BAB III ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA. Dalam bab ini akan disajikan keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian

BAB III ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA Dalam bab ini akan disajikan keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan. Adapun teknik yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua data-data yang didapatkan, kemudia diolah kembali, dan juga dengan melakukan wawancara langsung kepada pengurus partai PA (Partai Aceh) Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian data yang telah didapatkan sewaktu wawancara kemudia dianalisis.

3.1. Kemenangan Partai Aceh Pada Pemilihan Legeslatif 2009. Pemilihan umum legeslatif 2009 merupakan pemilu pertama kali yang di ikut i oleh Partai Lokal di Aceh. Keikutsertaan Partai lokal menjadi salah satu sejarah baru atas berkembangnya demokrasi di Indonesia. Pemilan Umum Legeslatif yang di selenggarkan pada Tanggal 09 April 2009, mencatat sejarah baru bagi pertpolitikan di Indonesia, partai lokal ikut serta berkompetisi dengan partai Nasional dalam pemilihan calon legeslatif.

Kemengangan Partai lokal Partai Aceh (PA) dalam Pemilu 2009 menggambarkan sebagai jalan tengah respon atas perdamaian yang baru disepakati antara RI-GAM di Helsiki 2006 silam. Keunggulan Partai Aceh di tingkat Provinsi Aceh sangat luar biasa dengan meraih 1,007,173 suara (43,9%). Diurutan berikutnya adalah partai nasional, seperti Partai Demokrat (PD) dengan 10.84 suara (10,2%), dan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 6,64% dan Partai Amanat Nasional (PAN) 3,87 %, Partai Keadilan Sejahtra (PKS) 3,45%, dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 33 sura direbut ditangan PA dan kemudian 36 kursi terdistrubusi ke 11 partai lainnya, dintaranya PD 10 kursi, Golkar 8 kursi, PAN 5 kursi, PKS 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi, satu kursi masing-masing diduki oleh Partai

Universitas Sumatera Utara

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Patriot Pancasila.

Kemenangan Partai Aceh PA berlanjut hingga hanya menyisahkan satu kursi untuk Partai Daulat Aceh (PDA) sebagai pesaingnya ditingkat lokal dari lima pesaing PA ditingkat Provinsi Aceh dalam perebutan suara. Kemenangan PA dilevel DPRK, juga berlanjut hingga ke tingkat kabupaten dan kota di daerah itu. PA meraih mayoritas suara di delapan kabupaten. Misalanya di Aceh Besar (75%), Pidie (95 %), Pidie Jaya (90%), Bireuen (98 %), Aceh Utara (95%), Lhokseumawe (97%), Aceh Timur (90%), Langsa (75%), dan Aceh Tamiang (70%). Selanjutnya Aceh Jaya (70%), Aceh Barat (75%), Nagan Raya (80 %), Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan (75%), Simulue (70%), Singkil dan Subulussalam (65%). Kemudian Aceh Tenggara (60%), Aceh Tengah dan Bener Meriah (48%), dan Gayo Luwes (70%). 35

Berikut tabel jumlah Anggota Partai Politik Terpilih untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pimilu 2009. 36

Tabel 3.1 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan Aceh 1 NO 1 2 3

PARTAI POLITIK Partai Keadailan Sejahtera Partai Amanat Naisonal Partai Golongan Karya

NAMA CALON TERPILIH H. Ghofran Zainal Abidin. MA Ir. Mawardi Ali Drs. H . Sulaiman Abda

SUARA SAH 5.868 5.840 13.130

35.www.KPUD NAD Op,cit 36 Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.


4 5 6 7 8 9

Partai Demokrat Partai Demokrat Partai Daulat Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

Amir Helmi SH. Drs. Safwan Yusuf Tgk. Muhibbusabri, AW. Akhyar Usman Muda Darmuda

10.653 4.802 8.946 17.400 12.916 5.108

Tabel 3.2 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan Aceh 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTAI POLITIK Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

NAMA CALON TERPILIH Hj. Nurlelawati, S.Ag Dalimi, SE, Ak. Drs, H. Hasbi Abdullah Marzuki Anwar M. Harun Syafi’I Hamzah Tgk. Zainuddin

SUARA SAH 2.052 2.046 17.482 7.538 3.928 3.853 3.669 3.325

Tabel 3.3 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan Aceh 3 NO 1 2 3 4 5 6 7

PARTAI POLITIK Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat nasional Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrat Partai Aceh Partai Aceh

NAMA CALON TERPILIH Moharriadi Syafari M. Alfatah, S.Ag Zuriat Sufarjo, Sp H. Fadli MA, S. Pd.I Tgk. Iskandar Daod, SE.Ak Ir. Sanusi Tgk. Ali Murtala.

SUARA SAH 2.704 4.852 2.702 2.765 8.661 8.108 8.087


8

Partai Aceh

H. Abdullah Saleh, SH

6.303

Tabel 3.4 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan Aceh 4 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARTAI POLITIK

NAMA CALON TERPILIH

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Amanat Nasional Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partain Demokrat Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

H. Firmandez

SUARA SAH 12.067

Bkhari MY H. T. Husain Banta, S. Sos Drs. Anwar Idris Ibnu Rusdi H. M. Yahya Abdullah Syamsul Bahri Ben Amiren Tgk. H. M. Wali Alkhalidi Adly Tjalok Bin Ibrahim Ilham

6.247 5.930 5.440 10.004 26.444 20.490 17.935 17.151 10.448


PARTAI POLITIK Partai keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

NAMA CALON TERPILIH H. Fuady Sulaiman, ST Drh. Nuraini Maida Ir. H. T. Hasdarsyah Zainal Arifin Muharuddin Zulkifli Fauzi, S.H

SUARA SAH 2.363 1.566 6.629 10.358 9.338 8.977 6.751


8 9 10

Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

Ermiadi Abdulrahman, ST Nasruddin Syah, S.H Ibnu Hajar

6.033 6.008 5.977

Tabel 3.6 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan Aceh 6 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARTAI POLITIK

NAMA CALON TERPILIH

Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan karya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrat Partai Demokrat Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

Tgk. Makhayaruddin Yusuf Hj. Yuniar, SP Said Ichsan

SUARA SAH 4.536 4.304 2.810

Drs. H. Jamaluddin T. Muku H.M. Yunus Ilyas, SE, M.Si Ridwan Usman Abdullah H.M. Ramli Sulaiman Muslim Usman Tgk. Nurdin Cut

15.289 5.527 26.232 6.668 5.886 5.474 5.449

Tabel 3.7 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan Aceh 7 NO 1 2 3 4

PARTAI POLITIK Partai Amnat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya

NAMA CALON TERPILIH H. Musli Ayub, S.H. MM. Iramwan, S.Sos. MM H.Umuruddin Desky. S.Sos.MM Drs. Aminuddin, M.Kes

SUARA SAH 12.255 11.874 19.306 12.514


5 6 7

Partai Patriot Partai Demokrat Partai Aceh

Ir.T. Syarifuddin Jumarin Drs. Adnan Beuransah

8.185 7.780 4.617


PARTAI POLITIK Partai Amanat Nasioanal Partai Persatuan Pembangunan Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

NAMA CALON TERPILIH Ir. Hj. Liswani Muhibbussubri S.Ag Erly Hasyim, SH. S.Ag M. Tanwier Mahdi T. Nasruddin M. Siddiq Fahmi SH. MH Ir. Jufri

SUARA SAH 3.901 1.711 6.200 6.641 17.603 12.397 6.384

Berdasarkan tabel yang telah di paparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Nangroe Aceh Darussalam terdiri dari 18 Kabupaten yang dibagi menjadi 8 daerah pemilihan untuk Dewan Perwakillan Rakyat Aceh (DPRA). Dari 8 daerah pemilihan, hanya pada daerah pemilihan Aceh 7 yang tidak mendapat suara secara signifikan, Partai Aceh hanya mendapat 1 kursi, sedangkan di daearah pemilihan yang lainya suara Partai Aceh mendominasi di setiap daerah pemilihan yang ada.

Sebagai partai baru, Partai Aceh mendominasi suara, yaitu sebanyak 1.007.173 atau 43,9%, dengan perolehan 33 kursi, dari 69 kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Partai Aceh mengalahkan Partai Nasional dan Partai Lokal sebagai pesaing utamanya di daerah. Kemenagan ini diperoleh mulai dari daerah pemilihan Aceh 1,2,3,4,5,6,dan 8 dengan rata-rata perolehan kursi sebanyak 3 kursi.


3.2. kemenangan Partai Lokal Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pemilihan Umum legeslatif 2009 kabupaten Aceh Tamiang, Partai Aceh memenangkan pemilu meskipun tidak mendominasi suara secara mutlak. Dari 12 kecamatan yang tersebar, dengan jumlah suara pemilih laki-laki 83.031 suara, dan jumlah suara perempuan 82.489 suara dengan total suara pemilih keseluruhan 165.520 suara, Partai Aceh unggul dengan perolehan 29.228 suara. Hal ini menandakan bahwa Partai Aceh di kabupaten Aceh Tamiang memperoleh suara terbanyak dari partai lain, baik itu partai Nasional maupun Partai lokal lainnya sebagai pesaing utama Partai Aceh. Berikut tabel jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh tamiang 2009. 37

Tabel 3.9 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan 1 NO 1 2 3 4 5

37

PARTAI POLITIK Partai keadilan Sejahtera Partai keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional Partai Golongan karya Partai Demokrat

NAMA CALON TERPILIH H. Mukhayatsyah SH Tgk.Bustanul Arifin Drs. Jalaluddin Harun Drs. M. Yusuf Ishaq Dalimi, SE, Ak

SUARA SAH 2.527 1.031 1.588 1.404 2.046

Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.


6 7 8 9 10 11 12

Partai Demokrat Partai Demokrasi Perjuangan Partai Kebangkitan Ulama Partai Rakyat Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Barsatu Aceh

Ir. Hj. Laila Sari Indonesia Zakaria Muda SH

1.176 1.097

nasional Tgk. H. Ilyas Abdullah S.Ag Iskandar Tkg. Marwan Daud Drs. Hamdani Tgk. Salman Alfarizi

1.381 1.129 2.824 1.569 1.034

Tabel 3.10 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan 2

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARTAI POLITIK Partai Gerakan Indonesia Raya Partai keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Dmokrat Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

NAMA CALON TERPILIH Ir. H. Babussalam Oemar Tgk. H. M. Rum, Lc, MA Drs. Tgk. Ismail Arany Zuriat Suparjo, SP. Dasril A. Rahman Cut Rehani, SH Tgk. H. Helmi Ahmad Ir. Rusman Raja Ibnu Adrah Niati SE M. Bukhari SE

SUARA SAH 1.334 1.817 1.286 1.472 1.035 1.019 2.574 2.242 1.817 1.394

Tabel 3.11 Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pemilihan Umum 2009 Daerah Pemilihan 3


NO 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTAI POLITIK Partai Amanat Nasional Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrsi Indonesia Perjuangan Partai Demokrat Partai Aceh Partai Aceh

NAMA CALON TERPILIH H, Muslim Ayub, SH, MM Saparuddin S. Ag Fahrizal SE Drs. Tgk. Yusuf Umar Hasyim Hasimi

SUARA SAH 1.950 1.527 1.308 1.251 1.154

Novi Yanti Alisyah M. Saleh

1.032 1.072 839

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan dibagi 3 daerah pemilihan, dengan jumlah pemilih sebanyak 165, 520 suara. Pada pemilihan Umum Legeslatif 2009 dari tabel 3.9, 3.10, dan 3.11 Partai Aceh mendapat jumlah kursi terbanyak mengalahkan Partai-partai lain baik itu partai nasional maupun partai lokal. Partai Aceh memperoleh 8 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dari 30 jumlah kursi yang ada, kemudian di susul Partai Demokrat 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 4 kursi, Partai Golongan Karya 3 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional 2 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan mendapat 1 kursi, sedangkan partai lokal sebagai pesaing utama Partai Aceh di daerah hanya mendapat 1 kursi yaitu Partai Rakyat Aceh dan Partai Bersatu Aceh.

3.3. Faktor Yang Menentukan Kemenangan Partai Aceh Pada Pemilihan Legeslatif 2009. Apakah perbedaan antara taktik dan sebuah strategi? Menurut jendral Prusia, Carl Von Clausewitz: “ taktik adalah seni menggunakan kekuatan bersenjata dalam pertempuran. Strategi merupakan seni dalam melakukan pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian”. Rencana jangka panjang tersebut kita sebut dengan strategi. Dalam


strategi ini, tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik, namun, tanpa strategi taktik tidak ada gunanya. 38 Di banyak Negara, politik sebahagian besar dikuasai oleh pertimbangan-pertimbangan taktis, prilaku taktis serta tindakan yang berjangka pendek dan sering kali terlalu dangkal. Hal ini juga terjadi pada masyarakat transisi seperti di Indonesia. Sejak pemilu terakhir, para pengamat politik dan masyarakat menjadi saksi beberapa langkah taktis dan berlian yang dilancarkan para politisi dan partai- partai politik di Indonesia. Tetapi, para politisi sering kali menolak adanya pola pikir yang militeristik dengan alasan “kita tidak dalam perang, tetapi dalam perundingan politik yang damai dan proses-proses lain dan para lawan politik kami bukanlah musuh”. Padahal setiap politik yang baru seperti menciptakan atau membubarkan sebuah departemen, pemberian subsidi, dan lain-lain akan membingungkan masyarakat karma akan mengubah status quo, dan tidak setiap anggota masyarakat mendapat keuntungan dari adanya perubahan tersebut. Ada yang menang dan ada yang kalah. Perencanaan stategis dan cermat seperti persiapan dan perumusan konsep-konsep dan ide jangka panjang serta penerapan

kebijakan dan kampanye pemilu,

merupakan persaratan bagi keberhasilan politik dan pembangunan berkelanjutan setiap onstitusi atau lembaga demokrastis. Dalam bukunya stategi politik Peter Schoder mengatakan bahwa “kita tidak mungkin disukai semua orang”. Kampanye politik bukanlah situasi perang, tetapi, kata schoder, “setiap ide politik yang dikemukakan oleh seseorang atau sebuah kelompok akan memecah masyarakat saat ide itu diumumkan”. 39 Politik memang bukan perang. Tetapi, efek dari situasi yang diciptakan oleh kampanye politik dijadiakn arena untuk membantai lawan politik tanpa etika dan sopan santun politik.

38 39

Pito, Mengenal Teori-Teori Poilitik, Jakarta : 2005, hal, 625. Loc.cit. hal, 102-103


Kampanye politik merupakan sebuah upaya untuk mempenagaruhi pemilih supaya menentukan pilihansesuai dengan tujuan partai politik. Oleh sebab itu sering kali kampanye politik diisi oleh penyerangan terhadap pribadi-pribadi caleg dan pendukungnya dengan membuka keburukankeburukan dari segala dimensi. Black campaign (kampanye negatif) merupakan tren universal di gelanggang politik dunia. Di Negara-negara yang demokrasinya sudah matang sekalipun, kampanye keburukankeburukan terhadap lawan sering dilakukan. Kasus-kasus kerusuhan pasca pilkada di berbagai daerah di Indonesia di era reformasi merupakan fakta bahwa politik biasa bertranformasi menjadi perang ketika benturan ide dan kepentingan politik diserahkan kepada massa yang anarkis. Pemanfaatan berbagai sumberdaya politik yang mengabaikan atauran dan fatsun politik menjadi asal mula berubahnya politik menjadi perang. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2005 menunjukkan tiga faktpr yang menyebabkan konflik antara elit poitik, yang kadang bisa berubah menjadi konflik fisik antar massa pendukung. Faktore itu meliputi, pertama pluralisme identitas dan beragamnya kepentingan politik serta sumberdaya politik yang terbatas, kedua, pergeseran patronase politik ditingkat lokal menyebabkan timbulnya persaingan politik antara elit lokal dalam mengisi jabatan-jabatab kekuasaan, dan ketiga, transisi politik dan intervensi elit nasional yang bisa membuka pertarungan elit menjadi pertarungan terbuka. Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai lokal yang ada di Aceh yang ikut berpartisipasi pada Pemilihan Umum Legeslatif yang diselenggarakan pada Tanggal 09 April 2009. Sebagai partai pendatang baru, akan menjadi menarik untuk melihat faktor dan hambatan kemengan Partai Aceh dalam memenagkan Pemilihan Umum Legeslatif di Kabupaten Aceh Tamiang.


Melihat faktor dan hambatan Partai Aceh dalam memenangkan Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2009 akan dibagi kedalam beberapa hal yang didalamnya akan ditampilkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh dan Pengurus DPW PA Kabupaten Aceh Tamiang yang terlibat langsung dalam proses pemenangan Partai Aceh pada Pemilihan Umum legeslatif 2009 di Kbupaten Aceh Tamiang.

Disini penulis memaparkan dan menganalisis beberapa faktor yang menentukan kemenangan Partai Aceh dalam pemilihan legeslatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan tokoh dan pengurus DPW PA Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun beberapa faktor tersebut adalah : 40

3.3.1. Strategi Politik

Strategi Partai Aceh yang berbeda dengan Partai Nasional dan Partai lokal lainnya yang masih menggunakan cara-cara konvensional. Partai Aceh melakukan strategi politik yang sederhana, murah dan efektif sementara stretegi politik ini dianggap popoulis di mata masyarakat Aceh. Misalkan isu politik yang diusung yaitu MuO Helsinki sebagai masa depan politik masyarakat Aceh. Sebagaimana MoU Helsinki adalah urat nadi politik orang Aceh sekarang. Kalau MoU gagal diimplementasikan berarti Aceh akan mengalami kehancuran baru.

Partai Aceh melakukan Political Powering ( pemberdayaan politik) dari grassroot sampai elit Aceh di level provinsi. Basis massa Partai Aceh sangat real dan hitrogen sacara status sosial

40

Wawancara Helmi Ahmad, Muhammad Hasan, Ir. Rusman, Budi Santoso. Kuala Simpang Tanggal, 13-16 september 2010.


dari masyarakat gampong hingga masyarakat kota. Partai Aceh juga melakukan rekrutmen politik yang cukup representative sabagai strategi politik, caleg-caleg PA di rekrut dari level terbawah dalam masyarakat dengan membentuk tim sembilan atau tim sekureung, sistem ini merupakan sitem yang dikenal dengan konvensi politik ala PA, disisi lain, strategi PA dalam menyampaikan visi dan misi politik serta program kerja menggunakan metode pendidikan politik (political education) yang tepat di masyarakat. Pendekatan media dan elektrronik juga digunakan oleh PA, menunjukkan angka yang representative yang berimbang antara kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, kelompok mantan kombatan GAM dan kelompok masyarakat sipil, dari figur yang populis hingga figur yang kurang di kenal masyarakat, keterwakilan ini sangat penting dalam menentukan pilihan politik masyarakat Aceh.

Berikut strategi Partai Aceh dalam memenangkan Pemilihan Umum Legeslatif di Kabupaten Aceh Tamiang :

3.3.1.1. Penguatan Internal Partai Aceh

Dalam Pemilihan Umum legeslatif Kabupaten Aceh Tamiang, Partai Aceh melakukan banyak kegiatan dan program yang bersifat pengutan internal yang dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, daya dobrak dan daya juang para kader untuk memenangkan caleg Partai Aceh. Beberapa hal yang dilakukan adalah :

1. Fokus pada Konsolidasi

Fokus konsolidasi dimaksudkan agar tetap terjadi komunikasi internal antara partai, dimana sebuah partai untuk memenuhi syarat agar dapat menjadi peserta pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah harus memiliki sejumlah cabang partai pada tingkat Kabupaten


dan Provinsi 41. Pembentukan itu dimulai dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

Setelah terbentuknya DPW PA Aceh Tamiang, kemudian Partai Aceh membentuk Dewan Pimpinan Sagoe (DPS), Dewan Pimpinan Mukim (DPM), Dewan Pimpinan Gampoeng (DPG), sebagai syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Legeslatif. Pembentukan ini juga bertujuan untuk menjaring suara di setiap daerah pemilihan yang ada, yang dibantu oleh Komite Peralihan Aceh (KPA).

3.3.1.2. Direct Selling

Program ini merupakan program yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Aceh, dan dalam hal ini DPW PA Aceh Tamiang hanya tinggal melanjutkan saja. Didalam program direct selling , para timsukses dan caleg Partai Aceh harus turun dan terjun langsung kelapangan, dengan melakukan program yang bersifat “door to door”, yaitu dari rumah kerumah warga yang mereka jadikan sasaran untuk menjadikan pemilih dan simpatisan partai. Hal ini juga dapat dilakukan dari warung kewarung, dari pasar kepasar, dari tempat pengajian, dari tempat nongkrong anak muda ketempat nongkrong anak muda lainnya, dari kantor ke kantor dan bahkan juga dilakukan diterminal yang ada di Aceh Tamiang.

Metode ini dianggap paling efesien dan efektif dalam memasarkan para calon anggota legeslatif Partai Aceh, karena dengan demikian para kader dan timsukses dapat langsung memasarkan, memperkenalkan para caleg yang diusung kepada masyarakat yang paling rendah

41

Adman Nursal, Political Marceting: Strategi Memenangkan Pemilu, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal, 11.


sekalipun. Selain itu program ini juga dianggap paling efesien dan efektif untuk memasarkan dan menyampaikan visi dan misi caleg yang diusung Partai Aceh, karena mereka menganggap bahwa jika hanya media massa dan elektronik saja sangat tidak efesien dan efektif, mengingat meminimalisir dana dan mengingat masyarakat Aceh Tamiang masih banyak yang tidak melihat, mendengar dan membaca media massa.

3.3.1.3. Sosialisasi Menyeluruh

Sebagai partai baru Partai Aceh melakukan sosialisasi politik keseluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat dimulainya kampanye, Partai Aceh mengikutsertakan para ulama, kader partai, dengan cara mengumpulkan masyarakat pada satu tempat untuk melakukan dialog, serta menerangkan poin-poin dari MoU Helsinki, serta menyampaikan visi dan misi Partai Aceh, dan menjelaskan keuntungan Partai Aceh menang di Aceh. Dalam proses ini melibatkan calon legeslatif yang berada pada daerah pemilihan masing-masing sehingga para calon legeslatif tersebut dapat langsung bertatap muka dengan para pemilihnya, dan masyarakat dapat mengenal dan mengetahui kapasitas pemimpin yang akan dipilihnya. Hai ini dilakukan di 87 desa/kampung yang ada di kabupaten Aceh Tamiang.

3.3.1.4.Strategi Umum Pemenangan Partai Aceh I Slogan : Meunjoe kon Ie, Leuhob Meujoe kon Partai Aceh, Gob

II Strategi Umum Pemenangan Partai Aceh


1. Damai dan Demokratis • Menjadikan partai sebagai simbol perdamaian dan demokrasi • Mensosialisasikan platform politik partai (issue dan capaian politik) 2. Optimalisasi peran ulama dalam partai • Menempatkan ulama, imum mukim dan imum gampong kedalam struktur partai sesuai dengan tingkatannya (sampai ke tingkat gampong) 3. Optimalisasi Konsolidasi internal partai melalui pembentukan kepengurusan sampai ke tingkat gampong. • Perapihan, konsolidasi dan singkronisasi struktur komando KPA mulai tingkat pusat, wilayah, daerah dan sagoe. • Semua kebijakan dan keputusan-keputusan partai dikomunikasikan dengan cepat dan efektif serta terarah sesuai dengan kondisi lapangan. • Memperluas rekrutmen kader partai • Adanya 10 anggota partai per-setiap TPS • Membangun infrastruktur partai (posko-posko pemenangan di tingkatan gampong) • Membentuk satuan tugas (satgas) partai dengan atribut uniform • Mengadakan pertemuan-pertemuan yang rutin dan juga pertemuan dengan para pendukung. • Mengadakan training-training dasar kepada petugas-petugas partai (saksi-saksi partai atau yang lainnya) • Mengadakan silaturrahmi dengan masyarakat. Dengan cara memberikan masukan-masukan ideology partai Aceh.


4. Memperluas rekrutmen anggota partai melalui kelompok pemilih netral • Menetapkan dan membentuk organisasi underbouw multi sector masyarakat • Mengumpulkan organisasi-organisasi pendukung non underbouw • Meningkatkan dan memaksimalkan keterlibatan tokoh masyarakat gampong (yang termaktub dalam seuneuson gampong) dalam proses pemenangan 5. Melakukan kampanye mobilisasi masyarakat mendaftar menjadi pemilih • Berkoordinasi dengan pimpinan gampong a. Mobilisasi dan optimalisasi iuran partai • Kartu anggota adalah syarat pembayaran iuran partai • Memaksimalkan struktur KPA (Keuangan KPA) sebagai alat penggalangan dana untuk partai • KPA Pusat dan Wilayah akan melakukan evaluasi dan perapihan kembali struktur tim ekonomi. Untuk beberapa wilayah tertentu akan di back up oleh tim ekonomi pusat.

3.3.2. Mesin Politik yang Solid

Partai Aceh memiliki mesin

politik yang solid dan kuat di masyarakat dari level

gampong sampai provinsi. Berikut mesin politik Partai Aceh :

3.3.2.1. Anggota Partai

Anggota partai merupakan sarat dari terbentuknya partai itu sendiri, semakin banyak anggota partai yang dimiliki setiap partai politik menunjukkan semakin solit


partai tersebut. Karena pada hakikatnya demokrasi merupakan suara terbanyak (Voting). Sebagai partai baru yang lahir dari MoU Helsinki DPW PA Aceh tamiang mendapat antusiasme dari masyarakat Aceh Tamaiang terhitung dari jumlah kartu anggota yang diterbitkan DPW PA Aceh Tamiang sebanyak 70.000 anggota, hal ini menunjukan ke solitan PA dalam mengiti Pemilu Legeslatif 2009.

3.3.2.2. Komite Peralihan Aceh (KPA)

KPA merupakan mantan kombatan gerakan separatis di Aceh yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka), sebagai bahagian dari pemerintahan daerah yang diberikan secara khusus bagi mantan GAM. Akhirnya KPA membentuk partai politik lokal yaitu Partai Aceh sebagai kendaraan politik untuk menjalankan poin-poin dari MoU hilsinki, bila mana kendaraan politik tersebut menguasai kursi legeslatif, baik itu di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten, maka tujuan dari KPA untuk menjalankan poin-poin MoU Helsinki tersebut tercapai, dengan menunjuk wakilwakilnya di parlemen.

Pada Pemilihan Umum Legeslatif 2009 ini, mesin politik Partai Aceh, KPA berjalan dengan maksimal, dengan adanya Panglima sagoe KPA di setiap gampoeng/ desa, memudahkan PA untuk mengenalkan para caleg-caleg, dengan menyebarkan photo-photo caleg tersebut di agoe-sagoe, dengan cara ini memudahkan para caleg yang tidak menjangkau daerah pemilihannya, sehingga caleg tersebut mendapat suara di daerah yang tidak terjangkaunya, berkat adanya panglima sagoe tersebut. Keberdaan panglima sagoe ini dianggap masyarakat sebagai figur ureng chik gampoeng/ orang tua desa, sehingga perannya sangat penting di desa.


3.3.2.3. Ulama Kharismatik

Partai Aceh memiliki mesin politik dari ulama. Ulama merupakan orang yang paling di hargai oleh masyarakat Aceh, dalam kebudayaan Aceh sendiri ulama mendapat posisi yang tinggi dalam struktur masyarakat, sehingga dalam hal ini Partai Aceh melakukan pendekatan kepada ulama bukan untuk menjadi kader partai melainkan untuk menjadi simpatisan partai.

Pada pemilihan umum legeslatif 2009 DPW PA Aceh Tamiang mendapat dukungan dari ulama. Di setiap kampanye yang dilakukan oleh PA mengikut sertakan para ulama, dengan andanya ulama tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kampanye yang dilakukan PA pada tanggal 17 maret 2009 yang di selenggarakan di Karang Baru, pada kampanye tersebut PA berhasil mengumpulkan massa sebanyak 40.000 massa dengan suasana kondusif, dan tidak melanggar ketentuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

3.3.3. Budaya Politik

Budaya politik masyarakat Aceh dalam hal ini Kabupaten Aceh Taming menunjukkan sikap partisipasi politik yang tinggi, pada Pemilihan Umum Legeslatif 2009 dapat dilihat dari jumlah pemilih 165.520 suara, hanya 40.588 atau 24,52 % suara yang tidak membirikan partisipasi pada pemilihan legeslatif, artinya dapat disimpulkan bahwa tinggat partisispasi masyarakat Aceh Tamiang sangat tinggi. Hal ini yang kemudian menjadi terkonvensinya suara kepada setiap calon legeslatif yang ada, karena pada dasarnya semakin tinggi masyarakat yang berpartisipasi, maka semakin banyaklah suara yang terakomodir kepada setiap caleg.


Tingginya partisipasi masyarakat Aceh Tamiang mendapat keuntungan tersendiri bagi Partai Aceh, karena dengan demikian jumlah suara yang ada tidak terbuang sia-sia, sehingga dapat mengguntungkan setiap partai yang berkompitisi baik itu partai nasional, partai lokal dan Partai Aceh sendiri.

3.3.4. Atmosfir Politik

Atmosfir politik yang mempengaruhi kemenangan Partai Aceh, artinya secara konstlasi politik lokal, Partai Aceh Menunjukkan sebagai kekuatan politik baru yang dianggap dapat membawa perubahan politik dan ekonomi Aceh kedepan. Atmosfir politik ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan sikap politik dari pilihan politik pada partai Nasional kepada partai lokal. Namun, arahan pilihan masyrakat Aceh Tamiang Lebih tinggi kepada Partai Lokal, Masyarakat melihat bahwa pemilu 2009 di Aceh sangatlah penting dalam menentukan masa depan Aceh, implementasi MoU Helsinki sangat penting untuk dilakukan Partai Aceh dibandingkan partai lainnya yang dianggap masyarakat tidak memiliki legetimasi dalam mengimplemintasikan MoU Helsinki jika memenangkan pemilu di Parlemen.

Munculnya proses demokratisasi yang berkembang di Aceh melalui lembaga internasional serta pengalaman Negara-negara yang baru mengalami perdamain di dunia, pada akhirnya secara mayoritas memenangkan pemilu pertama pasca MoU atau perjanjian damai yang telah disepakati. Misalkan di Irlandia Utara, Quebec dan beberapa Negara lainnya di Eropa dimana pada pemilu pertama, Parlemen secra mayoritas dikuasai partai yang didirikan oleh kelompok independent atau kelomppok revolusioner. Sedangkan di Aceh kita mengenal dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang melahirkan Partai Aceh, jadi secara politik wajar jika Partai Aceh dapat memenangkan Pemilu pertama pasca MoU. Dimana pada akhirnya


pemerintahan akan dikuasai oleh Partai Aceh baik itu eksekutif maupun legeslatif. Disini secara stabilitas lebih kondusif sehingga tidak terjadi tarik menarik kepentingan, karena pemerintahan berasal dari kelompok yang sama, disinilah sebenarnya proses reintegrasi politik dan rekonsilisasi secara real terjadi.

3.4. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Partai Aceh Pada Pemilihan Umum Legeslatif 2009.

3.4.1. Pendanaan Pada Pemiliahan Umum Legeslatif 2009 DPW PA Aceh Tamiang mendapat hambatan yaitu dari sumber pendanaan yang minim, selain dari dana peserta pemilu yang diberikan KPU sebagai penyelenggara, Partai Aceh hanya memperoleh dana dari swadaya dari partisan partai dan kader partai. Sehingga proses sosialisasi partai serta kampenye yang dilakukan tidak maksimal dan efesien.

3.4.2. Adanya Intimidasi Pada awal pembentukan Partai Aceh muncul kecurigaan bahwa perjuangan dari GAM di lanjutkan dalam bentuk Partai Politik hal ini dapat dilihat pada Pemilihan Umum Legeslatif 2009 Partai Aceh merupakan partai yang sering diidentifikasikan sebagai pelaku pengrusakan, karena Partai Aceh identik dengan GAM, sehingga munculah tuduhan-tuduhan seperti pengerusakan, pembakaran, kemudian ancaman apabila Partai Aceh tidak menang akan terjadinya konflik kembali di Aceh, yang dilakukan lawan politik Partai Aceh. 42

42

Wawancara,Budi Santoso, Upah, Tanggal 25 November 2010,


Intimidasi itupun berlanjut misalanya kalimat-kalaimat anti Partai Aceh melalui sms (short masege service), dan pemasangan spanduk dikota kuala simpang yang menyatakan “mendukung separatisme sama dengan merusak perdamaian ”, yang secara jelas diarahkan kepada Partai Aceh sebagai partai yang lahir dari GAM.

3.4.3. Infrastruktur partai Sebagai partai baru, infrastruktur Partai Aceh seperti AD/ART dan kantor-kantor partai belum selengkap dan sesempurna seperti partai nasional yang ada di Indonesia. Hal ini yang kemudaian menjadi hambatan atas sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Aceh, kendatipun demikian PA memiliki mesin politik yang terorganisir di setiap gampoeng/ desa.

3.4.4. Qoata 30% Caleg Perempuan Pada Pemilihan Umum Legeslatif 2009 ini DPW PA Aceh Taminag tidak dapat memenuhi qoata 30% caleg untuk perempuan, yang merupakan ketentuan yang di keluarkan Komisi Pemilihan Umum bagi setiap partai politik. Tidak terpenuhinya qota tersebut, kemudian menjadi hambatan bagi DPW PA Aceh Tamiang, sehingga DPW PA Aceh Tamiang melakukan tindakan dengan mengeluarkan surat rujukan kepada Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh. Qoata caleg perempuan untuk Partai Aceh hanyan 20 %.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Kemenangan Partai Lokal pada Pemilihan Legeslatif 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang, maka pada bab yang terakhir ini akan disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. MoU (Memorendum of Understanding) antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, merupakan wujud cikal bakal terbentuknya Partai lokal di Aceh yang kemudian tercantum dalam poin-poin MoU dari poin 1.2.1 sampai 1.2.3 tentang partisipasi politik Aceh, serta adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 yang mengesahkan terbentuknya partai politik lokal di Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian terbentuklah enam Partai lokal diantranya Partai Aceh.

2. Metodelogi yang digunakan peneliti untuk melihat Kemenangan Partai Lokal pada Pemilihan Legeslatif 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang adalah penelitian deskriftif kualitatif, dimana penelitian deskriftif merupakan suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atas keadaan atau

fenomena

yang terjadi, sehingga

sekedar

mengungkapkan fakta. 3. Pada Pemilihan Umum Legeslatif 2009 Partai Aceh memenangkan pemilu dengan perolehan 1.007.173 atau 42, 09 % suara, untuk kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Partai Aceh juga menang di kabupaten Aceh Tamiang dengan perolehan suara 29.288 suara dengan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) sebanyak 8 kursi.

4. Ada beberapa faktor kemenangan Partai Aceh pada Pemilu legeslatif 2009 Kabupaten Aceh Tamiang yaitu : a. Adanya Strategi politik


strategi politik yang dilakkan Partai Aceh berupa, pengutan internal partai, berupa konsulidasi partai, diric selling, sosialisasi meyeluruh. b.Adanya mesin Politik yang solid Partai Aceh memiliki mesin politik yang solid baik itu lembaga pemerintahan daerah seperti Komisi Paralihan Aceh (KPA), anggota partai, dan ulama kharismatik. c. Budaya politik Buadaya politk masyrakat Aceh dalam hal ini partisipasi politik menunjukkan angka yang tinggi dari data yang ada 165,520 suara, masyarakat yang tidak berpartisipasi hanya 40,588 atau 24,52 % suara sehingga suara pemilih terkonvensi secara maksimal kepada setiap calon Legeslif yang berkompetisi, hal ini juga dapat dilihat dari jumlah kursi yang di peroleh Partai Aceh sebanyak delapan kursi dari tiga puluh kursi DPRA Kabupaten Aceh Tamiang.

d. Atmosfir politik Adanya atmosfir politik masyarakat sehinnga Partai Aceh dapat memenangkan pemilihan, sebagai Partai baru Partai Aceh diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk membawa perubahan di Aceh, sebagai partai yang lahir dari MoU Helsinki Partai Aceh dianggap masyarakat memiligi legitimet untuk menjalankan poin-poin dari MoU tersebut.


5. Pada Pemilihan Umum Legeslatif 2009 Partai Aceh mendapat beberpa hambatan, seperti, minimnya pendanaan, adanya intimidasi, struktur partai, dan tidak terpenuhinya quota 30% untuk calon legeslatif.

4.2. Saran

Setelah kesimpulan di atas ditetapkan, maka dapat di kemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlu untuk partai politik untuk merubah sikapnya untuk lebih memberi perhatian kepada masyarakat yang akan memiliohnya pada pemilihan umum. Disini diharapkan kepada partai politik agar tidak hadir ditengah masyarakat ketika menjelang pemilu saja, tetapi jauh sebelum pemilu serta pasca pemilu para kader serta kandidat yang telah dipilih oleh masyarakat menyatu dengan mesyarakat luas. 2. Semoga hasil penelitian penulis bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang serta memberi pandangan atas perkembangan Partai Aceh dan menjadi rujukan bagi penelitian lain nantinya. 3. Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang agar terus konsisten berpartisipasi dalam politik, terus melanjutkan visi dan misi partai, dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan bagi bangsa, terutama bagi masyarakat Aceh Tamiang.


BAB III ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA. Dalam bab ini akan disajikan keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian

Recommend Documents