BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AIR MINUM BERSIH.
2.1
Perlindungan Konsumen.
2.1.1 Pengertian perlindungan konsumen. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial (corporate social responsibility), yaitu kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, terlepas dari suatu untung dan rugi perusahaan. Tanggung jawab tersebut
yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap
kesejahteraan bagi lingkungan dan juga masyarakat.17 Seperti halnya, terhadap perlindungan lingkungan hidup dan tenaga kerja, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumennya. Perlindungan Konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.18Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi
17
Murti Sumarni dan Jhon Suprihanto,1987,Pengantar Bisnis,Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan,Liberty,Yogyakarta,h.2. 18 Janus Sidabalok,op.cit,h. 10.
18
19
konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat.19 Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundangundangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.20Untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.21Perlindungan
konsumen
adalah
istilah
yang
dipakai
untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan
19
Az Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen. Diadit Media, Yogyakarta, h. 22-
23. 20
Inosentius Samsul, 2004,Perlindungan Konsumen,Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak,Universitas Indonesia, Jakarta,h.34. 21 Abdul R.Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, h. 213.
20
masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen
di
dalam
pergaulan
hidup. 22
Sedangkan
menurutMochtar
Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. 2.1.2 Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. 23 Asas hukum ini ibarat jantung peraturan hukum atas dasar dua alasan yaitu, pertama asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa penerapan peraturan-peraturan hukum itu dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum. Kedua, karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.24
22
Sidartha, op.cit, h. 9-10. Satjipto Rahardjo,1991, Ilmu Hukum,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, h. 87. 24 Ibid,h.85. 23
21
Di dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen, diperlukan suatu asas yang terkandung di dalamnya. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselematan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen di selenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relavan dalam pembangunan nasional yaitu : a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual. d. Asas keamanan dan keselematan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
22
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusahan; f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Agar tujuan hukum perlindungan konsumen ini dapat berjalan sebagaimana seperti yang telah dicita-citakan, hal ini harus diperkuat oleh kesatuan dari keseluruhan subsistem yang terkandung dalam undang-undang perlindungan konsumen didukung oleh sarana dan fasilitas yang menunjang. 2.2 Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (InggrisAmerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah, arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.
23
Di dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. 25Black’s Law Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai berikut :” a person who buys goods or service for personal,family,or household use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose.”26Sedangkan dalam Text book on Consumer Law, konsumen adalah one who purchases goods or service.Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen,pelaku usaha dan/atau pebisnis. 27 Pengertian konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” -
Hak-Hak Konsumen. Dalam pengertian hukum, yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan
hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. 28
25
Az.Nasution, op.cit, h.3. Bryan A.Garner,2004, Black’s Law Dictionary, Eight Edition,Minnesota:West Publishing, ST.Paul,h.335. 27 David Oughton dan John Lowry, 1997,Textbook on Consumer Law, Blackstone Press Limited,London,h.1-2. 28 Sudikno Mertokusumo,op.cit,h.40 26
24
Untuk memberikan suatu perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan-kepentingan tersebut dirumuskan dalam bentuk suatu hak. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlunya perlindungan konsumen, beliau sekaligus menyebutkan empat hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum, yaitu : o Hak memperoleh keamanan (the right to safety); o Hak memilih (the right nto choose); o Hak mendapat informasi (the right to be informed); o Hak untuk didengar (the right to be heard).29 Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum yaitu : a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
29
Mariam Darus, op.cit, h. 61.
25
h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.30 Hak-hak tersebut perlu ditegaskan dalam suatu perundang-undangan sehingga semua pihak, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah mempunyai suatu persepsi yang sama dalam mewujudkannya. Hak-hak konsumen yang dilanggar dapat dipertahankan melalui jalan hukum, dengan cara prosedur yang diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, didalam memperoleh pelayanan, konsumen juga berhak diperlakukan secara benar dan jujur serta sama dengan konsumen lainnya, tanpa ada pembeda-bedaan berdasarkan ukuran apapun, misalnya suku, agama, budaya,daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, 30
Janus Sidabalok,op.cit, h. 40
26
tanpa ada tekanan dari pihak luar. Konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak atas informasi yang jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Hak untuk didengar merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pertanyaan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga terntentu misal nya YLKI. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.
27
Mengenai kewajiban konsumen, terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2.3
Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent, dalam bahasa
Inggris, producer yang artinya adalah penghasil. 31Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.32 Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan pelaku usaha adalah : setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
31
N.H.T Siahaan, 2005,Hukum Konsumen,Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, h. 28. 32 Janus Sidabalok,op.cit,h.16.
28
baiksendiri maupunbersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. -
Hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, menyebutkan hak-hak pelaku usaha yaitu : a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban dari pelaku usaha terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
29
2.4
Air.
2.4.1 Pengertian air bersih. Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebakan kekurangan air, monopolisasi serta privatisasi dan bahkan menyulut konflik. Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air dan selebihnya terdiri dari komponen padat antara lain berupa daging dan tulang. Proporsi air di dalam badan mencapai sekitar 70% dari berat badan, dan berada di bagian tubuh yang sangat vital. Pada otak terdapat sekitar 75%, di organ jantung sekitar 75%, di paru-paru sekitar 86%, di hati sekitar 86%, otot 75% dan komponen darah 83%. Keberadaan air pada organ tubuh tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya kedudukan dan peran air dalam kelangsungan hidup manusia. Tanpa air orang hanya akan dapat hidup sekitar 10 hari.33 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebutkan pengertian tentang air adalah suatu cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yg terdapat dan diperlukan di kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yg secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen. Air bersih adalah salah 33
Setijo Pitojo-Eling Purwantoyo, 2002,Deteksi Pencemaran Air Minum, Aneka Ilmu, Semarang, h.3-4.
30
satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka seharihari termasuk diantaranya adalah sanitasi. 34 Menurut Dwijosaputro, memberikan pengertian tentang air bersih yaitu air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap mahluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 ayat 2, menyatakan pengertian air, yaitu “Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.” 2.4.2
Pengertian air minum. Bagi manusia kebutuhan akan air sangat mutlak karena sebenarnya zat
pembentuk tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang jumlahnya sekitar 73% dari bagian tubuh. Air di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pengangkut dan pelarut bahan-bahan makanan yang penting bagi tubuh. Sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia berupaya mendapatkan air yang cukup bagi dirinya. Dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari manusia amat tergantung pada air, karena air dipergunakan pula untuk mencuci, 34
Richard Middleton (terjemahan), Air Bersih Sumber Daya yang Rawan,Seri Makalah Hijau, Tim Penerjemah IKIP Malang, h.2.
31
membersihkan peralatan, mandi, dan lain sebagainya. Manfaat lain dari air berupa pembangkit tenaga, irigasi, alat transportasi, dan lain sebagainya yang sejenis dengan ini. Semakin maju tingkat kebudayaan masyarakat maka penggunaan air makin meningkat.Kebutuhan air yang paling utama bagi manusia adalah air minum. MenurutPeraturan Menteri
Kesehatan Republik
Indonesia
Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat dipergunakan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Untuk konsumsi air minum menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasok air hingga 1000C, banyak zat berbahaya, terutama logam tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. 35 Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum pasal 3 ayat 1 menyatakan air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam
35
Anonim,2008,“AirBersih”,URL:http://id.wikipedia.org/wiki/air_bersih=Sumber_Air_B ersih,html, diakses pada tanggal 1 Agustus 2008, h.1.
32
parameter wajib dan parameter tambahan. Persyaratan fisika ditentukan oleh faktor-faktor kekeruhan, warna, bau maupun rasa. Persyaratan mikrobiologis ditentukan oleh kehadiran mikro organisme yang patogen maupun non patogen. Walaupun mikro non patogen secara relatif tidak berbahaya bagi kesehatan, namun karena golongan ini sering dalam jumlah yang berlebihan dapat mempengaruhi rasa, bau ethetis dan lain-lain sehingga adanya mikro organisme non patogen dapat berakibat menyulitkan pengelolaan air. Kemudian persyaratan kimiawi dikarenakan bahan-bahan kimia mudah larut dalam air, maka tercemarnya air oleh bahan-bahan terlarut mulai dapat dikatakan mambahayakan eksistensi organisme maupun menganggu bila digunakan untuk suatu keperluan. Bagi air minum khususnya, persyaratan kimia yang memiliki hubungan dengan pengaruh kadar racun harus lebih diperhatikan karena dampaknya dapat menimbulkan keracunan. Persyaratan yang terakhir adalah persyaratan radioaktif, pengaruh radioaktif dapat bersifat kronis. Pada kadar yang sangat tinggi, pengaruh radioaktif terhadap makhluk hidup bersifat kronis, yakni menganggu proses pembelahan sel dan mengakibatkan rusaknya kromosom. Pengaruh radioaktif ini juga dapat menggagalkan produksi sel darag putih dan sel darah merah dan dapat mengakibatkan muntah dan diare, serta dapat merusak sistem saraf.
