BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TATA RUANG
2.1. Pengertian Pemerintah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan negara. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Indonesia menjalankan pemerintahan republic presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Tria Politika yakni kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat.Dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sedangkan untuk pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, maka terjadi peralihan beberapa kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ”de” berarti lepas dan centrum
25
26
berani pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.1 Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dalam Khairul Muluk2 berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tenentu. Karena
dewan
perwakilan
rakyat
daerah
merupakan
elemen
dalam
penyelenggraaan pemerintahan di daerah. Menurut Henry Maddick dalam Juanda, desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.3 Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badanbadan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.4 Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi menyebutkan, bahwa desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah,
1
Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni Bandung, hal. 117. 2 Smith, dalam Khairul Muluk, 2005, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 8. 3 Henry Maddich dalam Juanda, Loc. Cit. 4 Amrah Muslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, hal. 5.
27
untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.5 Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Siswanto Sunarno6 menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan penotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Pada hakekatnya pemerintahan daerah melaksanakan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib dan pilihan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam fungsi mengatur bersifat menetapkan peraturan-peraturan terhadap kepentingan daerah yang bersifat abstrak berisi norma perintah dan larangan, 5
Bachrul Elmi, 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Press, hal. 7. 6 Siswanto Sunarno, Op.Cit, hal. 52.
28
sedangkan tindakan mengurus bersifat peristiwa konkrit serta tindakan mengadili yaitu mengambil tindakan dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum publik, privat dan hukum adat. Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshiddiqie7, dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara,yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut :8 1. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang di tentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
7
Jimly Asshiddigie,2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal.423 (selanjutnya disebut Jimly Asshidiqie II). 8 Ibid, hal. 424
29
2. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga halhal yang menjadi urusan rumah tangga daerah di pertegas rinciannya dalam Undang-Undang. 3. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus di atur dengan Undang-Undang atau peraturan peraturan lainnya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya, berdasarkan pendapat Sudono Syueb menyebutkan pada intinya, bahwa daerah diberikan kebebasan dan kehadirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menentukan sendiri kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan langsung kepada masyarakat. Melalui pemilihan langsung, maka dihasilkan kepala daerah otonom adalah pemimpin rakyat di daerah bersangkutan yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraaan rakyat di daerah. Sebagai kepala daerah otonom,
30
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, karena melibatkan sebesar-besarnya peran rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang demokratis akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, partisipatif efektif dan efisien serta bermoral yaitu pemerintahan daerah melaksanakan tindakan pemerintahan dengan baik dan mempertanggung-jawabkan kepada pemerintah dan rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta dapat berlangsung secara terbuka dan siap dikoreksi oleh rakyat sesuai esensi prinsip transparansi. Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga dapat disebutkan otonomi daerah secara luas adalah prinsip demokrasi, prinsip pemerataan, prinsip kesetaraan, dan prinsip keadilan bagi daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.9 Menurut pendapat peneliti desentralisasi dalam asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di laksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kebebasan dan kemadirian yang seluas-luasnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang
9
Sudono Syueb, Op. Cit, hal. 116
31
pekerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan demokrasi. 2.2. Pengertian Tindakan Pemerintah Tindakan Pemerintah adalah suatu kebijakan yang di atur dan ditetapkan oleh Pemerintah. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini akan di bahas teori-teori kebijakan publik, pendekatan dalam studi kebijakan publik hingga proses kebijakan publik. Karena hakekatnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang larangan alih fungsi lahan sawah untuk penggunaan selain pertanian serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Dari penjelasan di atas dapat ditarik konsep dasar bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dan mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri.Sebagaimana penjelasan Irfan Islamy kebijakan adalah suatu program kegiatan yang di pilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
32
Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur yang di keluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk di kaji dan di bahas. Hogwood dan Peters menganggap ada sebuah proses linier pada sebuah kebijakan yaitu : policy innovation – policy succession – policy maintenance – policy termination. Policy innovation adalah saat di mana pemerintah beusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk pikuk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. Terdapat berbagai macam strategi untuk menghentikan
kebijakan,
apakah
itu
dengan
mencabut
kebijakan,
membatalkannya, atau menggantinya dengan sebuah kebijakan baru. Substansi utama dari proses linier yang digagas oleh Hogwood dan Peters secara lugas mendeskripsikan kepada kita bahwa kebijakan publik merupakan siklus yang mekanistik.
Jika isu kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk merumuskan masalah, evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi. Salah satu perbedaan
33
pokok antara keduanya terletak pada waktu. Isu kebijaksanaan disiapkan sebelum tindakan
dilakukan
(bersifat
prospektif),
sedangkan
program
evaluasi
kebijaksanaan dibuat setelah diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). Pandangan yang dikemukakan oleh William N. Dunn ini menjadi dasar pemikiran untuk menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa evaluasi program kebijaksanaan dimulai dengan menjelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam perumusan masalah, peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatif, dan pembuatan usulan. Evaluasi program kebijaksanaan yang dirancang dengan berhasil membutuhkan cara penyusunan masalah yang kreatif, sikap alternatif kebijaksanaan yang baru, dan kerangka arah tindakan yang baru atau di perbaharui, meskipun evaluasi program kebijaksanaan normalnya berhenti pada pembuatan usulan yang eksplisit.
2.3.
Teori Kewenangan Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan konsep inti dari
hukum tata negara dan hukum administrasi negara.10 Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka Badan atau Pejabat “Tata Usaha Negara“ tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan. Pasal 9 UndangUndang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa urusan
10
Pemerintahan
terdiri
atas
urusan
pemerintahan
absolut,
urusan
Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiotusi Indonesia, Jakarta, hal. 335
34
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Menurut Donner, ada dua fungsi berkaitan dengan kewenangan, yakni fungsi pembuatan kebijakan (policy making)11 yaitu kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy exsecuting) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk merealisasikan politik negara yang telah ditentukan (verwezenlijkking van de taak). Kewenangan terdiri atas beberapa wewenang, adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu hidang pemerintahan atau urusan tertentu yang bulat. Hal senada juga dikemukakan oleh Indroharto tanpa membedakan secara teknis istilah kewenangan dan wewenang, Dalam artian yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan negara dalam melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan pengaturan maupun mengeluarkan suatu keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi, baik secara atribusi, delegasi maupun mandat. Suatu kewenangan harus dilandasi dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan yang sah. Dalam konteks ini menurut Stroink, kewenangan organ institusi pemerinah adalah suatu kewenangan 11
Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegheid) ProJustitia, Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hal. 90 (Selanjutnya disebutPhilipus M. Hadjon II)
35
yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya; sebab tanpa adanya kewenangan yang sah maka tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.12Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar memiliki suatu kewenangan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah atau menetapkan suatu kebijakan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap tanah pertanian yang terus mengalami pengurangan tiap tahunnya. Pelaksanaan Kewenangan dengan baik dalam usaha memberikan perlindungan lahan pertanian yang terus mengalami penurunan luasnya sangat penting untuk segera dilakukan. Karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan pemukiman tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah tanah pertanian yang tersisa.Dalam hal ini memaksimalkan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar mutlak diperlukan. 2.4.
Teori Penataan Ruang Penataan ruang khusus untuk perkotaan sebenarnya sudah dimulai sejak
zaman Belanda. Setelah kemerdekaan, ada pengaturan baru sejak tahun 1985 berupa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dalam perencanaan kota. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tersebut Departemen Dalam Negeri bertangggung jawab di bidang administrasi
12
hal.30
Victor Siturnorang, 1989, Dasar-Dasar hukum Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta,
36
perencanaan kota, sedangkan Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab di bidang teknik (tata ruang) kota. Berdasarkan pembagian wewenang itu, Menteri
Pekerjaan Umum
mengeluarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota, yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang, sehingga tercapai tata ruang kota yang dituju dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Rencana program pembangunan kota disusun untuk 20 tahun ke depan dan dibagi dalam tahapan lima tahanan. Dalam hal ini, harus dipadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional (ruang), sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, terdapat 4 (empat) tingkatan rencana tata ruang kota, yaitu sebagai berikut : a. Rencana umum tata ruang perkotaan, yaitu menggambarkan posisi kota yang direncanakan terhadap kota lain secara nasional dan hubungannya dengan wilayah belakangnya;
37
b. Rencana umum tata ruang kota, yaitu menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara keseluruhan; c. Rencana detail tata ruang kota, yaitu menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara lebih rinci; dan d. Rencana teknik ruang kota, yaitu menggambarkan rencana geometri pemanfaatan ruang kota sehingga sudah bisa menjadi pedoman dalam penentuan sait (site) pembangunan/konstruksi kota. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setidaknya harus berisikan hal-hal sebagai berikut : a. Kebijaksanaan pengembangan penduduk kota; b.
Rencana pemanfaatan ruang kota;
c.
Rencana struktur pelayanan kegiatan kota;
d.
Rencana sistem transportasi;
e.
Rencana sistem jaringan utilitas kota;
f.
Rencana kepadatan bangunan;
g.
Rencana ketinggian bangunan;
h.
Rencana pemanfaatan air baku;
i.
Rencana penanganan lingkungan kota;
j.
Tahapan pelaksanaan bangunan; dan
k.
Indikasi unit pelayanan kota
38
Kebijaksanaan pengembangan penduduk kota berkaitan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap bagian wilayah kota. Jumlah penduduk untuk keseluruhan kota harus diproyeksikan dengan memperhatikan trend masa lalu dan adanya berbagai perubahan ataupun usaha/kegiatan yang dapat membuat laju pertambahan penduduk dapat lebih cepat atau lebih lambat dari masa lalu. Rencana struktur pemanfaatan kota adalah perencanaan bentuk kota dan penentuan berbagai kawasan di dalam kota serta hubungan hierarki antara berbagai kawasan tersebut. Bentuk kota tidak terlepas dari sejarah perkembangan kota, namun sedikit banyak dapat diarahkan melalui penyediaan fasilitas/prasarana dan penetapan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata guna lahan, sedangkan Rencana struktur pelayanan kegiatan kota menggambarkan hierarki fungsi kegiatan sejenis di perkotaan. 2.5.
Pengertian Tanah Pertanian Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
39
Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan pengunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah strukur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus.perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran.Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi tanah pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.13 Alih fungsi lahan pertanian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan memperlambat dan mengendalikan kegiatan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Proses alih fungsi lahan pada umumnya didahului oleh adanya proses alih penguasaan lahan. Dalam kenyataannya, di balik proses alih fungsi lahan umumnya terdapat proses memburuknya struktur penguasaan sumberdaya lahan. Permasalahan di seputar proses alih penguasaan lahan adalah (1) proses yang asimetrik antara pihak yang melepas hak dengan yang menerima hak penguasaan lahan, (2) kecenderungan semakin terkonsentrasinya struktur penguasaan lahan
13
Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, 1995,Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal. 13
40
pada kelompok masyarakat tertentu (distribusi penguasaan yang semakin memburuk), dan (3) bertambahnya kelompok masyarakat tanpa lahan. Struktur sosial-ekonomi yang asimetrik antara yang melepas (seringkali secara terpaksa) hak dan dengan yang penerima hak penguasaan menyebabkan manfaat peningkatan land rent dari proses alih fungsi dan pengembangan lahan sebagian besar dinikmati oleh penguasa berikutnya atau pihak-pihak pengambil rente dari proses alih penguasaan (calo tanah, dan aparat desa/pemerintah). Sedangkan kalangan masyarakat lokal dan petani yang kehilangan akses penguasaan atau yang menjual lahan menerima harga yang rendah. Proses alih fungsi lahan pada dasarnya bagian dari proses yang menyertai terjadinya konsentrasi penguasaan sumberdaya, khususnya sumberdaya lahan.
