BAB II URAIN TEORITIS TENTANG KEPARIWISATAAN DAN HERITAGE TOURISM 2.1.
Pengertian Pariwisata dan Industri Pariwisata
2.1.1
Pengertian Pariwisata Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yaitu kata “pari“ yang berarti halus
maksudnya mempunyai tata krama tinggi dan “wisata“ yang berarti kunjungan atau perjalanan untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari sesuatu. Jadi pariwisata berarti menyuguhkan suatu kunjungan secara bertatakrama dan berbudi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan pengertian pariwisata yaitu “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah“. Beberapa defenisi tentang pariwisata akan dikemukakan sebagai berikut : 1. Menurut Pendit (2006) Istilah pariwisata terlahir dari Sansekerta, yang komponennya terdiri dari : pari yang berarti penuh, lengkap dan berkeliling sedangkan wis-man yang berarti rumah, kampung dan komunitas serta ata yang berarti pergi terusmenerus dan mengembara yang apabila dirangkai akan menjadi satu kata pariwisata yang berarti : pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus-menerus.
2. Menurut Fandeli (2001), pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan, proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan dari orangorang di luar tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah.
3. Menurut Matheison dan Wall (dalam Fandeli, 2001), pariwisata atau tourism adalah fenomena yang meliputi perpindahan ke dan tempat tujuan di luar tempat tinggal sehari-hari.
4. Menurut Yoeti (2000), pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata terutama pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
5. Menurut Prof. Hunziker dan Prof. Krapf (Bapak Ilmu Pariwisata), pariwisata adalah sejumlah hubungan dan gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orangorang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat permanen sebagai usaha mencari kerja penuh.
Dari beberapa definisi pariwisata di atas, beberapa unsur pokok pariwisata adalah :
a. Perjalanan pariwisata ke suatu tempat yang bukan tempat asalnya atau tempat tinggalnya. b. Perjalanan pariwisata ke suatu tempat bukan dengan tujuan untuk tinggal dan bekerja secara permanen. c. Pariwisata membutuhkan pihak lain dalam penyediaan fasilitas-fasiltas yang diperlukan oleh wisatawan yang datang berkunjung ke suatu tempat. d. Perjalanan pariwisata harus memiliki unsur rekreasi atau bersenang-senang e. Orang yang melakukan perjalanan itu harus sebagai konsumen.
2.1.2
Pengertian Industri Pariwisata Pengertian kata industri di sini bukanlah suatu tempat untuk mengubah bahan
mentah menjadi barang jadi. Namun pengertian kata industri di sini lebih cenderung memberikan pengertian industri pariwisata yang artinya kumpulan dari berbagai macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (Goods and Services) yang dibutuhkan wisatawan khususnya dan travel pada umumnya. Beberapa pengertian mengenai industri pariwisata dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Menurut Soekadijo (2000:29),
Industri pariwisata adalah industri yang kompleks, yang meliputi industriindustri lain. Dalam kompleks industri pariwisata terdapat industri perhotelan, industri rumah makan, industri kerajinan/cendera mata, industri perjalanan dan sebagainya. Konsumen dari industri pariwisata disebut wisatawan.
2. Menurut Kusudianto (1996, p.11), Industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian.
3. Menurut Prof. Dr. Hunzieker (dalam Yoeti, 1996:154), Industri pariwisata adalah “ Tourism Enterprise are always business entities which by combining various means of production provide goods and service of specially tourists nature “. Maksudnya industri pariwisata adalah semua kegiatan usaha yang terdiri dari bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan para wisatawan.
4. Menurut R. S. Damarjati ( dalam Yoeti, 1996:153), Industri pariwisata adalah rangkumkan dari berbagai bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk maupun jasa yang nantinya secara langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perlawatannya.
5. Menurut GA. Schmoll dalam bukunya Tourism Promotion (dalam Yoeti, 1985:143) Industri pariwisata lebih cenderung berorientasi dengan menganalisis cara-cara melakukan pemasaran dan promosi hasil produk industri pariwisata. Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari srangkain perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi atau tempat
kedudukan, letak secara geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode permasalahannya.
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan perusahaan, baik perusahaan swasta maupun pemerintah yang secara bersama-sama menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan travellers pada umumnya selama perjalanannya, dan yang termasuk sebagai industri pariwisata adalah : -
Perusahaan pengangkutan
-
Tour Operator / Travel Agent
-
Akomodasi
-
Bar, Restaurant, Catering Trade
-
Souvenir Shop and Handicraft Industry
-
Money Changer
-
Entertaiment
2.2
Pengertian Sarana dan Prasarana Pariwisata
2.2.1
Sarana Pariwisata Sarana pariwisata (tourism infrastructure) adalah semua fasilitas yang
memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam.
Sarana kepariwisataan merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. (Suwantono, 2004:22) Pembangunan sarana kepariwisataan di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kumulatif. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif yang menunjukan pada mutu pelayanan yang diberikan dan tercermin pada kepuasaan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun standar wisata yang baku, baik secara nasional maupun secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih dan menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan. Kita mengenal tiga macam sarana kepariwisataan (Yoeti, 1996:199), yakni : 1. Sarana pokok kepariwisataan (Main Tourism Suprastructure) adalah perusahaan yang usahanya sangat tergantung pada kedatangan wisatawanya. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan yang usaha kegiatannya mempersiapkan dan merencanakan suatu perjalanan wisata seperti : Travel Agent, Tour Operator, Tourist Transportation. Selain itu perusahaan-perusahaan lain juga dapat memberikan pelayanan di daerah tujuan kemana wisatawan pergi. Seperti : Hotel, Motel, Cottages dan lain-lain. Ketentuannya apabila tidak ada wisatawan, maka perusahaan tersebut tidak dapat hidup sebagaimana bisanya.
2. Sarana pelengkap kepariwisataan (Supllementing Tourism Superstructure) adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok sedemikian rupa, sehingga fungsinya dapat membuat agar para wisatawan dapat lebih lama tinggal atau di daerah yang dikunjunginya. Perusahaan ini mendorong wisatawan agar lebih lama tinggal di suatu tempat. Sarana pelengkap yang dimaksud adalah : -
Sarana olahraga, seperti : golf course, tennis court, swimming pool, daerah perburuan, pelayaran dan sebagainya.
-
Sarana ketangkasan, seperti : Billyard, dan sebagainya.
3. Sarana penunjang kepariwisataan (Supporting Tourism Superstrructure) adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok yang berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah : Night Club, Souvenir Shop, Bioscop, Opera dan Steambath. 2.2.2
Prasarana Kepariwisataan Prasarana
berarti
semua
fasilitas
yang
dapat
memungkinkan
proses
perekonomian dapat berjalan dengan lancer sedemikian rupa sehingga memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Prasarana kepariwisataan adalah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata
seperti air, jalan, listrik, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. (Suwantono, 2004:21) Menurut Yoeti (1985, p.181), prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Menurut Prof. Salah Wahab (dalam Yoeti, 1996:192) prasarana dibagi dalam tiga bagian, yaitu : 1.
Prasarana umum (General Infrastructure), yakni prasarana yang menyangkut orang banyak yang pengadaannya untuk memajukan kelancaran roda perekonomian seperti pembangkit tenaga listrik, penyediaan air bersih, sistem irigasi, perhubungan dan lain-lain.
2.
Prasarana kebutuhan masyarakat banyak (Basic needs of civil life), misalnya seperti Rumah sakit, bank dan kantor pos.
3.
Prasarana kepariwisataan, adalah prasarana yang menyangkut kepariwisataan. Prasarana ini dibagi dalam tiga kelompok, yaitu : a. Receptive Tourist Plan adalah segala bentuk usaha yang mengurus kedatangan wisatawan seperti BPW dan APW. b. Resident Tourist Plan adalah segala fasilitas yang menampung wisatawan seperti hotel dan restoran.
c. Rerecreative and Sportive Tourist Plan adalah semua fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga seperti kolam renang, lapangan golf dan lain-lain. Menurut
Prof.
Salah
Wahab
(dalam
Yoeti,
1996:197),
prasarana
kepariwisataan adalah semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan, tetapi hidup dan kehidupannya tidak tergantung kepada wisatawan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka dalam perjalanan. 2.3
Jenis-jenis Pariwisata Pendit (1999:42-48) memperinci penggolongan pariwisata menjadi beberapa
jenis yaitu : 1.
Wisata Budaya, adalah perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.
2. Wisata Kesehatan, adalah perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan
mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang memiliki iklim udara menyehatkan atau tempat yang memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. 3. Wisata Olahraga, adalah wisata yang dilakukan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif sebagai peserta olahraga di satu tempat atau negara seperti Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain-lain. Bisa juga olahraga seperti memancing, berburu, berenang. 4. Wisata Komersial, yakni perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya. 5. Wisata Industri, yakni perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian, misalnya, rombongan pelajar yang mengunjungi industri tekstil. 6. Wisata Politik, yakni perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik, misalnya, ulang tahun 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, penobatan Ratu Inggris, perayaan kemerdekaan, kongres atau konvensi politik disertai dengan darwawisata.
7. Wisata Konvensi, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan konvensi atau konferensi. Misalnya APEC, KTT non Blok. 8. Wisata Sosial merupakan pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya. 9. Wisata Pertanian merupakan pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka ragam warna dan suburnya pembibitan di tempat yang dikunjunginya. 10. Wisata Maritim (Marina) atau Bahari adalah wisata yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, lebih-lebih danau, bengawan, teluk atau laut, seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, balapan mendayungdan lainnya. 11. Wisata Cagar Alam adalah wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, tanaman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya. 12. Wisata Buru adalah wisata untuk berburu di tempat atau hutan yang telah ditetapkan pemerintah negara yang bersangkutan sebagai daerah perburuan seperti di Baluran, Jawa Timur untuk menembak babi hutan atau banteng.
13. Wisata Pilgrim adalah wisata yang berkaitkan dengan agama, sejarah, adatistiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat ini banyak dilakukan rombongan atau perorangan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar, bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin yang dianggap legenda. Contoh makam Bung Karno di Blitar, makam Wali Songo, tempat ibadah seperti Candi Borobudur, Pura Besakihdi Bali, Sendang Solodi Jawa Tengah dan sebagainya. 14. Wisata Bulan Madu adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasanganpasangan, penganti baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka. 2.4
Bentuk-bentuk Pariwisata Menurut Pendit (2002:37) bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi lima kategori
yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan dan menurut alat angkut yang digunakan. Bentuk-bentuk pariwisata tersebut dijelaskan di bawah ini : 1. Menurut asal wisatawan Pertama-tama perlu diketahui apakah asal wisatawan dari dalam maupun dari luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri sendiri berarti bahwa sang wisatawan ini hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri selama ia mengadakan perjalanan, maka ini dinamakan
wisatawan domestik. Sedangkan kalau ia datang dari luar negeri dinamakan wisatawan internasional. 2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi efek positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjungi wisatawan, ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warganegara ke luar negeri memberikan efek negatif terhadap neraca pembayaran luar negri negaranya, ini disebut pariwisata pasif. 3. Menurut jangka waktu Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung pada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur panjang atau pendeknya waktu yang dimaksud. 4. Menurut jumlah wisatawan Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah wisatawan itu datang sendiri atau dalam suatau rombongan. Maka timbullah istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan. 5. Menurut alat angkut yang digunakan
Kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan mobil, tergantung apakah sang wisatwan tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api, atau mobil. 2.5
Motivasi Melakukan Perjalanan Pariwisata Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang yang menyebabkan melakukan
sesuatu untuk memenuhi kebutuhan secara biologis atau keinginan secara psikologis. Motivasi yang berbeda ditimbulkan dari kebiasaan dan minat yang berbeda. Demikian pula dalam berwisata, wisatawan juga mempunyai motivasi yang berbeda dalam melakukan perjalanan dan menentukan tujuan wisata. Karena itu motivasi-motivasi dan karakter wisatawan yang berbeda-beda dipadukan dengan jalan mengemas paket-paket dan tujuan-tujuan wisata. Menurut Fridgen ( 1996 ), ada empat motivasi yang utama yaitu : 1. Motivasi untuk melarikan diri, yakni lari dari rutinitas, menghindari stress, lari dari orang-orang sekitar dan dari norma-norma yang ada. Contoh : libur akhir pekan, berlibur di sebuah pulau, berlibur sendirian dan melihat kebudayaan yang baru. 2. Motivasi sosial Motivasi ini bersifat keinginan untuk berkumpul dengan orang lain, menjalin hubungan kekeluargaan, penjelajahan sosial atau untuk menyendiri.
Contoh : mengunjungi teman, keluarga, bertemu dengan orang –orang baru, berlibur seorang diri. 3. Motivasi untuk membandingkan, yakni motivasi yang biasanya dilakukan oleh petualang untuk mendapatkan simbol status, tantangan fisik, pemuasan secara internal. Contoh : mendaki gunung, berlayar dengan kapal pesiar yang mahal, belajar memanjat tebing, mengumpulkan batuan-batuan unik dari seluruh dunia untuk koleksi. 4. Motivasi untuk mencari sesuatu yang baru Penjelajahan, memuaskan rasa penasaran, membangkitkan semangat. Contoh : mengunjungi negara-negara di belahan bumi lain, jalan-jalan atau arung jeram. 2.6
Pengertian Heritage Akhir-akhir ini di dunia pariwisata dikenal istilah ‘wisata heritage’. Namun
pengertian heritage seringkali dipahami terlalu spesifik, yaitu semata-mata berwisata mengunjungi gedung atau bangunan kuno. Demikian pula, dengan berdirinya klub-klub pemerhati dan pecinta kota tua yang menggunakan heritage sebagai sebutannya, seperti : Jakarta Heritage Society, Bandung Heritage Society, hingga Magelang Heritage Society. Ternyata klub-klub itu memang membatasi kegiatannya, seputar kota tua atau gedung-
gedung lama (terbatas) peninggalan masa-masa pra kemerdekaan. Padahal pengertian heritage sesungguhnya cukup luas. Dalam kamus Inggris-Indonesia susunan John M Echols dan Hassan Shadily, heritage berarti warisan atau pusaka. Sedangkan dalam kamus Oxford, heritage ditulis sebagai sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau negara selama bertahun-tahun dan diangap sebagai bagian penting dari karakter mereka. Dalam buku Heritage : Management, Interpretation, Identity, Peter Howard memaknakan heritage sebagai segala sesuatu yang ingin diselamatkan orang, termasuk budaya material maupun alam. Selama ini warisan budaya lebih ditujukan pada warisan budaya secara publik, seperti berbagai benda yang tersimpan di museum. Padahal menurut Howard, tiap orang juga punya latar belakang kehidupan yang bisa jadi warisan tersendiri. Merujuk pada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dideklarasikan di Ciloto 13 Desember 2003, heritage disepakati sebagai pusaka. Pusaka (heritage) Indonesia meliputi Pusaka Alam, Pusaka Budaya, dan Pusaka Saujana. Pusaka Alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka Budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di tanah air Indonesia, secara sendirisendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka Budaya mencakup pusaka berwujud (tangible) dan pusaka tidak berwujud (intangible). Pusaka Saujana adalah gabungan Pusaka Alam dan Pusaka Budaya dalam kesatuan ruang dan waktu. Pusaka Saujana dikenal dengan pemahaman baru yaitu
cultural landscape (saujana budaya), yakni menitikberatkan pada keterkaitan antara budaya dan alam dan merupakan fenomena kompleks dengan identitas yang berwujud dan tidak berwujud. Berpegang pada paparan di atas, folklor dalam bentuk cerita rakyat, tarian, kulinari, musik tradisional, dan lainnya masuk dalam pusaka budaya yang dalam bahasa kerennya disebut heritage. Selanjutnya, Howard mengingatkan bahwa peninggalan atau warisan orang per orang pun masuk dalam katagori heritage. Terserah pada keluarga mereka apakah akan menyimpan dan memelihara kenangan atas, katakan, kakek atau nenek mereka. Baik itu dalam bentuk petuah, buku harian, koleksi buku, etos kerja, mobil tua, album foto, dll. Khusus untuk gedung atau bangunan tua, yang bisa dikategorikan sebagai pusaka kota, kita bisa mengacu pada UU No 5 Tahun 1992, tentang Cagar Budaya. Dalam UU itu, kategori gedung atau bangunan yang berusia di atas 50 tahun bisa dimasukkan sebagai cagar budaya yang keberadaannya harus dilindungi dan dilestarikan. 2.6.1
Peraturan Pemerintah Mengenai Heritage Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Cagar Budaya Pasal 1 mengatakan bahwa : 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. 2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok dan bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak berdinding dan beratap. 4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 7. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 9. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya. 10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara. 11. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 13. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. 14. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
15. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. 16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. 17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 18. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. 19. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya. 20. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional. 21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya
dan
nilainya
dengan
cara
melindungi,
mengembangkan,
dan
memanfaatkannya. 23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan gangguan. 26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. 28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. 30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. 31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. 33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 34. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar, Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
35. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. 36. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 37. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
Di dalam Pasal 5 mengatakan bahwa : Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: 1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Di dalam Pasal 7 mengatakan bahwa : Bangunan Cagar Budaya dapat : 1. Berunsur tunggal atau banyak. 2. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. 2.7
Peraturan pemerintah untuk pelestarian bangunan bersejarah Bangunan bersejarah mempunyai nilai yang sangat penting bagi suatu negara
karena merupakan salah satu objek yang bisa mendukung di dalam sektor pariwisata sehingga perlu dijaga dan dilestarikan dengan sebaik mungkin. Pelstarian bangunan bersejarah juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan tetapi haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 53-55 mengenai pelestarian bangunan bersejarah sebagai salah satu cagar budaya yaitu : 1. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. 2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. 3. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
4. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. 5. Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasai. 6. Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.
