BAB III PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN (UNIT JATANRAS) DALAM MENGUMPULKAN INFORMASI DAN KETERANGAN LAIN GUNA MELENGKAPI PEMBUKTIAN YANG TERKAIT TINDAK PIDANA TERORISME
A. Tinjauan Polresta Medan dan Susunan Fungsi Unit Jatanras
Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan disingkat Sat Reskrim merupakan satuan kerja fungsi kepolisian yang bekerja dalam menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota Kepolisian ketika melaksanakan tugas di Lapangan. Sat Reskrim Polresta Medan memiliki 5 Unit kerja yaitu:
1. Unit I Resum (Reserse Umum) 2. Unit II Ranmor (Kendaraan Bermotor) 3. Unit III Jatanras (Kejahatan dengan Kekerasan) 4. Unit IV PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) 5. Unit V Krimsus (Kriminal Khusus)
Selain itu Sat Reskrim dalam melayani masyarakat dibantu oleh Urusan Administrasi Sat Reskrim yang disingkat Min Reskrim serta Unit Identifikasi Reskrim. Min Reskrim merupakan pusat data dan administrasi kerja Sat Reskrim dan dalam pelayanan terhadap masyarakat, Min Reskrim memberikan Pelayanan dalam bentuk pemberian Informasi serta pelayanan administrasi masyarakat yang berhubungan dengan fungsi Reskrim. Unit Identifikasi merupakan unit kerja yang
Universitas Sumatera Utara
bertanggung jawab dalam tindakan pertama untuk olah TKP kejadian tindak pidana atau gangguan kamtibmas umum seperti Kejadian gantung diri, orang tenggelam, Kebakaran, dll. Unit Identifikasi Reskrim juga bertanggung jawab dalam dokumentasi giat kepolisian di lingkungan Polres Merangin. Bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah Pelayanan Sidik Jari.
SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh KBO dan KANIT. Kasat Reskrim Polresta Medan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polresta.
Unit Jatanras adalah salah satu unit dalam Organisasi Sat Reskrim Polresta Kota Medan yang mempunyai tugas utama sebagai unit khusus pengungkapan dan penindakan kejahatan dengan kekerasan dan penegakan hukum di wilayah Hukum Polresta Medan. Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan untuk kasus-kasus menonjol dan berintensitas tinggi, Kejahatan dengan Kekerasan, Tindak pidana yang menyangkut harta benda, Penculikan, Pembunuhan serta memberikan bantuan
terhadap
Unit-Unit
yang
memerlukan
tindakan
kepolisian
(penangkapan/upaya paksa).
Universitas Sumatera Utara
Unit Jatanras dipimpin oleh seorang Kanit Jatanras dengan dibantu oleh beberapa Kasubnit serta Bintara Administrasi (Bamin). Menganalisa dan memberikan petunjuk tentang laporan Polisi yang diterima kepada Kasubnit dan Penyidik/Penyidik Pembantu yang di tunjuk untuk menanganinya. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Kasubnit Lidik berikut anggota lidik tentang pelaksanaan tugas penyelidikan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu dan membuat laporan pelaksanaan tugas lidik.
B. Kegiatan yang Dilakukan Dalam Upaya Mengumpulkan Alat Bukti
Semakin banyak orang yang bekerja dengan data dan informasi yang sama semakin besar pula nilai pengetahuan yang mereka bisa dapatkan dari data dan informasi tersebut. Jadi, bila informasi adalah apapun yang dapat diketahui, terlepas dari cara untuk mendapatkannya, intelijen mengacu pada pengetahuan yang memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau dipahami dari para pembuat kebijakan dan pada keseluruhan proses dimana data dan informasi diidentifikasi, didapatkan dan dianalisa untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebagian besar keluaran (output) intelijen memiliki elemen pengolahan (processing) yang signifikan, dan hal inilah yang tercermin dalam pembedaan di kalangan militer antara .data yang belum diolah dari berbagai uraian., yang didefiniskan sebagai informasi, dan .produk yang dihasilkan dari pengolahan informasi tersebut, yang didefinisikan sebagai intelijen.
Universitas Sumatera Utara
Penyelidikan merupakan tahapan dimana proses yang mendahului suatu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan/ data- data yang digunakan untuk: 1. Menentukan apakah apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan sehingga dapat dilakukan penyidikan; 2. Persiapan pelaksanaan tahap penindakan penyelidikan.
Dimana nanti disusul dengan penyidikan yang bertugas untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam tempat kejadian perkara. Setelah menemukan hasil pada tahap penyidikan, penyidik membuat berkas perkara berdasarkan hasil penyidikan tersebut diatas dan selanjutnya menyerahkan kepada penuntut umum sebagai institusi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. 27 Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan 27
http://www.downloadgratis.com/2010/11/peranan-visum-et-repertum-pada-tahap.html
Universitas Sumatera Utara
pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke - 28 KUHAP, yang menyatakan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti - bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.
Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk melakukan tindakan penyidikan,
Universitas Sumatera Utara
bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.
Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus - kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus - kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.
Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Menurut pengertiannya, visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan
Universitas Sumatera Utara
ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.
Peranan visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana terorisme sebagaimana terjadi dalam pencurian di Bank CIMB Niaga di Medan, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana teroris dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus.
C. Jaringan Itelejen dan Pemberdayaan Masyarakat Aksi cepat dan sinergis jajaran Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI dalam penyergapan kelompok teroris di Aceh Besar dan Pamulang (Tangerang Selatan) patut diacungi jempol. Keberhasilan ini juga mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia belum sepenuhnya aman dari ancaman dan gerakan terorisme, karena orang-orang yang sudah direkrut dan jaringan yang telah terbentuk masih ada. Dengan demikian, ancaman teror dan aksi kekerasan dengan korban yang sering kab di luar dugaan dikhawatirkan terulang di negeri ini. Kekerasan dan ketakutan menjadi bagian yang tak bisa lepas dari aksi-aksi teror dan gerakan terorisme. Seperti yang dikemukakan Brian M. Jenkins, terorismesecara sederhana diartikan sebagai kekerasan (violence) atau ancaman kekerasan untuk menciptakan atmosfer ketakutan dan tanda bahaya untuk meneror, sehingga dengan cara demikian bisa memberikan hasil dan keuntungan politik bagi peneror.
Universitas Sumatera Utara
Petaka aksi teror dan kekerasan dengan dampak destruktif, yang kerap terjadi di negeri ini, menunjukkan masih adanya kelemahan dalam banyak aspek kehidupan bangsa kita. Karena itu, berbagai kasus teror tersebut tidak cukup dilihat dari aspek keamanan negara saja secara kuratif, tetapi juga perlu ditinjau dari aspek sosial-budaya secara preventif, yang melibatkan masyarakat luas. Pandangan tersebut sangat penting, karena keberadaan para pelaku teror, baik yang menjadi otak dan tokoh kunci maupun operator dan pelaku di lapangan, ternyata dengan mudah bisa masuk ke lingkup sosial masyarakat tertentu dan memperoleh dukungan. Dengan demikian, selain harus dihadapi dengan pendekatan keamanan (security), misalnya oleh Polri dan dukungan TNI, penanganan terorisme juga perlu mempertimbangkan potensi nonmiliter, seperti aspek sosial-budaya bangsa.Pendekatan sosial-budaya bangsa ini penting diaktualisasi guna memperkuat daya tangkal dan daya tahan masyarakat terhadap penyebaran terorisme dan penyusupan ideologi gerakan radikal lainnya. Upaya ini strategis, karena dalam ranah sosial-budaya terdapat nilai dan pandangan masyarakat tentang kehidupannya, termasuk di dalamnya yang menyangkut masalah ekonomi, politik, dan keamanan lingkungannya. Usaha – usaha dan kemampuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort kota Medan dalam melawan upaya mengumpulkan alat bukti: 1. Menciptakan dan Increasing Capabilities dari Anti Terrorist Unit. a. Pembentukan satuan kerja anti terrorism pada Unit Jatanras. b. Meningkatkan
koordinasi
kecerdasan
(inteligen
dan
berhubungan lembaga; dan institusi lain).
Universitas Sumatera Utara
c. Pembentukan Tim Khusus Anti Teroris: 2.
Meningkatkan koordinasi regional (sumatera) dan nasional:
a. Mengambil bagian di dalam pertemuan-pertemuan forum regional . b. Meningkatkan pertukaran data dan informasi kecerdasan (informasi inteligen)
3. Meningkatkan mutu ketrampilan dari Anti Terrorist Unit.
a. Perhebat aktivitas pendeteksian dan pembongkaran jaringan teroris b. Menemukan dan memaksimalkan dukungan pelatihan untuk kemampuan Anti Terrorist . c. Meningkat;kan kemampuan anti peralatan teroris teknologi: Telekomunikasi-telekomunikasi,
Identifikasi,
mobilitas
/transportation)
4. Meningkatkan Kemampuan untuk Mencegah Terorisme.
a. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan kita yang pribadi: lingkungan kerja, lingkungan hotel, pusat belanja dan proyek-proyek penting. b. Meningkatkan kewaspadaan di antara masyarakat kepada ancaman dari terorisme: 1.
Dorong dan maksimalkan pemakaian media massa.
Universitas Sumatera Utara
2. Dorong
peran dari masyarakat
yang
berpengaruh
menggambarkan dan figur-figur religius mengembangkan masyarakat.
Berkaitan dengan hal itu pula, maka penguatan modal sosial-budaya untuk menolak doktrin-doktrin terorisme dan gerakan radikalisme tak bisa lepas dari keberadaan dan partisipasi masyarakat atau komponen bangsa dengan berbagai organisasi dan institusi yang ada di dalamnya. Ruang publik dan institusi ini merupakan tempat bagi tumbuh dan berlakunya modal sosial-budaya yang dimaksud. Karena itu pula, beralasan kalau partisipasi masyarakat dan civil society layak diapresiasi untuk kepentingan gerakan kontraterorisme dan deradikalisme. Pendekatan sosial-budaya ini juga akan ikut memperbaiki kondisi kehidupan sosial-budaya bangsa Indonesia dewasa ini yang memprihatinkan. Ada beberapa hal dalam kehidupan sosial-budaya bangsa Indonesia yang tidak adequate, seperti ketahanan budaya yang rapuh, tidak memiliki sikap adaptifkritis,
konsumtif-hedonis,
mentalitas
menerabas,
serta
kebanggaan
dan
kepercayaan diri sebagai bangsa yang menurun.
D.
Kendala yang Dihadapi Polresta Medan dalam Mengumpulkan Alat Bukti Terkait Tindak Pidana Terorisme Terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen. Penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku dan motif dibalik terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya. Disamping itu beroperasinya jaringan
Universitas Sumatera Utara
terorisme di suatu negara umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme internasional. Keadaan ini mengakibatkan beberapa aksi terorisme di Indonesia belum diungkap seluruhnya oleh aparat keamanan di Indonesia. Sementara itu aksi-aksi terorisme semakin canggih dan menggunakan teknologi yang tinggi. Tanpa adanya peningkatan kualitas dan kapasitas intelijen, aksi terorisme semakin sulit diungkapkan.
Dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme merusak mental, semangat, dan daya juang masyarakat dan dalam skala luas dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dampak tragedi bom Bali pada bulan Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi lokal sepanjang tahun 2003 dengan berkurangnya pendapatan penduduk Bali sekitar 43 persen antara lain karena pemutusan hubungan kerja terhadap 29 persen tenaga kerja di Bali. Tragedi Bali juga berpenengaruh dalam perkonomian nasional antara lain dengan menurunnya arus wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 30 persen. Dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat banyaknya faktor yang berpengaruh dan pihak yang terkait dengan terorisme, maka memusnahkan bahaya laten terioris tidak semudah membalik telapak tangan. Bila berbagai faktor yang berpengaruh sebagai penyebab teroris tidak intropeksi maka mencegah bahaya laten teroris hanya sebuah impian. Semua pihak bila dicermati punya potensi untuk media tumbuhnya cikal bakal teroirisme tanpa disadari. Berbagai pihak termasuk lingkungan nasional dan internasional harus melakukan komunikasi dengan mengedepankan intropeksi diri bukan
Universitas Sumatera Utara
dengan semangat saling menyalahkan. Alangkah damainya dunia ini bila Muhamadiyah atau NU sebagai basis masyarakat muslim yang besar di dunia, mengawali membuka komunikasi dengan masyarakat dunia lainnya. Awal semangat komunikasi tersebut bukan semata menghilangkan bahaya teroris itu sendiri, tetapi saling introspeksi tentang kelemahan dan kekurangannya sehingga kenapa teroris tersebut menjadi bahaya laten. Di dalam negeri semua pihak harus saling bergandeng tangan bersatu, bukan untuk saling menyelahkan tetapi justru untuk saling introspeksi diri. Dalam jangka pendek mungkin saja mempersempit ruang gerak dan penangkapan dalang teroris di Indonesia harus segera dilakukan. Tetapi hal ini bukan solusi utama dalam penghancuran terorisme di Indonesia. Penjagaan super ketat di berbagai plasa dan hotel paska pengeboman, bukanlah tindakan yang utama. Karena saat ini pasti para teroris akan lenyap ditelan bumi. Yang nantinya mereka akan menebar teror bom yang mungkin lebih menakutkan lagi.
Kelemahan pihak pemerintah, pemuka agama dan seluruh lapisan masyarakat dalam menyikapi akibat kemiskinan, buruknya pendidikan, rendahnya pemahaman agama, rendahnya nilai budaya dan kehidupan sosial sebagai pemicu terorisme harus segera diperbaiki. Pemberdayaan kaum moderat dan kaum intelektual merupakan suatu keharusan dalam pengembangan masyarakat modern. Keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah, pemuka agama, lembaga sosial dan semua lapisan masyarakat melalui berbagai mekanisme tidak boleh lengah, jika tidak ingin radikalisme dan fundamentalisme muncul dan menjadi ancaman bersama. Pemahaman pengetahuan ajaran Islam yang mendalam
Universitas Sumatera Utara
dan maraknya toleransi dalam kehidupan beragama dapat menghindarkan pemikiran radikal dan fundamental yang mengarah pada aksi-aksi kekerasan.
Bila semua pihak bersatu mengedepankan sikap toleransi dan instropeksi maka akan menjadi media yang paling dahsyat uintuk melawan terorisme dimanapun berada. Tetapi bila sikap saling menyalahkan dan saling curiga dikedepankan maka jangan berharap bahaya laten teroris akan lenyap di muka bumi ini.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 3. Bahwa peranan bukti forensik dalam mengungkap tindak pidana terorisme pada tahap penyidikan ditinjau dari UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdapat kelemahan akibat kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga tidak sesuai dengan prinsip – pripsip yang terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara. 4. Peranan Kepolisian Resort kota Medan (Unit Jatanras) dalam mengumpulkan informasi dan keterangan lain guna melengkapi pembuktian yang terkait tindak pidana terorisme dalam hal pembuktian merupakan proses acara pidana yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui
Universitas Sumatera Utara
pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Dalam proses pembuktian terdapat tiga hal paling utama, yaitu sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti. Pada proses penyelesaian terhadap tindak pidana terorisme, pembuktian sangat terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk membuktian seseorang terlibat atau tidak dalam tindak pidana terorisme, proses pembuktian memegang peranan sangat penting, mengingat banyak pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berupa hukuman seumur hidup atau hukuman mati yang sesungguhnya bertentangan dengan HAM. Untuk itu perlu dikaji mengenai sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti terkait tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
B. Saran 1. Pemerintah beserta aparat keamanan dan birokrasi memiliki sikap arif, penuh ketenangan berfikir sehingga mendapatkan cara-cara yang tepat dan akurat dalam menangani terorisme. Masyarakat telah menjadi kesatuan pandang dalam menyikapi melawan terorisme. Kemampuan aparat keamanan telah dapat kerjasama dengan seluruh
Universitas Sumatera Utara
komponen bangsa. Penegakan hukum dapat diwujudkan dan telah dilengkapi dengan perangkat
peraturan perundang-undangan,
kerjasama internasional tidak menimbulkan pro dan kontra pemahaman. Kesadaran masyarakat secara aktif berbuat dan melakukan deteksi dini, identifikasi dini dan penangkalan terhadap perkembangan ancaman terorisme yang dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi, sebagai bangsa yang bermartabat. Dengan landasan Wawasan Nusantara yang tangguh, bangsa Indonesia diharapkan memiliki sikap mental dan perilaku yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi, menilai dan menganalisis sejak dini secara hati-hati terhadap berbagai bentuk ancaman terutama teroris internasional di Indonesia. 2. Membendung langkah teroris di Indonesia, perlu melihat secara obyektif karakteristik daerah, potensi yang dimilki dan aspek yang mempengaruhi. Seberapa besar peranan masing-masing instansi terkait, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat termasuk tingkat kewaspadaan bela lingkungan terhadap bahaya terorisme harus terukur dan teruji. Segala upaya untuk menghadang tindakan
terorisme
harus
dilandasi
tanpa
mengorbankan
kepentingan nasional dan sensitifitas SARA, pada hakekatnya kemajemukan
identitas
NKRI
harus
tetap
terjaga.
Untuk
menengarai, menuduh bahkan menangkap sekalipun terhadap seseorang atau kelompok orang adalah teroris, baik teroris lokal
Universitas Sumatera Utara
maupun teroris internasional tidak mudah. Memerlukan data akurat dan pencermatan indikasi-indikasi dalam kurun waktu yang relatif panjang. Dengan mencermati apa yang telah terjadi modus operandi tindak kejahatan terorisme berupa bom-bom yang sudah meledak, temuan bom yang belum meledak dan perangkat yang digunakan terorisme serta tempat persembunyian kaum teroris, ada beberapa rumusan masalah yang telah teridentifikasi pada
Universitas Sumatera Utara
