BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPORTASI DARAT

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPORTASI DARAT A. Ruang Lingkup Transportasi Darat Transportasi adalah sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan suatu perpindahan baik itu perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan daerah yang dituju. Peran transportasi memang sangat

penting

dalam

dunia

perdagangan

dan

proses

perkembangan

perekonomian, begitu juga transportasi darat. Ruang lingkup pengangkutan darat itu sepanjang dan selebar negara, maksudnya adalah ruang lingkupnya sama dengan ruang lingkup negara, sedangkan angkutan itu sendiri dapat dilakukan dengan jenis-jenis angkutan. Untuk dapat berjalannya dengan baik proses pengangkutan sangatlah dibutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beberapa sarana prasarana hal yang harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan yang baik dalam pengangkutan yaitu; 1. Jalan; 2. Terminal atau stasiun; 3. Kendaraan; 4. Unsur tenaga penggerak atau unsur non fisik yaitu pengemudi.16 Menurut Soekardono “Hukum Pengangkutan Darat” adalah keseluruhan peraturan-peraturan di dalam dan di luar kodifikasi (Kitab Undang-Undang 16

Siti nurbaiti, Op.cit, hlm. 4.

Universitas Sumatera Utara

Hukum Dagang) yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubunganhubungan hukum yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi perikatanperikatan yang lahir dari perjanjian tertentu termasuk juga perjanjian-perjnajian untuk memberikan perantaraan untuk mendapatkan pengangkutan (ekspeditur).17 Perlu diketahui bahwa ada beberapa asas yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan jalan yang terdapat dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 2 yaitu: a. Asas transparan; b. Asas akuntabel; c. Asas berkelanjutan; d. Asas partisipatif; e. Asas bermanfaat; f. Asas efesien dan efektif; g. Asas seimbang; h. Asas terpadu; dan i. Asas mandiri. Asas-asas ini dibuat guna mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan mendorong perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dan bernegara. Berdasarkan sumber hukum dari hukum 17

Ibid, hlm. 8.


pengangkutan darat, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 1. Sumber-sumber hukum yang berasal dari kodifikasi yaitu Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 2. Sumber-sumber hukum diluar kodifikasi yaitu : a. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; d. Dan peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.18 Perlu diperhatikan bahwa sistem pengamanan pengangkutan darat perlu mendapat perhatian khusus mengingat kerap terjadi kecelakaan, perampokan atau hal-hal lain yang menyebabkan kerugian pengangkut dan penumpang. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pasal 200 ayat (3) menyebutkan “Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan: 1. Penyusunan program nasional keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

18

Ibid. hlm. 9.


2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Pelaksanaan

pendidikan,

pelatihan,

pembimbingan,

penyuluhan,

dan

penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas; 4. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan; 5. Manajemen keamanan lalu lintas; 6. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patrol; 7. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi dan; 8. Penegakan hukum Lalu Lintas. Dalam pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyatakan bahwa perusahaan pengangkutan umum wajib menyempurnakan keamanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentunya apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sangat baik untuk meningkatkan keamanan dalam lalu lintas pengangkutan melalui darat, namun perlu diketahui bahwa kenyataannya terhadap undang-undang tersebut masih kurang dalam penerapannya di Indonesia. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diperhatikan pemerintah mengingat bahwa infrastruktur jalan darat juga merupakan salah satu aset negara yang penting dalam meningkatkan perekonomian negara yang berkesinambungan. Apabila infrastruktur itu baik, maka perekonomian juga akan berkesinambungan baik, demikian juga sebaliknya, apabila infrastruktur kurang baik, maka perkembangan perekonomian tidak lancar.


B. Klasifikasi Transportasi Darat dan Sarana Prasarana Transportasi darat tidak dapat terlepas terhadap kebutuhan manusia yang beraneka ragam, sehingga transportasi darat tersebut terbagi dalam beberapa jenis. Kebutuhan akan transportasi ini akan semakin meningkat apabila situasi ekonomi yang baik yang di iringi kemajuan teknologi yang berkembang disuatu negara. Sebagai contoh Indonesia yang merupakan negara berkembang mempunyai jenis transportasi darat yang berbeda dengan negara-negara maju yang ada di dunia. Mengingat juga situasi ekonomi Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain. Adapun klasifikasi secara umum dari transportasi darat terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: 1. Transportasi yang menggunakan jalan raya yang terbagi menjadi: a. Sepeda Motor merupakan kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa atap baik dengan atau tanpa kereta di samping; b.

Mobil Penumpang (biasa juga disebut dengan mobil pribadi atau sejenisnya) merupakan kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

c.

Mobil Bus merupakan kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

d.

Mobil Barang merupakan kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;


e.

Angkutan darat selain mobil, bus ataupun sepeda motor yang lazim digunakan oleh masyarakat, umumnya digunakan untuk skala kecil, rekreasi, ataupun sarana sarana diperkampungan baik di kota maupun di desa. Diantaranya adalah sepeda, becak, bajaj, bemo dan delman.19 Sebagai transportasi yang menggunakan jalan raya seperti yang telah diklasifikasikan di atas secara khusus terdapat beberapa transportasi yang lain yang dijelaskan di atas seperti delman, bajaj, dan bemo yang hanya terdapat di daerah-daerah tertentu saja seperti di Jakarta, yogjakarta, dan di daerah yang dinilai sebagai objek wisata seperti di Berastagi yang salah satu objek wisata yang memakai transportasi delman. Dalam penyelenggaraan transportasi darat perlu adanya pengaturan

mengenai prasarana dalam transportasi darat yang menjadi pedoman standar penggunaan dan kualitas jalan meliputi: a. Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (1) dan (2) (peraturan ini terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan angkutan Jalan) terdapat pengelompokan jalan sebagai prasarana yang mendukung dalam lalu lintas jalan yaitu berdasarkan: 1) Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; 19

http://www.blogspot.com,Justnangeografi, Transportasi, Selasa 22 Mei 2012.


2) Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.20 pengelompokan jalan yang dijelaskan di atas, terbagi kembali dalam beberapa kelas jalan yaitu: 1) Jalan kelas I yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor yang berukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, panjangnya tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter dan ukuran yang paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan terberat 10 (sepuluh) ton; 2) Jalan Kelas II yaitu arteri , kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; 3) Jalan Kelas III yaitu arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

20

Siti nurbaiti, Op.cit, hlm. 198.


4) Jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran Panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu yang terberat lebih daro 10 (sepuluh) ton.21 Pembagian kelas jalan arteri menurut sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor adalah untuk menjaga bahwa jalan arteri ataupun jalan utama yang sebagai penghubung dari satu daerah kedaerah lainnya tetap awet dan terjaganya struktur jalan dalam arti singkat jalan tersebut tidak rusak, walaupun terkadang di Indonesia masih banyak kendaraan yang melewati jalan arteri yang melampaui sumbu berat dan dimensi kendaraan yang dibawa. b. Stasiun / Terminal Untuk kelancaran dalam melaksanakan pengangkutan khususnya transportasi darat diperlukan adanya stasiun atau sering juga disebut sebagai terminal, dimana stasiun berfungsi sebagai tempat berkumpul dan tempat naik turunnya penumpang. Terminal merupakan prasarana yang utama yang harus di penuhi dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi darat. Penempatan stasiun dan

21

penyelenggaraan

kegiatan terminal

Ibid, hlm. 198-199.


disesuaikan dengan kebutuhan terminal yang menjadi rencana induk dalam lalu lintas dan angkutan jalan.22 c. Prasarana pendukung lainnya Prasarana ini termasuk didalamnya rambu rambu lalu lintas yang memberi isyarat dalam berkendara di jalan agar terdapat kehati-hatian.23 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 17, ramburambu Lalu Lintas Terbagi menjadi 4 gologan yaitu: 1) Rambu Peringatan, merupakan rambu yang menyatakan adanya peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan; 2) Rambu larangan, rambu ini digunakan untuk menyatakan perintah larangan tidak diizinkannya penggunaan jalan; 3) Rambu Perintah, rambu ini menjelaskan bahwa terdapat perintah yang wajib dipatuhi pengguna jalan; 4) Rambu Petunjuk, rambu ini menjelaskan mengenai petunjuk pemakaian jalan, situasi jalan, jurusan, tempat tertentu, dan pengaturan lainnya. Prasarana pendukung lainnya adalah Marka Jalan. Marka Jalan ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas. Marka jalan terdiri dari: 1) Marka membujur; 2) Marka melintang; 3) Marka serong; 22 23

Ibid. hlm. 205. Ibid. hlm. 240.


4) Marka lambang; 5) Marka lainnya. Selanjutnya adalah alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Alat isyarat ini berfungsi untuk mengatur kendaraan atau pejalan kaki, sebagaimana yang diketahui oleh semua masyarakat bahwa alat ini terdiri dari tiga warna yang berfungsi untuk mengatur kendaraan, lampu dua warna berfungsi mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki dan lampu satu warna berfungsi untuk memberikan peringatanj kepada pemakai jalan. 2. Transportasi Darat Dengan Menggunakan Kereta Api Transportasi yang menggunakan kereta api adalah suatu sarana yang dinilai

masyarakat

lebih

cepat

dibandingkan

dengan

trasnsportasi

menggunakan jalan raya, hal ini dikarenakan bahwa kereta api itu mempunyai jalur tersendiri yang menggunakan rel sebagai jalannya. Pengembangan transportasi kereta api yang menggunakan rel ini dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi pengangkutan massa, memiliki kuantitas, dan cepat serta memiliki keawetan dalam Sarana Prasarana.24 Sarana perkeretaapian menurut jenisnya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 1 terdiri dari: a. Lokomotif; b. Kereta; c. Gerbong; dan 24

http://www.anneahira.com/transportasi-kereta-api, Ane Ahira, Transportasi Kereta api, 02 Oktober 2004.


d. Peralatan Khusus. Dalam hal sarana yang ditentukan di atas tentunya harus sesuai dengan persyaratan dan kelaikan dalam penggunaanya sehingga dapat berjalan dengan baik proses pengangkutan yang menggunakan kerata api. Mengenai prasarana dalam melaksanakan angkutan menggunakan kereta api juga ditentukan dalam UU RI Nomor

23 Tahun 2007 Tentang

perkeretaapian pasal 35 yaitu: a. Jalur kereta api; b. Stasiun kereta api; dan c. Fasilitas Operasi kereta api. Mengenai

prasarana

yang

dijelaskan

di

atas

adalah

untuk

melaksanakan pengoperasian angkutan dengan kereta api, dimana juga prasarana tersebut sesuai dengan kelaikan dan persyaratan yang berlaku serta adanya perawatan berkala. C. Transportasi Sebagai Penunjang Kegiatan Ekonomi Transportasi sangat berperan penting dalam pencapaian pengembangan ekonomi. Tidak hanya menjadi penunjang kegiatan ekonomi perkembangan transportasi juga mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan dan integrasi nasional, karena hal ini harus dapat menghubungkan dan menjadi jalur pembuka daerah-daerah terpencil yang guna meningkatkan kegiatan ekonomi tersebut. Dalam pengembangan perekonomian tersebut terdapat juga


tujuan yang akan dicapai seperti meningkatkan pendapatan nasional yang disertai dengan distribusi yang merata kepada setiap penduduk, meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah, mengembangkan industri nasional, menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini merupakan tujuan yang bersifat ekonomis yang memiliki peranan penting dalam penunjang peningkatan perekonomian. Namun selain tujuan yang bersifat ekonomis terdapat pula tujuan yang bersifat non ekonomis yang selalu sejalan seirama yaitu untuk meningkatkan ketahanan nasional. Transportasi berfungsi untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ketempat lain yang mana kebutuhan akan angkutan penumpang tersebut tergantung bagi kegunaan seseorang.25 Disamping bersifat ekonomi sesungguhnya kemajuan transportasi mempunyai peran yang penting mencakup segi-segi politik yang maksudnya menciptakan kesatuan nasional dan bekembangnya kebersamaan antar bangsa, terciptanya dan kuatnya keamanan dan ketahanan nasional serta berkembangnya saling pengertian dalam hubungan politik dan pemerintahan di antar berbagai negara di dunia. Kemajuan transportasi juga mendukung berkembangan pengetahuan dan budaya nasional, lebih tersebarnya distribusi penduduk dengan berbagai aspek pada wilayah yang luas.26 Kebutuhan akan transportasi sangat berkesinambungan dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang juga berpengaruh pada

25 25

Abbas Salim, Op.cit. hlm. 1-2. H.Rustian Kamaludin, Ekonomi Tranportasi, Gahalia Indonesia,Jakarta, 2003, hlm. 23.


pengembangan jalan, stasiun/terminal, dan pelabuhan yang akan mendukung efesisensi dalam penggunan jasa transportasi darat.27 Menurut Maringan Masry Transportasi menyatakan bahwa:

Simbolon

dalam

bukunya

Ekonomi

“ship follow the trade and follow the ship” Ship yang bermakna mengikuti perkembangan maupun kemajuan aktivitas perdangan masyarakat. Dan kata trade follow the ship maksudnya adalah bahwa perkembangan kegiatan perdagangan suatu masyarakat bergantung pada transportasi.28 Berdasarkan teori di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh transportasi itu berkembang atau tidak tergantung juga daripada pendapatan konsumen atau pemakai serta harga yang ditawarkan, hal ini sangatlah penting diperhatikan guna meningkatkan kegiatan pengangkutan yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Nilai ekonomi dari transportasi itu membuat semakin kuat bahwa transportasi semakin penting dan membutuhkan berbagai macam kajian, karena nilai strategis dari transportasi tersebut adalah member tambahan kesejahteraan hidup bagi masyarakat.29 Segala pengaruh ekonomi tersebut di atas juga berkaitan dengan hukum yang berlaku, karena dengan adanya peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penyimpangan terhadap kegiatan ekonomi dapat dikurangi sehingga tidak ada atau dapat diminimalisir mengenai kerugian dalam kegiatan perkonomian terutama penyelenggaraan kegiatan transportasi darat.

27

http://Dickyhendramulyadi.blog.com, Dicky Hendra Mulyadi, Ekonomi Transportasi, 17 Februrari 2011. 28 Maringan Masry Simbolon, Ekonomi Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 4. 29 Ibid, hlm. 5.


D. Dasar Hukum tentang Transportasi Darat Untuk memenuhi rasa nyaman dan terselenggaranya kegiatan transportasi sudah pasti harus mempunyai dasar-dasar ataupun aturan-aturan yang harus di ikuti dan dipatuhi. Adapun beberapa peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi darat yaitu: 1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 22 juni 2009 dimana didahului dengan tiga undang-undang yang terakhir diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor Undang Nomor

23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.30 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1992

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , dimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 lebih mengatur pada hukum publik daripada hukum privat, sementara Undang-Undanag Nomor 22 Tahun 2009 mengenai 30

Siti nurbaiti, Op.cit hlm. 58.


tanggung jawab pengangkut untuk penumpang, barang dan pihak ketiga telah diatur dalam pasal tersendiri, yang mana pada undang-undang sebelumnya tanggung jawab tersebut diatur dalam satu pasal.31 Tanggung jawab tersebut memang sudah selayaknya diatur dalam pasal tersendiri guna memperjelas dan mempertegas mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, barang dan pihak ketiga, sehingga apabila terjadi permasalahan dapat segera diselesaikan karena sudah ada kejelasan aturan yang mengatur. Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat XXII dengan 326 pasal , dimana isi undang-undang ini lebih banyak dibandingkan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992. Dalam peraturan perundang-undangan ini masih menimbulkan banyak perdebatan yang pemberlakuannya belum sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebagai contoh terdapat dalam pasal Pasal 273 ayat (1) yang berbunyi ”Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan

segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” Berdasarkan keterangan pasal tidak dapat dijalankan, karena fungsi pemerintahan juga sebagai penyelenggara jalan. Bagaimana mungkin pidana penjara atau denda yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara jalan dengan kata 31

Ibid, hlm. 61.


lain bahwa tidaklah wajar peraturan perundang-undangan memidanakan pelaksana Undang-Undang.32 Selain itu terdapat juga pasal 302 yang berbunyi ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” Berdasarkan keterangan peraturan diatas belum bisa dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakt karena hal ini akan membutuhkan banyak halte bus ataupun tempat persinggahan bus lain. Tentunya hal ini akan membutuhkan anggaran cukup besar yang harus disediakan oleh pemerintah untuk membangun tempat persinggahan, pemberhentian, menaikkan dan menurunkan penumpang apabila peraturan tersebut diterapkan secara tegas, karena setiap peraturan yang dibuat harus dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan.33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ini haruslah memperhatikan peraturan pelaksana, agar setiap pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut dapat dijalankan dan memberi hasil yang berguna bagi masyarakat, sehingga pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap efektivitas dari Undang-Undang tersebut.

32

Iwan Setiawan, Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Terganjal Penegakan Hukum, Medan, 2012, hlm. 2. 33 Ibid, hlm. 3.


2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Undang-Undang ini di sahkan pada tanggal 31 desember 1964 di Jakarta. Terdiri dari sepuluh pasal dimana beberapa pasal diatur khusus dalam peraturan menteri. Seharusnya undang-undang ini diganti dengan yang baru mengingat bahwa sedikitnya pasal dan pengaturan lainnya yang tidak secara jelas dituliskan dalam undang-undang ini. Peraturan ini sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diganti dengan Undang-Undang baru yang bersifat preventif, yang artinya Undang-Undang tersebut mampu memberikan jaminan pertanggungan kecelakaan bagi semua pengguna jalan termasuk pemilik kendaraan pribadi.34 Karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan ini hanya memberikan jaminan kepada penumpang angkutan umum, dengan adanya sifat preventif, tersebut setidaknya akan menimbulkan kesadaran akan keselamatan pribadi khususnya pengendara kendaraan pribadi karena semua kendaraan memiliki potensi kecelakaan. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundangundangan yang mengganti undang-undang ini, karena hal ini sangat penting untuk menunjukkan tanggung jawab pemerintah terhadap ganti kerugian kecelakaan yang dialami oleh penumpang. 3. Peraturan Pendukung lainnya

34

http://www.ugm.ac.id, Agung, Asuransi Kecelakaan Belum Jamin Semua Pengguna Jalan, 28 Februari 2011, Pukul 16:08.


Dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan peraturan Perundangundangan di atas penulis memfokuskan pada bagian Angkutan, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas, tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, barang maupun pihak ketiga serta tanggung jawab Stasiun Pembantu atau terminal pembantu terhadap penumpang, barang dan pihak ketiga. Mengenai bagian tersebut di atas, terdapat beberapa bagian yang perlu diatur dalam peraturan pelaksanan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri yaitu: a. Peraturan Pemerintah 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Peraturan Pemerintah ini disahkan pada hari selasa 15 Mei 2012 dan dinyatakan berlaku sejak peraturan tersebut disahkan. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang mengatur secara spesifik mengenai kendaraan hingga pada spearpart dan fasilitas dari kendaraan. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur perbedaan antara kendaraan penumpang dengan kendaraan bus yang terdapat dalam pasal 1 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa untuk mobil penumpang maksimal delapan tempat duduk dan untuk mobil bus lebih dari delapan orang. Menurut penulis pengaturan mengenai jumlah tempat duduk dalam mobil penumpang kurang tepat karena pada kenyataannya bahwa banyak mobil penumpang yang memiliki jumlah tempat duduk lebih dari delapan;


2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini disahkan pada hari Senin 25 Juli 2011 dan dinyatakan berlaku sejak peraturan tersebut disahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

37

Tahun 2011 yang terdapat dalam pasal 1 Forum Lalu Lintas dan Angkutan

jalan

merupakan

wahana

koordinasi

antarinstansi

penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Pemerintah ini berfungsi untuk membantu menyinergikan dan mengatur fumgsi dari setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, baik dalam menyelesaiakn permaslahan yag bersifat lintas yang harus dilaksanakan secara koordinasi yang hal ini terdapat dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan; 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Peraturan pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 14 juli 1993 di Jakarta. Peraturan pemerintah ini berkaitan dengan prasarana lalu lintas yaitu jalan raya. Peraturan ini memuat mengenai aturan-aturan dan klasifikasi jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan angkutan darat. Namun pada kenyataanya klasifikasi jalan dengan kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan bobot atau berat kendaraan. Dalam permasalahan ini terdapat dua masalah yang penting apakah pemerintah yang kurang tegas terhadap penegakan peraturan ini, atau


masyarakat yang kurang setuju dengan adanya peraturan ini karena tidak sesuai infrastruktur yang disediakan dengan peraturan yang berlaku?, seperti contoh misalnya banyak jalan yang diklasifikasikan sebagai jalan yang mampu dilewati kendaraan sampai 10 ton namun pada kenyataanya jalan tersebut hanya mampu 8 ton, sehingga terjadi kerusakan

jalan,

dan

akan

membutuhkan

waktu

untuk

memperbaikinya. b. Peraturan Menteri 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Di jalan Dengan Mobil Bus Umum. Peraturan Menteri ini disahkan pada hari Kamis 15 Januari 2009 dan dinyatakan berlaku sejak peraturan tersebut disahkan. Peraturan ini memberikan penjelasan mengenai iuran atas dan batas bawah angkutan penumpang yang di dalamnya termasuk iuran pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan asuransi sukarela. 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Darat. Peraturan Menteri ini disahkan pada hari Selasa 25 September 2007 dan dinyatakan berlaku sejak peraturan tersebut disahkan. 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 61

Tahun 1993 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan sebagaimana


Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004. 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan. Peraturan Menteri ini disahkan pada hari Senin 30 Okober 2006 dan dinyatakan berlaku saat peraturan tersebut disahkan. Salah satu penjamin untuk terselenggaranya kegiatan transportasi

adalah

terminal.

Terminal

merupakan

tempat

pemberhentian, tempat keberangkatan angkutan umum dan tempat berkumpulnya serta naik turunnya penumpang.

Peraturan ini juga

mengatur mengenai klasifikasi terminal, dan fasilitas terminal sesuai dengan tipe terminalnya. 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. Peraturan Menteri ini disahkan pada hari Rabu 18 Mei 2011 dan dinyatakan berlaku sejak peraturan tersebut disahkan. Peraturan-peraturan pendukung dalam penyelenggaraan transportasi darat merupakan suatu nilai tambah yang memberikan suatu jaminan kepastian hukum terhadap penumpang, barang, maupun pihak ketiga, sehingga peraturan-peraturan tersebut sedikit banyak perlu diketahui dan dikuasai oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada dan telah disahkan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap suatu pertanggungjawaban baik itu oleh pengangkut, penumpang, barang maupun pihak ketiga khususnya di bidang penyelenggaraan angkutan umum.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPORTASI DARAT

Recommend Documents