28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTOR ASING
1.1
Pengertian Investasi Investasi berasal dari kata investment yang berarti menanamkan atau
menginvestasikan uang atau modal.1Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable.2 Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencangkup baik investasi langsung (direct investment), maupun investasi tidak langsung (portfolio investment), sedangkan penanaman modal yang memiliki konotasi kepada investasi langsung.3 Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum
(juridical
person)
dalam
upaya
unuk
meningkatkan
dan/atau
mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang nilai (cash money)
1
Hasan Shadily, Kamus Lengkap-Indonesia, Jakarta, h.330 Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum & Kebijakn Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.1 3 Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Tinjaun terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.10 2
29
peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.4 Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu: 1. Adanya
motif
untuk
meningkatkan
atau
setidak-tidaknya
mempertahankan nilai modalnya; 2. Bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencangkup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (tangible), tetapi juga mencangkup sesuatu yang besifat tidak kasat mata dan juga tidak diraba (intangible). Intngible mencangkup keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerjasama (joint venture agreement) biasanya disebut valuable services.5 Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 2.2
Manfaat Investasi Kehadiran investor asing di suatu Negara mempunyai manfaat yang
cukup luas (multiplier effect). Manfaat yang dimaksud, yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di Negara penerima modal, dapat menciptakan demend bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi 4
Ana Rokhmatussa’dyah, 2010, Hukum Investasi & Pasar Modal, Penrbit Sinar Grafika. H. 3 Ida Bagus Rachmadi Supancana, Op. Cit., h. 2
5
30
investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan Negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih pengetahuan (transfer of know how). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah manaForeign Direct Investment(FDI) menjalankan aktivitasnya. Arti pentingnya kehadiran investor asing dikemukakan oleh Gunarto Suhardi : “Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi fortopolio, karena langsung lebih permanen. Selain itu, investasi langsung : a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk; b. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal; c. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi; d. Apabila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi Negara; e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing; f. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila invertor berasal dari Negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan”.6 Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi Negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (bussines oriented), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jane P. Mallor (et.al) : befero an American firm decides to establish a manufacturing operation abroad, its officers must examine a wide variety of legal issues. Some of issues are protection and trademarks. Foreign labor laws may be very diifferents from American law an may improse long term obligations on the employer. For example, Japanese customs to
6
Gunarto, Suhardi, 2010, Hukum Investasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.42
31
hire an employee for life and in the Netherland, an employer must obtain governmental approval to dismiss an employee7 Jadi, dapat dimengerti mengapa investor asing sebelum menanamkan modalnya, investor melakukan penelitian pendahuluan lewat studi kelayakan (feasilibility syudy), baik dari aspek hukum, finasial maupun politik apakah kondusif untuk berbisnis di Negara yang akan dituju. Hal ini penting untuk memprediksi risiko yang akan dihadapi. Adanya sifat kehati-hatian dari investor, dapat dimengerti mengingat modal yang dibawa tidak semata-mata dalam bentuk uang kontan (fresh money), tetapi berupa aset tidak berwujud (intellectual asset) yakni Hak atas Kekayaan Intelektual, HaKI (Intellectual Property Right, IPR). Sebagaimana diketahui untuk mendapatkan HaKI membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi cukup beralasan jika investor asing berharap, HaKI yang dijadikan bagian dari modal dalam berinvestasi perlu mendapat perlindungan hukum di Negara tujuan investor asing menanamkan modalnya. Oleh karena itu, beralasan juga pandangan yang dikemukakan oleh berbagai pihak, bahwa kehadiran investor asing tidak juga dilepaskan dari dunia bisnis, yakni mencari keuntungan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pandji Anoraga: “…Banyak bukti menunjukkan, bahwa betapapun juga, eksplorasi sumber daya alam adalah jenis industri yang bersifat ekstratif dengan ciri utama pada padat modal dan berteknologi tinggi. Dengan demikian, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini juga sangat sulit diharapkan dampak positifnya dalam penyerapan tenaga kerja yang justru menjadi salah satu tujuan pokok pihak Indonesia mengundang mereka datang ke Negara ini”. 8 7
Jane P. Mallor (et.al),1998, Business Low and The Regulatory environment , Cont and Cases M.C Grahil, h. 15 8 Pandji Anoraga, 1995, Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing, Pustaka, Jakarta, h.16
32
Pendapat lain yang lebih konkret dikemukakan oleh Kenichi Ohmae : “Jika sumber daya alam adalah sumber utama kekayaan Negara, maka perusahaan-perusahaan atau Negara asing yang menginginkan akses ke sana paling banter berupa penerobos yang ditoleransi dan paling buruk adalah pengeksploitasian yang tidak berperasaan yang harus dijauhkan dengan segala cara yang ada”.9 Dari berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh para pakar di atas tampak, bahwa kehadiran FDI memang masih menjadi perdebatan diantara para pakar dengan sudut pandang masing-masing. Barangkali yang terpenting di sini adalah kehadiran investor asing yang membuka lapangan kerja yang kian sempit, khususnya di Negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. 2.3
Faktor-
Faktor
Yang
Menjadi
Pertimbangan
Dalam
Rangka
Penanaman Modal Dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu dipertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga di samping diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga meminimalkan kerugian. Apabila seorang usahawan baik usahawan asing maupun usahawan dalam negeri akan menanamkan modalnya, maka bukan hukum atau perundangundangan yang pertama-tama dilihatnya. Banyak faktor lain yang akan dipelajari
9
Kenichi Ohmae, 1991, Dunia Tanpa Batas (The Boartherless World) Alih Bahasa oleh F.X Budianto Binarupa Aksara, Jakarta,h. 15
33
terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya tersebut, setiap penanaman modal asing terutama akan dipengaruhi oleh : 1. 2. 3. 4. 5.
Sistem politik dan ekonomi Negara yang bersangkutan; Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing; Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan; Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya; Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi; Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi; Tanah untuk tempat usaha; Struktur perpajakan, pabean dan cukai; Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.10
6. 7. 8. 9.
Di samping itu, biasanya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, yaitu sebagai berikut. 1. Masalah Risiko Menanam Modal (Country Risk) Masalah country riks merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satu aspek dari country risk yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada Negara di mana investasi dilakukan, risiko, kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini dalam kenyataannya seringkali tidak dapat diramalkan (unpredictable), yang mencakup keadaan-adaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain.
10
Soedjono Dirdjosisworo, 1999, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, h. 226
34
Di samping aspek stablitas politik dan keamanan, aspek-aspek lain yang sangat diperhatikan, antara lain : -
Aspek kebijaksanaan, misalnya: perubahan unilateral dalam syarat-syarat utang, keadaan alam yang buruk;
-
Aspek ekonomi, misalnya: salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, credit squeeze, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam, dan lain-lain;
-
Aspek neraca pembayaran dan utang luar negeri, misalnya: turunnya pendapatan ekspor, peningkatan pada impor makanan dan energi secara tibatiba, over extension (perpanjangan) utang luar negeri, keadaan memburuk di neraca pembayaran, dan lain-lain.
2. Masalah Jalur Birokrasi Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal, sehingga dapat mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Birokrasi yang panjang seringkali juga berarti adanya biaya tambahan, yang akan memberatkan para calon pemodal karena dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi tidak feasible. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa salah satu keluhan yang paling sering dilontarkan oleh investor asing selama ini adalah begitu banyaknya jenis perizinan yang harus diperoleh, yang secara langsung menjadikan membengkaknya initial cost yang harus dikeluarkan sebelum perusahaan tersebut
35
beroperasi pengurusan izin di kawasan berikat, dimana dalam salah satu Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa calon investor yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai melalui PKB dalam waktu 14 hari sebelum memulai kegiatannya. Dalam praktiknya, jawaban dari pihak Bea dan Cukai memakan waktu yang lebih panjang, dan selama itu investor tidak diperkenankan melaksanakan proyek. Hal ini tentu saja telah menghambat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Upaya penyederhanaan proses birokrasi (debirokratisasi) kiranya akan menjadi salah satu faktor yang akan mendorong para investor kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah-langkah ke arah itu tampaknya sudah mulai dilakukan, antara lain dengan : -
Memberikan kewenangan kepada Kedautaan Besar atau Perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan izin (sementara investasi);
-
Mempersingkat waktu proses perizinan dari maksimal 10 hari menjadi kurang dari 1 minggu dengan melalui pengurusan perizinan di bawah satu atap;
-
Perluasan pelimpahan wewenang dari BKPM ke BKPMD;
-
Penghapusan diharuskan adanya izin prinsip dari instansi terkait, dan lainlain. 3. Masalah Transparansi dan kepastian Hukum Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara
penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan
36
segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (predictable). Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan calon investor yang seringkali mengakibatkan biaya yang cukup mahal. Salah satu contoh dari permasalahan ini adalah berubahnya daftar skala prioritas serta negative list di bidang penanaman modal. 4. Masalah Alih Teknologi Adanya peraturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari Negara tuan rumah (host country) dapat mengurangi minat penanam modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Dalam menghasilkan teknologi tersebut kadang-kadang membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang. 5. Masalah Jaminan Investasi Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para pemodal sebelum melakukan kegaitan penanaman modal adalah adanya jaminan dari Negara tuan rumah (host country) terhadap kepentingan pemodal
dalam hal
terjadinya hal-hal seperti kerusuhan, hura-hara, penyitaan (expropriation). Di samping itu, jaminan investasi juga mencakup masalah repatriasi modal (capital repatriation) serta penarikan keuntungan (profit remmitance). 6. Masalah Ketenagakerjaan Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dan jumlah yang memadai serta upah tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modalnya.
37
Sebagaimana disadari, antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat, di mana penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di berabagi sektor, sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal. Dari hasil investarisasi terhadap permasalah ketenagakerjaan pada kegiatan PMA dapat dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain : -
Proses pengalihan teknologi dan keterampilan seringkali berjalan lambat dan tersendat-sendat;
-
Adanya pelanggaran terhadap izin tenaga kerja asing (TKA);
-
Keterampilan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia (TKI) dianggap masih rendah;
-
Upah TKI yang sangat rendah sering disalahgunakan oleh pihak asing;
-
Kuantitas TKI yang sangat besar yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di atas,
kiranya dapat ditempuh kebijakan-kebijakan sebagai berikut. -
Dari segi pilihan teknik produksi sepatutnya dipertimbangkan proyek-proyek yang bersifat law capital labour ratio sebagai modal (high ratio of capital to labour).
38
-
Perlu ada terobosan baru di bidang peningkatan pendidikan kejuruan dan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja dan Pendidikan Luar Sekolah, yang diarahkan secara nyata bagi peningkatan produkstifitas kerja TKI.
-
Strategi upah buruh yang murah harus digantikan dengan keunggulan komparatif berupa tenaga kerja terampil. 7. Masalah Infrastruktur Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan
dalam menunjang keberhasilan suatu kegaitan penanaman modal. Oleh karena itu, tersedianya jaringan infrastruktur pokok seperti perhubungan (Darat, laut, dan udara), serta sarana komunikasi, merupakan faktor penting yang sangat diperhatikan oleh calon investor. 8. Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam Di samping masalah modal, tenaga kerja, keahlian dan keberadaan infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komoditi dalam industri, telah menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Sebagai Negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di bidang kehutanan, pertambangan, pertanian, dan lain-lain, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia merupakan tempat untuk menanamkan modal yang sangat menarik. Meskipun demikian, kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut harus didukung oleh kebijakan investasi yang tepat, dimana di satu pihak dapat memberikan jamian kepastian hukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang ditandatangani dalam
39
rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta di lain pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. 9. Masalah Akses Pasar Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangat mudah untuk dipahami mengingat terbukanya akses pasar akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan penanaman modal (misalnya di bidang industri). Dilihat dari potensinya, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta orangmerupakan pasar yang sangat besar setelah Cina, India dan Amerika Serikat, hanya saja daya belinya yang belum tinggi. 10. Masalah Insentif Perpajakan Mengingat kegaitan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan (profit oriented), diberikannya beberapa insentif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan cash flow serta mengurangi secara substansial biaya produksi (production cost), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan profitmargin dari suatu kegiatan penanaman modal. Sesuai dengan Letter of Intent yang ditandatangani Indonesia dengan IMF pada tanggal 14 Mei 1999, terdapat jenis insentif yang diberikan mencakup, antara lain : -
Percepatan periode amortisasi;
-
Perpanjangan periode untuk mengkompensasi kerugian pada kinerja dalam tahun-tahun berikutnya;
40
-
Pengurangan pengenaan pajak atas dividen;
-
Reformasi perpajakan di bidang pajak pertambahan nilai, cukai rokok, perbaikan pada pengenaan tariff impor di kepabeanan untuk menghindari korupsi serta manupulasi, dan lain-lain. Pemberlakuan berbagai insentif di bidang perpajakan sebagaimana di
atas, diharapkan akan mampu mendorong dan mengembalikan iklim investasi di Indonesia. 11. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut mencakup : -
Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan peradilan atau arbitrase internasional, atau forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya;
-
Efektivitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
-
Proses pengambilan keputusan yang cepat dengan biaya yang wajar;
-
Netralisasi dan profesionalisme hakim atau arbiter dalam proses pengambilan keputusan;
-
Efektivitas pelaksanaan/ implementasi keputusan pengadilan, arbitrase, dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;
-
Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan.
41
Sebaliknya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil akan mengurunkan niat para penanam modal.
