BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, LINGKUNGAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
2.1Pemerintahan Daerah Sistem
penyelenggaran
pemerintahan
di
indonesia
berdasarkan
pendekatan
kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintah dalam hubungan
antar
pemerintah dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam sistem pemerintahan di indonesia merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaran pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan undang-undang danperaturan perundang-undangan lainnya. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan“pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan ugas pembantuan”. Telah ditegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem pemerintahan. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal
1 angka 2 yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 22
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Prinsip otonomi daerah muncul karena adanya keyakinan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat.Ada beberapa urusan-urusan yang dianggap akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dapatlah dipahami bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan cita-cita nasional bangsa.Hal-hal mengenai urusan pemerintah yang sekiranya dapat dilaksanakan oleh daerah sendiri dapat membantu memberikan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat tiga asas dalam kerangka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan diantaranya adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 selanjutnya disebut UU Pemda juga menjelaskan mengenai desentralisasi yaitu pada Pasal 1 angka 8 yang dimaksud asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Negara
Kesatuan
Republik
Indonesiamenganut
asas
desentralisasi
dalam
penyelenggaraan pemerintahan didaerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Dalam Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan /atau kepada gubernur dan bupati/ walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada di tangan pemertintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatannya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal didaerah
sesuai
arahan
kebijaksanaan
umum
dari
pemerintahan
pusat,
sedangkan
sektor
pembiyayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dan pasal 1 angka 11 UU Pemda tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten./ kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembatuan adalah tugas yang diberikan dari instansi atau kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan, dan wajib mempertanggung jawabkan tugasnya kepada instansi yang memberikan penugasan. Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah juga dikenal tentang otonomi daerah dalam UU Pemda di jelaskan dalam pasal 1 angka 6 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan
masyarakat
setempat
dalam
sistem
negara
kesatuan
republik
indonesia.Otonomi daerah sebagaimana yang dikandung dalam UU Pemdatersebut adalah usaha memberi kesempatan kepada daerah untuk memperdayakan potensi ekonomi, sosial budaya, dan politik di wilayahnya. Daerah otonom di Indonesia terbagi menjadi 2( dua), yaitu : a. Khusus Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertentu untuk melaksanakan sistem pemerintahannya sesuai dengan prakarsa sendiri.Perlakuan khusus ini hanya diberikan untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.Mengingat DKI Jakarta yang wilayahnya terjangkau dengan infrastruktur terbaik di negeri ini.Daerah yang diberikan daerah otonomi khusus adalah daerah yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia.Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan sebagai ibukota Negara republik Indonesia.1 b. Istimewa
1
Bayu Dardias,2012Desentralisasi Asimetris di Indonesia, ( Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu sosial dan politik), hlm. 8.
Daerah
istimewa
merupakan
istilah
yang
sangat
populer
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam lingkup desentralisasi di indonesia, setidaknya status istimewa ini yang melekat pada Yogyakarta. Secara substansif, status istimewa sebenarnya tidak berbeda dengan status otonomi khusus.Terkait dengan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap keberagaman budaya, asal-usul dan pengalaman sejarah untuk kemudian memberikan status istimewa pada beberapa daerah di Indonesia.2 UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan menegenai daerah yang bersifat istimewa itu haruslah tidak mengabaikan hak-hak asal usul daerah tersebut.adanya kenyataan historis bahwa daerah-daerah istimewa tersebut telah memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggraan berbagi urusan pemerintahan daerahnya, berupa hak yang dimilikinya sejak semula, dan hak yang dimiliki sejak sebelum bergabung dengan negara kesatuan republik indonesia. Beberapa hak yang secara garis besar diberikan kepada daerah istimewa adalahterkait kelembagaan struktur pemerintahan, mekanisme pengangkatan kepala daerah dan menyangkut penyelenggaraan pembebanan terhadap masyarakat. Tujuan dari pada otonomi daerah ini adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan danpemberdayaan daerah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila dilihat dari sisi kepentingan daerah otonomi daerah adalah mewujudkan yang disebut dengan:
2
Suryo Sakti H, 2013, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Graha Ilmu Yogyakarta, hlm. 41.
1. Politik quality, ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal 2. Local accountability, ini berarti akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. 3. Local responsiveness, pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi. Dan tujuan utama dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan tidak hanya membatasinya pada konteks hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah maka semuanya
bermuara
pada
pengaturan
mekanisme
hubungan
antara
negara
dan
masyarakat.Kebijakan ini memungkinkan untuk membuka akses untuk masyarakat sipil untuk berpartisipasi baik pada prosespengambilan keputusan di daerah maupun di dalam pelaksanaanya.Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerahdi pihak lain.
2.2Lingkungan Pengunaan istilah “lingkungan” sering sekali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama yaitu lingkungan dalam
pengertian yang luas. St. Munadjat Danusaputro, ahli hukum terkemuka dan Guru Besar Hukum
mengartikan lingkungan hidup sebagai semua kondisi, termasuk di dalamnya
manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.3 Lingkungan hidup terdiri daridua kata yakni Lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan.4Sedangkan hidup berarti masih terus ada bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya.5 Jika kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Pemahaman mengenai lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto bahwa sifat lingkungan hidup di tentukan oleh macam-macam faktor.Pertama, oleh jenis dan jumlah masing masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut.Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu.Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non material suhu,cahaya,dan kebisingan.6 Pembagian lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok dasar yang dimaksudkan mempermudah menjelaskan tentang lingkungan itu sendiri, yaitu : 1) Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah,kendaraan,gunung,udara,air,dan lain-lain. 2) Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang berupa organisme hidup,selain dari manusianya itu sendiri:binatang-binatang dari terbesar sampai yang paling kecil,tumbuh-tumbuhan yang terbesar sampai terkecil. 3 4
N.H.T Siahaan,2004,Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta, h. 4 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007 Kamus Besar Bahasa indonesia, Balai Pustaka, Jakarta h.
675 5 6
Ibid., h.400 Otto Soemarwotto 1997, Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, h.53.
3) Lingkungan Sosial, yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga,teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.7 Dalam UU 32/2009 dalam Pasal 1 angka 1 lingkungan hidup ini diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Dari pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas dapat dirumuskan unsur-unsur sebagai berikut: a) Kesatuan ruang yang berarti ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi di antara berbagai komponen lingkungan hidup tersebut. Ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen lingkungan hidup yang merupakan suatu ekosistem satu sama lain pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang. b) Semua benda dikatakan sebagai materi atau zat yang merupakan segala sesuatu yang berada pada suatu tempat dan pada suatu waktu. Dalam hal ini materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang baik yang berbentuk padat, cair, dan gas. Dimana ada materi yang yang dapat dilihat dan dipegang, materi yang bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang dan ada pula materi yang tidak dapat dilihat dan juga dipegang. c) Daya atau disebut juga dengan energi atau tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja atau dengan kata lain energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti cahaya, energi panas, energi magnet, energi listrik, energi gerak, energi kimia dan lain lain. 7
Gatot. P. soemartono 1996, R.M. Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h,13.
d) Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada juga yang menggangu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. e) Makhluk hidup yang termasuk didalamnya manusia dan prilakunya. Makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan yang memiliki ragam yang bebeda satu dengan lainnya. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan pada dasarnya tidaklah merusak dan mencemari lingkungan lain halnya dengan manusia. Dimana manusia dapat berprilaku atau bertindak,perilaku manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik, sehingga di sinilah perlu adanya hukum yang mengatur perilaku manusia tersebut. Manusia dengan prilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup
yang
meliputi
perncanaan,
pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian lingkungan hidup tersebut diatasdiketahui unsur-unsur dari lingkungan hidup adalah: 1. Manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari klompok sosial 2. Lingkungan, baik berupa jasad hidup maupun benda mati, 3. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia. Dalam penegakan mengenai tindakan yang berpotensi perusakan dan pencemaran lingkungan di butuhkan aturan yang mengikat seperti hukum lingkungan. Hukum lingkungan
menurut UNEP ( United Nation Environment Programme) “the body of law which contains elements to control human impact on the environment”. ( hukum lingkungan adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan). Seorang pakar hukum lingkungan Drupsten mengemukakan bahwa hukum lingkungan (milieu recht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam ( natuurlijk millieu) dalam arti seluas-luasnya. ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.8 Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “environment law” dalam bahasa inggris, “millieeurecht” dalam bahasa belanda, “lenvironnement” dalam bahasa prancis, “umweltrecht” dalambahasa jerman, “hukum alam seputar” dalam bahasa malaysia, “batas nan kapaligiran”dalam bahasa tagalog, “sin-vedlom kwahm” dalam bahasa thailand, dan “qomum al-biah” dalam bahasa arab.9 Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. Untuk setiap permasalahan yang menyangkut mengenai lingkungan hidup disinilah letak fungsi dari hukum lingkungan yaitu untuk mengatasi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan akibat dari tingkah laku manusia baik yang disengaja maupun tidak sengaja dan juga dengan berbagai segala aktifitasnya beserta teknologinya yang dapat merusak lingkungan.Oleh karena itu hukum memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia agar dipaksa untuk mematuhi hukum lingkungan. Masyarakat diberi hak dan kewajiban dalam berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.Jadi dalam hal ini hukum lingkungan memiliki dua dimensi.Yang pertama 8
Hardjasoemantri, Koesnadi. 1993. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta :cetakan kesepuluh. Gajah Mada University Press. Hlm 33 9 Muhammad Erwin, 2009, Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama,Bandung, hlm. 8.
adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau untuk menjalankan hukum lingkungan yang tujuannya untuk memecahkan masalah lingkungan.Yang kedua, adalah dimensi yang memberikan hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.Dengan demikian adanya hukum yang mengatur lingkungan yang disebut hukum lingkungan adalah untuk mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia.
2.3Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Secara
mendasar
dalam
pencemaran
terkandung
pengertian
pengotoran
(contamination), pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan, setiap sasaran yang dikotorinya. Lingkungan hidup alam fisik yang meliputi kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dapat menjadi sasaran pencemaran. Lingkungan yang tercemar dapat berupa, pencemaran air disekitar daerah tertentu, dapat mengenai sebagian daerah bumi di sekitar daerah tertentu, yang disebabkan oleh tindakan manusia disengaja atau tidak, dan umumnya melalui bekerjanya alat-peralatan teknologi modern, dengan berbagai efek sampingan termasuk yang dapat berkaitan terhadap pencemaran lingkungan fisik alamiah yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan isi alam semesta lainnya. Pengertian Pencemaran dan perusakan lingkungan adalah dua hal yang berbeda menurut UU Lingkungan definisi pencemaran terdapat dalam Pasal 1 ayat (14) dimana menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup,zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.
Maksud dari pasal tersebut mengingatkan akan akibat pencemaran yang harus ditanggulangi dan penanggulanganya itu merupakan kewajiban dari semua pihak. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan adanya unsur- unsur pencemaran sebagai berikut: a) Masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup. Maksud unsur yang pertama ini berupa masuk atau dimasukannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukan zat pencemar atau komponen lainnya yang kira-kira sangat berbahaya bi lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup tersebut. b) Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam. Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran ligkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. c) Turunnya kualitas lingkungan. Dengan demikian, pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas. Penurunan kulitas lingkungan merupakan yang esensial, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak berdampak pada masyarakat. d) Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan). Dalam Pasal 1 ayat (17) di dalam undang-undang yang sama perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Definisi tersebut memberikan uraian unsur sebagai berikut:
a. Adanya perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifatfisik, kimia, dan hayati lingkungan. b. berkurang atau turunnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan. Uraian penjelasan tersebut menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah dikaitkan dengan siapa yang melakukan pencemaraan terhadap lingkungan hidup.Dari ketentuan pasal undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran dapat terjadi karena akibat perbuatan manusia.Secara etimologi kata pencemaran harus dijabarkan sendiri berdasarkan artikata cemar yang merupakan kata akar dari istilah pencemaran, dalam kamus bahasa indonesia tidak ditemukan adanya istilah pencemaran tetapi yang ada adalah istilah cemar, istilah cemar oleh W.J.S Poerwodarmanto di uraikan sebagai berikut : 1. Cemar yang mempunyai arti kotor 2. Bercemar diartikan mengotorkan diri 3. Mencemari berarti mengotori atau menodai 4. Mencemarkan berarti mengotorkan, memburukkan 5. Tercemar kotor atau ternoda 6. Dan kecemaran yang berarti ke kotoran atau keburukan.10 Secara
mendasar
dalam
pencemaran
terkandung
pengertian
pengotoran
(costamination) dan perburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu makin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburuki sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.Munadjat Danusaputra merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi asuk atau dimasukan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau
10
W.J.S Poerwodarmanto,1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta hlm 850-851
secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.11 Pencemaran erat kaitannya dengan kegiatan manusia antara lain berupa : 1. Kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, air buangan panas, juga dalam bentuk kepulan asap. 2. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalansu, kebocoran, pencemaran buangan-buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan-lahan bahan pertambangan. 3. Kegiatan transportal, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal tanker dan lain-lain. 4. Kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia yang memberantas binatang-binatang pengganggu seperti insektisida, pestisida, herbisida, dan fungisida, demikian pula pemakaian pupuk dan arorganis dan lain-lain.12 Beberapa pencemaran lingkungan hidup yang ada disekitar, antara lain: 1. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada diudara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat 11 12
Hlm. 25
Abdurahman,1986Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia,Alumni, Bandung, hlm. 98. Husein Harun M, 1993, Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya,Bumi Aksara, Jakarta.
mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Bila keadaan tersebut terjadi, maka udara dikatakan telah tercemar dan kenyamanan hidup terganggu, 2. Pencemaran air dapat berasal atau dapat berupa yang bersumber dari kegiatan kegiatan industri seperti pabrik-pabrik, instansi pengelolaan limbah yang melalui sumer sumber aliran air berupa pembuangan limbah beracun, atau zat zat yang mengancam kehidupan di dalam air tersebut. 3. Pencemaran tanah dapat terjadi dengan pengguanaan pupuk yang berlebihan pemberian pestisida atau insektisida. Dan pembuangan limbah plastik yang secara biologis sulit untuk diurakan oleh tanah. Untuk menyikapi suatu tindakan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup untuk itulah peran pemerintah dalam hal ini peran Pemerintah Provinsi Bali membentuk suatu Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Dimana dalam Pasal 1 ayat (4) Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup mencakup daya dukung dan daya tampung melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (16) di dalam undang-undang yang sama perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adanya masalah pencemaran lingkungan maka diperlukannya penangulangan dari pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaraan lingkungan tersebut.Adapun yang
dimaksud penanggulangan pencemaran lingkungan hidup adalah upaya menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan. Jadi pada dasarnya peristiwa dari pencemaran ini mempunyai beberapa komponen pokok untuk bisa disebut pencemaran yaitu: 1. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan hidup manusia, 2. Yang terkena akibat negatif adalah manusia, 3. Didalam lingkungan tersebut terdapat bahan berbahaya yang juga disebabkan oleh kegiatan atau efektivitas manusia.
2.4 Sanksi-sanksi Lingkungan Dalam penegakan suatu hukum lingkungan memiliki beberapa aspek aspek sanksi yang digunakan atau yang dapat diterapkan sebagai akibat dalam pelanggaran hukum lingkungan itu sendiri diantaranya yaitu: 1. Sanksi administratif 2. Sanksi perdata 3. Sanksi pidana Sanksi administratif yang mana dapat dibagi menjadi menjadi dua yaitu berupa sanksi administratif ringan sampai yang berat, dalam hal ini dapat dikatagorikan sebagai sanksi administratif ringan dapat berupa peringatan lisan maupun tertulis ditujukan kepada para pihak yang diduga kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sanksi administrasi berat dapat berupa paksaan pemerintah atau tindakan paksa, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.
Sanksi perdata dalam hal ini dapat berupa tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan akibat dari perbuatan perusakan atau pencemaran lingkungan. Dimana dalam hal tuntutan sanksi yang berupa ganti rugi telah diatur dalam Pasal 87 UU Lingkungan yang menyatakan: 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. 2. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. 3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang memiliki kekuatan paling ampuh dalam penegakan suatu pelanggaran dalam upaya melestarikan lingkungan hidup Hukum pidana tidak layak ditaruh sebagai ultimatum remidium dalam kasus lingkungan hidup hal ini dikarenakan: 1.
Penyelesaian secara perdata memerlukan waktu yang cukup lama dan berbelitbelit
2.
Jangka waktu terhadap pengembalian lingkungan yang telah rusak tersebut sangat lama bahkan mungkin tidak sama sekali.
Dengan diterapkannya hukum pidana tersebut menutup kemungkinan pelakunya untuk tidak melakukan pencemaran dan perusakan lag
