BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN
A. Pengertian Lembaga Pembiayaan Perusahaan merupakan Badan Usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatig) terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh Keuntungan dan atau laba. 8 Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan, pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Pembiayaan Konsumen dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan Konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan Kredit Konsumen (consumer credit). Bedanya hanya terletak pada Lembaga yang membiayainya. Pembiayaan Konsumen, biaya diberikan oleh Perusahaan 8
Abdul R Saliman, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005), hal. 84
16
Pembiayaan (financing company), sedangkan Kredit Konsumen (consumer credit) biayanya diberikan oleh bank. 9 Secara Substansial, pengertian Pembiayaan Konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan Kredit Konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady bahwa “Kredit Konsumen adalah kredit yang diberikan kepada Konsumen guna pembelian barang konsumsi dan Jasa seperti yang dibedakan dari Pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang”. 10 Perusahaan Pembiayaan merupakan Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha dari Lembaga Pembiayaan. Selain Perusahaan Pembiayaan, Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank juga merupakan Badan Hukum yang melaksanakan aktifitas dari Lembaga Pembiayaan yaitu: 1. Sewa Guna Usaha ( Leasing Company ) 2. Modal Ventura ( Ventura Capital Company ) 3. Perdagangan Surat Berharga ( Securities Company ) 4. Anjak Piutang ( Factoring Company ) 5. Usaha Kartu Kredit ( Credit Card Company ). 6. Pembiayaan Konsumen ( Consumers Finance Company ).
B. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Dasar Hukum Pembiayaaan Konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan KepMenkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan
9
Sunaryo, Op. Cit., hal. 96 Munir Fuady, Loc. Cit.
10
17
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan Pembiayaan Konsumen sebagai Lembaga Bisnis Pembiayaan di Indonesia. Permenkeu Nomor 220/PMK.010/2012 Tentang Perubahan Permenkeu Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun dasar Hukum dari Pembiayaan Konsumen adalah sebagai berikut. 1. Perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian antara pihak Perusahaan Finansial sebagai Kreditur dan Konsumen sebagai Debitur. Perjanjian Pembiayaan
Konsumen merupakan Dokumen
Hukum Utama yang dibuat secara Sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat Hukum Perjanjian yang dibuat secara Sah, maka akan berlaku sebagai UndangUndang bagi pihak-pihak, yaitu Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. 2. Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Sumber Hukum Utama Pembiayaan Konsumen adalah ketentuan mengenai Perjanjian Pinjam Pakai dan Perjanjian Jual Beli Bersyarat yang diatur di dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. 3. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya mengatur mengenai jenis, kegiatan usaha, dan pendirian Lembaga Pembiayaan serta pembatasan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan.
18
Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Didalamnya mengatur mengenai Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendirian, Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan serta mengatur mengenai Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Kantor Cabang, Pinjaman dan Penyertaan
sampai
kepada
Pengawasan
dan
Sanksi
bagi
Perusahaan
Pembiayaan. 11
C. Kegiatan Usaha Pembiayaan Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk Kegiatan Usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain: 1. Sewa Guna Usaha; 2. Anjak Piutang; 3. Usaha Kartu Kredit, dan/atau 4. Pembiayaan Konsumen Ad.1 Sewa Guna Usaha. Sewa Guna Usaha yang dalam bahasa inggris disebut Leasing atau to lease yang berarti menyewakan. 12 Sewa Guna Usaha merupakan Kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu 11
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan 12 O.P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2000), hal. 161
19
tertentu berdasarkan Pembayaran secara angsuran Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa Hak Opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) masih berlaku, Hak Milik atas Barang Modal Objek Transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan. Secara akuntansi financial, sewa guna usaha merupakan pembiayaan berdasar arus dana hingga investasi awal dapat ditekan serendah mungkin dan sisanya dapat dibayar secara berkala berdasar pertimbangan arus dana yang dihasilkan oleh barang modal yang dibiayai tersebut. 13 Ad. 2 Anjak Piutang Anjak Piutang (Factoring) adalah Kegiatan Pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang tersebut, dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (Without Recourse) dan anjak piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (With Recourse). 14
13
Faried Wijaya, Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1991), hal. 180 14 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Bab II, Pasal 4
20
Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (Without recourse) yaitu resiko kredit ditanggung perusahaan anjak piutang. Sedangkan anjak piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (With recourse) yaitu klien (supplier) sebagai penanggung risiko kredit terhadap piutang yang dijual pada perusahaan factoring. 15 Ad. 3 Usaha Kartu Kredit Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan Pembiayaan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk Pembelian Barang dan/atau Jasa Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Kegiatan Usaha Kartu Kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Ad. 4 Pembiayaan Konsumen Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah Kegiatan Pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan Konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan Konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan Konsumen yang dimaksud meliputi antara lain : a. Pembiayaan Kendaraan Bermotor. b. Pembiayaan Alat-alat Rumah Tangga. c. Pembiayaan Barang-barang Elektronik. d. Pembiayaan Perumahan.
15
Juli Irmanto dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hal. 163
21
D. Pendirian Lembaga Perusahaan Pembiayaan Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 1, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh: 1. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia; atau 2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan). Setiap pihak yang melakukan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri, dimana Perusahaan Pembiayaan tersebut harus mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan Pembiayaan yang dilakukan secara jelas. Adapun hal-hal yang perlu dilampirkan didalam format yang diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut : 1. Akta Pendirian Badan Hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang yaitu Notaris, yang sekurang-kurangnya memuat: a. Nama dan Tempat Kedudukan. b. Kegiatan Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan. c. Permodalan. d. Kepemilikan.
22
e. Wewenang, Tanggung jawab, masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus dan Pengawas. 2. Data Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus dan Pengawas meliputi: a. Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor. b. Daftar Riwayat Hidup. c. Surat Pernyataan: 1) Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor Perbankan. 2) Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor Perbankan. 3) Tidak pernah dihukum karena Tindak Pidana kejahatan. 4) Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan
suatu
Perseroan/Perusahaan
dinyatakan
pailit
berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( inkracht ). 5) Tidak merangkap Jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi Direksi. 6) Tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris. d. Bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau Perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi atau Pengurus.
23
e. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja
dari
Instansi
berwenang
bagi
Direksi
atau
Pengurus
berkewarganegaraan asing. 3. Data Pemegang Saham atau anggota dalam hal: a. Perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (money laundering). b. Badan Hukum, wajib dilampirkan : 1) Akta Pendirian Badan Hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang termasuk bagi Badan Usaha Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara asal. 2) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan terakhir. 3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus. 4) Sistem dan Prosedur kerja, Struktur Organisasi, dan Personalia. 5) Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk Deposito berjangka pada salah satu Bank Umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh Bank Penerima Setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan Izin Usaha. 6) Rencana Kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
24
a) Rencana Pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud. b) Proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional. 7) Bukti kesiapan Operasional antara lain berupa: a) Daftar Aktiva tetap dan Inventaris. b) Bukti Kepemilikan, Penguasaan atau Perjanjian sewa-menyewa gedung kantor; contoh Perjanjian Pembiayaan yang akan digunakan. c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 8) Perjanjian usaha patungan antara Pihak Asing dan Pihak Indonesia bagi perusahaan patungan. 9) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN). Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan, yang mana laporan atas pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya Kegiatan Usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan Kegiatan Usaha, Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
25
