BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. Memasuki pintu gerbang millennium III (abad 21) hampir tidak tcrlihat

18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Memasuki pintu gerbang millennium III (abad 21) hampir tidak tcrlihat lagi batas-batas negara, karena lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi telah berjalan sangat cepat. Fenomena tersebut oleh Sudargo Gautama, diibaratkan dengan hidup dalam suatu dunia yang menciut (shrinking world). 5 Semenjak itu persaingan barang dalam perdagangan internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi terlibat juga sumber daya manusia berupa hasil kemampuan intelektual dan teknologi. Hasil kemampuan intelektual dan teknologi disebut Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI atau HKI), yang merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). Digunakannya istilah HKI bagi terjemahan IPR karena merupakan istilah resmi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Selain itu berdasarkan Keppres Nomor 144 Tahun 1998, mulai 1 Januari 1999 Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek (Ditjen HCPM) diubah menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

5

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 3

18

Universitas Sumatera Utara

19

Selanjutnya

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Hukum

dan

Perundangundangan RI No.M.03.PR-07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/M.PAN/1/2000 Tanggal 19 Januari 2000, mengubah istilah Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi Hak Kekayaan Intelektual disingkat dengan HKI atau HaKI. Alasan pengubahan agar lebih menyesuaikan kaidah tata bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan "atas" atau “dari” untuk memahami istilah. 6 Sejauh ini masih ditemukan berbagai pendapat diantara penyebutan istilah HKI dengan Hak milik Intelektual (HMI). Menurut Rachmadi Usman ; Antara kata “milik” dan kata “kekayaan”, dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dari pada kekayaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intelectual Property Rights merupakan kebendaan inmmateriil yang juga menjadi obyek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. 7 Berkaitan dengan tulisan ini dipakai istilah Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI. HKI atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan

6 7

Ibid. Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2003, hal.

1.


20

lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. 8 Rachmadi Usman memberi definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. 9 HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). HKI bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. 10 HKI baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dapat digunakan. Berdasarkan hal tersebut David I. Bainbridge mengatakan bahwa. Intellectual property is

8

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 38. Rachmadi Usman, Op.Cit. hal. 2. 10 Supasti Dharmawan. Ni Ketut, et.al., Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005, hal. 1. 9


21

the to legal rights which protect the product of the human intellect.

11

Menambahkan hal tersebut John F. Wiliam menyatakan, the term intellectual property seem, to be the best available to cover that body of legal rights arise from mental and artistic endeavour. 12 Dari uraian ini diketahui bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengaturan HKI secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata adalah sebagai baikut: "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik." Mahadi menguraikan lebih lanjut mengenai rumusan pasal tersebut yaitu. yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah immateriil. 13

benda

Selanjutnya

Pitlo

sebagaimana

dikutip

Mahadi

menegaskan pula bahwa HKI termasuk dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata sebagai berikut:

11

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung. hal. 65. 12 Ibid. 13 Mahadi, Hak Milik Immateriil, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 65.


22

HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut oleh Pasal 499 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda, adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolud yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan HKI (intellectual property rights). 14 Selanjutnya Pasal 503 KUH Perdata menggolongkan benda ke dalam dua bentuk yaitu, "Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh". Ketentuan ini berarti barang adalah benda bertubuh atau benda materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba (tangible good,). Misalnya kendaraan, komputer, rumah, tanah. Hak, adalah benda tidak bertubuh atau benda immateriil yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba (intangible good,). misalnya HKI, gadai, hipotik, piutang, hak pakai, hak pungut hasil, hak guna usaha. Sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia, maka pemilikan terhadap HKI dalam masyarakat beradab diakui seperti yang dinyatakan oleh Roscoe Pound sebagai berikut: Atas hasil kreasi dari kemampuan intelektual dalam masyarakat beradab diakui bahwa

yang

mencipfakan

boleh

menguasai

untuk

tujuan

yang

menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya meliputi milik tak berwujud." 15 Berkaitan dengan masalah ini, Van Apeldoorn menyatakan sebagai berikut: "Hak pemilikan hasil intelektual sangat abstrak jika dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati

14 15

Ibid., hal. 5. Ibid., hal. 7.


23

hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, bahwa setelah benda yang tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan seni, sastra dan ilmu pengetehuan atau dalam bentuk pendapat, jadi berupa benda berwujud (lichamelijk zaak) yang dalam pemanfaatannya (exploit), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan pengolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda. 16 Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada awal perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran di bidang hukum ini . Hal ini tidak mengherankan, mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional (asli) Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cendrung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan bersifat individual / individual right. Konsep kepemilikan yang berlandaskan konsep individual right lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, dimana karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu maupun uang. Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti itu dan menghasilkan karya

16

Van Apeldoom L.J. Penganfar Ilmu Hukum, Oetarid Sadino (penerjemah), Cetakan Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 173


24

intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sudah sepantasnya diberikan penghargaan (reward) dan perlindungan hukum secara individual berupa diberikannya Hak Eksklusif atas karya yang dihasilkannya. Sementara itu konsep kepemilikan secara komunal yang berkembang dalam masyarakat lebih menekankan bahwa terhadap karya-karya intelektual seperti misalnya karya Cipta adalah diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Konsep Komunal beranggapan bahwa hasil karya intelektual adalah merupakan karya milik bersama. Meskipun ada anggapan seperti itu dalam masyarakat, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia, namun dalam perkembangannya sekarang ini, Hukum HKI berkembang secara bertahap dan pasti, mulai melekat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa industri maju dan bangsa-bangsa dari negara-negara berkembang lainnya, lebih-lebih setelah Indonesia ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia / World Trade Organization (WTO) yang antara lain mencakup Perjanjian Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Latelektual / TRIPS (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). 17 Dalam kerangka pembangunan Intelektual

nasional,

serta

dengan

sistem hukum Hak Kekayaan diratifikasinya

Konvensi

tentang

17

Insan Budi Maulana, Kewenangan Polisi, PPNS dan Jaksa Dalam UU Desain Industri, Rahasa Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Makalah Seminar, 2000, hal. 1.


25

Pernbentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (Paris Convention for the Protector of Industrial Property), The Hague Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs, Provision of the Treaty on intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty), maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum HKI-nya dengan standar-standar yang ditetapkan TRIPS Agreement. Bagi negara-negara berkembang ketentuan peralihan dan persiapan pembentukan perundangundangan di bidang HKI adalah 5 tahun sejak pembentukan WTO di Maroko tahun 1994. Indonesia agar dapat diterima dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab, khususnya dalam pergaulan perdagangan internasional, maka dalam jangka waktu tersebut, Indonesia sudah harus memiliki perangkat hukum HKI secara lengkap, serta dapat mengimplementasikannya dengan baik.

B. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup Hak Milik Intelektual yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut :


26

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, Merek Indikasi geografis, Rancangan industri, Paten, Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu, Perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information) dan. 8. Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi. 18 Pembagian lainnya yang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan hak milik intelektual sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu: 1. Hak milik perindustrian/hak atas kekayaan perindustrian (industrial property right) dan 2. Hak cipta (copyright) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights). 19 Hak atas kekayaan perindustrian berkaitan langsung dengan kegiatan atau kehidupan perindustrian dan atau perdagangan, sedangkan hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Keberadaan atau kreativitas penciptaan di kesenian, dan

dalam

bidang ruang lingkup hak cipta (ilmu pengetahuan,

kesusasteraan) tidak semata-mata didorong dalam praktek

perindustrian dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, perkembangannya tidak kalah dengan produk yang

18

Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 78. 19 Ibid, hal. 78.


27

berbasis hak atas kekayaan perindustrian. Secara historis kedua macam hak tersebut memang dibedakan melalui pengaturan di dalam konvensi yang terpisah. Misalnya, secara internasional hak cipta diatur dalam Konvensi Berne, sedangkan hak atas kekayaan perindustrian diatur dalam Konvensi Paris. Ruang lingkup hak milik intelektual tersebut cukup luas meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya, sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreativitas manusia itu sendiri. Jenis-jenis haknyapun yang dilindungi hukum di berbagai negara terus berkembang. Pada awalnya perlindungan hanya berkisar pada tiga jenis hak atas kekayaan intelektual utama saja

yaitu hak cipta, paten dan merek.

Sekarang ini sudah dilengkapi dengan jenis-jenis hak atas hak milik intelektual baru seperti hak-hak berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights), indikasi geografis (geographycal indication), rahasia dagang (undisclosed information) dan lain-lain. Jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual tersebut berbeda satu dengan yang lainnya karena masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Setiap jenis hak atas kekayaan intelektual mempunyai syarat-syarat perlindungan yang berbeda, yang diatur di dalam perundang-undangan khusus berkaitan dengan masing-masing jenis hak atas kekayaan intelektual tersebut.


28

Masyarakat, termasuk kalangan akademis, bisnis dan pers pada umumnya belum begitu memahami adanya perbedaan demikian sehingga seringkali terjadi kesalahan pengucapan, penulisan dan atau pemahaman. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “ seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Perbedaan hak cipta (copyright) dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights) antara lain terletak pada subjek haknya. Pada hak cipta subjek haknya adalah pencipta, sedangkan pada neighboring rights subjek haknya adalah artis pertunjukan terhadap penampilannya, produser rekaman yang dihasilkannya, dan organisasi penyiaran terhadap program radio dan televisinya. Baik hak cipta maupun hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta di Indonesia diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Dalam penegakan hukum di bidang perlindungan hak cipta ini maka dikatakan oleh Insan Budi Maulana bahwa : Seandainya hukum khusus (lex specialis) dianggap tidak mengatur maka hukum (lex generalis) yang terdapat dalam KUH Pidana (Pasal 382) bis) dan KUH Perdata (Pasal 1365), walaupun secara umum, telah mengaturnya. Selain itu, nilai atau norma masyarakat merupakan jiwa yang menata tingkah laku masyarakat, jelas tidak dapat membenarkan memperbanyak suatu karya/ciptaan pihak lain atau bahkan menjualnya


29

padahal pihak lain itu tidak memberi izin. Maka disini hati nurani harus dapat berfungsi. 20 Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Ilmu pengetahuan yang bukan tehnologi tidak dilindungi hukum paten. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu

barang

yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk alam,

faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Jadi, di samping tanda berupa merek juga dikenal tanda berupa indikasi geografis berkaitan dengan faktor tertentu. Merek dan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam undang-undang yang sama yaitu UndangUndang Merek. Hak khusus atas merek diberikan kepada siapapun dan hanya disyaratkan daya beda merupakan lingkup yang sangat luas. Karena dengan

20

Insan Budi Maula, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 143.


30

demikian, setiap hal yang memiliki daya beda dapat memperoleh hak khusus atas merek. 21 Rancangan industri (industrial design) menurut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Produk Industri adalah “ suatu ciptaan atau kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola dari suatu barang yang dapat diproduksi oleh perorangan dan atau perusahaan industri “. Dalam konsep dan tanggapan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut Tim Pengembangan Hukum Ekonomi ELIPS menyarankan penyederhanaan definisi menjadi aspek rancangan tiga dimensi dari sebuah barang buatan pabrik yang bermanfaat dan dapat dilihat dengan jelas oleh pemakai barang tersebut dan dipergunakan secara

normal

serta memenuhi syarat untuk dilindungi menurut Pasal 3

sampai dengan Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah ini. Rancangan industri berbeda dengan hak cipta dalam hal bahwa rancangan industri dipakai dalam proses industri secara berulang-ulang dan berkaitan dengan estitika produk, kemudahan dan kenyaman dalam pemakaian sehingga menarik minat pembeli. Apabila hak cipta melindungi seni murni, rancangan industri melindungi seni pakai. Desain lay out dari lingkaran elektronik terpadu digunakan pada TV, Radio, komputer, mobil, dan alat-alat elektronik lainnya, Desain lay out dari lingkaran elektronik terpadu tidak mendapatkan perlindungan melalui rancangan industri, karena disini yang penting bukan penampilan luarnya

21

Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 21.


31

(external

appearance), melainkan

lokasi

fisiknya

di dalam suatu

lingkaran elektronik terpadu. Hukum patenpun tidak melindunginya karena perlindungan desain ini tidak perlu memenuhi syarat langkah inventif yang diharuskan untuk perlindungan paten. Oleh karena itu, perlu dilindungi secara khusus karena proses penemuannya membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Pengaturan desain tata letak sirkuit terpadu merupakan peraturan baru yang dimiliki Indonesia sebagai konsekuensi dari diratifikasinya perjanjian WTO/TRIPs dengan UU No. 7 Tahun 1994. 22 Di samping cara perlindungan paten dan desain layout dari lingkaran elektronik terpadu seperti di atas, teknologi dapat juga memperoleh alternatif melalui rahasia dagang (undisclosed information). Rahasia dagang yang sering juga disebut know-how merupakan teknologi yang rahasia,

berharga,

dan tidak dipatenkan. Pengertian rahasia

dagang sering dipakai dalam arti luas yang mencakup, baik rahasia teknologi (seperti metode produksi, formula kimia, cetak biru dan prototype) maupun rahasia perdagangan (seperti metode penjualan dan distribusi, bentuk-bentuk kontrak, skedul bisnis, persetujuan lengkap mengenai harga, keterangan mengenai konsumen, strategi pemasaran dan daftar pelanggan atau klien). Berbeda dengan perlindungan melalui paten yang akan membuka atau mempublikasikan teknologi tersebut kepada masyarakat luas selama jangka waktu

perlindungan,

perlindungan

melalui

rahasia dagang justru

22

Suyud Margono, Aset Interektual, Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 13.


32

melindungi kerahasiaan dari teknologi tersebut dan dari adanya upaya pembocoran secara tidak sah. Perjanjian lisensi (License agreement) merupakan salah satu jenis kontrak bisnis yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual. Ia bukanlah salah satu jenis hak milik intelektual, melainkan merupakan media yang menampung pengaturan hak dan kewajiban pihak pemilik hak milik intelektual dengan pihak lainnya yang ingin menggunakan hak milik intelektual tersebut secara komersil. Kebebasan para pihak dalam pembuatan dan perumusan isi perjanjian lisensi diatur dalam perundang-undangan hak milik intelektual yang berlaku untuk mencegah dan menanggulangi persaingan tidak sehat.

C. Hak Yang Menyertai Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu kata yang biasa digunakan dan dipakai untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memiliki empat jenis

hak yang

menyertainya yaitu: 1. Hak cipta (copyright) 2. Paten (patent)


33

3. Merk dagang (trademark) 4. Rahasia dagang (trade secret) 23 Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai empat jenis HAKI tersebut:

1. Hak Cipta (copyright) Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.

2. Paten (Patent) Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.

23

Yanuwariza, "Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual", Melalui http://yanuwariza. wordpress.com/2014/05/04/macam-macam-hak-kekayaan-intelektual/, Diakses tanggal 27 Juni 2014.


34

3. Merk Dagang (Trademark) Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Merk dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Contoh merk dagang misalnya adalah “Kentucky Fried Chicken”. Yang disebut merk dagang adalah urut-urutan kata-kata tersebut beserta variasinya (misalnya “KFC”), dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya“Ayam Goreng Kentucky”, maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang. Berbeda dengan HAKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuahartikel yang membahas KFC dapat saja menyebutkan “Kentucky Fried Chicken” di artikelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC yang sebenarnya. 24 Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi. Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali merk dagang tersebut digunakan atau didaftarkan. Tetapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggunaan merk dagang di negara lain. Misalnya adalah sistem Madrid.

24

Ibid.


35

Sama seperti HAKI lainnya, merk dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih dahulu sukses.

4. Rahasia Dagang (Trade Secret) Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang. Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya denga// n membayar pegawai dari Coca Cola. Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola. Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan


36

aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut. Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak mempublikasikannya. Pada kasus lain, produsen perangkat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sumbernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource). Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta, bukan rahasia dagang.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. Memasuki pintu gerbang millennium III (abad 21) hampir tidak tcrlihat

Recommend Documents