku. Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan bisa dikatakan Yayasan yang telah mati suri yaitu : 1.

Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU No. 16/2001. Baik yang sudah atau tidak didaftarkan di pengadilan negeri setempat.

2.

Yayasan yang didirikan berdasarkan UU No. 16/2001 tetapi sampai dengan berlakunya PP No. 2/2013 tidak diurus status badan hukumnya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dasar hukum Yayasan saat ini yaitu : 1.

UU No. 16/2001 Tentang YAYASAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4132).

2.

UU No. 28/2004 Tentang PERUBAHAN

ATAS

UNDANG -UNDANG

NOMOR 1166 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) 3.

PP No. 63/2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan 97



82

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894). 4.

PP No. 2/2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5387).98

5.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan Kondisi Yayasan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) serta

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894), menegaskan

Yayasan yang

tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya

98

Habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/yayasan-mati-suri.pdf diunduh tanggal 19 Desember 2016


83

sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan dalam angka 20 tentang perubahan terhadap Pasal 71 Undang-Undang Perubahan Atas UndangUndang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Yayasan tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. Terhadap substansi Pasal 39 PP No. 63/2008 tersebut dapat ditafsirkan, Yayasan dalam keadaan seperti itu, dapat langsung dilikuidasi tanpa ada pembubaran, yang berarti, Yayasan tersebut dianggap telah bubar demi hukum. Sehingga terhadap Yayasan dapat dipergunakan kalimat ”Yayasan Dalam likuidasi” hal ini berkaitan dengan penggunaan kalimat ”tidak dapat lagi menggunakan Yayasan di depan namanya”. Meskipun demikian agar sesuai dengan kaidah berakhirnya suatu institusi yang berbadan hukum, yaitu setiap pembubaran wajib diikuti atau ditindak lanjuti dengan likuidasi, maka untuk Yayasan seperti tersebut di atas harus dilakukan likuidasi dan dibentuk Likuidator. Pasal 68 UUY berbunyi sebagai berikut : (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. (2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat


84

(1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut. 99

Yayasan seperti itu dapat disebut sebagai Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya atau Yayasan yang mati suri tidak harus di likuidasi tapi Yayasan tersebut dapat dihidupkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Yayasan. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Peraturan ini berlaku khusus untuk kepentingan yayasan yang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan yang belum sempat melakukan penyesuaian atau melaporkan kepada menteri dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum agar dapat eksis kembali secara kelembagaan. Bentuk yayasan-yayasan yang memerlukan bantuan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 yaitu yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Yayasan, meliputi: 1.

Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah melaporkan kepada menteri.

99

Pasal 68 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001


85

Terhadap yayasan ini sudah tidak mengalami permasalahan secara kelembagaan artinya terhadap yayasan ini sudah sah secara yuridis maupun kelembagaan. 2.

Yayasan-Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Terhadap yayasan yang demikian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013, setelah tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (4) maka tidak dapat menggunakan nama “Yayasan” didepan namanya, artinya bagi pengurus yayasan ini apabila masih akan melakukan kegiatannya dengan payung hukum yayasan, harus mendirikan yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri. Tetapi denga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 pasal 37A, yayasan yang masuk kategori ini masih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan, dengan syarat: a. Paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya dan b. Belum pernah dibubarkan.100

3.

Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri di dalam tenggang waktu 100



86

1 tahun setelah penyesuaian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya (Pasal 71 ayat 4) harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang-Undang. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 ini, bagi yayasan yang mengalami keadaan seperti ini dapat tertolong sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013, yaitu dengan cara membuat laporan kegiatan yayasan selama 3 tahun berturut-turut sesuai dengan anggaran dasarnya, dengan dilampirkan pada akta penyesuain yang pernah dibuat101. 4.

Yayasan-Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013, terhadap Yayasan yang demikian tidak begitu banyak perbedaannya dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yaitu dengan jalan untuk mendirikan yayasan baru yang memuat premise akta yang memuat asal-usul yayasan termasuk kekayaan yayasan. Yayasan yang baru ini memerlukan pengesahan dari menteri untuk mendapatkan status badan hukum.102 Untuk proses permohonan pengesahannya harus melengkapi: a. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. 101 102

Ibid, halaman 9 Ibid, halaman 11


87

b. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan. c. Fotocopy NPWP yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris. d. Surat Pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala Desa setempat. e. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasarnya. f. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan. g. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.103

Pemindahan atas asset yayasan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pasal 37 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, dan membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain104. Selanjutnya dijelaskan mengenai peralihan kekayaan yayasan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.16/2001 yang berbunyi bahwa Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan

103 104

Ibid, halaman 12 Pasal 37 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001


88

tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan105. Selain peraturan tersebut, syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, misalnya yang berwenang mewakili pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina. Proses pemindahan hak atas kekayaan Yayasan harus memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2004 ("UU Yayasan"). Prinsipnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Yayasan, pemindahan hak atas kekayaan Yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan.Syarat dan ketentuan lainnya berkaitan dengan hal tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran DasarYayasan, misalnya siapa yang berwenang mewakili Pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina106. Dalam pasal 5 Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diper oleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung

atau

tidak

langsung

kepada

Pembina,

Pengurus,

105

Pasal 7 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 http://alwesius.blogspot.co.id/2011/12/pemindahan-hak-atas-kekayaan-yayasan.html diakses tanggal 16 November 2016 106


89

Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan". Ketentuan tersebut kemudian diubah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004, sehingga ketentuan pasal 5 tersebut selanjutnya berbunyi: Ayat (1) Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ayat (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentu kan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus Yayasan : a.

bukan pendiri Yayasan dan tidak

terafiliasi dengan Pendiri,

Pembina, dan

Pengawas; dan b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Ayat (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan."107 Dengan melihat ketentuan pasal 5 UU Yayasan tersebut maka kekayaan Yayasan dalam bentuk apapun dilarang untuk dialihkan kepada Pembina, Pengurus

107

Pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2004


90

dan Pengawas Yayasan. Dengan melihat bunyi Pasal 5 UU Yayasan tersebut, terdapat perubahan di dalamnya, dimana larangan pengalihan kekayaan Yayasan yang semula termasuk juga yang dilarang adalah mengalihkan kekayaan Yayasan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, kemudian larangan tersebut telah dihapus. Dengan tidak terdapatnya ketentuan mengenai larangan pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain (khususnya pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan), berarti kekayaan Yayasan boleh dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain tersebut disamping harus memperhatikan syarat formalitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, misalnya harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pembina, juga haruslah memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Yayasan serta Anggaran Dasar. Prinsip dan ketentuan utama yang harus diperhatikan adalah prinsip yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Yayasan, yang menyebutkan "Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan." Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat 4 UU Yayasan tersebut, menurut penulis pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain hanya boleh dilakukan apabila pengalihan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.


91

Jika melihat prinsip yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 4 UU Yayasan tersebut, menurut penulis kekayaan Yayasan tidak boleh dihibahkan kepada pihak lain, kecuali pemberian hibah tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.108 Mengalihkan kekayaan yayasan, tidak lain yang dimaksudkan adalah memindahtangankan atau menjual kekayaan yayasan. Mengalihkan kekayaan akan menyebabkan

yayasan

berkurang atau habis kekayaannya, sehingga akan

mengakibatkan maksud dan tujuan yayasan tidak dapat tercapai. Pengalihan kekayaan yayasan pembatasannya tidak mutlak, sepanjang pengalihan itu mendapat persetujuan dari Pembina. Misalnya gedung kantor yayasan jika musim hujan selalu kebanjiran, perlu tempat yang memadai, aman dan nyaman. Maka, setelah mendapat tempat yang baru, gedung yang lama perlu dijual. Penjualan ini perlu persetujuan dari Pembina. Sebenarnya persetujuan dari Pembina diperlukan karena merupakan pengawasan intern saja, supaya pengurus tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang.109 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan, memuat 3 (tiga) bagian yang diatur, yaitu : 1. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum yayasan 108

http://alwesius.blogspot.co.id/2011/12/pemindahan-hak-atas-kekayaan-yayasan.html diakses tanggal 16 November 2016 109 Gatot Supramono, Op. Cit, hal.97


92

2. Tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan 3. Tata cara penyampaian pemberitahuan perubahan data yayasan. Ada beberapa jenis yayasan ditinjau dari waktu pendirian yayasan tersebut: 1. Pendirian yayasan baru (pertama kali) 2. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tapi pengesahan sebagai badan hukumnya

belum/tidak

diurus, sekarang yayasan tersebut akan di urus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya. 3. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013, sekarang yayasan tersebut akan diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya. 4. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah memenuhi ketentuan pasal 37A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013, sekarang yayasan tersebut akan diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya. 5. Yayasan yang didirikan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan tidak akan disesuaikan anggaran dasarnya

sesuai

peraturan

perundang-undangan

yayasan

tapi

ingin

dibubarkan.


93

6. Yayasan yang didirikan bukan oleh subjek hukum orang (Misalnya oleh pemerintah daerah, Militer/TNI/Kepolisian.110 Penelitian yang dibahas dalam tesis ini adalah Yayasan yang di dirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013, sekarang yayasan tersebut akan diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya. 1.

Maka harus dibuat akta pendirian (baru) yang menghadap Notaris, yaitu : a.

Mereka yang mendirikan pertama kali yayasan tersebut.

b.

Jika yang mendirikan sudah tidak ada lagi dapat dilakukan oleh organ yang diberi kewenangan dalam anggaran dasar yayasan yang bersangkutan.

c.

Jika yang (B) juga sudah tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dengan yayasan tersebut untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri, agar diperkenankan untuk menindak lanjutinya demi dan untuk kepentingan yayasan.

2.

Wajib dilakukan pemesanan nama kembali, agar nama yayasan masuk ke data base yayasan di Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3.

Jika nama tersebut sudah dipakai yayasan lain, maka penolakan nama tersebut (dari layar monitor) dicetak (diprint) sebagai bukti nama yayasan

110

WebBlog:habibadjie.dosen.narotama.ac.id


94

sudah dipakai yayasan yang akan diberikan kepada para penghadap, dan penghadap wajib menandatangani/ bermaterai hasil cetakan, serta minta untuk

membuat pernyataan untuk membuat/memohon nama yayasan

yang baru. 4.

Bahwa surat yang tersebut dalam angka (3) wajib diuraikan dalam Premisse akta yang bersangkutan

5.

Dalam SABH On line melalui menu pendirian baru yayasan (klik pasall 15A)

6.

Persyaratan yang harus dilengkapi sesuai pasal 13 ayat (1)-(7) peraturan menteri tersebut diatas, yaitu : a.

Pengisian format pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.111

b.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian yayasan yang telah lengkap.

c.

Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian yayasan.

d.

Dokumen untuk pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi : 1.

111

Salinan akta pendirian Yayasan

Ibid


95

2.

Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau dengan nama lainnya.

3.

Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan.

4.

Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut.

5.

Bukti

penyetoran

biaya

persetujuan

pemakaian

nama,

pengesahan, dan pengumuman yayasan112 6.

Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan, dan

7.

Surat kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak.

7.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang kekayaan awalnya berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan

112

kata

“Yayasan”

di

depan

namanya,

permohonan

Ibid


96

pengesahan selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan : a.

Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam Premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.

b.

Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir

secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus

Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. c.

Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.

d.

Fotokopi Nomor Pajak wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris.113

e.

Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.

f.

Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar

g.

Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan, dan

h.

113 114

Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.114

Ibid Ibid.


97

Terhadap Yayasan yang didirikan sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan akan tetapi telah memenuhi ketentuan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, jika yayasan tersebut akan melakukan pengalihan asset yayasan kepada pihak ketiga, maka Yayasan tersebut harus melakukan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan cara membuat akta pendirian dan berita acara penyerahan asset bilamana asset berasal dari yayasan lain yang telah dibubarkan. Yayasan yang diangkat dan dijadikan contoh dalam tesis ini yaitu salah satu yayasan yang berkedudukan di Medan. Yayasan ini awalnya di dirikan pada tanggal 21 April tahun 1971. Pada awal di dirikan yayasan tersebut dalam anggaran dasarnya tercantum 11 (sebelas) orang pendiri. Pada saat didirikannya yayasan tersebut, belum ada Undang-Undang Yayasan yang mengaturnya. Setelah terbitnya Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001, maka Dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (berdasarkan pasal 11 ayat 1). Undang-Undang Yayasan juga menentukan bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (berdasarkan Pasal 9 ayat 2). Sejak itu pengaturan tentang yayasan mulai dirasakan oleh masyarakat. Kemudian Pemerintah melakukan penyempurnaan dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setiap yayasan


98

harus melakukan penyesuaian anggaran dasar, jika tidak melakukan penyesuaian, maka setiap yayasan tidak diperkenankan untuk memakai kata “Yayasan” di depannya. Setelah peraturan itu ditegaskan, maka Pengurus Yayasan beberapa kali membuat akta penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan keputusan rapat, tetapi tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan yakni Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008, Yayasan tersebut yang sebelumnya belum melakukan penyesuaian maka berdasarkan Undang-Undang Yayasan sudah tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Beberapa tahun berjalan, ternyata masih banyak yayasan yang belum melakukan penyesuaian, dengan demikian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Dalam Peraturan terbaru ini terdapat suatu perubahan mendasar dalam kaitannya dengan kedudukan yayasan yang belum melakukan penyesuaian. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 kembali dimungkinkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan sehingga tetap eksis. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 ini banyak yayasan-yayasan yang tertolong, sesuai pasal 37A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013, yaitu dengan cara


99

memenuhi beberapa persyaratan yaitu paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturutturut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya, dan belum pernah dibubarkan. Perubahan anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar yayasan dan mencantumkan seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan tersebut, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan Undang-Undang, pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh pengurus. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 dimungkinkan kembali yayasan tersebut melakukan penyesuaian, sehingga Para Pengurus sepakat membuat akta yang baru pada tanggal 30-10-2014 (tiga puluh Oktober dua ribu empat belas) Para pengurus dalan penyesuaian anggaran dasarnya meminta penetapan pengadilan atas penetapan ketidak hadiran para pendiri sebelumnya berhubung para pendiri sebelumnya sebagian sudah tidak bisa dihadirkan dikarenakan ada yang telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya. Pengadilan mengabulkan permohonan para pengurus untuk mengeluarkan surat Penetapan Pengadilan tentang para Pendiri tersebut. Akta Pendirian dengan Nomor 03 tanggal 30-10-2014 (Tiga puluh Oktober Dua ribu empat belas), memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh


100

Undang-Undang. Setelah semua syarat-syaratnya dipenuhi, barulah dari Kementerian Hukum dan HAM menerima permohonan pendirian Yayasan tersebut. Dalam tesis ini, penulis menegaskan bahwa sebelumnya Yayasan tersebut sebelumnya tidak bisa mengalihkan aset yayasan dikarenakan anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), bagi Yayasan yang hendak mengalihkan aset yayasan kepada pihak lain tetapi yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian sebelum melakukan pengalihan aset kepada pihak luar, dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, untuk mendukung maksud dan tujuan dari Yayasan tersebut, para Pengurus dari Yayasan tersebut sepakat untuk menjual asset yayasan kepada pihak ketiga, sesuai yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1.

Kedudukan aset Yayasan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, hanya tertuang dalam pasal 899, 900, 1680 dan Pasal 365 K.U.H. Perdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 236 Rv. Pemisahan aset yayasan merupakan syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh Yayasan, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Sifat tertutup tersebut terasa dikalangan masyarakat karena masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui tentang struktur organisasi suatu yayasan dan organ yayasan itu. Kemudian, dari segi administrasi pendaftaran, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk melakukan pendaftaran ke salah satu instansi pemerintah, sehingga pihak pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan. Ditinjau dari aset yayasan pada saat itu belum ada kejelasan, baik dalam proses pencarian dana untuk kepentingan yayasan dan bagaimana pengurus mempertanggung jawabkan keuangan yayasan untuk setiap tahunnya.

2.

Kedudukan aset yayasan sesudah terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa sebagai kekayaan awal

101


102

yayasan, maka pendiri yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan. Ketentuan itu didukung oleh Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan, kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Selain kekayaan yayasan yang berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumber-sumber yang lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan sumber-sumber perolehannya berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. 3.

Proses Pengalihan aset Yayasan yang belum disesuaikan dengan UndangUndang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah denganUndang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yaitu harus memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Yayasan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013

merupakan

kesempatan

bagi

Yayasan

yang

selama

ini

belum

menyesuaikan. Untuk proses permohonan penyesuaian dan pengesahannya harus melengkapi: a. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait. b. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan.


103

c. Fotocopy NPWP yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris. d. Surat Pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala Desa setempat. e. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasarnya. f. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan. g. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan. Pemindahan hak atas kekayaan Yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan dan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan. Bagi Yayasan yang belum menyesuaikan, harus mengikuti prosedur. Ketentuan pasal 5 Undang-Undang Yayasan melarang asset yayasan untuk dialihkan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. Dengan melihat bunyi Pasal 5 Undang-Undang Yayasan tersebut, terdapat perubahan di dalamnya, dimana larangan pengalihan kekayaan Yayasan yang semula termasuk juga yang dilarang adalah mengalihkan kekayaan Yayasan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, kemudian larangan tersebut telah dihapus. Dengan tidak terdapatnya ketentuan mengenai larangan pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain (khususnya pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan), berarti kekayaan Yayasan boleh dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain tersebut di samping harus memperhatikan syarat formalitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran


104

Dasar Yayasan, misalnya harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pembina, juga haruslah memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Yayasan serta Anggaran Dasar. Bagi yayasan yang telah berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, yang dahulu masih belum mengenal adanya Pembina, maka Prinsip dan ketentuan utama dalam proses pengalihan asset yayasan diatur dalam Pasal 26 ayat 4 UndangUndang Yayasan tersebut, hanya boleh dilakukan apabila pengalihan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

B. Saran 1.

Hendaknya Pengurus Yayasan yang belum berstatus badan hukum dapat segera menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris yang membuat Akta pendirian Yayasan tersebut, agar Yayasan tersebut dapat melaksanakan kegiatannya dan memperoleh status badan hukum dan dalam menangani Yayasan berdasarkan Pasal 15 A dan 37 A PP Nomor 2 Tahun 2013 terlebih dahulu Notaris untuk melakukan Legal Audit terhadap semua bukti yang ada agar diperoleh kesinambungan dan kesesuaian antara faktadengan data yang ada.

2.

Hendaknya dalam pengurusan aset Yayasan diharapkan para pengurus dapat menjaga aset yayasan yang telah ada, seandainya aset yayasan itu hendak


105

dialihkan, diharapkan dapat dialihkan untuk kepentingan dan perkembangan yayasan itu sendiri ataupun dialihkan pada yayasan yang sejenis yang mempunyai tujuan yang sama. 3.

Hendaknya pemerintah membentuk lembaga Pengawas Yayasan yang khusus menangani aset yayasan, peran pemerintah untuk mengawasi kegiatan dan aset yayasan masih kurang, sehingga masih terdapat Yayasan yang melakukan penyalahgunaan aset yayasan. Dengan dibentuknya lembaga pengawas tersebut dapat membantu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dihindari atau diperkecil.


BAB III KEDUDUKAN ASET YAYASAN SESUDAH TERBITNYA UNDANG- UNDANG NO.16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO

Recommend Documents