BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA
A. 1.
Pegawai Negeri Sipil Pengertian Pegawai Negeri Sipil Sebelum memebahas mengenai konsep manajemen kepegawaian Indonesia, diperlukan pemahaman terlebih dahulu menegenai subjek dari hukum kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerinthan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung Pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Perana dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi not the gun, the man behind the gun, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercayai menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. 16 Menurut kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadinata, kata Pegawai berarti : “orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)”. Sedangkan “Negeri” berarti “Negara” atau “Pemerintah” jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. 17
16 17
Muchsan, op.cit, hlm. 12. Rozali Abdullah, 1986, Hukum Kepegawaian, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, hal. 13
18
19
Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan reduksi total terhadap eksistensi Pegawai Negeri Sipil. Jika sebelumnya Pegawai Negari Sipil hanya berperan sebagai aparatur negara dan aparatur pemerintah, lewat Undang-Undang ini Pegawai Negeri Sipil diposisikan sebagai sebuah profesi yang sekaligus berperan sebagai aparatur negara dan aparatur pemerintah. Hal in dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa, “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah”, vide konsideran menimbang huruf c yang menyebutkan, ”bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Apratur Sipil Negra”. Penyebutan Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara sendiri dapat dilihat dalam Pasal 8 yang berbunyi, “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”. Konsekuensi logis dari adanya perubahan eksistensi ini adalah terciptanya iklim kompetisi yang sehat bagi tiap-tiap individu Pegawai Negrei Sipil untuk meningkatkan karirnya sepanjang kinerjanya menunjukan hasil yang baik dan memuaskan serta secar linier memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pencapaian nilai-nilai dan tujuan organisasinya. Pendekatan
20
sistem manajemen tidak lagi berbasis kepada karir tetapi lebih spesifik ditekankan kepada sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang berbasis pada jabatan (Position Based Personnel Management System). 18 Kranenburg memeberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi penegertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang mengaku jabatan yang mewakili seperti anggorta parlemen, presiden dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. 19 Sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintahan, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 20 Selanjutnya A.W.Widjaja mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. 21 Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi 18
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Kota Sibolga. 2014. “Profil Jabatan Aparatur Sipil Negara (Seri 1)”.Sibolga, hlm. 2. 19 Ibid. Hlm. 13. 20 A.W.Widjaja, Administrasi Kepegawian, (Jakarta: Rajawali, 2006), hal. 113. 21 Ibid, hal. 15.
21
swasta. Selanjutnya dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. 22 Musanef memeberikan definisi Pegawai sebagai pekerja atau woker adalah, “Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksaan yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 23 Pegawai Negeri Sipil, menurut
Kamus Umum Bahasa Indonesia,
“Pegawai”berarti”orang yang bekerja pada Pemerintah (perusahaan atau sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. 24 22
Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) Ibid, hal. 4. 24 W.J.S, Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 478;514 23
22
Penegertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D. dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan penegrtian ekstentif (perluasan pengertian). a.
Pengertian Stipulatif Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan pegawai negeri. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 angka 1: Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) : Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
23
Pengertian diatas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturanperaturan kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain. 25 b.
Pengertian Ekstentif Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut UU No.43 Tahun 1999, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pngertian tersebut terdapat pada : a) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya. b) Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan kepala daerah dan kepala desa.
25
Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, djambatan, 1979, hlm. 95
24
Menurut Pasal 92 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewam rakyat dan dewan daerah serta kepalakepala desa dan sebagainya. Pengetian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan atau tindak pidana lain yang disebut dalam KUHP,
jadi
pengertian
ini
tidak
termasuk
alam
hukum
kepegawaian. 26 Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentan Pokok-pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangjat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalan suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, terdiri dari : a.
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan;
b.
Pegawai Negeri Sipil Daerah. 27
26
Ibid., hlm. 10 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun
27
1974,Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
25
Mengenai penjelasan ataupun arti Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Daerah dapat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), yang mana diterangkan sebagai berikut : a.
Pasal 1 ayat (1) : Pegawai Negeri Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya debebankan pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Kordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintahan
Non-Departemen,
Kesekretariatan
Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. b.
Pasal 1 ayat (2) : Pegawai Negeri Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya debebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pekerjaan di luar instansi induknya. 28
28
Penjelasan Pasal 1 ayat (1) – ayat (2) Peraturan Pemerintrah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
26
Kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan perundang-undangan lain. Agar lebih jelas ada 4 pokok definisi mengenai Pegawai Negeri, yaitu : a.
Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
b.
Diangkat oleh pejabat yang berwenang
c.
Diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, dan
d.
Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 29 Dalam hal ini yang memenuhi syarat-syarat dalam keempat pokok
tersebut termasuk Pegawai Negeri. Kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil pada setiap negara adalah penting dan menentukan karena pegawai negeri
merupakan
aparatur
pelaksaan
pemerintahan
untuk
menyelenggarakan pemerintah dan kelancaran pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional terutama ditentukan oleh kualitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil atau Civil Servant merupakan salah satu organ penting bagi eksistensi suatu Negara, keberadaan Pegawai Negeri Sipil selain sebagai bagian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 Tentang PokokPokok Kepegawaian. Dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif. Pegawai Negeri Sipil
29
Sastra Djatmika dan Marsono, op. cit, hlm 7
27
harus netral dari semua golongan dan pegaruh partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga dilarang atau tidak diperbolehkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menaati
segala
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Dalam sistem Kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memilik posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan fungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan
kebijakan
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, maka ada sebagian kewenangan dibidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. 30
2.
Pengertian Pegawai Negeri Sipil Dipandang Dari Sudut Hukum Pidana Ditinjau dari sudut kepidanaan, kedudukan sebagai Pegawai Negeri adalah penting : a.
Bagi delik-delik jabatan yaitu delik-delik dimana kedudukan Pegawai Negeri adalah unsur.
b.
Bagi delik-delik jabatan yang tidak sebesarnya, yaitu delik-delik biasa, yang dilakukan kalau keadaan-keadaan yang memberatkan deperti tersebut dalam Pasal 52 KUHP.
30
Undang-undang Nomor 8 tahun 2005,Tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
28
c.
Bagi delik-delik yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri yang sedang melakukan tugas. Karena kedudukan Pegawai Negeri bagi delik-delik jabatan adalah
penting bahkan merupakan unsur mutlak, maka berkenaan dengan itu akan penulis tinjau pengertian Pegawai Negeri dari sudut hukum kepidanaan. Mengenai perumusan Pegawai Negeri antara lain terdapat di dalam : a.
KUHP;
b.
Pendapat HR (Hoge Raad);
c.
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1971) ad.a.
Perumusan Pegawai “Negeri” di dalam KUHP.
Mengenai siapa yang termasuk sebgai Pegawai Negeri dirumuskan dalam Pasal 92 KUHP. Untuk lebih jelasnya dikemukakan Pasal 92 yang berbunyi sebagai berikut : 1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk
Undang-Undang,
badan
pemerintahan
atau
badan
perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah, begitu juga anggota dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. 2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit, yang dimaksud hukum termasuk juga orang-orang yang menjalankan
29
peradilan
administrasi,
serta
ketua-ketua
dan
anggota-anggota
pengadilan agama. 3) Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. 31 Dilihat dari perumusan Pasal 92 KUHP tersebut kata “Ambtenar” oleh Muljatno di dalam KUHP telah diterjemahkan menjadi kata pejabat. Untuk selanjutnya penulis akan memepergunakan kata Pegawai Negeri dari “Ambtenaar” Di dalam KUHP Pasal 92. “yang disebut pejabat /pegawai negeri termasuk . . . . . dan seterusnya”. Jadi Pasal 92 KUHP tidak memberikan definisi mengenai siapakah yang dimaksud dengan Pegawai Negeri pada umumnya, tetapi hanya memberikan pengertian dari pengertian Pegawai Negeri/Pejabat. Ini terbukti dari kalimat-kalimat yang disebut pejabat/pegawai negeri. “Jadi Penegrtiannya luas sekali, karena tidak ada batasnya. ad.b Perumusan Pegawai Negeri menurut Pendapat HR (Hoge Raad) Seperti dikatakan dalam Nomor 1 KUHP tidak memberikan definisi (bahasan) tentang Pegawai Negeri. HR (Hoge Raad) pada keputusannya tanggal 30 Januari 1911, merumuskan pengertian Pegawai Negeri sebagai berikut : “Pegawai Negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum,
31
Muljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, Seksi Fakultas Hukum Universitas Gadjha Mada, Jogyakarta, 1969, hlm. 50
30
yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat perlengkapan. 32 Untuk lebih lengkapnya mengenai pengertian Pegawai Negeri ini mengemukakan pendapat E. Utracht yang mengatakan “Pegawai Negeri” (Ambtenaar) dalam kejahatan jabatan adalah tiap pejabat suatu jabatan pemerintah. 33
3.
Jenis Pegawai Negeri Sipil Mengenai jenis Pegawai Negeri Sipil didasarkan Pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri dibagi menjadi : a.
Pegawai Negeri Sipil
b.
Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
c.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang
dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun di sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran diatas, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :
32
Jonkers, J.E., Buku Pedoman Tentang Hukum Pidana Di Indonesia, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen diterbitkan oleh PBSS. Kepenjaraan, tanpa tempat dan tahun, hlm. 178-179 33 E. Utracht, Majalah Hukum dan Masyarakat , Tahun ke I, Nomor 3, April 1956, hlm. 18
31
a.
Pegawai Negeri Sipil Pusat Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
b.
Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. 34 Di samping Pegawai Negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai
34
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UndnagUndang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
32
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. 35 Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai di luar PNS dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam penggajiannya. 36 Mengenai jenis Pegawai Negeri Sipil yang disebut juga ASN (Aparatur Sipil Negara) ada juga terdapat dalam Undang-Undang Aparaur Sipil Negara yang mana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jenis ASN (Aparatur Sipil Negara) terdapat pada Pasal 6, sebagai berikut : Pegawai ASN terdiri atas ; a.
PNS; dan
b.
PPPK. Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dapat di lihat penjelasannya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana tercantum sebagai berikut: Pasal 7
35
Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UndnagUndang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 36 Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2004 Diktat Hukum Kepegawaian, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 26
33
a.
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
b.
PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 37 Dari uraian diatas mengenai jenis Pegawai Negri Sipil, terdapat
perbedaan yang di terbitkan oleh Undang-Undang yang lama dan baru. Namun tetapi dalam perbedaan jenis juga terdapat pengertian yang sama, akan tetapi Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memberi penjelasan yang komprehensif atau jelas dan mudah dimengerti apa tugas sebenarnya Pegawai Negeri tersebut.
4.
Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri sipil Dalam definisi Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan bahwa ia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Sudah menjadi ketentuan akan ada hak tapi jika sebuah kewajiban. Hak dan kewajiban PNS sendiri sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-udang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kewajiban dalam undan-undang nmor 8 kemudian diperjelas lagi pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010
37
Penjelasan Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
34
tentang Disiplin PNS. PP ini masih berlaku sampai sekarang mengingat belum ada PP baru pelaksanaan UU ASN. Berikut Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : a.
Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4))
b.
Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesederhanaan dan tanggung jawab (Pasal 5)
c.
Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang (Pasal 6) Selanjutnya, adapun mengenai Hak Pegawai Negeri Sipil yang mana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mana atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagai berikut : a.
Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya. (pasal 7)
b.
Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. (pasal 8)
35
c.
Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena
menjalankan
tugas
kewajibannya,
berhak
memperoleh
perawatan. (pasal 9 angka 1) d.
Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam
dan
karena
menjalankan
tugas
kewajibannya
yang
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan. (pasal 9 angk 2) e.
Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. (pasal 9 angka 3)
f.
Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. (pasal 10) Kewajiban Pegawai Negeri adalah segala sesuatu yang wajib
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu : 1.
Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan
2.
Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri pada umumnya
3.
Kewajiban-kewajiban lainnya. 38 Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara atas perubahan dari Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan mengenai kewajiban
38
Sastra Djatmika dan Marsono. Op. Cit., hlm. 103
36
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut : a.
Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah.
b.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
c.
Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
d.
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
e.
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
f.
Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan
g.
Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
h.
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 39 Selanjutnya, adapun mengenai Hak Pegawai Negeri Sipil yang mana
diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, sebagai berikut : a.
39
Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
37
b.
Cuti;
c.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
d.
Pengembangan kompetensi 40 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur
tentang disiplin PNS. Di dalam peraturan tersebut diatur tentang displin, pelanggaran disiplin, larangan, dan juga kewajiban PNS. Kewajiban PNS yang diatur antara lain: Bagian 3 pasal 3 PP 53 Tahun 2010 a.
Mengucapkan sumpah/janji PNS
b.
Mengucapkan sumpah/janji jabatan
c.
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila ,UUD-RI 1945,NKRI dan Pemerintah.
d.
Menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS denga penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
f.
Menjujung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
g.
Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan /atau golongan;
h.
Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
i.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
40
Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
38
j.
Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
k.
Masuk kerja dan menaati jam kerja
l.
Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
m. Menggunakan dan memelihara barang- barang milik negara dengan sebaik-baiknya; n.
Memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat
o.
Membimbing bawahan dalam melaksankan tugas
p.
Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier
q.
Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 41 Dari kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil dapat juga di jelaskan
mengenai penjelasan terhadap kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut : a.
Kewajiban Pegawai Negeri Kewajiban Pegawai Negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdsarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan : 1.
Kewajiban – kewajiban yang ada hubungannya dengan suatu jabatan.
41
http://wikipns.com/hak-dan-kewajiban-pns-menurut-uu-asn-dan-pp-53/
39
2.
Kewajiban – kewajiban yang tidak langsung berhubungan denbgan suatu tugas dalam kabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri pada umumnya.
3.
Kewajiban – kewajiban lainnya. 42 Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil,
diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan. Dari elemen-elemen penunjang kewajiban dapat di jelaskan sebagai berikut : a.
Kesetiaan berartai tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada umumnya kesetiaan timbul dari pengetahuan dan pemahaman dan keyakinan yang mendalam terhadap apa yang disetiai, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang disetiai adalah sebagaimana termaktub dalanm pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 pada dasarnya dirumuskan secara singkat, oleh karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk menjabarkan dan melaksanakan secara taat asas, kreatif, dan
42
Sastra Djatmika dan Marsono. Op. Cit., hlm. 103
40
konstruktif terhadap nilai-nilai yang terkandung, baik dalam tugas maupun dalam sikap, prilaku dan perbuatannya sehari-hari. Pelanggaran terhadap disiplin, pelanggaran hukum dalam dinas maupun diluar dinas secara langsung maupun tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. b.
Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
c.
Pengabdian
(terhadap
Negara
dan
masyarakat)
merupakan
kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan Negara secara keseluruhan maupun dengan masyarakat secara khusus. d.
Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat ( pada keadaan yang sebenarnya) atau keadaan ingat (tahu) akan dirinya.
e.
Jujur berarti lurus hati; tidak curang (lurus adalah tegak benar), terus terang (benar adanya), kejujuran adalah ketulusan hati seseorang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahkan wewenang yang diberikan kepadanya atau keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terdapat sesuatu hal, boleh dituntut dan dipersalahkan.
41
f.
Menjunjung tinggi berarti memuliakan atau menghargai dan menaati martabat bangsa. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara mengandung arti bahwa norma-norma yang hidup dalam Bangsa dan Negara Indonesia harus dihormati. Setiap Pegaweai Negeri Sipil harus menghindari tindakan dan tingkah laku yang dapat menurunkan atau mencemarkan kehormatan Bangsa dan Negara.
g.
Cermat berarti (dengan seksama); (dengan) teliti; dengan sepenuh minat (perhatian).
h.
Tertib berarti menaati peraturan dengan baik, aturan yang bertalian dengan baik.
i.
Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan. Bersemangat berarti ada semangatnya, mengandung semangat. Biasanya semangat timbul karena keyakinan atas kebenaran dan kegunaan tujuan yang akan dicapai.
j.
Rahasia berarti sesuatu yang tertsembunyi (hanya diketahui oleh seseorang
atau
beberapa
orang
saja;
ataupun
sengaja
disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahuinya). Rahasia dapat berupa rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan yang dapat menimbulkan kerugian atau
42
bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. k.
Tugas kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan terhadap bagian pekerjaan umum yang mengurus sesuatu pekerjaan tertentu.
b.
Hak Pegawai Negeri sipil Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan, melalui kecerdasan yang semakin meningkat mangakibatkan manusia dikatakan sebagai homo sapiens, homo politikus dan homo ekonomikus dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah zoom politicon. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai homo administratikus dan organization man. 43 Langkah – langkah yang ditempuh dalam suatu organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara kepentinga pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai pada umunya terbatas kepada
43
Sondang P. Siagian, 1996, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 9-10
43
kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya dan hal ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainhnya berupa keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan di hari tua (pensiun). Berdasarkan
pembahasan
diatas,
kebutuhan
manusia dapat
diklasifikasikan menjadi kebutuhan primer dan skunder yang meliputi fisiologis, sosial,dan egoistik. 1) Kebutuhan primer adalah kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain-lain yang keseluruhannya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang disebut fisiologis. Manusia selalu berusaha agar kebutuhan primer dapat berkesinambungan, sehingga dalam hati nurani tumbuh harapan adanya kepastian dan keamanan. Kedua faktor ini yang menjadi dorongan yang kuat bagi manusia untuk bekerja. 2) Kebutuhan sekunder yang bersifat relatif, karena adanya perbedaan kebutuhan antara seseorang dengan lainnya. Menurut Flippo, kebutuhan sekunder tersebut terdiri atas kebutuhan sosial dan ego, seperti afeksi, disenangi oleh lingkungan. Kebutuhan ego tampak dalam
berbagai
kesempatan,
seperti
pengakuan
terhadap
kemampuan diri dari lingkungannya; sifat dominan, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, seorang yang bekerkja berorientasi pada pemenuhan kebutuhan primer dan apabila telah terpenuhi akan
44
berkembang ke arah pemenuhan kebutuhan sekunder yang sulit untuk diukur. Menurut Herzberg, setiap manusia memerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu: a)
Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidup.
b) Kebutuhan untuk tumbuh, berkembang, dan belajar. 44 Hezberg mangadakan analisis yang menghasilkan dua hubungan sinergis, yang pertama mengenai tingkat kepuasan pegawai dari tingkat tidak puas hingga hilangnya ketidakpuasan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan, tipe ini disebut hygenic factor yang terdiri atas hak Pegawai Negeri yaitu Gaji, hubungan antara pegawai, kebijaksanaan dalam bidang administrasi, prosedur, dan lain-lain. Hubungan sinergis berikutnya adalah tipe motivator yang dimulai dari tingkat ketidakpuasan kerja hingga tingkat adanya kepuasan kerja, misalnya faktor pengetahuan, keberhasilan untuk mencapai tujuan, kesempatan untuk tumbuh berkembang serta dapatnya kemajuan diri. Keseluruhan faktor berkaitan erat dengan pekerjaan dan tidak ada kaitannya dengan lingkungan fisik. Administrasi dan faktor sosial. Teori Herzberg dapat dianalogikan denga teori Malow. Hygienic factordari Herzberg, kebutuhan fisiologis manusia, sedangkan tipe motivator, tingkat kebutuhan sekunder seperti kebutuhan pengakuan diri 44
Burhanudin A. Tayibnapis, 1986, Administrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik, Pradnya Paramitha, jakarta, hlm. 348-350
45
(self actualization). Teori Malow merupakan proses kebutuhan manusia secara hierarki, sebaliknya Herzberg tak perlu ada kaitannyan namun terfokus pada hygienic factor. Secara umum, tinjauan dari segi sosial ekonomis mengenai pegawai merupakan satu-kesatuan yang kompleks. Pegawai atau ntenag kerja disebut sebagai human resource adalah manusia dalam usia kerja (working ages) yang mampu menyelenggarakan pekerjaan fisik ataupun mental. Hubungan manusia hendaknya dilihat dari segi objek dan tujuan, yaitu manusia insani yang menjadi tujuian dari pada segala usaha, usaha mana yang dilakukan pula oleh manusia sebagai subyek atau pelaksanaannya. Manusia merupakan faktor atau sumber produksi yang berkewajiban memberikan hasil karyanya. Berdasarkan pembahasan fungsi pegawai dalam konteks kepegawaian, hal ini berkenaan dengan Personnel Administration. Personnel diartikan golongan masyarakat yang penghidupannya dilakukan dengan bekerja dalam dalm kesatuan organisatorisnya yang salah satunya merupakan kesatuan kerja pemerintahan. Administration yang dimaksud hal ini merupakan tata pelaksanaan dengan keterangan yang didalamnya termaktub organization, managemente dan realisasinya. Administration dalam konteks ini berbeda dengan arti Administratie. Berdasarkan kajiannya, tata administrasi
kepegawaian
Administration berarti :
dalam
hubungannya
dengan
Personnel
46
a)
Tata yang menunjukan organization dan management.
b) Admnistrasi yang memberikan pengertian disamping pengertian administratie dalam bahasa Belanda juga dalam rangka pembinaan organization dan management, sehingga meliputi pengertian usaha, hukum dan prosedur. c)
Pegawai yang mencakup pengertian Pegawai Negeri Sipil (pemerintah). Pemahaman mengenai kepegawaian tersebut didasari oleh :
a)
Bahwa administrasi dari suatu Negara adalah hasil produk dari pengaruh – pengaruh politik dan sosial sepanjang sejarah Negara yang bersangkutan, oleh karena itu suatu sistem administrasi tidak akan cukup dipahami dengan baik tanpa adanya pengetahuan administrasi dalam bentuk kampau. Perkembangan saat ini adalah Negara yang mengembangkan administrasinya dengan sistem yang komprehensif.
b) Menyesusaikan
dengan
pendapat
J.G.
Ch.
Volmer,
ketika
memperkenalkan sistem Taylor di Negeri Bekanda dimana menunjukan de relative gelding van Taylor’s leerstellingen dalam penerapannya di Negeri Belanda yang mengemukakan tiga dasar pokok landasan pemikiran, yang mana sebagai berikut : 1) Bahwa stelsel ini hanya diperuntukan sebagai dienende middle sebagai alat keperluan semata-mata untuk mencapai suatu kemajuan dalam usaha. 2) Bahwa semua teori, pengetahuan, cara dan sistem, serta alat-alat yang dipergunakan yang menyangkut kehidupan ekonomis dalam
47
praktik bersifat relatif, karena selalu berhubungan dengan keadaankeadaan tertentu, tingkah laku manusia tertentu, kebiasaankebiasaan tertentu, kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu, sehingga diperlakukan pengetahuan mengenai keadaan, tingkah laku, kebiasaan dan kebutuhan hidup sebelum memilih dan menentukan usaha stelsel atau sistem dan alat keperluan untuk kemajuannya. 3) Bahwa untuk penemuan stelsel atau sistem dan alat keperluan itu diperlukan suatu zalfstandige overdenking van ieder problem onder gegeven omstandigheden ialah keharusan adanya pemikiran – pemikiran yang berdiri sendiri dari tiap-tiap problema dalam keadaan tingkahlaku, kebiasaan dan kebutuhan tersebut. 45 Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memberikan hak kepada Pegawai Negeri Sipil yang bermaktub dalam Pasal 7-10 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1999, yang mana sebagai berikut : a.
Hak memperoleh Gaji (Pasal 7) 1) Setiap Pegawai Negeri berhak, memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. 2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. 3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
45
Achmad Ichsan, 1981, Tata Administrasi Kekaryawanan-Dasar-Dasar Socio Analitis, Djambatan, Jakarta, hlm. 4-5
48
b.
Hak atas Cuti (Pasal 8) 1) Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.
c.
Hak Atas Perawatan Tunjangan dan Uang Duka (Pasal 9) 1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kedelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perwatan. 2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga, berhak memperoleh tunjangan. 3) Setiap
Pegawai
Negeri
yang
tewas,
keluarganya
berhak
memperoleh uang duka. d.
Hak Atas Pensiun (Pasal 10) Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa analisis
mengenai aspek kebutuhan pegawai dihubungkan dengan teori-teori yang ada dapat menjelaskan mengenai hubungan antara hak dengan kewajiban dari pegawai. Hubungan ini meliputi kecenderungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kebutuhannya secara umum. Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi, dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi setiap aktivitas dan timbulnya output berupa kontraprestasi yang sepadan terhadap pekerjaan yang dikerjakannya.
49
Dalam hal ini, peratura kepegawaian merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, baik secara moril maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan substansi yang ideal dalam bentuk kewajiban yang menjadi penjabaran dari maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian misinya. Dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari tujuan negara menuju kesejahteraan masyarakat di dalam konteksnya memalui administrasi kepegawaian. 46
B.
Hubungan Hukum Kepegawaian Dengan Lembaga Kepegawaian Dengan semakin berkembangnya keonsep negara hukum di Indonesia
fungsi administrasi negara semakin vital. Sistem dan tujuan negara yang mendasari teori bernegara bangsa Indonesia kemudian dituangkan dalam hukum tertulis yang berhubungan dengan hukum Administrasi Negara. Tujuan Hukum Administrasi Negara diarahkan pada perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk pembinaan, pengayoman, dan partisipasi. Dalam hubungan dengan sumber daya manusia, didlam administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pegawai Negeri dan Masyarakat yang merupakan dua organisasi aktivitas manusia yang mempunyai tujuan yang sama, namun didalamnya terdapat perbedaan wewenang dalam pemerintahan. Pegawai Negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara hukum, sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang sehingga hanya mengandalkan kerelaan berpartisipasi dalam lingkup publik agar
46
Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, SinarGrafika, 2007, hlm 41-46
50
tujuan kemasyarakatan dapat terwujud. 47 Pihak pemerintah mempunyai tugas – tugas terhadap masyarakat dengan melaksanakan suatu keebijakan lingkungan dalam bentuk wewenang, yaitu kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan memberikannya kepada Pegawai Negeri bawahan hakhak dan kewajiban yang dapat dan mereka pegang menurut hukum. 48 Sikap proaktif dari penyelenggaraan merupakan aspek penentu untuk dapat merealisasikan tujuan nasional. Berdasarkan hal tersebut, alat yang digunakan negara dalam pencapaian tujuan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai subyek dari hukum kepegawaian. Dalam kajian teori, disebutkan bahwa terdapat hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Kepegawaian yang disebut dengan openbare dienstbetrekking (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Adapun openbare dienstbetrekking yang melekat pada hubungan-hubungan hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan subordinatie antara atasan dengan bawahan. Ada beberapa pendapat tentang hubungan dinas publik, antara lain : 1.
MenurutLogemann hubungan dinas publik adalah bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau beberapa jabatan dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Hal ini berarti inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk kepada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa
47
Philipus M. Hadjon dkk, 1994, op. Cit. Hlm. 39 Ibid., hlm. 39
48
51
pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatan dalam suatu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dimana sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seseorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan. 49 2.
Kajian hubungan dinas publik ini berkaitan dengan segi pengangkatan Pegaai Negeri. Hubungan antar Pegawai Negeri dengan Negara dari segi pengangkatan ini dikenal dengan teori Contrac Suigeneris. Teori ini dikemukakan oleh Buys sebagai berikut : Dalam Contrac Suigeneris disyaratkan Pegawai Negeri harus setia dan taat selama menjadi Pegaewai Negeri, meskipun dia setiap saat dapat mengundurkan diri. Dari pendapat Buys ini dapat disimpulkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, mereka tidak dapat melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh. 50 Oleh karena itu, apabila Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh, pemerintah dapat menyatakan yang bersangkutan bukanlah orang yang diperlukan bantuannya oleh pemerintah. Pendapat Buys ditentang oleh Y. Helskrek dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, jika hak asasi Pegawai Negeri itu dibatasi berarti pemerintah malakukan perbuatan intkonstusional atau melanggar UndangUndang Dasar. Dari dua pendapat tersebut, Hukum Kepegawaian atau Pegawai Negeri di Indonesia lebih cenderung menganut teori Buys.
49
S.F. Marbun dan M. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, 1987, hlm. 98-99 50 Ibid., hlm. 99-100
52
3.
Menurut Philipus M. Hadjon, kajian Hukum Administrasi lebih memandang hubungan Hukum Kepegawaian dimaksud sebagai hubungan openbare dienstbetrekking (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Openbare dienstbetrekking yang melekat pada hubungan kepegawaian itu lebih merupakan hubungan subordinatie antara bawahan dan atasan. 51
Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa hubungan antara Hukum Kepegawaian dengan Hukum Administrasi Negara adalah : 1.
Objek Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan Pemerintah
2.
Penyelenggaraan pemerintah sebagian besar dilakukan oleh Pegawai Negeri.
3.
Tugas dan wewenang Pegawai Negeri berupa public service dituangkan dalam 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan, adapun dituangkan dalam Pasal 11 UU No. 05 Tahun 2014 tetntang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang disebut juga Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
51
Philipus M. Hadjon, dkk, op. Cit., hlm. 214
53
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 52 4.
Hubungan antara Pegawai Negeri dengan negara adalah hubungan dinas publik.
5.
Sengketa kepegawaian merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Inti dari uraian di atas adalah objek dari Hukum Administrasi Negara, yakni
kekuasaan pemerintahan, dan dalam kekuasaan tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh Pegawai Negeri. Jadi, objek hukum kepegawaian adalah hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Jadi, kepegawiaan adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri. 53 Berdasarkan kajian mengenai objek dari hukum kepegawaian, maka akan secara langsung berhubungan dengan lembaga yang merencanakan aktivitas dalam bidang kepegawaian yang disebut sebagai lembaga kepegawaian. Perencanaan (planning) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menganai hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrative Planning meliputi segala aspek kegiatan dan meliputi seluruh unit organisasi, sedangkan managerial planning bersifat departemental dan operasional.
52
Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 53
54
Administrative planning merupakan hasil pemikiran dan penentuan secara garis besar, sedangkan managerial planning bersifat lebih khusus dan terperinci. 54 Pengertian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa perencanaan merupakan fungsi organik pertama, alasannya adalaha tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Dalam mencari perencanaan yang baik diperlukan penelitian (research) sebagai proses awal dalam menganalisis situasi yang ada berupa data dan fakta relevan guna menunjang pelaksanaan administrasi, khgususnya dalam pelaksanaan fungsi hukum kepegawaian. Suatu rencana ditunjukan untuk masa yang akan datang, karenanya ada beberapa hal penting dalam hubungannya dengan proses perencanaan. Hal ini disebut sebagai teori administrasi dan manajemen sebagai planning primises meliputi : a.
Bahwa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sumber-sumber yang tersedia selalu terbatas, sedangkan tujuan yang hendak dicapai tidak pernah terbatas. Akibat primes ini adalah bahwa rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber dan logis pula apabila dikatakan bahwa sebelum membuat rencana, sumber-sumber apa yang telah, sedang dan akan tersedia perlu diketahui dengan tepat, tidak hanya didasarkan pada dugaan.
b.
Bahwa suatu organisasi harus selalu memperhatikan kondisi-kondisi serta situasi dalam masyarakat, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat
54
Sondang P. Siagian, op. Cit., hlm. 108
55
negatif sehingga organisasi dapat beroperasi dengan baik berdasarkan faktor yang berkesinambungan. c.
Bahwa oerganisasi, tidak dapat melepaskan diri dari beberapa jenis pertanggungjawaban. Pimpinan organisasi akan bertanggung jawab pada dirinya, bawahannya, dan masyarakat. Implikasi dari premise ini adalah dalam membuat rancana dan dalam melaksanakannya segala sesuatunya harus didasarkan pada tanggung jawab.
d.
Bahwa manusia (yang menjadi anggota organisasi) dihadapkan kepada kepada keserbaterbatsan, baik dari fisik, mental, dan biologis karenanya harus diusahakanterciptanya iklim kerja sama yang baik, dengan demikian manusia sebagai faktor pelaksana rencana dapat turut berbuat lebih banyak. 55 Berdasarkan hal diatas dalam hukum kepegawaian memerlukan wadah yang
merencanakan aktivitas. Dalam hal ini, berhasil atau tidaknya aktivitas kepegawaian didasarkan pada konsep perencanaannya dan segala bentuk aktivitas ini dibentuk oleh lembaga kepegawaian.
C.
Jenis Dan Peranan Lembaga Pengelola Kepegawaian Sejarah singkat menempatkan sejumlah lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Lemgalembaga
tersebut
adalah
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
(MENPAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara
55
Ibid., hlm. 110
56
(LAN), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bagian selanjutnya akan menjelaskan bagaimana fungsi dan keterkaitan antara masing-masing lembaga tersebut. 1.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Sebagai sebuah kementerian negara, lembaga ini bertugas membantu presiden
dalam
merumuskan
kebijakan
dan
koordinasi
dibidang
pendayagunaan aparatur negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut lembaga ini dibebani fungsi, yang mana sebagai berikut : a.
Perumusan kebijakan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara;
b.
Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan
program,
pemantauan,
analisi,
dan
evaluasi
dibidang
pendayagunaan aparatur negara; c.
Penyampaian laporan evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Kewenangan kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera
(MENPAN) sebagai mana tercantum dalam Keppres No. 101 Tahun 2001 Khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian sering kali bersinggungan dengan lembaga lain yang juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan SDM Aparatur Negra, misalnya BKN. Namun demikian Keppres ini telah menempatkan Kantor Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan pendayagunaan aparatur negara. Kebijakan dan strategi
57
pendayagunaan aparatur negara yang dibuat oleh kementerian ini antara lain: 56 Tabel Kebijakan dan Strategi Pendayagunaan Aparatur Negara Kebijakan Rasionalisasi
Strategi 1.
Kelembagaan
Penajaman
visi
dan
misi,
strategi
organisasi. 2.
Penghapusan,
penggabungan,
dan
pengintegrasian lembaga yang tugasnya bersesuaian. 3.
Korporatisasi dan privatisasi unit yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4.
Pemantapan dan pengembangan jabatan fungsional
Penyederhanaan
1.
ketatalaksanaan
Perubahan sikap dan perilaku aparatur menuju budaya kerja produktif dan transparan.
2.
Penyederhanaan prosedur
sistem
tatalaksana
operasional administrasi
pemerintahan dan pembangunan. 3.
Pemanfaatan
teknologi
informasi
menuju efeiensi pelaksanaan pekerjaan.
56
Miftah Thoha, 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm. 11-14
58
4.
Pengembangan budaya kerja menuju aparatur yang profesional, bermoral, dan bertanggung jawab.
5.
Pendayagunaan
sumber
daya
yang
dimiliki seoptimal mungkin. Penerapan sistem merit
1.
dalam manajemen PNS
Mengembangkan
reformasi
sistem
kepegawaian. 2.
Mengubah
peraturan
perundang-
undangan di bidang kepegawaian. Penerapan gaji PNS
1.
yang layak dan adil
Penataan kepegawaian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
2.
Penataan
kelembagaan
Pembina
Kepegawaian. Pengembangan
1.
pelayanan prima
Penyempurnaan peraturan perundanganundangan
yang
penyelenggaraaan
melandasi pelayanan
di
berbagai instansi pemerintah. 2.
Peningkatan profesionalisme aparartur pelayanan publik.
3.
Peningkatan
mutu
pelayanan
masyarakat melalui kebijakan otonomi manajemen (Korporatisasi). 4.
Peningkatan
dan
pengembangan
59
pelayanan Government online. 5.
Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik.
6.
Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan yang berhasil menjadi unit pelayanan percontohan dan pemberian sanksi kepada unit pelayanan yang kinerjanya tidak optimal.
Pencegahan
1.
Kampanye anti KKN.
dan pemberantasan KKN
2.
Intensifikasi
pelaksanaan
investigasi
efektivitas
penanganan
audit. 3.
Peningkatan
pengaduan masyrakat. 4.
Audit atas harta PNS/pejabat negara pada
lembaga-lembag
negara
yang
melampaui batas kewajaran, secara objektif/adil. 5.
Penerapan sanksi-sanksi hukum secara tegas, profesional, dan konsisten.
60
Demikian penjelasan terhadap Kebijakan dan Strategi Pendayagunaan Aparatur Negara yang dijelaskan dalam berupa tabel. Dalam penjelasn hal tersebut perlu kita ingat dalam poin-poin yang tercantum dalam tabel.
2.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Perubahan BAKN menjadi BKN pada tahun 1999 antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia yang mencapai empat juta orang, tetapi jumlah tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang memadai. Untuk memperbaiki kondisi Pegawai Negeri Sipil tersebut diperlukan suatu lembaga yang fungsinya tidak mendata secara administratif, tetapi juga mampu mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil secara lebih memadai untuk
mendukung
tugas-tugas
pembangunan,
penyelenggaraan
pemerintahan, dan pelayanan publik. Setelah ditetapkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tetang PokokPokok Kepegawaian, kedudukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) semakin kuat dan strategis dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bukan tidak mungkin bahwa posisi ini kemungkinan akan bertabrakan dengan lembaga lain yang juga turut bertanggung jawab dalam membuat kebijakan tentang Pegawai Negeri Sipil antara lain Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara. Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negra dengan Badan Kepegawian Negara, Presiden mengeluarkan Keppres No. 103 Tahun
61
2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Didalam Keppres tersebut Badan Kepegawaian Negara bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajeman kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan Fungsi, yang mana sebagai berikut : a.
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;
b.
Penyelenggaran koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan SDM Pegawai Negeri Sipil;
c.
Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara;
d.
Penyelenggaraan admnistrasi dan sistem informasi kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar provinsi;
e.
Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar, dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang Kepegawaian lainnya.;
f.
Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksaan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian kepada instani pemerintahan;
g.
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Negara;
62
h.
Fasilitas
kegiatan
instansi
pemerintah
di
bidang
administrasi
kepegawaian; dan i.
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Memperhatikan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keppres
tersebut tampak bahwa fungsi Badan Kepegawaian Negara lebih banyak menyerupai fungsi semula ketika masih bernama BAKN. Fungsi-fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dikembalikan ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Keppres No. 101 Tahun 2001 seperti dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal kepegawaian harus berada di bawah koordinasi Kantor Menpan. 57 Selanjutnya adapun juga mengenai fungsi dan tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang di dasari oleh Pasal 47 mengenai Fungsi dan Pasal 48 mengenai Tugas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut : Fungsi Badan Kepegawaian Negara (Pasal 47); a.
57
Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
Ibid., hlm. 14-16
63
b.
Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
c.
Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimuthairkan oleh instansi pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN. Tugas Badan Kepegawaian Negara (Pasal 48);
a.
Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
b.
Membina
dan
menyelenggarakan
penilaian
kompetensi
serta
mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; c.
Membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
d.
Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis komoetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
e.
Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN;
f.
Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
g.
Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. 58 Memperhatikan fungsi dan tugas sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
58
Penjelasan Pasal 47-48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
64
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memainkan fungsi dan tugas dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM aparatur negara melalui pendidikan dan
pelatihan.
Dengan
demikian,
kebijakan
yang
dibuat
Badan
Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal kepegawaian harus berada dibawah koordinasi Kantor Menpan.
3.
Lembaga Administrasi Negara Dalam
Keppres
No.
103
Tahun
2001
tentang
kedudukan,
tugas,kewenagan. Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non-Departemen disebutkan bahwa Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintah dibidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut dimanifestasikan kedalam sejumlah fungsi, yakni : a.
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu dibidang administrasi negara;
b.
Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
c.
Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
d.
Penelitian
dan
pengembangan
otomatisasi administrasi negara;
administrasi
pembangunan
dan
65
e.
Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
f.
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaantugas Lembaga Administrasi Negara (LAN);
g.
Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang admnistrasi negara; dan
h.
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Memperhatikan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keppres
tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) terutama memiliki fungsi sebagai sebuah lembaga think-tank melalui hasil riset dan kajian aparatur negara, sekaligus memainkan fungsi dalam pengembangan SDM aparatur negara melalui pendidikan dan pelatihan. Kendati lembaga ini berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dalam pelaksanaannya berada dibawah koordinasi Kantor Menpan. 59 Adapun juga fungsi dan tugas dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang di dasari dari Pasal 43 mengenai fungsi dan Pasal 44 mengenai tugas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana sebagai berikut : Fungsi Lembaga Administrasi Negara/LAN (Pasal 43);
59
Miftah Thoha, op. Cit., hlm. 16-17
66
a.
Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
b.
Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
c.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
d.
Pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan
e.
Melakukan akreditas lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Tugas Lembaga Administrasi Negara/LAN (Pasal 44)
a.
Meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
b.
Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
c.
Merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara Nasional;
d.
Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjang tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
e.
Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
67
f.
Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan
g.
4.
Membina jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. 60
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan ini dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah Tahun 1999. Badan ini yang mengurusi administrasi kepegawian pemerintah daerah. Baik di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Provinsi. Hampir sebagian besar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini hanya berada ditingkat Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat Provinsi banyak yang masih menggunakan biro, yakni biro Kepegawaian. Sesuai dengan UndangUndang Pemerintah Daerah, kewenangan mengatur kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun berada di Kabupaten/Kota. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada umumnya didasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing. 61 Pasal 34A Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentan PokokPokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana telah di perbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta aturan hukum lainnya tidak mengatur tentang kewenangan daerah dalam menetapkan kebijaksanaan administrasi kepegawaian daerah. Penetapan
60 61
Penjelasan Pasal 43-44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Miftah Thoha, op. Cit., hlm. 17-18
68
kebijaksanaan kepegawaian daerah yang diantaranya menetapkan norma, standar, dan prosedur kepegawaian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, serta kedudukan hukum menjadi wewenang pemerintah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu : a.
Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijakan teknis kepegawaian :
b.
Penyiapan
dan
pemindahan, pemberhentian
pelaksanaan
penetapan PNS
gaji,
Daerah,
pengangkatan, tunjangan, baik
yang
kenaikan
pangkat,
kesejahteraan menduduki
dan
jabatan
struktural/fungsional atau tidak; c.
Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daearah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara. Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan
prosedur yang ditetapkan pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur kepegawaian, yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam diseluruh Indonesia. Aturan hukum di bidang kepegawaian daerah dapat diperinci sebagai berikut.
69
1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Perda Provinsi adalah aturan hukum pada daerah provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPR Provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan yang lebih tinggi. Kewenangan pembentukan Perda Provinsi
untuk
membentuk
Badan
Kepegawaian
Daerah
dan
kewenangan mengatur bidang administrasi kepegawaian daerah merupakan suatu kewenangan yang bersumber pada delegasi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga bidang kepegawaian daerah. Dari pedoman pembentukan Perda tersebut, pada prinsipnya di tiap-tiap daerah terdapat Perda tentang pembentukan BKD yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas, dan fungsi, serta susunan organisasi BKD, dan Perda tentang penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan PNS daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Keputusan Gubernur (Kepala Daerah) Keputusan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi) bidang administrasi kepegawaian daerah adalah aturan hukum tingkat daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Di tiaptiap daerah provinsi seperti diatur dalam Pasal 4 Keppres No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian
70
Daerah, pelaksanaan peraturan daerah mempunyai karakter yang sama, yang mengatur tentang tugas dan tata kerja BKD, yaitu : b) Penyiapan penyusunan peraturan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; c)
Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
d) Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembang kepegawaian daerah; e)
Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
f)
Pelayanan
administrasi
kepegawaian
dalam
pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sturktural atau fingsional sesuai peraturan perundang-undangan; g) Penyiapan dan pentapan pensiun PNS daerah sesuai peraturan perundang-undangan; h) Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS daerah sesuai peraturan perundang-undangan; i)
Penyelenggaraan administrasi PNS daerah;
j)
Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan
k) Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
71
3) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sama halnya dengan Perda Provinsi, bahwa Perda Kabupaten/Kota adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas persetujuan DPRD, bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan hukum yang lebih tinggi. Kewenangan menetapkan Perda Kabupaten/Kota adalah untuk membentuk BKD yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas, dan fungsi, serta susunan organisasi BKD dan Perda yang berfungsi untuk mengatur administrasi kepegawian daerah tentang penetapa pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan PNS Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut bersumber pada delegasi atas penyerahan urusan kepegawaian kepada daerah, sehingga daerah berhak mengatur dan mengurs rumah tangga bidang kepegawaian di daerahnya. Dari pedoman pembentukan Perda, pada prinsipnya di tiap-tiap daerah mempunyai sitematika peraturan daerah yang sama, yaitu Perda pembentukan BKD yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas, dan fungsi, serta susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, dan Perda tentang penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan klesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan PNS Daerah.
72
4) Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah) Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah Kabupaten/Kota) di bidang administrasi kepegawaian daerah adalah bentuk aturan hukum tingkat daerah
dan
merupakan
peraturan
pelaksanaan
dari
Perda
Kabupaten/Kota dan Perda Provinsi atau Keputusan Gubernur. Sama dengan Keputusan Gubernur, di tiap-tiap daerah kabupaten/Kota, Keputusan
Bupati/Walikota
tentang
aturan
hukum
di
bidang
administrasi kepegawaian daerah mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mengatur tentang uraian tugas dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan 7 ayat (2) Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. 62
62
Ibid., hlm. 72-75.
